Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat digitalisasi rantai pasok perikanan melalui Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (Stelina) guna mencegah terulangnya kasus pencemaran Cesium-137 yang sempat mengguncang kepercayaan pasar ekspor.

Langkah ini dinilai krusial seiring meningkatnya tuntutan ketertelusuran dari pasar utama seperti Amerika Serikat dan Eropa, yang kini beralih ke sistem digital dan meninggalkan skema berbasis dokumen manual.

Direktorat Prasarana dan Sarana Ditjen PDSPKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lia Sugihartini, mengatakan Stelina dirancang untuk memastikan seluruh data asal-usul produk perikanan terdokumentasi secara digital sesuai standar global.

“Sekarang sudah berkembang ke pelacakan digital dan sudah mengurangi paper based karena itu sangat-sangat kompleks,” ujarnya di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Melalui sistem ini, pelaku usaha dapat menyediakan data yang dibutuhkan pembeli secara cepat melalui satu platform terintegrasi.

“Jadi kalau buyer meminta data, pelaku usaha sudah bisa menggunakan Stelina ini sehingga membantu memperluas akses pasar,” katanya.

Sebelumnya, kasus cemaran radioaktif cesium 137 pada produk udang di Cikande dan Lampung sempat memberikan tekanan signifikan terhadap industri pengolahan ikan, terutama di wilayah Jawa dan Lampung yang sempat terindikasi.

Manager PT Tamron Akuatik Produk Industri, Rimba Tri Pataka, menilai kejadian tersebut memaksa pelaku usaha memenuhi persyaratan tambahan berupa sertifikasi.

“Cesium sangat terasa sekali efeknya terhadap unit pengolahan ikan [UPI] yang ada di Indonesia, terutama di industri udang dan pelaku usaha yang dekat dengan lokasi terdeteksi,” ujarnya.

Dia menambahkan, tanpa sistem ketertelusuran yang memadai, dampak kasus serupa berpotensi meluas karena sulitnya mengidentifikasi sumber masalah.

“Dari traceability itu jadi bisa ditelusuri sumber produknya dari mana, jadi tidak semua daerah terkena dampak,” katanya.

Selain untuk menangani kasus cemaran, Stelina juga dinilai penting dalam mengidentifikasi isu lain seperti penggunaan antibiotik dalam budidaya udang.

Dengan sistem berbasis data, otoritas dan pelaku usaha dapat melacak sumber permasalahan secara cepat sebelum produk masuk pasar.

Pemerintah pun mendorong seluruh pelaku usaha, termasuk pembudi daya, untuk menginput data melalui aplikasi mobile Stelina agar rantai pasok dari hulu hingga hilir terdokumentasi secara menyeluruh.

Hingga saat ini, Lia menyebutkan baru ada 584 pengguna aktif Stelina dan sudah mendapatkan workshop terkait penggunaannya.

Ke depan, Stelina akan dikembangkan sebagai infrastruktur data yang terintegrasi dengan berbagai platform global sesuai kebutuhan buyer, guna meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia sekaligus menjaga kepercayaan pasar.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatatkan nilai ekspor produk perikanan Indonesia sepanjang tahun 2025 mencapai US$ 6,27 miliar. Capaian setara Rp 107,11 triliun tersebut menjadi rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir bagi industri kelautan nasional.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan pertumbuhan ini didukung oleh kenaikan produksi yang konsisten sebesar 3,8 persen. Selain itu, total produksi perikanan nasional menyentuh angka 26,25 juta ton yang didominasi oleh komoditas rumput laut.

“Nilai ekspor produk perikanan Indonesia meningkat mencapai US$ 6,27 miliar di tahun 2025,” ujar Trenggono dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (7/4/2026). Di samping itu, sektor perikanan tangkap dan budidaya turut memberikan kontribusi signifikan terhadap total volume produksi.

Meskipun mencatat rekor di tahun lalu, realisasi ekspor pada dua bulan pertama tahun 2026 justru menunjukkan tren perlambatan. Nilai ekspor hingga Februari 2026 baru tercatat sebesar US$ 960 juta atau sekitar Rp 16,4 triliun.

