JAKARTA - Dalam upaya memperkuat arus investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) dari China ke Indonesia, Qavah Group, konglomerat lintas sektor terkemuka asal Indonesia, secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) strategis dengan Xinhua News Agency di sela-sela ajang bergengsi World Brand Moganshan Summit 2026.

Kerja sama ini menandai babak baru bagi Qavah Group dalam memfasilitasi ekspansi investor Tiongkok ke pasar Indonesia. Melalui anak perusahaannya, PT Samyang Indonesia, Qavah Group telah lama menjadi jembatan utama bagi para pemodal Tiongkok, memberikan dukungan komprehensif mulai dari pengurusan perizinan Penanaman Modal Asing (PMA), penyediaan akses ke mitra lokal yang kredibel, hingga pemenuhan berbagai kebutuhan operasional bisnis lainnya.

Arus Deras Investasi China, KEK Batang Digadang-gadang Jadi Primadona Industri Nasional



Dalam acara penandatanganan tersebut, Vice President Qavah Group, Hasim Habibi menegaskan, komitmen perusahaan untuk menyederhanakan proses masuknya investasi ke tanah air.

“Kami hadir untuk memastikan para investor Tiongkok mendapatkan akses yang mudah namun tetap sepenuhnya patuh (compliant) terhadap regulasi pemerintah Indonesia. Fokus utama kami adalah bagaimana kolaborasi strategis ini dapat memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia," ujar Hasim Habibi.

Ada Kesenjangan Kebutuhan Investasi, Peran FDI Sangat Krusial



World Brand Moganshan Summit 2026 sendiri merupakan platform global yang diinisiasi oleh Xinhua News Agency untuk mempertemukan para pemimpin bisnis dunia dalam membahas pembangunan merek dan kerja sama ekonomi berkelanjutan. Partisipasi Qavah Group dalam agenda besar ini menunjukkan posisi strategis perusahaan sebagai mitra terpercaya bagi investor internasional yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

Dengan sinergi antara jaringan media global milik Xinhua dan keahlian lokal serta infrastruktur bisnis yang dimiliki Qavah Group, kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan sektor-sektor industri kunci dan mempererat hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dan Tiongkok.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog mencatatkan stok beras nasional menembus lebih dari 5,3 juta ton pada Mei 2026. Angka tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan capaian tersebut menjadi bukti bahwa penguatan produksi dalam negeri dan sinergi lintas sektor mampu memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Bulog pada tahun ini kembali menorehkan capaian sejarah dengan stok beras tertinggi sepanjang sejarah, yaitu lebih dari 5,3 juta ton setara beras pada Mei 2026. Ini semua atas kerja sama dan kerja keras kita bersama,” kata Rizal dalam Malam Penganugerahan dan Syukuran ke-59 Bulog di Gedung Bulog, Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026).

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga produksi pangan domestik. Dia menilai kebijakan yang berpihak pada produksi dalam negeri menjadi faktor utama penguatan ketahanan pangan nasional.

“Capaian ini sebagai penanda bahwa ketika negara hadir, kebijakan berpihak pada produksi dalam negeri dan seluruh elemen bergerak dalam satu irama, maka ketahanan pangan nasional dapat kita perkuat,” ujarnya.

Rizal menyebut perjalanan panjang Bulog merupakan bentuk pengabdian dalam menjaga logistik pangan nasional. Dia menjelaskan Bulog kini mengemban amanah besar untuk mendukung agenda swasembada pangan nasional yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, swasembada pangan hanya dapat diwujudkan melalui keterlibatan seluruh pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, sektor swasta, akademisi, hingga petani.

Selain mencatat rekor stok beras, Bulog juga mengeklaim mampu memperkuat struktur pembiayaan perusahaan. Hal ini tercermin dari suku bunga pinjaman Bulog pada 2026 yang berhasil ditekan dari 6,7% menjadi 5%.

Adapun, Bulog juga berpotensi memperoleh tambahan manfaat dari skema diskon bunga bank atas pembayaran bunga pinjaman periode 2020—2025.

“Estimasi cash-in atas return diskon bunga bank yang berpotensi diterima Bulog mencapai Rp1,57 triliun, dan hari ini diharapkan dapat menjadi pemotong tagihan serta memperkuat struktur keuangan perusahaan Bulog ke depan,” tuturnya.

Ke depan, Bulog menargetkan transformasi peran dari sekadar operator logistik pangan menjadi orkestrator logistik nasional hingga internasional.

Adapun untuk mendukung agenda tersebut, Bulog menyiapkan program hilirisasi pangan melalui pembangunan infrastruktur pascapanen di 100 titik daerah pada 2026 dengan nilai anggaran sekitar Rp5 triliun.

