Bisnis.com, CIREBON- Rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Cilautereun di Kabupaten Garut, Jawa Barat, hingga kini masih berada pada tahap pembahasan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Proyek infrastruktur kelautan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan selatan Garut itu belum masuk tahap penetapan pelaksanaan maupun konstruksi.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan, belum lama ini pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gedung Mina Bahari 2, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Pertemuan tersebut membahas usulan percepatan pembangunan pelabuhan yang direncanakan menjadi simpul aktivitas perikanan tangkap di wilayah pesisir selatan Garut.

Dalam pertemuan itu, Bupati Garut menyampaikan keberadaan Pelabuhan Cilautereun menjadi kebutuhan strategis masyarakat pesisir. Menurut dia, infrastruktur pelabuhan dibutuhkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi nelayan sekaligus membuka akses distribusi hasil perikanan yang lebih luas.

“Kami sangat berharap usulan pembangunan Pelabuhan Cilautereun dapat dipertimbangkan dan segera direalisasikan. Masyarakat sangat membutuhkan fasilitas ini untuk mempercepat akselerasi pembangunan di Kabupaten Garut,” ujar Syakur, Rabu (15/4/2026).

Syakur menegaskan, wilayah selatan Garut memiliki potensi perikanan yang besar, namun belum didukung infrastruktur pelabuhan yang memadai. "Kondisi ini membuat aktivitas nelayan masih terbatas dan belum optimal dalam meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan," tuturnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Kepelabuhan Perikanan Ady Candra menyampaikan pemerintah pusat pada prinsipnya mendukung pengembangan kawasan pesisir selatan Jawa, termasuk Kabupaten Garut.

Namun, ia menegaskan rencana pembangunan pelabuhan masih harus melalui proses perencanaan teknis dan koordinasi lintas instansi.

“Potensi perikanan di Garut sangat besar. Tentu kami mendukung usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Garut dalam pengembangan kawasan selatan Jawa, khususnya Garut. Namun, ini masih memerlukan proses dan perencanaan yang matang,” kata Ady.

Ia menambahkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta pemerintah provinsi untuk mengkaji kelayakan teknis dan skema pembangunan yang paling sesuai. Kajian tersebut mencakup aspek infrastruktur, lingkungan, hingga dukungan aktivitas ekonomi nelayan di sekitar lokasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat potensi penyerapan karbon dari sektor kelautan atau disebut karbon biru mencapai 10 juta ton setara karbon dioksida (CO₂e) per tahun.

Potensi serapan ini berasal dari ekosistem laut yang mencakup hutan bakau (mangrove) dan padang lamun (seagrass). Potensi luas karbon biru dari area bakau tercatat mencapai 997.733 hektare, dengan potensi serapan 6,3 juta ton CO₂e.

Sementara itu, luas padang lamun di perairan Indonesia mencapai 860.156 hektare. Kawasan ini diperkirakan mampu menyerap karbon sebanyak 3,7 juta ton CO₂e per tahun.

“Sehingga dengan keseluruhan antara luasan mangrove yang berada di kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta lamun, totalnya sekitar 10 juta ton CO₂ ekuivalen,” kata Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada Selasa (14/4/2026).

“Pertama adalah aspek regulasi, di mana KKP saat ini tengah melakukan penyusunan regulasi teknis sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025,” kata Menteri Trenggono.

Trenggono mengemukakan bahwa KKP kini tengah fokus memperkuat data dan informasi yang mencakup pendataan luasan ekosistem karbon biru, penentuan baseline emisi, hingga perhitungan potensi serapan CO₂ yang akurat.

KKP juga menyiapkan proyek rintisan restorasi karbon biru dan program pengurangan emisi pada sektor perikanan.

Adapun untuk mengoptimalisasi potensi karbon sektor kelautan, Trenggono berpandangan aspek-aspek yang diperlukan mencakup integrasi antara kepastian teritorial berupa pemanfaatan ruang laut, sistem registrasi unit karbon, dan pengawasan dalam mekanisme penyelenggaraan perdagangan karbon biru serta menjaga target kontribusi serapan karbon biru nasional.