Sektor kelautan saat ini tengah menghadapi tantangan ganda berupa dampak konflik Timur Tengah dan fenomena El Nino. Selain itu, kenaikan harga BBM akibat krisis energi global berpotensi menurunkan tingkat produktivitas nelayan dalam negeri secara drastis.

Ketergantungan nelayan terhadap bahan bakar fosil mencapai angka 100 persen untuk aktivitas melaut harian. Di samping itu, gangguan pada rantai pasok global berisiko menurunkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar internasional.

Tantangan alam berupa El Nino juga memicu kekhawatiran terhadap lonjakan salinitas atau kadar garam air laut akibat penguapan berlebihan. Kondisi ini dinilai dapat merusak ekosistem pesisir serta meningkatkan risiko wabah penyakit pada komoditas budidaya.

“Tingginya tingkat evaporasi dapat menyebabkan lonjakan salinitas,” terang Trenggono mengenai ancaman kerusakan ekosistem karbon biru. Selain itu, degradasi lingkungan tersebut dikhawatirkan dapat memicu peningkatan emisi karbon secara signifikan.

KKP memproyeksikan tingkat produksi ikan nasional untuk periode April hingga Desember 2026 mampu mencapai 10,56 juta ton. Terlebih lagi, pemerintah terus memantau ketersediaan komoditas utama di delapan kota besar untuk menjamin kebutuhan masyarakat.

Status ketersediaan ikan nasional dipastikan berada pada kategori aman setidaknya hingga Juni 2026 mendatang. Dengan demikian, sinkronisasi antara upaya mitigasi dampak lingkungan dan penguatan produksi tetap menjadi fokus utama kementerian.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan penurunan ekspor perikanan Indonesia akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP), Ishartini, mengungkapkan bahwa sejak Januari 2026 hingga menjelang Lebaran, nilai ekspor perikanan nasional tercatat mencapai USD 983,1 juta atau sekitar Rp 16,7 triliun.

"Sampai dengan penghentian sementara angkutan barang pada 13 Maret lalu, sistem kami mencatat bahwa ekspor ikan ke berbagai negara telah mencapai 197.718,80 ton yang ditaksir nilainya mencapai Rp 16,7 triliun,” ucapnya, dikutip dari siaran pers KKP, Minggu (22/3).

Ishartini menjelaskan, jumlah tersebut tersebut didapat berdasarkan data penerbitan SMKHP (Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) yang diterima oleh otoritas negara tujuan ekspor. Sertifikat itu menjadi syarat pemenuhan standar keamanan pangan di 140 negara mitra perdagangan produk perikanan Indonesia.

Adapun sepuluh negara dengan penyerapan produk perikanan Indonesia terbesar yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Vietnam, Thailand, Malaysia, Australia, Arab Saudi, Taiwan, dan Singapura. Sedangkan produk perikanan yang diperdagangkan ke berbagai negara terus mengalami diversifikasi.

“Contohnya saat ini jenis produk perikanan yang diekspor telah mencapai 486 HS Code yang dapat berisi ribuan variasi type produk dengan sepuluh besar komoditas unggulan adalah udang vanname, tuna, cumi-cumi, rajungan, rumput laut, cakalang, kepiting, udang windu, ikan layur serta gurita. Hal tersebut membuktikan bahwa keberterimaan ikan Indonesia di pasar global sangat baik serta dipercaya mutu dan keamanannya,” jelas Ishartini.

Dampak Eskalasi Timur Tengah terhadap Ekspor Ikan

Selain mendorong nilai ekspor, Ishartini menambahkan, pihaknya juga mengupayakan peningkatakan penyerapan produk perikanan di dalam negeri. Hal ini untuk menjaga stabilitas nilai perdagangan perikanan khususnya di tengah eskalasi geopolitik di Timur Tengah.

Ishartini tidak menampik bahwa kondisi geopolitik di Timur Tengah berdampak pada aktivitas ekspor perikanan. Berdasarkan data, ekspor ikan saat ini dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu (2025) mengalami penurunan volume sebesar 41,35% yang berdampak pada penurunan nilai ekspor sebesar 21,71%.

