Bisnis.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu alasan 74,1% masyarakat puas terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal ini berdasarkan hasil temuan survei oleh Poltracking Indonesia periode 2-8 Maret 2026. Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amwari lebih dulu memaparkan bahwa sebanyak 74,1% puas terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran dan 24,1,% tidak puas.

Sedangkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto sebanyak 74,9% dan 23,5% merasa tidak puas.

Masrudi menjelaskan untuk alasan kepuasan terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran (74,1%) salah satunya karena Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jadi kalau kita perhatikan jadi alasan publik puas terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran, 23% itu disokong oleh kepuasan terhadap Makan Bergizi Gratis," jelasnya dalam siaran langsung di akun YouTube Survei Poltracking, Senin (13/4/2026).

Alasan lainnya adalah bantuan pemerintah tepat sasaran sebanyak 13,8%; kepemimpinan tegas dan berwibawa sebanyak 10,2%; ekonomi yang stabil 7,8%; kinerja yang terbukti 7,0%; jaminan layanan kesehatan sebanyak 5,9%; hingga harga BBM stabil 2,2%.

Selain itu, Masduri juga memaparkan bahwa sebanyak 75,1% publik percaya terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran dan 21,2% tidak percaya.

"Ini tentu menjadi modal politik persepsi publik yang baik bagi pemerintah karena di tengah ketegangan isu global dan dampaknya terhadap berbagai aspek, baik di ekonomi ataupun aspek-aspek lain yang secara langsung merupakan konsekuensi dari ketegangan politik global yang terjadi. Tapi kita melihat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran masih cukup tinggi di 75,1%," ucapnya.

Di sisi lain, Peneliti Poltracking Indonesia Yoki Alvetro menjelaskan metodologi yang digunakan yaitu populasi survei yaitu warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih, yang berumur 17 tahun atau sudah menikah.

"Metode sampel kita itu menggunakan metode multistage randomsampling dengan jumlah sampel 1220 responden dengan margin of error 2,9% dengan tingkat pekerjaan 95%," ucapnya di kesempatan yang sama.

Pengumumpulan informasi menggunakan wawancara tatap muka langsung dengan responden terpilih pada tanggal 2-8 Maret 2026. Tim surveyor merupakan mahasiswa yang sudah mendapatkan pelatihan dari tim pusat.

Populasi pemilih dikelompokkan berdasarkan provinsi untuk selanjutnya sampel dipilih secara berjenjang di masing-masing provinsi. Primary Sampling Unit (PSU) pada survei ini adalah tingkat desa/kelurahan dengan jumlah responden pada masing-masing PSU adalah 10 responden.

Dari masing-masing kelurahan/desa terpilih, didaftarkan populasi RT yang ada untuk dipilih lima RT secara acak. Dari masing-masing RT terpilih, dipilih secara random dua KK. Kemudian dari setiap KK terpilih didaftarkan anggota keluarga yang sudah memiliki hak pilih untuk kemudian dipilih secara random satu orang laki-laki/perempuan yang akan diwawancarai.

"Sementara validasi datanya yaitu membandingkan data demografi yang disurvei dengan data khusus BPS tahun 2020," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Survei terbaru yang dilakukan Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menunjukan bahwa tingkat kepuasan atau approval rating Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mencapai 95,5%.

Survei tersebut dilakukan pada periode 30 Januari 2026 sampai 8 Februari 2026 terhadap 800 responden dengan margin error kurang lebih 3,5%.

Survei menunjukan bahwa 95,5% responden warga Jawa Barat merasa sangat puas dan cukup puas terhadap kinerja Dedi Mulyadi.

Secara rinci, 35,8% warga Jawa Barat merasa sangat puas dan 59,7% merasa cukup puas.

Sementara itu, hanya terdapat 4% warga Jawa Barat yang merasa kurang puas atas kinerja Dedi Mulyadi.

Tingkat kepuasan warga Jawa Barat terhadap kinerja Dedi Mulyadi pada awal tahun ini meningkat dibandingkan hasil survei tahun lalu sebesar 94,7%.

Dalam survei tahun lalu, terdapat 4,1% warga merasa kurang puas atas kinerja Dedi Mulyadi.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa tingkat kepuasan warga Jawa Barat terhadap kinerja Dedi Mulyadi pun merata berdasarkan kelompok demografi dan wilayah.

Burhanuddin menilai tingkat kepuasan publik terhadap Dedi Mulyadi menunjukan kondisi pelaksanaan pemerintahan secara keseluruhan yang dipersepsikan positif.

