Bisnis.com, JAKARTA — Perbanas Institute menegaskan komitmen memper kuat transformasi dan inovasi akademik di usia ke-57 tahun, seiring tuntutan adaptasi terhadap perkembangan teknologi global dan dinamika industri keuangan.

Rektor Perbanas Institute, Hermanto Siregar, menyampaikan bahwa usia 57 tahun merupakan fase kematangan yang harus diiringi kemampuan beradaptasi dan berinovasi, khususnya di tengah kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang telah mentransformasi sistem pembelajaran.

“Lima puluh tujuh tahun adalah usia yang matang bagi Perbanas Institute. Di tengah kemajuan teknologi global, Perbanas Institute harus terus beradaptasi dan berinovasi dalam sektor pembelajaran agar tetap relevan dan unggul,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (28/2/2026).

Sebagai bagian dari transformasi kelembagaan, Perbanas Institute membentuk Fakultas Sekolah Vokasi dan Profesi. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola akademik sekaligus mempertajam pengembangan kompetensi praktis, khususnya di sektor keuangan dan perbankan.

Selain itu, institusi juga memperluas kolaborasi dengan industri guna memastikan kurikulum selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Pengembangan program berdampak sosial, termasuk pembinaan desa, turut menjadi bagian dari pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan agenda akademik.

Penguatan inovasi juga tercermin melalui penandatanganan dua nota kesepahaman strategis. Pertama, kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengkajian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan ketenagakerjaan nasional. Penandatanganan dilakukan bersama Sekretaris Jenderal Kemnaker RI, Cris Kuntadi.

Kedua, kerja sama dengan Certified Wealth Managers Association (CWMA) di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada sektor wealth management, yang semakin mempertegas positioning Perbanas Institute di sektor keuangan.

Adapun rangkaian peringatan Dies Natalis ke-57 digelar di Lobby Unit VI Kampus Kuningan, Jakarta, Kamis (26/2/2026), dengan mengusung tema “Integrating Integrity into Creativity: Strengthening Academic Excellence for a Sustainable Future”.

Kegiatan yang berlangsung pukul 15.30–19.30 WIB tersebut dihadiri sekitar 200 tamu undangan dan diisi dengan seremoni pembukaan, penandatanganan MoU, pemberian penghargaan masa bakti karyawan, tausiyah, santunan sosial, serta buka puasa bersama.

JATENG - Tingkatkan kualitas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, fasilitas pelatihan dan pusat standardisasi TBIG Laboratory resmi beroperasi. Peresmian dilakukan oleh PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG).

Kehadiran laboratorium ini menandai langkah strategis TBIG dalam memperkuat kapabilitas sumber daya manusia serta memastikan standardisasi proses instalasi jaringan di seluruh proyek nasional yang melibatkan TBIG dan para mitranya.

“TBIG Laboratory kami bangun untuk menjawab kebutuhan industri akan SDM yang kompeten dan proses instalasi yang terstandardisasi. Dengan fasilitas ini, kami memastikan bahwa setiap pekerjaan jaringan khususnya fiber optic memenuhi standar kualitas tertinggi,” ujar Chief of Business Support Officer TBIG Lie Si An, Kamis (11/12/2025).

TBIG Laboratory berfungsi sebagai pusat pembelajaran terpadu yang memungkinkan peserta melakukan praktik langsung melalui simulasi jaringan nyata. Fasilitas ini mencakup pelatihan instalasi perangkat, pengujian kualitas jaringan menggunakan OTDR dan power meter, hingga penanganan troubleshooting berdasarkan studi kasus lapangan.

Selain pelatihan teknis, TBIG Laboratory juga difungsikan sebagai pusat Quality Assurance, tempat pengujian perangkat dan prosedur kerja sebelum diterapkan pada proyek-proyek dalam skala besar. Dengan demikian, TBIG dapat meminimalkan risiko kesalahan instalasi, memperkuat konsistensi mutu pekerjaan lapangan, serta memberikan pedoman teknis yang jelas bagi mitra dan vendor.