"Untuk demand produk perikanan Indonesia saat ini relatif masih stabil, indikasinya dari permohonan SMKHP yang terus kami layani. Hanya saja memang dari sisi volume memang agak terkendala karena transportasi dalam rantai pasok terkena imbas eskalasi misalnya perubahan rute shipment, biaya tambahan logistik, kontainer dan mother vessel yang terbatas yang semuanya itu juga berkontribusi dalam menaikkan harga produk,” terangnya.

Ishartini menyampaikan bahwa KP tidak menutup mata terhadap perkembangan situasi global tersebut. Komunikasi intens dilakukan terhadap otoritas di negara mitra, maupun dengan stakeholder di Indonesia.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa quality assurance hulu-hilir yang telah terbangun di KKP merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keberterimaan dan menguatkan daya saing ikan Indonesia di kancah global.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menjajaki peluang ekspor ikan patin hasil budidaya ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji dan umrah.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP Ishartini mengatakan ikan patin berpeluang menjadi salah satu menu pangan bagi jemaah haji dan umrah Indonesia di Tanah Suci.

Ishartini menjelaskan, rencana ekspor produk perikanan budi daya tersebut merupakan bagian dari pengembangan ekosistem pangan haji dan umrah yang tengah disusun pemerintah.

“Untuk ekspor hasil budidaya [ikan patin] ke Arab Saudi, Pak Menko Pangan [Zulkifli Hasan] sudah menyusun tim untuk ekosistem pangan haji dan umrah, salah satu anggotanya adalah KKP,” kata Ishartini dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Saat ini, ujar dia, KKP bersama pemangku kepentingan terkait masih melakukan proses negosiasi dengan otoritas Arab Saudi, termasuk SaudiFood and Drug Authority(SFDA), untuk memperoleh persetujuan masuknya produk ikan budidaya Indonesia ke pasar Arab Saudi.

Meski demikian, dia mengakui hingga kini Indonesia belum memperoleh persetujuan resmi dari otoritas setempat. Namun, seluruh persyaratan yang diminta oleh SFDA disebut telah dipenuhi oleh pihak terkait di dalam negeri.

“Memang kita belum mendapatkanapproval. Namun demikian ini sudah di dalam proses. Seluruh persyaratan yang diminta oleh SFDA sudah kita penuhi,” tuturnya.

Adapun, pemenuhan persyaratan tersebut melibatkan lintas unit di KKP, mulai dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), hingga Badan Mutu sebagai otoritas kompeten yang berhubungan langsung dengan otoritas Arab Saudi.

Ishartini berharap produk perikanan budidaya Indonesia, termasuk ikan patin, dapat segera mengantongi persetujuan dan masuk ke pasar Arab Saudi.

“Jadi kita tinggal menunggu saja. Mudah-mudahan dengan adanya tim terpadu untuk ekosistem haji dan umrah ini, produk budidaya bisa segera memasuki pasar Saudi Arabia,” tuturnya.

Pernah Ekspor ke Arab Saudi

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud mengatakan Indonesia sejatinya pernah mengekspor ikan patin ke Arab Saudi pada 2019, khususnya untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji.

“Kita itu pernah ekspor patin ke Arab Saudi tahun 2019 sebelum Covid-19. Itu pernah ekspor untuk hajian sekitar hampir 300 ton. Kita ekspor patin dalam bentuk fillet dan cut portion,” ujarnya.

Sayangnya, ekspor tersebut sempat terhenti akibat pandemi. Adapun saat ini pemerintah kembali menggenjot ekspor patin ke Arab Saudi agar protein pangan bagi jemaah haji dan umrah dapat dipasok dari Indonesia.

Dari sisi potensi volume, Machmud menyebut kebutuhan ikan patin untuk jemaah haji diperkirakan berkisar 600–700 ton, dengan asumsi jumlah jemaah sekitar 200.000 orang.

“Tapi kalau misalkan untuk umrah, itu akan lebih besar lagi. Akan lebih besar lagi. Jadi tergantung dari menunya karena menu itu kan bergiliran, tidak hanya ikan, ada konsumsi yang lain juga,” terangnya.

Dia menjelaskan, konsumsi pangan jemaah haji di Arab Saudi tidak hanya mencakup daging, ayam, dan telur, tetapi juga ikan. Menurutnya, ikan patin menjadi salah satu yang paling banyak digunakan.