Menurutnya, biasanya dalam 100 hari kepemimpinan, tingkat kepuasan publik terhadap pemimpin mendapatkan tantangan, bahkan kerap kali menurun.

Apalagi, Dedi Mulyadi memiliki tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi.

“Memang menjadi kompleks dan jadi tantangan sendiri, karena baseline terlalu tinggi. Untuk mempertahankan saja sudah bagus, di beberapa tempat tidak mudah mempertahankan setinggi ini. Di atas 95% sangat tinggi,” kata Burhanuddin dalam konferensi pers pada Senin (16/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa tingkat kepuasan publik yang tinggi membuat Dedi Mulyadi dibicarakan di kancah nasional.

KDM, lanjutnya, muncul sebagai bakal salah satu pemimpin nasional.

Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Djayadi Hanan menilai tingginya kepuasan publik terhadap Dedi Mulyadi didorong juga oleh ragam program serta kebijakan yang popular.

“Kemudian yang jadi tugasnya adalah menjaga ritme dan substansi agar kinerjanya tidak turun, karena ini baru setahun,” ujar Djayadi.

Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Universitas Padjajaran Firman Manan menilai capaian tingkat kepuasan publik terhadap Dedi Mulyadi itu didorong oleh upaya yang sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum Dedi Mulyadi menjadi Gubernur Jawa Barat.

Dia menjelaskan bahwa Dedi Mulyadi telah mempersiapkan agar dirinya bisa menjadi Gubernur Jawa Barat.

“Itu kerja-kerja politik yang sudah dilakukan 5 tahun ke belakang. Approval rating menunjukan apa yang sudah dia tanam,” ujar Firman.

Bisnis.com, JAKARTA — Survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan 72,8% masyarakat mengaku puas dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Laporan survei Indikator yang dilakukan secara tatap muka kepada 1.220 orang pada periode 15–21 Januari 2026 menunjukkan bahwa sebanyak 12,2% responden mengaku sangat puas dan 60,6% cukup puas.Sementara itu, 19,9% menyatakan kurang puas, 4,5% tidak puas sama sekali, dan 2,8% tidak menjawab.

Survei dengan metode multistage random sampling tersebut menunjukkan bahwa program yang telah dimulai sejak Januari 2025 lalu itu, telah diterima cukup luas oleh publik. Meski demikian, masih terdapat sekitar seperempat responden yang menyuarakan ketidakpuasan.

Dari sisi gender, tingkat kepuasan relatif seimbang. Perempuan sedikit lebih tinggi dengan 73,3% menyatakan puas, dibanding laki-laki sebesar 72,3%.

Berdasarkan kelompok generasi, Gen Z menjadi kelompok paling puas dengan tingkat kepuasan mencapai 80,7%. Disusul milenial 72% dan Gen X sebesar 70%. Kelompok baby boomers mencatat tingkat kepuasan paling rendah di antara generasi, meski tetap mayoritas, yakni 67,3%.

Dilihat dari latar etnis, responden Bugis (80,3%), Melayu (77,7%), dan Jawa (74,5%) menunjukkan tingkat kepuasan tinggi. Sebaliknya, etnis Batak (60,3%) dan Madura (59,5%) mencatat kepuasan relatif lebih rendah dibanding kelompok lain.

Menurut latar pendidikan, lulusan SD ke bawah justru mencatat tingkat kepuasan tertinggi sebesar 75%. Lulusan SLTP dan SLTA juga menunjukkan kepuasan di kisaran 74%. Sementara responden berpendidikan perguruan tinggi memiliki tingkat kepuasan lebih rendah, yakni 62,9%.

Dari sisi pekerjaan, buruh kasar, sopir, dan pekerja sektor keamanan termasuk yang paling puas (75,7%), disusul petani dan nelayan (73,1%). Sebaliknya, karyawan swasta mencatat kepuasan paling rendah, hanya 57,1%.

Berdasarkan tingkat penghasilan, responden berpendapatan Rp1–2 juta per bulan menunjukkan kepuasan tertinggi (77,8%). Kelompok berpendapatan di bawah Rp1 juta justru paling rendah tingkat kepuasannya, yakni 58,3%.

Secara geografis, warga desa lebih puas (74,8%) dibanding warga kota (70,7%). Wilayah dengan tingkat kepuasan tertinggi tercatat di Kalimantan (80,9%) dan Bali-Nusa Tenggara (79,3%). Jawa Barat juga tinggi dengan 77,8%. Sebaliknya, Jakarta menjadi wilayah dengan tingkat kepuasan terendah, hanya 52,4%, dengan tingkat ketidakpuasan hampir seimbang.

