BANTEN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ikatan Ahli Fasilitas Produksi Migas Indonesia (IAFMI) Gede Pramona didampingi Pengurus IAFMI lainnya telah melakukan Factory Visit ke fasilitas produksi pipa Indonesia Seamless Tube (IST) - PT Artas Energi Petrogas di kawasan Industri Krakatau Steel Cilegon.

Kunjungan itu untuk mendukung perkembangan industri penunjang Migas Nasional khususnya Manufaktur Pipa Seamless yang memiliki komitment tinggi terhadap pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Diketahui, industri migas Indonesia berada di titik kritis. Ketergantungan pada impor pipa dan peralatan strategis, keterbatasan teknologi, serta lemahnya basis industri domestik dinilai menghambat Indonesia untuk naik kelas di rantai nilai global.

Dalam kegiatan tersebut, Chairman Komunitas Migas Indonesia (KMI) S Herry Putranto ikut hadir untuk memberikan support dan membuka ruang diskusi bersama IAFMI membangun strategi meningkatkan daya saing pipa seamless produksi dalam negeri yang saat ini memiliki kemampuan TKDN 46% agar dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Dari diskusi terbatas di Cilegon ini, disuarakan urgensi transformasi dari resource extraction menuju industrial capability sebagai satu-satunya jalan untuk keluar dari jebakan ekonomi berbasis komoditas.

Lihat video: Nasib UU Migas, Sampai Kapan Menunggu Regulasi?



“Indonesia tidak bisa terus menjadi pasar bagi industri global. Kita harus menjadi produsen, pemilik teknologi, dan pengendali rantai pasok. Jika tidak sekarang, kita akan terus tertinggal,” kata Chief Commercial Officer PT Artas Energi Petrogas Hendrik Kawilarang Luntungan dikutip Minggu (3/5/2026).

PT Artas Energi Petrogas saat ini telah membuktikan kapabilitas tersebut. Sebagai satu-satunya produsen seamless tube di Indonesia, IST telah berkontribusi menyumbang devisa negara hingga Rp 15 Triliun melalui substitusi impor dan ekspor ke pasar Asia–Timur Tengah.

Produk IST telah digunakan di proyek-proyek KKKS dengan standar API 5CT & API 5L, menjadi bukti bahwa industri dalam negeri mampu bersaing secara kualitas global. Oleh karena itu, IAFMI didukung oleh KMI mendorong Transformasi agar dapat memberikan dampak langsung terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Penurunan signifikan impor peralatan migas

2. ⁠Efisiensi dan optimalisasi cost recovery

3. ⁠Peningkatan TKDN berbasis kualitas, bukan sekadar angka

4. ⁠Lahirnya national champions industri migas

5. ⁠Penguatan posisi Indonesia sebagai basis industri migas di Asia Tenggara

Namun, tantangan besar masih membayangi, seperti tingginya ketergantungan impor komponen kritikal, lemahnya penguasaan teknologi dan Research Development/ R&D, regulasi yang belum kompetitif, kesenjangan kualitas SDM, serta brand industri nasional yang belum kuat di pasar global.

“PT Artas Energi memiliki sumber daya dan pasar. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk membangun industri sendiri, dengan regulasi yang berpihak kepada kepentingan industri nasional serta investasi teknologi yang serius ditambah kesiapan SDM yang siap bersaing di kancah global,” kata S Herry Putranto selaku Chairman Komunitas Migas Indonesia.

Factory Visit yang diinisiasi oleh IAFMI dan didukung oleh KMI ini menjadi seruan terbuka kepada pemerintah untuk mempercepat reformasi regulasi, memperkuat kedaulatan rantai pasok, serta mendorong pembangunan ekosistem industri migas yang mandiri dan berdaya saing.

Kalau lomba burung berkicau semakin banyak, maka dampaknya juga semakin besar

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan bahwa ekosistem burung kicau di Indonesia memiliki nilai ekonomi yang besar, dengan angka mencapai Rp1,7 triliun hingga Rp2 triliun.

Dirinya dalam Festival Lomba Burung Berkicau dan Kuliner UMKM di Jakarta, Minggu, menyampaikan potensi ini dinilai akan terus meningkat seiring dengan semakin maraknya penyelenggaraan lomba burung berkicau di berbagai daerah.

