Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance atau Indef menilai terdapat risiko gejolak harga pangan seiring adanya kesepakatan tarif resiprokal atauAgreement on Reciprocal Trade(ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), di tengah eskalasi perang AS-Israel vs Iran yang semakin memanas.

Ekonom Senior Indef Tauhid Ahmad mengatakan perjanjian dagang AS dan konflik internasional dapat memicu kenaikan harga energi yang pada akhirnya menekan inflasi dalam negeri.

“Kita, kan, yang harus dipikirkan dari situasi perang ini, kan, dampak ke ekonomi kita. Harga minyak naik, kemungkinan inflasi juga naik, subsidi bisa naik dan sebagainya,” kata Tauhid saat ditemui usai konferensi pers Rilis Hasil Penelitian US–Indonesia Agreement on Reciprocal Tariff di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu memprioritaskan langkah antisipatif terhadap dampak ekonomi tersebut, sembari tetap membuka peluang negosiasi perdagangan secara paralel. Terlebih, dia memperkirakan gejolak global juga berpotensi mendorong kenaikan harga pangan, terutama komoditas yang masih bergantung pada impor.

Tauhid menjelaskan bahwa pelemahan nilai tukar dolar serta meningkatnya biaya logistik akibat gangguan rantai pasok dan kenaikanrisk premiumturut memberikan tekanan pada harga komoditas pangan tersebut.

“Iya pasti [harga pangan naik], kan sebagian misalnya ketika katakanlah kedelai impor, bawang putih, sebagian gula, beras tertentu. Kan harga dolar ini kan melemah begitu ya, dolar melemah. Apalagi yang biaya logistik, ya rantai pasok terganggu, kemudian juga risk premium naik dan sebagainya,” tuturnya.

Dia menilai gangguan rantai pasok dan kenaikan biaya logistik akan ditransmisikan langsung ke harga produk pangan, terutama pada kontrak impor baru. Meski demikian, Tauhid mengatakan besaran potensi kenaikan harga pangan masih perlu dihitung lebih lanjut.

Untuk itu, Indef menilai pemerintah perlu menegosiasikan kembali sejumlah ketentuan tarif yang dinilai merugikan Indonesia.

Tauhid mengatakan pemerintah dapat mendorong penurunan tarif yang saat ini berlaku secara global sebesar 15%. Menurutnya, apabila tarif tersebut dapat ditekan menjadi 10%, hal itu akan membuka ruang perdagangan yang lebih kompetitif bagi Indonesia.

“Apalagi kan tarif globalnya 15%, kalau bisa 10% itu bisa dibuka. Tetapi yang harus dibahas bersama adalah hambatan nontarif. Itu harus lebih detail dan sebagainya,” terangnya.

Dia mengingatkan agar pembahasan hambatan nontarif dilakukan secara hati-hati karena berpotensi memengaruhi sejumlah regulasi domestik, termasuk terkait ketenagakerjaan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Wamen Komdigi Nezar Patria memastikan kebijakan Publisher Rights tetap berlaku, meski Indonesia sepakat tidak mewajibkan platform digital AS membayar kompensasi maupun lisensi kepada perusahaan pers nasional.

Dalam kesepakatan dagang resiprokal alias Agreement on Reciprocal Tariff (ART) Indonesia – AS yang ditandatangani pada 19 Februari, memuat tentang perdagangan dan teknologi digital pada bagian tiga. Di dalamnya terdapat Pasal 3.3 yang mengatur persyaratan bagi penyedia layanan digital.

Pasal itu menyebutkan bahwa Indonesia tidak akan mewajibkan penyedia layanan digital AS untuk mendukung organisasi berita domestik melalui lisensi berbayar, berbagi data pengguna, dan model pembagian keuntungan.

“Ketentuan itu tidak menghapus, menunda, maupun membatalkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Publisher Rights),” kata Nezar kepada Katadata.co.id, Rabu (25/2).

Nezar mengatakan, Kementerian Komdigi menilai ketentuan pada kesepakatan dagang antara AS – Indonesia itu sebagai bagian dari kerangka perdagangan digital global, khususnya dalam menekankan kepastian usaha dan prinsip non-discriminatory treatment.

Oleh karena itu, Nezar mengatakan kebijakan Publisher Rights tetap berlaku dan berkekuatan hukum sebagai kebijakan nasional. “Ini untuk memastikan keseimbangan relasi platform digital dengan pers, serta menjaga keberlanjutan jurnalisme sebagai tata-kelola demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

Namun, ia mengatakan nantinya akan ada perubahan dalam hal pendekatan implementasi teknis penerapan kebijakan Publisher Rights . Hal ini dilakukan agar penerapannya selaras dengan kesepakatan yang sudah ditandatangani Indonesia dan AS.

Ia menambahkan, Kementerian Komdigi juga memastikan bahwa ketentuan-ketentuan utama dalam Perpres tentang Publisher Rights tetap berlaku dan menjadi dasar perlindungan bagi pers Indonesia. Hal ini mencakup pengakuan jurnalisme berkualitas sebagai kepentingan publik, kewajiban platform menjalankan distribusi konten berita secara adil dan transparan, pengaturan kemitraan antara platform dan perusahaan pers, serta mekanisme fasilitasi, mediasi, dan pengawasan hubungan platform digital dengan pers.