“Penggunaan ruang laut menjadi karakteristik pembeda utama antara karbon biru dengan sektor darat. Setiap aksi mitigasi karbon wajib memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, sebagai prasyarat utama legalitas lokasi proyek,” jelas Trenggono.

Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyanjung Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang memanfaatkan dana hibah dari luar negeri senilai Rp650 miliar guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia hingga usaha untuk mewujudkan hilirisasi inovasi dan riset.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengungkapkan bahwa ITS telah menerima dana hibah dari Asian Development Bank (ADB) melalui program Higher Education for Technology and Innovation (HETI) sejak 2022 dengan alokasi bantuan mencapai Rp650 miliar.

"Ternyata itu digunakan dengan amat baik sekali. Hasilnya bukan hanya bangunan gedung, bukan hanya pengembangan SDM berupa peningkatan kualitas dosen, tapi juga menghasilkan mahasiswa yang bisa menghasilkan produk inovasi, dan yang paling menarik adalah inovasinya sangat nyata," ungkap Rachmat di Surabaya, Senin (13/4/2026).

Seperti diketahui, pemerintah saat ini juga mendorong pembentukan National Technology Transfer Office (NTTO) atau Badan Transfer Teknologi Nasional guna mengawasi proses hilirisasi dan komersialisasi inovasi, termasuk yang ditelurkan oleh segenap perguruan tinggi, agar dapat lebih terarah dan memiliki daya saing.

Rachmat pun merinci berbagai inovasi yang telah dilahirkan oleh tenaga pengajar maupun mahasiswa ITS yang memiliki potensi besar. Di antaranya pengembangan bensin berbahan dasar minyak kelapa sawit (Benwit), baterai, sepeda motor listrik, alat penangkap emisi karbon dioksida (CO2) dan metana, hingga teknologi kelautan, yakni peralatan untuk menjaga keseimbangan kapal, serta sonar presisi.

"Banyak sekali [inovasi] yang dihasilkan, dan yang paling penting, saya juga sempat mencatat ternyata ITS bisa menghemat, dan dari penghematan itu nantinya akan membuat semacam laboratorium untuk menghasilkan semikonduktor.

Lagi-lagi, ITS mempelopori. Tidak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga menghasilkan tambahan produk yang bernilai ekonomi dan itu sangat dibutuhkan oleh bangsa kita," paparnya.

Oleh sebab itu, Rachmat pun menegaskan bahwa pemerintah tetap senantiasa berkomitmen mendampingi perguruan tinggi dalam upaya mewujudkan hilirisasi inovasi maupun riset maupun target-target swasembada di berbagai sektor, yang selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan menuju tujuan Indonesia Emas 2045.

Dia menegaskan berbagai sumber daya alam (SDA) lokal yang terkandung menjadi salah satu modal berharga sebagai kunci kekuatan bangsa di masa mendatang.

"Pasti kami akan mendukung, di mana sekarang ini ada program kerja prioritas nasional. Jadi, program kerja yang diarahkan untuk untuk pengembangan sumber daya manusia, diarahkan untuk mulai dari swasembada energi, pangan, hingga air. Nah, ITS menjadi bagian dari itu," pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menilai pernyataan pendiri SMRC Saiful Mujani yang menyinggung upaya untuk menggulingkan Presiden Prabowo Subianto tidak usah dikhawatirkan. Menurutnya, pernyataan itu tak akan berdampak signifikan dan mempengaruhi iklim politik nasional.

"Pernyataan Saiful Mujani tidak usah dikhawatirkan terlalu dalam, sebab itu hanya seperti buih di lautan, bukan gelombang," ucap Yoga dalam keterangannya yang dikutip, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, sikap dan pikiran oposisional seperti Mujani akan selalu ada dan berkembang pada setiap rezim pemerintahan. "Dalam teori demokrasi hal itu akan menyebabkan terjadinya check and balances yang dinamis," katanya.

Terlepas dari itu, ia meyakini, mayoritas masyarakat Indonesia mengapresiasi dan merasa puas atas kinerja Presiden Prabowo. Hal itu diyakini dari sejumlah hasil survei. Untuk itu, ia menyatakan, PAN akan terus berjuang bersama Presiden Prabowo dalam menuntaskan janji-janji kemerdekaan.

