IDXChannel - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkirakan potensi karbon biru (blue carbon) Indonesia mencapai angka 10 juta ton CO2e per tahun.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, angka tersebut bersumber dari dua ekosistem utama, yakni hutan bakau (mangrove) dan padang lamun (seagrass).

Berdasarkan data KKP, luas area bakau di bawah kewenangan kementerian mencapai 997.733 hektare dengan potensi serapan 6,3 juta ton CO2e. Sementara itu, padang lamun seluas 860.156 hektare diproyeksikan mampu menyerap 3,7 juta ton CO2e per tahun.

“Sehingga dengan keseluruhan antara luasan mangrove yang berada di kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta lamun, totalnya sekitar 10 juta ton CO2 ekuivalen,” kata Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa (14/4/2026).

Guna mengoptimalkan potensi tersebut, KKP saat ini tengah memprioritaskan penyusunan kerangka hukum yang kuat sebagai turunan dari aturan nasional yang lebih tinggi.

“Pertama adalah aspek regulasi, di mana KKP saat ini tengah melakukan penyusunan regulasi teknis sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025,” tutur Trenggono.

Selain regulasi, pemerintah juga fokus pada penguatan basis data informasi, mulai dari pemetaan luasan ekosistem secara presisi, penentuan batas emisi (baseline), hingga penghitungan kapasitas serapan CO2 yang lebih akurat dan terverifikasi.

Trenggono mengungkapkan, terdapat perbedaan fundamental antara pengelolaan karbon di darat dengan karbon biru, terutama pada aspek kepastian teritorial. Pemanfaatan ruang laut menjadi syarat mutlak dalam legalitas setiap proyek mitigasi.

“Penggunaan ruang laut menjadi karakteristik pembeda utama antara karbon biru dengan sektor darat. Setiap aksi mitigasi karbon wajib memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, sebagai prasyarat utama legalitas lokasi proyek,” katanya.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat potensi penyerapan karbon dari sektor kelautan atau disebut karbon biru mencapai 10 juta ton setara karbon dioksida (CO₂e) per tahun.

Potensi serapan ini berasal dari ekosistem laut yang mencakup hutan bakau (mangrove) dan padang lamun (seagrass). Potensi luas karbon biru dari area bakau tercatat mencapai 997.733 hektare, dengan potensi serapan 6,3 juta ton CO₂e.

Sementara itu, luas padang lamun di perairan Indonesia mencapai 860.156 hektare. Kawasan ini diperkirakan mampu menyerap karbon sebanyak 3,7 juta ton CO₂e per tahun.

“Sehingga dengan keseluruhan antara luasan mangrove yang berada di kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta lamun, totalnya sekitar 10 juta ton CO₂ ekuivalen,” kata Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada Selasa (14/4/2026).

“Pertama adalah aspek regulasi, di mana KKP saat ini tengah melakukan penyusunan regulasi teknis sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025,” kata Menteri Trenggono.

Trenggono mengemukakan bahwa KKP kini tengah fokus memperkuat data dan informasi yang mencakup pendataan luasan ekosistem karbon biru, penentuan baseline emisi, hingga perhitungan potensi serapan CO₂ yang akurat.

KKP juga menyiapkan proyek rintisan restorasi karbon biru dan program pengurangan emisi pada sektor perikanan.

Adapun untuk mengoptimalisasi potensi karbon sektor kelautan, Trenggono berpandangan aspek-aspek yang diperlukan mencakup integrasi antara kepastian teritorial berupa pemanfaatan ruang laut, sistem registrasi unit karbon, dan pengawasan dalam mekanisme penyelenggaraan perdagangan karbon biru serta menjaga target kontribusi serapan karbon biru nasional.

“Penggunaan ruang laut menjadi karakteristik pembeda utama antara karbon biru dengan sektor darat. Setiap aksi mitigasi karbon wajib memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, sebagai prasyarat utama legalitas lokasi proyek,” jelas Trenggono.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, potensi penyerapan karbon dari mangrove dan lamun Indonesia mencapai 10 juta ton CO2e.