Untuk selanjutnya, Nezar mengatakan implementasi kebijakan akan diarahkan pada penguatan kewajiban proses yang memberikan perlindungan nyata bagi pers.

“Pemerintah menyiapkan pedoman negosiasi yang beritikad baik, standar transparansi distribusi dan pemanfaatan konten berita, mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih operasional, serta pengawasan terhadap praktik platform yang berpotensi merugikan pers,” kata Nezar.

Ia memastikan, pemerintah akan membahas dengan Dewan Pers dan Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital atau KTP2JB sebagai pelaksana Perpres 32 Tahun 2024. Selain itu, pemerintah menyiapkan langkah perlindungan struktural untuk memastikan keberlanjutan industri pers.

“Langkah itu meliputi dukungan bagi transformasi bisnis media, penguatan kapasitas teknologi dan inovasi newsroom, eksplorasi instrumen pendanaan bagi jurnalisme kepentingan publik, serta kajian kebijakan fiskal yang dapat menopang ekosistem pers tanpa bergantung pada kewajiban kompensasi langsung dari platform,” ujarnya.

Ia menegaskan, posisi tawar perusahaan pers tidak akan dilemahkan. Nezar mengatakan, negara akan hadir sebagai fasilitator aktif melalui kerangka mediasi, transparansi pelaporan kemitraan, serta standar tata kelola platform yang mendorong hubungan yang lebih setara antara platform digital dan perusahaan pers.

“Dengan demikian, kebijakan Publisher Rights tetap berjalan, diperkuat melalui instrumen tata kelola yang lebih adaptif, serta diarahkan untuk memastikan industri pers Indonesia tetap berkelanjutan, berdaya saing, dan mampu menjalankan fungsi publiknya secara optimal,” kata Nezar.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Maryadi mengapresiasi Kementerian Komdigi yang sudah menegaskan kebijakan Publisher Rights tetap berlaku. Menurut Maryadi, penegasan ini penting untuk menjaga kepastian arah kebijakan di tengah adanya kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat.

“Kami memahami bahwa pemerintah perlu menyesuaikan pendekatan implementasi teknis agar selaras dengan perjanjian internasional tersebut,” kata Maryadi.

Jika selanjutnya ada penyesuaian dalam implementasi kebijakan Publisher Rights, AMSI berharap pemerintah tetap mempertimbangkan sejumlah prinsip utama. Pertama, hak dan kepentingan ekonomi perusahaan pers tetap dilindungi. “Ini dilakukan dengan mekanisme yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Maryadi.

Kedua, kerangka regulasi harus tetap kuat dan tidak sepenuhnya bergeser kepada skema sukarela tanpa kepastian bagi publisher. Ketiga, proses perumusan teknis dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan asosiasi, pelaku industri pers, dan platform digital sejak awal.

Terakhir, AMSI meminta pemerintah menjaga keseimbangan relasi antara platform digital global dan media nasional. “Ini agar ekosistem informasi tetap sehat dan berkelanjutan,” ujar Maryadi.

Sebab, Maryadi mengatakan kebijakan Publisher Rights merupakan bagian dari upaya strategis untuk menopang keberlanjutan jurnalisme berkualitas dan hak publik atas informasi yang kredibel. Oleh karena itu, menurutnya penyesuaian teknis apa pun perlu tetap berpijak pada tujuan tersebut.

Putusan mengejutkan datang dari Supreme Court atau Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) pada Jumat (20/2). Dengan suara 6:3, mahkamah membatalkan kebijakan tarif resiprokal global yang sebelumnya telah ditetapkan Presiden AS Donald Trump.

Dalam putusannya, mahkamah menilai Trump telah berlaku sewenang-wenang dalam menerapkan tarif. Trump pun kemudian mengenakan tarif 10% yang berlaku global. Namun, esok harinya keputusan itu direvisi lagi.

“Saya, sebagai Presiden Amerika Serikat, akan menaikkan tarif global 10% menjadi 15% untuk negara-negara yang banyak di antaranya telah 'menipu' AS selama beberapa dekade tanpa pembalasan (sampai saya berkuasa),” ujar Trump lewat akun sosial media Truth miliknya yang diunggah Sabtu (22/2) waktu setempat.

Perubahan mendadak ini mengguncang lanskap perdagangan global. Negara-negara yang sebelumnya bersiap menghadapi lonjakan tarif resiprokal bahkan hingga 41% seperti Suriah kini melihat peluang baru dengan tarif yang lebih rendah dan seragam.

Sementara bagi Indonesia, momentum ini datang pada saat yang krusial. Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah lebih dulu menandatangani Agreement on Reciprocal Tariff (ART) dengan Trump, yang menetapkan tarif 19% untuk produk Indonesia. Angka itu jauh di atas tarif yang diperbolehkan setelah putusan mahkamah.

Presiden Prabowo pun merespons. Ia menyebut tak mempersoalkan dinamika terkini yang terjadi. Ia menilai kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani di hadapan Trump tetap membawa banyak manfaat untuk Indonesia. Apalagi menurut dia setiap detail kesepakatan sudah dibicarakan intens.

"Perundingan sudah cukup lama. Akhirnya ketemu saling menguntungkan, saling menghormati. Saya kira bagus," ujar Prabowo

Kesepakatan ART memang tidak hadir begitu saja. Perjanjian ditandatangani setelah pemerintah memilih jalur diplomasi untuk bernegosiasi atas tarif yang ditetapkan Trump sebesar 32% untuk Indonesia pada April 2025. Hampir setahun berunding, akhirnya angka 19% pun disepakati.

