Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo optimistis pembangunan Sekolah Rakyat di 93 lokasi dapat diselesaikan pada akhir Juni 2026 meski sebagian proyek masih dalam tahap percepatan.

Keyakinan itu didasarkan pada perkembangan konstruksi yang terus menunjukkan tren positif dalam beberapa pekan terakhir. Saat ini, rata-rata progres pembangunan di seluruh lokasi telah mendekati 70 persen.

"Semua penyedia jasa sepertinya memang sedang optimis, sedang berlari kencang untuk mengejar 20 Juni bisa selesai," ujar Dody dalam media briefing di kantornya, Jumat (5/6).

Ia menjelaskan progres pembangunan terus meningkat setiap hari. Kementerian PU mencatat rata-rata kenaikan progres mencapai 1 hingga 3 persen per hari.

"Boleh saya bilang 80 persenan plus itu mudah-mudahan kita upayakan maksimal bisa selesai. Tapi tetap saya upayakan 93 lokasi itu bisa benar-benar selesai di 20 Juni," imbuhnya.

Menurut Dody, bahkan sejumlah daerah yang sebelumnya sempat mengalami keterlambatan kini mulai menunjukkan kemajuan signifikan.

Beberapa proyek di Singkawang, Brebes, Dharmasraya, Cilacap, dan Lombok Utara yang sebelumnya menjadi perhatian khusus kini disebut semakin membaik.

Percepatan pembangunan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan BUMN Karya dan Danantara. Pemerintah juga membuka ruang bantuan bagi kontraktor yang menghadapi kendala di lapangan, baik terkait tenaga kerja maupun pembiayaan.

"Memang ada beberapa kendala, tapi dengan BUMN Karya, saya sudah kolaborasi hampir tiap hari dengan COO Danantara Pak Dony, kalau mereka punya kesulitan finansial atau apapun misalnya, itu bisa dibantu," jelasnya.

Selain itu, Dody mengakui pengerjaan proyek sempat mengalami perlambatan saat libur Idul Adha lantaran banyak pekerja pulang ke kampung halaman. Namun kondisi tersebut hanya bersifat sementara dan aktivitas konstruksi kini telah kembali berjalan normal.

"Hari ini saya pantau sudah kembali normal. Bahkan waktu saya ke Lombok kemarin kan itu masih suasana Idul Adha, tapi mereka sudah pada bekerja," terangnya.

Di sisi lain, Kementerian PU mencatat tidak ada proyek Sekolah Rakyat yang belum berjalan. Seluruh lokasi telah memasuki tahap konstruksi dengan tingkat progres yang bervariasi.

Beberapa daerah bahkan telah masuk kategori zona hijau karena progres fisiknya telah mencapai sekitar 85 persen. Lokasi tersebut antara lain Sragen, Medan, Semarang, Bengkulu, Makassar, Sinjai, dan Takalar.

"Yang zona hijau malah sudah 80 persen-85 persenan," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah ditutup menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akhir pekan ini, Jumat (5/6/2026). Rupiah tercatat ditutup menguat 0,19% ke level Rp18.012 per dolar AS.

Berdasarkan data RTI Infokom, rupiah hari ini ditutup pada level Rp18.012, menguat 0,19% terhadap dolar AS. Meski menguat, rupiah tercatat telah melemah 8,01% sejak awal tahun terhadap dolar AS.

Sementara itu, mata uang Asia lainnya ditutup bervariasi terhadap dolar AS. Yuan China ditutup menguat 0,06%, dolar Hong Kong menguat 0,01%, dan yen Jepang naik 0,06% terhadap dolar AS.

Lalu won Korea melemah 0,52% terhadap dolar AS, dolar Singapura naik 0,08%, baht Thailand melemah 0,06%, dan dolar Taiwan turun 0,02% terhadap dolar AS sore ini.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menjelaskan sentimen datang dari pemimpin Hizbullah Naim Qassem pada hari Kamis menolak kesepakatan yang dimediasi AS antara Israel dan pemerintah Lebanon untuk menghentikan pertempuran.

Iran telah menjadikan gencatan senjata di Lebanon sebagai syarat untuk setiap kesepakatan perdamaian dengan Washington. Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Kamis bahwa ia percaya kemajuan sedang dicapai antara Israel dan Lebanon dan bahwa Lebanon pantas mendapatkan perdamaian.

Sementara itu, Laporan ketenagakerjaan AS akan menjadi sorotan utama hari ini. Data Nonfarm Payrolls (NFP) diperkirakan akan menunjukkan peningkatan 85.000 pekerjaan pada bulan Mei, sementara Tingkat Pengangguran diproyeksikan tetap stabil di 4,3% selama periode yang sama.

Tanda-tanda pelemahan yang mengejutkan di pasar tenaga kerja AS dapat melemahkan dolar AS dan mendukung harga komoditas yang didenominasi dalam US Dollar seperti emas.

Dari dalam negeri, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 menjadi 4,7% pada 2026, turun dari 4,8% dalam laporan sebelumnya. OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi baru kembali menguat ke level 5% pada 2027 setelah tekanan eksternal mulai mereda.

OECD menilai kenaikan biaya energi dan ketidakpastian global akan membebani konsumsi rumah tangga serta investasi, seiring pelemahan pasar tenaga kerja domestik. Meski melambat, ekonomi Indonesia dinilai masih lebih resilien dibandingkan banyak negara berkembang lain karena ketergantungan yang lebih rendah terhadap impor energi dari kawasan tersebut.

Adapun untuk perdagangan pekan depan, Ibrahim memperkirakan rupiah akan bergerak pada rentang Rp17.950-Rp18.250 untuk sepekan ke depan.

PASAR keuangan Indonesia terguncang setelah rupiah menembus level psikologis baru Rp 18.027 hingga Rp 18.049 per dolar AS pada perdagangan awal 4 Juni 2026.

Angka ini adalah alarm keras terkait ketidakseimbangan struktural sekaligus titik nadir historis baru sejak krisis moneter hampir tiga dekade silam.

Di tingkat perbankan komersial, kurs jual bahkan melompat ke kisaran Rp 18.050 hingga Rp 18.055 per dolar AS, sebuah cerminan kepanikan riil yang menjalar ke tingkat mikro.

Kejatuhan ini merupakan puncak gunung es dari tekanan eksternal dan kerentanan domestik yang menumpuk selama 18 bulan terakhir, sejak rupiah melewati batas Rp 16.000 pada akhir Desember 2024, disusul kejatuhan ke level Rp 17.000 pada Maret 2026 akibat guncangan geopolitik global di Timur Tengah.

