Ini bisa menjadi sumber penghasilan baru bagi Kepri melalui pengembangan industri berbasis sumber daya laut

Tanjungpinang (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI Rachmat Pambudy menyebutkan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memiliki nilai jual tinggi karena didukung kemasan menarik serta penataan produk yang rapi dan modern.

"Saya sangat terkesan dengan produk-produk maupun budaya lokal yang ada di Kepri," kata Rachmat Pambudy saat berkunjung melihat produk UMKM unggulan di Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kepri di Kota Tanjungpinang, Kamis.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Bappenas melihat langsung pengembangan ekonomi kreatif, produk UMKM, hingga potensi budaya dan pariwisata daerah, khususnya di Kepri.

Beragam produk khas daerah dipamerkan di Gedung Dekranasda Kepri, mulai dari makanan olahan gonggong, batik khas Melayu, anyaman tikar pandan, hingga kerajinan berbahan kulit gonggong.

Rachmat Pambudy bahkan sempat melihat langsung proses penenunan kain oleh para perajin lokal.

Ia menilai pengelolaan produk UMKM di Dekranasda Kepri sudah terintegrasi dengan baik sebagai wadah pelayanan terpadu bagi pelaku usaha lokal.

Dalam kesempatan itu, Rachmat Pambudy turut menyoroti besarnya peluang produk olahan hasil laut Kepri untuk dikembangkan menjadi produk unggulan nasional.

Menurutnya, produk olahan ikan bahkan direkomendasikan untuk menunjang kebutuhan jamaah haji, termasuk produk suplemen berbahan dasar laut seperti minyak gamat.

"Ini bisa menjadi sumber penghasilan baru bagi Kepri melalui pengembangan industri berbasis sumber daya laut," ujarnya.

Setelah dari Gedung Dekranasda, Menteri Racmat Pambudy didampingi Gubernur Kepri Ansar Ahmad beserta jajaran melanjutkan kunjungan ke Pulau Penyengat dengan mengunjungi sejumlah situs budaya dan sejarah, seperti masjid bersejarah, makam tokoh Melayu, serta balai adat.

Ia menyampaikan Kepri memiliki kekuatan besar di sektor budaya dan ekonomi kreatif yang masih dapat dikembangkan lebih optimal.

"Ekonomi oranye Kepri, termasuk Pulau Penyengat, cukup bagus. Jika dikelola dengan baik, Kepri bisa menjadi contoh," ujar Rachmat Pambudy.

Meski memiliki aset sejarah dan budaya yang kuat, lanjut dia, potensi besar Pulau Penyengat belum sepenuhnya berdampak terhadap penguatan ekonomi wisata kawasan.

Namun demikian ia mengapresiasi berbagai upaya penataan kawasan budaya Pulau Penyengat yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.

"Alhamdulillah banyak kemajuan. Tinggal dicari ruang-ruang yang masih bisa ditingkatkan supaya dampaknya lebih besar lagi, karena sudah ada storytelling dan paket wisata, tinggal marketing-nya diperbesar," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Pewarta: Ogen
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Dengan tekanan ekonomi sekarang, Provinsi Jawa Timur sudah bisa mengatasi persoalan pangan..,

Surabaya (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyebut Jawa Timur mampu menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan di tengah tekanan global, khususnya selama periode Ramadhan hingga Lebaran tahun ini.

“Dengan tekanan ekonomi sekarang, Provinsi Jawa Timur sudah bisa mengatasi persoalan pangan. Kita sudah melewati kondisi paling sulit pada waktu Ramadhan dan saat Lebaran Jawa Timur mampu menjaga ketahanan pangan,” kata Rachmat usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Surabaya, Selasa.

Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola tekanan ekonomi, termasuk menjaga distribusi bahan pokok dan stabilitas energi di tengah gejolak global.

“Di negara lain ada gejolak di bidang bahan bakar, Provinsi Jawa Timur sudah bisa menyelesaikan. Ini menunjukkan ketahanan daerah dalam menghadapi tekanan global,” ujarnya.

Rachmat menambahkan, stabilitas tersebut tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengendalikan berbagai indikator pembangunan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, hingga penurunan kemiskinan.

Ia juga menyoroti kemiskinan ekstrem di Jawa Timur yang disebut telah mendekati nol persen, sehingga ke depan fokus diarahkan pada penurunan angka kemiskinan secara umum.