“Kalau lomba burung berkicau semakin banyak, maka dampaknya juga semakin besar. Kalau kita lihat nilai ekonomi dibalik kicau burung itu sekitar Rp1,7 sampai Rp2 triliun. Ekspor kita burung hias itu tahun lalu sekitar Rp12,5 miliar,” ucapnya.

Budi menjelaskan, geliat lomba burung berkicau tidak hanya berdampak pada hobi semata, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor usaha yang terhubung langsung dalam rantai ekosistem tersebut, mulai dari peternak burung, pelaku breeding, hingga industri pendukung seperti pakan dan perlengkapan.

“Karena ini burung ternak, jadi peternaknya semakin banyak, breeding semakin banyak, kemudian pembuat sangkar burung semakin banyak, pabrik pakan semakin banyak, peternak jangkrik juga banyak, karena jangkrik salah satu makanan burung, kemudian juga tentu penjual, penjualnya akan semakin banyak,” katanya.

Lebih lanjut, Mendag menegaskan bahwa pengembangan ekosistem kicau burung juga sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan. Ia menekankan bahwa burung yang dilombakan merupakan hasil ternak, bukan tangkapan dari alam liar, sehingga tidak mengancam populasi burung di habitat aslinya.

“Ingin memperkenalkan kepada kita semua, bagaimana kita mencintai lingkungan, bagaimana kita melestarikan burung-burung kicau, dan kita sama sekali yang dilombakan bukan burung liar, jadi burung ternak,” katanya lagi.

Pemerintah kata dia, berkomitmen untuk terus mendorong penyelenggaraan lomba burung berkicau yang lebih baik dan ramai di masa mendatang.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Cirebon (ANTARA) - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, optimistis kinerja ekspor produk berbahan rotan asal daerah tersebut bisa menguat pada 2026, seiring dengan adanya capaian positif dalam beberapa tahun terakhir.

Kepala Disperdagin Kabupaten Cirebon Suhartono saat dikonfirmasi di Cirebon, Jumat, mengatakan nilai ekspor produk rotan dan furnitur sejauh ini masih relatif stabil dan menunjukkan tren pertumbuhan.

Ia mengemukakan nilai ekspor dari sektor tersebut tercatat sebesar 102,79 juta dolar AS pada 2023, kemudian angka itu meningkat signifikan di tahun 2024 menjadi 156,97 juta dolar AS.

Sementara pada 2025, kata Suhartono, nilai ekspor berada di angka 126,84 juta dolar AS dan capaian tersebut masih menunjukkan kinerja positif.

“Untuk nilai ekspor rotan sendiri cukup stabil. Bahkan ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya.

Ia menyampaikan kinerja ekspor tersebut, khususnya produk berbahan rotan, bisa kembali menguat selama periode 2026 meski di tengah dinamika global yang terjadi saat ini.

Ia menjelaskan industri rotan sebagai salah satu andalan ekspor masih menggunakan bahan impor, terutama untuk proses finishing seperti pernis berbahan dasar minyak bumi.

Kondisi tersebut, kata dia, memang memberi pengaruh terhadap biaya produksi, namun tidak sampai mengganggu kinerja ekspor secara signifikan.

“Memang ada dampak dari bahan baku impor seperti pernis, tetapi kami pantau tidak terlalu signifikan terhadap ekspor,” katanya.

Lebih lanjut, Disperdagin pun telah memberikan pendampingan teknis terkait diversifikasi produk pada 14-17 April 2026, yang melibatkan 30 pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) untuk meningkat daya saing.

Ia menjelaskan setiap peserta diberikan pendampingan untuk pengembangan desain, inovasi produk, peningkatan kualitas, serta strategi diversifikasi.

Suhartono menegaskan pelaku IKM maupun industri besar, turut mendorong kapasitas produksi dan nilai ekspor, termasuk produk rotan asal Cirebon.

“Dari sisi kuantitas dan kualitas industri meningkat, sehingga produksi dan ekspor juga ikut terdorong,” tuturnya.

Ia menambahkan, secara total nilai ekspor Kabupaten Cirebon mengalami pertumbuhan dengan rincian 354,59 juta dolar AS pada 2023, lalu meningkat menjadi 423,89 juta dolar AS di tahun 2024 dan kembali naik menjadi 432,05 juta dolar AS selama 2025.

