Salim

Ketua Dewan Pakar KPPMPI

Kandidat Doctor Universitas Airlangga

MEMASUKItahun 2026, ketegangan di Selat Hormuz bukan sekadar konflik regional, melainkan manifestasi nyata dari dialektika peperangan modern. Mengacu pada tesis Carl von Clausewitz, perang ini tetaplah "kelanjutan politik dengan sarana lain," di mana fog of war memaksa Iran menggunakan asimetri untuk mengimbangi supremasi teknologi lawan. Di titik inilah, pemikiran Alfred Thayer Mahan tentang Sea Power menemukan urgensinya; Iran berupaya membuktikan bahwa penguasaan atas choke point strategis adalah kunci kedaulatan ekonomi dunia.

Namun, Iran tidak hanya mengandalkan kekuatan destruktif. Sesuai teori Julian Corbett, mereka memahami bahwa kontrol laut tidak harus berarti penghancuran total armada musuh, melainkan pengendalian komunikasi maritim. Melalui penggunaan drone bawah air dan rudal pesisir, Iran menerapkan "pertahanan aktif" yang mengingatkan kita pada pertempuran laut di PD I Jutland dan kengerian perang kapal selam di PD II, di mana efektivitas seringkali mengalahkan kemegahan jumlah armada.

Bagi bangsa Indonesia, mandala perang ini memberikan pelajaran filsafat pertempuran yang mendalam: Cakra Manggilingan. Bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa maritim tidak terletak pada besarnya kapal, melainkan pada keteguhan jiwa rakyatnya dalam menjaga setiap jengkal air. Terinspirasi dari semangat "Jalesveva Jayamahe," kita diingatkan bahwa di laut kita jaya bukan karena kita menaklukkan samudra, tetapi karena kita mampu menyatu dengan arusnya. Perang Iran 2026 adalah pengingat bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan maritim dengan mentalitas petarung yang cerdas, adaptif, dan tak kenal menyerah.

Perang Laut Iran 2026 bukan sekadar adu mekanik di atas gelombang, melainkan sebuah orkestrasi canggih yang menggabungkan ideologi membaja, kelenturan diplomasi, dan doktrin militer yang revolusioner. Di bawah langit Teluk yang membara, Teheran menerapkan strategi attrition war yang dirancang untuk menguras stamina logistik, finansial, dan mental lawan dalam jangka panjang. Mereka tidak lagi mencari kemenangan mutlak dalam satu pertempuran besar satu lawan satu, melainkan penghancuran perlahan melalui saturation attack sebuah serangan jenuh yang melibatkan ribuan drone kamikaze murah dan rudal presisi yang diluncurkan secara simultan dari darat, laut, dan udara untuk melumpuhkan sistem pertahanan secanggih Aegis sekalipun. Inilah penerapan praktis dari mosaic defence, di mana kekuatan militer tidak lagi bersifat terpusat atau monolitik, melainkan terfragmentasi dalam unit-unit kecil yang mandiri, tersebar di sepanjang pesisir berbatu, sulit dideteksi oleh radar canggih, namun sangat mematikan saat berkoordinasi dalam satu komando yang presisi.

Kekuatan Iran kian berlipat ganda melalui pemanfaatan proxy war yang sangat terintegrasi dalam "Poros Perlawanan". Dengan dukungan Hizbullah di Lebanon yang mengancam front utara, Hamaz di Palestina, Houthi di Yaman yang memegang kendali atas urat nadi Bab-el-Mandeb, serta milisi Basij yang memiliki loyalitas fanatik, Iran menciptakan kepungan geopolitik yang memaksa lawan bertempur di banyak front secara bersamaan. Fenomena ini adalah puncak dari hybrid warfare, di mana batas antara kombatan dan non-kombatan, serta antara ruang siber, disinformasi, dan medan fisik, menjadi kabur. Setiap langkah perlawanan ini dibungkus dalam retaliation strategy strategi pembalasan yang sangat terukur; sebuah pesan tegas kepada dunia bahwa setiap jengkal agresi terhadap kedaulatan mereka akan dibayar dengan harga yang tidak tertahankan bagi stabilitas energi dan ekonomi global. Iran membuktikan bahwa diplomasi di meja perundingan hanya akan sekuat taring yang mereka miliki di lautan.

