Bisnis.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan menegaskan strategi percepatan perlindungan tenaga kerja di lingkungan BUMN yang selaras dengan Asta Cita pemerintah. Setiap langkah memastikan perlindungan pekerja diposisikan sebagai kontribusi langsung terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam penguatan kualitas SDM dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Agung Nugroho, dalam forum D’Connection HC BUMN bertema “Transformasi untuk Negeri” di Wisma Danantara Indonesia. Forum ini menjadi panggung konsolidasi strategis antara BPJS Ketenagakerjaan dan BUMN dalam memperkuat perlindungan sosial sebagai fondasi transformasi korporasi, Senin (27/4/2026).

Dalam forum ini, BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan strategic call to action bagi seluruh Direktur Human Capital BUMN yang hadir. Empat langkah kunci ditekankan adalah memastikan kepesertaan 100 persen tenaga kerja, melakukan validasi menyeluruh data pekerja dan upah, mengintegrasikan sistem HR perusahaan dengan platform digital BPJS Ketenagakerjaan, serta mendorong kepatuhan menjadi salah satu indikator kinerja utama (KPI).

“Setiap langkah perlindungan pekerja yang dilakukan BUMN adalah kontribusi nyata terhadap pembangunan SDM Indonesia,” ujar Agung.

Integrasi sistem dan akurasi data menjadi faktor penentu efektivitas perlindungan yang berkelanjutan, tegas Agung.

Secara substantif, transformasi ini menuntut pembenahan tata kelola berbasis data yang presisi. Kepesertaan tidak hanya harus luas, tetapi juga valid dan berkelanjutan, sehingga mampu menjawab tantangan perlindungan tenaga kerja secara sistemik.

Sebagai wujud kehadiran negara, BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan tiga dampak fundamental yakni meningkatkan kesejahteraan pekerja, menekan kemunculan kemiskinan baru, serta menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak pekerja. Karena itu, jaminan sosial ketenagakerjaan ditegaskan sebagai strategic imperative, bukan sekadar kewajiban administratif.

Agung juga menegaskan prinsip kemitraan sebagai fondasi utama. “Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang kuat dibangun dari partisipasi aktif perusahaan serta produktivitas tenaga kerja. Ini bukan sekadar tagline, ini adalah prinsip kemitraan yang kami pegang teguh,” ujarnya.

Hingga saat ini, masih terdapat 24,40% tenaga kerja yang berada di dalam ekosistem BUMN yang belum terjangkau Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kesenjangan ini menjadi fokus percepatan yang harus segera dituntaskan.

Lebih jauh, konsep sustainable workforce ditegaskan tidak berhenti pada produktivitas saat ini, tetapi untuk memastikan bahwa keluarga pekerja tetap berdiri tegak ketika risiko terjadi. Hal ini mensyaratkan kepesertaan yang menyeluruh, data yang akurat, serta kepatuhan iuran yang konsisten.

“Ketika kepatuhan menjadi bagian dari sistem dan diukur sebagai kinerja, maka ia akan berkembang menjadi budaya organisasi yang kuat,” kata Agung.

Bersama Danantara Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan komitmen untuk mendorong transformasi perlindungan tenaga kerja berbasis sistem, budaya, dan kolaborasi lintas entitas BUMN.

Menutup keterangannya, Agung menegaskan bahwa momentum ini bukan sekadar forum koordinasi, melainkan penanda arah baru atau sebagai simbol.

“Penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah bagian integral dari transformasi BUMN sekaligus kontribusi nyata bagi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

JAKARTA - STIK-PTIK sebagai salah satu lembaga pendidikan untuk perwira Polri memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas SDM Korps Bhayangkara. Terlebih dengan efektifnya KUHP dan KUHAP baru, pendidikan yang baik diyakini akan meminimalisir oknum Polri pemain perkara atau bahkan terlibat kejahatan secara langsung.

Optimisme terhadap Korps Bhayangkara disampaikan Wakil Direktur PASTI Indonesia Lutfi S solissa usai bersilaturahmi dengan Kepala STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Irjen Pol Eko Rudi Sudarto. Ia memberi contoh kasus mantan Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro yang terlibat narkoba menampar Institusi Polri secara nyata.