Presiden Direktur TBIG Herman Setya Budi menegaskan fasilitas ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan. “Pembangunan TBIG Laboratory merupakan wujud komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi dan menjaga kualitas layanan. Melalui pengembangan SDM unggul dan proses yang terukur, TBIG ingin memastikan kontribusi yang lebih besar bagi ekosistem telekomunikasi nasional,” ujarnya.

TBIG Laboratory juga menjadi bagian dari program peningkatan kompetensi berkelanjutan TBIG, termasuk Program Bangun Cerdas Bersama, Kurikulum Unggulan Pelatihan Fiber Optic, FTTH yang dirancang untuk mencetak tenaga teknis yang siap menghadapi kebutuhan industri telekomunikasi yang terus berkembang.

Dengan peresmian fasilitas ini, TBIG memperkuat posisinya sebagai perusahaan infrastruktur telekomunikasi yang berorientasi pada kualitas, efisiensi, dan inovasi, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kompetensi nasional di bidang teknologi jaringan.

JAKARTA - Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendorong penyempurnaan kebijakan penjaminan mutu dan akreditasi pembelajaran Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasalnya, ada banyak tantangan yang hingga kini harus terjawab.

Pernyataan tersebut disampaikan Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Army Winarty, saat diskusi publik Penyempurnaan Kebijakan Penjaminan Mutu dan Akreditasi Pelatihan ASN di Aula Prof. Agus Dwiyanto, MPA, LAN Veteran.

Menurut Army, hasil Evaluasi kebijakan penjaminan mutu dan akreditasi lembaga pelatihan ASN menunjukkan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan mulai dari ketidaksinkronan standar pembelajaran, instrumen akreditasi yang masih bersifat administratif, belum optimalnya penerapan siklus penjaminan mutu, hingga belum optimalnya penerapan siklus penjaminan mutu.

Di sisi lain lembaga pelatihan tidak hanya dituntut untuk dapat menyelenggarakan pelatihan, namun juga memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya penyelenggaraan Corporate University yaitu harus dapat berperan sebagai strategic partner, Learning Orchestrator, Knowledge Hub, Innovation Incubator, dan Quality Assurance Center.

"LAN mendorong adanya penyempurnaan regulasi guna menyesuaikan dengan arah kebijakan nasional, pengembangan model Corporate University, serta percepatan inovasi pembelajaran digital," ujarnya, Sabtu (6/12/2025).

Army menjelaskan LAN sebagai instansi pembina pengembangan kapasitas ASN menyampaikan terkait arah kebijakan baru yang fokus pada empat area utama. Pertama, penguatan standar dan siklus penjaminan mutu pembelajaran.

Kedua, penyederhanaan serta penyesuaian mekanisme akreditasi agar lebih relevan dengan perkembangan pembelajaran ASN. Ketiga, standardisasi dokumen dan proses penyelenggaraan pelatihan.

Keempat, pemetaan dampak kebijakan bagi penyelenggara pelatihan ASN untuk memastikan bahwa pembelajaran memberikan hasil yang terukur bagi kinerja organisasi.

“Untuk itu penting adanya pembentukan kolaborasi antarsubsistem pembelajaran di mana setiap lembaga pelatihan dapat menjalankan perannya sebagai enabler yakni, penyedia dukungan kebijakan, regulasi, pendanaan, fasilitas, teknologi, dan sumber daya pendukung ekosistem pembelajaran," ucapnya.

Selain enabler, kata Army juga sebagai provider, yaitu penyelenggara layanan pembelajaran termasuk pengembangan kurikulum, penyediaan narasumber, materi ajar, metode pelatihan, serta platform teknologi; dan juga sebagai user, yaitu penerima manfaat layanan pembelajaran dalam sistem yang saling terhubung.

"Kolaborasi antarperan ini diproyeksikan menjadi pondasi terbentuknya ekosistem dalam memastikan kualitas pembelajaran ASN yang konsisten dan merata,” tegasnya.

