Bisnis.com, JAKARTA — Rentetan kasus penyiraman air keras yang menyasar warga sipil dalam beberapa pekan terakhir memicu kekhawatiran publik. Tak hanya soal motif kriminal, kemudahan akses mendapatkan bahan kimia berbahaya melalui platform dagang-el (e-commerce) juga menjadi sorotan. Pemerintah diminta untuk memperketat regulasi transaksi air keras dari hulu hingga hilir.

Dalam catatan Bisnis, setidaknya dua kasus menonjol terjadi dalam waktu berdekatan terkait penyiraman air keras.

Selain serangan terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, pada Kamis (12/4/2026) malam di depan kantor YLBHI, Jakarta, sebelumnya, insiden serupa menimpa Tri Wibowo (54), seorang staf serikat pekerja di Bekasi, pada Kamis (30/3/2026). Tri diserang saat hendak menunaikan ibadah subuh.

Mirisnya, tersangka berinisial PBU mengaku memilih air keras jenis asam sulfat kadar 90% yang dibeli secara bebas di e-commerce sebagai alat untuk melukai korban demi melampiaskan dendam pribadi.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengecam keras serangan terhadap anggotanya. Dia mendesak aparat tidak hanya fokus pada pengejaran pelaku, tetapi juga mengawasi ketat peredaran cairan kimia berbahaya di pasar.

"Kami meminta aparat berwenang untuk mengawasi distribusi air keras karena sudah sangat membahayakan situasi keamanan di masyarakat," tegas Andi kepada Bisnis, dikutip Jumat (3/4/2026).

Senada, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, menilai fenomena ini harus dicegah dengan memperlakukan pengawasan air keras setara dengan ancaman teror bom. Menurutnya, tata niaga bahan berbahaya saat ini masih memiliki celah lebar, terutama pada verifikasi pembeli.

"Saya sangat mendukung apabila tata niaga air keras itu betul-betul dikendalikan. Setiap pembeli wajib menyertakan identitas seperti KTP untuk didokumentasikan, sehingga asal-usulnya jelas," ujar Aan.

Dia menekankan bahwa tanpa pengawasan ketat di tingkat ritel dan digital, air keras akan terus menjadi "senjata murah" bagi pelaku kriminal untuk melakukan aksi teror.

Secara legalitas, distribusi bahan berbahaya sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 75/2014. Beleid tersebut mewajibkan setiap pihak dalam rantai pasok—mulai dari produsen hingga pengecer—memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2).

Pasal 21 dalam aturan tersebut juga memberikan wewenang pengawasan kolaboratif antara Kementerian Perdagangan, BPOM, hingga Pemerintah Daerah. Namun, maraknya penyalahgunaan asam sulfat kadar tinggi yang dijual bebas di platform digital menunjukkan adanya gap antara regulasi di atas kertas dengan implementasi di lapangan.

Merespons tekanan publik, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan intensitas patroli guna memberikan rasa aman. Meski tidak merinci detail teknis pengetatan, ia mengimbau para agen dan distributor kimia untuk mulai melakukan seleksi mandiri terhadap konsumen mereka.

"Patroli adalah komitmen kami untuk pelayanan masyarakat. Di sisi lain, edukasi ke agen, distributor, dan supplier bahan kimia harus menjadi prioritas bersama," kata Budi.

Kini, bola panas berada di tangan regulator. Tanpa langkah konkret untuk menyumbat celah penjualan bebas di platform digital dan kewajiban verifikasi pembeli yang ketat, teror cairan kimia ini dikhawatirkan akan terus menghantui ruang publik.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah menandatangani kesepakatan tarif resiprokal perdagangan pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

Kesepakatan tersebut memuat sejumlah klausul yang mengharuskan Indonesia menyesuaikan kebijakan dengan Negeri Paman Sam, salah satunya termaktub dalam bagian 5 tentang keamanan dan ekonomi nasional.

Berdasarkan Pasal 5.1 ayat (1), AS akan memberitahukan kepada Indonesia apabila mengenakan bea masuk, kuota, larangan, biaya, pungutan, atau pembatasan impor lainnya terhadap suatu barang atau jasa dari negara ketiga, dan menganggap bahwa tindakan tersebut relevan untuk melindungi keamanan ekonomi atau nasional AS.

“... Indonesia wajib mengadopsi atau mempertahankan suatu tindakan dengan efek pembatasan yang setara dengan tindakan yang diadopsi oleh AS, dengan berpedoman pada prinsip itikad baik dan komitmen bersama untuk meningkatkan hubungan bilateral antara AS dan Indonesia,” demikian bunyi ketentuan tersebut.

Lebih lanjut, ayat (2) pasal yang sama menyatakan Indonesia wajib menyesuaikan kepentingan dan peraturan perundang-undangan bilamana terdapat permintaan AS untuk menangani praktik yang dinilai tidak adil dari perusahaan-perusahaan negara lain yang beroperasi di Tanah Air.

Praktik tidak adil itu mencakup 3 hal, yakni a) ekspor barang dengan harga di bawah harga pasar ke AS; b) peningkatan ekspor barang tersebut ke AS; atau c) penurunan ekspor AS ke Indonesia atau ke pasar negara ketiga.

