Bisnis.com, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan paling populer pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, di balik tingginya kepercayaan publik, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai celah yang berpotensi menggerus efektivitas program.

Survei Poltracking Indonesia periode 2—8 Maret 2026 mencatat MBG menjadi program paling dipercaya publik dengan tingkat kepercayaan mencapai 36,5%. Angka ini jauh melampaui program lain seperti bantuan subsidi upah 11%, layanan kesehatan gratis 9,6%, KIP 8,6%, dan KIS 7,2%.

Dominasi tersebut turut menopang tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang mencapai 74,1%, sementara tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo Subianto berada di 74,9%.

Peneliti Utama Poltracking Indonesia Masduri Amrawi menjelaskan bahwa MBG menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kepuasan publik terhadap pemerintah.

Namun, temuan survei juga menunjukkan adanya celah antara persepsi dan realisasi program.

"Ketika ditanya apakah tepat sasaran hanya (32.1%) yang menjawab MBG tepat sasaran. Tingkat kepuasannya termasuk rendah 55% puas, 35,8% tidak puas. Sementara popularitas MBG tergolong tinggi 88.0% publik tahu. Ini menunjukkan adanya gap antara persepsi manfaat dan kualitas implementasi di lapangan," kata Masduri kepada Bisnis, Kamis (16/4/2026).

Dia menjelaskan temuan ini menunjukkan bahwa kuatnya komunikasi pemerintah mampu mendorong popularitas program, tetapi pengalaman masyarakat di lapangan belum sepenuhnya konsisten.

"Program MBG dinilai baik secara konsep dan komunikasi. Hanya, kualitas pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi publik," jelasnya.

Meski demikian, popularitas program tidak serta-merta mencerminkan kualitas implementasi di lapangan. Sejumlah pengamat menilai desain kebijakan hingga tata kelola program masih menyisakan berbagai persoalan mendasar.

Dihubungi secara terpisah, Peneliti Kebijakan Publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnerships Riko Noviantoro menilai persoalan utama MBG terletak pada perencanaan yang tidak matang dan dominasi kepentingan politik.

“Perencanaan di dalam MBG itu kurang tepat, kurang akurat,” katanya saat dihubungi secara daring, Kamis (16/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa desain awal program yang ditujukan untuk sekitar 20 juta penerima diperluas secara signifikan hingga sekitar 83 juta orang. Perluasan ini dinilai membebani tata kelola dan anggaran program

“Rencananya yang dibikin itu untuk 20 juta orang, sekarang dipaksa jadi 83 juta orang,” ucapnya.

Menurutnya, ekspansi tersebut tidak sepenuhnya didorong oleh kebutuhan teknokratis, melainkan oleh kepentingan politik jangka panjang.

Dia menuturkan dampak dari kondisi tersebut terlihat pada berbagai persoalan di lapangan, mulai dari masalah distribusi, kualitas makanan, hingga kasus keracunan yang mencerminkan lemahnya standar operasional.

Selain itu, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk MBG disebut berpotensi menekan ruang fiskal dan menggeser alokasi belanja sektor lain.

Implementasi MBG Dinilai Perlu Ditata Ulang

Di sisi lain, Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai implementasi MBG perlu ditata ulang secara menyeluruh untuk menghindari pemborosan anggaran

“Ditata dulu yang baik, moratorium dulu, baru mulai lagi. Kalau tidak, nanti pasti berantakan,” tegasnya kepada Bisnis, Kamis (16/4/2026).

Dia juga menyoroti pendekatan program yang menyasar seluruh anak tanpa mempertimbangkan kondisi gizi dan ekonomi.

Sebab, baginya kurang tepat jika anak-anak yang hidup dengan ekonomi menengah ke atas mendapatkan MBG.

“Anak-anak yang kurang gizi di daerah miskin, ada petanya itu semua. Itu yang dikasih, bukan seluruh Indonesia,” katanya

Agus menambahkan bahwa skema distribusi dalam jumlah besar berisiko menurunkan kualitas makanan, terutama dari sisi keamanan.

Dia menekankan sejumlah temuan tersebut menegaskan bahwa MBG menghadapi tantangan struktural dalam implementasi.

Program ini berhasil membangun legitimasi publik melalui visibilitas dan persepsi manfaat, tetapi masih menghadapi persoalan dalam aspek perencanaan, ketepatan sasaran, dan kualitas pelaksanaan.