Aksi lepas aset rupiah oleh investor asing dipicu eskalasi ketegangan Timur Tengah yang mendorong harga minyak mentah dunia nyaris mendekati 150 dolar AS per barel, memicu kecemasan inflasi global.

Arus modal keluar dari pasar ekuitas domestik mengalir deras, mencapai ratusan juta dolar AS dalam waktu singkat karena investor mencari aset aman (safe haven).

Tekanan diperparah oleh siklus musiman repatriasi dividen korporasi multinasional serta pembayaran utang luar negeri swasta yang jatuh tempo pada kuartal kedua.

Pasokan valas dari sektor riil pun kian mengering seiring menyusutnya surplus neraca perdagangan Indonesia yang tersisa hanya 89,1 juta dolar AS pada April 2026 akibat lonjakan biaya impor energi.

Otoritas fiskal dan moneter secara konsisten menegaskan bahwa fundamental ekonomi nasional masih sangat kokoh.

Justifikasi pemerintah bersandar pada pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 yang tumbuh impresif 5,61 persen, defisit anggaran disiplin di level 2,48 persen PDB, serta rasio utang luar negeri swasta yang terjaga di kisaran 29,5 persen PDB.

Namun, terdapat jurang pemisah yang lebar antara angka makro di atas kertas dengan realitas mikro-struktural di lapangan.

Investor tidak lagi terpaku pada pertumbuhan PDB yang ditopang konsumsi rumah tangga, tapi menyoroti struktur pasar domestik yang tidak efisien, terkonsentrasi pada praktik oligopoli dan monopoli, serta ketergantungan kronis industri nasional pada pasokan luar negeri.

Ketidakpercayaan pasar diperparah oleh koordinasi kebijakan domestik yang dinilai kontraproduktif bagi likuiditas sektor riil.

Untuk membendung kejatuhan rupiah, Bank Indonesia mengerek suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 5,25 persen pada Mei 2026 dan secara agresif menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Dengan nilai outstanding SRBI yang melonjak drastis melewati angka Rp 915 triiun dan menawarkan imbal hasil bebas risiko di atas 7 persen, instrumen ini memang berhasil menarik modal asing guna memoles cadangan devisa.

Namun, agresivitas moneter ini melahirkan dampak sampingan berupa fenomena penyerobotan dana (crowding out) yang sangat merusak likuiditas perbankan nasional.

Deindustrialisasi Dini

Perbankan domestik kini lebih memilih memarkir likuiditasnya pada instrumen SRBI dan Surat Berharga Negara (SBN) daripada menyalurkannya dalam bentuk kredit ke sektor industri.

Dana pihak ketiga di perbankan pun ikut tersedot karena masyarakat memindahkan simpanannya ke surat utang pemerintah yang menawarkan imbal hasil jauh lebih tinggi dibanding bunga deposito biasa.

Akibatnya, likuiditas rupiah di pasar domestik mengetat dengan cepat.

Bagi sektor manufaktur, kebijakan moneter ini menciptakan pukulan ganda, yakni kenaikan biaya bunga pinjaman dan kelangkaan akses kredit baru untuk modal kerja akibat tersedotnya likuiditas ke instrumen bebas risiko milik negara.

Di sisi lain, kebijakan fiskal menghadapi tantangan berat akibat peluncuran program sosial berskala besar, termasuk program Makan Bergizi Gratis yang menyedot anggaran hingga Rp 71 triliun dan diproyeksikan akan membengkak hingga Rp 171 triliun ke depan.

Kebutuhan belanja negara yang masif ini bertepatan dengan jatuh temponya utang pemerintah yang mencapai Rp800 triliun pada periode 2025/2026.

Guna menutup defisit dan melakukan pembiayaan kembali, pemerintah terpaksa menerbitkan SBN secara agresif.

Agresivitas fiskal ini semakin mempersempit ruang likuiditas di pasar keuangan dan mempertahankan imbal hasil SBN tenor 10 tahun di level tinggi, yang secara langsung menaikkan biaya pinjaman bagi korporasi swasta nasional.

Kombinasi pengetatan moneter dan ekspansi fiskal yang tidak sinkron ini menempatkan sektor manufaktur dalam posisi sangat terjepit.

Padahal, industri pengolahan adalah tulang punggung utama perekonomian nasional yang menyumbang 19,07 persen terhadap PDB pada triwulan I-2026 dan menyerap sebagian besar tenaga kerja formal bersama sektor pertanian dan perdagangan.

Tren penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB dari semula sekitar 30 persen pada era pra-krisis 1997-1998 menjadi di bawah 20 persen saat ini adalah bukti kuat “deindustrialisasi dini” (premature deindustrialisation) yang mengancam masa depan ekonomi nasional.

Sektor ini seolah dibiarkan bertarung sendiri menghadapi badai nilai tukar tanpa dukungan likuiditas yang memadai.

Kerentanan struktural terbesar dari industri manufaktur nasional terletak pada ketergantungan tinggi terhadap komponen impor dan pembiayaan luar negeri dalam denominasi dolar AS.

Data dunia usaha menunjukkan bahwa sekitar 70 persen bahan baku manufaktur nasional masih harus diimpor karena belum tersedianya industri hulu domestik yang memadai.

Dalam struktur biaya produksi, biaya pengadaan bahan baku ini memberikan andil sangat dominan, mencapai rata-rata 55 persen dari total pengeluaran produksi.

Ketika rupiah terperosok hingga Rp 18.000 per dolar AS, transmisi kenaikan biaya input terjadi secara instan melalui saluran kurs.

Kerusakan Struktur Biaya

Sektor-sektor dengan ketergantungan impor tinggi, seperti industri petrokimia, plastik, farmasi, makanan dan minuman, serta tekstil, menderita kenaikan biaya produksi seketika yang merusak perencanaan arus kas perusahaan.

Kenaikan harga nafta impor, misalnya, langsung mendongkrak harga resin plastik domestik hingga puluhan persen, yang dampaknya merembet ke industri kemasan.

Data Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur S&P Global yang mencatatkan kenaikan ke level 50,0 pada Mei 2026 sejatinya merupakan ilusi stabilitas semu.

Kenaikan indeks ini bukan didorong pemulihan permintaan riil yang kuat, tapi oleh kepanikan produsen yang melakukan penumpukan stok (stockpiling) bahan baku impor demi mengamankan keberlanjutan produksi jangka pendek.

Tekanan biaya ini diperparah oleh beban utang luar negeri swasta yang mayoritas berdenominasi dolar AS.