Selain ikan patin, menu jemaah haji dan umrah juga mencakup produk perikanan lain seperti tuna kaleng dan cakalang kaleng. Namun, untuk ikan patin, pasokan saat ini masih didominasi oleh Vietnam.

Machmud menuturkan, pada musim haji 2019, ikan patin yang dikonsumsi jemaah berasal dari Indonesia dengan volume ekspor mencapai sekitar 300 ton. Setelah pandemi, pemerintah kembali berupaya masuk ke pasar tersebut meski terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.

“Mudah-mudahan syarat-syarat ini segera bisa selesai, sehingga kita bisa melakukan ekspor patin lagi ke Arab Saudi sana, karena yang dikonsumsi itu patin,” sambungnya.

Di sisi lain, Machmud menyebut Indonesia juga pernah mengekspor produk perikanan lain seperti tuna dan cakalang kaleng ke Arab Saudi dan digunakan untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji dan umrah. Kendati demikian, Indonesia tetap menghadapi persaingan dengan negara lain.

“Kalau untuk tuna kaleng, Indonesia sudah ekspor ke sana. Cakalang dan tuna kaleng juga sudah digunakan untuk haji dan umroh. Memang ada saingan, untuk tuna kaleng itu ada dari Thailand,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap Jawa Tengah menjadi pemain utama untuk komoditas cumi dan layang, sementara tongkol terkonsentrasi di Kalimantan Barat dan wilayah barat Indonesia.

Direktur Kepelabuhanan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Ady Candra, menyebut produksi cumi terbesar tercatat di Jawa Tengah dengan volume 3.363 ton. DKI Jakarta menyusul dengan 2.730 ton, diikuti Jawa Timur sebesar 632 ton, Maluku 471 ton, dan Jawa Barat 383 ton.

“Ini berdasarkan produksinya cumi ini dominan di Jawa Tengah, selanjutnya Jakarta, Jawa Timur dan Maluku,” ujar Ary saat konferensi pers di gedung KKP, Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026).

Untuk komoditas ikan layang, Jawa Tengah kembali mencatat volume tertinggi dengan persentase 3.957 ton. Produksi berikutnya berasal dari Sulawesi Utara 1.509 ton, Sulawesi Tenggara 1.389 ton, Sumatera Utara 1.193 ton, dan DKI Jakarta 1.124 ton.

Sementara itu, produksi tongkol relatif lebih tersebar. Kalimantan Barat mencatat volume tertinggi sebanyak 1.139 ton, disusul Jawa Barat 1.083 ton dan Jawa Timur 1.060 ton. Jawa Tengah membukukan 912 ton, sedangkan Aceh 869 ton.

Untuk komoditas ikan kerapu, Jawa Timur menjadi produsen terbesar dengan 493 ton. Produksi di daerah lain terpaut cukup jauh, yakni DKI Jakarta 74 ton, Jawa Tengah 69 ton, Kepulauan Bangka Belitung 39 ton, dan Sumatera Utara 25 ton.

Pemerintah memang memastikan ketersediaan ikan secara nasional dalam kondisi aman sepanjang Ramadhan hingga Idul Fitri 2026. Meski produksi sempat tertekan cuaca ekstrem pada awal tahun, KKP memproyeksikan stok perikanan tangkap tetap mencukupi kebutuhan masyarakat.

Ady menyebut secara prognosis produksi perikanan tangkap hingga Maret 2026 mencapai 7,3 juta ton. Angka ini sedikit menurun dibandingkan periode sebelumnya akibat faktor musim.

Menurutnya, periode Januari-Maret 2026 bertepatan dengan musim barat yang ditandai curah hujan tinggi, angin kencang, serta gelombang besar. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas penangkapan ikan yang menjadi lebih terbatas. Namun pola itu bersifat musiman dan terjadi setiap tahun.

“Terkait dengan ketersediaan stok di sektor hulu di perikanan tangkap sampai dengan Maret 2026 ini prognosis kita ada sekitar 7,3 juta ton produksi hingga Maret 2026 ini. Ini sedikit agak turun memang karena pola musim dan juga pola penangkapan yang memang sangat terganggu dengan faktor cuaca,” paparnya.