Bagi kita di Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, fenomena ini adalah cermin besar tentang arti sejati dari kedaulatan maritim. Kita diajarkan bahwa meskipun teknologi tinggi dapat dibeli, namun nyali, kecerdikan taktis, dan integrasi kemanunggalan rakyat adalah ruh yang tak akan pernah bisa tergantikan oleh mesin. Kekuatan sejati sebuah bangsa maritim tidak lahir dari sikap tunduk pada peta kekuatan besar dunia, melainkan dari keberanian untuk mendefinisikan takdirnya sendiri di tengah badai kepentingan global. Kita harus menyadari bahwa laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu dan benteng utama pertahanan kita.

Mari kita petik api inspirasi dari keteguhan ini: bahwa sekecil apa pun sebuah armada, jika ia digerakkan oleh persatuan yang solid, ideologi yang mengakar, dan strategi yang adaptif, ia mampu mengguncang pilar-pilar hegemoni yang paling kokoh sekalipun. Di samudera kehidupan yang penuh ketidakpastian, janganlah kita menjadi buih yang sekadar mengikuti arus dan hilang diterjang ombak. Jadilah karang yang tetap tegak berdiri meski dihantam gelombang sejarah, karena kejayaan dan kehormatan hanya milik mereka yang berani menjaga martabat di atas air dan menjaga kedaulatan di setiap jengkal tanah airnya. Jalesveva Jayamahe, justru di laut kita harus membuktikan bahwa bangsa ini adalah bangsa pemenang yang takkan membiarkan harga dirinya diinjak oleh siapa pun.

Dalam teater perang laut tahun 2026, konfrontasi antara Iran melawan koalisi Amerika Serikat dan Israel menjadi laboratorium hidup bagi teori-teori maritim klasik yang beradaptasi dengan teknologi abad ke-21. Amerika Serikat, dengan gugus tugas kapal induknya, berusaha menegakkan doktrin Sea Control secara absolut. Berdasarkan pemikiran Alfred Thayer Mahan, tujuan utama mereka adalah menghancurkan armada lawan demi menjamin kebebasan navigasi dan aliran energi global. Contoh nyata dari upaya ini adalah penggelaran sistem pertahanan berlapis di sepanjang Selat Hormuz untuk memastikan setiap kapal tanker dapat melintas tanpa gangguan, sebuah manifestasi dari "kekuatan laut sebagai instrumen utama kejayaan nasional." Di sisi lain, Israel menggunakan strategi Blockade (Blokade) siber dan kinetik yang presisi, menargetkan pelabuhan-pelabuhan utama Iran seperti Bandar Abbas untuk memutus jalur logistik militer, mirip dengan taktik penguncian ekonomi yang terjadi pada Perang Dunia untuk melumpuhkan daya tahan domestik lawan dari dalam.

Namun, Iran yang menyadari asimetri kekuatannya, memilih jalur Sea Denial sebagai antitesis terhadap dominasi lawan. Alih-alih mencoba menguasai laut secara permanen, Iran fokus pada upaya mencegah lawan menggunakan laut tersebut. Dengan menebar ranjau laut pintar, mengerahkan kapal cepat bersenjata rudal, dan memanfaatkan geografi pesisir yang terjal, Iran menciptakan zona bahaya yang membuat biaya operasional koalisi menjadi terlalu mahal.

Di sini, Iran menerapkan konsep Fleet in Being secara cerdas; mereka tidak selalu harus berlayar dan bertempur secara terbuka. Kehadiran armada kapal selam ringan dan peluncur rudal yang tersembunyi di bunker pesisir sudah cukup untuk menebar ancaman konstan, memaksa armada besar Amerika tetap dalam posisi waspada tinggi dan menghabiskan sumber daya tanpa henti, persis seperti strategi armada Jerman di Laut Utara pada Perang Dunia I yang mengikat kekuatan Angkatan Laut Inggris tanpa harus terlibat kontak langsung yang merusak.