Program bernilai jumbo tersebut mencakup pembangunan sarana penyimpanan, penggilingan padi, sentra penggilingan jagung, hingga sentra pengolahan beras di berbagai wilayah.

“Dalam posisi itulah Bulog siap mengambil peran sebagai orkestrator hulu dan hilir sektor pangan yang berhubungan dengan produksi, pengolahan pascapanen, penyimpanan, distribusi, sampai dengan ekosistem yang saling menguatkan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 15 kepala daerah, badan usaha, dan usaha kecil menengah (UKM) menerima penghargaan Paritrana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Award dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan). Program ini sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan inovasi dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja.

Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat menegaskan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi pekerja dari risiko sosial ekonomi.

“Pekerja rentan memiliki risiko sosial ekonomi yang sangat tinggi. Apabila mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia, keluarganya berpotensi terperosok ke dalam kemiskinan baru. Karena itu, program jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi jaring pengaman penting untuk menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga mereka,” ujar Muhaimin dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2026).

Ia menambahkan, tanpa perlindungan jaminan sosial, risiko kecelakaan kerja maupun kematian dapat mendorong keluarga pekerja jatuh ke dalam kemiskinan.

“Hadirnya jaminan sosial ketenagakerjaan memastikan keluarga pekerja tetap dapat melanjutkan kehidupan secara layak,” lanjutnya.

Hingga kini, BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi sekitar 47,4 juta pekerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6,7 juta pekerja rentan memperoleh perlindungan melalui dukungan APBD, APBDes, Program SERTAKAN, kolaborasi pemangku kepentingan, serta Dana Bagi Hasil (DBH).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyampaikan apresiasi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Dukungan ini menjadi wujud komitmen bersama untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja Indonesia, sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta mendukung Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujar Saiful.

Menurut Saiful, perlindungan bagi pekerja rentan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan gerakan bersama yang melibatkan seluruh pihak. Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan mengajak pemerintah daerah, badan usaha, dan pemangku kepentingan lainnya berkolaborasi dalam Gerakan Perlindungan 10 Juta Pekerja Rentan Terlindungi.

“Kami mengajak Kementerian dan Lembaga, Kepala Daerah dan seluruh pihak terkait dalam Gerakan 10 juta Pekerja Rentan Terlindungi. Gerakan ini merupakan bagian dari penguatan perlindungan sosial nasional,” imbuhnya.

Untuk mencapai target tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari penguatan regulasi dan imbauan pemerintah daerah hingga perluasan literasi jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat komunitas melalui organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, RT/RW, dan berbagai simpul sosial lainnya.

Selain itu, keterlibatan dunia usaha, lembaga zakat, komunitas sosial, dan masyarakat luas juga terus diperkuat melalui Gerakan SERTAKAN sebagai bentuk gotong royong nasional dalam melindungi pekerja rentan.

Saiful mengatakan BPJS Ketenagakerjaan juga terus memperkuat strategi lembaga melalui pendekatan 3C, yakni coverage, care, dan credibility. Dari sisi coverage, perluasan perlindungan dilakukan melalui pendekatan berbasis komunitas dan ekosistem, terutama bagi pekerja informal dan rentan.

Pada aspek care, pihaknya akan memastikan kualitas layanan dan manfaat program dapat diakses secara cepat dan mudah. Sementara dari sisi credibility, penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas terus dilakukan guna menjaga kepercayaan publik.

“Karena perlindungan pekerja adalah fondasi penting bagi keluarga yang lebih sejahtera, masyarakat yang lebih tangguh, dan Indonesia yang lebih kuat,” tutup Saiful.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) mulai mempercepat penataan kabel udara yang dinilai semrawut di berbagai wilayah perkotaan.

Program yang menjadi arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu ditargetkan mulai berjalan bertahap pada 2026 melalui kolaborasi lintas sektor.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, Pemprov Jabar dalam waktu dekat akan mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun langkah terpadu penataan jaringan utilitas.

Pihak yang akan dilibatkan antara lain APJATEL, penyedia layanan internet, provider telekomunikasi, hingga PLN.

"Pak Gubernur sudah memberikan arahan. Secepatnya kami akan mengundang semua komponen, mulai dari APJATEL, provider internet, hingga PLN untuk duduk bersama," kata Herman kepada Bisnis, Rabu (6/5/2026).

Menurut dia, langkah awal yang dilakukan adalah menyelaraskan rencana pembangunan jaringan utilitas dengan program penataan jalan dan trotoar yang tengah disiapkan pemerintah daerah.

"Kita akan overlay dan sinergikan rencana mereka dengan rencana Pemda dalam penataan jalan dan trotoar," katanya.

Menurutnya penataan kabel akan dilakukan melalui tiga tahapan utama. Pertama, rapat koordinasi dan konsolidasi seluruh pemangku kepentingan. Kedua, penyusunan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) sebagai dasar kerja sama.