Capaian tersebut, lanjut Rachmat menjadi indikator penting bahwa stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan di daerah dapat terjaga meski menghadapi tantangan global yang tidak ringan.

Ia menegaskan, pemerintah pusat memastikan arah perencanaan pembangunan berjalan hingga ke daerah dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Inginnya memastikan bahwa semua perencanaan yang diarahkan oleh Presiden sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Dan kalau ada kesulitan di tingkat daerah, kami para menteri harus bisa menyelesaikan dan memastikan perencanaan itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia,” ujarnya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Daerahnya kaya, kontribusinya besar, tetapi infrastrukturnya masih tertinggal. Itu tidak boleh dibiarkan dan harus diselesaikan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan kondisi Morowali Utara, Sulawesi Tengah mencerminkan paradoks pembangunan yang harus segera ditangani secara serius dan terkoordinasi.

Karena itu, pihaknya menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong penyelesaian persoalan ketimpangan infrastruktur di kabupaten tersebut.

“Ini yang sering disebut sebagai paradoks Indonesia sekarang. Daerahnya kaya, kontribusinya besar, tetapi infrastrukturnya masih tertinggal. Itu tidak boleh dibiarkan dan harus diselesaikan. Bapak Bupati sudah jauh-jauh datang ke sini bersama perwakilan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang paling tahu kondisi daerahnya. Kalau sudah seperti ini, poinnya jelas: kita selesaikan,” ungkapnya saat menerima jajaran anggota DPD RI Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali Utara, dikutip dari keterangan resmi Bappenas di Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi menyampaikan bahwa daerahnya menyumbang sekitar Rp4 triliun per tahun ke negara dari pajak dan bea cukai, ditambah dari sektor tambang sehingga totalnya mencapai sekitar Rp10 triliun.

Kendati demikian, kontribusi besar terhadap pendapatan negara tersebut tak diimbangi dengan baiknya kualitas infrastruktur dasar, khususnya jalan. Tercatat, dari sekitar 800 kilometer jalan daerah, hanya sekitar 20 hingga 28 persen dalam kondisi baik, sementara sisanya rusak hingga rusak berat.

Kondisi itu dinilai menjadi salah satu faktor penghambat terlaksananya program prioritas pemerintah, sehingga infrastruktur menjadi fokus tugas yang harus segera ditangani karena dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan menghapus ketimpangan atas pemenuhan fasilitas dasar.

Menanggapi pernyataan Bupati Morowali Utara, Rachmat Pambudy menekankan pentingnya kesiapan perencanaan daerah agar program pembangunan dapat segera ditindaklanjuti.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal percepatan penanganan infrastruktur Morowali Utara guna mendukung pemerataan pembangunan serta optimalisasi potensi ekonomi dan ketahanan pangan di wilayah tersebut.

“Dari pihak kabupaten bersama Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) harus menyiapkan rencana yang mendekati persyaratan perencanaan nasional. Jangan sampai seperti pingpong, saling melempar,” ucap Kepala Bappenas.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih mendesak ketimbang pembukaan lapangan kerja.

Pernyataan itu disampaikan saat gelaran Prasasti Economic Forum 2026: “Navigating Indonesia’s Next Chapter” Kamis (29/1/2026).

Ia menjelaskan MBG memiliki tingkat urgensi yang lebih tinggi dibandingkan penciptaan lapangan kerja, meskipun keduanya sama-sama penting. Rachmat Pambudy menekankan persoalan yang dihadapi saat ini bukan soal pilihan antara satu dengan yang lain, melainkan soal skala kebutuhan yang paling mendesak untuk ditangani terlebih dahulu.

Ia menilai narasi yang mempertentangkan MBG dengan penciptaan lapangan kerja tidak sepenuhnya tepat.

Lapangan kerja memang krusial untuk keberlanjutan ekonomi, tetapi MBG diperlukan untuk memastikan masyarakat berada dalam kondisi yang cukup kuat secara fisik dan sosial untuk bisa memanfaatkan kesempatan kerja tersebut. Dalam konteks itu, MBG diposisikan sebagai fondasi awal.