Menurutnya, sangat wajar bila ada kekurangan atau ada yang protes terhadap kepemimpinan yang mengelola negara seluas 5,2 juta Km persegi dengan jumlah penduduk 288 juta jiwa. Ia menilai, Indonesia butuh pemimpin yang kuat dan visioner dan manajemen pembangunan modern yang integratif, partisipatif, dan produktif.

"Celetukan atau pernyataan Saiful Mujani tidak akan berdampak signifikan dalam mempengaruhi iklim politik nasional. Karena sebagai seorang intelektual, Mas Saiful Mujani tidak memiliki akar basis massa yang besar dan fanatik, sebagaimana Nur Cholish Madjid atau Gus Dur," ujar Viva.

"Seorang intelektual harusnya orang yang menggunakan pengetahuan dan nalar kritis untuk memahami, mengkritik, dan memberi arah pada kehidupan masyarakat. Berpihak kepada kebenaran dan memiliki integritas dalam kehidupan nyata," pungkasnya.

Sekadar informasi, Saiful Mujani disorot karena pernyataannya yang dinilai provokatif mengenai seruan "menjatuhkan" atau menggalang kekuatan melawan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Mujani dalam forum halalbihalal pengamat beberapa waktu lalu. Pernyataan tersebut dianggap oleh sebagian pihak sebagai upaya hasutan dan makar.

KKP berkomitmen penuh untuk memastikan kebutuhan dan ketersediaan protein hewani masyarakat, khususnya dari sektor perikanan dapat terpenuhi dengan baik,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, proyeksi produksi ikan nasional periode April hingga Desember 2026 mencapai 10,57 juta ton untuk menjaga ketersediaan protein masyarakat.

"Prognosa produksi ikan nasional untuk periode April hingga Desember 2026, kami memproyeksikan total produksi ikan nasional mencapai 10,57 juta ton," kata Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa.

Dia menyebutkan, angka itu terdiri dari kontribusi produksi ikan tangkap sebesar 5,42 juta ton serta produksi ikan budidaya sebesar 5,15 juta ton.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan ikan nasional tetap aman hingga Juni 2026, di tengah tekanan geopolitik global dan potensi dampak fenomena El Nino.

KKP mencatat Pada tahun 2020-2025, produksi kelautan dan perikanan secara konsisten mengalami kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,8 persen.

Ia menuturkan, KKP terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi dampak dari geopolitik global dan dinamika iklim yang terjadi.

“KKP berkomitmen penuh untuk memastikan kebutuhan dan ketersediaan protein hewani masyarakat, khususnya dari sektor perikanan dapat terpenuhi dengan baik," ujarnya.

Trenggono menegaskan, pihaknya terus memantau secara ketat komoditas utama perikanan yang menjadi kebutuhan masyarakat di delapan kota besar. Dari hasil pemantauan, status ketersediaan ikan berada pada kategori aman hingga Juni 2026.

Terkait fenomena El Nino, Menteri Trenggono menyebut adanya potensi ancaman di wilayah laut dan pesisir. Dampaknya antara lain risiko kerusakan ekosistem akibat tingginya evaporasi yang memicu kenaikan salinitas air.

"Kondisi ini (tingginya evaporasi) berpotensi meningkatkan risiko wabah penyakit pada komoditas budi daya serta mempercepat degradasi ekosistem karbon biru dan dapat meningkatkan emisi karbon secara signifikan," lanjut Trenggono.

Menyikapi kondisi tersebut, KKP menyiapkan langkah penguatan ketahanan pangan dari sektor kelautan dan perikanan, seperti mendorong pengembangan budidaya, meningkatkan kualitas benih dan pakan, serta penggunaan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto meminta KKP agar mengantisipasi dampak perubahan iklim dan dinamika global dalam sektor kelautan dan perikanan sebagai penopang ketahanan pangan nasional.

“Komisi IV DPR RI meminta KKP mengantisipasi melalui peningkatan produktivitas, penguatan sarana prasarana, serta memastikan ketersediaan BBM bagi nelayan, penguatan sistem rantai dingin dan logistik guna menjaga pasokan dan keterjangkauan harga ikan di masyarakat,” kata Titiek.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto bertolak ke Jepang untuk memperkuat kerja sama sektor energi hingga kelautan dengan Jepang.