Jika dirinci, potensi karbon biru dari kawasan mangrove yang dikelola KKP mencapai 6,3 juta ton per tahun. Potensi penyerapan karbon itu diperoleh dengan memperhitungkan keberadaan mangrove seluas 997.733 hektare. Sementara itu, potensi penyerapan dari ekosistem lamun mencapai 3,7 juta ton CO2e per tahun dari area seluas 860.156 hektare.

Hal ini disampaikan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (14/4).

“Sehingga dengan keseluruhan antara luasan mangrove yang berada di kewenangan KKP serta lamun, totalnya sekitar 10 juta ton CO2 ekuivalen,” kata Trenggono, dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, pada Selasa (14/4).

KKP menargetkan proyek karbon biru akan memasuki pasar perdagangan karbon pada 2027 mendatang. Adapun pasar karbon nasional, dijadwalkan akan dibuka penuh pada akhir Juni 2026.

Untuk mempersiapkannya, KKP akan menyiapkan satu hingga dua proyek percontohan berbasis padang lamun dan mangrove.

Trenggono menyatakan, sebagai pembeda dengan proyek karbon darat sekaligus tanda legalitas lokasi proyek, aksi mitigasi perdagangan karbon biru wajib mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

KKP juga bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam penyelenggaran Sistem Registri Unit Karbon, sebagai bentuk pencatatan dan penjaminan kedaulatan data karbon biru Indonesia serta mencegah data ganda.

Ancaman Kehilangan Mangrove dan Lamun Indonesia

Potensi tersebut tidak terlepas dari bayang-bayang kerusakan ekosistem laut, termasuk mencakup mangrove dan ladang lamun.

Tak hanya mampu meredam ombak dengan tinggi hingga lima meter, mangrove diketahui memiliki daya serap karbon lima kali lebih banyak dari hutan darat. Akan tetapi, menurut data Greenpeace Indonesia, Indonesia kehilangan sekitar 52 ribu hektare mangrove setiap tahun.

Terdapat area mangrove seluas 3,36 juta hektare di Indonesia, di mana 20 persen di antaranya dalam kondisi rusak. Sementara potensi penyerap karbon alami lainnya, seperti terumbu karang dan ladang lamun, kondisinya tak jauh berbeda.

Dari 2,5 juta hektare terumbu karang, sebanyak 33,8 persen di antaranya dalam kondisi buruk. Ladang lamun seluas 293 hektare juga berada di tengah ancaman reklamasi dan sampah, hanya 15 persen ladang lamun yang tergolong sehat. Padahal, lamun memiliki daya serap karbon hingga 790 juta ton CO2.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan penyusunan data informasi dasar (baseline) emisi gas rumah kaca dari ekosistem lamun sebagai langkah memperkuat tata kelola karbon biru nasional dan kontribusi sektor kelautan dalam pengendalian perubahan iklim.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengatakan penetapan baseline emisi lamun atau tanaman laut merupakan fondasi awal dalam memperkuat pengelolaan karbon biru nasional.

"Data tersebut akan menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan mitigasi perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan sekaligus mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional," ujarnya dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis.

Koswara menjelaskan ekosistem lamun dikenal memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar.

Bersama mangrove dan terumbu karang, lamun menjadi bagian penting dari strategi mitigasi perubahan iklim berbasis alam atau karbon biru.

Ia menyampaikan penetapan baseline menjadi penting untuk mengetahui kondisi awal cadangan karbon serta potensi emisi yang dihasilkan akibat perubahan atau gangguan terhadap ekosistem tersebut.

Direktur Konservasi Ekosistem KKP Firdaus Agung menambahkan penguatan metodologi dan tata kelola data emisi sektor kelautan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan kelautan berkelanjutan.

"Penyusunan metodologi dalam menetapkan baseline emisi lamun ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola data emisi sektor kelautan dan perikanan agar lebih terintegrasi dan kredibel," kata dia.

KKP sebelumnya telah melaksanakan Workshop Teknis Penyepakatan Baseline GRK Lamun dan Tata Kelola Data Emisi Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai forum untuk menyamakan metodologi sekaligus memperkuat sistem data emisi sektor kelautan dan perikanan.

Workshop tersebut menekankan pentingnya integrasi data guna mendukung pelaporan, pemantauan, dan evaluasi kontribusi sektor kelautan secara transparan dan akuntabel.