Namun dinamika politik di pemerintahan AS membuat kesepakatan yang baru hitungan hari itu disorot. Jika tarif global kini ditetapkan 10% dan berlaku sementara selama 150 hari, posisi Indonesia dengan skema 19% menjadi perhatian. Terlebih lagi setelah berbagai konsesi diberikan dalam proses negosiasi panjang.

Kini muncul perdebatan, apakah Indonesia dirugikan atas kesepakatan yang terlanjur dibuat? Apakah perjalanan panjang negosiasi menjadi sia-sia?

Prabowo Subianto (Sekretariat Presiden)

Untung Rugi Kesepakatan RI-AS

Putusan Supreme Court pada dasarnya mengubah landasan hukum kebijakan tarif sepihak pemerintah AS. Namun keputusan tersebut disebut tidak otomatis membatalkan perjanjian bilateral yang telah ditandatangani antarnegara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat tetap berjalan meski kebijakan tarif global itu telah batal. Ia menyatakan posisi Indonesia berbeda karena telah menandatangani perjanjian dagang antarnegara. Menurut Airlangga, bagi Indonesia prosesnya tetap mengacu pada mekanisme yang telah disepakati.

“Ini masih tetap berproses karena ini diminta dalam perjanjian adalah untuk berlakunya dalam periode 60 hari sesudah ditandatangani," ujar Airlangga menanggapi putusan mahkamah.

Airlangga menjelaskan, dalam periode tersebut masing-masing negara akan berkonsultasi dengan lembaga legislatifnya. Bila pemerintah Amerika Serikat perlu berbicara dengan Kongres atau Senat, sedangkan Indonesia akan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut Airlangga, perjanjian yang telah ditandatangani antara Prabowo dan Trump tak sia-sia lantaran dinilai lebih banyak membawa keuntungan untuk Indonesia. Merujuk dokumen kesepakatan, pemerintah menyepakati penghapusan 99% hambatan tarif bagi produk-produk AS. Prabowo juga menyetujui komitmen peningkatan impor barang industri, pertanian, dan energi dari AS.

Pokok kesepakatan lainnya berkaitan dengan pelonggaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), hingga transfer data lintas batas (cross border). Tak hanya itu, terdapat pula pelonggaran restriksi ekspor mineral kritis ke AS. Paket konsesi ini menjadi bagian dari harga yang dibayar untuk memperoleh kesepakatan tarif 19%.

Di sisi lain, Indonesia memperoleh fasilitas tarif 0% untuk 1.819 produk ekspor ke AS, termasuk komoditas pertanian seperti CPO, kopi, kakao, dan teh dengan nilai mencapai US$ 6,3 miliar atau sekitar 21,2% dari total ekspor Indonesia ke AS. Ekspor komoditas manufaktur dan teknologi seperti komponen elektronik, semikonduktor, serta kayu olahan turut mendapat hak istimewa mendapat tarif 0%.

Selain itu, produk tekstil dan pakaian jadi mendapatkan skema tariff rate quota. Terdapat pula komitmen investasi sebesar US$38,4 miliar.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menilai penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) tetap menguntungkan untuk dilakukan. Perjanjian itu disebut sebagai langkah strategis di tengah ketidakpastian perdagangan global.

"Ini adalah langkah strategis untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus memperkuat daya saing ekonomi kita,” kata Luhut dalam pernyataan resmi Senin (23/2).

Infografik - tiga dampak kesepakatan dagang Indonesia - AS (Katadata)

Pemerintah berkeyakinan kesepakatang yang telah dibuat membawa banyak manfaat. Namun di tengah dinamika baru dan secara agregat, kesepakatan ini memunculkan pertanyaan tentang keseimbangan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyampaikan terdapat 21 poin yang dinilai perlu ditinjau ulang dari perjanjian lantaran dinilai merugikan Indonesia. CELIOS bahkan telah mengirimkan surat keberatan kepada Prabowo atas kesepakatan yang telah ditandatangani.

“Dalam waktu 10 hari notifikasi, dijawab, tidak dijawab kami akan berencana melakukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Presiden,” ujar Bima.

Dalam catatan CELIOS, kesepakatan timbal balik tersebut terlihat tidak setara antara kedua pihak. Produk Indonesia yang masuk ke AS tetap dikenakan tarif 19% atau menjadi 10% sesuai ketentuan baru, meskipun sebagian memperoleh tarif 0%. Sementara itu, hampir seluruh hambatan tarif bagi produk AS dihapuskan.

Penghapusan 99% hambatan tarif bagi produk AS bisa berdampak langsung pada pasar domestik dan dinilai kontradiktif dengan agenda ketahanan pangan nasional. Bahkan Bima menilai kesepakatan itu berpotensi membatasi ruang gerak Indonesia dalam menjalin kerja sama ekonomi dengan negara lain yang tidak sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat.

“Pemerintah AS seolah menjadikan Indonesia blok eksklusif perdagangan dengan memaksa Indonesia terlibat dalam memberikan sanksi terhadap negara yang dinilai merugikan kepentingan AS,” ujarnya.

