JAKARTA - Pertamina Fastron, lini oli unggulan PT Pertamina Lubricants untuk kendaraan roda empat, meraih penghargaan dalam ajang WOW Brand Award 2026 untuk kategori Oli Mesin Mobil (Car Lubricant). Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil riset nasional WOW Brand Survey yang mengukur pengalaman dan interaksi konsumen terhadap 300 merek dari 100 kategori produk di Indonesia yang dilaksanakan sejak bulan Desember 2025 hingga Januari 2026.

Penghargaan ini menjadi indikator keberhasilan perusahaan dalam membangun hubungan yang kuat serta kepercayaan yang berkelanjutan dengan konsumennya. SIG dan Pertamina Lubricants Kembangkan Pelumas Open Gear Produksi Lokal



“Penghargaan ini menjadi cerminan atas kepercayaan dan kepuasan konsumen terhadap produk kami, khususnya Pertamina Fastron. Ke depan, kami akan terus memperkuat pendekatan yang berorientasi pada pengalaman pelanggan, sekaligus memastikan inovasi yang kami hadirkan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ujar VP Marketing PT Pertamina Lubricants, Nugroho Setyo Utomo.

Pencapaian ini didukung oleh berbagai inisiatif Pertamina Lubricants yang berfokus pada peningkatan pengalaman pelanggan , mulai dari aktivasi di jaringan bengkel hingga program digital yang meningkatkan engagement dan loyalitas konsumen. Melalui program tersebut, perusahaan berupaya menghadirkan pendekatan pemasaran yang tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga mengedepankan pemahaman terhadap kebutuhan dan perilaku konsumen.

Dengan diraihnya penghargaan ini, Pertamina Fastron semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu brand oli terbaik yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan pendekatan humanis.

Singgah Sejenak, Nikmati Fasilitas Terbaik Pertamina Lubricants di Rest Area



Ajang WOW Brand merupakan salah satu forum brand dan pemasaran terbesar di Indonesia yang mempertemukan para pemimpin industri, praktisi pemasaran, serta pelaku bisnis. Pada gelaran yang ke-11 ini, Wow Brand mengusung tema “Branding in the Age of AI”, dan membahas bagaimana brand dapat tetap relevan melalui perpaduan antara teknologi dan pendekatan humanis di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan.

Pertamina Lubricants berkomitmen untuk terus menghadirkan produk oli terbaik, memberikan kontribusi positif bagi perkembangan industri oli di Indonesia, serta menjalankan bisnis yang sejalan dengan prinsip environment, social, & governance (ESG) dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengharapkan hasil perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) diimplementasikan secara konsisten sehingga dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Perencanaan yang baik itu harus dilaksanakan dengan baik, tidak cukup hanya bagus di atas kertas. Dan yang lebih penting lagi, hasilnya harus dirasakan oleh masyarakat. Kalau pertumbuhan tinggi tapi rakyatnya belum merasakan perbaikan, berarti ada yang belum selesai dalam pelaksanaannya,” kata Rachmat saat menerima Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura dan Bupati Kepulauan Anambas Dato’ Aneng di Gedung Bappenas.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, Menteri Rachmat Pambudy mendorong Pemprov Kepri untuk memanfaatkan Rencana Kerja Prioritas Nasional secara optimal sebagai acuan dalam menyusun dan mengimplementasikan program pembangunan di daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga desa.

Ia juga turut mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Nyanyang menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam penguatan konektivitas antar wilayah, pengembangan kawasan ekonomi strategis di Batam, Bintan, dan Karimun, serta optimalisasi potensi maritim dan investasi berbasis energi hijau di Kepulauan Riau.

Ia juga menyampaikan bahwa Provinsi Kepri mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan termasuk tiga besar nasional.

“Pemerintah Provinsi Kepri terus berupaya memastikan agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat,” katanya.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sidang ketiga perkara gugatan Nomor 186/Pdt.Sus-Parpol/2026/PN Jkt.Pst antara DPW PPP Maluku melawan DPP PPP kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026). Agenda persidangan kali ini menyoroti kelengkapan dokumen dari pihak tergugat terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (PLT) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPW PPP Maluku.

Dalam persidangan, Majelis Hakim secara tegas meminta DPP PPP untuk segera melengkapi dokumen krusial yang hingga kini belum diajukan, yakni surat resmi yang menerangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) berhalangan tetap, serta Akta Notaris asli sebagai dasar penerbitan SK PLT.

Majelis menekankan bahwa kedua dokumen tersebut merupakan syarat fundamental untuk membuktikan keabsahan tindakan administratif DPP PPP. Ketidakmampuan tergugat dalam menghadirkan dokumen tersebut hingga sidang ketiga dinilai menjadi catatan serius dalam proses pembuktian.