Baseline emisi GRK dari ekosistem lamun menjadi pijakan awal pengembangan sistem karbon biru sektor kelautan dan perikanan.

KKP sebelumnya menargetkan proyek karbon biru dapat masuk ke pasar perdagangan karbon pada 2027.

Indonesia memiliki sekitar 17 persen ekosistem karbon biru dunia, mencakup mangrove, padang lamun, dan rawa payau.

Dengan wilayah laut yang mencakup hampir tiga perempat dari total wilayah nasional, ekonomi biru Indonesia diperkirakan bernilai 1,3 triliun dolar AS.

KKP meyakini cadangan karbon biru yang besar menjadikan Indonesia berpotensi memperoleh nilai ekonomi signifikan dari perdagangan karbon.

Ekosistem lamun kini menjadi fokus percepatan karena belum masuk ke dalam dokumen nationally determined contribution (NDC) kedua, sehingga penetapan baseline diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam agenda penurunan emisi global.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru (RENAKSI) 2025–2030 untuk memperkuat kontribusi Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim melalui hutan bakau dan lamun.

“Dokumen RENAKSI ini menyelaraskan strategi implementasi dengan instrumen pendanaan berbasis prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI),” kata Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nani Hendiarti dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Peluncuran RENAKSI pada Rabu (18/2) menegaskan posisi Indonesia sebagai negara dengan sekitar 17 persen cadangan karbon biru dunia, yang ditopang oleh 3,45 juta hektare hutan bakau dan 660 ribu hektare padang lamun.

Penyusunan RENAKSI difasilitasi National Blue Carbon Action Partnership (NBCAP) yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dengan Konservasi Indonesia sebagai sekretariat kemitraan multipihak tersebut.

Nani mengatakan RENAKSI menjadi acuan nasional untuk menyinergikan perlindungan karbon biru dengan strategi pendanaan yang inklusif.

Ia menyebut implementasi RENAKSI akan dipertajam melalui koordinasi lintas sektor guna menindaklanjuti 21 rencana aksi menjadi program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Menurut Nani, komitmen tersebut juga akan dipaparkan dalam Ocean Impact Summit 2026 di Bali sebagai bagian dari penguatan tata kelola karbon biru nasional.

Dukungan terhadap RENAKSI 2025–2030 juga disampaikan Kedutaan Besar Inggris yang menilai dokumen tersebut sebagai tonggak kemitraan iklim bilateral, terutama dalam mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) dan FOLU Net Sink 2030 Indonesia.

Sementara itu, World Economic Forum (WEF) mengapresiasi langkah Indonesia dan menilai Ocean Impact Summit di Bali sebagai momentum strategis untuk mendorong investasi hijau dan pengembangan ekonomi biru.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Indonesia mempercepat penerapan karbon biru sebagai pilar utama dalam transisi iklim nasional, seiring penyampaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) Kedua dan menjelang Konferensi Iklim COP31 di Antalya, Turkiye.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Koswara, dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, menegaskan Indonesia memiliki peluang strategis untuk memimpin pengembangan karbon biru di tingkat global.

Menurutnya, kepemimpinan tersebut hanya dapat terwujud melalui penyelarasan kelembagaan, kebijakan yang terintegrasi, serta mekanisme pembiayaan yang terkoordinasi.

“Integrasi isu kelautan ke dalam agenda iklim nasional dan global dapat memperkuat diplomasi iklim kelautan Indonesia di berbagai forum internasional,” ujarnya.

KKP mencatat Indonesia adalah rumah bagi sekitar 17 persen ekosistem karbon biru global, termasuk mangrove, lamun dan rawa payau.

Dengan wilayah laut yang mencakup hampir tiga perempat dari total wilayah nasional, potensi ekonomi biru Indonesia diperkirakan mencapai 1,3 triliun dolar AS.

Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup Ary Sudjianto menambahkan kebijakan karbon biru harus selaras dengan NDC Kedua Indonesia.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar kontribusinya terhadap target penurunan emisi 31,89 persen secara mandiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional dapat terukur dan akuntabel.

Sebagai bagian dari upaya percepatan penerapan karbon biru, KKP telah melaksanakan Ocean Climate Dialogue 2026 bersama ClimateWorks Centre dan The Conversation Indonesia pada Rabu (11/2).