Prabowo menjalankan kunjungan resmi ke Jepang pada hari ini, Minggu (29/3/2026). Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 10.35 WIB.

Presiden dalam penerbangan menuju Jepang ditemani oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Teddy menjelaskan bahwa dalam kunjungan resmi tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan sejumlah agenda penting. Salah satu agenda adalah Prabowo melakukan state call kepada Kaisar Jepang Naruhito.

Selain itu, Presiden Prabowo diagendakan untuk melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang akan berlangsung di Akasaka Palace, Tokyo.

Teddy menjelaskan bahwa kunjungan Prabowo ke Jepang menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral serta meningkatkan kerja sama strategis antara Indonesia dan Jepang.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang.

"Ada beberapa kerja sama di bidang investasi, energi, kelautan, dan digital," kata Teddy dalam keterangan tertulis pada Minggu (29/3/2026).

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengatakan kunjungan Prabowo ke Jepang itu berlangsung pada 30–31 Maret 2026.

Setelah dari Jepang, Prabowo melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Seoul, Korea Selatan pada 1 April 2026. Kunjungan tersebut dalam rangka memenuhi undangan dari Pemerintah Jepang dan Pemerintah Korea Selatan.

"Kunjungan ini ditujukan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia dengan kedua negara termasuk mendorong kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional di bidang perdagangan, investasi, industri, energi, dan teknologi," ujar Yvonne kepada Bisnis pada Kamis (26/3/2026).

Menurut Yvonne, dalam kunjungan tersebut juga akan dibahas mengenai berbagai isu regional dan global yang menjadi perhatian bersama.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berpotensi berdampak pada pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk dalam hal rekrutmen pegawai baru yang akan disesuaikan dengan kondisi fiskal.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengawakan Program Strategis Presiden Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Menurut Prasetyo, dampak efisiensi anggaran terhadap ASN menjadi salah satu topik yang dibahas dalam rapat. Namun, pemerintah belum dapat menyampaikan angka pasti terkait jumlah pegawai yang terdampak.

“Iya, dibahas itu sebagai salah satunya. Maka tadi saya sampaikan bahwa kalau pertanyaan jumlah kita belum siang ini belum bisa menyampaikan jumlah secara pasti,” katanya

Dia menjelaskan bahwa secara alami, setiap tahun terdapat ASN yang memasuki masa pensiun. Kondisi tersebut akan menjadi acuan dalam menentukan jumlah rekrutmen baru agar tetap selaras dengan kemampuan fiskal negara.

“Tetapi bahwa setiap tahun, kalau pertanyaannya adalah berkenaan dengan fiskal, sebenarnya setiap tahun memang secara alami ada sejumlah ASN yang memang memasuki batas usia pensiun,” tuturnya.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan anggaran dengan menyesuaikan jumlah pegawai baru berdasarkan jumlah ASN yang pensiun.

“Jadi mungkin kalau kita mau menjaga fiskal kita, maka kita mau menyesuaikan dengan jumlah tadi. Jadi berapa yang misalnya masuk batas usia pensiun itulah yang kemudian batas kemampuan untuk kita melakukan rekrutmen ASN baru tentunya sekali lagi untuk menjalankan program-program prioritas dari pemerintah,” imbuhnya.

Prasetyo menambahkan, kebutuhan ASN tetap diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk penguatan ekonomi desa dan sektor kelautan.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pengembangan Koperasi Desa Merah Putih serta pembangunan dan revitalisasi kampung nelayan di berbagai daerah.

“Iya, salah satunya. Itu kan bagian dari program-program prioritas pemerintah. Koperasi Desa Merah Putih, kemudian Kampung Nelayan tadi Pak Menteri KKP juga menyampaikan bahwa beliau tahun ini sesuai dengan perencanaan, beliau akan membangun atau memperbaiki minimal 1.000 sampai 3.000 Kampung Nelayan kita,” ujarnya.

Pemerintah pun tengah mematangkan perencanaan kebutuhan SDM agar rekrutmen ASN ke depan lebih tepat sasaran, efisien, serta mampu mendukung pelaksanaan program prioritas nasional tanpa membebani keuangan negara.