"Jadi dari sisi kuantitas maupun kualitas (produk ekspor) tetap stabil," ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

HR dan HPE biji kakao naik karena adanya peningkatan permintaan yang tidak diikuti oleh peningkatan produksi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan kenaikan harga referensi (HR) komoditas biji kakao periode Mei 2026 sebesar 2,45 persen disebabkan oleh meningkatnya permintaan tanpa dibarengi jumlah produksi.

Dalam keterangan di Jakarta, Kamis, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Kemendag) Tommy Andana mengatakan HR biji kakao ditetapkan sebesar 3.268,68 dolar AS per MT, meningkat 2,45 persen atau sebesar 78,05 dolar AS dari periode sebelumnya.

Imbasnya, harga patokan ekspor (HPE) biji kakao pada Mei 2026 naik menjadi 2.963 dolar AS per MT, naik 77 dolar AS atau 2,66 persen dari periode sebelumnya.

"HR dan HPE biji kakao naik karena adanya peningkatan permintaan yang tidak diikuti oleh peningkatan produksi. Selain itu, kekhawatiran kekurangan suplai ikut memicu kenaikan HR dan HPE biji kakao," ujar Tommy.

Penetapan BK Biji Kakao periode Mei 2026 merujuk pada Kolom Angka 3 Lampiran Huruf B PMK Nomor 38 Tahun 2024 jo. PMK Nomor 68 Tahun 2025, yakni sebesar 5 persen.

Sementara itu, PE Biji Kakao periode tersebut merujuk pada Lampiran Huruf C PMK Nomor 69 Tahun 2025 jo. PMK Nomor 9 Tahun 2026, yakni sebesar 5 persen.

Di sisi lain, HPE komoditas produk pertanian dan kehutanan lainnya untuk periode Mei 2026 tidak berubah dari periode sebelumnya.

"Komoditas lainnya seperti HPE produk kulit, kayu, dan getah pinus periode Mei 2026 masih sama dengan periode April 2026," kata Tommy.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan, pihaknya bersama 10 universitas terbaik di Indonesia sedang menyiapkan pembukaan pendaftaran Program Ekspedisi Patriot yang ditargetkan melibatkan 1.400 peserta tahun ini.

Ia menuturkan, para peserta Tim Ekspedisi Patriot (TEP) tahun ini diwajibkan untuk menyelesaikan jenjang S1 mereka. Hal tersebut berbeda dengan implementasi TEP tahun lalu yang memperbolehkan mahasiswa S1 yang masih aktif berkuliah untuk mengikuti program tersebut.

“Insyaallah pada tahun ini, kami akan membuka kembali (pendaftaran) kepada seluruh sarjana (lulusan) S1 yang akan bergabung dengan Tim Ekspedisi Patriot 2026,” kata Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, persyaratan tersebut diberikan karena sejumlah tim akan mendapatkan penugasan hingga satu tahun di beberapa wilayah transmigrasi tertentu.

Tim Ekspedisi Patriot merupakan salah satu bagian dari Program Transmigrasi Patriot yang dijalankan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) untuk mengoptimalkan pengembangan berbagai potensi ekonomi di kawasan transmigrasi.

Perbedaan lainnya antara pelaksanaan Ekspedisi Patriot kali ini adalah jumlah kawasan transmigrasi yang dilibatkan.

Iftitah menyatakan, para peserta TEP sebelumnya disebar ke 154 wilayah transmigrasi pada 2025, sementara pada tahun ini mereka hanya akan dikirim ke 52 wilayah transmigrasi.

Selain itu, ia menyampaikan terdapat penambahan perguruan tinggi nasional yang berpartisipasi dalam Ekspedisi Patriot tahun ini, yakni meningkat dari tujuh universitas menjadi 10 universitas.

Ia menuturkan, kampus yang terlibat tahun lalu adalah Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Sementara tiga perguruan tinggi yang baru bergabung dengan program tersebut tahun ini adalah Universitas Brawijaya (UNBRAW), Universitas Airlangga (UNAIR), dan Universitas Hasanuddin (UNHAS).

Mentrans Iftitah mengatakan, pendaftaran nantinya bisa dilakukan melalui laman (website) Kementrans maupun 10 kampus mitra tersebut.