Keterangan tersebut disampaikan oleh Tim Hukum penggugat yang diwakili oleh Wahyu Ingratubun, didampingi Sabarudin Rery dan Marshal Renawarin. Dalam pernyataannya, Wahyu menegaskan bahwa belum lengkapnya dokumen kunci dari pihak tergugat semakin memperkuat dugaan adanya cacat prosedur dalam penerbitan SK PLT.

“Fakta di persidangan menunjukkan bahwa hingga sidang ketiga ini, tergugat belum mampu menunjukkan dasar hukum yang sah dan lengkap. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa legalitas SK PLT yang diterbitkan patut dipertanyakan,” ujar Wahyu Ingratubun.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya guna memberikan kesempatan kepada pihak tergugat melengkapi dokumen yang diminta oleh Majelis Hakim.

Perkara ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dinamika internal partai politik serta aspek legalitas dalam pengambilan keputusan organisasi yang berdampak langsung pada struktur kepengurusan di daerah.

JAKARTA - Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun mengungkapkan bahwa mayoritas publik tidak setuju terhadap wacana pelengseran pemimpin di tengah masa jabatan. Temuan survei terbaru Median menunjukkan bahwa publik lebih mengedepankan stabilitas pemerintahan dan penghormatan terhadap mekanisme demokrasi.

“Data kami menunjukkan, 62 persen responden menyatakan tidak setuju jika terjadi pelengseran di tengah masa jabatan. Bahwa masyarakat Indonesia pada dasarnya menginginkan stabilitas politik tetap terjaga, apalagi di tengah kondisi geopolitik sedang memanas,” ujar Rico Marbun dalam paparannya, dikutip Kamis (16/4/2026).

Menurut Rico, ada sejumlah alasan utama yang melatarbelakangi sikap publik tersebut. Alasan terbesar adalah kekhawatiran terhadap potensi perpecahan dan kekacauan apabila pelengseran dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.

“Sebanyak 15,5 persen responden secara eksplisit menyebut bahwa pelengseran di tengah jalan berisiko memicu perpecahan dan instabilitas. Ini menunjukkan kesadaran publik bahwa transisi kekuasaan yang tidak normal bisa berdampak luas,” jelasnya.

Selain itu, faktor legitimasi demokrasi juga menjadi pertimbangan penting. Sebanyak 12,2 persen responden menilai bahwa pemimpin yang telah terpilih merupakan hasil mandat rakyat dan pemenang pemilu, sehingga harus dihormati hingga masa jabatannya selesai.

“Publik masih memegang prinsip bahwa hasil pemilu adalah kontrak politik yang harus dijaga. Ini terlihat dari 12,2 persen responden yang menekankan pentingnya menghormati mandat rakyat,” lanjut Rico.

Alasan lain yang cukup dominan adalah pandangan bahwa masa jabatan belum selesai (12,0 persen), sehingga pelengseran dianggap tidak memiliki dasar yang kuat secara konstitusional maupun etis.

Di sisi lain, 10,8 persen responden menilai isu pelengseran sebagai isu lama yang terus diangkat kembali tanpa urgensi yang jelas, sementara 9,5 persen menyatakan bahwa kinerja pemerintahan saat ini masih dinilai cukup baik.

“Artinya, publik melihat selama kinerja masih berjalan dan tidak ada pelanggaran besar, maka dorongan untuk pelengseran tidak mendapatkan legitimasi sosial,” tegasnya.

Rico menambahkan, temuan ini menjadi sinyal penting bagi elite politik agar tidak memainkan isu-isu yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Survei Median ini dilakukan pada periode 30 Maret hingga 7 April 2026. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner melalui media sosial dengan target responden pengguna aktif media sosial berusia 17 hingga 60 tahun ke atas.

Sebanyak 1.300 responden terlibat dalam survei ini, dengan distribusi pertanyaan dilakukan secara proporsional terhadap populasi dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia melalui akun media sosial.

JAKARTA - Sebanyak 5 jenderal TNI purnawirawan menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada rentang waktu 2001-2026. Tiga di antaranya merupakan jenderal Kopassus .

Ketiganya yakni Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono, Letjen TNI (Purn) Sutiyoso, dan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra. Kepala BIN mempunyai tugas memimpin BIN dalam melaksanakan tugas dan fungsi BIN. Kepala BIN diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lainnya setingkat menteri.

Jabatan ini mengalami perubahan beberapa kali seiring perubahan nomenklatur. Pada 1958, jabatan ini bernama Kepala Badan Koordinasi Intelijen. Hanya setahun berselang (1959), posisi ini berubah menjadi Kepala Badan Pusat Intelijen hingga tahun 1966.