Kritik terhadap ART tidak hanya menyasar angka tarif 19%, tetapi juga mencakup 21 poin yang dinilai menyentuh isu energi, industri, pangan, digital, hingga geopolitik. Berikut ringkasan perbandingan kritik dan jawaban pemerintah.

21 Poin Kritis ART RI–AS dan Jawaban Pemerintah

Sumber: CELIOS dan Kementerian Koordinator Perekonomian

Bila merujuk poin yang diajukan CDLIOS, polemik perjanjian dagang RI–AS pada dasarnya mengerucut pada dua soal yaitu keseimbangan ekonomi dan ruang kedaulatan kebijakan. Di satu sisi, pemerintah menilai kesepakatan tersebut mengamankan akses pasar dan memperkuat posisi Indonesia di tengah ketidakpastian global, termasuk lewat tarif preferensial untuk ribuan produk ekspor. Namun di sisi lain, kritik muncul terhadap besarnya konsesi yang diberikan mulai dari komitmen impor energi, relaksasi hambatan tarif dan non-tarif, hingga isu industri dan pangan.

Perdebatan juga meluas ke sektor digital dan geopolitik, terutama terkait transfer data lintas batas, pajak digital, serta klausul konsultasi kebijakan dagang. Kekhawatiran utamanya adalah menyempitnya ruang kebijakan nasional dalam jangka panjang.

Situasi menjadi semakin dinamis setelah putusan terbaru. Pertanyaannya kini bukan semata soal angka tarif, melainkan apakah struktur kesepakatan sudah sepenuhnya mencerminkan kepentingan strategis Indonesia.

Ruang Negosiasi Ulang

Di tengah polemik terhadap sejumlah poin dalam kesepakatan dagang, kini dinamika muncul setelah putusan MA mengubah kalkulasi. Direktur Program INDEF, Eisha M. Rachbini mengatakan jika tarif global kini 10% selama 150 hari, maka dasar penetapan 19% menjadi relevan untuk ditinjau ulang.

“Pemerintah memiliki peluang dan ruang untuk bernegosiasi kembali dengan menggunakan dasar Keputusan US Supreme Court yang membatalkan tarif resiprokal untuk dapat memperjuangkan kepentingan dan kedaulatan masyarakat Indonesia,” ujar Eisha.

Negosiasi ulang bukan sekadar soal menurunkan angka dari 19% ke 10%. Ia menyangkut koreksi atas konsesi yang telah diberikan. Indonesia dapat menggunakan putusan Mahkamah Agung sebagai dasar argumentasi bahwa kondisi fundamental telah berubah.

Menurut Eisha, dalam praktik perdagangan internasional, perubahan kebijakan signifikan di negara mitra dapat menjadi dasar pembukaan kembali pembahasan klausul. Apalagi kebijakan tarif 10% itu bersifat sementara selama 150 hari. Masa tersebut dapat dimanfaatkan sebagai jendela diplomasi untuk menata ulang posisi Indonesia.

Ia menilai renegosiasi juga dapat diarahkan untuk memperkuat klausul perlindungan pangan domestik, keberlanjutan ekosistem halal, serta perlindungan data pribadi. Eisha menekankan pentingnya memperjuangkan ketahanan dan kemandirian pangan, kesejahteraan petani dan UMKM, ekosistem industri halal dan perlindungan konsumen halal, serta perlindungan data dan privasi pengguna jasa digital. Artinya, peluang renegosiasi tidak hanya menyasar tarif, tetapi juga substansi perlindungan kepentingan nasional.

“Pemerintah perlu memperjuangkan kepentingan dan kedaulatan Masyarakat Indonesia,” ujar Eisha.

Prabowo Subianto dan Donald Trump (White house)

Airlangga mengakui Indonesia punya waktu 60 hari untuk masing-masing negara akan berkonsultasi dengan lembaga legislatif dan merampungkan ratifikasi. Bila pemerintah Amerika Serikat perlu berbicara dengan Kongres atau Senat, sedangkan Indonesia akan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Namun menurut dia, kesepakatan yang dibuat pemerintah RI dinilai lebih kuat dibanding kebijakan tarif baru yang masih bersifat sementara. Ia mengakui tetap akan ada penyesuaian antara tarif 19% dan kebijakan terbaru AS.

“Sesudah itu mereka bisa perpanjang atau mereka bisa mengubah dengan regulasi yang ada,” ujar Airlangga lagi.

Airlangga juga membuka kemungkinan adanya perlakuan berbeda dari AS terhadap negara-negara yang telah menandatangani perjanjian. Indonesia menurut dia akan tetap mempertahankan skema tarif 0% untuk 1.819 produk yang diekspor ke AS. Sementara untuk produk AS yang masuk ke Indonesia, skema tarif saat ini masih berjalan seperti sebelumnya.

“Akan ada pembedaan, karena beberapa negara yang sudah itu akan diberikan kebijakan yang tidak sama secara global.”

Adapun Prabowo telah meminta Airlangga dan jajaran kabinet Merah Putih untuk mempelajari risiko-risiko yang mungkin timbul setelah keluarnya putusan dari Supreme Court.

"Kita siap untuk menghadapi semua kemungkinan, kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat," ujar Prabowo

Putusan Mahkamah Agung AS memang tidak membatalkan ART. Namun ia mengubah konteks tawar-menawar. Dalam lanskap perdagangan global yang masih cair, pertanyaan strategisnya bukan semata soal tarif 19% atau 10%, melainkan apakah Indonesia telah mengunci posisi tawarnya terlalu cepat.