Forum ini mempertemukan pemangku kepentingan lintas sektor untuk menyelaraskan sains, tata kelola, pengetahuan akar rumput, serta regulasi dan instrumen keuangan, sehingga ambisi kebijakan karbon biru dapat diwujudkan dalam implementasi konkret.

Diskusi panel menyoroti kesenjangan antara ketersediaan data ilmiah dan kesiapan proyek karbon biru di lapangan.

Lembaga keuangan dan mitra pembangunan menekankan pentingnya landasan sains yang kuat, kepastian regulasi, serta instrumen pembiayaan yang sesuai untuk membuka investasi dan meningkatkan skala proyek.

Para perencana nasional juga menyerukan perlunya peta jalan yang jelas untuk menyelaraskan kebijakan, pembiayaan, dan implementasi di berbagai level pemerintah.

Dengan penguatan data kelautan, integrasi perencanaan ruang laut, kebijakan karbon, serta mobilisasi pembiayaan berkelanjutan, karbon biru diyakini dapat menjadi penggerak strategis pengurangan emisi, peningkatan ketahanan pesisir, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola ekosistem karbon biru sebagai salah satu upaya mitigasi dampak perubahan iklim.

Langkah ini sejalan dengan mandat yang diberikan melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Gas Rumah Kaca Nasional.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana, dalam keterangan di Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa saat ini KKP sedang merumuskan 18 lokasi indikatif Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) Cadangan Karbon Biru serta penetapan lokasi karbon biru di tingkat provinsi.

“Lokasi ini merepresentasikan kepentingan nasional dan daerah dalam pengelolaan ekosistem karbon biru sebagai dasar penyelenggaraan NEK dan pengendalian emisi gas rumah kaca,” kata dia.

Kartika menjelaskan ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan rawa payau, memiliki peran penting dalam penyerapan dan penyimpanan karbon, mitigasi perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, sekaligus berpotensi meningkatkan nilai ekonomi serta kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sebagai tindak lanjut, ia menyatakan KKP tengah merancang Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Lokasi Karbon Biru di Jawa Tengah serta mengembangkan proyek percontohan restorasi ekosistem pesisir di wilayah tersebut.

Ia menambahkan tidak menutup kemungkinan lokasi potensial lain, khususnya di kawasan timur Indonesia, juga akan ditetapkan sebagai lokasi karbon biru.

Untuk memperkuat tata kelola, Kartika mengatakan KKP telah menjajaki kolaborasi lintas kementerian/lembaga, pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM, serta masyarakat.

Salah satunya melalui kerja sama dengan Yayasan Samudera Indonesia Timur (YSIT) yang berfokus pada pengembangan karbon biru di wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya di Indonesia timur.

Kesepakatan yang ditandatangani pada Kamis (5/2) itu mencakup penataan ruang laut, penguatan kebijakan karbon biru, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemetaan ekosistem, serta publikasi dan diseminasi informasi kebijakan penataan ruang laut.

Kerja sama tersebut juga meliputi pemetaan dan pengelolaan ekosistem karbon biru, pelaksanaan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi internal untuk mendukung penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Selain itu, PKS ini menekankan penguatan ekonomi biru berbasis masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengembangan center of excellence pengelolaan karbon biru sebagai pusat unggulan yang mengintegrasikan riset, kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Erawan Asikin menyampaikan penguatan tata kelola karbon biru masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan data ilmiah dan belum optimalnya keterhubungan antara praktik pengelolaan di lapangan dan mekanisme pembiayaan serta pasar karbon.

Ia berharap kolaborasi ini tidak hanya memberi manfaat nyata bagi masyarakat, tetapi juga mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat kinerja solid sepanjang 2025 dalam memperkuat perlindungan laut sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, sejalan dengan agenda Ekonomi Biru.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengungkapkan hingga akhir 2025, luas kawasan konservasi laut nasional bertambah 1,09 juta hektare, melampaui target 700.000 hektare, sehingga totalnya mencapai 30,9 juta hektare.

Dari luasan tersebut, kawasan yang telah dikelola secara efektif mencapai 19,27 juta hektare, lebih tinggi dari target 18,5 juta hektare. Menurut Koswara, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi lintas pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga mitra konservasi nasional maupun internasional.