Direktur Penjaminan Mutu Pembelajaran Meita Ahadiyati Kartikaningsih menyampaikan, arah kebijakan akreditasi disusun dalam rangka Penguatan Standar Nasional Mutu Pembelajaran, Integrasi Penjaminan Mutu dengan Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corpu), Penguatan Ekosistem Governance Penjaminan Mutu, Evaluasi Pembelajaran Berbasis Dampak.

"Adanya perubahan kebijakan akreditasi diharapkan ke depan lembaga pelatihan dapat mewujudkan lembaga pelatihan ASN yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing global," paparnya.

Sehingga ASN memperoleh pengalaman belajar yang relevan, efektif, dan berkelanjutan dan mutu lembaga pelatihan meningkat, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya ASN profesional dan pelayanan publik yang berkualitas.

“Rekomendasi untuk perubahan kebijakan akreditasi disusun dalam rangka upaya mendukung Learning Ecosystem ASN, dan perlu membangun integrated governance penjaminan mutu," katanya.

Ke depan, mekanisme penjaminan mutu dilakukan pada pelaksanaan sistem pembelajaran terintegrasi (Corporate University) baik secara nasional maupun instansi pemerintah dengan memastikan kualitas pembelajaran ASN yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional.

Sementara itu dalam implementasinya, Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen, Kementerian Keuangan Wahyu Ramadhoni mengatakan, dalam rangka penjaminan mutu pelatihan ASN, Kemenkeu menggunakan pendekatan three line of defense.

Pertama dimulai dari sisi operasional, tim kerja yang terdiri dari widyaiswara dan staf menjadi lini pertama yang memastikan standar pelayanan minimal dapat diterapkan.

Sementara itu di lini kedua terdapat tim pengendali mutu dan penjamin kualitas agar proses bisnis dapat dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan lini ketiga adalah tim penilai mutu yang dilakukan oleh 1 unit terpisah di luar pusdiklat yang bertugas untuk menilai mutu dan memberikan umpan balik terhadap penjaminan mutu di pusdiklat.

"Harapannya melalui three line of defense ini penjaminan mutu yang dilakukan oleh pusdiklat sudah sesuai dengan aturan dan standar yang ada," katanya.

Direktur Mutu Sumber Daya Kesehatan, Kementerian Kesehatan Yudhi Pramono menjelaskan, pengendalian mutu penyelenggara pelatihan dan peningkatan kompetensi yang dilakukan lembaga penyelenggara pelatihan kesehatan melalui Plan, Do, Check and Action.

Sementara itu untuk mengontrol penjaminan mutu pembelajaran kami menggunakan dashboard plataran sehat yang merupakan platform pembelajaran digital, media terintegrasi peningkatan kompetensi yang merata dan berkeadilan.

“Dalam rangka penjaminan mutu pelatihan dan peningkatan kompetensi, kami melakukan evaluasi secara berkelanjutan, yang terdiri dari 4 unsur yaitu kepatuhan administrasi, kepuasan peserta dan pemangku kepentingan, evaluasi kualitas pembelajaran dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangannya. dan mekanisme yang dilakukan adalah dengan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional dan survei berkala," jelasnya.

Bisnis.com, KIJING - Terminal Kijing, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, yang dikelola oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) Cabang Pontianak, menjadi pusat pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berbasis Creating Shared Value (CSV). Program ini memperkuat operasional pelabuhan sekaligus memberdayakan masyarakat melalui pendidikan, inovasi mahasiswa, dan sertifikasi pekerja harian.

Acara yang berlangsung pada Senin, 24 November 2025 dihadiri oleh manajemen Pelindo Group, pemerintah daerah, instansi kepelabuhanan, dan perguruan tinggi. Kehadiran para pemangku kepentingan menegaskan pentingnya sinergi antara dunia usaha, pendidikan, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pembelajaran serta pemberdayaan di Terminal Kijing.

Program EduPort melibatkan 15 mahasiswa dari Universitas Tanjungpura dan Universitas Muhammadiyah Pontianak yang selama satu bulan mengikuti magang terstruktur, pembelajaran lapangan, serta penyusunan gagasan inovasi berbasis kebutuhan operasional pelabuhan. Melalui rangkaian presentasi dan penjurian, lima inovasi terbaik terpilih dalam kategori Best Out of the Box Idea, Best Work Safety, Best Environmental Health, Best Engineering Structure, dan Best Operations Solution. Dua di antaranya—Oil Absorb Pad dan Rubber Mat Puzzle—ditargetkan mulai diimplementasikan pada akhir 2025.

Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko PTP Nonpetikemas, Bambang Sakti, menegaskan, “Inovasi ini tidak berhenti di sini. Dua program ditargetkan berjalan di 2025 dan tiga lainnya di 2026. Kami bangga bahwa investasi sosial ini membangun relasi, berguna bagi bisnis, sekaligus memberi semangat bagi tenaga kerja harian. Kegiatan TJSL CSV ini juga mengajak kolaborasi masyarakat dan mahasiswa, sehingga dampaknya tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi penguatan SDM dan ekosistem logistik di sekitar Terminal Kijing.” Ujar Bambang.

Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa program tersebut membuktikan bahwa pelabuhan bukan hanya pusat logistik, tetapi juga ekosistem pembelajaran. “Masukan dari mahasiswa dan kampus membuka perspektif baru bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi, HSSE, dan operational excellence. Selain itu, pelatihan dan sertifikasi Pekerja Harian menjadi langkah strategis untuk menghadirkan tenaga kerja lokal yang terlatih dan berstandar nasional, terutama di bidang curah cair, curah kering, dan general cargo,” tambah Bambang.

Pada kesempatan yang sama, General Manager Pelindo Regional 2 Pontianak, yang diwakili oleh Manager Kepatuhan Bisnis, Mustafa, mengapresiasi inisiatif PTP Nonpetikemas dalam menyatukan dunia industri, kampus, dan masyarakat lokal melalui TJSL EduPort dan sertifikasi Pekerja Harian. Menurutnya, program tersebut menjadi bukti bagaimana Pelindo Group menjalankan perannya dalam membangun SDM unggul di daerah operasi. Ia juga menyoroti posisi strategis Terminal Kijing sebagai salah satu tulang punggung rantai pasok Indonesia bagian barat, dengan potensi besar sebagai gerbang ekspor produk turunan kelapa sawit mengingat ekosistem industri sawit Kalimantan Barat yang masif.

Pemerintah daerah turut memberikan apresiasi. Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Mempawah, Johana Sari Margiani, menegaskan bahwa program ini selaras dengan visi Indonesia Emas, membuka akses pembelajaran bagi mahasiswa, serta mendorong percepatan ketersediaan tenaga kerja berkompetensi untuk siap terjun ke industri. Ia menilai PTP Nonpetikemas menjadi motivator bagi perusahaan lain.

Dukungan juga datang dari Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Pontianak, yang diwakili oleh Staf Bidang Lala, Heriansyah, yang telah membuat program inisiatif yang memberi manfaat bagi operasional Kijing dan mendorong peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan.

Salah satu peserta TJSL PTP EduPort, Muhammad Afiq, membagikan ceritanya bahwa awalnya mereka tidak menyangka terpilih dan sempat kurang percaya diri, namun sangat bersyukur diterima oleh PTP Nonpetikemas. Mereka menjelaskan bahwa langkah pertama di PTP Nonpetikemas adalah menyelesaikan ide karya ilmiah yang telah disiapkan, serta berharap gagasan tersebut dapat diaplikasikan untuk memberi manfaat bagi operasional Terminal Kijing.

Selain inovasi mahasiswa, PTP Nonpetikemas melaksanakan Program Sertifikasi dan Pelatihan Pekerja Harian. Sebanyak 9 tenaga kerja harian mengikuti pelatihan awal dengan sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) kategori bidang penanganan kemasan Curah Cair, Curah Kering, dan General Cargo. Program ini memastikan Pekerja Harian memiliki kompetensi sesuai standar agar siap mendukung layanan pelabuhan secara profesional.

Implementasi CSV TJSL PTP Nonpetikemas bidang pendidikan ini bukan hanya mendukung pengembangan SDM masyarakat, tetapi juga memperkuat keberlanjutan operasional perusahaan.