”Bukan hanya di level perwira menengah, kejahatan melibatkan perwira tinggi Polri pun sudah berulang kali terjadi. Sebut saja mantan Kadiv Propam Irjen Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan dan mantan Kapolda Jatim Irjen Teddy Minahasa di kasus narkoba,'' kata Lutfi melalui keterangan tertulisnya, Rabu (22/04/2026). Mahasiswa STIK PTIK Lemdiklat Polri Angkatan 83 Pengabdian Masyarakat ke Aceh

Hal ini membuktikan bagaimana STIK-PTIK memegang peranan penting untuk mencetak para perwira pertama dan menengah yang nantinya akan menjadi perwira tinggi. ”Lembaga pendidikan ini harus benar-benar menanamkan pondasi agar para alumnusnya selain telah dibekali pengetahuan yang mumpuni, namun juga tak memiliki mental tempe yang mudah tergiur oleh materi, fasilitas ataupun lainnya," ujarnya.

Para alumnus STIK-PTIK saat menjadi pimpinan juga diharapkan menjadi jembatan kebijakan Kapolri terhadap para anggota di bawahnya. Alumnus STIK-PTIK harus berani bertindak tegas atas semua pelanggaran dilakukan oleh oknum Polri.

"Kita masih melihat adanya oknum-oknum Polri yang memainkan perkara atau terlibat kejahatan itu sendiri. Padahal secara tegas Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo telah menginatruksikan penindakan tegas terhadap para oknum. Alumnus STIK - PTIK harus berani bersikap benar, tak takut terhadap beking kejahatan ataupun menjadi pelindung para oknum," tuturnya.

Dalam silaturahmi tersebut, PASTI sebagai salah satu NGO pemerhati Papua turut mengingatkan kepala STIK -PTIK Irjen Pol Eko Rudi Sudarto untuk terus menekankan pentingnya pemahaman atas HAM dan Agraria. Terlebih Eko juga pernah menjabat sebagai wakapolda Papua. Lindungi Jemaah, Satgas Haji Kemenhaj-Polri Berantas Praktik Ilegal di Daerah

'Sebagai sosok penerima penghargaan Hoegeng Awards atas inovasinya, Lutfi yakin Eko mampu menjadikan STIK dan PTIK sebagai lembaga pencetak perwira unggul Polri yang humanis dan tak mudah 'dibeli' oleh para pelaku kejahatan. ”Terlebih dengan KUHP dan KUHAP baru yang menjadikan peran Polri semakin sentral, kita butuh SDM Polri yang profesional membela kebenaran," tuturnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah pusat mengingatkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tidak boleh terus-menerus terjebak dalam pola ekstraktif yang mengandalkan eksploitasi sumber daya alam tanpa nilai tambah.

Ketergantungan pada komoditas mentah dinilai harus segera diputus melalui strategi hilirisasi yang terintegrasi dan berbasis industri.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri RI Akhmad Wiyagus saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027 di Banjarbaru, Selasa (7/4/2026).

"Ketergantungan pada sumber daya alam harus segera diurai melalui transformasi ekonomi dan hilirisasi strategis yang terintegrasi," kata Akhmad Wiyagus beberapa waktu lalu.

Pejabat eselon I Kemendagri ini juga menyoroti urgensi peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai tulang punggung pembangunan berkelanjutan.

Transformasi sosial melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan penguatan kompetensi digital, menurutnya, menjadi jalan terjal yang tak bisa ditawar.

"Intervensi kebijakan harus difokuskan pada transformasi sosial untuk mendongkrak daya saing SDM (Sumber Daya Manusia), baik melalui revitalisasi pendidikan vokasi maupun penguatan kompetensi digital," ucapnya.

Di sisi lain, dia menegaskan, pencapaian target ambisius pemerintah pusat menuntut sinergi kuat dari seluruh pemangku kepentingan di daerah.

"Kita mematok target pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kisaran 6,3 hingga 7,8%. Di sisi lain, angka kemiskinan harus ditekan hingga sekitar 6% dan kemiskinan ekstrem wajib kita tuntaskan hingga 0%," tegasnya.

Sejalan dengan target tersebut pemerintah juga membidik tingkat pengangguran terbuka di bawah 5% melalui ekspansi lapangan kerja formal.

Langkah ini dinilai krusial untuk mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat secara komprehensif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional 2027, terutama dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga menyentuh angka 0%.