"Pada waktu saya ditanya, mengapa MBG penting? Apakah MBG itu penting? Penting sekali. Apakah MBG lebih penting dari memberi lapangan kerja? Saya mengatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja,” ujar Rachmat Pambudy dalam acara Prasasti Economic Forum di The Ritz-Carlton Pacific Place.

“Tetapi dikatakan, katanya MBG lebih penting daripada lapangan kerja. MBG penting, lapangan kerja penting, tetapi MBG lebih mendesak. Ada yang bilang, tolong kasih kail, jangan ikan. Kalau dikasih kail, sudah keburu mati," lanjutnya.

MBG Mendesak dan Sudah Serap 600.000 Tenaga Kerja

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyebut MBG telah menyerap 600.000 tenaga kerja. Hal ini dikatakan Kepala Negara saat berpidato dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, pada Kamis (22/1/2026).

Presiden menegaskan program MBG tidak hanya menyasar peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi mesin penciptaan lapangan kerja berskala besar.

Saat ini, program MBG telah melibatkan 61.000 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta korporasi yang tergabung dalam rantai pasok nasional. Keterlibatan pelaku usaha tersebut dinilai menjadi tulang punggung operasional program, sekaligus membuka ruang ekonomi baru di berbagai daerah.

Ia optimistis dampak ketenagakerjaan dari MBG akan terus meluas. Ia memperkirakan, ketika program mencapai fase puncak, jumlah lapangan kerja yang tercipta akan melonjak signifikan.

“Pada puncaknya, kami optimistis akan mencapai 1,5 juta pekerjaan langsung dengan para vendor, dan dengan para pemasok. Akan ada lebih dari 1 juta mata pencaharian lagi yang dirangkul dan ditingkatkan,” ujar Prabowo.

Tak hanya dari sisi tenaga kerja, skala produksi MBG juga disebut melampaui standar industri global. Prabowo menargetkan Indonesia mampu menyajikan 82,9 juta porsi makanan setiap hari.

Ia membandingkan capaian tersebut dengan McDonald’s yang membutuhkan waktu 55 tahun untuk mencapai kapasitas produksi 68 juta porsi per hari.

“Kami berharap dapat mencapai 82,9 juta pada akhir Desember 2026. Tetapi orang-orang saya mengatakan, tidak, Pak, kami akan mencapai 82,9 juta sebelum Desember. Jadi, semoga kita dapat mencapainya,” ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan, program prioritas pemerintahannya itu dirancang inklusif dan menjangkau kelompok paling rentan, mulai dari anak-anak, ibu hamil, hingga lansia. Bahkan, untuk ibu hamil dan lansia yang tinggal sendiri, layanan MBG dilakukan secara langsung ke rumah masing-masing.

“Untuk ibu hamil dan menyusui, kami mengantarkan makanan setiap hari ke rumah mereka. Hal ini juga dilakukan, diantarkan ke rumah para lansia yang tinggal sendirian,” imbuh Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebutkan bahwa program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan prioritas yang lebih mendesak dibandingkan penciptaan lapangan kerja dalam jangka pendek.

Hal ini didasari oleh kondisi krusial sumber daya manusia di pelosok daerah yang masih menghadapi masalah kelaparan dan rendahnya tingkat literasi.

Rachmat menjelaskan bahwa meskipun kedua hal tersebut sama-sama penting bagi pertumbuhan ekonomi, intervensi nutrisi melalui MBG tidak bisa ditunda.

“MBG penting, lapangan kerja penting, tetapi MBG lebih mendesak. Ada yang bilang, tolong kasih kail, jangan ikan. Kalau dikasih kail, sudah keburu mati. Coba lihat saudara-saudara kita di ujung pelosok desa kita, mereka lapar,” ujarnya dalam Prasasti Economic Forum 2026 di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Selain fokus pada penguatan gizi, Bappenas juga menekankan peralihan strategi pembangunan nasional. Ke depan, pemerintah tidak lagi hanya berfokus pada infrastruktur fisik secara parsial, melainkan akan melakukan pembangunan infrastruktur fisik, sosial, digital, dan ekonomi secara simultan.

Rachmat menilai bahwa integrasi berbagai jenis infrastruktur ini merupakan prasyarat utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi.

Meski kondisi ekonomi global saat ini cenderung berat, dia meyakini bahwa visi Indonesia Emas 2045 bukan hal yang mustahil untuk dicapai asalkan arah kebijakan bergerak dalam satu navigasi yang sama.