Walhasil, kondisi ini menempatkan MBG pada persimpangan antara keberhasilan komunikasi kebijakan dan tantangan efektivitas di lapangan, yang akan menentukan keberlanjutan program ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Tingkat kepuasan publik terhadap layanan arus mudik selama periode Lebaran 2026 dalam level yang cukup tinggi. Kendati demikian, ada sejumlah aspek yang masih dapat ditingkatkan untuk pelaksanaan pada tahun-tahun mendatang.
Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Selasa (7/4/2026), sebanyak 85,3% responden yang merupakan kalangan pemudik menyatakan kepuasannya atas penyelenggaraan mudik tahun ini. Jumlah itu merupakan kombinasi dari 70% yang menyatakan cukup puas dan 15,3% sangat puas.
Kemudian, dari sisi pengaturan lalu lintas selama arus mudik melalui Operasi Ketupat sebanyak 82,7% responden yang mudik menyatakan kepuasaannya.
Kepuasan pemudik tecermin dari berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan pemerintah. Mulai dari angkutan umum, kondisi jalan, hingga pengaturan lalu lintas di jalan tol maupun jalan arteri.
Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa sebanyak 84% pemudik menyatakan kepuasan atas layanan penyediaan posko dari Polri untuk pengamanan, pusat informasi, sekaligus memberikan layanan tempat istirahat bagi masyarakat selama arus mudik/balik.
Aspek kedua yang menjadi tolok ukur kepuasan pemudik yakni ketersediaan bahan bakar sebanyak 81,7%, ketersediaan angkutan umum (79,7%), rekayasa lalu lintas di ruas jalan tol (77,6%), pengaturan jalan di luar jalur tol, dan kondisi jalan dengan kepuasan masing-masing 76,1% dan 74,4%.
“Meski mayoritas aspek telah dinilai memuaskan, perbedaan tingkat kepuasan antarlayanan menunjukkan masih terdapat ruang perbaikan, terutama pada aspek yang berkaitan dengan kondisi jalan dan pengaturan lalu lintas,” ujar Burhanuddin Muhtadi dalam keterangan resminya.
Karena pengaturan lalu lintasnya maksimal, lanjut Burhan, masyarakat menilai angka kecelakaan lalu lintas turun dibandingkan dengan musim mudik tahun lalu. Sebanyak 79,8% dari seluruh responden setuju bahwa tingkat kecelakaan menurun.
“Bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas, baik yang ringan maupun yang sedang hingga yang fatal. Fatal adalah pengertian sampai meninggal dunia, itu mengalami penurunan,” katanya.
Burhan menyatakan, secara umum dari berbagai indikator yang dipakai untuk mengukur tingkat kepuasan atas penyelenggaraan mudik, menunjukkan penyelenggaraan mudik tahun ini berjalan efektif.
“Kita menemukan data yang konsisten, temuan yang konsisten bahwa penyelenggaraan mudik yang dilakukan oleh pemerintah maupun instansi terkait itu relatif dihargai atau diapresiasi oleh publik,” ujarnya.
Adapun dari sisi program-program pemerintah dalam rangka menghadapi Lebaran tahun ini, beberapa program yang paling populer adalah program bantuan pangan berupa beras 10 Kg dan 2 liter minyak goreng yang diketahui oleh 58,6% warga, kemudian program mudik gratis 55,3%, jaminan pemerintah agar harga BBM tidak naik 48,8%.
Program diskon tarif angkutan (darat, laut dan udara) 38.1%, anggaran tunjangan hari raya (THR) yang meningkat 34,5%, program diskon tarif jalan tol 34%, dan kebijakan “bekerja dari mana saja” bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) 28,8%.
Survei mengambil sampel 1.200 responden dengan metode multistage random sampling dengan model tatap muka pada 29 Maret hingga 4 April 2026. (*)

Bisnis.com, JAKARTA - Satu tahun memimpin Jawa Barat, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama. Program Jalan Leucir menjadi salah satu terobosan yang mendorong tingkat kepuasan warga paling tinggi dalam setahun terakhir.

Dulu, Junaedi kerap mengeluh setiap kali harus mengangkut hasil tani melintasi ruas jalan di Cianjur Selatan. Berjam-jam truk engkelnya harus menembus jalan tanah merah. Selepas hujan, jalan berubah lembek seperti bubur. Saat kemarau, kondisi tak kalah menyiksa—setir harus dicengkeram kuat karena jalanan bergelombang kiri-kanan.

“Kalau bukan karena butuh, sebetulnya malas kalau harus ke Cianjur Selatan, apalagi ke wilayah Cikawung dan Jayagiri. Aduh, jalan hancur, kiri-kanan leuweung [hutan], kalau kemalaman, wassalam,” ujar lelaki berusia 55 tahun itu. Sebagai sopir angkutan hasil tani, ia menjadi saksi bagaimana ruas tersebut lama tak tersentuh kebijakan serius.

Mimpi buruk itu berakhir pada akhir 2025. Program “Jalan Istimewa, Jalan Leucir” membuka babak baru bagi perjalanan Junaedi dan warga Cianjur Selatan.

“Alhamdulillah, jalanna enak sekarang, mulus, caang [terang benderang]. Waktu tempuh lebih cepat, jalannya beton kokoh, jadi hasil tani yang diangkut bisa optimal. Sae [bagus],” katanya.

Jalan Leucir merupakan program unggulan di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi yang menargetkan percepatan perbaikan jalan provinsi maupun nonprovinsi. Fokus diarahkan pada ruas rusak berat, dengan standar ketebalan dan kualitas konstruksi yang diperketat, serta perbaikan bertahap di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Leucir sendiri dalam bahasa Sunda berarti mulus, lancar, dan berkualitas.