KKP memperkirakan produksi akan kembali meningkat pada awal Maret seiring membaiknya kondisi cuaca. Selain itu, menjelang Idul Fitri, kapal-kapal nelayan, terutama di wilayah pantai utara Jawa (Pantura), biasanya kembali melaut secara intensif, sehingga mendorong kenaikan produksi perikanan tangkap.

“Jadi diproyeksikan nanti di awal Maret juga akan mulai meningkat. Dan biasanya menjelang Idul fitri juga akan banyak kapal-kapal yang nanti akan kembali, terutama di pantura sehingga ini juga akan mendorong peningkatan produksi dari sektor perikanan tangkap. Jadi ini pola musim yang terjadi setiap tahunnya,” beber Ady.

Dari sisi harga, KKP mencatat pergerakan relatif stabil untuk sebagian besar komoditas utama. Ikan cakalang memang mengalami kenaikan harga di sejumlah wilayah Sulawesi, tetapi secara nasional masih terkendali. Hal serupa terjadi pada cumi yang mengalami kenaikan harga di Jakarta dan Jawa Tengah, sementara daerah lain relatif stabil.

Komoditas ikan kakap juga tercatat dominan stabil, dengan kenaikan harga terbatas di Jawa Timur, Jawa Tengah, Gorontalo, dan Jakarta. Ikan tongkol mengalami kenaikan di beberapa daerah di Sulawesi, terutama Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.

Sedangkan tuna relatif stabil secara nasional, dengan kenaikan harga di Sulawesi Utara, yang konsumsi lokalnya cukup tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyatakan bakal mendorong ekspor bahan makanan seperti bumbu hingga ikan untuk kebutuhan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Hal ini menyusul persetujuan pemerintah untuk ekspor beras premium ke Tanah Suci pada tahun ini.

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa hal ini diwujudkan melalui kerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, hingga Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan.

“Kita upayakan semua makanan yang dimakan jemaah haji bisa kita ekspor dari Indonesia. Tahun ini dan tahun kemarin bumbu sudah 400 ton, hari ini 600 ton bumbu. Kita upayakan beras juga dari Indonesia,” kata Irfan saat ditemui usai rapat kerja Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Lebih lanjut, pihaknya juga mengupayakan ekspor komoditas ikan laut seperti ikan patin dari Tanah Air untuk memenuhi kebutuhan jemaah, bukan mengambil dari negara lain.

Menurut Irfan, hal ini bertujuan agar masyarakat di Indonesia juga bisa merasakan manfaat dan nilai tambah dari penyelenggaran haji tahun ini.

“Beras kita kirim ke sana, mereka yang beli. Nanti kalau kita bisa ekspor ikan, ikan kita kirim ke sana, mereka yang beli. Karena ada yang vendor makanan di sana sendiri,” ujar Irfan.

Terkait beras, dia menjelaskan bahwa persediaan sekitar 2.000 ton disiapkan untuk kebutuhan 203.000 jemaah. Jumlah tersebut akan dibagi selama 40 hari ibadah haji.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Perum Bulog akan mengekspor 2.280 ton beras premium dengan tingkat patah (broken) 5% untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah menyetujui penggunaan beras untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia pada tahun ini.

Zulhas menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil seiring dengan penguatan integrasi logistik penyelenggaraan ibadah haji dan meningkatnya surplus beras dalam negeri. Selain itu, jemaah Indonesia disebutnya lebih menyukai beras lokal.

“Jadi kita tadi semua mendukung penuh, memutuskan agar beras itu dari kita, ekspor ke Arab Saudi,” kata Zulhas seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com – Ekspor ikan hidup dari Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, mencatat langkah awal di 2026 dengan menembus pasar Hong Kong, membuka peluang baru bagi sektor perikanan bernilai ekonomi tinggi.

Sebanyak 8,3 ton ikan hidup dikirimkan dalam ekspor perdana tersebut dengan nilai transaksi mencapai Rp 861 juta setelah memenuhi seluruh persyaratan karantina sebelum diberangkatkan ke luar negeri.