Dengan berakhirnya Program EduPort dan dimulainya pelatihan Pekerja Harian PTP Nonpetikemas menargetkan model kolaborasi ini dapat direplikasi di cabang-cabang lainnya untuk memperluas dampak sosial dan memberikan nilai tambah berkelanjutan bagi masyarakat dan perusahaan.

Terminal Kijing saat ini melayani komoditas utama seperti curah cair, curah kering, dan produk turunan kelapa sawit. Terminal ini juga berfungsi sebagai pelabuhan penyangga yang menampung aktivitas Pelabuhan Dwikora Pontianak yang telah melebihi kapasitas.

Hingga Oktober 2025, PTP Nonpetikemas Cabang Pontianak telah merealisasikan trafik produksi sebesar 3,21 juta ton, tumbuh 46% dibanding periode yang sama pada 2024 yang mencapai 2,2 juta ton.

Dengan peran strategis tersebut, Terminal Kijing menjadi solusi logistik yang mendukung kelancaran rantai pasok nasional sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di sektor kepelabuhanan.

JAKARTA - Lembaga Administrasi Negara (LAN) perkuat ekosistem pembelajaran Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah tersebut sebagai upaya strategis mendukung transformasi birokrasi nasional.

Hal tersebut disampaikan Kepala LAN Muhammad Taufiq dalam pada Rapat Koordinasi Paguyuban PANRB, di Bandung, Jawa Barat.

Muhammad Taufiq menjelaskan pengembangan kompetensi ASN saat ini menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari belum terintegrasinya human capital development dengan rencana pembangunan pemerintah, hingga fragmentasi penyelenggaraan pelatihan antarinstansi.

Di sisi lain, kewajiban pembelajaran bagi seluruh ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN menuntut pendekatan baru yang lebih adaptif dan kolaboratif.

“Dengan jumlah ASN mencapai sekitar 5,2 juta orang, mustahil pendekatan pembelajaran yang konvensional dan terkotak-kotak dapat menjawab kebutuhan kompetensi masa kini,” ujarnya, Sabtu (22/11/2025).

Taufiq juga menyampaikan LAN telah melakukan perubahan paradigma dari model pembelajaran tradisional yang birokratis dan instruksional menjadi ekosistem pembelajaran yang lebih terbuka, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Dalam ekosistem ini, pembelajaran tidak lagi bergantung pada satu lembaga penyelenggara, tetapi menghubungkan berbagai pemangku kepentingan seperti instansi pemerintah, korporasi, lembaga pendidikan, dan platform teknologi.

Pendekatan ini juga mendorong ASN untuk belajar secara fleksibel melalui kombinasi formal learning, social learning, dan experiential learning.

“Ekosistem pembelajaran memungkinkan kita membuka sekat antarinstansi, menghadirkan mitra profesional, dan memastikan bahwa ASN belajar dari sumber terbaik sesuai perkembangan kompetensi yang dibutuhkan,” jelasnya.

Beberapa program prioritas yang dikembangkan LAN di dalam ekosistem pembelajaran meliputi, ASN Talent Academy, Reformer Academy, Learning Marketplace, Outbound Business Learning di Daerah, Pelatihan Kepemimpinan Nasional Berbasis Ekosistem, dan Penguatan Jejaring Pembelajaran Internasional.

Untuk memastikan keberlanjutan ekosistem pembelajaran, LAN menekankan pentingnya sinergi regulasi antara Kementerian PANRB, LAN, BKN, dan ANRI. Selain itu, diperlukan mekanisme kurasi penyedia pelatihan, pengakuan hasil belajar, serta sistem data ASN terintegrasi sebagai fondasi pengembangan kompetensi ke depan.

“Keberhasilan ekosistem pembelajaran tidak hanya bergantung pada program, tetapi juga pada regulasi yang solid, data yang kuat, dan skema pembiayaan yang berkelanjutan,” tegasnya

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan pentingnya orkestrasi lintas lembaga dalam membangun fondasi reformasi birokrasi jangka panjang menuju periode 2025–2045.