Dedi Mulyadi menegaskan, pembangunan jalan hingga pelosok desa adalah bentuk menghadirkan keadilan pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Desa yang menjadi sumber pangan harus mendapat prioritas pembangunan. Sekolah, kesehatan, sanitasi, air bersih, semuanya harus selesai di sana. Desa yang menjaga hutan, air, oksigen, dan mencegah banjir punya peran penting bagi industri dan kehidupan kita semua. Mereka juga berhak atas keadilan pembangunan,” ujarnya.

Tekad KDM—sapaan akrabnya—menjadikan 2025 sebagai momentum lompatan besar perbaikan infrastruktur. Anggaran jalan provinsi meningkat secara signifikan dari Rp400 miliar menjadi Rp2,009 triliun. Ditambah anggaran jalan nonprovinsi sebesar Rp 187,580 miliar.

Belanja besar itu, menurutnya, penting agar masyarakat Jawa Barat memiliki ketahanan pangan yang kuat, akses pendidikan yang memadai, serta jaminan kesehatan yang layak.

Langkah tersebut tidak tanpa tantangan. Di tengah tekanan fiskal APBD 2025, Pemprov Jabar melakukan efisiensi besar-besaran dengan memangkas pos anggaran yang dianggap tidak prioritas. Hasilnya, ruang fiskal tersedia untuk mempercepat realisasi pembangunan jalan.

Dalam satu tahun, total panjang Jalan Leucir telah mencapai 474,12 kilometer, terdiri atas 446,327 kilometer jalan provinsi dan 18,038 kilometer jalan nonprovinsi. Selain itu, 11 paket jembatan telah rampung dibangun atau diperbaiki.

“Saya mohon maaf apabila masih ada jalan provinsi yang bolong. Tetapi kami berkomitmen tahun ini minimal 90% dalam kondisi baik, dan kita inginnya 100% bisa dilewati dengan nyaman,” ujar KDM.

Kepuasan Publik Tinggi

Komitmen tersebut berbuah apresiasi publik. Sejumlah urusan wajib bidang infrastruktur yang dilakukan Pemprov Jabar mencatat tingkat kepuasan di atas 80%.

Hal itu terungkap dari survei lembaga Indikator yang dilakukan pada 30 Januari hingga 8 Februari 2026 terhadap 800 responden di desa-desa di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Pendiri dan peneliti Indikator, Burhanuddin Muhtadi, menyebut kinerja Pemprov Jabar di bidang infrastruktur mendapat tingkat kepuasan tinggi. Dibandingkan dengan Mei 2024, kepuasan publik pada Januari–Februari 2026 meningkat secara signifikan.

Dalam aspek peningkatan kualitas jalan dan jembatan, 65,4% responden menyatakan cukup puas dan 20,5% sangat puas. Adapun terhadap peningkatan jumlah jalan dan jembatan, 65,9% menyatakan cukup puas dan 18,5% sangat puas.

Capaian infrastruktur itu turut mendongkrak tingkat kepuasan terhadap kinerja Dedi Mulyadi yang mencapai 95,5%—kategori sangat tinggi.

“Ini menandakan bahwa gebrakan di awal masa jabatan Dedi Mulyadi pascapelantikan tidak hanya mendapat antusiasme tinggi, tetapi juga diapresiasi setelah hampir satu tahun berjalan,” ujarnya di El Hotel Bandung, Senin (16/2/2026).

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga diiringi upaya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Pemprov Jabar membentuk Satgas Anti Premanisme, meluncurkan aplikasi NyariGawe untuk memfasilitasi pencari kerja, menyederhanakan layanan perizinan, hingga turun langsung mencarikan solusi bagi investor.

Hasilnya, realisasi investasi Jawa Barat sepanjang 2025 mencapai Rp296,8 triliun—melampaui target 109,9% dari Kementerian Investasi/BKPM RI dan menjadi yang tertinggi secara nasional. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat Rp149,8 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp147,02 triliun, mencerminkan pertumbuhan yang relatif seimbang.

Meski demikian, KDM mengingatkan bahwa visi “Jabar Istimewa Lembur Diurus Kota Ditata” bukan semata-mata membangun fisik. Tujuannya adalah menghilangkan kebodohan, mengangkat derajat masyarakat miskin dan anak yatim, serta membangun kemakmuran Jawa Barat secara berkelanjutan.

“Kita membangun bukan untuk lima atau sepuluh tahun, dan bukan hanya untuk kita. Kita membangun untuk anak cucu kita. Apa yang kita titipkan untuk generasi Jabar ke depan kalau kita tidak punya nilai-nilai filosofi besar dan mendasar,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Survei terbaru yang dilakukan Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menunjukan bahwa tingkat kepuasan atau approval rating Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mencapai 95,5%.

Survei tersebut dilakukan pada periode 30 Januari 2026 sampai 8 Februari 2026 terhadap 800 responden dengan margin error kurang lebih 3,5%.

Survei menunjukan bahwa 95,5% responden warga Jawa Barat merasa sangat puas dan cukup puas terhadap kinerja Dedi Mulyadi.

Secara rinci, 35,8% warga Jawa Barat merasa sangat puas dan 59,7% merasa cukup puas.

Sementara itu, hanya terdapat 4% warga Jawa Barat yang merasa kurang puas atas kinerja Dedi Mulyadi.