Selanjutnya dari tahun 1966-1967, jabatan ini berubah menjadi Kepala Komando Intelijen Negara. Kemudian selang waktu tahun 1967 hingga 2001, posisi ini bernama Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN).

Dari 2001 hingga sekarang, jabatan ini bernama Kepala Badan Intelijen Negara dan masuk dalam jajaran anggota kabinet sebagai pejabat tinggi setingkat menteri.

Diketahui ada 18 pejabat yang pernah menduduki posisi ini. Latar belakang pejabat sebagian besar dari kalangan TNI berjumlah 14 orang, 3 orang dari kepolisian, dan 1 orang sipil.

5 Jenderal TNI Jabat Kepala BIN

1. Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono

Masa jabatan: 9 Agustus 2001-8 Desember 2004

2. Mayjen TNI (Purn) Syamsir Siregar

Masa jabatan: 8 Desember 2004-22 Oktober 2009

3. Letjen TNI (Purn) Marciano Norman

Masa jabatan: 19 Oktober 2011-8 Juli 2015

4. Letjen TNI (Purn) Sutiyoso

Masa jabatan: 8 Juli 2015-9 September 2016

5. Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra

Masa jabatan: 21 Oktober 2024-Sekarang.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyatakan pertemuan sejumlah pejabat Indonesia dengan investor dan lembaga keuangan di Amerika Serikat (AS) harus diikuti dengan kredibilitas kebijakan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo melakukan serangkaian kunjungan (roadshow) ke Amerika Serikat pada pekan ini untuk meyakinkan investor dan lembaga keuangan internasional terkait ketahanan fundamental makroekonomi dan fiskal Indonesia.

Saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu, Rizal mengatakan pertemuan tersebut dapat meningkatkan sentimen positif terhadap pasar domestik Indonesia dalam jangka pendek.

"Pertemuan Menkeu dan Gubernur BI dengan pelaku global seperti HSBC, BlackRock, dan IMF berdampak memberi sentimen positif jangka pendek, bukan perubahan fundamental dan struktural," ucapnya.

Ia memproyeksikan respons pasar terhadap pertemuan tersebut akan terjadi dalam beberapa hari atau bahkan minggu ke depan.

Namun, Rizal mengingatkan bahwa para investor akan kembali melihat realitas data serta tetap menguji konsistensi antara narasi yang disampaikan dan fundamental di lapangan.

Ia menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih cukup baik dengan tingkat inflasi yang relatif terkendali sebesar 3,48 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) per Maret 2026 dan penerimaan negara tumbuh 10,5 persen yoy menjadi Rp574,9 triliun per 31 Maret.

Namun, ia mengatakan, tekanan terhadap nilai tukar rupiah hingga menyentuh Rp17.100 per dolar AS, penurunan cadangan devisa dari 151,9 miliar dolar AS menjadi 148,2 miliar dolar AS pada akhir Maret, tren kenaikan yield SBN, hingga kekhawatiran terhadap arah fiskal menjadi faktor penahan.

"Artinya, pertemuan ini berfungsi sebagai confidence signaling (memberikan sinyal kepercayaan diri) bersifat sementara, bukan game changer (pembawa perubahan signifikan) bagi pasar domestik," kata Rizal.

Ia pun menilai pertemuan tersebut belum cukup untuk memulihkan kepercayaan investor secara penuh, sehingga penting untuk mengimplementasikan tindak lanjut kebijakan yang konkret dan disiplin.

Rizal mengatakan pemerintah perlu memastikan pengelolaan fiskal tetap kredibel, pembiayaan defisit yang transparan dan akuntabel, serta tidak memunculkan instrumen yang meningkatkan persepsi risiko.

Selain itu, koordinasi sektor fiskal dan moneter harus benar-benar efektif dalam menjaga stabilitas rupiah tanpa menggerus cadangan devisa secara berlebihan.

"Dalam kondisi seperti ini, kepercayaan investor tidak dibangun dari roadshow, melainkan dari kredibilitas kebijakan yang konsisten, terukur, dan dapat diverifikasi serta diuji oleh pasar," ujarnya.

"Tanpa langkah nyata tersebut, pertemuan dengan investor global hanya menjadi signal without structural substance (sinyal tanpa substansi struktural), yang efeknya cepat hilang begitu pasar kembali membaca data fundamental," imbuh Rizal.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meyakinkan sejumlah investor global, di antaranya HSBC Global Asset Management, Lazard AM, Blackrock, Lord Abbett, dan TD Asset Management soal ketahanan fundamental makroekonomi serta strategi fiskal Indonesia dalam pertemuan di New York dan Washington DC, Amerika Serikat.