Ketiga, integrasi perencanaan teknis sebelum masuk tahap eksekusi di lapangan. "Setelah konsolidasi dan ada kesepakatan, kita buat MoU. Berikutnya integrasi perencanaan teknis antara provider, PLN, APJATEL, dan pemerintah daerah, baru eksekusi," ujarnya.

Ia menegaskan, program tersebut tidak akan ditunda hingga akhir periode pemerintahan, melainkan mulai berjalan secara bertahap sejak tahun ini. "2026 sudah mulai operasional, tidak ditunda-tunda," katanya.

Menurut Herman, sejumlah pekerjaan penataan sebenarnya sudah mulai berjalan paralel di lapangan. Pemprov Jabar juga telah melakukan komunikasi informal dengan beberapa pihak agar pekerjaan utilitas yang sedang berlangsung tidak mengganggu estetika maupun fungsi ruang publik.

Dia mencontohkan penanganan penggalian kabel di sekitar Gedung Sate yang sempat menjadi sorotan. "Kami sudah komunikasi dengan APJATEL agar pekerjaan yang berjalan jangan sembarangan. Seperti di depan Gedung Sate kemarin, setelah kami komunikasikan langsung dirapikan," ujarnya.

Ke depan, Pemprov Jabar meminta seluruh pekerjaan utilitas terkoordinasi penuh dengan rencana penataan trotoar dan jalan yang dilakukan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR). Gubernur Dedi Mulyadi menekankan agar tidak ada lagi ego sektoral dalam pembangunan infrastruktur utilitas.

"Pak Gubernur mengharapkan tidak boleh ada ego sektoral. Semua harus terintegrasi dan bersinergi. Tidak pakai lama," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mempercepat penanganan tuberkulosis (TBC) di tengah tingginya beban kasus di Indonesia. Berbagai langkah strategis kini dijalankan secara simultan, mulai dari penguatan skrining hingga pemberdayaan masyarakat berbasis desa.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI M. Qodari mengatakan Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan kasus TBC terbesar di dunia. Namun demikian, pemerintah terus mengintensifkan upaya pengendalian penyakit tersebut melalui pendekatan yang lebih terintegrasi.

“Indonesia masih menghadapi beban TBC yang signifikan. Kita adalah salah satu negara dengan kasus TBC terbesar di dunia. Namun, pemerintah tidak tinggal diam, berbagai langkah percepatan strategis penanganan telah dijalankan secara simultan,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Rabu (6/5/2026).

Berdasarkan data per 3 Mei 2026, capaian program TBC nasional menunjukkan penemuan lebih dari 241.000 kasus. Namun, inisiasi pengobatan baru mencapai 84% dari target 95%, sementara keberhasilan pengobatan berada di angka 80% dari target 90%.

Qodari mengakui capaian tersebut masih memerlukan percepatan, khususnya dalam penemuan kasus. Meski begitu, dia menegaskan pemerintah telah menjalankan berbagai langkah konkret untuk meningkatkan kinerja program.

Dalam upaya mempercepat penanganan TBC, pemerintah mengimplementasikan sejumlah strategi utama. Salah satunya adalah integrasi skrining TBC dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG), yang kini telah menjangkau pekerja di 16 kementerian dan lembaga, dan akan diperluas ke 50 instansi lainnya.

Selain itu, kapasitas deteksi di puskesmas diperkuat melalui penyediaan alat Near Point of Care Testing (NPOCT) serta pemanfaatan pemeriksaan X-ray yang akan mulai diimplementasikan pada semester II/2026.

Di sisi komunitas, pemerintah mendorong pembentukan desa siaga TBC. Hingga saat ini, sebanyak 6.484 desa dan kelurahan di 117 kabupaten/kota pada 23 provinsi telah berkomitmen dalam upaya pencegahan dan penanggulangan TBC secara mandiri.

“Dari total sekitar 70 ribu desa di Indonesia, saat ini baru sekitar 9 persen yang menjadi desa siaga TBC, sementara targetnya adalah 30 persen,” jelas Qodari.

Program lain yang juga diperkuat adalah tracing atau pelacakan kontak pasien TBC yang kini terintegrasi dengan CKG. Program ini telah berjalan di 13 kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan sasaran 5.500 kontak sepanjang April–Mei 2026, dan akan diperluas secara bertahap ke tingkat nasional.

Perbaikan rumah hingga koordinasi lintas sektor

Tak hanya dari sisi kesehatan, pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TBC pada 2026 di wilayah dengan beban kasus tinggi. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan realisasi 300 rumah per tahun pada periode 2020–2023.

“Rumah layak huni adalah garis pertahanan pertama melawan penularan TB,” kata Qodari.