Selain itu, pemerintah menargetkan sekitar 30.000 koperasi desa dapat beroperasi pada tahun ini, yang tentunya membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai.

“Iya, iya, iya… Kita kan insyaallah tahun ini akan kurang lebih 30.000 Koperasi Desa Merah Putih yang akan kita harapkan sudah bisa operasional. Di situ tentunya kan butuh pengawakan ya untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi koperasi sebagaimana yang kita harapkan gitu,” tandas Prasetyo.

IDXChannel - PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL) menambah armada kapal tanker LNG kedua dengan kapasitas ±78.000 DWT dan panjang keseluruhan ±280 meter. Kapal ini akan diserahterimakan pada kuartal I-2026.

"Hal ini mencerminkan komitmen terhadap strategi perusahaan untuk terus berkembang di segmen transportasi LNG melalui pertumbuhan organik seperti pembelian kapal tanker LNG dan pertumbuhan non-organik melalui akuisisi perusahaan kapal tanker LNG," ujar manajemen BULL dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis (12/3/2026).

Manajemen BULL menyampaikan, terwujudnya pilar kedua dari strategi transformasi empat pilar BULL, yaitu transportasi LNG, mencerminkan keyakinan perusahaan terhadap pasar LNG yang diperkuat oleh dimulainya gelombang ketiga ekspansi LNG.

Ekspansi tersebut akan menghasilkan kapasitas fasilitas pencairan gas baru lebih dari 200 juta ton per tahun hingga 2030, dengan hampir 97 juta ton per tahun kapasitas baru yang akan hadir pada 2025 dan 2026, dan mencapai produksi maksimum pada 2026 dan 2027.

Hal ini juga akan menyebabkan pengiriman kargo tambahan ke Asia yang akan sangat meningkatkan permintaan ton-mile untuk kapal tanker LNG.

"Sehingga mengalami pertumbuhan kumulatif sebesar 30,7 persen selama 2026-2027 dibandingkan dengan pertumbuhan armada sebesar 19,2 persen, sehingga mengakibatkan pengetatan pasar sebesar 11,5 persen," katanya.

Selain itu, perkembangan geopolitik terkait Iran dan Rusia akan semakin memperkuat ekspansi permintaan ton-mile ini, telah menyebabkan tarif kapal tanker LNG melonjak hampir 18 kali lipat sejak akhir Februari 2026. Pada minggu lalu dilaporkan sebuah kapal tanker LNG disewa dengan harga USD300 ribu per hari untuk kargo spot.

Menurut manajemen BULL, seiring dengan terus menguatnya faktor-faktor ini dan semakin diperkuat oleh berlakunya perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) secara global yang akan secara radikal mengubah trayek perdagangan untuk kapal tanker LNG.

"Tarif kapal tanker LNG diperkirakan akan tetap kuat dan kemungkinan akan semakin menguat," katanya.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM memastikan dukungan pemerintah provinsi pada program revitalisasi tambak Pantura Jabar yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dedi Mulyadi mengatakan program yang saat ini memasuki tahapan persiapan pembangunan tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi warga pantai utara Jawa Barat khususnya empat kabupaten kota yakni Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang dan Indramayu.

“Ini adalah hal yang menggembirakan bagi warga Pantura karena ke depan Kementerian Kelautan akan melakukan revitalisasi terhadap tambak-tambak terlantar yang selama ini justru menjadi daerah yang seringkali terkena oleh abrasi,” katanya dikutip Senin (23/2/2026).

Menurutnya dalam program yang operasional tahap I dijadwalkan mulai pada 2027, akan menyerap ratusan ribu tenaga kerja lokal juga mendongkrak hasil budidaya perikanan Jabar. “ Akan ada ratusan ribu tenaga kerja yang terserap. Yang kedua, akan ada produktivitas perikanan yang tinggi. Yang ketiga akan terserap lapangan kerja yang cukup,” tuturnya.