“Pemeriksaan meliputi kelengkapan dokumen seperti packing list dan invoice. Setelah dinyatakan lengkap dan sesuai, kami melakukan pemeriksaan fisik terhadap media pembawa,” ujar Kepala Karantina Kepulauan Riau Hasim melalui sambungan telepon, Senin (2/2/2026).

Pengiriman ini terdiri dari beragam jenis kerapu dan ikan bernilai tinggi lainnya yang selama ini menjadi komoditas unggulan perairan Natuna.

Ragam Ikan Bernilai Tinggi

Ikan yang diekspor mencakup kerapu sunu sebanyak 1.320 ekor, kerapu cantang 1.222 ekor, kerapu cantik 1.150 ekor, kerapu macan 1.050 ekor, dan kerapu bakau 1.010 ekor.

Selain itu, terdapat pula jenis kerapu lainnya sebanyak 2.153 ekor yang melengkapi total pengiriman ikan hidup dari Natuna.

Tidak hanya kerapu, ekspor tersebut juga mencakup ikan kakaktua sebanyak 421 ekor yang ikut dikirim ke Hong Kong.

Menurut Hasim, sebelum keberangkatan, seluruh ikan menjalani pemeriksaan fisik secara menyeluruh, termasuk pengujian laboratorium untuk memastikan kondisi kesehatan.

Peran Karantina Jaga Kepercayaan Pasar

Ia menjelaskan, hasil pemeriksaan menunjukkan ikan dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit penyakit sehingga layak untuk diekspor.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, ikan dinyatakan sehat dan tidak terjangkit penyakit. Selanjutnya diterbitkan sertifikat kesehatan ikan sebagai salah satu syarat utama pengiriman ke luar negeri,” ujarnya.

Hasim menambahkan, pengawasan karantina memegang peran strategis dalam menjaga kepercayaan negara tujuan ekspor, terutama Hong Kong yang dikenal menerapkan standar ketat untuk produk perikanan.

“Pengawasan karantina menjadi faktor penting untuk menjamin keamanan dan kualitas produk perikanan, sekaligus memastikan kelancaran ekspor,” jelasnya.

KOMPAS.com-Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka peluang tarif 0 persen bagi ekspor produk tuna, cakalang, dan tongkol ke Jepang.

Fasilitas ini ditujukan bagi unit pengolahan ikan yang memenuhi persyaratan teknis dan administratif.

Kebijakan tersebut mengikuti perubahan kesepakatan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau IJEPA. Perubahan ini dinilai memperkuat posisi Indonesia di pasar Jepang.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud mengatakan, perubahan IJEPA mengakomodasi kepentingan Indonesia. Empat pos tarif produk olahan tuna dan cakalang dihapuskan.

"Alhamdulillah, dalam perubahan kesepakatan tersebut mengakomodir kepentingan Indonesia seperti penghapusan 4 pos tarif produk olahan tuna dan cakalang," terang Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDS), Machmud melalui keterangan tertulisnya, Jumat (16/1/2026).

Sebelum perubahan berlaku, produk tuna dan cakalang kaleng maupun olahan nonkaleng asal Indonesia masih dikenai tarif masuk 9,6 persen di Jepang.

Kinerja ekspor komoditas ini tergolong kuat. Pasar Jepang menempatkan produk tuna kaleng dan olahan Indonesia di posisi ketiga eksportir terbesar. Nilai ekspor tercatat mencapai 30,28 juta dollar AS.

Pertumbuhan ekspor juga tercatat tinggi. Nilai compound annual growth rate mencapai 13,82 persen. Angka ini melampaui Thailand sebesar 12,12 persen dan Filipina 6,31 persen.

Penghapusan tarif menjadi 0 persen dinilai memperkuat daya saing produk tuna dan cakalang Indonesia. Peluang merebut posisi teratas di pasar Jepang semakin terbuka.

KKP menyiapkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memastikan pemanfaatan tarif preferensi berjalan optimal. Surat edaran ini mengatur tata cara pengajuan nomor registrasi tarif 0 persen.

Pengajuan ditujukan bagi produk tuna dan cakalang olahan nonkaleng. Kode harmonized system Jepang tercantum sebagai HS 1604.14.091 dan 1604.14.099.

Machmud menegaskan, unit pengolahan ikan yang mengekspor produk sesuai kode HS dalam protokol IJEPA wajib terdaftar di KKP.