Meskipun data Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri swasta sedikit melandai ke level 191,4 miliar dolar AS pada triwulan I-2026, nilai kewajiban tersebut dalam rupiah membengkak fantastis akibat depresiasi kurs.

Bagi perusahaan manufaktur yang tidak melakukan lindung nilai (hedging) secara memadai, pembengkakan cicilan pokok dan bunga utang valas ini merusak kesehatan neraca keuangan (balance sheet channel), meningkatkan profil risiko kredit, serta menaikkan potensi gagal bayar atas instrumen utang komersial maupun sukuk yang diterbitkan industri.

Di tengah badai biaya produksi ini, ruang bagi pelaku industri untuk melakukan transfer biaya (cost-pass-through) kepada konsumen sangat terbatas.

Daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah yang menjadi motor konsumsi rumah tangga, sedang tertekan akibat inflasi harga pangan dan kenaikan biaya energi impor.

Apabila produsen membebankan kenaikan biaya input kepada konsumen melalui kenaikan harga jual, volume penjualan domestik diproyeksikan akan merosot tajam.

Pilihan pahit pun harus diambil, yakni menyerap sebagian besar kenaikan biaya tersebut dan merelakan margin keuntungan menyusut hingga ke level yang tidak lagi logis secara bisnis.

Untuk bertahan hidup di tengah himpitan margin dan kelangkaan likuiditas, pelaku sektor manufaktur diproyeksikan akan mengambil keputusan strategis yang sangat defensif.

Langkah penyelamatan pertama yang paling cepat diimplementasikan adalah pembekuan rencana ekspansi bisnis dan penundaan belanja modal (capital expenditure freeze).

Semua investasi jangka menengah-panjang yang memiliki tingkat pengembalian tidak pasti atau yang sangat bergantung pada pengadaan barang modal impor akan langsung ditangguhkan.

Penundaan ekspansi pabrik baru ini berdampak langsung pada hilangnya potensi penciptaan lapangan kerja formal berskala besar secara nasional.

Risiko Sistemik Makroekonomi

Langkah penyelamatan berikutnya yang jauh lebih menyakitkan adalah efisiensi tenaga kerja berupa pemangkasan karyawan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Gelombang PHK di sektor padat karya, khususnya industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri plastik, diproyeksikan meluas secara masif dalam beberapa bulan ke depan.

Sejak awal 2024 hingga pertengahan 2026, tercatat lebih dari 13.800 pekerja di industri TPT telah menjadi korban PHK.

Tren ini diperkirakan akan melaju cepat seiring adanya laporan serikat pekerja mengenai rencana pengurangan karyawan darurat di sepuluh perusahaan manufaktur besar di wilayah Jawa Barat dan Banten yang mengancam ribuan buruh pabrik.

Bila tekanan biaya operasional terus berlanjut tanpa mitigasi yang memadai, opsi relokasi basis produksi ke luar negeri akan menjadi pertimbangan baru bagi korporasi multinasional.

Indonesia berisiko kehilangan daya saingnya di tingkat regional karena biaya produksi rill yang terlalu mahal akibat kombinasi depresiasi rupiah, bunga pinjaman yang tinggi, dan biaya energi impor.

Jika keputusan defensif ini diambil secara masal oleh pelaku industri, perekonomian nasional akan menghadapi dampak limpahan (spillover effects) yang merusak.

Kehilangan pekerjaan formal akan mempercepat pergeseran struktur ketenagakerjaan ke arah sektor informal yang berproduktivitas rendah, menggerus penerimaan pajak, serta memicu penurunan daya saing nasional.

Kemerosotan pendapatan pekerja formal ini secara otomatis akan memukul balik sektor konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 54 persen terhadap PDB nasional.

Penurunan tingkat konsumsi ini menciptakan lingkaran setan pelemahan ekonomi yang dapat menekan pertumbuhan ekonomi nasional di bawah target APBN.

Lebih jauh lagi, kemerosotan kinerja keuangan korporasi manufaktur akan meningkatkan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loans (NPL) di sektor perbankan.

Bank-bank domestik yang kapasitas penyaluran kreditnya telah tertekan oleh efek crowding out SRBI harus mengalokasikan biaya pencadangan kerugian yang lebih besar, memicu pengetatan kredit sistemik (credit crunch) yang melumpuhkan seluruh lini usaha.

Guna menghindari deindustrialisasi total dan krisis finansial yang lebih luas, diperlukan koordinasi kebijakan yang luar biasa (extraordinary policy coordination) antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Perindustrian.

Langkah penyelamatan harus difokuskan pada pemberian stimulus fiskal berupa pembebasan pajak penghasilan pekerja industri padat karya, percepatan restitusi pajak ekspor yang tertahan untuk membantu arus kas produsen, serta kelonggaran regulasi kuota impor bahan baku hulu.

Di sisi moneter, Bank Indonesia harus memperluas dan mengintensifkan implementasi skema transaksi mata uang lokal (Local Currency Transaction) yang telah mencapai US$22,7 miliar pada April 2026 guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Hanya dengan intervensi kebijakan yang sinkron dan berani, sektor manufaktur nasional dapat diselamatkan dari ancaman kehancuran struktural.

Nilai tukar rupiah menguat tipis di level Rp18.017 per dolar AS pada perdagangan Jumat (5/6) pagi. Mata uang Garuda melemah 32 poin atau 0,18 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Pergerakan rupiah sejalan dengan mayoritas mata uang di kawasan Asia yang berada di zona merah terhadap dolar AS. Yuan China turun 0,03 persen, dolar Singapura melemah 0,08 persen, won Korea Selatan terdepresiasi 1,01 persen, serta ringgit Malaysia terdepresiasi 0,47 persen.

Namun, sebagian mata uang Asia lainnya bergerak sebaliknya. Peso Filipina menguat 0,11 persen, yen Jepang naik 0,04 persen,dan dolar Hong Kong menguat 0,02 persen.

Sementara itu, mata uang utama negara maju cenderung bervariasi terhadap dolar AS. Euro Eropa naik 0,03 persen, poundsterling Inggris stagnan, dan dolar Australia terkoreksi 0,22 persen. Di sisi lain, dolar Kanada menguat 0,03 persen, sedangkan franc Swiss menguat 0,03 persen.

Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah diperkirakan masih berpotensi melemah, tetapi terbatas terhadap dolar AS.

"Indeks dolar AS sendiri terpantau datar oleh sinyal beragam seputar harapan damai di Timteng. Investor juga cenderung wait and see menantikan data pekerjaan AS NFP (Non-Farm Payrolls) malam ini," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (5/6).