“Ke depan, akan semakin diperkuat melalui PROTEKSI (Program Terpadu Restorasi Ekosistem dan Konservasi),” ujarnya dikutip Bisnis, Kamis (1/1/2026).

Dari sisi konservasi spesies, KKP mencatat pengelolaan pemanfaatan terhadap 420 spesies perikanan sepanjang 2025 telah terealisasi sepenuhnya. Perlindungan keanekaragaman hayati juga diperkuat dengan penetapan 48 jenis biota laut sebagai spesies dilindungi melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Penguatan agenda Ekonomi Biru turut tercermin dari kemajuan pengelolaan karbon biru. Hingga 2025, KKP telah menyiapkan 20 lokasi perencanaan karbon biru, dengan lima di antaranya terdaftar dalam Sistem Registri Nasional Perubahan Iklim (SRN PPI), mencakup kawasan konservasi maupun nonkonservasi.

Upaya ini katanya didukung oleh penerbitan sejumlah regulasi teknis, termasuk Manual Pengukuran Karbon Biru Padang Lamun serta Keputusan Dirjen tentang pokja penyusunan informasi terumbu karang dan padang lamun nasional.

Pemutakhiran data nasional menunjukkan total habitat bentik laut dangkal mencapai 2,27 juta hektare, meliputi terumbu karang, padang lamun, makroalga, hingga substrat dasar yang berpotensi direhabilitasi. Data tersebut menjadi fondasi penting bagi kontribusi sektor kelautan dalam mitigasi perubahan iklim dan pengembangan pasar karbon biru nasional.

Dalam pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, KKP juga melaksanakan rehabilitasi mangrove dan lamun di berbagai daerah serta memulai pengembangan Kawasan Mangrove Nasional di Kamal Muara, Jakarta. Kawasan ini dirancang sebagai pusat rehabilitasi, konservasi, edukasi, dan wisata mangrove berbasis masyarakat.

Upaya menjaga laut dari ancaman sampah diperkuat melalui program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH). Program ini menekankan kolaborasi lintas sektor dan daerah, termasuk melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk menekan aliran sampah dari darat ke laut.

Di sektor hulu, KKP telah mengakselerasi program swasembada garam. Pada 2025, pembangunan tahap pertama Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, dengan target produktivitas hingga 200 ton per hektare.

Pengembangan tahap lanjutan akan melibatkan partisipasi investor. Program intensifikasi melalui revitalisasi tambak dan bantuan sarana prasarana juga dilaksanakan di sejumlah sentra garam rakyat, seperti Cirebon, Indramayu, Pati, dan Sabu Raijua, guna meningkatkan kapasitas produksi hingga 30% serta mutu garam menjadi kelas K1.

Seluruh kegiatan tersebut menyerap sekitar 1.180 tenaga kerja pada fase konstruksi. Selain itu, penguatan jasa bahari menjadi salah satu capaian utama KKP pada 2025.

Implementasi program rig to reef, pengembangan sistem pemantauan reklamasi berbasis digital, perluasan perdagangan karbon biru, serta perbaikan tata kelola wisata dan perizinan jasa bahari menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp38,43 miliar dan nilai investasi Rp1,49 triliun. Program tersebut juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui pembinaan 36 Kampung Lautra di sekitar kawasan konservasi.

Koswara menegaskan bahwa seluruh capaian ini mencerminkan konsistensi KKP dalam menyeimbangkan perlindungan ekosistem laut dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. “Ekonomi Biru kami dorong sebagai strategi pembangunan yang melindungi laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan,” tegasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi menjadikan ekonomi karbon biru sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan strategis ekosistem mangrove yang membentang di kawasan pesisir Benua Etam.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menyatakan perjalanan panjang pemerintah daerah dalam memahami mekanisme perdagangan karbon yang pada awalnya terkesan abstrak.

"Kita tidak pernah membayangkan perdagangan karbon dan itu seperti ilusi saja. Bagaimana caranya benda yang tidak terlihat, bagaimana mengukurnya, dan itu bisa mendapatkan dana," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (23/12/2025).

Namun, setelah melalui proses pembelajaran selama 15 tahun, Kaltim kini berhasil memonetisasi aset ekologisnya.