Tingkat kepuasan warga Jawa Barat terhadap kinerja Dedi Mulyadi pada awal tahun ini meningkat dibandingkan hasil survei tahun lalu sebesar 94,7%.

Dalam survei tahun lalu, terdapat 4,1% warga merasa kurang puas atas kinerja Dedi Mulyadi.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa tingkat kepuasan warga Jawa Barat terhadap kinerja Dedi Mulyadi pun merata berdasarkan kelompok demografi dan wilayah.

Burhanuddin menilai tingkat kepuasan publik terhadap Dedi Mulyadi menunjukan kondisi pelaksanaan pemerintahan secara keseluruhan yang dipersepsikan positif.

Menurutnya, biasanya dalam 100 hari kepemimpinan, tingkat kepuasan publik terhadap pemimpin mendapatkan tantangan, bahkan kerap kali menurun.

Apalagi, Dedi Mulyadi memiliki tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi.

“Memang menjadi kompleks dan jadi tantangan sendiri, karena baseline terlalu tinggi. Untuk mempertahankan saja sudah bagus, di beberapa tempat tidak mudah mempertahankan setinggi ini. Di atas 95% sangat tinggi,” kata Burhanuddin dalam konferensi pers pada Senin (16/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa tingkat kepuasan publik yang tinggi membuat Dedi Mulyadi dibicarakan di kancah nasional.

KDM, lanjutnya, muncul sebagai bakal salah satu pemimpin nasional.

Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Djayadi Hanan menilai tingginya kepuasan publik terhadap Dedi Mulyadi didorong juga oleh ragam program serta kebijakan yang popular.

“Kemudian yang jadi tugasnya adalah menjaga ritme dan substansi agar kinerjanya tidak turun, karena ini baru setahun,” ujar Djayadi.

Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Universitas Padjajaran Firman Manan menilai capaian tingkat kepuasan publik terhadap Dedi Mulyadi itu didorong oleh upaya yang sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum Dedi Mulyadi menjadi Gubernur Jawa Barat.

Dia menjelaskan bahwa Dedi Mulyadi telah mempersiapkan agar dirinya bisa menjadi Gubernur Jawa Barat.

“Itu kerja-kerja politik yang sudah dilakukan 5 tahun ke belakang. Approval rating menunjukan apa yang sudah dia tanam,” ujar Firman.

Bisnis.com, JAKARTA – Berdasarkan Survei Nasional Indikator terkait Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden dan Kepercayaan Warga terhadap Lembaga-lembaga Negara, tingkat kepuasan publik mencapai 79,9 persen.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto tergolong sangat tinggi.

Hal tersebut disampaikan Burhanuddin dalam pemaparan rilis hasil survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (8/2/2026).

Burhanuddin menjelaskan, Presiden Prabowo memiliki modal politik yang sangat besar dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Modal pertama, menurutnya, adalah modal elektoral yang kuat pada Pemilihan Presiden 2024.

Dia mencatat pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka meraih sekitar 96 juta suara, menjadi kemenangan terbesar sepanjang sejarah pemilihan presiden langsung di Indonesia. Perolehan tersebut melampaui capaian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Presiden Joko Widodo dalam kemenangan pemilu mereka.

“Pak SBY pada 2009 tidak sampai 70 juta suara. Pak Jokowi pada 2014 dan 2019 juga tidak sebesar perolehan suara Pak Prabowo,” ujar Burhanuddin.

Menurutnya, besarnya modal elektoral tersebut ditopang oleh kombinasi basis massa Prabowo sendiri dan dukungan Presiden Joko Widodo yang direpresentasikan melalui pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.

Modal politik kedua, lanjut Burhanuddin, adalah tingginya approval rating Prabowo sejak awal pemerintahan. Ia menyebut, secara umum tingkat persetujuan publik terhadap Prabowo relatif lebih tinggi dibandingkan Presiden Jokowi maupun Presiden SBY pada periode awal pemerintahan mereka, meskipun sempat mengalami penurunan pada periode tertentu.

“Pak Prabowo mendapatkan dua kekuatan sekaligus, kekuatan basis dirinya sendiri dan kekuatan dukungan Pak Jokowi,” kata Burhanuddin.

Burhanuddin menambahkan, karakter pemilih di Indonesia cenderung dermawan dalam memberikan evaluasi terhadap pemimpin nasional.

Berdasarkan data demografi yang digunakan Indikator dengan rujukan data Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas pemilih memiliki tingkat pendidikan menengah ke bawah, yang turut memengaruhi pola evaluasi terhadap kondisi nasional.

Kendati demikian, ia menegaskan survei ini tidak diarahkan untuk membaca preferensi elektoral karena pemilu masih jauh. Fokus utama survei adalah mengukur approval rating dan evaluasi publik terhadap kinerja presiden.

Berdasarkan hasil survei Januari 2026, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo relatif stabil dibanding Januari 2025.

Rinciannya, responden yang menyatakan sangat puas sebesar 13,0 persen, cukup puas 66,9 persen, kurang puas 17,1 persen, tidak puas sama sekali 2,2 persen, dan tidak tahu atau tidak menjawab 0,8 persen.