Ia memperkirakan pergerakan rupiah hari ini berada dalam rentang Rp18.000 hingga Rp18.100 per dolar AS.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akhir pekan ini, Jumat (5/6/2026). Rupiah tercatat dibuka turun 0,02% ke level Rp18.051 per dolar AS.

Berdasarkan data RTI Infokom, rupiah hari ini dibuka pada level Rp18.051, melemah 0,02%. Dengan pelemahan ini, maka rupiah tercatat telah melemah 3,68% selama satu bulan terakhir, dan telah turun 8,24% sejak awal tahun terhadap dolar AS.

Sementara itu, mata uang Asia lainnya dibuka bervariasi terhadap dolar AS. Yuan China dibuka melemah 0,02%, dolar Hong Kong menguat 0,02%, dan yen Jepang naik 0,04% terhadap dolar AS.

Lalu won Korea melemah 1,16% terhadap dolar AS, dolar Singapura melemah 0,08%, baht Thailand melemah 0,25%, dan dolar Taiwan turun 0,14% terhadap dolar AS pagi ini.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memperkirakan depresiasi nilai tukar berlanjut pada perdagangan hari ini.

“Mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp18.050 sampai Rp18.120 per dolar AS," kata Ibrahim, Kamis (4/6/2026).

Saat ini, sentimen yang menyertai rupiah di pasar keuangan datang dari perkembangan konflik geopolitik global. Ibrahim menuturkan, investor tetap berhati-hati di tengah meningkatnya ketegangan militer di Timur Tengah.

Terbaru, Washington mengumumkan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon pada Rabu malam, meskipun kesepakatan tersebut bergantung pada penghentian permusuhan oleh Hizbullah.

"Pasukan Israel memperluas operasi militer di Lebanon selatan, menargetkan daerah yang dikuasai Hizbullah dalam beberapa hari terakhir," ujarnya.

Selain konflik, perhatian pasar kini juga beralih ke data ekonomi AS, khususnya laporan penggajian non-pertanian yang dipantau ketat pada hari Jumat.

Pada hari Rabu, data dari perusahaan pemroses penggajian ADP menunjukkan bahwa perusahaan swasta AS menambah 122.000 pekerjaan pada bulan Mei, melebihi ekspektasi ekonom dan meningkat dari kenaikan bulan sebelumnya.

Untuk sentimen domestik, Ibrahim melihat adanya kekhawatiran yang meningkat setelah lonjakan harga minyak mentah semakin memicu risiko defisit fiskal mendekati 3%.

Hal ini juga berimbas pada kekhawatiran akan adanya intervensi negara yang lebih besar dalam komoditas, serta kegelisahan atas kemungkinan reklasifikasi MSCI terhadap pasar modal yang sampai saat ini masih belum ada keputusan pasti.

Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merespons anggapan bahwa pelaku usaha di bidang furnitur ataupun mebel yang diuntungkan imbas dari menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) yang masuk level Rp18.000.

Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0 Kemenperin Andi Rizaldi memaparkan bahwa utilisasi industri furnitur nasional saat ini telah mencapai 60%, dengan nilai ekspor furnitur pada 2024 mencapai sekitar US$1,92 miliar dan pada 2025 sebesar US$1,84 miliar.

Untuk sektor manufaktur, Andi menjelaskan secara keseluruhan industri mebel masih menjadi kontributor utama ekspor nasional dengan porsi hampir 80% terhadap total ekspor Indonesia

"Pada 2024 tercatat sebesar US$1,92 miliar, dan 2025 US$1,84 miliar. Kalau secara industri keseluruhan kita kontribusi manufaktur itu hampir 80%. Jadi dari total kegiatan ekonomi yang bisa diekspor manufaktur ya, Alhamdulillah menempati angka yang dominan, 80% kontribusi manufaktur itu adalah kontribusi ekspor nasional," beber Andi pada sela-sela Indonesia Forestry and Woodworking Machinery (Indowood) Expo di Grand City, Surabaya, Kamis (4/6/2026).

Terkait penguatan mata uang asing, terkhusus dolar AS terhadap rupiah, Andi mengakui bahwa hal tersebut mendatangkan "angin segar" bagi para pelaku usaha di bidang pengolahan kayu tersebut. Apalagi, sebut dia, aktivitas ekspor dapat lebih digenjot oleh para pengusaha mengingat bahan baku yang digunakan mayoritas berasal dari domestik dan sebagian hasil produksi diperdagangkan ke luar negeri.

"Kalau kita lihat sektor furnitur karena 60% bahan baku lokal, sedangkan penjualannya 80% ekspor berarti kenaikan nilai tukar dolar itu sebetulnya menguntungkan karena dia sampai 80% ekspor dan bahan baku lokalnya sebagian besar berasal dari lokal," ucapnya.

Meski industri furnitur ketiban "durian runtuh" atas keadaan moneter dewasa ini, Andi menyebut bahwa sektor industri lain mengalami pukulan akibat terdepresiasinya nilai tukar rupiah tersebut. Menurutnya, peristiwa menguatnya dolar AS terhadap rupiah tersebut ibarat seperti dua sisi mata pisau, yang bisa mendatangkan manfaat, tetapi sekaligus berpotensi menimbulkan kerugian.

"Ibaratnya, namanya dua mata pisau hari ini mungkin nilai tukar kita sudah tembus angka Rp18.000. Saya enggak tahu, HIMKI senang atau sedih dengan angka Rp18.000 ini. Di satu sisi ada yang senang, ada yang sedih gitu ya. Mudah-mudahan kondisi ini mungkin bisa kita ambil hikmahnya. Kita ambil sisi baiknya, dari sisi ekspor mungkin nilai tukarnya dia lebih bagus, nilainya juga jadi lebih besar," ungkapnya.

Lebih lanjut, mantan Atase Perindustrian di KBRI Tokyo itu menyatakan bahwa pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan hilirisasi lewat larangan ekspor kayu bulat atau log guna meningkatkan nilai tambah terhadap roda perekonomian domestik.

Ia mengeklaim bahwa penerapan kebijakan tersebut malahan mendorong banyak pemodal asing untuk membangun fasilitas produksi di tanah air guna memperoleh akses terhadap bahan baku serta memperkuat rantai pasok industri nasional.

Selain itu, Andi juga mengapresiasi peran besar Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) yang dapat mendorong investor asing untuk melakukan produksi pengolahan kayu di Indonesia.