Direktur Pemasaran Ditjen PDS KKP Erwin Dwiyana menjelaskan tahapan registrasi. Proses dimulai dari pengajuan dokumen oleh unit pengolahan ikan.

Dokumen meliputi formulir permohonan, Nomor Induk Berusaha, sertifikat standar, Sertifikat Kelayakan Pengolahan, Hazard Analysis Critical Control Points, standar operasional prosedur sortasi bahan baku, dokumen ketertelusuran, serta pakta integritas.

Seluruh berkas diverifikasi oleh Ditjen PDS. Tahap berikutnya berupa inspeksi ke unit pengolahan ikan. Inspeksi dilakukan secara langsung atau daring.

Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, KKP menyampaikan notifikasi ke Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang atau Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. Penyampaian dilakukan melalui nota diplomatik.

Notifikasi memuat daftar unit pengolahan ikan Indonesia yang berminat memanfaatkan tarif preferensi IJEPA.

Pengajuan tahap pertama nomor registrasi IJEPA dibuka hingga 26 Januari 2026. Permohonan dikirim melalui alamat email ekspor-ikan@kkp.go.id.

Protokol perubahan IJEPA ditandatangani pada 8 Agustus 2024. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Jepang.

Komoditas tuna dan cakalang menempati peringkat kedua ekspor perikanan Indonesia. Pangsa pasarnya mencapai 17 persen.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menyampaikan optimisme terhadap peningkatan ekspor tuna dan cakalang. Jepang dan Singapura disebut sebagai pasar utama yang masih terbuka.

Ia menekankan peran infrastruktur pendukung. Fasilitas gudang pendingin dinilai penting untuk menjaga mutu produk dan memperkuat daya saing ekspor perikanan nasional.

Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul KKP Fasilitasi Tarif 0% Ekspor Tuna dan Cakalang Indonesia ke Pasar Jepang

Jakarta (ANTARA) - Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Bentenge di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), melakukan ekspor perdana hampir satu ton ikan segar ke Arab Saudi, sekaligus menandai langkah awal pengembangan pasar internasional bagi nelayan pesisir.

Pelepasan ekspor berlangsung Jumat (9/1), di KNMP Bentenge. Ikan hasil tangkapan nelayan setempat dibawa menggunakan mobil pendingin menuju Makassar, sebelum diterbangkan ke Jeddah pada hari yang sama.

Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP Trian Yunanda dalam keterangan pers Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Sabtu, mengatakan program KNMP dirancang untuk meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus memperluas jangkauan pasar.

“Dari yang tadinya lokal kini merambah pasar internasional,” ujar dia.

Lebih lanjut ia mengatakan pembangunan infrastruktur KNMP Bulukumba sudah memasuki tahap akhir. KKP telah menyalurkan fasilitas pendukung berupa mobil pendingin, kapal, mesin kapal, hingga alat tangkap, yang nantinya dikelola koperasi.

Trian mengatakan KNMP Bentenge juga dilengkapi tambatan perahu, shelter pendaratan ikan, stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN), bengkel kapal, kios perbekalan, balai nelayan, serta fasilitas rantai dingin berupa pabrik es portabel, coolbox, mobil pendingin, dan gudang beku.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bulukumba Muh Thaiyeb Maningkasi menyebut kehadiran KNMP akan mendukung pengembangan sektor perikanan daerah.

“Jika sudah beroperasi penuh, aktivitas perikanan akan kami pusatkan di sana,” katanya.

Thaiyeb optimistis ekspor ikan Bulukumba akan terus meningkat. Setelah pengiriman perdana ikan kerapu macan dan tenggiri hampir satu ton, eksportir menawarkan tambahan permintaan hingga 2,5 ton per hari.

Menurut dia, fasilitas penyimpanan berpendingin atau cold storage dan mobil pendingin yang tersedia di KNMP akan membantu nelayan memenuhi tingginya permintaan tersebut. Bulukumba juga menghasilkan ikan kakap merah, layang, dan berbagai jenis ikan karang bernilai jual tinggi.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat ekspor produk perikanan Indonesia telah menjangkau 147 negara sepanjang 2025, meningkat dari sebelumnya 140 negara pada 2024.