Burhanuddin menilai, meskipun tingkat kepuasan secara keseluruhan tergolong tinggi, basis responden yang menyatakan sangat puas masih relatif terbatas. Namun demikian, secara umum angka kepuasan tersebut dinilai lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan pada awal pemerintahan Presiden SBY maupun Presiden Jokowi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim masyarakat Indonesia sekarang ini sudah puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Klaim itu mengacu Indeks Keyakinan Konsumen terhadap Kinerja Pemerintah (IKKP) yang dipamerkan Purbaya. Menurutnya, pada Juni 2025-September 2025 indeks tersebut sempat turun ke level yang sangat rendah dan menunjukkan ketidakpuasan masyarakat.

"Sehingga gampang sekali mereka (masyarakat) turun ke jalan. Jadi, kalau kita tidak balik ekonominya, kita dalam keadaan yang bahaya. Bukan DPR saja, pemerintah juga utamanya," kata Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (27/11).

Purbaya menegaskan optimisme masyarakat akhirnya tumbuh usai dirinya memindahkan duit nganggur pemerintah senilai Rp200 triliun ditambah Rp70 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke perbankan. Itu adalah kebijakan awal Purbaya usai ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan pada Senin (8/9), menggantikan Sri Mulyani.

Ia mengklaim pada akhirnya IKKP berbalik arah, bahkan tembus level 118,0 pada November 2025. Menkeu Purbaya mengklaim angka keyakinan konsumen terhadap kinerja pemerintah itu menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.

"Artinya, atas dukungan Komisi XI, restu Pak Presiden (Prabowo Subianto) untuk menaruh uang Rp200 triliun, dan me-manage keuangan kita lebih baik, itu saja sudah bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi dan membalik arah ekonomi kita. Menimbulkan momentum pertumbuhan ekonomi yang baru, sehingga masyarakat sudah puas lagi dengan sistem dan kebijakan yang ada," jelasnya.

"Ketika masyarakat puas ke pemerintah seperti sekarang, harusnya demo akan lebih sedikit ke depan," klaim Menkeu Purbaya.

Sang Bendahara Negara menekankan pentingnya menjaga momentum perbaikan agar jangan hilang. Purbaya menyebut langkah tersebut akan menjadi awal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi.

Di lain sisi, ia mengingatkan agar pemerintah dan DPR RI fokus menciptakan pertumbuhan lebih cepat hingga menjalankan program yang sudah disetujui.

"Untuk kita bisa memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kalau ini bisa kita jaga sih tahun depan (2026) kita bisa tumbuh 6 persen dengan tidak terlalu sulit," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memberikan apresiasi tinggi kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman atas capaian kinerjanya yang dinilai terbaik berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia. Dalam hasil survei, Mentan Amran mencatat tingkat kepuasan publik tertinggi di antara seluruh pejabat tinggi negara, yakni sebesar 84,9 persen.

“Selamat Pak Mentan rankingnya nomor satu. Karena yang diukur kinerja bukan pencitraan. Pokoknya Mentan nomor satu, nah ini timnya Menteri Koordinator Bidang Pangan,” kata Menko Zulhas saat memberikan arahan dalam Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mentan, Mendagri, Menkeu, Kabapanas, Ka BP BUMN tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, Selasa (11/11/2025).

Zulhas menilai, kepemimpinan Mentan Amran yang tegas, cepat tanggap, dan berpihak pada petani menjadi faktor utama tingginya tingkat kepuasan publik. “Saya senang kinerjanya Mentan paling bagus sekarang. Berarti kan pangan sukses alhamdulillah ya. Saya senang, ini kan (Mentan) leadernya tim Kemenko Pangan,” ucapnya.

Zulhas mengatakan, capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor pangan Indonesia berada di jalur yang tepat. Menurutnya, hasil survei itu menjadi bukti bahwa kerja nyata Kementerian Pertanian (Kementan) benar-benar dirasakan oleh petani dan masyarakat luas.

“Tim pangan ini luar biasa, terutama timnya Pak Mentan. Produksi kita diproyeksi 34,77 juta ton, bahkan Bulog mengeluhkan gudangnya kurang. Karena itu, kita langsung respon cepat, kita akan bangun 100 gudang baru agar petani yang sedang semangat menanam padi dan jagung tidak kecewa karena hasilnya tidak terserap,” terang Zulhas.

Ia menambahkan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk pembangunan gudang baru yang akan tersebar di berbagai daerah sentra produksi. Langkah ini sekaligus menjadi upaya strategis menjaga stabilitas pasokan pangan dan harga di tingkat petani.

“Tahun depan produksi akan meningkat lagi karena baru mulai masuk irigasi dan bibit unggul. Sekarang pupuk juga dapat diskon 20 persen. Jadi ini semua persiapan yang kita jalankan bertahap,” jelasnya.

Sebelumnya, hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dipimpin Prof. Burhanuddin Muhtadi menunjukkan bahwa Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menempati peringkat pertama tingkat kepuasan publik dengan skor 84,9 persen. Survei tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pejabat tinggi negara setelah satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Burhanuddin menjelaskan, tingginya kepuasan terhadap Mentan Amran didominasi oleh kalangan petani yang merasakan langsung manfaat kebijakan Kementerian Pertanian. “Di antara yang mengenal Pak Amran, umumnya tingkat kepuasannya sangat tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah petani yang merasa diayomi dan dilayani dengan baik,” ungkapnya.