JAKARTA - Institut Pariwisata Tedja Indonesia (IPTI) menegaskan posisinya sebagai institusi pendidikan tinggi yang mengusung pendekatan interdisipliner dan prinsip keberlanjutan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) pariwisata. Peresmian kampus ini digelar dalam grand opening di Gedung Auditorium IPTI, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (11/2/2026).

Peluncuran tersebut menjadi penanda penguatan eksistensi IPTI sebagai perguruan tinggi yang dirancang untuk menjawab dinamika pertumbuhan industri pariwisata nasional dan global. Mengangkat tema “Empowering Future Innovators in Tourism & Hospitality”, IPTI menargetkan pengakuan internasional tanpa meninggalkan akar kearifan lokal Indonesia.

Selain itu, IPTI sebagai institusi pendidikan tinggi yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pariwisata di tengah pertumbuhan industri pariwisata nasional dan global. Tidak sekadar menjadi slogan seremoni, melainkan dirumuskan sebagai kerangka strategis institusi dalam membangun sistem pendidikan yang adaptif terhadap dinamika industri pariwisata global, juga memosisikan diri sebagai kampus yang mengintegrasikan pendekatan interdisipliner, prinsip keberlanjutan, serta kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.

IPTI berada di bawah naungan Yayasan Menara Bhakti, yayasan pendidikan yang telah lebih dari 40 tahun berkiprah dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Yayasan ini dikenal sebagai pengelola Universitas Mercu Buana, yang memiliki jejaring alumni di berbagai sektor strategis tingkat nasional dan internasional.

Rektor IPTI Ariani Kusumo Wardhani mengatakan pariwisata tidak lagi dipahami sebagai sektor tunggal, melainkan sebagai ekosistem yang melibatkan aspek bisnis, komunikasi, teknologi, budaya, hingga kreativitas. Karena itu, desain kurikulum IPTI menggabungkan studi pariwisata dan hospitality dengan penguatan bidang seperti bisnis digital dan komunikasi strategis.

“Pengembangan inovator masa depan di bidang pariwisata menuntut cara pandang yang holistik. Mahasiswa tidak hanya dibekali kompetensi teknis, tetapi juga kemampuan analitis, kepemimpinan, serta sensitivitas budaya dan lingkungan,” ujarnya.

Prinsip keberlanjutan menjadi fondasi utama dalam implementasi visi tersebut. Aspek sosial, budaya, dan lingkungan diintegrasikan dalam kurikulum, agenda riset, serta program pengabdian kepada masyarakat. Pendekatan ini diarahkan untuk mendorong lahirnya model pengelolaan pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian nilai lokal dan keseimbangan ekologis.

Ketua Yayasan Menara Bhakti Nurani Pujiastuti mengatakan pengembangan IPTI merupakan bagian dari komitmen yayasan dalam menghadirkan pendidikan tinggi yang responsif terhadap perubahan zaman. “Pariwisata adalah wajah bangsa. Karena itu, inovasi harus berjalan seiring dengan pelestarian nilai dan karakter. IPTI dirancang untuk melahirkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat global, tetapi tetap membawa identitas budaya Indonesia,” ujarnya.

Melalui visi “Empowering Future Innovators in Tourism & Hospitality”, IPTI berupaya membangun model pendidikan pariwisata yang kolaboratif, interdisipliner, dan berkelanjutan sebagai kontribusi terhadap penguatan daya saing industri pariwisata Indonesia di kancah internasional.

JAKARTA - Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat bersama Rektor Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) Asep Saefudin menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pekerja yang tergabung dalamKSPSI. Penandatanganan MoU dilakukan pada penutupan Rakornas II dan Rakernas IV KSPSI yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026 malam.

Dalam sambutannya, Prof Asep menegaskan komitmen perguruan tinggi yang dipimpinnya untuk mendukung peningkatan kompetensi pekerja melalui pendidikan tinggi berbasis digital.

“Kami hadir sebagai universitas berbasis cyber yang memungkinkan siapa pun, kapan pun, dan di mana pun untuk mengakses pendidikan tinggi. Ini menjadi peluang besar bagi para pekerja untuk meningkatkan kualifikasi tanpa harus meninggalkan pekerjaan,” ujarnya.

