Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah membuka rekrutmen kerja dengan skema pegawai BUMN berbasis perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang akan ditempatkan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Adapun formasi yang dibuka sebanyak 35.476 tenaga kerja untuk mendukung operasional Kopdes Merah Putih.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi penguatan ekosistem pangan nasional yang melibatkan entitas di bawah Agrinas Pangan Nusantara dan PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan perinciannya sebanyak 30.000 orang akan direkrut sebagai manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dan ditempatkan sebagai pegawai BUMN di bawah Agrinas Pangan Nusantara.

Seluruh tenaga kerja tersebut akan dikontrak melalui skema PKWT dengan masa kerja awal selama dua tahun.

“Setelah dua tahun di BUMN, mereka akan ikut di koperasi desa Merah Putih,” ujar Zulkifli dalam konferensi pers, Rabu (15/4/2026).

Nantinya sebagai manajer di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, akan mengemban tugas mengelola dan mengatur operasional harian.
Kemudian berusaha untuk meningkatkan efektivitas hingga ekonomi desa melalui cara kerja Kopdes Merah Putih.

Meski demikian, pemerintah belum merinci besaran gaji yang akan diterima peserta. Zulkifli hanya memberi gambaran bahwa nominalnya akan disesuaikan dengan latar belakang pendidikan.

Prediksi Gaji Manajer Kopdes Merah Putih

Apabila disesuaikan dengan jenjang pendidikan, maka seorang manajer Kopdes Merah Putih bisa mendapatkan gaji minimal sesuai dengan UMR daerah yang dilamarnya.

Kemudian besaran UMR di setiap daerah berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor seperti biaya hidup, kondisi ekonomi, dan lainnya. UMR ini menjadi acuan bagi perusahaan dalam memberikan upah karyawan.

Adapun saat ini, UMR tertinggi di Indonesia dipegang oleh Kota Bekasi dengan nominal Rp5.690.752 yang mengalami kenaikan sebesar 6,5% atau Rp347.322 dari tahun 2024.

Sedangkan UMR terendah dalam skala nasional yakni dipegang oleh Kabupaten Banjarnegara dengan angka Rp2.170.475,32

Syarat Daftar Manajer Kopdes Merah Putih

Pendaftaran rekrutmen untuk Kopdes Merah Putih ini dibuka mulai Rabu (15/4) hingga (24/4) melalui portal resmi panitia seleksi nasional.

Proses seleksi dilakukan secara terbuka dan dikoordinasikan oleh Badan Pengelola BUMN.

Adapun persyaratan pelamar mencakup lulusan D3, D4, hingga S1 dari berbagai jurusan, dengan batas usia maksimal 35 tahun serta indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75.

Informasi lengkap terkait persyaratan dan tahapan seleksi dapat diakses melalui laman resmi yang telah disiapkan panitia di phtc.panselnas.go.id.

Pemerintah pun menegaskan tidak ada pungutan biaya yang diberikan untuk mengikuti seleksi ini.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menjajaki ekspor ikan patin 600 hingga 700 ton ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji. Rencana tersebut masih dalam tahap negosiasi dan menunggu persetujuan otoritas setempat.

Plt Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud mengatakan Indonesia sebelumnya pernah mengekspor ikan patin untuk kebutuhan haji dan kini berupaya kembali memasuki pasar tersebut.

"Kalau untuk haji yang itu kurang lebih sekitar, kalau kemarin ya, sekitar kalau 200 ribu jamaah, itu kita diminta sekitar 600 sampai 700 ton," ujar Machmud di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (19/2).

Ia menjelaskan ekspor ikan patin Indonesia sempat dilakukan pada 2019 sebelum pandemi covid-19, dengan volume lebih dari 300 ton dalam bentuk fillet dan potongan.

Setelah sempat terhenti, pemerintah kini kembali berupaya memenuhi persyaratan ekspor agar produk perikanan nasional dapat masuk ke pasar Arab Saudi.

"Kita pernah ekspor patin ke Arab Saudi tahun 2019 sebelum covid, sekitar hampir 300 ton untuk kebutuhan haji. Mudah-mudahan syarat-syarat ini segera bisa selesai sehingga kita bisa melakukan ekspor patin lagi," ujarnya.