"Setelah 15 tahun, Kaltim dapat menjawabnya bahkan menerima pendanaan inovatif untuk pembangunan," katanya.

Kemudian, Sri menekankan pentingnya penetapan zonasi yang jelas. "Kita harus menetapkan mana kawasan yang dilindungi dan barulah kawasan budidaya untuk kegiatan masyarakat," tegasnya.

Menurutnya, program restorasi mangrove perlu dirancang serius untuk mendorong kolaborasi multipihak antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal.

"Mangrove adalah tumpuan hidup masyarakat pesisir kita. Melalui ekonomi karbon biru, kita ingin masyarakat menjadi aktor utama menjaga lingkungan sekaligus mendapatkan kesejahteraan ekonomi," paparnya.

Menurut data yang dihimpun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, menunjukkan bahwa kawasan mangrove eksisting mencapai 240.000 hektare, dengan potensi habitat tambahan sekitar 110.000 hektare.

Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kaltim, Irhan Hukmaidi, menegaskan nilai strategis ekosistem tersebut. "Ekosistem mangrove Kaltim sangat strategis mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi wilayah pesisir, terutama mitigasi perubahan iklim," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, hutan mangrove memiliki kapasitas penyerapan dan penyimpanan karbon yang jauh melampaui hutan tropis daratan, menjadikannya instrumen vital dalam upaya mitigasi krisis iklim global.

Secara ekologis, mangrove Kaltim bahkan teridentifikasi sebagai salah satu penyerap emisi karbon paling efektif di dunia.

Melalui skema ekonomi karbon biru, Benua Etam memperoleh insentif finansial lewat mekanisme perdagangan karbon internasional, khususnya Forest Carbon Partnership Facility (FCPF-Carbon Fund).

Adapun, dia menuturkan manfaat ekonomi tersebut dapat dirasakan langsung oleh komunitas pesisir yang selama ini bergantung pada ekosistem mangrove.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan dokumen rencana zonasi kawasan strategis nasional (KSN) tertentu Karbon Biru di perairan Derawan, Kalimantan Timur, serta menyusun rencana pengelolaan sedimentasi di 10 provinsi.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana mengatakan penguatan karbon biru dan pengelolaan sedimentasi menjadi bagian dari penataan ruang laut untuk mendukung ekonomi biru sekaligus menjaga ekosistem pesisir.

“Secara nasional, potensi karbon biru Indonesia mencapai lebih dari 30 juta ton karbon dengan luasan lamun sekitar 660 ribu hektare,” kata Kartika dalam konferensi pers Capaian Kinerja KKP 2025 di Jakarta, Selasa.

Ia menyebut potensi penyerapan karbon dari ekosistem pesisir tercatat lebih dari 6 juta ton CO2 ekuivalen, dengan sekitar 38 persen luasan lamun berada dalam kawasan-kawasan strategis nasional karbon biru.

Pada 2025, lanjutnya, KKP menyusun dokumen rencana zonasi KSN tertentu Karbon Biru di perairan Derawan dan sekitarnya, Kalimantan Timur, sebagai proyek percontohan penguatan kebijakan penataan ruang laut.

Menurut Kartika, penyusunan zonasi itu diarahkan untuk melindungi dan mengoptimalkan ekosistem pesisir terutama lamun dan mangrove yang berperan dalam mitigasi perubahan iklim serta mendukung agenda pembangunan rendah karbon.

“Pada 2025, capaian utama difokuskan pada penyusunan dokumen rencana zonasi KSN tertentu Karbon Biru Derawan dan sekitarnya sebagai proyek percontohan,” ujar dia.

Selain karbon biru, KKP menyelesaikan dokumen perencanaan pengelolaan sedimentasi untuk mengatasi akumulasi sedimen di lokasi pesisir dan alur pelayaran strategis yang berdampak pada kelancaran pelayaran, produktivitas perikanan, dan keberlanjutan ekosistem.

Ia menyebut lokasi prioritas rencana kegiatan pembersihan sedimentasi mencakup 10 provinsi, dengan wilayah perairan antara lain Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Flores, Laut Natuna Utara, Selat Sunda, perairan Bangka Belitung, perairan Sumatera Utara, serta sejumlah perairan strategis lainnya di kawasan pesisir Indonesia.