Ia menuturkan, calon peserta tidak harus merupakan lulusan dari universitas-universitas tersebut, tapi diperbolehkan merupakan alumni dari perguruan tinggi lain.

Universitas mitra nantinya bertindak sebagai penanggung jawab atas program kerja yang dijalankan oleh para peserta TEP di kawasan transmigrasi yang menjadi wilayah tugas dari masing-masing perguruan tinggi.

“Diberikan ruang juga bagi siapapun, sarjana lulusan dari universitas manapun, untuk ikut ambil bagian di dalam program itu. Itulah kenapa kami membuka kesempatan bagi siapapun untuk ikut bergabung di dalam tim UI, misalkan, begitu pula dengan tim ITB, ITS, dan UNHAS juga demikian,” jelas Iftitah.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan petani kelapa di Indonesia memiliki peluang mengekspor tiga miliar butir kelapa per tahun ke China.

"Kelapa itu kebutuhannya 4 miliar butir (per tahun) di Tiongkok (China), tapi mereka hanya mampu dari yang mereka miliki di Provinsi Hainan itu hanya 1 miliar butir, jadi masih ada gapnya 3 miliar butir," ucapnya di Jakarta, Selasa.

"Ini potensi luar biasa yang kita bisa kembangkan," lanjut Iftitah.

Selain kelapa, ia mengatakan durian, kopi, dan cokelat merupakan produk agrikultur lainnya yang potensial untuk dikembangkan menjadi komoditas ekspor unggulan Indonesia.

Ia mencontohkan komoditas durian memiliki permintaan yang tinggi di China, tapi nilai ekspor durian lokal ke Negeri Tirai Bambu belum menembus Rp1 triliun per tahunnya.

Padahal, menurut dia, pasar durian di China bisa mencapai Rp120 triliun hingga Rp137 triliun setiap tahun.

"Sementara di Sulawesi Tengah, menurut penuturan kepala daerah dan gubernur setempat, itu tadinya (hasil panen) durian itu melimpah, tidak tahu mau dijual ke mana," kata Iftitah.

Ia menyatakan hal tersebut menjadi peluang bagi masyarakat di kawasan transmigrasi di Sulawesi Tengah untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Ia mengatakan komoditas tersebut hanya dihargai sebesar Rp4-5 ribu di daerah asalnya, sedangkan harga ekspor bisa mencapai Rp25 ribu.

"Otomatis peningkatan pendapatan (masyarakat) akan signifikan (berdampak) dengan penurunan angka kemiskinan," ujar Iftitah.

Untuk mengoptimalkan pengembangan berbagai komoditas agrikultur tersebut, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) pun berupaya untuk membangun koridor ekonomi yang menghubungkan wilayah Poso, Sigi, hingga Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah.

Melalui koridor ekonomi tersebut, pihaknya juga akan mendorong industrialisasi dan hilirisasi berbagai produk perkebunan, sekaligus menciptakan semakin banyak lapangan kerja bagi masyarakat.

Ia pun memastikan pembangunan kawasan ekonomi tersebut dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku dengan status lahan yang jelas (clear and clean).

"Tentu saja pembukaan lahan (untuk pengembangan koridor ekonomi tersebut) juga selalu akan berada di dalam HPL (hak pengelolaan lahan transmigrasi) dan tidak merusak lingkungan," imbuh Iftitah.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyatakan penerimaan bea keluar atas ekspor emas hingga kuartal I 2026 masih landai.

"Sampai saat ini, nilai yang bisa kami ambil dari bea keluar (ekspor) emas masih sangat minim," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Selasa.

Dia tidak merinci besaran penerimaan bea keluar atas ekspor emas yang telah terhimpun hingga saat ini.

Namun, Djaka menjelaskan, salah satu pemicu masih landainya penerimaan bea keluar atas ekspor emas yaitu kecenderungan para eksportir menahan diri untuk tidak melakukan ekspor dan menjual emas hanya kepada produsen dalam negeri, seperti PT Aneka Tambang Tbk.

Perilaku tersebut terlihat sejak diberlakukannya pengenaan bea keluar atas ekspor emas yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2025 yang berlaku sejak 17 November 2025.

Menurut Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto, terlihat tren penurunan volume ekspor emas pada Januari hingga Maret 2026.