Machmud menjelaskan ikan patin menjadi salah satu komoditas yang banyak dikonsumsi jamaah haji di Arab Saudi selain daging, ayam, dan telur. Selama ini, pasokan ikan patin untuk kebutuhan tersebut sebagian besar berasal dari Vietnam.

Selain patin, Indonesia juga telah mengekspor produk perikanan lain seperti tuna dan cakalang kaleng ke Arab Saudi yang digunakan untuk konsumsi jamaah haji dan umrah.

Ia menilai potensi ekspor ikan patin ke Arab Saudi cukup besar, terutama untuk kebutuhan umrah yang jumlahnya lebih tinggi dibanding musim haji, tergantung pada menu konsumsi yang disiapkan bagi jamaah.

Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini mengatakan pemerintah telah membentuk tim terpadu ekosistem pangan haji dan umrah yang melibatkan KKP untuk mempercepat proses ekspor produk budidaya ke Arab Saudi.

Ia menyebut pemerintah saat ini masih bernegosiasi dengan otoritas Saudi Food and Drug Authority (SFDA) terkait persyaratan ekspor produk perikanan budidaya.

"Kita saat ini sedang bernegosiasi dengan Saudi Arabia FDA atau SFDA untuk bisa memasukkan ikan produk budidaya. Memang kita belum mendapatkan approval, namun seluruh persyaratan yang diminta sudah kita penuhi," kata Ishartini.

Menurutnya, komunikasi dengan otoritas Arab Saudi terus dilakukan dan pemerintah optimistis produk budidaya Indonesia dapat segera masuk ke pasar negara tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menjajaki peluang ekspor ikan patin hasil budidaya ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji dan umrah.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP Ishartini mengatakan ikan patin berpeluang menjadi salah satu menu pangan bagi jemaah haji dan umrah Indonesia di Tanah Suci.

Ishartini menjelaskan, rencana ekspor produk perikanan budi daya tersebut merupakan bagian dari pengembangan ekosistem pangan haji dan umrah yang tengah disusun pemerintah.

“Untuk ekspor hasil budidaya [ikan patin] ke Arab Saudi, Pak Menko Pangan [Zulkifli Hasan] sudah menyusun tim untuk ekosistem pangan haji dan umrah, salah satu anggotanya adalah KKP,” kata Ishartini dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Saat ini, ujar dia, KKP bersama pemangku kepentingan terkait masih melakukan proses negosiasi dengan otoritas Arab Saudi, termasuk SaudiFood and Drug Authority(SFDA), untuk memperoleh persetujuan masuknya produk ikan budidaya Indonesia ke pasar Arab Saudi.

Meski demikian, dia mengakui hingga kini Indonesia belum memperoleh persetujuan resmi dari otoritas setempat. Namun, seluruh persyaratan yang diminta oleh SFDA disebut telah dipenuhi oleh pihak terkait di dalam negeri.

“Memang kita belum mendapatkanapproval. Namun demikian ini sudah di dalam proses. Seluruh persyaratan yang diminta oleh SFDA sudah kita penuhi,” tuturnya.

Adapun, pemenuhan persyaratan tersebut melibatkan lintas unit di KKP, mulai dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), hingga Badan Mutu sebagai otoritas kompeten yang berhubungan langsung dengan otoritas Arab Saudi.

Ishartini berharap produk perikanan budidaya Indonesia, termasuk ikan patin, dapat segera mengantongi persetujuan dan masuk ke pasar Arab Saudi.

“Jadi kita tinggal menunggu saja. Mudah-mudahan dengan adanya tim terpadu untuk ekosistem haji dan umrah ini, produk budidaya bisa segera memasuki pasar Saudi Arabia,” tuturnya.

Pernah Ekspor ke Arab Saudi

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud mengatakan Indonesia sejatinya pernah mengekspor ikan patin ke Arab Saudi pada 2019, khususnya untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji.

“Kita itu pernah ekspor patin ke Arab Saudi tahun 2019 sebelum Covid-19. Itu pernah ekspor untuk hajian sekitar hampir 300 ton. Kita ekspor patin dalam bentuk fillet dan cut portion,” ujarnya.