Dalam proses penyusunan dokumen, Kartika menjelaskan bahwa KKP melakukan koordinasi lintas sektor, analisis teknis, forum diskusi, serta konsultasi publik, lalu menyempurnakan dokumen berdasarkan masukan kementerian dan lembaga.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Kuva Space bersama WWF Indonesia meluncurkan inisiatif yang memanfaatkan data satelit dan kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI), untuk memantau serta mengukur potensi besar ekosistem karbon biru Indonesia.

Kerja sama ini fokus pada pemetaan habitat lamun dan mangrove di lokasi restorasi prioritas di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, dan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Inisiatif ini bermula dari pasar blue carbon atau karbon biru yang fokus pada perlindungan dan restorasi ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, dan rawa air asin, tengah berkembang pesat seiring meningkatnya perhatian pemerintah dan investor. Mangrove, lamun, dan rawa air asin memiliki peran penting dalam mitigasi perubahan iklim.

Namun, proyek blue carbon baru mencakup 0,91% total kredit pasar di pasar karbon sukarela Indonesia. Karena itu, penggunaan teknologi penginderaan jauh, akuntansi karbon, dan pemantauan dinilai mampu mempercepat perkembangannya.

Hasil dari pemetaan yang dilakukan Kuva Space dan WWF Indonesia akan mendukung pondasi transparan dan dapat dikembangkan untuk perhitungan karbon biru, perencanaan kebijakan, serta pembiayaan berkelanjutan. Adanya transparansi, verifikasi, dan penilaian menjadi faktor penting dalam menarik pembiayaan berkelanjutan dalam skala besar.

Hasil pemetaan pun bisa menjadi model yang dapat direplikasi di negara pesisir lain, atau diintegrasikan dengan kerangka karbon global.

“Ekosistem pesisir Indonesia sangat penting bagi keanekaragaman hayati maupun penghidupan masyarakat. Pemanfaatan teknologi hiperspektral dan AI menunjukkan bahwa inovasi dapat berjalan seiring dengan upaya konservasi laut,” kata Direktur Program Kelautan dan Perikanan WWF Indonesia, Imam Musthofa Zainudin, dalam keterangan resmi, pada Rabu (17/12).

Imam melanjutkan, hal ini sekaligus membuka peluang pengembangan skema pembiayaan biru yang dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal.

Teknologi Canggih Dipadukan Kecerdasan Buatan

Penginderaan hiperspektral menangkap data jauh melampaui kemampuan satelit konvensional, mendeteksi tanda-tanda biokimia dan spektral halus yang mengungkap komposisi serta kondisi suatu ekosistem.

Dikombinasikan dengan model AI canggih, teknologi Kuva Space menerjemahkan data ini menjadi analisis presisi tentang distribusi spesies, biomassa, kualitas perairan, dan potensi penyerapan karbon. Semua data indikator penting untuk verifikasi blue carbon dan percepatan pembiayaan berkelanjutan.

“Pemantauan ekosistem blue carbon selama ini sangat mengandalkan kerja lapangan intensif yang dapat memakan waktu bertahun-tahun namun hanya mencakup sebagian kecil wilayah,” kata CEO Kuva Space, Jarkko Antila.

Potensi Blue Carbon Indonesia

Indonesia memiliki sekitar seperlima mangrove dunia, menjadikannya salah satu cadangan blue carbon terbesar di planet ini. Namun, menurut laporan State of the World’s Mangroves 2024, hanya sekitar setengahnya yang berada dalam kondisi berkualitas tinggi. Ekosistem lamun menghadapi tekanan serupa akibat polusi, sedimentasi, dan pembangunan pesisir.

Dengan menggabungkan inovasi data iklim berbasis satelit dari Kuva Space dan keahlian lapangan WWF-Indonesia, proyek ini akan menghasilkan pemantauan yang efisien, terverifikasi, serta berbiaya efektif atas ekosistem kritis tersebut, meningkatkan transparansi dan berkontribusi pada standarisasi metodologi sambil memperkuat pasar blue carbon Indonesia.

Upaya ini juga mendukung Pemerintah Indonesia dalam pencapaian target Nationally Determined Contributions (NDC) kedua, strategi Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink, dan pengembangan ekonomi biru.