Hingga saat ini, sebanyak 5.453 rumah telah diusulkan untuk diperbaiki melalui aplikasi Sibaru. Di tingkat kebijakan, koordinasi lintas sektor juga diperkuat melalui rapat nasional yang melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), serta Kantor Staf Presiden (KSP), bersama seluruh kepala daerah di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Qodari menekankan bahwa berbagai langkah tersebut diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kehadiran lebih dari 6.000 desa siaga TBC, misalnya, diharapkan menjadikan penanganan TBC sebagai gerakan bersama, bukan hanya tanggung jawab tenaga medis.

Selain itu, perbaikan rumah pasien dinilai mampu memutus rantai penularan dari lingkungan hunian yang tidak sehat. Sementara program tracing terintegrasi dinilai menjadi model deteksi aktif untuk memastikan setiap kasus dapat ditangani hingga tuntas.

“CKG sekolah dan pengetesan TBC adalah bukti nyata bahwa pemerintah bekerja untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas,” ujarnya.

Ia menutup dengan menekankan bahwa setiap upaya penanganan TBC memiliki dampak langsung bagi masa depan masyarakat.

“Di balik setiap anak yang di-screening, ada harapan. Di balik setiap pasien yang diobati, ada keluarga yang terlindungi,” tandas Qodari.

Bisnis.com, JAKARTA — Pergelaran Jakarta Marketing Week akan kembali berlangsung pada Mei 2026 mendatang. Ajang pemasaran tahunan ini akan kembali dengan tajuk ANTAM Presents The 14th Annual Jakarta Marketing Week (JAKMW) 2026.

Founder & Chair MCorp Hermawan Kartajaya menyampaikan bahwa Jakarta Marketing Week tahun ini akan mengusung tema “Jakarta, The Global City: Inclusive, Creative, & Collaboration” sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi Jakarta menjadi kota global. Pihaknya menargetkan kehadiran lebih dari 400.000 audiens lintas generasi selama lima hari, yakni pada 6-10 Mei 2026.

“Prinsip utama kota global adalah tidak boleh ada yang merasa ditinggalkan, dan tidak ada yang merasa diistimewakan. Jakarta harus menjadi kota yang inklusif, kreatif, dan tumbuh lewat kolaborasi lintas sektor,” kata Hermawan dalam konferensi pers di MarkPlus Main Campus, Jakarta Selatan, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, aspek ekonomi dan investasi turut berperan dalam memperkuat posisi Jakarta sebagai bagian dari jaringan kota global. Hal ini dapat didorong melalui kolaborasi strategis lintas kota dan institusi.

Sementara itu, M. Adityo Kusumowardhono, Precious Metal Commercial Division Head PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) menyampaikan bahwa emas kini tidak hanya dipandang sebagai komoditas, tetapi sebagai bagian dari ekosistem investasi yang semakin inklusif.

Sebagai Title Partner JAKMW 2026, Adityo menyebut bahwa ekosistem yang terintegrasi secara global dapat memicu masyarakat untuk memiliki peluang yang lebih besar dalam pasar investasi.

“Kami ingin menghadirkan akses investasi yang lebih luas melalui ekosistem emas yang terintegrasi, dari tambang hingga ke tangan konsumen, sekaligus memperkuat konektivitas dengan pasar global,” ujar Adityo.

Adapun, ajang JAKMW 2026 juga menggandeng sejumlah sektor yang relevan dengan tujuan tersebut. Terdapat PAM Jaya dari sektor utilitas, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) dari aspek konektivitas, hingga LSPR Institute of Communication and Business yang mendukung perspektif pendidikan.

Terdapat pula Teater Abang None untuk memperkuat dimensi budaya, Transjakarta dari sisi mobilitas publik, hingga Ismaya Group dari sektor gaya hidup.

Selama penyelenggaraannya, JAKMW 2026 akan menghadirkan rangkaian program yang menggabungkan konferensi, kompetisi, hingga pertunjukan kreatif dalam satu platform kolaboratif.

Seluruh rangkaian JAKMW 2026 dapat diakses secara gratis tanpa dipungut biaya, sehingga masyarakat dapat berkunjung secara langsung di lokasi acara yang terletak di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan.

Bisnis.com, PEKANBARU — PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit (RU) II Dumai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Dumai pada 2026 melalui penguatan personel, peralatan, dan koordinasi lintas lembaga.

Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui Apel Siaga Pengendalian Karhutla 2026 yang digelar di Lapangan Bapor Komplek Perumahan Pertamina (Komperta) Bukit Datuk. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 500 personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur perusahaan.

General Manager Kilang Dumai, Iwan Kurniawan, mengatakan pengendalian karhutla menjadi aspek penting karena berpengaruh terhadap lingkungan sekaligus operasional kilang yang termasuk objek vital nasional.