Drama tarif Trump membuka ruang refleksi: apakah Indonesia sekadar mengejar kepastian jangka pendek, atau benar-benar mengamankan kepentingan strategisnya dalam jangka panjang?

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah menandatangani kesepakatan tarif resiprokal perdagangan pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

Kesepakatan tersebut memuat sejumlah klausul yang mengharuskan Indonesia menyesuaikan kebijakan dengan Negeri Paman Sam, salah satunya termaktub dalam bagian 5 tentang keamanan dan ekonomi nasional.

Berdasarkan Pasal 5.1 ayat (1), AS akan memberitahukan kepada Indonesia apabila mengenakan bea masuk, kuota, larangan, biaya, pungutan, atau pembatasan impor lainnya terhadap suatu barang atau jasa dari negara ketiga, dan menganggap bahwa tindakan tersebut relevan untuk melindungi keamanan ekonomi atau nasional AS.

“... Indonesia wajib mengadopsi atau mempertahankan suatu tindakan dengan efek pembatasan yang setara dengan tindakan yang diadopsi oleh AS, dengan berpedoman pada prinsip itikad baik dan komitmen bersama untuk meningkatkan hubungan bilateral antara AS dan Indonesia,” demikian bunyi ketentuan tersebut.

Lebih lanjut, ayat (2) pasal yang sama menyatakan Indonesia wajib menyesuaikan kepentingan dan peraturan perundang-undangan bilamana terdapat permintaan AS untuk menangani praktik yang dinilai tidak adil dari perusahaan-perusahaan negara lain yang beroperasi di Tanah Air.

Praktik tidak adil itu mencakup 3 hal, yakni a) ekspor barang dengan harga di bawah harga pasar ke AS; b) peningkatan ekspor barang tersebut ke AS; atau c) penurunan ekspor AS ke Indonesia atau ke pasar negara ketiga.

“Indonesia wajib mengadopsi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan domestik terkait langkah-langkah serupa dengan efek pembatasan yang setara, sebagaimana diadopsi oleh AS untuk mendorong pembangunan kapal dan pelayaran oleh negara-negara dengan sistem ekonomi pasar. Para pihak akan membahas struktur dan dampak dari langkah-langkah tersebut,” demikian bunyi ayat (3) pasal yang sama.

Diberitakan sebelumnya, Indonesia dan AS secara resmi menandatangani pakta kerja sama perdagangan Agreement on Reciprocal Trade (ART), tetapi tidak akan langsung berlaku karena menunggu proses ratifikasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa dokumen kesepakatan bertajuk Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesia Alliance tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump, usai pertemuan bilateral kedua kepala negara di Washington DC pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

"Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum diselesaikan kedua belah pihak, baik itu di Indonesia dengan konsultasi dengan DPR, maupun di Amerika dengan proses internalnya," jelas Airlangga dalam konferensi pers di Washington DC, Jumat (20/2/2026) waktu Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, hasil akhir kesepakatan tarif dagang Indonesia dan Amerika Serikat (AS) hanya tinggal menunggu jadwal pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. Menurut dia, jadwal kesepakatan tersebut mundur ke Februari 2026. Tahap akhir kesepakatan tarif pada dasarnya sudah siap dan tidak menghadapi hambatan substansial, namun memerlukan pertemuan tingkat kepala negara.

"Kan jadwal kedua pemimpin harus kita perhatikan. Kedua pemimpin juga ketemu kemarin di Davos,” ujar Airlangga usai Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Pusat di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Meski demikian, Airlangga memastikan proses negosiasi tarif hingga saat ini berjalan lancar tanpa hambatan. "Tidak ada (hambatan)," katanya menambahkan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan negosiasi kebijakan tarif impor AS yang semula ditargetkan rampung pada akhir Januari 2026 bergeser ke pertengahan Februari 2026.

“Mungkin pertengahan Februari. Kemarin update terakhir dari Pak Menko Ekonomi, mungkin di pekan kedua bulan Februari," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Prasetyo mengatakan pergeseran jadwal tidak disebabkan persoalan substansi, melainkan penyesuaian waktu serta perlunya pendalaman sejumlah titik temu antara kedua pihak. Ia juga menyebut belum ada rencana kunjungan langsung Presiden Prabowo ke AS secara khusus untuk negosiasi tersebut.

Menurut dia, pembahasan kebijakan tarif yang dikaitkan dengan pemerintahan Presiden Trump masih terus berjalan dan tidak menemui kendala berarti dari sisi materi perundingan.

IDXChannel - Istana memastikan memanasnya konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela tidak berdampak terhadap proses perundingan kesepakatan tarif impor antara Indonesia dan AS. Pembahasan perjanjian tersebut bakal tetap berjalan sesuai jadwal.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah Indonesia masih akan melanjutkan tahapan akhir perundingan dengan mengirimkan tim ke AS pada 12–19 Januari 2026. Tim tersebut dijadwalkan melakukan pembahasan akhir atau legal scrubbing terhadap perjanjian yang telah disepakati kedua negara.