Kerja sama ini sekaligus mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam pemantauan dan pengelolaan ekosistem karbon biru.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat standar pengukuran karbon biru padang lamun untuk meningkatkan kredibilitas data, efektivitas konservasi pesisir, mendukung perdagangan karbon, serta kontribusi nyata Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim global.

Standar ini berupa manual pengukuran karbon biru lamun yang menjadi pedoman teknis standar untuk memperkuat kredibilitas data, efektivitas konservasi, dan kontribusi Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim.

"Manual ini menjadi rujukan nasional pertama untuk pengukuran cadangan karbon pada ekosistem padang lamun di seluruh wilayah pesisir Indonesia," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Senin (15/12), seperti dikutip Antara.

Menurut Koswara, manual itu merupakan langkah penting untuk mendorong tata kelola karbon biru yang kredibel dan berbasis sains.

"Kita membutuhkan data yang terukur, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan agar Indonesia dapat berperan lebih besar dalam mitigasi iklim dan perdagangan karbon global," ujar Koswara.

Manual ini menjadi fondasi untuk memperkuat aksi konservasi berbasis bukti. Upaya itu sejalan dengan semangat kolaborasi lintas sektor. Penguatan ekonomi biru membutuhkan sinergi antara pemerintah, daerah, pelaku usaha akademisi, dan masyarakat.

"Pemanfaatan karbon biru harus memastikan keberlanjutan ekosistem sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi daerah pesisir," ujarnya.

Indonesia memiliki keanekaragaman lamun yang tinggi dengan 15 spesies dari sekitar 60 spesies lamun di seluruh dunia hidup di perairan Indonesia. Spesies lamun yang paling banyak ditemui adalah rumput laut besar (Enhalus acoroides), daun lamun (Thalassia hemprichii), spesies lamun tropis berdaun bulat (Cymodocea rotundata), dan lamun tropis dengan daun pendek lebar (Cymodocea serrulata).

Ekosistem lamun dikenal sebagai penyerap karbon yang sangat efisien, terutama pada sedimen yang mampu menyimpan karbon dalam jangka waktu ribuan tahun apabila habitat tetap terjaga.

"Secara global, padang lamun menyumbang 10–18% cadangan karbon laut dangkal meski hanya menutupi kurang dari 0,2% dasar laut," jelas Koswara.

Namun, saat ini banyak padang lamun di berbagai wilayah pesisir Indonesia menunjukkan tanda-tanda penurunan kondisi akibat tekanan antropogenik seperti alih fungsi pesisir, pencemaran, praktik penangkapan ikan destruktif, serta dampak perubahan iklim.

Kerusakan tersebut tidak hanya menghilangkan fungsi ekologis lamun, tetapi juga berpotensi melepaskan kembali karbon sedimen ke atmosfer, sehingga mengancam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Regulasi Strategis Perkuat Kebijakan Iklim

Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi strategis untuk memperkuat kebijakan iklim, termasuk Peraturan Presiden (Perpres) No. 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Permen KP No. 1 Tahun 2025, dan Kepmen KP No. 52 Tahun 2024 terkait peta jalan mitigasi perubahan iklim sektor kelautan dan perikanan.

Regulasi tersebut menempatkan ekosistem lamun sebagai aset penting dalam skema perdagangan karbon berbasis konservasi dan restorasi.

Direktur Konservasi Ekosistem Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP, Firdaus Agung, menambahkan manual pengukuran karbon biru lamun disusun untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menyediakan panduan terintegrasi mulai dari tahap persiapan survei.

Selain itu pengambilan sampel lapangan, analisis laboratorium, perhitungan cadangan karbon, hingga pelaporan dan manajemen data. Penyusunan manual melibatkan peneliti, akademisi, dan praktisi konservasi pesisir.

“Penerapan manual ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas inventarisasi karbon biru, mendorong efisiensi program konservasi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam mekanisme perdagangan karbon internasional," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kementeriannya berkomitmen memperkuat tata kelola sumber daya laut melalui pendekatan berbasis sains, kolaborasi, dan inovasi teknologi.

Hal itu untuk memperkuat ekonomi biru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta mempercepat pencapaian target iklim nasional.