“Karhutla merupakan risiko nyata yang harus diantisipasi secara serius karena berdampak langsung terhadap keandalan operasional dan keselamatan lingkungan serta masyarakat. Dampak asap dapat mengganggu kesehatan pekerja dan aktivitas operasional,” ujarnya Senin (27/4/2026).

Menurutnya, melalui fungsi Health, Safety, Security, and Environment (HSSE), perusahaan memperkuat kesiapsiagaan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peralatan, serta sistem respons di lapangan.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi berbagai pihak dalam menghadapi potensi karhutla, terutama menjelang musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Niño.

“Peran swasta sangat dibutuhkan untuk memperkuat upaya pengendalian karhutla bersama TNI/Polri, BPBD, dan masyarakat,” tegasnya.

Sepanjang 2026, Kilang Dumai mencatat telah menangani sejumlah titik karhutla di wilayah Dumai, antara lain di Tanjung Palas, Parit Paman, dan Kelurahan Bukit Timah. Penanganan dilakukan oleh tim Fire Brigade dengan dukungan armada Auxiliary Fire Truck (AFT) serta suplai air lebih dari 10 kali pengiriman dengan kapasitas 5.000–6.000 liter per trip.

Perusahaan juga menyalurkan bantuan peralatan penanggulangan karhutla. Pada Maret 2026, dua unit nozzle gambut diserahkan kepada Polres Dumai. Sebelumnya, BPBD Dumai juga menerima bantuan 10 unit nozzle gambut, tiga pompa portabel, dan lima selang pemadam.

Nozzle gambut merupakan alat yang digunakan untuk menginjeksikan air ke dalam tanah guna memadamkan api bawah permukaan.

“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama agar pengendalian karhutla dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tantangan pada kesiapan rantai pasok pangan di tengah peningkatan kebutuhan nasional. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar ekspansi program tidak memicu gangguan distribusi dan pasokan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Abdul Rivai Ras menilai penguatan kolaborasi diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program. Hal itu disampaikan dalam APPMBGI Summit 2026 di Gedung APPMBGI, Kalisari, Jakarta Timur, Sabtu (25/4/2026).

Rivai mengatakan, program MBG membutuhkan dukungan luas dari berbagai pihak. “Program sebesar makan bergizi gratis tidak mungkin dikerjakan pemerintah sendirian. Ini membutuhkan dukungan semua lapisan masyarakat. APPMBGI hadir sebagai kekuatan sosial-ekonomi yang ikut memastikan program ini berjalan baik, terukur, dan berkelanjutan,” kata Rivai.

Rivai menyoroti kerentanan rantai pasok pangan nasional seiring meningkatnya permintaan untuk MBG. Ia mengatakan tekanan tersebut berpotensi mengganggu sistem distribusi jika tidak dikelola dengan tepat. “Namun, implementasi di lapangan menyimpan tantangan yang harus dijawab secara serius, terutama dalam aspek tata kelola dan keamanan pasokan,” kata Rivai.

Menurut dia, koordinasi antara pemasok, pengelola dapur, dan pelaku usaha pendukung perlu diperkuat. “Kita ingin memastikan program MBG tidak merusak rantai pasok yang sudah ada, tetapi justru memperkuat ekosistem ekonomi rakyat,” kata Rivai.

Forum ini juga menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan yang menyoroti aspek berbeda dalam pelaksanaan MBG. Kepala Bappisus Aris Marsudiyanto menekankan perlunya MBG diposisikan sebagai kebijakan strategis lintas sektor yang menggabungkan pengawasan dan efektivitas implementasi.

Direktur Operasi Perum Bulog Andi Afdal menyoroti pentingnya menjaga stabilitas pasokan dan integrasi cadangan pangan nasional. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Then Suyanti menekankan aspek higienitas dan standar operasional dapur untuk menjamin keamanan pangan.

Ketua Umum PERSAGI Doddy Izwardy menilai keberhasilan program tidak hanya diukur dari volume distribusi, tetapi juga kualitas gizi. “Gizi bukan hanya soal kenyang, tetapi soal kualitas generasi,” kata Doddy.

Kepala Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan BRIN Umi Muamanah menambahkan pentingnya membangun ekosistem industri pendukung yang efisien dan adaptif melalui integrasi riset dan inovasi.

Forum juga menyoroti keterlibatan petani, nelayan, UMKM pangan, hingga sektor logistik sebagai penggerak ekonomi dalam rantai nilai MBG. Penguatan sistem digital dan pemetaan geospasial dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi distribusi serta mengantisipasi tekanan pasokan di berbagai wilayah.

Bisnis.com, JAKARTA — Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) mendorong program SPRIN (Selamatkan Perempuan Indonesia) berkembang menjadi gerakan nasional dalam momentum peringatan Hari Kartini guna menjawab tingginya angka kematian ibu serta berbagai persoalan kesehatan perempuan di Indonesia.

Dorongan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (21/4/2026). Acara ini turut dihadiri Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) dan Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, serta berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.

Dalam data yang dipaparkan, kondisi kesehatan perempuan di Indonesia masih memprihatinkan. Setiap hari, rata-rata 22 ibu meninggal akibat komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau setara satu kematian setiap jam.

Selain itu, angka kematian ibu (AKI) masih berada di kisaran 189 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan AKI tertinggi di Asia Tenggara.

Di sisi lain, beban penyakit seperti kanker serviks juga masih tinggi. Setiap tahun, lebih dari 36.000 kasus baru terdeteksi dengan lebih dari 21.000 kematian atau sekitar satu perempuan meninggal setiap 25 menit.

Ketua Umum POGI, Budi Wiweko, menjelaskan bahwa kondisi ini menjadi alasan utama lahirnya SPRIN. Program ini tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan, tetapi juga perubahan pola pikir masyarakat.

“SPRIN bukan sekadar program, melainkan sebuah gerakan kolektif untuk mendorong perubahan nyata dan berkelanjutan. Kami ingin mengubah cara pandang masyarakat bahwa kesehatan perempuan adalah pondasi pembangunan bangsa,” ujarnya dalam konferensi pers SPRIN, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Dia menambahkan bahwa perempuan yang sehat akan berdampak langsung pada kualitas keluarga dan generasi. Oleh karena itu, SPRIN didorong menjadi gerakan nasional yang melibatkan banyak pihak.

“Ke depan, SPRIN kami dorong menjadi Gerakan Nasional dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan. Kami juga menargetkan pembentukan Satgas agar program berjalan terstruktur dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Dalam implementasinya, SPRIN akan diperkuat melalui SPRIN Summit 2026 sebagai forum tahunan. Kegiatan ini akan menjadi wadah evaluasi dan penguatan komitmen bersama lintas sektor.

Selain itu, POGI juga tengah menyiapkan Rumah Perempuan Indonesia (R-PRIN). Fasilitas ini dirancang sebagai pusat edukasi, layanan, dan pemberdayaan perempuan secara terpadu.

“R-PRIN diharapkan menjadi pusat layanan terpadu yang mendukung keberlanjutan gerakan ini,” jelas Budi.

Adapun pelaksanaan SPRIN dilakukan melalui pendekatan kolaborasi lintas sektor atau model pentahelix. Model ini melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga media.

Sejumlah pihak yang terlibat antara lain Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), FISIP UI, Pegadaian, serta KADIN. Kolaborasi ini diharapkan memperluas jangkauan program ke berbagai daerah.

Menurut Budi, terdapat empat tantangan utama yang menjadi fokus penanganan. Tantangan tersebut meliputi tingginya angka kematian ibu, mutu layanan yang belum merata, kesenjangan akses, serta rendahnya literasi masyarakat.

“Melalui SPRIN, kami mendorong pendekatan terintegrasi mulai dari peningkatan kesadaran hingga memastikan layanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, SPRIN memiliki 10 fokus utama yang dijalankan secara bertahap. Program ini dirancang untuk menjangkau berbagai kelompok perempuan dari remaja hingga lansia.

Berikut fokus utama SPRIN:
- Skrining DNA HPV dan vaksinasi HPV massal
- Edukasi kesehatan reproduksi
- Pemberian suplemen ibu hamil
- Program perencanaan kehamilan
- Skrining anemia
- Pemeriksaan kesehatan menopause
- Podcast edukasi kesehatan
- Sertifikasi mutu layanan
- Pendidikan kader kesehatan (SPRINTER)
- Program finansial untuk kesehatan reproduksi

Sejumlah inisiatif juga telah dijalankan untuk mendukung program ini. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak dan dilakukan di sejumlah wilayah.

Di antaranya adalah vaksinasi HPV di 10 titik cabang POGI, pemberian suplemen, hingga gerakan kader kesehatan. Selain itu, terdapat pula program kolaborasi untuk menekan angka kematian ibu, bayi, dan stunting.

Ketua Umum POGI juga menegaskan bahwa dalam pelaksanaannya, pihaknya menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci agar program dapat berjalan lebih luas, efektif, dan berkelanjutan.

“Kolaborasi adalah kunci utama agar dampak program semakin luas. Kami ingin memastikan lebih banyak perempuan mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak,” kata Budi.

SPRIN juga mengusung semangat “When we educate a woman, we educate a nation” sebagai dasar gerakan. Prinsip ini menegaskan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa.

“Ketika perempuan sehat dan berdaya, maka keluarga dan generasi juga akan lebih kuat. Menyelamatkan perempuan hari ini berarti menyelamatkan masa depan Indonesia,” tutupnya.