Menurut dia, 2025 menjadi momentum strategis memasuki fase awal pelaksanaan RPJMN baru yang akan menjadi dasar perencanaan menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, birokrasi dituntut untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas SDM aparatur, dan memastikan seluruh kebijakan berjalan secara terintegrasi.

“Transformasi birokrasi adalah fondasi dari seluruh agenda pembangunan. Kita sedang membangun baseline baru untuk 20 tahun ke depan,” ujarnya.

Rini menyoroti berbagai agenda pemerintah, mulai dari perbaikan layanan publik, perlindungan sosial, hingga digitalisasi pemerintahan, tidak dapat berjalan tanpa harmonisasi kerja di bawah permukaan. Menurut Rini, instansi dalam paguyuban memiliki peran strategis layaknya sebuah orkestra yang harus memainkan nada secara selaras.

“Kemen PANRB berperan sebagai konduktor, LAN memastikan kapasitas aparatur, BKN menjaga integritas manajemen ASN, sementara ANRI menjaga memori kebijakan bangsa. Jika salah satu tidak selaras, simfoni reformasi tidak dapat berjalan,” jelasnya.

Rini mendorong agar rakor menghasilkan keluaran konkret berupa kompas kebijakan lintas lembaga, pemetaan kebutuhan kolaborasi, hingga instrumen operasional seperti SOP bersama dan Project Management Office lintas instansi.

Rini juga menegaskan pentingnya pembangunan ekosistem data nasional agar seluruh informasi terkait aparatur negara dapat ditampilkan dalam satu dashboard terintegrasi.

“Indonesia tidak membutuhkan lebih banyak rencana, tetapi lebih banyak implementasi. Tahun 2026 harus menjadi momentum konsolidasi besar untuk menyatukan data, kebijakan, dan layanan aparatur negara,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyoroti kebiasaan sebagian siswa yang menulis dengan huruf sangat kecil karena berusaha menghemat kertas.

Temuan itu dia sampaikan saat berpidato dalam Sidang Kabinet Paripurna memperingati satu tahun pemerintahannya di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

“Saya lihat waktu berkeliling ke sekolah, ada anak-anak menulis hurufnya kecil sekali. Mungkin karena ingin berhemat kertas,” ujar Prabowo di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih.

Menanggapi hal itu, Prabowo meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) untuk meninjau kembali sistem pembelajaran menulis di sekolah.

Dia juga mengusulkan agar pelajaran menulis halus dan rapi kembali dihidupkan.

“Saya kira perlu ada lagi pelajaran menulis, menulis yang baik dan besar. Kalau perlu, Menteri Keuangan bantu bagikan buku tulis untuk anak-anak,” katanya.

Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa anak-anak perlu dibiasakan menulis dengan huruf besar, bukan hanya demi kerapian, tetapi juga untuk menjaga kesehatan mata mereka di masa depan.

“Anak-anak harus dididik menulis besar-besar. Kalau dari kecil sudah menulis sangat kecil, nanti dewasa bisa-bisa semua pakai kacamata,” ujar Prabowo.

Lebih lanjut, dia menambahkan, persoalan ini memang tampak sepele, tetapi justru menyangkut dasar pembelajaran dan kesejahteraan anak-anak Indonesia.

“Ini masalah kecil, tapi mendasar. Saya tergerak karena tahu, anak itu tidak mau memberatkan orang tuanya, jadi dia menghemat kertas. Bisa bayangkan?” tandas Prabowo.

Di tengah laju transformasi global yang makin ditentukan oleh inovasi dan teknologi, Indonesia menghadapi pekerjaan rumah yang besar, yaitu menyiapkan talenta sains, teknologi, engineering, dan matematika (STEM) yang unggul secara akademik, serta adaptif dan mampu berkolaborasi dalam lanskap sosial-ekonomi yang kompleks.

Data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2023 mencatat, hanya 18,47% lulusan perguruan tinggi di Indonesia berasal dari bidang STEM. Angka ini mencerminkan rendahnya minat, sekaligus menjadi tantangan struktural dalam sistem pendidikan tinggi.