"Pada dasarnya kita jelaskan kondisi ekonomi dan strategi fiskal kita ke depan, jadi mereka yakin bahwa gerakan atau kebijakan fiskal kita sudah pada arah yang benar," kata Purbaya dalam keterangan tertulisnya.

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan di hadapan para investor global dalam rangkaian IMF Spring Meeting 2026 di Amerika Serikat bahwa bauran kebijakan Indonesia on track atau berada pada arah yang tepat.

Bauran kebijakan berfokus pada stabilitas dan ketahanan eksternal melalui pengelolaan suku bunga, intervensi valuta asing, serta penguatan likuiditas domestik, yang didukung oleh komitmen fiskal menjaga defisit di bawah 3 persen PDB melalui reformasi subsidi dan realokasi anggaran yang lebih produktif.

"Kami terus memastikan bauran kebijakan yang konsisten dan responsif untuk menjaga stabilitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global,” kata Perry, juga dari keterangan resminya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wajah penegakan hukum kembali dipertanyakan. Di tengah sorotan publik atas vonis bebas dalam kasus Amsal Sitepu, kini muncul polemik baru dari Kepulauan Mentawai yang dinilai mencerminkan ketidakadilan hukum yang kian terang.

Kasus tersebut menjerat Kamser Sitanggang, mantan Direktur Perusda Kemakmuran Mentawai, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Mentawai pada 24 Oktober 2025. Dia ditahan di Rutan Padang terkait dugaan korupsi dana penyertaan modal daerah tahun 2018-2019 dengan nilai kerugian negara mencapai Rp7,87 miliar.

Namun, penanganan perkara ini menuai kritik keras. Kuasa hukum Kamser, Syurya Alhadi menilai penetapan tersangka cacat hukum karena perhitungan kerugian negara dilakukan oleh auditor internal Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, bukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang berwenang.

"Ini bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang. Dasar hukumnya menjadi tidak sah," ujar Syurya.

Dia merujuk Pasal 23E UUD 1945 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, yang diperkuat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 bahwa penetapan kerugian negara merupakan kewenangan BPK.

Selain itu, pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam perhitungan, termasuk memasukkan gaji Kamser sebagai bagian dari kerugian negara. Padahal, gaji tersebut merupakan hak sah yang diterima berdasarkan keputusan resmi kepala daerah.

Tak hanya itu, kejelasan aliran dana yang disebut merugikan negara juga dipertanyakan. Kuasa hukum menilai angka kerugian lebih bersifat asumsi ketimbang kerugian nyata bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mensyaratkan adanya actual loss dalam perkara korupsi.

Sorotan semakin tajam setelah Pengadilan Negeri Padang melalui putusan praperadilan Nomor 17 Tahun 2025 pada 9 Desember 2025 menyatakan penetapan tersangka terhadap Kamser tidak sah.

Kuasa hukum terbaru Kamser, Yul Akhyari Sastra mengungkapkan pihaknya telah mengajukan permohonan eksekusi putusan tersebut ke Pengadilan Negeri Padang. Namun, pengadilan menyatakan eksekusi bukan kewenangan mereka.

"Atas putusan praperadilan tersebut kami sebagai kuasa hukum juga telah mengajukan eksekusi kepada PN Padang, dan dijawab bahwa eksekusi bukan kewenangan PN Padang melainkan menjadi ranah Kejaksaan Negeri Mentawai," ujar Yul, Rabu (15/4/2026).

Dengan kondisi tersebut, Kejaksaan Negeri Mentawai justru memiliki kewajiban hukum untuk menjalankan putusan praperadilan, termasuk mengajukan pencabutan dakwaan.

Yul juga menyoroti dasar pertimbangan hakim praperadilan dalam mengabulkan gugatan Kamser. Dia menyebut hakim menilai tidak terpenuhinya dua alat bukti yang sah dan cukup, terutama terkait perhitungan kerugian negara.

"Hakim menegaskan perhitungan keuangan negara tidak dapat dilakukan oleh auditor kejaksaan, tetapi harus oleh BPK," ucapnya.

Meski putusan praperadilan telah menyatakan penetapan tersangka tidak sah, Kejaksaan Negeri Mentawai tetap melanjutkan proses hukum, termasuk penahanan dan persidangan terhadap Kamser.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap putusan pengadilan dan mencederai prinsip kepastian hukum. Hingga kini, Kamser telah menjalani penahanan lebih dari lima bulan. Situasi ini memicu kekhawatiran publik terhadap praktik penegakan hukum yang dinilai tidak konsisten.

JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar menerima penghargaan Anugerah Kepemimpinan Visioner Pengawasan Obat dan Makanan 2026 dari Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi Indonesia). Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan strategis dan transformasional dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Penghargaan diberikan di sela forum diskusi strategis membahas kenaikan harga obat di tengah gejolak global, termasuk tekanan geopolitik, gangguan rantai pasok bahan baku farmasi, serta fluktuasi biaya logistik internasional. Momentum ini menegaskan relevansi kepemimpinan BPOM dalam merespons isu-isu krusial yang dihadapi industri dan masyarakat.

Forum tersebut dihadiri oleh para pelaku industri farmasi, pemangku kepentingan kesehatan, serta perwakilan pemerintah, dan menjadi ruang konsolidasi nasional untuk merumuskan langkah bersama dalam menjaga stabilitas harga obat dan ketersediaannya di dalam negeri.

Ketua Umum GP Farmasi Indonesia, F. Tirto Koesnadi menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan industri terhadap kepemimpinan yang mampu menjembatani kepentingan pengawasan dan keberlanjutan industri di tengah tekanan global.

“Di bawah kepemimpinan Prof Taruna Ikrar, BPOM menunjukkan wajah baru, tegas dalam pengawasan, namun progresif dalam mendorong inovasi. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, kepemimpinan visioner menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara akses masyarakat terhadap obat dan keberlangsungan industri,” ujarnya dikutip Rabu (15/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Taruna Ikrar menegaskan bahwa penghargaan ini bukanlah capaian individu, melainkan hasil kerja kolektif seluruh jajaran BPOM dan kolaborasi erat dengan industri, akademisi, serta pemerintah.

“Penghargaan ini adalah amanah. BPOM akan terus memperkuat pengawasan berbasis sains, digitalisasi sistem perizinan, serta mendorong kemandirian farmasi nasional agar tidak rentan terhadap tekanan global. Kita tidak hanya menjaga keamanan masyarakat, tetapi juga memastikan akses dan keterjangkauan obat bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Taruna.

Ia juga menyoroti bahwa dinamika geopolitik global, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, telah memberikan dampak signifikan terhadap rantai pasok farmasi dunia. Gangguan jalur distribusi strategis serta kenaikan biaya energi dan logistik berkontribusi terhadap meningkatnya harga bahan baku obat dan berpotensi memicu kenaikan harga obat di berbagai negara.

“Geopolitik hari ini berdampak langsung pada sektor kesehatan. Karena itu, Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional di bidang farmasi, termasuk melalui hilirisasi bahan baku obat dan penguatan industri dalam negeri,” tegasnya.

Di bawah kepemimpinannya, BPOM mencatat sejumlah capaian strategis, termasuk keberhasilan meraih status WHO Listed Authority (WLA), yang menempatkan Indonesia sejajar dengan otoritas pengawas obat negara maju seperti US Food and Drug Administration dan European Medicines Agency. Status ini menjadi “paspor global” bagi produk farmasi Indonesia untuk menembus pasar internasional.

Selain itu, BPOM juga terus mendorong transformasi digital, memperkuat pengawasan rantai pasok obat dan makanan, serta menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pertumbuhan industri nasional.

Tanpa kepercayaan, bahkan, kebijakan terbaik pun akan kehilangan daya

Jakarta (ANTARA) - Kebijakan fiskal pada dasarnya adalah seni memilih dalam keterbatasan. Setiap rupiah yang dibelanjakan negara mengandung konsekuensi: siapa yang diuntungkan hari ini dan siapa yang menanggung beban di masa depan.

Dalam waktu lama, banyak pemerintah baik di negara maju maupun berkembang mampu menunda pilihan-pilihan sulit tersebut dengan memanfaatkan utang yang murah. Indonesia pun tidak sepenuhnya terlepas dari kecenderungan ini.

Namun, perubahan lanskap global dalam beberapa tahun terakhir menandai berakhirnya era tersebut. Ketika utang meningkat dan biaya pinjaman melonjak, kebijakan fiskal tidak lagi sekadar soal angka, melainkan soal kepercayaan.

Sebelum pandemi COVID-19, tren peningkatan utang sebenarnya sudah terlihat. Indonesia relatif disiplin dengan menjaga rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di bawah 30 persen hingga pertengahan 2010-an. Namun tekanan belanja, terutama untuk infrastruktur dan subsidi, perlahan meningkatkan kebutuhan pembiayaan.

Ketika pandemi melanda pada 2020, pemerintah menghadapi situasi luar biasa: kontraksi ekonomi, penurunan penerimaan negara, dan kebutuhan belanja yang melonjak tajam untuk kesehatan serta perlindungan sosial. Defisit anggaran melebar hingga lebih dari 6 persen PDB, dan rasio utang melonjak ke kisaran 40 persen PDB.