"Industri Cina itu mungkin juga sedang mencari sumber bahan baku, tapi kan kita sudah dilarang untuk menjual kayu log, Jadi, tanda kutip dengan kata lain sebetulnya, HIMKI ini juga berusaha menggiring partnernya itu untuk berinvestasi di Indonesia karena kita enggak bisa jual kayu log lagi, bahan baku mentah lagi ke negara lain. Nah, kalau mereka bangun industrinya ya kan berarti penjualannya domestik bukan ekspor, bisa kita lakukan. Itu indikasi yang bagus," pungkasnya.

ANGKA Rp 18.000 per dolar AS bukan sekadar statistik yang muncul di layar perdagangan valuta asing.

Bagi sebagian besar masyarakat, nilai tukar mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari.

Banyak orang tidak membeli dolar AS, tidak bertransaksi di pasar keuangan, dan tidak mengikuti pergerakan kurs setiap hari.

Namun, ketika rupiah melemah hingga menembus level psikologis Rp 18.000 per dolar AS, dampaknya perlahan menjalar ke berbagai sendi kehidupan ekonomi.

Efeknya mungkin tidak langsung terasa dalam hitungan hari, tetapi secara bertahap dapat memengaruhi harga barang, biaya transportasi, tagihan listrik, cicilan, hingga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam ekonomi yang semakin terhubung dengan pasar global, pelemahan rupiah bukan hanya persoalan investor atau bank sentral.

Pada akhirnya, rumah tangga menjadi pihak yang ikut merasakan konsekuensinya.

Rupiah dan Kehidupan Sehari-hari

Sering kali muncul pertanyaan sederhana: mengapa masyarakat harus peduli ketika rupiah melemah?

Jawabannya terletak pada struktur perekonomian Indonesia yang masih memiliki ketergantungan cukup besar terhadap barang impor maupun bahan baku dari luar negeri.

Banyak produk yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari sebenarnya mengandung komponen impor, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ponsel, laptop, obat-obatan, kendaraan, alat elektronik rumah tangga, hingga bahan baku industri makanan dan minuman sebagian masih berasal dari luar negeri.

Ketika nilai tukar rupiah melemah, biaya impor menjadi lebih mahal.

Misalnya, sebuah perusahaan harus membeli bahan baku senilai 1 juta dollar AS.

Ketika kurs berada di level Rp 16.000 per dollar AS, biaya yang harus dibayar mencapai Rp 16 miliar.

Namun ketika kurs rupiah melemah menjadi Rp 18.000 per dollar AS, biaya yang sama berubah menjadi Rp 18 miliar.

Ada tambahan biaya Rp 2 miliar tanpa perubahan volume pembelian.

Kenaikan biaya tersebut pada akhirnya dapat diteruskan ke harga jual produk.

Inilah yang dikenal sebagai imported inflation atau inflasi yang berasal dari kenaikan harga barang impor akibat pelemahan mata uang domestik.

Masyarakat mungkin tidak langsung melihat hubungan antara kurs dolar dan harga barang di minimarket. Namun, hubungan tersebut sebenarnya ada dan bekerja secara perlahan.

Salah satu sektor yang paling sensitif terhadap pelemahan rupiah adalah energi.

Meski Indonesia memiliki sumber daya energi sendiri, kebutuhan terhadap minyak mentah dan berbagai produk energi impor masih cukup besar.

Transaksi energi dunia juga menggunakan dolar AS sebagai mata uang utama.

Ketika rupiah melemah, biaya impor minyak dan bahan bakar meningkat.

Jika pemerintah mempertahankan harga energi melalui subsidi, maka beban anggaran negara akan bertambah.

Sebaliknya, jika harga disesuaikan mengikuti biaya yang meningkat, masyarakat berpotensi menghadapi kenaikan harga bahan bakar maupun tarif yang terkait dengan energi.

Dampak lanjutan dari kenaikan biaya energi dapat menjalar ke hampir seluruh sektor ekonomi.

Biaya transportasi meningkat. Distribusi barang menjadi lebih mahal. Ongkos logistik naik.

Pada akhirnya, harga kebutuhan pokok ikut terdorong naik.

Karena itu, pelemahan rupiah sering kali tidak hanya menjadi isu nilai tukar, tetapi juga berkaitan erat dengan daya beli masyarakat.

Kelompok masyarakat kelas menengah menjadi rentan

Dalam beberapa tahun terakhir, isu melemahnya daya beli kelas menengah menjadi perhatian berbagai kalangan.

Ketika rupiah melemah tajam, kelompok masyarakat kelas menengah berpotensi menjadi salah satu pihak yang paling terdampak.

Kelompok ini umumnya memiliki pola konsumsi yang lebih beragam dibanding kelompok berpendapatan rendah.

Mereka membeli kendaraan, perangkat elektronik, membayar pendidikan, berlibur, hingga menggunakan berbagai layanan digital yang memiliki komponen biaya dalam mata uang asing.

Saat harga-harga meningkat akibat tekanan nilai tukar, pengeluaran rumah tangga ikut membengkak.

Masalahnya, kenaikan pengeluaran tidak selalu diikuti peningkatan pendapatan.

Akibatnya, ruang keuangan rumah tangga menjadi semakin sempit. Sebagian masyarakat harus mengurangi konsumsi, menunda pembelian barang tahan lama, atau mengalihkan anggaran dari kebutuhan sekunder ke kebutuhan pokok.

Fenomena ini dapat menjelaskan mengapa pelemahan rupiah sering kali berdampak lebih luas dibanding sekadar naik turunnya kurs di pasar keuangan.

Cicilan dan utang bisa menjadi beban tambahan. Pelemahan rupiah juga dapat memberikan tekanan melalui jalur suku bunga.

Ketika nilai tukar mengalami tekanan berat, bank sentral sering menghadapi dilema.

Di satu sisi, stabilitas nilai tukar perlu dijaga. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga perlu dipertahankan.

Dalam kondisi tertentu, kebijakan suku bunga yang lebih tinggi dapat digunakan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan menarik aliran modal.

Namun, suku bunga yang lebih tinggi memiliki konsekuensi bagi masyarakat.

Biaya pinjaman menjadi lebih mahal. Cicilan kredit dapat meningkat, terutama untuk pinjaman dengan bunga mengambang alias floating.

Dunia usaha juga menghadapi biaya pendanaan yang lebih tinggi sehingga ekspansi bisnis menjadi lebih hati-hati.

Ketika investasi dan konsumsi melambat secara bersamaan, pertumbuhan ekonomi berpotensi ikut terpengaruh.

Bagi keluarga yang sedang merencanakan pembelian rumah, kendaraan, atau modal usaha, situasi tersebut dapat membuat keputusan keuangan menjadi lebih sulit.