Pihaknya juga menyakini ekonomi di kawasan tersebut akan tumbuh. Dedi Mulyadi sendiri menyampaikan dukungan tersebut pada Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono yang menemuinya pekan lalu. “Pemerintah provinsi berkomitmen menunjang infrastrukturnya agar Pantura nanti. Istimewa,” paparnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jabar Rinny Cempaka menuturkan Pemprov Jabar dan KKP sudah menandatangani surat persetujuan program tersebut sejak 25 Juni 2025 lalu. Pihaknya bersama empat kabupaten/kota terkait akan memberikan dukungan terkait sosialisasi Kepmenhut No. 736 Tahun 2025 kepada masyarakat.

Pemerintah daerah juga turut melakukan pelaksanaan Tata Batas Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, menyiapkan AMDAL empat kabupaten, mengajukan sertifikat Hak Pakai ke ATR/BPN dan penyusunan Basic Design “Konstruksi Tahap I akan dimulai di Kabupaten Indramayu,” katanya.

Sebelum revitalisasi, menurut Rinny, kondisi tambak di pantura Jabar memprihatinkan.Tercatat 78.550 hektar tambak udang tidak produktif (mangkrak) akibat tata kelola yang tidak baik; seringkali banjir rob dan abrasi, pendangkalan saluran, serangan penyakit ikan, dan pencemaran.

Secara bertahap operasional akan dimulai pada 2027, tahap II 2028 dan tuntas pada tahap III di 2029 mendatang, dengan jumlah tenaga kerja ratusan ribu orang. “Total kebutuhan tenaga kerja dari hulu, on farm, hilir dan konstruksi mencapai 132.056 orang,” tutur Rinny.

Keputusan Menteri Kehutanan terkait pelepasan kawasan hutan untuk program ini di Pantura Jabar mencapai kurang lebih 14.000 hektare, dengan Kabupaten Bekasi mencakup 4.158 hektare, Kabupaten Karawang 6.209 hektare, Subang 1.461 hektare dan Indramayu 2.261 hektare.

Bisnis.com, DENPASAR – Teluk Ekas di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ditetapkan sebagai pusat riset rumput laut tropis dunia atau International Tropical Seaweed Research Center (ITSRC).

Penetapan ini sebagai bagian dari strategi nasional penguatan ekonomi pesisir dan hilirisasi sektor kelautan.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie menjelaskan bahwa penguatan riset rumput laut merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat rumput laut dunia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, pembangunan ITSRC di Teluk Ekas menjadi pondasi awal membangun ekosistem riset bertaraf global sekaligus mendorong transformasi ekonomi pesisir berbasis ilmu pengetahuan.

Indonesia saat ini merupakan produsen rumput laut tropis terbesar di dunia dengan penguasaan sekitar 75% pasar global. Nilai ekonomi rumput laut dunia mencapai sekitar US$12 miliar per tahun dan diproyeksikan terus meningkat. Namun, posisi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan riset dan hilirisasi di dalam negeri.

Karena itu, ITSRC dirancang sebagai simpul kolaborasi nasional dan internasional, termasuk kerja sama dengan University of California, Berkeley, serta Beijing Genomics Institute (BGI) dari Tiongkok. .

"BGI berkomitmen mendukung pendanaan sekitar Rp3 miliar untuk dua tahun pertama, sementara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengalokasikan Rp1,5 miliar pada tahap awal," jelas Stella dikutip Jumat (20/2/2026).

Sejumlah fasilitas akan dibangun di kawasan ITSRC, antara lain gedung penelitian, asrama peneliti internasional, apotek, serta sarana pendukung lainnya. Secara ekologis, Teluk Ekas dinilai ideal sebagai living laboratory karena memiliki sistem teluk tropis yang relatif terlindung dengan sirkulasi air yang baik. Kawasan ini juga potensial untuk pengembangan berbagai jenis rumput laut, seperti Kappaphycus, Caulerpa, Ulva, dan Halymenia.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Muslim menjelaskan pusat riset diharapkan menjadi solusi atas persoalan klasik budidaya rumput laut, khususnya kelangkaan bibit unggul.

“Kami berharap masalah tersebut bisa teratasi. Ke depan, pusat riset ini juga diharapkan menjadi pusat penelitian, pendidikan, dan pelatihan bagi masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan pengembangan rumput laut di NTB,” ujarnya.