Pada periode itu, volume ekspor emas tercatat sebanyak 44,5 kilogram, jauh lebih rendah dibandingkan realisasi volume ekspor sepanjang 2025 yang mencapai 15,3 ton.

Meski penerimaan bea keluar landai, Nirwala menyebut kebijakan itu berdampak positif terhadap pasokan komoditas emas di dalam negeri.

"Fungsi bea keluar itu salah satunya adalah untuk menjamin ketersediaan komoditas tersebut di dalam negeri," ujarnya.

Sebagai catatan, dalam PMK 80/2025, diatur bahwa tarif bea keluar untuk emas batangan olahan seperti minted bar ditetapkan sebesar 7,5 persen hingga 10 persen.

Emas atau paduan emas dalam bentuk bongkah, ingot, dan cast bar dikenakan tarif 7,5 persen hingga 10 persen.

Sementara itu, emas dalam bentuk granula atau bentuk lainnya dikenakan tarif 10 persen hingga 12,5 persen, dan emas dore dikenakan tarif lebih tinggi, yakni 12,5 persen hingga 15 persen.

Kebijakan tersebut bertujuan menjaga ketersediaan emas di dalam negeri, menjaga stabilitas harga, serta mendorong terciptanya nilai tambah melalui pengolahan di dalam negeri dan pendalaman sektor keuangan nasional.

DJBC juga baru menggagalkan upaya ekspor ilegal 190,56 kilogram emas sehingga mencegah potensi kerugian negara senilai Rp41,19 miliar. Total nilai seluruh barang yaitu 28,35 juta dolar AS atau setara Rp502,55 miliar.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Atas informasi tersebut, petugas melakukan langkah-langkah pemeriksaan sehingga kami bisa menggagalkan upaya penyelundupan emas sebanyak total 190 kilogram,

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menggagalkan upaya ekspor ilegal 190,56 kilogram emas sehingga mencegah potensi kerugian negara senilai Rp41,19 miliar.

Penindakan tersebut berawal dari informasi adanya rencana pengiriman enam koli paket berisi gold jewelleries dan gold coins yang diduga tidak diberitahukan dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), yang rencananya diangkut menggunakan pesawat carter dengan nomor registrasi N117LR.

“Atas informasi tersebut, petugas melakukan langkah-langkah pemeriksaan sehingga kami bisa menggagalkan upaya penyelundupan emas sebanyak total 190 kilogram,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Selasa.

Pemeriksaan dilakukan terhadap pesawat carter dengan nomor registrasi N117LR yang dijadwalkan tinggal landas pada pukul 14.30 WIB di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan enam koli perhiasan emas berbentuk gelang sebanyak 611 buah dengan berat 60,3 kilogram senilai 8,97 juta dolar AS serta 2.971 buah koin emas seberat 130,26 kilogram senilai 19,41 juta dolar AS.

Total nilai seluruh barang yaitu 28,35 juta dolar AS atau setara Rp502,55 miliar.

Pembawaan barang ekspor yang tidak diberitahukan tersebut selanjutnya dilakukan penegahan dan diterbitkan Surat Bukti Penindakan (SBP) Nomor SBP-27/Mandiri/KBC.0801/2026 tanggal 27 April 2026.

Empat pihak yang terkait dalam perkara ini yakni HH, AH, HG, serta seorang warga negara asing asal India berinisial PP.

Berdasarkan perhitungan sementara, nilai pabean atas komoditas tersebut mencapai Rp486,07 miliar.

Khusus untuk komoditas koin emas dengan HS Code 7108.12.90 yang dikenakan tarif bea keluar sebesar 12,5 persen sesuai ketentuan yang berlaku, potensi kerugian negara dari tidak dipenuhinya kewajiban bea keluar diperkirakan mencapai Rp41,19 miliar.

“Ekspor emas harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan agar hak negara dapat terpenuhi dan stabilitas pasokan dalam negeri tetap terjaga. Penerimaan negara dari sektor ini pada akhirnya kembali untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, serta mendukung kesejahteraan masyarakat,” ujar Djaka.

Pemerintah sebelumnya telah mengatur pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2025 yang berlaku sejak 17 November 2025.