Langkah tersebut tidak bisa dihindari. Tanpa ekspansi fiskal yang agresif, Indonesia berisiko mengalami krisis ekonomi yang lebih dalam. Namun, seperti banyak negara lain, konsekuensi jangka panjangnya kini mulai terasa.

Ketika ekonomi mulai pulih, dunia tidak kembali ke kondisi semula. Suku bunga global meningkat tajam sebagai respons terhadap inflasi, dan biaya utang pun ikut naik. Indonesia yang sebelumnya dapat menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dengan imbal hasil relatif rendah kini harus menawarkan yield yang lebih tinggi. Dalam praktiknya, ini berarti beban bunga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat.

Data menunjukkan bahwa pembayaran bunga utang Indonesia kini telah melampaui Rp500 triliun per tahun. Angka ini setara dengan sekitar 15–20 persen total belanja negara, atau mendekati dua kali lipat anggaran kesehatan nasional. Dengan kata lain, sebagian besar ruang fiskal terserap bukan untuk layanan publik langsung, melainkan untuk memenuhi kewajiban masa lalu. Ini adalah sinyal yang tidak boleh diabaikan.

Masalahnya menjadi lebih kompleks karena kebutuhan belanja negara justru terus meningkat. Indonesia menghadapi tuntutan besar untuk membiayai transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, transisi energi, serta penguatan jaring pengaman sosial. Pada saat yang sama, rasio penerimaan pajak Indonesia masih berkisar 10–11 persen PDB lebih rendah dibandingkan banyak negara dengan tingkat pembangunan serupa. Ketidakseimbangan antara kebutuhan belanja dan kapasitas penerimaan inilah yang menciptakan tekanan struktural pada fiskal Indonesia.

Di sinilah trade-off menjadi nyata. Masyarakat menginginkan layanan publik yang lebih baik berupa pendidikan berkualitas, layanan kesehatan terjangkau, perlindungan sosial yang kuat namun tidak selalu bersedia menanggung biaya melalui pajak yang lebih tinggi. Pemerintah berada di tengah dilema: meningkatkan pajak berisiko menghambat pertumbuhan dan menimbulkan resistensi politik, sementara mempertahankan belanja tanpa peningkatan penerimaan akan memperbesar utang.

Dalam konteks ini, Indonesia tidak berbeda dengan banyak negara lain. Namun yang membedakan adalah ruang fiskal yang relatif lebih sempit. Negara maju mungkin dapat mempertahankan rasio utang di atas 100 persen PDB karena memiliki pasar keuangan yang dalam dan mata uang cadangan global. Indonesia tidak memiliki kemewahan tersebut. Stabilitas fiskal menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor dan mencegah gejolak pasar.

Utang yang tinggi juga membawa konsekuensi ekonomi yang lebih luas. Ketika pemerintah menyerap dana dalam jumlah besar dari pasar keuangan, biaya modal bagi sektor swasta dapat meningkat. Hal ini berpotensi menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ruang untuk merespons krisis di masa depan menjadi lebih terbatas. Jika terjadi guncangan baru baik krisis global, bencana alam, maupun gejolak geopolitik, pemerintah mungkin tidak memiliki fleksibilitas yang sama seperti saat pandemi.

Persoalan utang

Lebih jauh lagi, persoalan utang menyentuh isu keadilan antargenerasi. Utang pada dasarnya adalah janji untuk membayar di masa depan. Jika digunakan untuk membiayai investasi produktif seperti jalan, pelabuhan, pendidikan, atau transformasi energi maka generasi mendatang akan menikmati manfaatnya. Namun, jika utang digunakan untuk menutup defisit konsumtif atau menunda reformasi, maka yang diwariskan hanyalah beban.

Indonesia berada di persimpangan ini. Di satu sisi, investasi infrastruktur dalam satu dekade terakhir telah memberikan fondasi bagi pertumbuhan jangka panjang. Di sisi lain, tekanan belanja rutin termasuk subsidi energi dan belanja pegawai masih cukup besar. Ketika harga energi global meningkat, beban subsidi dapat melonjak hingga ratusan triliun rupiah, memaksa pemerintah menyesuaikan anggaran atau menambah utang. Ini menunjukkan bahwa kualitas belanja sama pentingnya dengan besaran utang itu sendiri.

Namun, di atas semua itu, terdapat satu faktor yang sering kali menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan fiskal: kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan, kebijakan yang secara ekonomi rasional pun dapat ditolak. Masyarakat akan enggan menerima kenaikan pajak jika mereka meragukan integritas pengelolaan anggaran. Mereka juga akan menolak pengurangan subsidi jika merasa kebijakan tersebut tidak adil.