Ia menambahkan, NTB memiliki potensi besar sebagai sentra budidaya rumput laut nasional. Karena itu, kolaborasi riset, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta transfer teknologi dari ITSRC diyakini akan mempercepat peningkatan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sebagai bagian dari penguatan riset dan pengabdian berbasis potensi daerah, Universitas Mataram turut berperan dalam pengembangan ITSRC Ekas Buana Lombok Timur. ITSRC akan dikembangkan sebagai pusat riset rumput laut bertaraf internasional melalui kolaborasi dengan para peneliti dunia, dilengkapi laboratorium, sarana riset, hingga dukungan kapal penelitian.

Selain pusat riset rumput laut, Universitas Mataram juga membangun Klinik Spesialis Kedokteran Kelautan sebagai bagian dari penguatan pelayanan kesehatan wilayah kepulauan sekaligus mendukung pengembangan pendidikan dokter spesialis, agar masyarakat pesisir, khususnya di Lombok Timur dapat memperoleh akses layanan medis yang lebih dekat dan berkualitas.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menjajaki peluang ekspor ikan patin hasil budidaya ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji dan umrah.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP Ishartini mengatakan ikan patin berpeluang menjadi salah satu menu pangan bagi jemaah haji dan umrah Indonesia di Tanah Suci.

Ishartini menjelaskan, rencana ekspor produk perikanan budi daya tersebut merupakan bagian dari pengembangan ekosistem pangan haji dan umrah yang tengah disusun pemerintah.

“Untuk ekspor hasil budidaya [ikan patin] ke Arab Saudi, Pak Menko Pangan [Zulkifli Hasan] sudah menyusun tim untuk ekosistem pangan haji dan umrah, salah satu anggotanya adalah KKP,” kata Ishartini dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Saat ini, ujar dia, KKP bersama pemangku kepentingan terkait masih melakukan proses negosiasi dengan otoritas Arab Saudi, termasuk SaudiFood and Drug Authority(SFDA), untuk memperoleh persetujuan masuknya produk ikan budidaya Indonesia ke pasar Arab Saudi.

Meski demikian, dia mengakui hingga kini Indonesia belum memperoleh persetujuan resmi dari otoritas setempat. Namun, seluruh persyaratan yang diminta oleh SFDA disebut telah dipenuhi oleh pihak terkait di dalam negeri.

“Memang kita belum mendapatkanapproval. Namun demikian ini sudah di dalam proses. Seluruh persyaratan yang diminta oleh SFDA sudah kita penuhi,” tuturnya.

Adapun, pemenuhan persyaratan tersebut melibatkan lintas unit di KKP, mulai dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), hingga Badan Mutu sebagai otoritas kompeten yang berhubungan langsung dengan otoritas Arab Saudi.

Ishartini berharap produk perikanan budidaya Indonesia, termasuk ikan patin, dapat segera mengantongi persetujuan dan masuk ke pasar Arab Saudi.

“Jadi kita tinggal menunggu saja. Mudah-mudahan dengan adanya tim terpadu untuk ekosistem haji dan umrah ini, produk budidaya bisa segera memasuki pasar Saudi Arabia,” tuturnya.

Pernah Ekspor ke Arab Saudi

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud mengatakan Indonesia sejatinya pernah mengekspor ikan patin ke Arab Saudi pada 2019, khususnya untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji.

“Kita itu pernah ekspor patin ke Arab Saudi tahun 2019 sebelum Covid-19. Itu pernah ekspor untuk hajian sekitar hampir 300 ton. Kita ekspor patin dalam bentuk fillet dan cut portion,” ujarnya.

Sayangnya, ekspor tersebut sempat terhenti akibat pandemi. Adapun saat ini pemerintah kembali menggenjot ekspor patin ke Arab Saudi agar protein pangan bagi jemaah haji dan umrah dapat dipasok dari Indonesia.

Dari sisi potensi volume, Machmud menyebut kebutuhan ikan patin untuk jemaah haji diperkirakan berkisar 600–700 ton, dengan asumsi jumlah jemaah sekitar 200.000 orang.

“Tapi kalau misalkan untuk umrah, itu akan lebih besar lagi. Akan lebih besar lagi. Jadi tergantung dari menunya karena menu itu kan bergiliran, tidak hanya ikan, ada konsumsi yang lain juga,” terangnya.