“Indonesia wajib mengadopsi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan domestik terkait langkah-langkah serupa dengan efek pembatasan yang setara, sebagaimana diadopsi oleh AS untuk mendorong pembangunan kapal dan pelayaran oleh negara-negara dengan sistem ekonomi pasar. Para pihak akan membahas struktur dan dampak dari langkah-langkah tersebut,” demikian bunyi ayat (3) pasal yang sama.

Diberitakan sebelumnya, Indonesia dan AS secara resmi menandatangani pakta kerja sama perdagangan Agreement on Reciprocal Trade (ART), tetapi tidak akan langsung berlaku karena menunggu proses ratifikasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa dokumen kesepakatan bertajuk Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesia Alliance tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump, usai pertemuan bilateral kedua kepala negara di Washington DC pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

"Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum diselesaikan kedua belah pihak, baik itu di Indonesia dengan konsultasi dengan DPR, maupun di Amerika dengan proses internalnya," jelas Airlangga dalam konferensi pers di Washington DC, Jumat (20/2/2026) waktu Indonesia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Aturan baru Kementerian Perdagangan kembali mengetatkan tata kelola perantara properti. Melalui Permendag Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal. Dengan adanya aturan ini maka seluruh agen hingga tenaga pemasaran properti kini diwajibkan memiliki sertifikasi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Ketentuan ini diyakini bakal menjadi instrumen kuat untuk menekan keberadaan broker ilegal yang selama ini meresahkan pasar. Ketua Umum AREBI, Clement Francis, menegaskan bahwa beleid baru ini tak hanya menyasar perusahaan besar, tetapi seluruh entitas berbadan hukum tanpa kecuali.

"Pemendag Nomor 33 tahun 2025 itu mengakomodir semua yang berbadan hukum. Mau PT Perorangan atau PT yang berbadan hukum yang misalnya 2-3 partner," ujarnya dalam Arebi Summit di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Ia menjelaskan, keberadaan PT Perorangan ikut memberi kepastian bagi para pelaku usaha kecil, terutama dari sisi perpajakan. Bagi broker perorangan tanpa PT maka nilai pajaknya pun bakal lebih besar karena masuk dalam income tax.

"Kalau pajak Perorangan itu yang nggak pakai PT. Itu kan ada jenjangnya gitu, Kalau incomenya segini, pajaknya segini. Kalau udah sampai sini incomenya segini dan itu kan bisa 40%. Tapi kalau PT, semuanya kan sudah diatur dari perpajakannya dan jatuhnya pasti kalau PT Perorangan itu jauh lebih rendah," kata Clement.

Kalangan broker mendapat mandat untuk melakukan sosialisasi aturan ini selama setahun penuh. Clement menegaskan kampanye edukasi ke masyarakat akan difokuskan pada pentingnya memilih agen properti yang profesional.

Foto: Ilsutrasi properti dijual di Kelapa Gading (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabk) Pengendara motor melintas di depan rumah yg dijual di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 24/1/2022. Sektor properti di tahun 2021 lalu masih mengalami tekanan meski sudah lebih baik dari tahun 2020. Kala itu, harga tanah mengalami penurunan cukup dalam. Memasuki tahun 2022, arah perbaikan diakui mulai terlihat namun masih jauh dari normal. Pasalnya, harga-harga tanah termasuk di kawasan Kelapa Gading masih terpangkas hingga jutaan rupiah. Ketua DPC Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) Jakarta Utara Jopie Hori mengakui memang masih ada penurunan harga tanah. Pantauan CNBC Indonesia dilapangan beberapa toko dijual dan disewa dari berbagai macam loan properti yang berbeda. Meski dikenal kerap tergenang banjir, namun tanah atau hunian di wilayah Kelapa Gading tetap menjadi incaran banyak orang, utamanya mereka yang biasa beraktivitas di wilayah tersebut. Meski banyak dicari namun harganya tetap terkoreksi, terutama di wilayah yang paling mahal di kawasan Jakarta Utara, misalnya perumahan Bukit Gading Villa kawasan Kelapa Gading. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabk)

"Pemendag nomor 33 tahun 2025 kita akan sosialisasi karena kita diberikan tanggung jawab oleh Kemendag untuk memberikan sosialisasi Pemendag Nomor 33 tahun 2025 ini selama satu tahun ini. Dan tahun depan kami mau sosialisasikan kepada masyarakat umum bagaimana pentingnya memilih property agent yang jelas, yang terpercaya, yang profesional. Jangan pilih agent yang abal-abal, yang nggak jelas," ujar dia.

Salah satu poin paling krusial dari beleid ini adalah kewajiban sertifikasi BNSP. Dengan adanya kewajiban sertifikasi dan penertiban badan hukum, asosiasi menilai tata kelola industri perantara properti akan semakin sehat. Regulasi ini sekaligus menjadi momentum pembersihan pasar dari praktik percaloan yang selama ini sulit dikendalikan.

"Nah ini kita berikan sosialisasi kepada masyarakat umum. Dan dengan Pemendag Nomor 33 tahun 2025 itu wajib bahwa setiap marketing harus mempunyai sertifikasi yang dikeluarkan oleh BNSP. Jadi nggak ada lagi broker yang nggak tersertifikat. Harus tersertifikasi," tegas Clement.

Dari sisi pasar, AREBI mencatat komposisi penjualan properti masih bervariasi di tiap wilayah.

"Kalau target penjualan, kalau DKI itu jujur 70%-80% itu secondary. Tapi kalau di Banten, Banten itu adalah kurang lebih kebalik nih. Primary-nya 70%, secondary-nya 30%," ungkap Clement.