Sayangnya, ekspor tersebut sempat terhenti akibat pandemi. Adapun saat ini pemerintah kembali menggenjot ekspor patin ke Arab Saudi agar protein pangan bagi jemaah haji dan umrah dapat dipasok dari Indonesia.

Dari sisi potensi volume, Machmud menyebut kebutuhan ikan patin untuk jemaah haji diperkirakan berkisar 600–700 ton, dengan asumsi jumlah jemaah sekitar 200.000 orang.

“Tapi kalau misalkan untuk umrah, itu akan lebih besar lagi. Akan lebih besar lagi. Jadi tergantung dari menunya karena menu itu kan bergiliran, tidak hanya ikan, ada konsumsi yang lain juga,” terangnya.

Dia menjelaskan, konsumsi pangan jemaah haji di Arab Saudi tidak hanya mencakup daging, ayam, dan telur, tetapi juga ikan. Menurutnya, ikan patin menjadi salah satu yang paling banyak digunakan.

Selain ikan patin, menu jemaah haji dan umrah juga mencakup produk perikanan lain seperti tuna kaleng dan cakalang kaleng. Namun, untuk ikan patin, pasokan saat ini masih didominasi oleh Vietnam.

Machmud menuturkan, pada musim haji 2019, ikan patin yang dikonsumsi jemaah berasal dari Indonesia dengan volume ekspor mencapai sekitar 300 ton. Setelah pandemi, pemerintah kembali berupaya masuk ke pasar tersebut meski terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.

“Mudah-mudahan syarat-syarat ini segera bisa selesai, sehingga kita bisa melakukan ekspor patin lagi ke Arab Saudi sana, karena yang dikonsumsi itu patin,” sambungnya.

Di sisi lain, Machmud menyebut Indonesia juga pernah mengekspor produk perikanan lain seperti tuna dan cakalang kaleng ke Arab Saudi dan digunakan untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji dan umrah. Kendati demikian, Indonesia tetap menghadapi persaingan dengan negara lain.

“Kalau untuk tuna kaleng, Indonesia sudah ekspor ke sana. Cakalang dan tuna kaleng juga sudah digunakan untuk haji dan umroh. Memang ada saingan, untuk tuna kaleng itu ada dari Thailand,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik terhadap masukan sejumlah pakar perihal kebijakan impor pangan dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Prabowo mulanya menyampaikan bahwa pengembangan perkeretaapian akan menjadi fokus kebijakan berikutnya, usai sektor pangan yang merupakan fokus utama pada tahun pertama pemerintahannya.

Menurutnya, tidak ada bangsa yang boleh tergantung dengan pangan dari negara lain. Dia lantas menyinggung pendapat pakar perihal impor pangan.

“Kalau ada pakar-pakar yang merasa dirinya hebat dan pintar mau meyakinkan kita bahwa kita boleh tergantung impor, itu menurut saya adalah pakar yang sesat pikirannya,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Dia melanjutkan, negara yang merdeka harus bisa menguasai, mengamankan, dan memproduksi makanannya sendiri. Prabowo lantas mengeklaim bahwa fokus kebijakan pangan telah membuahkan hasil, yakni produksi pangan tertinggi sepanjang sejarah Tanah Air.

Dia berujar bahwa cadangan pangan negeri melimpah, dan saat ini tengah membidik swasembada energi.

Dengan berbagai upaya tersebut, dirinya optimistis bahwa Indonesia dapat merengkuh swasembada pangan dalam 4-5 tahun mendatang.

Rencana untuk memperluas pembangunan jalur kereta api di luar Pulau Jawa seperti Pulau Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi pun disebut Prabowo akan menyokong ekosistem pangan nasional.

“Perhitungan saya 4-5 tahun lagi kita bisa swasembada pangan, sesudah itu tentunya kita harus amankan semua kekayaan kita. Dan kereta api akhirnya menjadi salah satu faktor yang membantu rakyat, membantu rakyat menengah dan rakyat bawah,” ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 14/2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

Beleid ini disebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam mendorong kemandirian bangsa di bidang pangan, energi, dan air.

Terdapat instruksi terhadap sedikitnya 25 kementerian/lembaga, gubernur, hingga bupati/wali kota untuk mengambil langkah terkoordinasi dan terintegrasi, terutama di Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan, serta provinsi lain yang ditetapkan kemudian.