Pendidikan dan Kesehatan Terdampak

Dampak pelemahan rupiah juga dapat terlihat pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Banyak institusi pendidikan menggunakan perangkat teknologi, perangkat laboratorium, atau lisensi perangkat lunak yang dibeli dari luar negeri. Biaya operasional dapat meningkat ketika kurs melemah.

Demikian pula sektor kesehatan. Indonesia masih mengimpor berbagai bahan baku obat, alat kesehatan, dan teknologi medis.

Pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan biaya pengadaan berbagai kebutuhan tersebut.

Meski kenaikan biaya tidak selalu langsung diteruskan kepada masyarakat, tekanan terhadap biaya operasional tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku sektor pendidikan maupun kesehatan.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi biaya layanan yang diterima masyarakat.

Siapa yang justru diuntungkan?

Di tengah berbagai dampak negatif, pelemahan rupiah tidak selalu berarti kabar buruk bagi semua pihak.

Beberapa sektor justru berpotensi memperoleh manfaat. Pelaku ekspor misalnya.

Perusahaan yang memperoleh pendapatan dalam dolar AS tetapi mengeluarkan sebagian besar biaya dalam rupiah dapat menikmati keuntungan yang lebih besar ketika nilai tukar melemah.

Produk ekspor Indonesia juga menjadi relatif lebih murah di pasar internasional sehingga daya saing dapat meningkat.

Pekerja Indonesia yang menerima penghasilan dalam mata uang asing juga memperoleh keuntungan serupa.

Pendapatan mereka dalam dolar AS atau dolar Singapura, yang juga perkasa terhadap rupiah, akan bernilai lebih besar ketika dikonversi ke rupiah.

Namun, manfaat tersebut umumnya terkonsentrasi pada kelompok atau sektor tertentu.

Sementara itu, dampak kenaikan harga barang dan jasa dirasakan oleh lapisan masyarakat yang jauh lebih luas.

Karena itu, dalam konteks kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, pelemahan rupiah yang terlalu tajam tetap menjadi tantangan ekonomi yang serius.

Selain dampak ekonomi yang nyata, pelemahan rupiah juga memiliki dimensi psikologis.

Nilai tukar sering kali menjadi simbol kekuatan ekonomi suatu negara di mata masyarakat.

Ketika kurs menembus level yang dianggap ekstrem, muncul kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi, harga-harga pada masa depan, hingga keamanan pekerjaan dan pendapatan.

Pelaku usaha dapat menunda investasi karena ketidakpastian meningkat.

Konsumen menjadi lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Investor juga cenderung mengambil sikap menunggu.

Jika kondisi tersebut berlangsung lama, aktivitas ekonomi dapat melambat meski belum terjadi perubahan besar pada indikator fundamental lainnya.

Dengan kata lain, ekspektasi dan persepsi masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan dampak akhir dari pelemahan nilai tukar.

Bagi masyarakat, pelemahan rupiah hingga Rp 18.000 per dolar AS menjadi pengingat bahwa kondisi ekonomi global dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari dengan cara yang tidak selalu terlihat.

Konflik geopolitik, perubahan kebijakan suku bunga global, perlambatan ekonomi dunia, hingga pergerakan arus modal internasional pada akhirnya dapat berujung pada perubahan harga barang yang dibeli masyarakat di pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan.

Karena itu, ketahanan keuangan rumah tangga menjadi semakin penting.

Rumah tangga yang memiliki dana darurat, tingkat utang yang terkendali, serta kemampuan mengelola pengeluaran umumnya lebih siap menghadapi tekanan ekonomi dibanding mereka yang memiliki ruang keuangan terbatas.

Di sisi lain, pelemahan rupiah juga mengingatkan pentingnya memperkuat fondasi ekonomi nasional, mulai dari peningkatan ekspor bernilai tambah, pengurangan ketergantungan impor strategis, hingga penguatan industri domestik.

Sebab pada akhirnya, nilai tukar bukan hanya cerminan kondisi pasar keuangan. Ia juga mencerminkan seberapa kuat perekonomian mampu bertahan menghadapi gejolak global.

Ketika rupiah menembus Rp 18.000 per dollar AS, yang dipertaruhkan bukan sekadar angka di layar perdagangan.

Yang ikut terpengaruh adalah harga kebutuhan sehari-hari, kemampuan masyarakat menjaga daya beli, serta keyakinan bahwa ekonomi tetap mampu memberikan ruang bagi kesejahteraan yang lebih baik.

Dalam konteks itulah, pelemahan rupiah menjadi isu yang relevan bagi seluruh lapisan masyarakat, bahkan bagi mereka yang tidak pernah sekalipun membeli apalagi memegang dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah diperkirakan masih akan melemah pada perdagangan hari ini, Jumat (5/6/2026).

Pada perdagangan Kamis (4/6/2026), rupiah ditutup melemah 0,46% atau 82 poin ke Rp18.049 per dolar AS, level terendah sepanjang masa. Sementara itu, indeks dolar AS melemah 0,10% ke 99,42.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memperkirakan depresiasi nilai tukar akan berlanjut hingga perdagangan hari ini.

"Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp18.050 sampai Rp18.120 per dolar AS," kata Ibrahim, Kamis (4/6/2026).

Saat ini, sentimen yang menyertai rupiah di pasar keuangan datang dari perkembangan konflik geopolitik global. Ibrahim bilang, investor tetap berhati-hati di tengah meningkatnya ketegangan militer di Timur Tengah. Terbaru, Washington mengumumkan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon pada Rabu malam, meskipun kesepakatan tersebut bergantung pada penghentian permusuhan oleh Hizbullah.

"Pasukan Israel memperluas operasi militer di Lebanon selatan, menargetkan daerah yang dikuasai Hizbullah dalam beberapa hari terakhir," ujarnya.

Selain konflik, perhatian pasar kini juga beralih ke data ekonomi AS, khususnya laporan penggajian non-pertanian yang dipantau ketat pada hari Jumat. Pada hari Rabu, data dari perusahaan pemroses penggajian ADP menunjukkan bahwa perusahaan swasta AS menambah 122.000 pekerjaan pada bulan Mei, melebihi ekspektasi ekonom dan meningkat dari kenaikan bulan sebelumnya.

Untuk sentimen domestik, Ibrahim melihat adanya kekhawatiran yang meningkat setelah lonjakan harga minyak mentah semakin memicu risiko defisit fiskal mendekati 3%. Hal ini juga berimbas pada kekhawatiran akan adanya intervensi negara yang lebih besar dalam komoditas, serta kegelisahan atas kemungkinan reklasifikasi MSCI terhadap pasar modal yang sampai saat ini masih belum ada keputusan pasti.