Secara filosofis, peperangan modern ini mencerminkan transisi dari perang linier menuju perang kompleksitas. Jika teori konvensional menekankan pada penghancuran fisik (atrisi), filsafat perang modern lebih menekankan pada penghancuran kognitif dan disrupsi sistem. Ini adalah pertempuran tentang "kehendak" (The Will), di mana laut menjadi medium untuk mengirimkan pesan politik yang kuat. Bagi Indonesia, dinamika di Selat Hormuz ini memberikan pelajaran fundamental bahwa kedaulatan maritim tidak hanya dipertahankan dengan senjata, tetapi dengan kecerdasan dalam memadukan kekuatan fisik dan diplomasi. Kita diingatkan oleh filsafat kuno bahwa "air yang tenang menghanyutkan," yang dalam konteks modern berarti kekuatan yang tersembunyi namun mematikan (stealth and lethal) seringkali lebih efektif daripada unjuk kekuatan yang mencolok.

Bangsa kita harus mampu meramu strategi yang adaptif; kapan kita harus berdiri teguh melakukan sea denial untuk menjaga kedaulatan, dan kapan kita harus mampu bekerja sama dalam sea control demi stabilitas kawasan. Di tengah arus strategis yang kian bergejolak, keberanian untuk berinovasi dalam strategi maritim adalah satu-satunya cara bagi Indonesia untuk tetap menjadi pemain kunci di antara samudera, bukan sekadar penonton di tepi pantai sejarah.

Perang Laut Iran 2026 telah menjadi monumen perubahan zaman, sebuah titik balik di mana hukum peperangan laut tidak lagi ditulis hanya di atas permukaan gelombang. Teheran telah melampaui sekat-sekat konvensional dengan mengintegrasikan strategi Asymmetric dan Hybrid Warfare ke dalam sebuah orkestra peperangan multi-domain yang total.

Di bawah permukaan, domain seabed (dasar laut) dan underwater menjadi medan sunyi namun mematikan, di mana sabotase kabel bawah laut dan penggunaan drone otonom menciptakan ancaman tak terlihat yang melumpuhkan saraf komunikasi global. Di angkasa, domain air dan space bersinergi melalui konstelasi satelit dan kawanan UAV (Unmanned Aerial Vehicle) yang bertindak sebagai mata dan telinga yang tak pernah terpejam, memastikan bahwa tidak ada satu pun pergerakan lawan yang luput dari pengawasan. Inilah palagan di mana teknologi ruang angkasa bukan lagi sekadar penunjang, melainkan ujung tombak dalam menentukan akurasi serangan jarak jauh.

Namun, kekuatan Iran yang paling transformatif terletak pada penguasaan domain tak kasat mata: Cyber, Information Warfare, dan Psychological Warfare. Mereka menyadari bahwa di abad ke-21, memenangkan pertempuran fisik tanpa memenangkan persepsi adalah kesia-siaan. Fokus serangan kini bergeser menuju Cognitive Warfare sebuah upaya sistematis untuk meretas pola pikir, melemahkan mentalitas prajurit lawan, dan memecah belah opini publik domestik musuh melalui disrupsi informasi yang masif. Dengan mengaburkan fakta dan memanipulasi narasi di ruang digital, mereka menciptakan kelumpuhan keputusan pada level komando tertinggi. Perang ini membuktikan bahwa peluru paling tajam bukan lagi terbuat dari timah, melainkan dari bit data dan narasi yang mampu meruntuhkan moral bangsa bahkan sebelum meriam pertama ditembakkan.

Bagi kita, putra-putri bangsa Indonesia, fenomena ini adalah panggilan sejarah yang mendesak. Kita berdiri di atas zamrud khatulistiwa, sebuah negara kepulauan yang secara alami adalah medan peperangan multi-domain yang paling kompleks di dunia. Kita diingatkan bahwa menjaga kedaulatan di masa depan bukan hanya soal menambah jumlah kapal perang atau pesawat tempur, melainkan soal memperkuat ketahanan kognitif dan kedaulatan digital bangsa. Kita harus mampu menjadi tuan di laut kita sendiri, mahir dalam menjaga dasar samudera kita, tangguh di ruang siber kita, dan tak tergoyahkan dalam pendirian ideologi kita di tengah badai informasi global.