Untuk emas batangan olahan seperti minted bar, tarif bea keluar ditetapkan sebesar 7,5 persen hingga 10 persen. Emas atau paduan emas dalam bentuk bongkah, ingot, dan cast bar dikenakan tarif 7,5 persen hingga 10 persen.

Sementara itu, emas dalam bentuk granula atau bentuk lainnya dikenakan tarif 10 persen hingga 12,5 persen, dan emas dore dikenakan tarif lebih tinggi, yakni 12,5 persen hingga 15 persen.

Kebijakan tersebut bertujuan menjaga ketersediaan emas di dalam negeri, menjaga stabilitas harga, serta mendorong terciptanya nilai tambah melalui pengolahan di dalam negeri dan pendalaman sektor keuangan nasional.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggagalkan upaya ekspor ilegal emas seberat lebih dari 190 kilogram melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Penindakan ini berpotensi menyelamatkan kerugian negara hingga Rp41,19 miliar dari kewajiban bea keluar yang tidak dibayarkan.

"Ekspor emas harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan agar hak negara dapat terpenuhi dan stabilitas pasokan dalam negeri tetap terjaga. Penerimaan negara dari sektor ini pada akhirnya kembali untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, serta mendukung kesejahteraan masyarakat," ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, dalam konferensi pers, Selasa (28/4/2026).

Penindakan dilakukan pada Senin (27/4), setelah petugas menerima informasi intelijen terkait rencana pengiriman emas tanpa dokumen resmi. Barang tersebut diketahui tidak tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan akan diberangkatkan menggunakan pesawat carter dari Bandara Halim Perdanakusuma.

Adapun petugas menemukan enam koli berisi perhiasan dan koin emas dari hasil pemeriksaan di area apron. Rinciannya terdiri atas 611 gelang emas dengan berat total 60,3 kilogram serta 2.971 koin emas dengan berat 130,262 kilogram.

Nilai keseluruhan barang diperkirakan mencapai 28,34 juta dolar AS atau setara Rp502,54 miliar. Berdasarkan ketentuan tarif bea keluar sebesar 12,5 persen, potensi kerugian negara akibat pelanggaran ini ditaksir mencapai Rp41,19 miliar.

Atas temuan tersebut, petugas menerbitkan Surat Bukti Penindakan (SBP) serta mengamankan empat orang yang diduga terkait, masing-masing berinisial HH, AH, HG, dan seorang warga negara asing asal India berinisial PP.

Pemerintah sebelumnya telah memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025 yang mengatur pengenaan bea keluar terhadap komoditas emas. Kebijakan ini bertujuan mendorong hilirisasi industri serta menjaga ketersediaan pasokan emas di dalam negeri.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membidik keterlibatan dalam proyek kerja sama energi terbarukan dengan Singapura, dengan nilai investasi proyek tersebut diperkirakan mencapai 30 miliar dolar AS atau sekitar Rp518,74 triliun.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan minat investor terhadap proyek penyediaan listrik hijau tersebut cukup besar. Proyek ini mencakup pembangunan infrastruktur panel surya serta jaringan transmisi lintas negara.

"Kami akan melaksanakan dan meninjau ekspor energi untuk Singapura, dan Indonesia dalam hal (proyek) panel surya, yang kemungkinan akan menjadi proyek terbesar di ASEAN," kata Pandu dalam acara Fitch Ratings Annual Indonesia Conference di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, keterlibatan Danantara juga mencakup pembangunan jalur transmisi yang menghubungkan Indonesia dan Singapura.

"Kami (Danantara) akan terlibat dan juga membangun jalur transmisi baik untuk Singapura maupun bagi negara kita sendiri. Proyek tersebut setidaknya akan bernilai mendekati 30 miliar dolar AS," ujarnya.

Meski demikian, Pandu menekankan bahwa detail teknis dan skema kerja sama masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut, mengingat sejumlah perusahaan swasta telah lebih dulu menjalin kesepakatan dengan otoritas Singapura.

Lebih lanjut, ia menyebutkan proyek ini merupakan kelanjutan dari komitmen pengembangan proyek panel surya yang sebelumnya dibahas dalam ajang Indonesia Sustainability Forum (ISF).