Program studi yang ditawarkan UICI, lanjut Prof Asep, mencakup bidang-bidang strategis seperti bisnis digital, komunikasi digital, psikologi digital, informatika, sains data, teknologi industri pertanian, hingga teknik industri, yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi dan serikat pekerja merupakan langkah konkret dalam mendorong daya saing tenaga kerja Indonesia di tengah transformasi digital.

Lihat video: Resmi! Kapolri Ketua Dewan Penasihat KSPSI, Tegaskan Kesejahteraan Buruh



Sementara itu, Ketua Umum KSPSI Moh Jumhur Hidayat menyambut baik kerja sama tersebut sebagai bagian dari upaya KSPSI dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan kualitas anggotanya melalui akses pendidikan.

“Kerja sama ini diharapkan menjadi model sinergi antara dunia pendidikan dan serikat pekerja dalam mewujudkan SDM unggul menuju Indonesia maju,” katanya.

JAKARTA - Institut Pariwisata Tedja Indonesia (IPTI) resmi menggelar grand opening di Gedung Auditorium IPTI, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (11/2/2026). Acara ini menandai penguatan eksistensi IPTI sebagai institusi pendidikan tinggi yang dirancang menjawab kebutuhan pengembangan SDM pariwisata Indonesia di tengah pertumbuhan industri pariwisata nasional dan global.

IPTI berada di bawah naungan Yayasan Menara Bhakti, yayasan pendidikan yang telah lebih dari 40 tahun berkiprah dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Yayasan ini dikenal sebagai pengelola Universitas Mercu Buana yang telah melahirkan lulusan-lulusan yang berkontribusi di berbagai sektor strategis baik di tingkat nasional maupun internasional.

Mengusung tema “Empowering Future Innovators in Tourism & Hospitality”, IPTI hadir dengan visi menjadi institusi pariwisata yang diakui secara internasional, berlandaskan kearifan lokal, pendekatan interdisipliner, keberlanjutan, serta kebermanfaatan global.

Visi ini diterjemahkan ke dalam misi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara seimbang dan kolaboratif di seluruh level institusi.

Rektor IPTI Ariani Kusumo Wardhani mengatakan, pariwisata dipahami IPTI sebagai sebuah ekosistem, bukan sekadar satu bidang keilmuan. “Pariwisata hari ini tidak berdiri sendiri. Dia berkaitan erat dengan bisnis, komunikasi, teknologi, budaya, dan kreativitas. Karena itu, IPTI mengembangkan pendekatan interdisipliner melalui program studi pariwisata dan hospitality yang diperkuat oleh disiplin lain seperti Bisnis Digital dan Public Relations agar lulusan memiliki cara pandang yang utuh dan relevan dengan realitas industri,” ujarnya.

Sebagai bagian dari internasionalisasi, IPTI menerapkan bahasa Inggris berbasis Cambridge dalam proses pembelajaran sekaligus mewajibkan mahasiswa memperoleh sertifikasi bahasa Inggris internasional Cambridge sebagai syarat magang industri dan kelulusan.

Kebijakan ini dirancang untuk memastikan lulusan IPTI memiliki kompetensi komunikasi global yang terukur dan diakui secara internasional, tanpa mengabaikan identitas budaya lokal.

Ketua Yayasan Menara Bhakti Nurani Pujiastuti menuturkan pendirian IPTI merupakan bagian dari komitmen yayasan dalam membangun pendidikan tinggi yang relevan, berkarakter, dan berkelanjutan.

“Pariwisata dan hospitality adalah wajah bangsa. IPTI kami rancang untuk melahirkan SDM yang tidak hanya terampil dan profesional, tetapi juga beretika, adaptif, dan mampu membawa nilai-nilai lokal Indonesia ke panggung global,” ungkapnya.

Komitmen terhadap keberlanjutan diwujudkan melalui integrasi aspek sosial, budaya, dan lingkungan dalam kurikulum, riset, serta pengabdian kepada masyarakat.

Rangkaian kegiatan Grand Opening IPTI meliputi pembukaan, inspirational talkshow, penyerahan plakat kemitraan strategis, peluncuran institusi, tur kampus, hingga peresmian fasilitas pembelajaran berbasis praktik yang dirancang mengikuti standar industri internasional.