KOMPAS.com – Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menempati posisi tertinggi dalam tingkat kepuasan publik terhadap pejabat tinggi negara setelah satu tahun pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam survei nasional tersebut, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Mentan Amran mencapai 84,9 persen, tertinggi di antara pejabat tinggi negara lainnya.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, tingginya kepuasan publik terhadap Andi Amran terutama datang dari kalangan petani yang merasakan langsung dampak kebijakan Kementerian Pertanian.

“Yang menarik, Pak Amran justru mencatat tingkat kepuasan paling tinggi di antara pejabat tinggi negara. Sebagian besar responden yang mengenal beliau adalah petani yang merasa diayomi dan dilayani dengan baik,” ujar dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (8/11/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Burhanuddin saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Senin (11/8/2025).

Burhanuddin menambahkan, capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja di lapangan lebih menentukan tingkat kepuasan publik dibanding sekadar popularitas atau eksposur media.

“Ada pejabat yang mungkin tidak terlalu sering tampil di media, tetapi kerja-kerjanya dirasakan langsung oleh masyarakat penerima manfaat. Itu yang terjadi pada Pak Amran,” jelasnya.

Daftar 10 Pejabat dengan kepuasan publik tertinggi

Selain Andi Amran Sulaiman, berikut daftar pejabat tinggi negara dengan tingkat kepuasan publik tertinggi versi survei Indikator Politik Indonesia:

1. Andi Amran Sulaiman – Menteri Pertanian (84,9 persen)

2. Teddy Indra Wijaya – Sekretaris Kabinet (84,5 persen)

3. Purbaya Yudhi Sadewa – Menteri Keuangan (84,1 persen)

4. Nasaruddin Umar – Menteri Agama (83,4 persen)

5. Prasetyo Hadi – Menteri Sekretariat Negara (82,9 persen)

6. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) – Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan (82,3 persen)

7. Tengku H Najat Subijanto – Kepala lembaga terkait pembangunan nasional (82,2 persen)

8. Hanif Faisal Nurofiq – Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (81,1 persen)

9. Brian Yuliarito – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (80,4 persen)

10. Abdul Mu’ti – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (79,2 persen)

Petani jadi penopang tingginya kepuasan

Burhanuddin menjelaskan, tingginya kepuasan terhadap Mentan Amran didominasi oleh kalangan petani yang merasakan langsung kebijakan dan kepemimpinan Mentan dalam mendukung sektor pertanian nasional.

“Di antara yang mengenal Pak Amran, umumnya tingkat kepuasannya sangat tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah petani yang merasa diayomi dan dilayani dengan baik,” ungkapnya.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap menjadi salah satu fokus utama pemerintahan saat ini. Dengan capaian itu, Kementerian Pertanian (Kementan) dinilai berhasil menjaga kepercayaan publik, khususnya dari kalangan petani yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan nasional.

Sebagai informasi, survei evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia dengan melibatkan ribuan responden dari berbagai latar belakang sosial ekonomi di seluruh Indonesia.

Penilaian mencakup beragam aspek kinerja pejabat tinggi negara, mulai dari efektivitas kebijakan hingga dampaknya terhadap masyarakat penerima manfaat.

Bisnis.com, JAKARTA - Indikator Politik Indonesia yang dipimpin oleh Prof. Burhanuddin Muhtadi mempublikasikan hasil survei atas tingkat kepuasan publik terhadap sejumlah pejabat tinggi negara setelah satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dalam evaluasi tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencatat tingkat kepuasan publik tertinggi, yakni sebesar 84,9 persen, meski tidak termasuk dalam daftar sepuluh menteri paling populer.

Selain Mentan Amran Sulaiman, survei tersebut juga mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap pejabat lainnya yang mengetahui nama menterinya. Urutan tingkat kepuasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Andi Amran Sulaiman – Menteri Pertanian (84,9%)
2. Teddy Indra Wijaya – Sekretaris Kabinet (84,5%)
3. Purbaya Yudhi Sadewa – (tercantum sebagai Menteri Keuangan dalam slide) (84,1%)
4. Nasaruddin Umar – Menteri Agama (83,4%)
5. Prasetyo Hadi – Menteri Sekretariat Negara (82,9%)
6. Agus Harimurti Yudhoyono – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan (82,3%)
7. Tengku H. Najat Subijanto – Kepala Badan/Pimpinan terkait pembangunan nasional (82,2%)
8. Hanif Faisal Nurofiq – Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (81,1%)
9. Brian Yuliarito – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (80,4%)
10. Abdul Mu’ti – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (79,2%)

“Yang menarik, Pak Amran Sulaiman justru mencatat tingkat kepuasan paling tinggi di antara pejabat tinggi negara, padahal beliau tidak masuk dalam daftar sepuluh menteri paling populer,” ujar Prof. Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei tersebut di Jakarta (11/8/2025).

Burhanuddin menjelaskan, tingginya kepuasan terhadap Mentan Amran didominasi oleh kalangan petani yang merasakan langsung kebijakan dan kepemimpinan Menteri Pertanian dalam mendukung sektor pertanian nasional.