Lebih lanjut, mayoritas atau 60% warga lebih setuju program MBG diberikan kepada seluruh anak di Indonesia.

Namun di balik tingginya tingkat kepuasan, laporan tersebut menyoroti persoalan kepercayaan publik terhadap tata kelola program. Indikator menemukan mayoritas responden belum yakin Program Makan Bergizi Gratis sepenuhnya bebas dari praktik korupsi.

Hanya 33,8% responden yang menyatakan sangat percaya atau percaya bahwa program tersebut tidak dikorupsi. Sebaliknya, 61,7% mengaku kurang percaya atau tidak percaya sama sekali, sementara 4,6% tidak menjawab.

Tingkat kepercayaan ini relatif merata antara laki-laki dan perempuan. Namun secara generasi terlihat jurang persepsi, Gen Z menjadi kelompok paling percaya dengan 39,5% menyatakan yakin program tidak dikorupsi. Sebaliknya, generasi milenial dan Gen X didominasi sikap skeptis, dengan lebih dari separuh menyatakan kurang atau tidak percaya.

Dilihat dari latar etnis, responden Bugis (42,1%) dan Jawa (30,7%) termasuk yang relatif lebih percaya, sementara etnis Madura dan Betawi menunjukkan tingkat ketidakpercayaan yang lebih tinggi, masing-masing di atas 65%.

Menurut tingkat pendidikan, semakin tinggi pendidikan, kecenderungan skeptisisme makin besar. Responden lulusan perguruan tinggi hanya 24,2% yang percaya program tidak dikorupsi, sedangkan 74,7% menyatakan kurang atau tidak percaya.

Dari sisi pekerjaan, petani, peternak, dan nelayan menjadi kelompok paling percaya (44,1%). Sebaliknya, pekerja formal seperti pegawai negeri/BUMN dan karyawan swasta didominasi ketidakpercayaan, dengan angka di atas 60%.

Berdasarkan pendapatan, kelompok berpenghasilan di atas Rp4 juta per bulan mencatat tingkat kepercayaan terendah, hanya sekitar seperempat yang yakin program bersih dari korupsi. Kelompok berpendapatan Rp1–2 juta sedikit lebih percaya, namun tetap didominasi sikap ragu.

Kesenjangan kepercayaan juga tampak secara geografis. Warga desa lebih percaya (38,9%) dibanding warga kota (28,6%). Wilayah dengan tingkat kepercayaan tertinggi tercatat di Bali–Nusa Tenggara (50%) dan Kalimantan (39,1%). Sebaliknya, Jawa Barat dan Sumatera menunjukkan tingkat ketidakpercayaan paling tinggi, dengan lebih dari dua pertiga responden menyatakan ragu atau tidak percaya.

Bisnis.com, JAKARTA – Berdasarkan Survei Nasional Indikator terkait Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden dan Kepercayaan Warga terhadap Lembaga-lembaga Negara, tingkat kepuasan publik mencapai 79,9 persen.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto tergolong sangat tinggi.

Hal tersebut disampaikan Burhanuddin dalam pemaparan rilis hasil survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (8/2/2026).

Burhanuddin menjelaskan, Presiden Prabowo memiliki modal politik yang sangat besar dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Modal pertama, menurutnya, adalah modal elektoral yang kuat pada Pemilihan Presiden 2024.

Dia mencatat pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka meraih sekitar 96 juta suara, menjadi kemenangan terbesar sepanjang sejarah pemilihan presiden langsung di Indonesia. Perolehan tersebut melampaui capaian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Presiden Joko Widodo dalam kemenangan pemilu mereka.

“Pak SBY pada 2009 tidak sampai 70 juta suara. Pak Jokowi pada 2014 dan 2019 juga tidak sebesar perolehan suara Pak Prabowo,” ujar Burhanuddin.

Menurutnya, besarnya modal elektoral tersebut ditopang oleh kombinasi basis massa Prabowo sendiri dan dukungan Presiden Joko Widodo yang direpresentasikan melalui pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.

Modal politik kedua, lanjut Burhanuddin, adalah tingginya approval rating Prabowo sejak awal pemerintahan. Ia menyebut, secara umum tingkat persetujuan publik terhadap Prabowo relatif lebih tinggi dibandingkan Presiden Jokowi maupun Presiden SBY pada periode awal pemerintahan mereka, meskipun sempat mengalami penurunan pada periode tertentu.