Kehadiran mitra industri, asosiasi profesi, akademisi, serta perwakilan pemerintah pusat dan daerah mencerminkan dukungan terhadap penguatan ekosistem pendidikan pariwisata kolaboratif sekaligus berorientasi masa depan.

Melalui peluncuran ini, IPTI menegaskan posisinya sebagai institusi pendidikan pariwisata yang berstandar internasional, berakar pada local wisdom, bersifat interdisipliner, berorientasi pada keberlanjutan, dan memberi manfaat global dalam pengembangan SDM pariwisata Indonesia.

Bisnis.com, BATAM — Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menyebutkan capaian pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Kepulauan Riau telah mencapai 78,8% dan menempatkan Kepri pada peringkat ketiga nasional.
“Pemerintah tidak membedakan wilayah 3T dan reguler, baik di mainland maupun hinterland. Semuanya merupakan bagian dari Asta Cita Presiden agar pemenuhan gizi benar-benar dirasakan oleh seluruh penerima manfaat di Kepri,” ujar Nyanyang, Kemarin.

Ia menjelaskan, khusus wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pembangunan SPPG telah menjangkau sekitar 150 titik dengan capaian mendekati 90%. Sementara itu, SPPG reguler ditargetkan rampung hingga 70% dan seluruh pembangunan diharapkan tuntas pada akhir 2026.

Menurutnya, pemenuhan gizi menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Ia pun mengapresiasi seluruh pengelola SPPG di Kepri atas kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan SDM di daerah.
“Ini demi bangsa kita,” kata dia.

Nyanyang juga menyoroti posisi Kepulauan Riau yang saat ini berada di peringkat ketiga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Capaian tersebut, kata dia, harus terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui kolaborasi seluruh pihak.

“Bonus demografi hanya akan berdampak positif jika kualitas SDM menjadi prioritas utama. Pemenuhan gizi, pendidikan, dan kesehatan harus berjalan beriringan,” katanya.

Selain sektor gizi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat layanan pendidikan dan kesehatan. Pendidikan SMA di Kepri telah digratiskan sepenuhnya oleh pemerintah provinsi, sementara pemerintah kabupaten dan kota memfasilitasi pendidikan dasar dan menengah. Berbagai program beasiswa hingga kuliah gratis juga disediakan bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Alhamdulillah, sektor pendidikan dan kesehatan di Kepri makin kuat. Bersama pemerintah kabupaten dan kota, kami juga fokus membuka lapangan kerja guna meningkatkan daya beli masyarakat,” ujar Nyanyang.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi akan terus mendorong percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau.

Bisnis.com, DEPOK – Indonesia memiliki potensi yang kuat menuju negara maju dengan memanfaatkan keunggulan sumber daya alam, memperkuat industrialisasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Wakil Direktur Utama MIND ID Dany Amrul Ichdan membeberkan gagasan hilirisasi mineral kritis yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8%, sesuai dengan target Presiden Prabowo Subianto dalam masa pemerintahannya.

Dany memaparkan pentingnya lompatan strategi ekonomi Indonesia yakni melalui hilirisasi, inovasi, dan pembangunan mutu SDM. Hilirisasi dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia karena fokus mendorong peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

Dengan begitu, kegiatan ekspor bukan sekadar dari komoditas mentah, tetapi mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi. Selain itu, Dany juga memperkenalkan sebuah konsep bertajuk “DAI: Distinctive, Adaptive, Inclusive”. Ketiga prinsip ini dapat menjadi kerangka kebijakan agar Indonesia mampu mengambil lompatan ekonomi besar dalam beberapa tahun ke depan untuk mencapai target.

“Indonesia naik kelas bukanlah narasi politik, tapi ini adalah orkestrasi kerja bersama. Kerja bersama dengan komitmen, dengan hati, dengan tulus. Bukan sekadar kita memahami Astacita, tapi kita bekerja untuk Astacita, maka kita harus mengorkestrasikan itu ke dalam program-program sesuai dengan milestone bidang kita,” ujarnya dalam bedah buku terbarunya yang berjudul “Indonesia Naik Kelas” di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jumat (12/12/2025).

Adapun bedah buku ini dihadiri oleh berbagai pihak seperti akademisi, pelaku industri, pegiat ekonomi hingga Utusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, dan Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono.