“Di antara yang mengenal Pak Amran, umumnya tingkat kepuasannya sangat tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah petani yang merasa diayomi dan dilayani dengan baik,” ungkapnya.

Burhanuddin menegaskan bahwa hasil ini menjadi bukti bahwa popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan kepuasan publik terhadap kinerja pejabat.

“Ada pejabat yang mungkin tidak sering tampil di media, tetapi kerja-kerjanya dirasakan langsung oleh masyarakat yang menjadi basis penerima manfaat,” jelasnya.

Survei evaluasi setahun pemerintahan Prabowo-Gibran ini dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia dengan melibatkan ribuan responden dari berbagai latar belakang sosial ekonomi di seluruh Indonesia. Penilaian mencakup berbagai aspek kinerja pejabat tinggi negara, mulai dari efektivitas kebijakan hingga dampaknya terhadap kelompok masyarakat penerima manfaat.

Temuan mengenai tingginya kepuasan terhadap Mentan Amran Sulaiman menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap menjadi salah satu fokus utama pemerintahan saat ini.

Dengan capaian tersebut, Kementerian Pertanian dinilai berhasil menjaga kepercayaan publik, terutama dari kalangan petani yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan nasional.

Jakarta, CNBC Indonesia - Indikator Politik Indonesia mempublikasikan hasil survei atas tingkat kepuasan publik terhadap sejumlah pejabat tinggi negara. Survei dari lembaga yang dipimpin oleh Prof. Burhanuddin Muhtadi dirilis setelah satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Survei ini dilakukan pada periode 20-27 Oktober 2025 yang dilakukan secara tatap muka. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1220 orang. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh Provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional.

Dari sekian survei, ada kategori yaitu soal 10 menteri atau pejabat berkinerja terbaik, yang berbasis/base yang tahu nama menteri/pejabat. Dengan pilihan survei sangat puas (SP), cukup puas (CP), kurang puas (KP) atau tidak puas sama sekali (TPS) dengan hasil kerja para menteri dan pejabat.

Pada survei itu di posisi teratas ada nama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencatat tingkat kepuasan publik tertinggi, yakni sebesar 84,9%. Survei tersebut juga mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap pejabat lainnya yang mengetahui nama menterinya. Posisi kedua ada Teddy Indra Jaya, Sekretaris Kabinet sebesar 84,5% dan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan sebesar 84,1%.

"Pak Amran Sulaiman justru mencatat tingkat kepuasan paling tinggi di antara pejabat tinggi negara" ujar Prof. Burhanuddin Muhtadi dalam rilisnya, dikutip Sabtu (8/11/2025).

Burhanuddin menjelaskan, tingginya kepuasan terhadap Mentan Amran didominasi oleh kalangan petani yang merasakan langsung kebijakan dan kepemimpinan Menteri Pertanian dalam mendukung sektor pertanian nasional.

Berikut ini urutan tingkat kepuasan tersebut adalah sebagai berikut:

1.Andi Amran Sulaiman - Menteri Pertanian (84,9%)

2.Teddy Indra Wijaya - Sekretaris Kabinet (84,5%)

3.Purbaya Yudhi Sadewa - Menteri Keuangan (84,1%)

4.Nasaruddin Umar - Menteri Agama (83,4%)

5.Prasetyo Hadi - Menteri Sekretariat Negara (82,9%)

6.Agus Harimurti Yudhoyono - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan (82,3%)

7.Tengku H. Najat Subijanto - Kepala Badan/Pimpinan terkait pembangunan nasional (82,2%)

8.Hanif Faisal Nurofiq - Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (81,1%)

9.Brian Yuliarito - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (80,4%)

10.Abdul Mu'ti - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (79,2%)

Burhanuddin menegaskan bahwa hasil ini menjadi bukti bahwa popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan kepuasan publik terhadap kinerja pejabat. "Ada pejabat yang mungkin tidak sering tampil di media, tetapi kerja-kerjanya dirasakan langsung oleh masyarakat yang menjadi basis penerima manfaat," jelasnya.

Survei Indikator Politik ini bukan satu-satunya membahas kinerja menteri atau pejabat, sebelumnya dengan kinerja terbaik di jajaran Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilakukan oleh lembaga Center of Economic and Law Studies (CELIOS).

"Survei CELIOS bertujuan mengidentifikasi menteri-menteri yang memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan kebijakan pemerintah selama satu tahun pemerintahan," kata Peneliti Celios M Bakhrul Fikri.

Survei ini melibatkan 120 jurnalis dari 60 lembaga pers di Indonesia yang mewakili sejumlah desk pemberitaan, seperti ekonomi, sosial-politik, hukum dan HAM, serta energi dan lingkungan. Periode survei dilakukan pada 30 September-13 Oktober 2025

Survei juga dilakukan secara nasional dan melibatkan 1.338 responden yang berasal dari wilayah pedesaan, pinggiran kota, perkotaan hingga mewakili keberagaman sosial dan demografis penduduk. Survei masyarakat umum ini dilakukan pada 2-17 Oktober 2025. Pendekatan yang digunakan yakni kuantitatif melalui metode survei nasional.