"Nggak (berpengaruh). Jadi sesuai dengan schedule tanggal 12 sampai tanggal 19 ini adalah penyusunan legal drafting," kata Prasetyo usai mengikuti retreat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Prasetyo berharap, kesepakatan tarif impor dapat dirampungkan pada tahap penyusunan legal drafting tersebut. Dia memastikan, pemerintah Indonesia terus mengupayakan negosiasi agar perjanjian yang dihasilkan memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan nasional.

"Kita harapkan di dalam penyusunan legal drafting kesepakatan tersebut sudah bisa dituangkan dan harapannya di akhir bulan sudah bisa kita tandatangani," kata dia.

Prasetyo menyebut rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke AS untuk menandatangani perjanjian tersebut masih bergantung pada hasil perundingan yang berlangsung pada pertengahan Januari ini.

"Tergantung nanti hasil dari 12 sampai 19 Januari," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia menargetkan kesepakatan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat (AS) dapat dirampungkan pada awal 2026. Dengan begitu, kesepakatan dagang tersebut dapat diteken Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.

"Setelah seluruh proses teknis diselesaikan maka diharapkan sebelum akhir bulan Januari 2026 akan disiapkan dokumen untuk dapat ditandatangani secara resmi oleh Bapak Presiden Prabowo dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Menurut dia, jadwal kesepakatan tarif justru menunggul waktu dari AS. "Dan saat ini pihak Amerika sedang mengatur waktu yang tepat untuk rencana pertemuan antara kedua pemimpin tersebut," ucap Airlangga.

Seluruh isu substansi dalam dokumen Perjanjian Tarif Resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada prinsipnya sudah disepakati kedua belah pihak. Saat ini, prosesnya berlanjut ke tahap legal drafting dan penyelarasan bahasa.

"Pada minggu kedua bulan Januari 2026, tim teknis Indonesia dan Amerika Serikat akan melanjutkan kembali pertemuan teknis untuk legal drafting serta cleanup dokumen yang ditargetkan selesai dalam satu minggu, tentatif waktunya antara tanggal 12 (Januari) sampai dengan tanggal 19," ujar Airlangga.

Dia memerinci pertemuan dengan Perwakilan Dagang AS (USTR) Ambassador Jamieson Greer masih merujuk pada kesepakatan yang telah dicapai pada 22 Juli 2025. Fokus utamanya yakni menciptakan keseimbangan akses pasar antara Indonesia dan AS, baik untuk produk-produk asal AS maupun bagi ekspor Indonesia ke pasar AS.

Dari hasil pertemuan itu, Airlangga mengeklaim, AS telah memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah produk unggulan Indonesia, seperti minyak kelapa sawit (CPO), kakao, hingga kopi. Di sisi lain, AS juga menyampaikan harapannya untuk memperoleh akses terhadap komoditas mineral kritis dari Indonesia.

Airlangga memastikan tidak ada kebijakan domestik Indonesia yang dibatasi oleh perjanjian itu. Dia juga menjamin tidak ada lagi faktor yang dapat menghambat penandatanganan perjanjian.

"Tentunya perjanjian ini sifatnya adalah komersial dan strategis dan menguntungkan bagi kepentingan ekonomi kedua negara secara berimbang atau balance. Terkait dengan konten ataupun materi, itu dalam pembahasan sejak tanggal 17 sampai tanggal 22 (Desember) hari ini seluruhnya sudah dibahas dan seluruhnya sudah disetujui oleh kedua belah pihak," kata Airlangga.

Target pemerintah merampungkan kesepakatan tarif perdagangan dengan Amerika Serikat meleset. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan target penyelesaian dokumen kesepakatan tarif timbal balik atau agreement on reciprocal tariff (ART) yang sebelumnya ditargetkan akhir 2025 menjadi Januari 2026.

Airlangga mengharapkan dokumen ini segera selesai dan diteken langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. "Kami harap proses teknis selanjutnya dapat selesai sesuai target waktu sehingga pada akhir Januari 2026 bisa dilakukan penandatanganan dokumen ART oleh Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Presiden Trump,” kata Airlangga dalam konferensi pers langsung dari Washington secara virtual, Selasa (23/12).

Airlangga menjelaskan saat ini seluruh isu substansi yang telah diatur di dalam dokumen ART sudah disepakati oleh RI dan AS. Hal ini termasuk isu-isu utama maupun isu teknis yang akan diselesaikan dalam penyusunan hukum.

Proses legal drafting itu penting karena menjadi tahapan sebelum melakukan penandatangan dokumen ART. Airlangga memastikan, pihaknya dan perwakilan AS juga sudah menyepakati jadwal kerangka kerja dari substansi perjanjian ART.

Pada pekan kedua Januari 2026, tim teknis Indonesia dan AS akan melanjutkan kembali pertemuan. “Tentatif waktunya antara tanggal 12 Januari sampai 19 Januari 2025,” ujar Airlangga.

Setelah seluruh proses teknis diselesaikan, ia mengharapkan sebelum akhir bulan Januari 2026 akan disiapkan dokumen. Dokumen inilah yang akan ditandatangani secara resmi oleh Prabowo dan Trump. Saat ini pihak AS sedang mengatur waktu yang tepat untuk rencana pertemuan antara Trump dan Prabowo.

Perjanjian ini adalah kelanjutan dari pernyataan bersama yang ditetapkan Gedung Putih pada 22 Juli 2025. Pemerintah AS melalui di laman resmi Gedung Putih mengumumkan penurunan tarif perdagangan bagi barang asal Indonesia yang masuk ke negaranya dari 32% menjadi 19%.