Dany juga menyinggung isi bukunya banyak berkaitan dengan angka 8, seperti terdiri dari 88 bab, 80 subbab, dan lebih dari 138 ribu kata. Di dalamnya, Dany membahas tentang konsep nilai tambah, strategi industrialisasi, perbandingan kebijakan beberapa negara, hingga kerangka konsep DAI sebagai fundamental pengembangan industri nasional.

Pada kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menegaskan pentingnya hilirisasi sebagai strategi nasional. Hanya saja, lanjutnya, ada faktor penentu lain yang benar-benar krusial sebagai penentu apakah Indonesia bisa naik kelas menjadi negara maju atau tidak, yaitu kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Selain hilirisasi sumber daya alam, kita juga jangan lupa pentingnya pendidikan manusia. Dalam hal ini, Indonesia tertinggal jauh,” ujarnya.

Hashim menyoroti perbandingan historis antara perekonomian Indonesia dengan Korea Selatan pada 1960 silam. Kata dia, Indonesia sempat berada di atas Korea Selatan, namun pada 2025, pendapatan per kapita Indonesia hanya sepersepuluh Negeri Ginseng tersebut.

Selain pendidikan, Hashim juga menyoroti lemahnya penerimaan negara. Mengacu data Bank Dunia, ia menyebut rasio pajak Indonesia seperti jalan di tempat alias stagnan di angka 12% selama satu dekade, kalah dari Kamboja yang bisa mencatatkan lonjakan pertumbuhan hingga 18%.

Menteri Investasi/Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan saat ini Indonesia sudah berada di jalur yang tepat untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) dan bertransformasi menjadi negara industri maju.

“Hilirisasi bukan sekadar program. Ini strategi fundamental bangsa untuk memperdalam rantai nilai dan menata ulang arah ekonomi Indonesia,” katanya.

TANGERANG - Kinerja PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS) tahun ini menunjukkan konsistensi positif dengan kenaikan pertumbuhan bisnis 24,53% dibandingkan 2024. Hingga Desember 2025, GDPS yang merupakan sebagai bagian dari Garuda Indonesia Group , mencatat struktur portofolio bisnis yang semakin solid.

Layanan berbasis aviasi memberikan kontribusi sebesar 73,98% terhadap total layanan. Seiring strategi diversifikasi bisnis, kontribusi layanan non-aviasi dan third party terus menunjukkan peningkatan dan menyumbang sekitar 26,02% yang berasal dari sektor oil & gas, logistik, otomotif, FMCG, serta industri pendukung lainnya dengan total 39 (tiga puluh sembilan) klien aktif. Operasional Membaik, Garuda Indonesia Optimistis Raup Untung di 2026

GDPS juga menegaskan posisinya sebagai pionir penyedia Business Processing Outsourcing (BPO) dengan mengelola sekitar 6.520 tenaga kerja, naik 99,21% sepanjang tahun berdiri. Dengan lebih dari 40 (empat puluh) job title, yang tersebar di lebih dari 93 kota di seluruh wilayah Indonesia, serta 3 (tiga) negara seperti Singapur, Uni Emirat Arab, dan Papua Nugini. GDPS mendapatkan nilai kepuasan pelanggan sebesar 4.02 pada semester 1 2025.

Direktur Utama GDPS Cornelis Radjawane menegaskan penguatan kualitas SDM juga menjadi prioritas utama GDPS. “Melalui program pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan yang terus kami perkuat, kami memastikan tenaga kerja GDPS siap mendukung kebutuhan operasional klien secara profesional dan berkelanjutan,” katanya dalam siaran pers, Jumat (12/12/2025).

Selain itu, GDPS menempatkan Health, Safety, and Environment (HSE) sebagai pilar utama dalam pelayanan bisnis dengan mencatat penerapan standar keselamatan kerja di setiap lokasi kerja dengan tingkat kepatuhan regulasi mencapai 100%. Memasuki tahun 2026, GDPS menargetkan penguatan ekspansi bisnis ke pasar internasional sebagai bagian dari komitmen mendukung daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global.

Perusahaan juga fokus pada pengembangan portofolio layanan berbasis tenaga kerja berkeahlian tinggi (high-skill workforce). Kemudian project Borongan (Output-Based), khususnya pada sektor aviasi.

Bisnis.com, SOLO - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengungkapkan perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengembangkan investasi di Solo.