Sebelumnya, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta dalam proyeksinya menjelaskan dalam skenario positif rupiah tahun ini akan berada di level Rp17.089 per dolar AS. Sedangkan, untuk skenario negatif rupiah akan melemah di level Rp17.834 per dolar AS.

Skenario positif rupiah tersebut didasari oleh sejumlah indikator, yakni adanya intervensi agresif Bank Indonesia (BI), kebijakan pengetatan moneter, kepastian independensi BI dari pemerintah, peran pemerintah menjaga postur APBN secara disiplin, hingga adanya capital inflow asing ke pasar SBN atau saham.

"Skenario negatif untuk rupiah adalah adanya intervensi politik ke Bank Indonesia, melebarnya defisit transaksi berjalan, hawkish The Fed, konflik geopolitik, dan adanya capital outflow dari SBN atau pasar saham," kata Nafan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Di tengah tekanan global yang masih membayangi perekonomian dunia, anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, mengingatkan bahwa ukuran utama ketahanan ekonomi Indonesia tidak semata-mata ditentukan oleh pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, melainkan oleh kemampuan negara menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Azis, terlalu banyak perdebatan publik yang terfokus pada fluktuasi kurs rupiah, sementara persoalan yang paling dirasakan rakyat justru berada pada harga kebutuhan pokok sehari-hari.

"Sebagian besar rakyat Indonesia tidak memantau pergerakan kurs setiap hari. Mereka melihat harga cabai, harga beras, ongkos transportasi, harga minyak goreng, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Di situlah sesungguhnya kekuatan ekonomi sebuah negara diuji," kata Azis Subekti, Kamis (4/6/2026).

Dia menegaskan bahwa pelemahan rupiah memang perlu diwaspadai, namun akan menjadi persoalan serius ketika dampaknya merembet ke dapur masyarakat melalui kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Pelemahan rupiah baru menjadi ancaman besar ketika berhasil masuk ke meja makan rakyat. Karena itu fokus utama kita bukan hanya menjaga stabilitas kurs, melainkan memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terjangkau," ujarnya.

Azis menjelaskan bahwa sejarah ekonomi dunia menunjukkan banyak negara mampu tetap tumbuh meski menghadapi tekanan mata uang.

Jepang, Korea Selatan, maupun Tiongkok, kata dia, membuktikan bahwa kekuatan ekonomi nasional pada akhirnya ditentukan oleh kapasitas produksi, penguasaan teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan kemampuan menjaga inflasi.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Mei 2026, inflasi tahunan Indonesia tercatat sebesar 3,08 persen atau masih berada dalam rentang yang relatif terkendali.

Namun, Azis menyoroti fakta bahwa penyumbang terbesar inflasi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mencatat inflasi 4,94 persen dengan andil 1,43 persen terhadap inflasi nasional.

"Kita melihat hampir separuh tekanan inflasi berasal dari kebutuhan dasar masyarakat. Ini memberikan pesan yang sangat jelas bahwa medan utama perjuangan ekonomi kita saat ini ada pada stabilitas pangan," jelasnya.

Dia mencatat sejumlah komoditas mengalami kenaikan cukup signifikan pada Mei 2026, di antaranya cabai merah yang naik 25,64 persen, tomat 9,82 persen, bawang merah 6,65 persen, serta minyak goreng 2,87 persen.

Menurut Azis, lonjakan harga komoditas tersebut tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan nilai tukar rupiah. Banyak faktor lain yang justru lebih dominan, mulai dari persoalan distribusi, cuaca, rantai pasok yang panjang, tingginya biaya logistik, hingga ketidakseimbangan produksi antarwilayah.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Distribusi bahan bakar minyak bersubsidi di Kalimantan Selatan memasuki babak baru.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan baru-baru ini menggelar sosialisasi sekaligus monitoring dan evaluasi Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025 tentang penerbitan surat rekomendasi pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.

Regulasi yang disosialisasikan merupakan revisi atas Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023, dengan perubahan substantif pada mekanisme penerbitan surat rekomendasi yang kini bertumpu pada Aplikasi XSTAR sebagai tulang punggung sistem digital.

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalsel Eddy Elminsyah Jaya, tidak menampik bahwa pengelolaan distribusi BBM bersubsidi selama ini menghadapi tantangan mendasar, seperti data yang tidak akurat, pengawasan yang tidak terintegrasi, dan akuntabilitas yang sulit diverifikasi.

Kehadiran XSTAR, menurutnya, adalah jawaban atas persoalan yang selama ini menggerogoti efektivitas penyaluran subsidi energi. "Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami berharap seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tata cara penggunaan Aplikasi XSTAR, mekanisme penginputan data, proses verifikasi, serta berbagai ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penerbitan surat rekomendasi pembelian JBT dan JBKP," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (4/6/2026).

Dia menambahkan, pembenahan distribusi BBM bersubsidi hanya akan berhasil jika seluruh lini pemerintahan, dari provinsi hingga kabupaten/kota bergerak dalam irama yang sama. Tanpa itu, regulasi sehebat apa pun akan layu sebelum berkembang di lapangan.

"Kami mengharapkan adanya sinergi dan koordinasi yang semakin baik antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendukung pengelolaan energi yang tepat sasaran dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan," katanya.

Sebagaimana diketahui, sosialisasi diikuti oleh kepala dinas dan perwakilan perangkat daerah kabupaten/kota se-Kalsel, kepala UPTD pelabuhan perikanan atau yang mewakili, pejabat terkait, serta para operator pengelola data Aplikasi XSTAR yang menjadi aktor kunci dalam menentukan apakah pembenahan ini sungguh berjalan atau hanya berhenti di ruang pertemuan virtual.

Eddy juga menyampaikan apresiasi kepada BPH Migas atas dukungan penyelenggaraan sosialisasi ini.

Pemprov Kalsel kini menaruh harapan besar bahwa Solar dan Pertalite bersubsidi benar-benar sampai ke tangan mereka yang berhak.

Bisnis.com, SURABAYA - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menilai penguatan nilai tukar dolar terhadap rupiah bisa menguntungkan pengusaha di Tanah Air.

Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur mengakui bahwa menguatnya mata uang asing, khususnya dolar AS, sesungguhnya mendatangkan keuntungan bagi para pelaku usaha furnitur ataupun mebel yang tersebar di seluruh tanah air. Namun begitu, ia menegaskan bahwa keuntungan tersebut hanya dirasakan sesaat saja. Sebabnya, berbagai komponen pendukung produksi tetap diperoleh dan dibayar menggunakan dolar AS.