Airlangga menambahkan, Indonesia juga mendapatkan mengecualikan tarif khusus untuk produk-produk unggulan ekspor Indonesia seperti minyak kelapa sawit, kopi, kakao, dan lainnya. “Tentu ini menjadi kabar yang baik terutama bagi industri Indonesia yang terdampak langsung kebijakan tarif dimana sektor-sektor yang terkena tarif tersebut terutama padat karya, mempekerjakan lima juta pekerja dan tentunya ini sangat strategis bagi Indonesia,” katanya.

Dalam joint statement, Indonesia juga memberikan komitmen untuk membuka akses pasar bagi AS. Hal ini dilakukan untuk mengatasi isu-isu hambatan nontarif yang menghambat kerja sama antara kedua negara. “Kami terus mendorong komitmen Indonesia melalui deregulasi yang terus dijalankan oleh pemerintah,” ujar Airlangga.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap berkomitmen untuk mengimpor minyak mentah (crude) dan bahan bakar minyak (BBM) dari Amerika Serikat (AS), sebagaimana kesepakatan perundingan tarif dagang antara Indonesia dan AS.

“Kami dari ESDM itu tetap. Apa yang sudah dikomitmenkan untuk kami impor dari AS,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Pernyataan tersebut merespons isu perundingan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terancam batal.

Yuliot menyampaikan kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dengan AS sedang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

“Jadi nanti Kemenko Perekonomian akan ngajak duduk bersama seluruh kementerian/lembaga terkait, termasuk ESDM,” ucapnya.

Pemerintah Indonesia membantah adanya isu perundingan tarif dagang antara Indonesia dan AS terancam batal. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan negosiasi kedua negara masih terus berlanjut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengharapkan Indonesia dapat merampungkan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS) pada akhir tahun 2025.

Dia menyampaikan telah bertemu dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer pada Kamis (11/12) malam untuk membahas perihal tarif resiprokal.

Hasil pembicaraan dalam pertemuan dengan Greer disebut sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto tadi Jumat pagi.

Airlangga menekankan bahwa Presiden meminta negosiasi tarif dengan AS dapat diselesaikan di akhir tahun 2025, selagi tetap mengedepankan kepentingan bersama bagi kedua negara.

Dalam kesepakatan dengan AS, sejumlah komoditas Indonesia yang tidak diproduksi Negeri Paman Sam akan mendapatkan tarif 0 persen. Komoditas itu meliputi minyak sawit mentah (CPO), karet, teh, kopi, serta produk karet lainnya. Sementara, tarif untuk tekstil dan alas kaki masih dalam tahap pembahasan.

Sebagai bagian dari paket negosiasi, Indonesia juga menyampaikan komitmen untuk menambah impor dari AS guna menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara.

Indonesia berkomitmen mengimpor energi dari AS senilai hingga 15 miliar dolar AS, sementara impor produk pertanian dari AS ditargetkan mencapai 4,5 miliar dolar AS.

Di sektor investasi, terdapat kesepakatan pembangunan fasilitas blue ammonia di AS dengan nilai mencapai 10 miliar dolar AS, serta investasi lainnya untuk proyek-proyek di Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, AS telah menurunkan tarif ke Indonesia menjadi 19 persen dari 32 persen.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang dicapai pada Juli 2025 dikabarkan terancam gagal.

Sekadar informasi, Indonesia dan AS telah mencapai kerangka kerja kesepakatan pada Juli 2025. Dalam hal ini, Negara Paman Sam menyetujui untuk menurunkan pengenaan tarif impor terhadap produk-produk Indonesia dari 32% menjadi 19%.

Kepala Biro Humas Kemendag Ni Made Kusuma Dewi menyatakan hingga saat ini kesepakatan tarif perdagangan Indonesia—AS masih berlangsung.

“Yang jelas ini [kesepakatan tarif dagang Indonesia—AS] masih berlangsung jika ada dinamika dalam perundingan adalah hal yang biasa,” kata Dewi singkat kepadaBisnis, Kamis (11/12/2025).

Dihubungi terpisah, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, jika kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dengan AS gagal dan berujung mendapat tarif 32% maka akan menjadi pukulan berat bagi perekonomian Indonesia.

Terlebih, lanjut dia, jika negara pesaing utama seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand mendapatkan tarif yang lebih rendah dari Indonesia alias tetap 20%.

“[Jika kesepakatan tarif dagang Indonesia—AS gagal] akan terjaditrade diversiondaninvestment diversion, di mana importir AS akan lebih memilih produk dari negara lain, termasuk Malaysia, Thailand, dan Vietnam,” ungkap Wijayanto kepadaBisnis.

Wijayanto menilai kondisi ini akan menggerus nilai ekspor dan surplus dagang Indonesia dengan AS. Hal ini mengingat surplus dengan AS mewakili hampir 50% total surplus perdagangan, meski ekspor ke AS hanya mewakili 10% total ekspor.

“Kehilangan surplus tersebut akan membuat neraca pembayaran kita semakin tertekan dan rupiah semakin melemah,” ujarnya.

Selain itu, Wijayanto menuturkan pengalihan investasi juga berpotensi terjadi. Dengan kata lain, investasi dari negara lain yang menyasar AS akan mengalihkan dari Indonesia ke negara lain yang memperoleh kesepakatan tarif lebih bagus.