Terbaru, PT Perikanan Indonesia mengekspor sebanyak 200 ton ikan cakalang ke Thailand pada pengujung tahun 2025.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama PT Perikanan Indonesia M. Rizali Umarella menyebut bahwa perseroan akan memberangkatkan 8 kontainer ikan cakalang tersebut dari Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta ke Thailand.

“Ekspor ini adalah komitmen kami dalam perluasan jangkauan pasar ekspor serta meningkatkan kesejahteraan nelayan,” kata Rizali dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa ekspor tersebut dilakukan untuk memenuhi permintaan salah satu perusahaan di Negeri Gajah Putih, yakni Thai Union.

Menurut dia, Indonesia menjadi salah satu produsen utama ikan cakalang di dunia. Sebelum ekspor ke Thailand, pihaknya telah terlebih dahulu mengirim 10 kontainer ikan cakalang ke China pada September 2025 lalu.

“PT Perikanan Indonesia akan terus mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku regulator, dalam meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar global serta menjadikan sumber devisa yang vital,” ujar Rizali.

Adapun, nilai ekspor komoditas perikanan mencapai US$5,07 miliar sepanjang Januari–Oktober 2025. Capaian ini naik 5,1% dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya.

KKP juga mencatat ekspor ikan ke negara-negara Asean juga meningkat 22,7% menjadi US$811 juta pada tahun ini.

Selain itu, sejumlah jenis produk perikanan yang paling banyak diminati negara tujuan ekspor adalah tuna, cakalang, cumi, sotong, dan gurita.

Denpasar (ANTARA) -

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendukung pengembangan investasi sektor perikanan di Bali karena memiliki potensi yang besar untuk digenjot.

“Pengembangan sektor ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja baru,” kata Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rahardjo Siswohartono di sela diskusi penguatan investasi di Denpasar, Bali, Kamis.

Selain itu, katanya, sektor perikanan juga mendorong nilai tambah melalui hilirisasi dan penguatan rantai pasok.

Menurut dia, Bali memiliki potensi besar untuk hasil ikan, udang, dan garam, dapat menjadi sektor yang terus didorong investasinya.

Meski begitu, ia menekankan pentingnya investasi berkualitas sehingga dapat meminimalkan risiko seperti pelanggaran perizinan, serta kelestarian lingkungan dan budaya.

BKPM mencatat total realisasi investasi penanaman modal asing di Bali pada 2024 hingga triwulan III-2025 mencapai Rp42,95 triliun.

Ada pun lima besar sektor investasi itu yakni berturut-turut perumahan dan perkantoran sebesar Rp17,1 triliun, hotel dan restoran Rp10 triliun, jasa lainnya Rp7,8 triliun, perdagangan dan reparasi Rp3,5 triliun dan perikanan Rp1,6 triliun.

Dengan realisasi dan potensi yang dimiliki, lanjut dia, sektor perikanan masih dapat terus didorong realisasi investasinya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bali Erwin Soeriadimadja mengatakan investasi berperan penting sebagai mesin pertumbuhan di Pulau Dewata dengan rata-rata kontribusi mencapai 30 persen terhadap perekonomian di Bali.

Namun, realisasi investasi di Bali masih terkonsentrasi pada sektor pariwisata atau tersier yang rentan dengan gangguan eksternal.

Untuk mendukung sektor di luar pariwisata, bank sentral itu telah memetakan komoditas potensial untuk mendukung hilirisasi melalui investasi, seperti rumput laut, udang, garam, dan kopi.

Selain itu, pihaknya juga telah menjaring 12 proyek potensi investasi potensial di sembilan kabupaten/kota di Bali, kata Erwin.

BI, menurut dia, juga telah memetakan komoditas potensial untuk mendukung hilirisasi melalui investasi, seperti rumput laut, udang, garam, dan kopi.

Untuk mendorong investasi berkualitas di Bali, kata dia, perlu penguatan kebijakan investasi berbasis keunggulan lokal, promosi dan fasilitasi investasi melalui dinas penanaman modal, bersinergi dengan forum koordinasi Pusat Investasi Kerthi Bali Sadhana (PIKBS).

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025