“Iya, tapi untungnya sesaat ya karena kita terima dalam bentuk dolar. Kita mengatakan kayak semacam windfall ya, tapi 'kan juga nanti belanja mesin juga pakai dolar. Logistik juga ada dolarnya. Belanja bahan finishing juga ada dolarnya,” ungkap Sobur di sela-sela Indonesia Forestry and Woodworking Machinery (Indowood) Expo di Grand City, Surabaya, Kamis (4/6/2026).

Sobur tidak menampik bahwa para pengusaha di bidang pengolahan industri kayu tersebut memang merasakan “durian runtuh” imbas dari menguatnya dolar AS terhadap rupiah.

Ia memaparkan bahwa bahan dasar produksi atau kayu yang digunakan oleh para anggota HIMKI untuk memproduksi berbagai produk mayoritas didominasi oleh komoditas lokal, di mana banderolnya lebih terjangkau dan mudah untuk diperoleh oleh para perajin.

“Tentu saja karena kandungan lokal ya, seperti ‘kan kayu ya, kemudian rotan ‘kan berasal dari dalam negeri dan proporsi itu lumayan besar di industri gitu ya. Jadi bisa dibilang 70% itu kandungan lokal kita ya. Jadi kalau dolar naik ya banyak uang berarti memang member HIMKI sekarang, tapi itu sementara. Ya, sementara karena yang diperlukan itu kan dolar stabil supaya membuat rencana lama, rencana jangka panjangnya itu bagus,” bebernya.

Dengan kondisi dolar AS yang menguat, Sobur mengatakan 2.500 anggota HIMKI saat ini berapi-api untuk memproduksi banyak produk untuk diperdagangkan ke luar negeri.

Dengan perolehan yang melonjak karena menguatnya mata uang asing itu, ia menyebut sejumlah pelaku usaha bahkan berani untuk berinvestasi dengan mendatangkan mesin-mesin produksi berteknologi mutakhir.

“Iya, sekarang kita bersemangat dengan dolar seperti ini kalau terus 24 jam kerja gitu terus ya. Makanya mesin-mesin kita datangkan semua untuk menopang outcome-nya besar. Kalau tanpa teknologi kan nilainya volume yang keluarnya kecil. Bayangin tuh, dengan teknologi ini kalau kita bisa bikin 10, bisa jadi 20, bisa jadi 30. Berarti apa? Volumenya naik, permintaannya tumbuh, dolar yang masuknya juga gede. Dari target kita US$6 miliar kan berarti dua kali lipat dari sekarang di waktu mungkin 4-5 tahun lah ke depan,” paparnya.

Walau pendapatan dan omzet usaha meningkat, HIMKI menegaskan bahwa mereka juga berharap adanya langkah-langkah nyata dan terukur yang ditempuh oleh pemerintah dalam upaya untuk menstabilkan nilai tukar mata uang Garuda terhadap mata uang asing, terlebih dolar AS.

Menurutnya, faktor-faktor penghambat yang menyebabkan dunia usaha yang digawangi oleh pemodal lokal maupun asing, sudah sepatutnya dapat dibereskan oleh regulator lewat berbagai kebijakan yang akomodatif bagi dunia investasi.

“Kalau buat teman-teman HIMKI mungkin dolar makin tinggi makin untung juga dia kayaknya tuh, tapi kita berharap pemerintah memang bisa menstabilkan ya dengan memastikan regulasi atau hambatan-hambatan di dalam dunia usaha itu menjadi hilang. Supaya ada kepercayaan publik yang kuat, termasuk dunia internasional, melihat Indonesia ini adalah peluang untuk membangun pertumbuhan. Jangan sampai outflow keluar mereka karena ribetnya aturan misalnya, ketidakpercayaan ya pergilah dibawalah duitnya. Akhirnya apa? Kebutuhan terhadap dolar meningkat karena dibawa keluar, jadi rupiahnya jatuh. Pasti begitu,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah akan melanjutkan pelemahan pada Juni 2026. Ia memproyeksikan rupiah kemungkinan berpotensi menembus level Rp 19.000 per dolar AS pada bulan ini.

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka melemah 37 poin di posisi Rp 18.003 per dolar AS. Terpantau pada sekira pukul 14.43 WIB, rupiah makin terkoreksi, hingga mencapai Rp 18.051 per dolar AS.

"Saat ini rupiah sudah di atas Rp 18.000. Di bulan Juni ini kemungkinan rupiah di Rp 19.000 per dolar AS," kata Ibrahim dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).

Pelemahan yang terjadi pada rupiah hari ini cukup dipertanyakan. Sebab, pada saat yang sama, indeks dolar AS mengalami pelemahan. Begitu pula dengan harga minyak mentah dunia turut mengalami penurunan. Kendati demikian, rupiah masih alami tekanan.

Ibrahim menerangkan, pelemahan rupiah hingga diprediksi menembus level terendah sepanjang sejarah tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal.

"Dari eksternal, pergolakan di Timur Tengah, terutama di Selat Hormus antara Iran dan AS, sampai saat ini terus memanas, walaupun terjadi tembak-menembak secara sporadis yang tidak begitu besar," ujar dia.

Di sisi lain, Israel (sekutu AS) juga terus memperluas wilayah di Lebanon Selatan. Pencaplokan wilayah yang dilakukan oleh Israel menimbulkan ketegangan tersendiri, membuat Iran gerah dan kemungkinan besar akan ikut konfrontasi melawan Israel.

"Ini membuat satu ketegangan tersendiri terhadap kondisi global," tuturnya.

Ketegangan di Timur Tengah yang masih terus terjadi hingga saat ini diprediksi bakal mengganggu supply chain minyak mentah dunia. Mengingat wilayah tersebut (Selat Hormuz) merupakan salah satu penghasil minyak baik WTI maupun brent sekitar 20 persen dari pasokan minyak mentah dunia.

Akibatnya, harga minyak mentah dunia bakal terkerek, dan menyebabkan biaya transportasi dan logistik ikut naik, sehingga harga-harga barang juga mengalami kenaikan yang berdampak pada inflasi.

"Inflasi tinggi membuat Bank Sentral Global kemungkinan besar akan mempertahankan suku bunga tinggi dan bisa saja akan menaikkan suku bunga. Bank Sentral AS sendiri kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga dalam tahun 2026 ini satu kali," jelasnya.