“Potensi kehilangan perdagangan dan investasi ini akan berdampak cukup tinggi teradap pertumbuhan ekonomi kita, bisa hingga 0,1%. Dampak peningkatan tekanan terhadap rupiah juga akan sangat besar,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) menilai bahwa penguatan pasar domestik menjadi hal utama di tengah isu negosiasi perjanjian tarif dagang Amerika Serikat (AS) dan Indonesia yang dikabarkan terancam batal.

Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta, mengatakan pihaknya masih meyakini pemerintah masih berupaya mencari titik temu kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

“Kami percaya pemerintah, dalam hal ini tim negosiasi, masih bekerja agar tidak terjadi pembatalan,” kata Redma kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025).

Namun, apabila terjadi pembatalan, maka kondisi industri tekstil disebut akan semakin berat. Apalagi, kondisi saat ini saja sudah banyak pabrik yang terdampak hingga gulung tikar.

Dalam situasi ini, pihaknya menekankan bahwa Indonesia memiliki pasar domestik yang dapat menjadi jaminan bagi produk lokal, terutama bagi yang selama ini mengandalkan ekspor ke AS.

“Tapi lagi-lagi agenda perlindungan pasar domestik selalu terkendala oleh birokrasi proimpor yang selalu ingin memberikan kemudahan impor bagi para importir dengan alasan kebutuhan bahan baku, padahal kapasitas bahan baku kita sangat cukup,” tegasnya.

Terkait kabar potensi pembatalan kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan AS, pihaknya mengaku belum melihat poin-poin apa saja yang menjadi concern pemerintah AS.

“Namun, memang beberapa poin awal yang diminta oleh pemerintah AS belum ada perbaikan yang signifikan, karena memang banyak terkait dengan kementerian teknis,” jelas Redma.

Sebelumnya, kesepakatan tarif dagang Indonesia dengan AS dikabarkan terancam gagal setelah pejabat Washington semakin frustrasi terhadap langkah pemerintah Indonesia yang dinilai mundur dari sejumlah komitmen yang telah disepakati pada Juli lalu.

“Mereka mengingkari apa yang sudah kami sepakati pada bulan Juli,” kata seorang pejabat AS yang enggan disebutkan identitasnya, tanpa memberikan detail mengenai komitmen spesifik mana yang kini dipersoalkan Indonesia, dilansir dari Reuters, Rabu (10/12/2025).

Pejabat tersebut menyebut pejabat Indonesia telah menyampaikan kepada Perwakilan Dagang AS (USTR), Jamieson Greer, bahwa Indonesia tidak dapat menyetujui sebagian komitmen yang bersifat mengikat dalam perjanjian tersebut. Pernyataan ini sekaligus mengonfirmasi laporan yang pertama kali disampaikan oleh Financial Times (FT).

Namun, Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan tidak ada permasalahan spesifik dalam perundingan yang tengah berlangsung. Hal ini sekaligus menepis isu sinyal pembatalan kesepakatan dagang dengan AS.

“Pemerintah Indonesia berharap kesepakatan dapat segera selesai dan menguntungkan kedua belah pihak,” kata Haryo melalui keterangan tertulis, Rabu (10/12/2025).

Menurut Haryo, dinamika dalam proses perundingan adalah hal yang wajar. Namun, pihaknya tetap berharap kesepakatan yang menguntungkan kedua negara dapat segera tercapai.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membantah bahwa tarif timbal balik Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia yang disepakati pada Juli lalu terancam batal.

Budi berujar bahwa pihaknya masih terus menjalin komunikasi dengan perwakilan Negeri Paman Sam, sehingga tidak ada komitmen yang dilanggar pemerintah Indonesia.

“Enggak, enggak [ada komitmen yang dilanggar Indonesia]. Semua masih proses negosiasi,” kata Budi saat ditemui wartawan usai acara Jakarta Modest Summit di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Lebih lanjut, Budi juga menampik bahwa proses negosiasi mengarah pada gagalnya kesepakatan pengenaan tarif AS sebesar 19%.

Terkait laporan bahwa perwakilan perdagangan AS akan menemui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pekan ini untuk kembali membahas perihal tarif, dia pun menekankan hal tersebut menjadi bagian dari proses negosiasi.

“Belum, kan itu bagian dari proses negosiasi,” pungkas Budi singkat.

Sebelumnya, melansir Reuters, kesepakatan pereda perang dagang antara AS dan Indonesia yang diumumkan pada Juli 2025 disebut terancam batal setelah pemerintah Indonesia dinilai menarik kembali sejumlah komitmen yang sebelumnya telah disepakati.

Informasi tersebut disampaikan seorang pejabat AS pada Selasa (9/12/2025) yang berbicara kepada Reuters secara anonim.

Narasumber yang sama menyebut bahwa para pejabat Tanah Air telah memberi tahu Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer bahwa Indonesia tidak dapat menyetujui sejumlah komitmen yang bersifat mengikat dan menginginkan perumusan ulang atas beberapa ketentuan, sehingga dianggap kurang menguntungkan bagi Negeri Paman Sam.

Juli lalu, Indonesia sepakat menghapus tarif atas lebih dari 99% barang asal AS serta menghilangkan hambatan non-tarif bagi perusahaan AS. Sebaliknya, AS akan menurunkan rencana kenaikan tarif timbal balik atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%.