Di Indonesia, tantangan ini nyata. Persepsi terhadap korupsi, inefisiensi birokrasi, dan ketidaktepatan sasaran program masih menjadi isu. Ketika masyarakat melihat adanya pemborosan atau kebocoran anggaran, kepercayaan akan terkikis. Dalam jangka panjang, ini menciptakan lingkaran setan: pemerintah kesulitan melakukan reformasi karena resistensi publik, sementara tanpa reformasi, kondisi fiskal semakin memburuk.

Karena itu, solusi terhadap persoalan utang tidak cukup hanya bersifat teknokratis. Dibutuhkan pendekatan yang lebih luas, yang mencakup aspek institusional dan sosial. Pertama, transparansi anggaran harus diperkuat. Publik perlu mengetahui ke mana uang negara dibelanjakan dan apa hasilnya. Ini bukan sekadar soal keterbukaan data, tetapi juga tentang komunikasi yang efektif.

Kedua, reformasi perpajakan harus dilanjutkan secara konsisten. Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan melalui perluasan basis pajak dan perbaikan administrasi. Digitalisasi sistem perpajakan, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan tanpa harus menaikkan tarif secara drastis. Namun, kunci keberhasilannya adalah persepsi keadilan—bahwa semua pihak, termasuk kelompok berpenghasilan tinggi, berkontribusi secara proporsional.

Ketiga, kualitas belanja negara harus ditingkatkan. Setiap program harus dievaluasi secara ketat untuk memastikan efektivitasnya. Subsidi yang tidak tepat sasaran perlu dikurangi dan dialihkan ke program yang lebih produktif. Dalam jangka panjang, investasi pada pendidikan, kesehatan, dan inovasi akan memberikan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan belanja konsumtif.

Keempat, Indonesia perlu menjaga kredibilitas fiskal tanpa kehilangan fleksibilitas. Aturan defisit dan batas utang penting untuk menjaga disiplin, tetapi juga harus memungkinkan respons terhadap situasi darurat. Yang terpenting adalah adanya rencana jangka menengah yang jelas untuk menjaga keberlanjutan utang.

Pada akhirnya, utang bukanlah sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, tetapi juga bukan solusi tanpa batas. Ia adalah instrumen yang, jika digunakan dengan bijak, dapat mempercepat pembangunan. Namun, jika digunakan untuk menunda keputusan sulit, ia hanya akan memperbesar beban di masa depan.

Pilihan fiskal yang dihadapi Indonesia hari ini adalah cerminan dari tantangan yang lebih besar: bagaimana menyeimbangkan kebutuhan saat ini dengan tanggung jawab terhadap masa depan. Jawaban atas tantangan ini tidak hanya terletak pada kebijakan yang tepat, tetapi juga pada kemampuan pemerintah untuk membangun dan menjaga kepercayaan publik.

Tanpa kepercayaan, bahkan, kebijakan terbaik pun akan kehilangan daya. Dengan kepercayaan, pengorbanan yang sulit sekalipun dapat diterima demi masa depan yang lebih baik.

*) Dr Aswin Rivai, Pemerhati Ekonomi, Dosen FEB-UPN Veteran, Jakarta

Copyright © ANTARA 2026

TABALONG - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong pemerintah daerah mempercepat lompatan inovasi. Hal itu sebagai upaya meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan publik.

Dorongan tersebut disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat menjadi narasumber dalam Kegiatan Evaluasi dan Penguatan Inovasi Daerah Menuju Predikat Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Tabalong di Hotel Aston Tanjung pada Senin, 14 April 2026.

Yusharto menegaskan, guna mencapai lompatan inovasi, pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan kreativitas semata, tetapi harus didukung oleh kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan serta kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Menurutnya, inovasi yang dibangun di atas data, riset, dan praktik baik akan lebih tepat sasaran, efektif, serta berkelanjutan.

"Dalam kerja-kerja pengembangan inovasi, Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu melibatkan seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, dunia usaha, masyarakat, hingga media, agar inovasi yang dihasilkan tidak hanya solutif tetapi juga memiliki dampak luas,” ungkapnya, Selasa (14/4/2026).

Yusharto menjelaskan, pendekatan evidence based policy memastikan setiap kebijakan yang diambil telah melalui proses analisis data dan pembuktian empiris, sehingga mampu meminimalisir risiko kegagalan serta meningkatkan akuntabilitas kebijakan publik. Dengan pendekatan tersebut, inovasi tidak lagi bersifat sporadis, melainkan terarah dan terintegrasi dalam sistem pembangunan daerah.

Yusharto juga mengapresiasi capaian Kabupaten Tabalong yang berhasil mempertahankan predikat sebagai daerah terinovatif dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, dirinya mengingatkan agar capaian tersebut menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas inovasi, bukan sekadar mempertahankan kuantitas.