Ahmad Luthfi menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam acara Solo Investment Forum 2025 di Solo, Jumat (12/12/2025).

Luthfi menyebut bahwa investasi adalah kunci untuk menggerakkan investasi daerah di tengah ketidakpastian situasi global.

Kondisi perekonomian dunia goyah setelah dihajar pandemi Covid-19, konflik di Timur Tengah, perang dagang Amerika Serikat dan China, serta konflik Rusia-Ukraina.

Maka dari itu, Luthfi meminta pemerintah daerah di Jateng menggerakkan roda ekonomi dengan strategi investasi yang terarah.

Luthfi menyebut, perekonomian di Kota Solo tak bisa berdiri sendiri dan perlu sinergi dengan daerah penyangga di Soloraya.

Dia juga mendorong peningkatan kualitas SDM yang mendukung kemajuan iklim investasi melalui berbagai lembaga vokasi.

“Investor datang kalau SDM kita siap. Kampus dan lembaga vokasi harus bergerak bersama agar lulusan kita langsung bisa terserap industri," kata Ahmad Luthfi.

Menurut Luthfi, meski banyak lowongan pekerjaan di Jateng, tak semua bisa diisi lantaran adanya kesenjangan kompetensi tenaga kerja.

Lebih dari itu, dia menyebut Kota Solo menjadi wilayah yang menarik untuk berinvestasi. Mantan Kapolres Kota Solo itu menyebut situasi di Kota Bengawan saat ini sudah jauh lebih kondusif.

"Sekarang Solo sangat aman. Tidak ada lagi premanisme. Perizinan juga dipermudah dan sudah terintegrasi. Saya sudah tekankan kepada seluruh bupati agar jangan mempersulit proses investasi karena ini backbone ekonomi kita," ucap Luthfi.

Luthfi juga mengapresiasi Wali Kota Solo Respati Ardi yang menjadi "manajer pemasaran" untuk menjaring investasi di wilayahnya, termasuk lewat Solo Investment Forum yang baru pertama kali diselenggarakan.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konstruksi pelat merah, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) mengantongi nilai kontrak sebesar Rp1,16 triliun dari pemerintah untuk proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Jawa Timur.

Kontrak pekerjaan SR Tahap II itu ditandatangani di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, pada Jumat (28/11/2025).

Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita, mengatakan proyek ini merupakan bentuk kontribusi perseroan dalam mendukung program strategis pemerintah, khususnya terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, SR dirancang untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin. Program ini sekaligus mendukung agenda peningkatan kualitas SDM menuju visi Indonesia Emas 2045.

Proyek SR Jawa Timur akan dibangun di empat kabupaten dan satu kota yakni Gresik, Jombang, Sampang, Tuban, dan Surabaya. Seluruh fasilitas tersebut direncanakan rampung dalam delapan bulan ke depan.

"Waskita Karya berupaya menyelesaikan proyek sekolah rakyat dengan maksimal serta tepat waktu,” ucap Ermy, Senin (1/12/2025).

Sementara itu, lingkup pekerjaan mencakup pembangunan sekolah dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), asrama siswa dan guru, kantin, fasilitas olahraga, rumah ibadah, serta gedung serbaguna.

Seperti diketahui, pada pertengahan November, Waskita Karya juga telah mendapatkan proyek SR di Sulawesi Selatan senilai Rp1,23 triliun yang mencakup lima kabupaten, yakni Wajo, Sidrap, Tana Toraja, Soppeng, dan Barru.

Direktur Operasi I Waskita Karya Ari Asmoko menuturkan penandatanganan kontrak itu menandai peran perseroan dalam mendukung program pembangunan infrastruktur pendidikan prioritas pemerintah yang berfokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia Timur.

Dengan cakupan wilayah yang cukup luas, Waskita menargetkan seluruh bangunan sekolah dapat rampung sepenuhnya pada pertengahan 2026.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap segera memulai pembangunan sekolah rakyat tahap 2 pada tahun ini. Dalam laporannya, sebanyak 100 sekolah rakyat ditargetkan rampung pada semester I/2026.

Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Essy Asiah menjelaskan sebanyak 100 sekolah rakyat yang akan dibangun itu bakal menampung murid untuk tahun ajaran 2026/2027.

