Bisnis.com, JAKARTA — Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) mendorong program SPRIN (Selamatkan Perempuan Indonesia) berkembang menjadi gerakan nasional dalam momentum peringatan Hari Kartini guna menjawab tingginya angka kematian ibu serta berbagai persoalan kesehatan perempuan di Indonesia.

Dorongan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (21/4/2026). Acara ini turut dihadiri Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) dan Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, serta berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.

Dalam data yang dipaparkan, kondisi kesehatan perempuan di Indonesia masih memprihatinkan. Setiap hari, rata-rata 22 ibu meninggal akibat komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau setara satu kematian setiap jam.

Selain itu, angka kematian ibu (AKI) masih berada di kisaran 189 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan AKI tertinggi di Asia Tenggara.

Di sisi lain, beban penyakit seperti kanker serviks juga masih tinggi. Setiap tahun, lebih dari 36.000 kasus baru terdeteksi dengan lebih dari 21.000 kematian atau sekitar satu perempuan meninggal setiap 25 menit.

Ketua Umum POGI, Budi Wiweko, menjelaskan bahwa kondisi ini menjadi alasan utama lahirnya SPRIN. Program ini tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan, tetapi juga perubahan pola pikir masyarakat.

“SPRIN bukan sekadar program, melainkan sebuah gerakan kolektif untuk mendorong perubahan nyata dan berkelanjutan. Kami ingin mengubah cara pandang masyarakat bahwa kesehatan perempuan adalah pondasi pembangunan bangsa,” ujarnya dalam konferensi pers SPRIN, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Dia menambahkan bahwa perempuan yang sehat akan berdampak langsung pada kualitas keluarga dan generasi. Oleh karena itu, SPRIN didorong menjadi gerakan nasional yang melibatkan banyak pihak.

“Ke depan, SPRIN kami dorong menjadi Gerakan Nasional dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan. Kami juga menargetkan pembentukan Satgas agar program berjalan terstruktur dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Dalam implementasinya, SPRIN akan diperkuat melalui SPRIN Summit 2026 sebagai forum tahunan. Kegiatan ini akan menjadi wadah evaluasi dan penguatan komitmen bersama lintas sektor.

Selain itu, POGI juga tengah menyiapkan Rumah Perempuan Indonesia (R-PRIN). Fasilitas ini dirancang sebagai pusat edukasi, layanan, dan pemberdayaan perempuan secara terpadu.

“R-PRIN diharapkan menjadi pusat layanan terpadu yang mendukung keberlanjutan gerakan ini,” jelas Budi.

Adapun pelaksanaan SPRIN dilakukan melalui pendekatan kolaborasi lintas sektor atau model pentahelix. Model ini melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga media.

Sejumlah pihak yang terlibat antara lain Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), FISIP UI, Pegadaian, serta KADIN. Kolaborasi ini diharapkan memperluas jangkauan program ke berbagai daerah.

Menurut Budi, terdapat empat tantangan utama yang menjadi fokus penanganan. Tantangan tersebut meliputi tingginya angka kematian ibu, mutu layanan yang belum merata, kesenjangan akses, serta rendahnya literasi masyarakat.

“Melalui SPRIN, kami mendorong pendekatan terintegrasi mulai dari peningkatan kesadaran hingga memastikan layanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, SPRIN memiliki 10 fokus utama yang dijalankan secara bertahap. Program ini dirancang untuk menjangkau berbagai kelompok perempuan dari remaja hingga lansia.

Berikut fokus utama SPRIN:
- Skrining DNA HPV dan vaksinasi HPV massal
- Edukasi kesehatan reproduksi
- Pemberian suplemen ibu hamil
- Program perencanaan kehamilan
- Skrining anemia
- Pemeriksaan kesehatan menopause
- Podcast edukasi kesehatan
- Sertifikasi mutu layanan
- Pendidikan kader kesehatan (SPRINTER)
- Program finansial untuk kesehatan reproduksi

Sejumlah inisiatif juga telah dijalankan untuk mendukung program ini. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak dan dilakukan di sejumlah wilayah.

Di antaranya adalah vaksinasi HPV di 10 titik cabang POGI, pemberian suplemen, hingga gerakan kader kesehatan. Selain itu, terdapat pula program kolaborasi untuk menekan angka kematian ibu, bayi, dan stunting.

Ketua Umum POGI juga menegaskan bahwa dalam pelaksanaannya, pihaknya menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci agar program dapat berjalan lebih luas, efektif, dan berkelanjutan.

“Kolaborasi adalah kunci utama agar dampak program semakin luas. Kami ingin memastikan lebih banyak perempuan mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak,” kata Budi.

SPRIN juga mengusung semangat “When we educate a woman, we educate a nation” sebagai dasar gerakan. Prinsip ini menegaskan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa.

“Ketika perempuan sehat dan berdaya, maka keluarga dan generasi juga akan lebih kuat. Menyelamatkan perempuan hari ini berarti menyelamatkan masa depan Indonesia,” tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan United Nations Population Fund (UNFPA) bekerja sama meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM).

"Kerja sama dengan UNFPA menjadi sangat penting. Program kerja sama ini akan mendukung implementasi berbagai instrumen global yang menjadi prioritas pemerintah Indonesia, termasuk SDGs (Sustainable Development Goals), kesejahteraan, dan kesetaraan gender,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam agenda peluncuran Rencana Pelaksanaan Program Kerja Sama atau Country Programme Implementation Plan (CPIP) dari Program Kerja Sama Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan UNFPA Siklus 11 (CP11) untuk periode 2026-2030.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, ia mengatakan dalam rangka mengakselerasi capaian SDGs pada tahun 2030 dari saat ini sebesar 62 persen, Indonesia dan UNFPA berkolaborasi untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan fokus utama pada peningkatan daya saing SDM, terutama melalui agenda pembangunan kesehatan untuk semua dan penguatan kesetaraan gender.