Bisnis.com, SURABAYA - Memperingati Hari Kartini Tahun 2026, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu, sekaligus mendorong peran strategis perempuan dalam pembangunan di berbagai sektor.

Ajakan ini sejalan dengan tema Hari Kartini 2026, yaitu “Bergerak Bersama Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)”, yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam melindungi keselamatan ibu sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.

Menurut Gubernur Khofifah, upaya penurunan angka kematian ibu tidak dapat dilepaskan dari penguatan peran perempuan sebagai subjek utama pembangunan, mulai dari lingkup keluarga hingga tingkat global. Spirit perjuangan R.A. Kartini, lanjutnya, harus terus diaktualisasikan dalam bentuk langkah nyata yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup perempuan.

“Spirit perjuangan Kartini harus kita wujudkan melalui langkah konkret, salah satunya dengan memastikan kesehatan ibu sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia yang unggul,” ujar Khofifah di Surabaya, Selasa (21/4).

Ia menegaskan bahwa perempuan memiliki posisi strategis dalam meningkatkan kualitas generasi bangsa, memperkuat ketahanan keluarga, serta menjaga keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan akses serta kualitas layanan kesehatan ibu dan anak menjadi prioritas utama.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan layanan kesehatan, yang turut berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu dan bayi serta perbaikan status gizi masyarakat. Selain itu, penguatan layanan kesehatan terus dilakukan melalui pengembangan stroke center, jantung center, dan onkologi center, serta layanan kesehatan bergerak untuk menjangkau wilayah kepulauan.

“Pemanfaatan teknologi juga terus kita dorong, salah satunya melalui aplikasi e-Desi untuk deteksi dini faktor risiko hipertensi, yang menjadi bagian penting dalam pencegahan komplikasi pada ibu hamil,” jelasnya.

Capaian tersebut sejalan dengan penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta prevalensi stunting di Jawa Timur yang berhasil ditekan hingga 14,7 persen pada tahun 2025. Meski demikian, Khofifah menegaskan bahwa upaya penurunan AKI harus terus diperkuat melalui sinergi lintas sektor, termasuk edukasi kesehatan, peningkatan kualitas layanan, serta peningkatan kesadaran masyarakat.

“Penurunan angka kematian ibu bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan gerakan bersama seluruh elemen bangsa,” tegasnya.

Dalam konteks pembangunan gender, Jawa Timur menunjukkan tren yang semakin positif. Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2025 tercatat sebesar 93,29 berdasarkan komponen Umur Harapan Hidup (UHH) hasil SP2020, meningkat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 92,19 dan tetap melampaui rata-rata nasional. Capaian ini mencerminkan semakin membaiknya kualitas hidup perempuan di Jawa Timur, termasuk dalam akses terhadap layanan kesehatan.

Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Jawa Timur juga menunjukkan perbaikan signifikan dengan capaian 0,347, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 0,421. Selain itu, keterwakilan perempuan di legislatif telah mencapai sekitar 20 persen, dan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja tercatat sebesar 60,64 persen.

Meski capaian tersebut positif, Khofifah mengingatkan bahwa berbagai tantangan masih perlu dihadapi secara bersama, di antaranya kekerasan terhadap perempuan dan anak, pernikahan usia dini, serta stunting yang turut berkontribusi terhadap risiko kesehatan ibu.

“Perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi pelaku utama pembangunan. Karena itu, kualitas hidup perempuan harus terus kita tingkatkan secara berkelanjutan,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat perlindungan perempuan melalui optimalisasi peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di berbagai daerah. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat dukungan sosial dan keluarga dalam menjaga kesehatan dan keselamatan ibu.

Dalam konteks global, Khofifah juga menyoroti peran perempuan Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia, salah satunya melalui inisiatif organisasi Muslimat NU yang mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, António Guterres.

Surat tersebut memuat sembilan poin imbauan, antara lain penghentian konflik bersenjata, penguatan diplomasi damai, perlindungan warga sipil, serta peningkatan peran perempuan dalam proses perdamaian dunia.

“Ini menunjukkan bahwa perempuan Indonesia tidak hanya berperan di tingkat lokal dan nasional, tetapi juga memiliki kontribusi strategis dalam membangun peradaban dunia yang damai dan berkeadilan,” ujarnya.

Di akhir, Khofifah mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk terus bergerak bersama, berkontribusi, dan berkhidmat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, hingga dunia, dengan menjadikan kesehatan ibu sebagai prioritas utama.

“Selamat Hari Kartini. Mari kita jadikan momentum ini untuk bergerak bersama menurunkan angka kematian ibu, memperkuat peran perempuan, dan menghadirkan generasi yang sehat, kuat, serta berdaya saing,” pungkasnya.