“Navigasi arah pembangunan menjadi sangat penting agar setiap kebijakan bergerak dalam satu kompas yang sama. Kita akan diarahkan menuju pelabuhan tujuan bersama, yaitu visi Indonesia Emas,” tuturnya.

Pemerintah pun mengharapkan adanya kontribusi dari berbagai pihak, mulai dari dunia usaha hingga akademisi, untuk memperkuat diskursus kebijakan ini.

Rachmat kembali menekankan bahwa di tengah kondisi sulit dan banyaknya masyarakat miskin, peluang untuk tumbuh tinggi justru terbuka lebar asalkan fondasi sumber daya manusia diperbaiki sejak dini melalui program pemenuhan gizi dalam MBG.

BPK RI merupakan institusi tertinggi dalam pemeriksaan keuangan negara (supreme audit institution) yang kedudukannya diatur dalam konstitusi, serta memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional.

“BPK RI merupakan institusi tertinggi dalam pemeriksaan keuangan negara (supreme audit institution) yang kedudukannya diatur dalam konstitusi, serta memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional,” katanya saat menerima kunjungan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Budi Prijono, dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa.

Dalam konteks ini, Bappenas mendukung upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas pemeriksaan seiring dengan perubahan dinamika global, termasuk tantangan perubahan iklim, teknologi, geopolitik, dan geoekonomi.

Kepala Bappenas juga menginginkan peran BPK semakin kuat agar tak hanya berfungsi sebagai post auditor, tetapi juga mampu mendeteksi potensi risiko tata kelola sejak dini, termasuk pada aspek penerimaan negara.

Pada pertemuan tersebut, Menteri PPN mengapresiasi pula atas berbagai capaian BPK di tingkat nasional maupun internasional.

“Profesionalisme BPK RI telah diakui secara global melalui kepercayaan sebagai pemeriksa eksternal di sejumlah organisasi internasional, serta terpilihnya BPK RI sebagai Dewan Auditor PBB (United Nations Board of Auditors) atau UN-BoA periode 2026–2032, juga kepemimpinan pada International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) periode 2028–2031,” ungkap Rachmat.

Pertemuan ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara Kementerian PPN/Bappenas dan BPK RI dalam mengawal pelaksanaan program prioritas nasional menuju terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045.

“Langkah awal dimulai dari perencanaan yang matang. Strategi yang baik akan menghasilkan dampak yang baik pula. Semoga ini menjadi langkah awal Bappenas dan BPK dalam mencatatkan sejarah baru melalui modernisasi BPK. Sejarah yang telah dirintis oleh para pendahulu kita harus dipastikan terus berlanjut sebagai jembatan emas menuju Indonesia Emas 2045,” ucap dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan pembangunan nasional harus terintegrasi Satu Data Indonesia (SDI).

“Pembangunan nasional di pusat dan daerah ke depan harus semakin berbasis data yang terpercaya, akurat, presisi, dan terintegrasi dalam Satu Data Indonesia. Ketika data disatukan dan dikelola dalam satu ekosistem bersama, barulah data memiliki nilai strategis yang sesungguhnya untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan pembangunan,”katanya dalam Kegiatan Kolaborasi Satu Data Indonesia, dari keterangan resmi, Jakarta, Senin.

Pemerintah Indonesia meneguhkan komitmen pembangunan nasional berbasis data melalui kolaborasi SDI untuk mendukung pembangunan pusat dan daerah.

Bappenas menjadikan inisiatif ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola data pembangunan yang terpercaya, akurat, presisi, dan terintegrasi sebagai fondasi perumusan kebijakan di tingkat pusat hingga daerah.

Rachmat menegaskan bahwa pembangunan nasional ke depan tak dapat dilepaskan dari kekuatan data yang menyatu dan dapat dipercaya.

“Semangat persatuan yang dirajut melalui Sumpah Pemuda 1928 perlu dimaknai kembali dalam bentuk penyatuan data pembangunan nasional,” ujar Kepala Bappenas.

Deputi Bidang Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menambahkan bahwa bahwa tantangan utama pembangunan berbasis data di Indonesia bukan terletak pada ketersediaan data, melainkan pada fragmentasi dan lemahnya integrasi lintas sektor.

Melalui kebijakan SDI, lanjutnya, telah dibangun tata kelola data di tingkat pusat dan daerah, termasuk penetapan produsen dan wali data, penyusunan kamus data dan metadata, serta mekanisme pertukaran data melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Dengan begitu, data dapat lebih akurat, terpadu, dibagi pakaikan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan nasional.

Kegiatan Kolaborasi SDI dihadiri jajaran pimpinan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, BUMN strategis, serta perwakilan pemerintah desa, termasuk para kepala desa dari berbagai wilayah.

Bappenas menganggap kehadiran pemerintah daerah dan aparatur desa menegaskan pembangunan berbasis data merupakan kebutuhan nyata hingga ke tingkat desa sebagai garda terdepan pelayanan publik.

Momentum kolaborasi ditandai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama antara Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait pelaksanaan geospasial di daerah, serta sejumlah nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama lintas pihak. Kesepakatan ini menjadi pijakan penting dalam memastikan integrasi data pembangunan berjalan konsisten dan berkelanjutan.

Penandatanganan berbagai kesepakatan untuk memastikan perumusan kebijakan, pemantauan, evaluasi, hingga pengendalian pembangunan ditopang oleh riset dan inovasi.

Bagi Kementerian PPN, upaya ini sekaligus mendukung percepatan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), guna mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, efisien, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Penguatan ekosistem SDI juga diperkuat melalui kolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dalam pengambilan foto udara sebagai basis penyusunan peta detail agar menghadirkan data spasial beresolusi tinggi yang akurat dan mutakhir untuk mendukung perencanaan pembangunan, pengendalian wilayah, serta mitigasi risiko di berbagai sektor dan daerah.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menginginkan ubi jalar sebagai simbol kebangkitan pangan Indonesia.

“Kita ingin ubi jalar ini bukan sekadar menjadi ubi biasa, tapi menjadi simbol kebangkitan pangan kita dan Ini adalah model kolaborasi dengan ide yang paling sederhana, tetapi memiliki dampak yang sangat besar,” katanya saat meresmikan gedung PRAISE Sweet Potato Center (Pusat Ubi Jalar) di Kampus Unpad (Universitas Padjadjaran), Jawa Barat, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa.

Pusat riset ini berfokus pada budidaya konvensional hingga teknologi tanam modern, seperti pertanian urban.

Melalui Unpad, pusat riset ini diharapkan dapat berdampak nyata pada masyarakat luas dan menjawab tantangan menuju ketahanan pangan nasional.

Rektor Unpad Arief Kartasasmita merasa bangga atas kepercayaan pemerintah menjadikan Unpad sebagai motor penggerak pengembangan ubi jalar.

Ke depan, Pusat Ubi Jalar ditargetkan untuk berkembang dari level nasional menjadi International Sweet Potato Center.

"Ini adalah bukti kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri. Kami ingin ilmu pengetahuan dari Unpad terkait ubi jalar ini menyebar ke level nasional hingga internasional," ucap dia.

Senada dengan hal tersebut, Food and Agriculture Organization (FAO) Representative Rajendra Aryal memuji langkah Indonesia dalam memanfaatkan biodiversitas.

Dia menyampaikan bahwa ubi jalar berperan penting dalam memperkuat ekonomi lokal dan lingkungan.

"Indonesia memiliki kekayaan hayati yang luar biasa dengan 77 jenis tanaman sumber karbohidrat. FAO siap bekerja sama untuk membawa inovasi dari pusat riset Unpad ini ke panggung global," ungkap Rajendra.

Sebelumnya, Rachmat Pambudy terpilih menjadi Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Unpad dalam Pertemuan MWA Universitas Padjadjaran.

"MWA dan pimpinan rektorat adalah sekeping mata uang dengan sisi yang berbeda, namun harus berjalan beriringan," ujar Kepala Bappenas.

Dalam agenda yang membahas Program Unggulan Sweet Potato Centre dan Gene Sequencing tersebut, Unpad menyampaikan target pada 2029 untuk bisa menembus peringkat Top 300 Dunia dengan pendapatan mencapai Rp3 triliun per tahun.

Saat ini, kampus tersebut menempati peringkat 96 di Asia dan peringkat 515 global dengan realisasi pendapatan hingga Rp2 triliun di 2025.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Pembangunan adalah proses maraton yang menuntut ketekunan, integritas, dan kolaborasi...,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy melantik dua Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Dua Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yaitu Inspektur Utama Oktorika dan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pungkas Bahjuri Ali.

“Pembangunan adalah proses maraton yang menuntut ketekunan, integritas, dan kolaborasi. Maraton pembangunan harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan berharap Kementerian PPN/Bappenas dapat berperan sebagai pusat kolaborasi lintas kementerian untuk memastikan arah pembangunan nasional berjalan konsisten dan berkelanjutan,” ucapnya dalam agenda pelantikan, dari keterangan resmi Jakarta, Senin.

Rachmat Pambudy mengharapkan, Inspektorat Utama dapat memperkuat fungsi pengawasan, memastikan akuntabilitas, menjaga seluruh rencana dan anggaran berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan, serta mempertahankan koordinasi yang sudah terjalin dengan Wakil Ketua BPK untuk menghadirkan tata kelola semakin kredibel dan transparan.

Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disebut turut memegang amanah strategis dalam agenda pembangunan modal manusia, termasuk program-program prioritas nasional seperti peningkatan gizi masyarakat.

Program makan bergizi dinilai menjadi salah satu prioritas utama yang harus dikelola secara terukur dan bertanggung jawab melalui kerja sama erat antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Kesehatan.

Pelantikan ini pun dianggap menjadi bagian dari penguatan kolaborasi untuk mengatasi tantangan gizi nasional.

Selain itu, Kepala Bappenas menyatakan bahwa Pejabat Fungsional Ahli Utama sebagai garda intelektual Kementerian PPN/Bappenas yang bertugas menghadirkan analisis mendalam, rekomendasi berbasis bukti, dan inovasi kebijakan yang responsif terhadap dinamika global, sekaligus membimbing para perencana muda.

Pihaknya juga melantik empat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan disaksikan oleh Wakil Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Budi Prijono dan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus.

PPPK dipandang sebagai energi baru organisasi yang diharapkan bekerja adaptif, lincah, dan berorientasi hasil, serta menunjukkan kinerja dan integritas adalah ukuran utama kontribusi aparatur.

“Dengan tugas dan tanggung jawab yang besar di pundak kita, mari melangkah bersama dengan semangat yang sama untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur,” kata dia

“Komitmen ini tidak menunggu hingga 2045, tetapi dimulai hari ini, melalui kerja yang terukur, integritas yang dijaga, dan tekad kolektif bahwa Indonesia akan menjadi negara yang benar-benar berkeadilan dan berkemakmuran bagi seluruh rakyatnya,” ungkap Menteri PPN.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan penguatan tata kelola data menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos).

“Akurasi penyaluran empat program besar bansos terus menurun pada 2020 hingga 2023. Menurut data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), rata-rata akurasi pada 2023 hanya mencapai 41,5 persen, jauh dari target 57 persen. Kondisi ini menunjukkan masih tingginya inclusion error dan exclusion error yang harus segera diperbaiki,” ungkap Rachmat Pambudy dalam Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Tingkat Nasional di Kantor Kementerian Dalam Negeri, dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa.

Dia menegaskan bahwa percepatan transformasi digital pemerintah merupakan langkah mendasar untuk meningkatkan akurasi penyaluran bansos, sekaligus memperkuat kedaulatan data nasional.

Untuk menjawab tantangan tersebut, lanjutnya pemerintah mendorong reformasi menyeluruh pada sistem data nasional.

Salah satu fondasi utama yang dipersiapkan adalah penerapan single data entry dan single identity number, yakni satu orang hanya memiliki satu data terverifikasi sesuai identitas dan karakteristik. Sistem ini disebut menjadi dasar sebelum pemerintah melangkah ke tahap penguatan kebijakan berikutnya.

Menteri PPN menyampaikan bahwa pengelolaan data harus dilakukan melalui monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan.

Karena itu, lanjutnya, Indonesia perlu membangun ekosistem single data entry dan single identity number sebagai bagian integral dari program nasional untuk penyaluran bansos maupun pengambilan kebijakan lintas sektor.

Dalam orkestrasi kesatuan data nasional, Bappenas disebut berperan sebagai koordinator penyelenggaraan tata kelola pertukaran data yang aman dan terintegrasi.

Transformasi digital turut diperkuat melalui pembangunan sistem penargetan nasional yang terhubung dengan sistem pembayaran nasional.

“Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) menjadi instrumen penting untuk mencegah pemalsuan dan perpindahan identitas, sebagaimana diterapkan di berbagai negara maju,” kata Kepala Bappenas

Sebagai langkah konkret, pihaknya melalui Satu Data Indonesia telah menetapkan tata kelola pertukaran data melalui Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2025 tentang Berbagi Pakai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta menyediakan portal digital untuk pertukaran data tanpa perjanjian kerja sama berulang.

Rachmat menekankan bahwa transformasi digital, penguatan data kependudukan, serta integrasi sistem lintas lembaga merupakan fondasi bagi Indonesia yang berdaulat dan maju.

“Ini adalah langkah besar, langkah strategis, sekaligus langkah bersejarah yang mencatat babak baru dalam mewujudkan kedaulatan data,” ucap Menteri PPN.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dengan Satu Data Indonesia (SDI) sebagai fondasi perencanaan, dengan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat, dan dengan sinergi lintas kelembagaan seperti hari ini..,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy berkomitmen untuk memadukan warisan nilai historis dan inovasi digital.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda Jejak Pendiri Bangsa 1947-1969: Perencanaan Pembangunan Berbasis Satu Data dengan pilar Koperasi Sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional.

“Dengan Satu Data Indonesia (SDI) sebagai fondasi perencanaan, dengan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat, dan dengan sinergi lintas kelembagaan seperti hari ini, kita melanjutkan cita-cita besar para pendiri bangsa dengan perangkat yang jauh lebih kuat,” ucapnya sebagaimana dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) berkomitmen memperkuat peran historis perencanaan pembangunan nasional sebagai memori kolektif bangsa melalui peluncuran Coffee Table Book.

Beberapa yang diluncurkan ialah “Buku Merancang Indonesia: Jejak Perencanaan Nasional 1947-1969” sebagai simbol penguatan pemanfaatan arsip dengan perencanaan pembangunan yang visioner, serta “Buku Koperasi Indonesia: Usaha Rakyat Membangun Negeri”.

Kepala Bappenas turut meresmikan pembukaan Peta Jalan Pembangunan Pertama Republik Indonesia 1960-1969 sebagai bentuk perwujudan perumusan pembangunan berbasis satu data yang akurat.

Rachmat menganggap keberadaan arsip-arsip yang ada berguna untuk mengetahui kemana tujuan arah Indonesia.

Sejak Indonesia merdeka, perencanaan pembangunan nasional telah dimulai dari blue print pembangunan fundamental seperti Dasar Pokok Perencanaan Ekonomi Indonesia 1947, kemudian Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1956-1960, Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB), serta Program Pembangunan Nasional (Propenas). Dokumen-dokumen tersebut menjadi tonggak lahirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Adanya berbagai dokumen warisan itu membuat Bappenas menerima penghargaan ANRI pada Penetapan Arsip Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan PPNSB sebagai Memori Kolektif Bangsa.

Aset intelektual yang tersimpan dan dilestarikan di Kementerian PPN/Bappenas dianggap oleh Dewan Pakar Memori Kolektif Bangsa sebagai arsip dengan signifikansi sejarah tinggi bagi peradaban Indonesia.

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuriyanti menerangkan arsip merupakan memori kolektif bangsa sebagai penyimpan yang diwariskan dari generasi.

“Kegiatan ini dirancang untuk merancang dan menghubungkan kembali perjalanan perencanaan nasional sejak masa awal kemerdekaan dengan sistem perencanaan modern yang saat ini kita kembangkan melalui penguatan inovasi, penguatan data, penguatan aktor-aktor ekonomi rakyat, yang akan berkontribusi untuk pembangunan, khususnya melalui salah satu pilar yang saat ini juga menjadi salah satu program pemerintah yaitu pengembangan koperasi,” ungkap Teni.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Kerentanan anak tidak hanya disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga oleh beragam risiko yang muncul dari berbagai aspek kehidupan,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa kerentanan anak muncul dari berbagai aspek kehidupan.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Bappenas bersama United Nations Children's Fund (UNICEF) meluncurkan dua laporan baru terkait informasi bagaimana anak-anak di seluruh Indonesia mengalami kemiskinan dan deprivasi sebagaimana dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Publikasi ini berjudul Child Poverty in Indonesia dan Multidimensional Child Right Deprivation in Indonesia disusun bersama oleh Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), The SMERU Research Institute, dan UNICEF.

“Kerentanan anak tidak hanya disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga oleh beragam risiko yang muncul dari berbagai aspek kehidupan,” ucapnya.

Laporan kemiskinan anak menemukan bahwa 11,8 persen anak, atau lebih dari satu dari sembilan anak, hidup di bawah garis kemiskinan nasional.

Sementara itu, analisis multidimensi yang menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2023 menelaah berbagai hambatan yang dihadapi anak-anak yang mungkin tak dianggap miskin berdasarkan definisi konvensional.

Hasilnya, hampir empat dari sepuluh anak (37,4 persen atau 29,8 juta) mengalami multidimensional deprivation atau deprivasi multidimensi.

“Anak-anak ini tidak memiliki akses pada setidaknya dua dari dimensi kesejahteraan dasar, yang meliputi pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan, perumahan layak, air bersih dan sanitasi, serta akses terhadap informasi,” kata Rachmat Pambudy.

Temuan lainnya antara lain ialah anak-anak di wilayah perdesaan jauh lebih mungkin mengalami deprivasi multidimensi (46,1 persen) dibandingkan mereka yang tinggal di perkotaan (30,8 persen).

Di Maluku dan Papua, delapan dari sepuluh anak mengalami deprivasi multidimensi, sementara provinsi-provinsi di Jawa menunjukkan angka lebih rendah, tetapi jumlah absolut anak yang mengalami deprivasi tertinggi berada di wilayah ini karena ukuran populasi yang besar.

Selanjutnya, hampir 40 persen anak menghadapi deprivasi terkait kesehatan. Lalu, hampir sepertiga anak tinggal di rumah tanpa toilet layak, air aman, atau bahan bakar memasak yang memadai.

Terakhir adalah sekitar 40 persen anak usia 5–6 tahun tak mengikuti layanan pendidikan anak usia dini (PAUD).

“Pendekatan MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis) yang dikembangkan bersama Kementerian PPN/Bappenas, BPS (Badan Pusat Statistik), UNICEF, dan Lembaga Penelitian SMERU, ditujukan sebagai dasar intervensi peningkatan kesejahteraan anak secara multidimensi,” ujar Kepala Bappenas.

Perwakilan UNICEF untuk IndonesiaManiza Zaman menyampaikan bahwa Indonesia telah mengambil langkah penting untuk melihat lebih jauh dari ukuran berbasis konsumsi, berupaya memahami bagaimana tumpang tindih berbagai kesulitan membentuk kehidupan dan masa depan seorang anak.

“Laporan baru ini memberikan alat bagi pembuat kebijakan untuk bertindak lebih tepat dan efektif dalam mengidentifikasi serta menjangkau anak-anak yang paling rentan dengan layanan dan program yang dibutuhkan,” ungkap Maniza.

Analisis multidimensi merekomendasikan beberapa upaya strategis, seperti koordinasi antar kementerian yang menyelaraskan perencanaan dan penganggaran antara Kementerian PPN/Bappenas dan kementerian terkait untuk menghadirkan layanan terintegrasi bagi anak usia dini.

Berikutnya yaitu investasi lintas sektor dengan beralih dari anggaran sektoral menuju pendanaan terkoordinasi dan berkeadilan yang menangani kebutuhan anak yang saling berkaitan, lalu penguatan efektivitas perlindungan sosial dengan lebih meningkatkan program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) agar memiliki keterkaitan lebih kuat antara bantuan tunai dan layanan kesehatan, gizi, serta pendidikan.

Selain itu juga penggunaan data untuk menargetkan yang paling rentan dengan menerapkan analisis deprivasi anak dan memanfaatkan set data nasional guna memastikan sumber daya menjangkau anak-anak paling membutuhkan.

Laporan baru ini disebut mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, serta berkontribusi langsung pada komitmen nasional terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 1.2, yaitu mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang hidup dalam kemiskinan dalam seluruh dimensi menurut definisi nasional pada tahun 2030.

“Marilah kita jadikan komitmen bersama ini sebagai fondasi untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kesempatan, penuh kegembiraan, untuk meraih masa depan terbaiknya,” kata Menteri PPN.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025