Dia menjelaskan, konsumsi pangan jemaah haji di Arab Saudi tidak hanya mencakup daging, ayam, dan telur, tetapi juga ikan. Menurutnya, ikan patin menjadi salah satu yang paling banyak digunakan.

Selain ikan patin, menu jemaah haji dan umrah juga mencakup produk perikanan lain seperti tuna kaleng dan cakalang kaleng. Namun, untuk ikan patin, pasokan saat ini masih didominasi oleh Vietnam.

Machmud menuturkan, pada musim haji 2019, ikan patin yang dikonsumsi jemaah berasal dari Indonesia dengan volume ekspor mencapai sekitar 300 ton. Setelah pandemi, pemerintah kembali berupaya masuk ke pasar tersebut meski terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.

“Mudah-mudahan syarat-syarat ini segera bisa selesai, sehingga kita bisa melakukan ekspor patin lagi ke Arab Saudi sana, karena yang dikonsumsi itu patin,” sambungnya.

Di sisi lain, Machmud menyebut Indonesia juga pernah mengekspor produk perikanan lain seperti tuna dan cakalang kaleng ke Arab Saudi dan digunakan untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji dan umrah. Kendati demikian, Indonesia tetap menghadapi persaingan dengan negara lain.

“Kalau untuk tuna kaleng, Indonesia sudah ekspor ke sana. Cakalang dan tuna kaleng juga sudah digunakan untuk haji dan umroh. Memang ada saingan, untuk tuna kaleng itu ada dari Thailand,” pungkasnya.

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menargetkan konsolidasi BUMN galangan kapal selesai tahun ini dengan sebagian proses diproyeksikan rampung pada semester pertama.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyebut langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat industri maritim sekaligus meningkatkan kapasitas produksi kapal dalam negeri.

"Konsolidasinya saya pastikan bahwa tahun ini selesai, dan mungkin semester satu sudah selesai untuk konsolidasi galangan kapal kita," ujar Dony di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/2).

"Itu akan banyak membuka lapangan pekerjaan baru bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang baru lulus di teknik perkapalan dan lain sebagainya," tambahnya.

Ia menjelaskan konsolidasi akan berada di bawah PT PAL Indonesia sebagai entitas utama. Menurutnya, penguatan industri galangan kapal penting untuk meningkatkan kemampuan nasional dalam memproduksi kapal sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut domestik.

"Nanti akan di bawah PT PAL konsolidasinya. Dan ini kan akan banyak sekali ya, kapal-kapal tangkap yang akan kita kembangkan," ujarnya.

Dony menilai penguatan industri kapal juga berkaitan dengan upaya meningkatkan kemandirian pengelolaan kekayaan laut Indonesia. Dengan kapasitas produksi nasional yang lebih kuat, manfaat ekonomi sektor kelautan diharapkan dapat lebih banyak dinikmati di dalam negeri.

Ia menambahkan program tersebut menjadi bagian dari pembangunan ekosistem ekonomi kelautan melalui PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) yang mencakup pengembangan sektor hulu hingga hilir industri perikanan.

"Ini sejalan dengan rencana kita untuk melakukan konsolidasi daripada galangan kapal kita. Ini bagus sekali, kan? Kemudian juga Jaladri nanti tidak hanya akan mengembangkan di sisi hulunya, tetapi juga hilirnya," ucap Dony.

Menurutnya, integrasi sektor tersebut berpotensi menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Selain konsolidasi galangan kapal, pengembangan ekosistem maritim juga akan terintegrasi dengan pembangunan desa nelayan yang disiapkan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam skema ini, Jaladri berperan menyiapkan ekosistem bisnis, sementara pembangunan fisik desa dilakukan kementerian terkait.

Dony sebelumnya menyampaikan rencana penggabungan lima perusahaan perkapalan menjadi PT PAL Indonesia yang ditargetkan selesai pada kuartal I 2026.

Ia juga mewajibkan sejumlah BUMN pelayaran seperti Pelni, ASDP, dan Pertamina International Shipping membangun kapal di PT PAL mulai periode tersebut.