Bisnis.com, MATARAM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat melatih pendamping desa melalui program Training of Facilitator (TOF) tentang literasi keuangan.

Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo menjelaskan pelatihan TOF ini bagian dari dukungan OJK terhadap program desa berdaya yang digagas oleh Pemprov NTB.

"Training of Facilitator (TOF) kepada Pendamping Desa Berdaya di Provinsi NTB yang menjadi langkah awal untuk memperkuat kapasitas para pendamping dalam memberikan edukasi keuangan secara sederhana, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa," kata Rudi dikutip Kamis (16/4/2026).

Menurut Rudi, program desa berdaya merupakan wujud nyata komitmen OJK dalam membangun sektor jasa keuangan yang stabil, terpercaya, inklusif, dan berkontribusi bagi pembangunan nasional untuk Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045.

"Melalui program ini, kami ingin memastikan bahwa edukasi keuangan, akses pembiayaan, dan perlindungan konsumen dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat secara berkelanjutan, khususnya di desa," kata Rudi.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa.

Program Desa Berdaya diharapkan menjadi salah satu pengungkit penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pendekatan yang kolaboratif, terarah, dan berkelanjutan.

OJK juga memetakan kesiapan pelaku usaha yang akan dilibatkan dalam implementasi Program Desa Berdaya, khususnya dalam peran sebagai pendamping usaha dan offtaker bagi peserta program.

Bank NTB Syariah dan Bank Mandiri mengusulkan tiga debitur yang merupakan debitur berkualitas baik dan memiliki rencana ekspansi usaha yakni pelaku usaha peternakan ayam petelur, pengusaha kemiri dan satu pengrajin Batik Sasambo.

Para pengusaha juga menyatakan kesediaannya untuk berperan sebagai pendamping dan offtaker dalam Program Desa Berdaya.

Implementasi Program Desa Berdaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat terus diperkuat melalui inovasi lokal dan pengembangan ekosistem UMKM desa yang berkelanjutan.

Ke depan, sinergi lintas lembaga keuangan bersama FKIJK Provinsi NTB perlu dioptimalkan, tidak hanya untuk memperkuat pembiayaan, tetapi juga mendorong budaya menabung, memperluas akses layanan keuangan, memperkuat pembinaan usaha, serta mendukung integrasi data dan kolaborasi yang lebih efektif.

Melalui upaya tersebut, Program Desa Berdaya diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan, sekaligus menjadi wujud komitmen bersama dalam menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif dengan menempatkan kesejahteraan keuangan masyarakat sebagai bagian penting dari peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Bisnis.com, BANDUNG -- Bio Farma Group melalui anak usahanya, PT Kimia Farma Tbk. (KAEF), memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan menggandeng Kementerian Luar Negeri guna mengakselerasi ekspansi ke pasar internasional.

Langkah ini dipandang sebagai momentum krusial untuk memperkokoh posisi Indonesia dalam kancah diplomasi kesehatan global sekaligus memperluas jangkauan produk farmasi nasional.

Direktur Komersial Kimia Farma Hanadi Setiarto menyatakan bahwa sinergi antara Bio Farma Group dan Kementerian Luar Negeri merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing industri di level dunia.

Perusahaan berkomitmen untuk terus memacu kualitas dan kapasitas produksi agar mampu memenuhi standar global yang ketat.

“Agenda ini merupakan momentum strategis untuk memperluas akses pasar global sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam diplomasi kesehatan. Kami terus meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi agar kompetitif di tingkat internasional,” ujar Hanadi.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Bio Farma Jeffri Susanto menegaskan bahwa peran holding menjadi elemen vital dalam memperkuat integrasi dan daya saing Bio Farma Group. Dengan ekosistem yang terintegrasi, perusahaan memiliki keunggulan kompetitif dalam menghadapi tantangan di pasar kesehatan mancanegara.

“Sebagai satu ekosistem, Bio Farma Group memiliki kekuatan sinergi yang saling melengkapi, mulai dari pengembangan, produksi, hingga distribusi. Integrasi ini menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing industri farmasi nasional, memperkuat ketahanan kesehatan, dan mendukung langkah Indonesia untuk semakin aktif dalam pasar kesehatan global,” kata Jeffri.

Optimalisasi diplomasi kesehatan ini diharapkan menjadi enabler utama dalam pengembangan pasar ekspor farmasi nasional. Melalui kolaborasi strategis lintas negara dan peningkatan standar produk, Bio Farma Group berupaya memastikan keberlanjutan industri kesehatan nasional.

Sinergi berkelanjutan antara Bio Farma Group dan pemerintah ini ditujukan untuk memposisikan Indonesia sebagai mitra kesehatan global yang terpercaya.

Hal tersebut diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan bisnis, tetapi juga memperkuat ketahanan kesehatan nasional yang berdaya saing tinggi di kancah internasional.