“Kami yakin ke depan dampak inovasi dari Kabupaten Tabalong akan semakin baik, dengan catatan kualitas inovasi yang dihasilkan betul-betul diperhatikan kualitasnya" ujarnya.

Yusharto juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan inovasi melalui dukungan regulasi, termasuk pembentukan peraturan daerah tentang inovasi. Regulasi dinilai penting untuk memastikan inovasi dapat berjalan secara sistematis, berkelanjutan, serta memiliki kepastian hukum bagi pelaksana di lapangan.

Sejalan dengan itu, Yusharto juga mendorong optimalisasi monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan inovasi, serta penguatan basis data inovasi sebagai landasan perencanaan dan pengambilan kebijakan. Pemanfaatan teknologi dan integrasi data juga menjadi faktor penting dalam mendukung ekosistem inovasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Tanpa monitoring dan evaluasi yang kuat, inovasi berpotensi tidak berkelanjutan. Karena itu, penguatan basis data menjadi krusial sebagai fondasi dalam merumuskan kebijakan," pungkasnya

Dengan tekanan ekonomi sekarang, Provinsi Jawa Timur sudah bisa mengatasi persoalan pangan..,

Surabaya (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyebut Jawa Timur mampu menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan di tengah tekanan global, khususnya selama periode Ramadhan hingga Lebaran tahun ini.

“Dengan tekanan ekonomi sekarang, Provinsi Jawa Timur sudah bisa mengatasi persoalan pangan. Kita sudah melewati kondisi paling sulit pada waktu Ramadhan dan saat Lebaran Jawa Timur mampu menjaga ketahanan pangan,” kata Rachmat usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Surabaya, Selasa.

Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola tekanan ekonomi, termasuk menjaga distribusi bahan pokok dan stabilitas energi di tengah gejolak global.

“Di negara lain ada gejolak di bidang bahan bakar, Provinsi Jawa Timur sudah bisa menyelesaikan. Ini menunjukkan ketahanan daerah dalam menghadapi tekanan global,” ujarnya.

Rachmat menambahkan, stabilitas tersebut tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengendalikan berbagai indikator pembangunan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, hingga penurunan kemiskinan.

Ia juga menyoroti kemiskinan ekstrem di Jawa Timur yang disebut telah mendekati nol persen, sehingga ke depan fokus diarahkan pada penurunan angka kemiskinan secara umum.

Capaian tersebut, lanjut Rachmat menjadi indikator penting bahwa stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan di daerah dapat terjaga meski menghadapi tantangan global yang tidak ringan.

Ia menegaskan, pemerintah pusat memastikan arah perencanaan pembangunan berjalan hingga ke daerah dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Inginnya memastikan bahwa semua perencanaan yang diarahkan oleh Presiden sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Dan kalau ada kesulitan di tingkat daerah, kami para menteri harus bisa menyelesaikan dan memastikan perencanaan itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia,” ujarnya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sidang kedua gugatan terkait Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) DPWPartai Persatuan Pembangunan (PPP) Maluku kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026). Sidang perkara ini dengan nomor perkara 186/Pdt.Sus-Parpol/2026/PNJkt.Pst.

Dalam persidangan tersebut, majelis hakim menolak surat kuasa dari pihak tergugat yang ditandatangani oleh seorang Wasekjen DPP PPP, Jabbar Idris.

Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pihak yang menandatangani surat kuasa dinilai tidak memiliki legal standing atau kewenangan hukum yang sah untuk mewakili organisasi dalam perkara tersebut.

Kuasa hukum penggugat, Wahyu Ingratubun, dalam keterangannya menegaskan bahwa keabsahan surat kuasa merupakan aspek fundamental dalam proses persidangan.

Wahyu menjelaskan bahwa pihak tergugat tidak dapat menunjukkan dasar kewenangan yang jelas atas penandatanganan surat kuasa tersebut.

“Majelis hakim telah tepat menilai bahwa surat kuasa tersebut cacat secara hukum karena tidak memenuhi unsur legal standing,” ujarnya.

Lihat video: Dualisme PPP Berakhir, Mardiono Jadi Ketum dan Agus Suparmanto Waketum



Dengan ditolaknya surat kuasa tersebut, posisi hukum pihak tergugat menjadi lemah dalam melanjutkan proses pembelaan. Sidang selanjutnya dijadwalkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat memperbaiki administrasi hukum mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perkara ini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan dinamika internal kepengurusan DPW PPP Maluku dan juga kepengurusan PPP di wilayah Indonesia lainnya serta implikasinya terhadap legitimasi organisasi di tingkat daerah.