Mari kita nyalakan kembali api semangat Gadjah Mada dan Laksamana Malahayati dalam diri kita. Biarlah dunia melihat bahwa Indonesia bukan sekadar negara yang terjepit di antara dua samudera, melainkan sebuah kekuatan maritim yang cerdas, adaptif, dan memiliki integritas yang tak bisa diretas. Jangan biarkan layar kita terkoyak oleh keraguan atau kemudi kita goyah oleh tipu daya lawan. Di era di mana pikiran manusia menjadi medan laga utama, mari kita bangun benteng pertahanan yang paling kokoh: yaitu persatuan yang berlandaskan kecerdasan dan kecintaan tanpa batas pada tanah air. Ingatlah, sejarah tidak mencatat mereka yang hanya memiliki senjata tercanggih, tetapi mereka yang memiliki keyakinan tak tergoyahkan bahwa kedaulatan adalah harga mati yang harus dijaga dengan segenap jiwa, raga, dan kecemerlangan akal budi. Di atas gelombang dan di dalam sanubari, kita adalah pemenang; karena bagi bangsa besar seperti Indonesia, menyerah pada arus bukanlah sebuah pilihan, melainkan kitalah yang harus menjadi penguasa arus tersebut. Jalesveva Jayamahe!

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan tiga faktor kunci penopang ketahanan ekonomi nasional dalam pertemuan lanjutan dengan investor global serta pertemuan dengan US-ASEAN Business Council dan International Monetary Fund (IMF) di Washington DC, Amerika Serikat.

Perry, sebagaimana dikutip dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa faktor kunci dimaksud yaitu kredibilitas kebijakan, kemampuan adaptasi terhadap dinamika global, dan penguatan kemitraan internasional.

Lebih lanjut, faktor kunci pertama yakni konsistensi dan sinergi kebijakan moneter, fiskal, serta stabilitas sistem keuangan yang dijalankan secara kredibel.​

Faktor kedua, kemampuan untuk terus beradaptasi dan menyesuaikan kerangka kebijakan seiring perubahan dinamika global.

Kemudian faktor kunci ketiga, penguatan kerja sama dan kemitraan internasional, termasuk dengan Amerika Serikat (AS) dan negara lainnya.

Pertemuan Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan para pelaku bisnis yang tergabung dalam US-ASEAN Business Council dan US Chamber of Commerce mencerminkan pentingnya interaksi langsung antara pemangku kebijakan dan swasta di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia menegaskan kinerja ekonominya yang berdaya tahan di tengah berbagai krisis, sekaligus memperkuat kepercayaan para pelaku usaha AS yang beroperasi di Asia Tenggara.

Pada hari yang sama, Gubernur BI juga melakukan pertemuan dengan First Deputy Managing Director (FDMD) IMF Dan Katz, yang membahas perkembangan geopolitik dan ketidakpastian global yang tinggi.

Diskusi menyoroti bahwa risiko global tidak hanya berasal dari harga minyak, tetapi juga potensi dampak rambatan melalui rantai pasok global.

Oleh karena itu, kalibrasi kebijakan tidak hanya berfokus pada indikator yang sudah terlihat, tetapi juga pada kemampuan untuk mengantisipasi risiko yang belum sepenuhnya teridentifikasi.

Selaras dengan tiga faktor kunci tersebut, BI pun terus memperkuat sinergi kebijakan internasional dan komunikasi dengan investor global guna menjaga stabilitas eksternal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

momentum WFH membuat kebutuhan listrik rumah tangga meningkat

Makassar (ANTARA) - PT PLN (Persero) menghadirkan program diskon tambah daya listrik 50 persen "Power Up Real, Listrik Aman Kerja Lancar" guna mendukung penerapan Work From Home (WFH) di masyarakat menyusul terbitnya kebijakan pemerintah terkait hal tersebut.

Promo yang berlangsung mulai 15 - 28 April 2026 ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal mulai dari 450 volt ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin melakukan penambahan daya hingga 7.700 VA.

Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto melalui keterangannya di Makassar, Kamis, menyampaikan bahwa momentum WFH membuat kebutuhan listrik rumah tangga meningkat.