Dalam laporan bertajuk 'Rapor Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran", ada lima menteri yang juga mendapat persepsi kinerja terbaik oleh publik.

1. Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
2. Menteri Agama Nasaruddin Umar
3. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti
4. Menteri Luar Negeri Sugiono
5. Mentan Amran Sulaiman

Jakarta, CNBC Indonesia - Indikator Politik Indonesia mempublikasikan hasil survei atas tingkat kepuasan publik terhadap sejumlah pejabat tinggi negara. Survei dari lembaga yang dipimpin oleh Prof. Burhanuddin Muhtadi dirilis setelah satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dalam evaluasi tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencatat tingkat kepuasan publik tertinggi, yakni sebesar 84,9%.

Selain Mentan Amran Sulaiman, survei tersebut juga mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap pejabat lainnya yang mengetahui nama menterinya. Posisi kedua ada Teddy Indra Jaya, Sekretaris Kabinet sebesar 84,5% dan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan sebesar 84,1%.

"Yang menarik, Pak Amran Sulaiman justru mencatat tingkat kepuasan paling tinggi di antara pejabat tinggi negara" ujar Prof. Burhanuddin Muhtadi dalam rilisnya, dikutip Sabtu (8/11/2025).

Burhanuddin menjelaskan, tingginya kepuasan terhadap Mentan Amran didominasi oleh kalangan petani yang merasakan langsung kebijakan dan kepemimpinan Menteri Pertanian dalam mendukung sektor pertanian nasional.

"Di antara yang mengenal Pak Amran, umumnya tingkat kepuasannya sangat tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah petani yang merasa diayomi dan dilayani dengan baik," ungkapnya.

Burhanuddin menegaskan bahwa hasil ini menjadi bukti bahwa popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan kepuasan publik terhadap kinerja pejabat.

"Ada pejabat yang mungkin tidak sering tampil di media, tetapi kerja-kerjanya dirasakan langsung oleh masyarakat yang menjadi basis penerima manfaat," jelasnya.

Berikut ini urutan tingkat kepuasan tersebut adalah sebagai berikut:

1.Andi Amran Sulaiman - Menteri Pertanian (84,9%)

2.Teddy Indra Wijaya - Sekretaris Kabinet (84,5%)

3.Purbaya Yudhi Sadewa - Menteri Keuangan (84,1%)

4.Nasaruddin Umar - Menteri Agama (83,4%)

5.Prasetyo Hadi - Menteri Sekretariat Negara (82,9%)

6.Agus Harimurti Yudhoyono - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan (82,3%)

7.Tengku H. Najat Subijanto - Kepala Badan/Pimpinan terkait pembangunan nasional (82,2%)

8.Hanif Faisal Nurofiq - Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (81,1%)

9.Brian Yuliarito - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (80,4%)

10.Abdul Mu'ti - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (79,2%)

Survei evaluasi setahun pemerintahan Prabowo-Gibran ini dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia dengan melibatkan ribuan responden dari berbagai latar belakang sosial ekonomi di seluruh Indonesia. Penilaian mencakup berbagai aspek kinerja pejabat tinggi negara, mulai dari efektivitas kebijakan hingga dampaknya terhadap kelompok masyarakat penerima manfaat.

Prestasi Amran

Sebagai catatan, Amran juga pernah dinobatkan sebagai satu dari 5 menteri dengan kinerja terbaik di jajaran Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Demikian hasil survei yang digelar oleh lenbaga Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Menurut Peneliti Celios M Bakhrul Fikri, survei ini melibatkan 120 responden yang berprofesi sebagai jurnalis.

"Survei CELIOS bertujuan mengidentifikasi menteri-menteri yang memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan kebijakan pemerintah selama satu tahun pemerintahan," kata Bakhrul dalam keterangan di situs resmi Kementerian Pertanian, dikutip Rabu (22/10/2025).

Dalam laporan bertajuk 'Rapor Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran", sambungnya, Mentan Amran menempati posisi kelima secara keseluruhan dan masuk tiga besar pejabat dengan kinerja terbaik di sektor ekonomi.

"Menteri terbaik itu diduduki oleh Airlangga Hartarto, mendapatkan nilai 25 dari setiap responden. Kemudian Rosan Roeslani sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, yang juga menduduki peringkat kedua terbaik di bidang ekonomi. Nilainya adalah 9," papar Bakhrul.

Dijabarkan, dalam satu tahun terakhir, sektor pertanian mencatat berbagai capaian positif. Produksi padi meningkat, harga gabah petani tetap stabil, dan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 124,36 per September 2025-angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Nilai di atas 100 menunjukkan pendapatan petani lebih besar dari biaya produksinya, menandakan kesejahteraan mereka terus membaik.

Tak hanya itu, program hilirisasi komoditas strategis dan perluasan akses pasar juga memperkuat kontribusi pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Mentan Amran menyampaikan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan para petani. Kementan berkomitmen menjaga keseimbangan antara peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.

"Fokus kami adalah memastikan produksi dalam negeri terus meningkat, harga gabah petani tetap stabil, dan masyarakat mendapatkan akses terhadap beras yang terjangkau serta berkualitas," katanya.