Tercatat, Angka Kematian Ibu (AKI) telah turun drastis dari 346 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2010 menjadi 189 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2020. Kendati demikian, capaian tersebut masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan SDGs, masing-masing 77 dan 70 per 100 ribu kelahiran hidup.

Untuk memaksimalkan bonus demografi dari puncak populasi usia produktif pada 2030, lanjutnya, investasi dalam penguatan SDM dan ketahanan penduduk dalam menghadapi pergeseran demografi sangat dibutuhkan.

UNFPA, menurut dia, telah mendukung pemerintah Indonesia dalam kesehatan seksual dan reproduksi, orang muda, kependudukan dan pembangunan, dan kesetaraan gender selama 50 tahun lebih.

Sebagai government coordinating agency, pihaknya akan terus memastikan bahwa program kerja sama itu sejalan dengan prioritas nasional, serta memperkuat implementasi melalui dukungan dari mitra pelaksana dan mitra strategis.

Lebih lanjut, program CP11 ini diarahkan untuk mencapai hasil transformatif, yaitu mengakhiri kematian ibu yang dapat dicegah, menghapuskan kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang tidak terpenuhi, beradaptasi dengan perubahan demografis, serta mengeliminasi kekerasan berbasis gender dan praktik-praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak perempuan. Hal itu sejalan dengan RPJMN 2025-2029 dan SDGs 2030.

Dengan estimasi anggaran sebesar 38,5 juta dolar AS, program tersebut akan memprioritaskan intervensi di wilayah-wilayah dengan kesenjangan tinggi dan masyarakat dalam situasi rentan.

"Siklus 11 program kerja sama pemerintah Indonesia dan UNFPA ini menandai transisi final dari penyediaan layanan dan pengembangan kapasitas menuju penguatan kebijakan dan sistem yang berkelanjutan,” ujar Kepala Perwakilan UNFPA di Indonesia Hassan Mohtashami.

“Visi kami selama 2026-2030 ini adalah percepatan kemajuan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan, mengisi kesenjangan, dan mengubah norma-norma sosial sehingga Indonesia mencapai prioritas-prioritas nasional dan komitmen global,” kata Hassan.

CPIP RI-UNFPA Siklus 11 (2026-2030) memuat program-program yang bertujuan untuk mencapai empat output utama. Pertama adalah penguatan kapasitas penyediaan layanan kesehatan reproduksi berkualitas termasuk peningkatan kualitas pendidikan kebidanan, pelayanan kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir, serta KB.

Selanjutnya yaitu penguatan perencanaan, penganggaran, dan kemitraan pemangku kepentingan untuk penurunan kematian ibu dan bayi serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (KTP/AP). Ketiga ialah penguatan produksi serta pemanfaatan data kependudukan untuk perumusan kebijakan berbasis bukti dan perencanaan pembangunan.

Adapun ouput terakhir yakni peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mencegah dan menangani KTP/AP dan praktik-praktik berbahaya.

Strategi kemitraan CP11 bakal melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, sektor swasta, organisasi berbasis agama, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

Selain itu, Indonesia akan terus memperkuat peran kepemimpinan global melalui platform Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (SSTC/South-South and Triangular Cooperation) di bidang kesehatan seksual dan reproduksi, kependudukan, dan kesetaraan gender.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bekerja sama menyusun dan meluncurkan Standar Prosedur Operasional (SPO) Uji Kompetensi Nasional untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan peluncurkan SPO tersebut didasarkan pada masalah penyebaran tenaga kesehatan yang kurang merata di Indonesia.

Menurutnya, Indonesia masih menghadapi tantangan seperti tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta angka stunting dan penyakit kronis seperti stroke, penyakit jantung, TBC, dan stroke yang masih tinggi.

Masalah kesehatan tersebut belum didukung dengan ketersediaan tenaga kesehatan yang cukup.

"Seperti 4,6% puskesmas di Indonesia belum ada dokternya, lalu 38,8% puskesmas belum punya 9 jenis tenaga kesehatan yang memenuhi standar minimal. Kemudian 27,1% RSUD juga bahkan belum dilengkapi dengan 7 dokter spesialis dasar yang seharusnya menjadi elemen vital dalam pelayanan kesehatan," ungkapnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Untuk menuntaskan masalah tersebut, maka perlu bagi tenaga kesehatan melakukan uji kompetensi dasar yang sesuai dengan SPO agar bisa memenuhi kebutuhan di berbagai fasilitas layanan kesehatan.

Wakil Mendiktisaintek Fauzan mengatakan bahwa menyusunan SPO dilakukan dalam waktu dan proses yang cukup panjang, mempertimbangkan kebutuhan dan berbagai kritikan yang masuk baik ke Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Pendidikan.

"Kami berharap penerapan SPO ini dapat memperbaiki proses pembelajaran di bidang kesehatan yang selama ini belum optimal, sekaligus memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam pelaksanaannya. Saya kira sangat bagus dua Kementerian, dan didorong oleh berbagai Kementerian dan lembaga lain yang akhirnya bisa melahirkan SPO ini,” tambahnya.

Direktur Jenderal Sumberdaya Manusia Kesehatan Yuli Farianti juga menambahkan bahwa melalui peluncuran SPO ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang kompeten, merata, dan siap menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia.