Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperkuat kerja sama dalam mengembangkan koperasi sebagai sarana pembinaan, pemberdayaan, dan penguatan ekonomi warga binaan lembaga pemasyarakatan (lapas).

Penguatan kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Tangerang, Senin.

Wamenkop mengatakan sinergi kedua kementerian diarahkan untuk mendorong warga binaan tidak hanya menjadi objek pembinaan, tetapi juga pelaku ekonomi melalui koperasi.

“Kami ingin memastikan warga binaan dapat menjadi subjek pembangunan ekonomi melalui koperasi,” ujar Farida dikutip dari keterangan pers kementerian.

Menurut dia, koperasi akan menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kapasitas warga binaan, melalui pelatihan kewirausahaan, penguatan manajemen usaha, hingga pendampingan sumber daya manusia.

Selain penguatan kapasitas, Farida menyatakan Kemenkop juga akan memperluas akses pasar bagi produk warga binaan, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga kerajinan, agar dapat masuk ke jaringan distribusi yang lebih luas, termasuk melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Di sisi pembiayaan, Farida menyampaikan bahwa Kemenkop memiliki skema pendanaan khusus lewat Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), yang menyalurkan pinjaman dengan bunga rendah kepada koperasi.

Wamenkop menambahkan bahwa penguatan kelembagaan koperasi juga akan terus didorong, termasuk pembentukan koperasi primer di berbagai wilayah pemasyarakatan serta pengembangan Induk Koperasi Pemasyarakatan Indonesia (Inkopasindo).

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong transformasi lapas yang lebih produktif.

“Kita lakukan transformasi lembaga pemasyarakatan menjadi sentra bisnis yang mandiri dan berkelanjutan. Jadi lapas tidak hanya mengurung, tapi juga membangun, tidak hanya menekan, tetapi juga memberdayakan,” ujar dia.

Ia menilai sinergi dengan Kemenkop menjadi langkah strategis agar program pemberdayaan warga binaan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan dampak nyata.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Prinsip keberlanjutan telah bertransformasi dari sekadar kepatuhan menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan meningkatkan kepercayaan publik,

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengelolaan keuangan negara sebagai instrumen strategis untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Hal itu disampaikan Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dalam entry meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2025 pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham-Imipas), Kementerian Hukum (Kemenhum), Kementerian HAM (Kemen-HAM), dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).

“Prinsip keberlanjutan telah bertransformasi dari sekadar kepatuhan menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan meningkatkan kepercayaan publik,” katanya sebagaimana dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis.

Nyoman menegaskan bahwa prinsip ESG telah bertransformasi bagi pemerintah dari sekadar kepatuhan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan meningkatkan kepercayaan publik.

Melalui pemeriksaan LK tahun ini, BPK berharap terjalin komunikasi yang efektif dengan seluruh satuan kerja, tersusunnya rekomendasi yang bermanfaat, serta terwujudnya komitmen bersama untuk melaksanakan perbaikan tata kelola keuangan negara secara berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut, dia turut mengapresiasi atas komitmen dan kerja sama para pimpinan kementerian dalam mendukung tata kelola keuangan negara yang baik.

Dia menekankan bahwa pemeriksaan BPK tak semata berorientasi pada temuan, tetapi pada perbaikan berkelanjutan yang berdampak luas bagi pembangunan nasional.

"Kami tidak semata-mata mencari temuan atau kesalahan. Yang lebih utama adalah memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif untuk memperkuat akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penggunaan sumber daya dan keuangan negara," ujar Anggota I BPK.

Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Koordinator Kumham-Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menteri HAM Natalius Pigai, Wamenko Kumham-Imipas Otto Hasibuan, dan Wamen Imipas Silmy Karim.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kami berharap koperasi bisa menjadi pilihan warga binaan, baik saat masih menjalani masa hukuman maupun setelah bebas

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) sepakat memperkuat kerja sama dalam pengembangan koperasi warga binaan lembaga pemasyarakatan.

Kesepakatan tersebut dibahas dalam pertemuan antara Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Imipas Agus Andrianto di Kantor Kementerian Koperasi Jakarta, Jumat.

Ferry menyampaikan bahwa Kemenkop, termasuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), siap mendukung pemberdayaan komunitas warga binaan lapas agar memiliki badan usaha koperasi yang dapat menjadi bekal ketika mereka kembali ke masyarakat.

“Kami berharap koperasi bisa menjadi pilihan warga binaan, baik saat masih menjalani masa hukuman maupun setelah bebas,” ujarnya.

Ferry menambahkan pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk menindaklanjuti kolaborasi melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua kementerian, serta mengembangkan program percontohan (piloting) yang akan diimplementasikan bersama dengan berbagai inovasi model bisnis.

Ia juga berharap kesepakatan ini dapat memperkuat peran koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi sekaligus mendukung proses reintegrasi sosial warga binaan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Imipas Agus menyampaikan bahwa koperasi warga binaan memiliki potensi besar, mengingat terdapat sekitar 270.000 hingga 280.000 warga binaan yang menjadi tanggung jawab kementeriannya.

Ia menjelaskan dengan bimbingan Kemenkop, pihaknya berencana membangun koperasi warga binaan yang dapat memberikan bantuan, bimbingan, serta akses pinjaman.

Agus berharap koperasi tersebut mampu menjadi sarana pembinaan ekonomi yang memberikan keterampilan, sertifikasi dan bekal usaha bagi warga binaan sehingga mereka lebih siap kembali ke masyarakat.

“Harapannya, kami dapat mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat dengan keterampilan dan bekal yang memadai agar menyongsong masa depan lebih baik,” kata Agus.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Cirebon (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan hasil panen raya program ketahanan pangan yang dilaksanakan jajarannya di seluruh Indonesia, termasuk di Cirebon, Jawa Barat, dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan membantu masyarakat terdampak bencana.

Ia mengatakan panen raya tersebut dilaksanakan secara serentak oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di berbagai daerah, sebagai bagian dari program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Kemenimipas.

“Kali ini saya bersama jajaran pemasyarakatan, Bapak Dirjen Pemasyarakatan, serta rekan-rekan UPT melaksanakan panen ketahanan pangan secara serentak di seluruh Indonesia,” kata Agus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cirebon, Kamis.

Ia menjelaskan kegiatan ketahanan pangan tersebut meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga perikanan yang dikelola di lingkungan lapas.

Menurut dia, hasil panen yang diperoleh telah disepakati untuk disumbangkan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya korban yang terdampak musibah bencana.

“Saya sudah konfirmasi kepada seluruh peserta panen, baik tanaman maupun perkebunan, dan semuanya sepakat hasilnya akan disumbangkan untuk kegiatan sosial,” ujarnya.

Selain itu, Agus mendorong pula agar hasil panen tersebut dapat disinergikan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan oleh lembaga terkait.

“Kita sisipkan program MBG di lokasi-lokasi yang memang melaksanakan program tersebut, termasuk untuk anak-anak sekolah dan warga sekitar,” katanya.

Terkait jumlah hasil panen secara nasional, pihaknya masih menghitung secara lebih rinci, namun seluruh hasil panen maupun penjualannya akan dialokasikan untuk kegiatan sosial.

Ia pun mengimbau seluruh UPT Pemasyarakatan dan jajaran Imigrasi, untuk membangun kolaborasi dengan masyarakat sekitar dalam mengembangkan program ketahanan pangan.

Kebutuhan masing-masing daerah, kata dia, dapat disesuaikan melalui koordinasi dengan masyarakat sehingga pengelolaan ketahanan pangan di lapas lebih tepat sasaran.

“Nanti kita hitung dampak ekonominya terhadap pergerakan ekonomi daerah jika seluruh lapas sudah berjalan optimal,” ujarnya.

Menurut dia, dampak utama dari program ketahanan pangan tersebut tetap diprioritaskan untuk pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP).

“Tugas kami adalah mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat agar memiliki keterampilan dan kemandirian,” ucap dia.

Sementara berdasarkan data yang dihimpun ANTARA, di Lapas Kelas I Cirebon, panen ketahanan pangan meliputi padi dan ikan nila dengan total padi sebanyak 7.000 kilogram dari lahan seluas 13.740 meter persegi.

Jenis padi yang dipanen di Lapas Cirebon, merupakan varietas Inpari 32, sementara ikan nila yang dipanen mencapai satu ton dari kolam seluas 637 meter persegi.

Secara nasional, Panen Raya Serentak Kemenimipas diperkirakan menghasilkan 123.557 kilogram dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menerima Piagam Penghargaan Mitra Kerja Sama dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipias) atas kontribusi dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita serta 13 program akselerasi yang menjadi fokus transformasi Kementerian Imipas.

Melalui penghargaan ini, Kementerian Imipas mengapresiasi dukungan strategis BRI yang konsisten dan berkesinambungan lewat sejumlah kolaborasi, antara lain terkait layanan perbankan di lingkungan Imipas, pelayanan pembayaran paspor, visa on arrival, dan overstay Ditjen Imigrasi, serta pelayanan cashless di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan Rutan Ditjen Pemasyarakatan.

Ketiga bentuk kerja sama itu disebut Menteri Imipas, Agus Andrianto sebagai bagian penting dari upaya peningkatan tata kelola administrasi dan penguatan layanan publik Kementerian Imipas. Kehadiran BRI melalui layanan perbankan yang andal dan berbasis digital dinilai memberikan nilai tambah dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi proses pelayanan di lingkungan kementerian.

Direktur Corporate Banking BRI, Riko Tasmaya, menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan Kementerian Imipas. Menurutnya, apresiasi dari Kementerian Imipas menjadi dorongan untuk terus berinovasi dan memperkuat dukungan terhadap institusi pemerintah.

"Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi BRI untuk terus memberikan kontribusi terbaik dan memperkuat kerja sama dengan Kementerian Imipas. Kami berkomitmen mendukung penuh implementasi program-program strategis pemerintah melalui inovasi layanan perbankan yang aman, cepat, dan terintegrasi," ujar Riko Tasmaya.

Selama ini, Riko menyatakan bahwa BRI terus melakukan transformasi digital demi menghadirkan layanan guna menjawab kebutuhan organisasi berskala besar seperti Kementerian Imipas. Dalam beberapa tahun terakhir, BRI menyediakan berbagai solusi korporasi yang mendukung administrasi keuangan dan peningkatan efisiensi operasional di berbagai instansi pemerintah.

Melalui jaringan layanan yang luas dan teknologi yang terus berkembang, BRI berharap dapat terus menjadi mitra yang relevan dan memberikan nilai berkelanjutan.

Pada saat bersamaan, Menteri Imipas Agus Andrianto menyampaikan apresiasi atas dukungan BRI yang dinilai konsisten dan responsif dengan kemampuan adaptasi tinggi.

Agus menjelaskan, sinergi pemerintah dan perbankan merupakan komponen penting dalam menciptakan tata kelola keuangan yang modern dan terpercaya, yang pada akhirnya berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Ke depannya, BRI akan memperkuat sinergi dengan Kementerian Imipas melalui inovasi pengembangan layanan perbankan yang berfokus pada digitalisasi proses bisnis. BRI optimistis, kolaborasi yang berkelanjutan antara lembaga perbankan dan pemerintah dapat menciptakan ekosistem pelayanan publik yang modern, inklusif, dan berdaya saing.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan Festival Imigrasi (IMIFEST) 2025 pada Minggu, 16 November 2025 di Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Bakti atau Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) yang terbentuk pada 19 November tahun 2024.

Acara tersebut diawali dengan IMIPAS RUN, yaitu kegiatan olahraga lari jarak 5K dan 10K yang terbuka untuk masyarakat umum dan diikuti oleh sebanyak 2.500 orang peserta.

IMIPAS RUN mendapatkan sambutan yang sangat baik dari masyarakat, dengan kuotarunyang ludes hanya setelah 3 hari pembukaan pendaftaran. Selain menjadi ajang olahraga dan silaturahmi, kegiatan ini juga mencerminkan semangat Kemenimipas untuk mendekatkan layanan keimigrasian kepada publik melalui kegiatan yang sehat, kolaboratif, dan menyenangkan.

Rute IMIPAS RUN 5K dimulai dari Hutan Kota GBK ke arah Simpang Semanggi, putar balik ke Bundaran Senayan dan finish di titik awalstart. Sementara itu, rute 10K meliputi Hutan Kora GBK, Simpang Semanggi, Jl. Jenderal Sudirman, berbelok ke Jl. Pattimura, berlanjut ke Jl. Sisingamangaraja, Bundaran Senayan dan kembali ke Hutan Kota GBK.

IMIFEST kali ini juga menyediakan layanan paspor kepada 1.000 orang pemohon di lokasi acara yang disambut antusias oleh masyarakat, terlihat dari penuhnya kuota permohonan paspor sejak beberapa hari sebelum acara.

"Satu tahun perjalanan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi momentum bagi kami untuk meneguhkan komitmen pelayanan yang lebih dekat, cepat, dan transparan. Melalui kegiatan seperti IMIFEST dan IMIPAS RUN, kami ingin menunjukkan bahwa pelayanan publik bisa hadir dengan humanis, partisipatif, dan menyenangkan bagi masyarakat," ujar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dikutip Minggu, (16/11/2025).

Tidak hanya pelayanan paspor, IMIFEST 2025 juga menghadirkan berbagai kegiatan menarik untuk seluruh pengunjung. Di antaranya kuis berhadiah,doorprize, sertabazaarUMKM dan mitra Imigrasi yang menampilkan beragam produk kreatif. Sebagai penutup, acara akan dimeriahkan oleh penampilan grup musik RAN.

IMIFEST telah menjadi agenda rutin tahunan Direktorat Jenderal Imigrasi sejak tahun 2022, dan terus bertransformasi menjadi wadah interaksi antara masyarakat dan Imigrasi. Melalui penyelenggaraan tahun ini, Imigrasi Indonesia berharap kegiatan ini dapat semakin mempererat hubungan dengan masyarakat dan memberikan kesan tersendiri tentang layanan keimigrasian.

"Kemenimipas lahir dari semangat perubahan, semangat untuk menghadirkan layanan imigrasi dan pemasyarakatan yang berorientasi pada publik. Di usia yang baru satu tahun ini, kami ingin terus tumbuh menjadi institusi yang adaptif, inovatif, dan memberikan yang terbaik kepada bangsa," tutup Agus.

Jakarta, CNBC Indonesia -Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto melaksanakan panen raya jagung hibrida di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Sebanyak kurang lebih 45 ton jagung berhasil dipanen dari tanah seluas 10 hektare.

Kolaborasi antara Imigrasi Surabaya dan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sidoarjo tersebut menjadi bukti dukungan terhadap program prioritas Prabowo Subianto. Menteri Agus turut memberikan bantuan berupa 500 paket sembako bagi masyarakat Desa Bulang, Kecamatan Prambon, serta sebuah mesin alat panen, alat semprot pertanian, dan juga benih jagung hibrida sebanyak 120 kilogram bagi kelompok petani binaan.

Agus menilai, sektor pangan merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas bangsa. Mengingat, ketahanan pangan nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian, tetapi juga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga ikut terlibat.

"Presiden menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah fokus utama. Walau target nasional empat tahun, kita ingin wujudkan lebih cepat. Karena apapun yang terjadi, pangan adalah hal yang tidak bisa digantikan," ungkap dia dalam keterangan tertulis, Jumat (31/10/2025).

Di sisi lain, Agus berharap agar seluruh jajaran Imipas dapat melakukan kemandirian dan ketahanan pangan mulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga. Sebab, perubahan dari diri sendiri menjadi hal yang penting untuk langkah awal menuju Indonesia Emas 2045.

"Jangan menunggu orang lain berubah. Mulailah dari diri kita, dari rumah kita, dari lahan kecil yang kita miliki. Karena dari gerakan kecil inilah lahir ketahanan nasional yang besar," terang dia.

Dalam acara yang sama, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono menuturkan, kegiatan tersebut merupakan hasil panen dari masa tanam yang dilakukan pada 25 Juni 2025. Nantinya, hasil panen jagung akan diserahkan ke Bulog Sidoarjo untuk dijual, dan hasilnya akan kembali ke masyarakat sekitar.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menjelaskan alasan terpidana korupsi Surya Darmadi dipindahkan ke Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Dirjen Pemasyarakatan Kemenimipas, Mashudi mengemukakan pemindahan itu dilakukan lantaran Surya Darmadi melanggar aturan disiplin terpidana.

Pelanggaran itu terjadi karena Surya Darmadi kedapatan mampir ke salah satu kantor usai persidangan. Hal tersebut kemudian viral di kalangan publik.

“Kenapa kita pindahkan ke sana? Salah satunya yang menjadikan viral kemarin dalam proses persidangan mampir [ke kantor], sehingga menjadikan viral, kita terbangkan ke Nusakambangan," kata Masyhudi di Jakarta, dikutip Selasa (21/10/2025).

Dia menambahkan bahwa pihaknya tidak segan memberikan sanksi kepada setiap narapidana yang terbukti melanggar aturan yang ada tanpa pandang bulu.

“Jadi kita nggak akan ragu-ragu siapapun yang melakukan pelanggaran di lapas rutan, kita akan pindahkan ke Nusa Kambangan," pungkasnya.

Sekadar informasi, Surya Darmadi merupakan bos PT Duta Palma Group atau Darmex Group salah satu korporasi terbesar dalam bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Indonesia.

Surya Darmadi adalah pendiri sekaligus Ketua Darmex Agro Group yang didirikan di Jakarta pada 1987 melalui anak perusahaannya, PT Dutapalma Nusantara.

Selain itu, Surya Darmadi juga pernah tercatat masuk dalam daftar ke-28 menurut Forbes pada 2018. Kekayaan fantastis yang dimiliki Surya Darmadi kala itu mencapai US$1,45 miliar.

Namun, Surya Darmadi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung sebagai tersangka korupsi kegiatan usaha sawit PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Kasus ini, memiliki kerugian negara fantastis mencapai Rp78 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia -Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menorehkan prestasi gemilang dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025. Hasil cemerlang tersebut diperoleh selama setahun kepemimpinan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, di era Presiden Prabowo Subianto, Senin (20/10/2025).

Di sektor keimigrasian, Kemenimipas berhasil menyetor dana sebesar Rp 8.315.346.605.001 ke kas negara per 18 Oktober 2025. Capaian tersebut meningkat 17,57% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 7.072.001.651.728.

Perolehan ini juga melampaui target PNBP sektor keimigrasian tahun 2025 sebesar Rp 6.553.686.050.000. Kemenimipas juga mencatatkan PNBP sektor permasyarakatan sebesar Rp 41.483.456.692 atau 402% lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan sebesar Rp 10.313.783.000.

"Dalam satu tahun perjalanannya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) terus memperkuat pelaksanaan 13 Program Akselerasi Menteri Imipas sebagai tindak lanjut nyata atas Asta Cita Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih. Seluruh langkah diarahkan untuk mewujudkan tata kelola yang profesional, berintegritas, serta berdampak langsung bagi masyarakat," tulis Menteri Agus dalam keterangan resminya, Senin (20/10/2025).

Lebih lanjut, kenaikan signifikan ini juga menjadi bukti nyata atas efektivitas reformasi kelembagaan setelah dilakukannya transformasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi satu Kementerian Koordinator dan tiga Kementerian.

Pada sektor imigrasi, peningkatan PNBP didorong oleh inovasi lewat aplikasi All Indonesia, penerapan Golden Visa Indonesia, fasilitas Immigration Lounge, optimalisasi jumlah autogate di bandara internasional, dan digitalisasi sistem layanan produk-produk imigrasi.

Di sisi lain, lonjakan PNBP dari sektor pemasyarakatan disebabkan oleh penguatan balai latihan kerja dan program produktif, kegiatan pameran dan promosi nasional, kerja sama dengan pihak ketiga, serta efisiensi operasional dan pengelolaan aset seperti optimalisasi lahan tidur di Pulau Nusakambangan.

"Di bidang Imigrasi, Kemenimipas berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan sekaligus penguatan fungsi pengawasan keimigrasian. Di bidang Pemasyarakatan, pembinaan Warga Binaan kini berfokus pada dampak sosial dan ekonomi nyata. Pulau Nusakambangan kini bertransformasi menjadi kawasan ketahanan pangan terpadu, tempat Warga Binaan diberdayakan dalam pertanian, peternakan, perikanan, serta industri produktif lainnya," ungkap Agus.

Lantas, Kemenimipas menegaskan bahwa capaian PNBP ini tidak semata menjadi indikator finansial, melainkan juga menjadi cerminan keberhasilan transformasi birokrasi menuju lembaga yang modern, responsif, dan berorientasi pelayanan publik.

Ke depannya, Kemenimipas berkomitmen untuk terus memperkuat inovasi layanan serta tata kelola keuangan negara untuk mendukung pembangunan nasional, sehingga diharapkan PNBP dari Kemenimipas dapat kembali meningkat.

"Banyak hal baik yang telah diraih. Namun, masih banyak ruang untuk hal-hal yang luar biasa. Kemenimipas akan terus bergerak lebih cepat, bekerja lebih cermat, dan berdampak lebih luas bagi bangsa dan negara," tutup Menteri Agus.

Jakarta, CNBC Indonesia -Tim basket Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) sukses menorehkan prestasi gemilang pada Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) XVII Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Ajang olahraga ini diselenggarakan langsung di Palembang, pada Sabtu (11/10/2025).

Dalam pertandingan final yang berlangsung di GOR Sekolah Palembang Harapan, tim Kemenimipas berhasil mengalahkan tim Sulawesi Utara dengan skor 64-32. Raihan skor tersebut pun pada akhirnya membuat Kemenimipas sebagai juara.

Asal tahu saja, pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Kedua tim saling adu strategi dan kecepatan, tetapi tim Kemenimipas tampil lebih solid dengan kerja sama yang kompak dan pertahanan yang rapat. Dukungan suporter dan rekan-rekan kontingen yang hadir langsung turut membakar semangat para pemain hingga peluit akhir dibunyikan.

Ketua Kontingen Kemenimipas, Maulidi Hilal menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada seluruh pihak sehingga tim basket Kemenimipas dapat meraih prestasi tertinggi.

"Tidak ada lain, hanya satu kata, kita persembahkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. Ini semuanya karena rida, kekuatan yang Allah berikan kepada tim Kemenimimpas," tutur Hilal dalam keterangan tertulis, Selasa (14/10/2025).

Dengan hasil ini, tim basket Kemenimipas menambah daftar prestasi membanggakan di ajang dua tahunan ini. Sebelumnya, Kemenimipas sudah mengamankan medali perunggu dalam cabang olahraga (cabor) tenis meja beregu. Hilal menyebutkan bahwa prestasi di kedua cabang olahraga tersebut telah mengharumkan nama Kemenimipas di tingkat nasional.

Di samping itu, Hilal menekankan keberhasilan Kemenimipas dalam PORNAS XVII KORPRI tidak terlepas dari dukungan penuh seluruh jajaran yang memberikan motivasi dan perhatian terhadap pembinaan mental, fisik, serta sarana dan prasarana pegawai di bidang olahraga. Selain itu, Hilal menyatakan sinergi internal turut menjadi faktor kunci di balik kemenangan gemilang ini.

"(Prestasi ini) berkat dukungan semua pihak, dari mulai pimpinan, Bapak Menteri Agus Andrianto dan seluruh jajaran pimpinan tinggi madya, seluruh jajaran Kantor Wilayah di Sumatera Selatan yang sangat solid memberikan dukungan kepada seluruh tim PORNAS Imipas," pungkasnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan keyakinan bahwa program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) merupakan solusi atas permasalahan dan tantangan ketenagakerjaan di Indonesia.

Untuk itu, Yassierli mengajak para pemangku kepentingan untuk bersama menggerakkan program TKM. Hal tersebut disampaikan dalam Pembekalan TKM Lanjutan Angkatan IV dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) serta Badan Narkotika Nasional (BNN) di Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja (BBPKK) Kemnaker di Bandung Barat, Jakarta, Sabtu (11/10).

"TKM adalah solusi bangsa karena mereka memiliki semangat wirausaha. Saya apresiasi TKM yang buka bengkel, usaha menjahit maupun usaha roti atau kue," kata Yassierli.

Ia menilai, penandatanganan kerja sama antarlembaga ini sangat strategis. Pasalnya, Kemnaker ingin memastikan setiap program TKM menjadi bagian dari ekosistem besar yang mengintegrasikan pelatihan teknis, konseling usaha, akses pasar, dan dukungan pembiayaan.

"Saya mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, komunitas lokal, serta seluruh peserta TKM, untuk terus memperkuat kolaborasi ini," katanya.

Adapun kerja sama ini merupakan wujud nyata dan komitmen bersama dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, produktif, dan berkeadilan.

Yassierli mengakui, masih banyak kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan dalam mengakses dunia kerja. Termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan dan klien rehabilitasi narkotika.

"Kita siap memfasilitasi memberikan mereka yang membutuhkan dukungan, bimbingan, serta akses yang lebih luas terhadap kesempatan kerja maupun kewirausahaan, " ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Darmawansyah optimistis bahwa pembekalan TKM lanjutan ini akan berdampak bukan hanya pengentasan pengangguran.

"Tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi lokal, penguatan daya saing usaha, serta penciptaan lapangan kerja baru yang berkelanjutan dan inklusif," pungkas Darmawansyah.