“Pak Prabowo mendapatkan dua kekuatan sekaligus, kekuatan basis dirinya sendiri dan kekuatan dukungan Pak Jokowi,” kata Burhanuddin.

Burhanuddin menambahkan, karakter pemilih di Indonesia cenderung dermawan dalam memberikan evaluasi terhadap pemimpin nasional.

Berdasarkan data demografi yang digunakan Indikator dengan rujukan data Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas pemilih memiliki tingkat pendidikan menengah ke bawah, yang turut memengaruhi pola evaluasi terhadap kondisi nasional.

Kendati demikian, ia menegaskan survei ini tidak diarahkan untuk membaca preferensi elektoral karena pemilu masih jauh. Fokus utama survei adalah mengukur approval rating dan evaluasi publik terhadap kinerja presiden.

Berdasarkan hasil survei Januari 2026, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo relatif stabil dibanding Januari 2025.

Rinciannya, responden yang menyatakan sangat puas sebesar 13,0 persen, cukup puas 66,9 persen, kurang puas 17,1 persen, tidak puas sama sekali 2,2 persen, dan tidak tahu atau tidak menjawab 0,8 persen.

Burhanuddin menilai, meskipun tingkat kepuasan secara keseluruhan tergolong tinggi, basis responden yang menyatakan sangat puas masih relatif terbatas. Namun demikian, secara umum angka kepuasan tersebut dinilai lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan pada awal pemerintahan Presiden SBY maupun Presiden Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - Indikator Politik Indonesia yang dipimpin oleh Prof. Burhanuddin Muhtadi mempublikasikan hasil survei atas tingkat kepuasan publik terhadap sejumlah pejabat tinggi negara setelah satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dalam evaluasi tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencatat tingkat kepuasan publik tertinggi, yakni sebesar 84,9 persen, meski tidak termasuk dalam daftar sepuluh menteri paling populer.

Selain Mentan Amran Sulaiman, survei tersebut juga mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap pejabat lainnya yang mengetahui nama menterinya. Urutan tingkat kepuasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Andi Amran Sulaiman – Menteri Pertanian (84,9%)
2. Teddy Indra Wijaya – Sekretaris Kabinet (84,5%)
3. Purbaya Yudhi Sadewa – (tercantum sebagai Menteri Keuangan dalam slide) (84,1%)
4. Nasaruddin Umar – Menteri Agama (83,4%)
5. Prasetyo Hadi – Menteri Sekretariat Negara (82,9%)
6. Agus Harimurti Yudhoyono – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan (82,3%)
7. Tengku H. Najat Subijanto – Kepala Badan/Pimpinan terkait pembangunan nasional (82,2%)
8. Hanif Faisal Nurofiq – Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (81,1%)
9. Brian Yuliarito – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (80,4%)
10. Abdul Mu’ti – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (79,2%)

“Yang menarik, Pak Amran Sulaiman justru mencatat tingkat kepuasan paling tinggi di antara pejabat tinggi negara, padahal beliau tidak masuk dalam daftar sepuluh menteri paling populer,” ujar Prof. Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei tersebut di Jakarta (11/8/2025).

Burhanuddin menjelaskan, tingginya kepuasan terhadap Mentan Amran didominasi oleh kalangan petani yang merasakan langsung kebijakan dan kepemimpinan Menteri Pertanian dalam mendukung sektor pertanian nasional.

“Di antara yang mengenal Pak Amran, umumnya tingkat kepuasannya sangat tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah petani yang merasa diayomi dan dilayani dengan baik,” ungkapnya.

Burhanuddin menegaskan bahwa hasil ini menjadi bukti bahwa popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan kepuasan publik terhadap kinerja pejabat.

“Ada pejabat yang mungkin tidak sering tampil di media, tetapi kerja-kerjanya dirasakan langsung oleh masyarakat yang menjadi basis penerima manfaat,” jelasnya.

Survei evaluasi setahun pemerintahan Prabowo-Gibran ini dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia dengan melibatkan ribuan responden dari berbagai latar belakang sosial ekonomi di seluruh Indonesia. Penilaian mencakup berbagai aspek kinerja pejabat tinggi negara, mulai dari efektivitas kebijakan hingga dampaknya terhadap kelompok masyarakat penerima manfaat.

Temuan mengenai tingginya kepuasan terhadap Mentan Amran Sulaiman menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap menjadi salah satu fokus utama pemerintahan saat ini.

Dengan capaian tersebut, Kementerian Pertanian dinilai berhasil menjaga kepercayaan publik, terutama dari kalangan petani yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan nasional.