“Tahap 2 pun kita insyaallah akan mulai di tahun ini dengan nanti multiyears. Selesainya sebelum tahun ajaran 2026, mudah-mudahan sebelum 2026, di Juni sudah selesai,” kata Essy di Kantor Kementerian PU, Jumat (4/7/2025).

________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

BULELENG - PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS) dipercaya PT BIBU Panji Sakti (BIBU) untuk berperan dalam mendukung operasional Bandara Internasional Bali Utara. Kepercayaan tersebut disahkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua belah pihak yang dilaksanakan pada 28 Oktober 2025 di Kubutambahan, Buleleng, Bali.

Penandatanganan ini menandai babak baru sinergi antara pengembang bandara berstandar global dengan perusahaan penyedia tenaga kerja aviasi yang teruji profesionalitasnya. GDPS bagian dari Garuda Indonesia Group di bidang manajemen alih daya (outsourcing management) di industri penerbangan .

Garap Bandara Bali Utara, Ini Sederet Pekerjaan Waskita Karya

CEO PT BIBU Panji Sakti, Erwanto Sad Adiatmoko, menegaskan kolaborasi ini merupakan langkah penting dalam memastikan pembangunan bandara dilakukan dengan standar dunia namun tetap berpijak pada nilai-nilai Bali. “Kami menghadirkan mitra-mitra dengan reputasi global agar Bandara Bali Utara dibangun dengan standar dunia, namun tetap berakar pada budaya dan harmoni Bali. Ini adalah langkah nyata untuk pemerataan pembangunan dan konektivitas nasional,” katanya dalam siaran pers, Sabtu (8/11/2025).

Bandara Internasional Bali Utara digagas sebagai poros baru konektivitas udara Indonesia, sekaligus solusi untuk mengurangi beban di Bandara Ngurah Rai yang sudah sangat padat. Proyek ini juga diharapkan membuka pintu bagi pemerataan ekonomi di wilayah utara Bali melalui integrasi kawasan aerocity, industri kreatif, energi bersih, dan eco-tourism.

Melalui kerja sama ini, GDPS akan berperan dalam pengembangan kapasitas tenaga kerja lokal di bidang aviasi, layanan darat, keamanan, hingga teknologi bandara. Strategi local empowerment ini diyakini akan menciptakan efek ganda. Tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga meningkatkan kualitas SDM Bali Utara agar mampu bersaing secara global.

Tokoh masyarakat Bali, AA Alit Kakarsana dari Puri Blahbatuh, Gianyar, yang turut hadir dalam seremoni penandatanganan, menegaskan dukungan masyarakat terhadap proyek ini. “Kami menyambut baik langkah BIBU menggandeng PT GDPS sebagai mitra lokal yang punya pengalaman global. Ini menunjukkan komitmen bahwa pembangunan Bandara Bali Utara bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga pemberdayaan manusia Bali,” ujar AA Alit Kakarsana.

Pengamat kebijakan publik, H Prasetyo Sudrajat menilai kolaborasi BIBU dan GDPS sebagai lompatan strategis dalam menyiapkan ekosistem aviasi nasional yang lebih tangguh dan berdaya saing. Menurutnya, PT BIBU kini bukan sekadar pengembang bandara, melainkan perusahaan global yang mampu menyiapkan SDM untuk industri aviasi yang sangat ketat regulasinya.

”Kehadiran GDPS akan memberikan nilai tambah signifikan dalam memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan Bandara Bali Utara memiliki kompetensi kelas dunia,” ujarnya. Garuda Indonesia Tebar Diskon Tiket Pesawat untuk Periode Nataru, Segini Besarannya

Prasetyo menambahkan kolaborasi ini bisa menjadi model kemitraan publik-swasta yang inklusif. Di mana investasi infrastruktur tidak hanya menghasilkan bangunan fisik, tetapi juga membangun manusia dan komunitas di sekitarnya.

Dengan dukungan berbagai pihak, Bandara Internasional Bali Utara diyakini akan menjadi gateway baru bagi pariwisata dan investasi Indonesia. “Bandara di Bali Utara itu nantinya tidak hanya menjadi ikon kebanggaan Bali, tetapi juga simbol bahwa pembangunan infrastruktur nasional dapat berjalan seiring dengan pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat lokal,” tuturnya.