“Karena keinginannya (kerja sama RI-Singapura) itu juga bisa membawa banyak value ke Indonesia, dan kita kan juga nanti harus bikin solar panel itu. Nanti juga kita pasti produksi buat Indonesia juga. Jadi banyak nilai tambah lah,” jelasnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan kesiapan pasokan dan produksi untuk mendukung rencana ekspor 250.000 ton pupuk urea ke Australia melalui skema government-to-government (G2G) di tengah disrupsi rantai pasok dunia akibat perang di Timur Tengah.

“Kapasitas yang kami miliki memadai untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus menangkap peluang ekspor,” ujar Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi di Jakarta, Kamis.

Ia menuturkan, perusahaan sebenarnya memiliki kapasitas produksi urea sebesar 9,4 juta ton per tahun.

Namun, ia mengatakan perusahaannya memprediksi realisasi produksi mencapai 7,8 juta ton pada tahun 2026, dengan kebutuhan domestik diproyeksikan sebesar 6,3 juta ton, sehingga stok pupuk urea nasional dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan petani di seluruh Indonesia.

Rahmad mengatakan lancarnya proses produksi tersebut didukung oleh ketersediaan bahan baku utama dari dalam negeri, yaitu gas alam, dengan volume yang memadai serta harga yang relatif stabil.

Ia menilai, kondisi tersebut menunjukkan resiliensi industri pupuk nasional dalam menjaga keberlanjutan produksi, sekaligus membuka peluang ekspor tanpa mengganggu pasokan dalam negeri.

“Kapasitas produksi yang kami miliki dapat menjaga kebutuhan pupuk nasional tetap terpenuhi, sekaligus membuka ruang bagi Indonesia untuk berperan dalam menjaga stabilitas pasokan pupuk regional,” ujar dia.

Meskipun demikian, pengiriman ekspor pupuk ke Australia akan dilakukan dengan tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pupuk dalam negeri.

Hingga Rabu (22/4), stok pupuk tercatat mencapai 1,19 juta ton dan akan terus diperkuat melalui produksi yang berjalan optimal, dengan kapasitas harian mencapai 25 ribu ton untuk urea dan 15 ribu ton untuk pupuk NPK.

“Sebagaimana arahan pemerintah, prioritas utama kami tetap pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Ekspor dilakukan secara selektif dan terukur dengan mempertimbangkan keseimbangan pasokan nasional,” kata Rahmad Pribadi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima telepon dari Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese untuk membahas ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia pada Selasa (21/4).

“Dalam komunikasi tersebut, PM Albanese menyampaikan apresiasi atas persetujuan Presiden terkait ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap pertama," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dikutip dari unggahan Instagram @sekretariat.kabinet.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Indonesia berkomitmen mengekspor 250.000 ton pupuk urea ke Australia . Presiden Prabowo Subianto telah meneken persetujuan ekspor tersebut dan mendapatkan apresiasi langsung dari Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese.

"PM Albanese menyampaikan apresiasi atas persetujuan Bapak Presiden terkait ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap pertama," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya, dikutip Kamis (23/4/2026).

Teddy menuturkan, sesuai data Menteri Pertanian, total produksi urea nasional mencapai 7,8 juta ton dan kebutuhan dalam negeri sekitar 6,3 juta ton. Selanjutnya, Indonesia juga akan mengekspor pupuk urea ke India, Filipina, Thailand, dan Brasil dengan komitmen ekspor kurang lebih 1 juta ton.

Albanese, lewat akun media sosial X (Twitter) @albomp, juga menyampaikan terima kasih kepada Prabowo atas bantuan pemerintah Indonesia mengamankan pasokan pupuk untuk Australia. Menurut Albanese, hubungan baik Indonesia dan Australia jadi semakin penting di masa kini.

"Hubungan yang kuat di kawasan kita semakin penting dari sebelumnya, dan kita adalah sahabat yang paling erat," ucapnya.

Lewat sambungan telepon, Albanese dan Prabowo membahas soal perkembangan situasi global, khususnya konflik di wilayah Timur Tengah dan dampaknya terhadap kawasan. Albanese menegaskan kedua negara berkomitmen untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok domestik tetap aman.

"Australia dan Indonesia bekerja sama untuk mendukung kelancaran arus barang-barang kebutuhan pokok, serta memperkuat ketahanan rantai pasokan energi kita untuk masa depan," kata Albanese.