Untuk itu, perseroan menghadirkan program ini guna memberikan kenyamanan masyarakat sehingga dapat beraktivitas secara optimal dari rumah.

“Melalui program ini, PLN ingin memberikan kemudahan tambah daya listrik bagi pelanggan dengan biaya yang lebih rendah, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas di rumah khususnya WFH dengan nyaman tanpa khawatir kekurangan daya,” ujar Adi.

Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya awal 1.300 VA yang ingin menambah daya menjadi 7.700 VA cukup membayar Rp3.100.800, atau hemat 50 persen dibandingkan biaya normal sebesar Rp6.201.600.

Lebih lanjut, Adi menjelaskan mekanisme program ini dilakukan secara penuh melalui PLN Mobile. Bagi pelanggan prabayar, cukup dengan melakukan minimal satu kali transaksi pembelian token, sedangkan pelanggan pascabayar dengan membayar tagihan listrik.

Setelah transaksi berhasil, pelanggan akan menerima e-voucher diskon tambah daya pada menu “Reward” di PLN Mobile atau melalui email yang terdaftar.

Selanjutnya, pelanggan dapat memasukkan kode e-voucher saat mengajukan permohonan penambahan daya di PLN Mobile. Setelah pembayaran terverifikasi, unit PLN setempat akan segera memproses permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Masyarakat tak perlu khawatir karena proses pengajuan diskon tambah daya listrik cukup mudah dan cepat hanya melalui aplikasi PLN Mobile,” ujar Adi.

Adi menambahkan, promo ini berlaku bagi pelanggan yang telah terdaftar sebelum 1 April 2026 dan melunasi seluruh tagihan listrik atau kewajiban lain. Dirinya pun mengajak seluruh pelanggan untuk dapat mengoptimalkan program diskon tambah daya listrik ini.

“Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan promo diskon tambah daya listrik ini dengan sebaik mungkin. Sehingga daya listrik di rumah cukup guna mendukung aktivitas WFH dan produktivitas sehari-hari,” tutup Adi.

General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) Edyansyah mengatakan bahwa peningkatan aktivitas di rumah selama WFH mendorong kebutuhan daya listrik yang lebih besar.

“Penggunaan perangkat elektronik saat bekerja dari rumah lebih intens dan berlangsung lebih lama, sehingga kebutuhan daya listrik ikut meningkat. Pelanggan dapat menyesuaikan kebutuhan tersebut melalui layanan tambah daya yang tersedia di PLN Mobile secara praktis,” ujar Edyansyah.

Ia menambahkan PLN Mobile juga menyediakan berbagai layanan kelistrikan dalam satu aplikasi, mulai dari tambah daya hingga layanan lainnya.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah saat ini sudah lebih intensif melakukan komunikasi dengan lembaga ataupun investor global sehingga pada akhirnya itu yang bisa memberikan persepsi dari realitas kondisi ekonomi Indonesia,

Jakarta (ANTARA) - Global Markets Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai komunikasi aktif pemerintah Indonesia kepada investor global melalui kunjungan di Amerika Serikat, strategis untuk memperkuat kepercayaan pasar dan mendukung kelancaran arus investasi, baik investasi riil maupun portofolio.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakinkan investor global mengenai strategi fiskal Indonesia dalam pertemuan di AS. Sementara pada kesempatan terpisah di AS, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo juga menegaskan bauran kebijakan Indonesia kepada investor global.

“Pemerintah saat ini sudah lebih intensif melakukan komunikasi dengan lembaga ataupun investor global sehingga pada akhirnya itu yang bisa memberikan persepsi dari realitas kondisi ekonomi Indonesia,” kata Myrdal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Ia mencatat bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih relatif solid meski terdapat tekanan dari dinamika global. Karena itu, penyampaian informasi secara langsung kepada investor dinilai dapat memperkuat keyakinan pasar terhadap prospek ekonomi nasional.

Myrdal juga menekankan pentingnya menjaga intensitas komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu sentimen negatif.

Pengalaman sebelumnya terkait perubahan outlook dari lembaga pemeringkat menjadi pembelajaran untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi ke depan.

“Kita berharap langkah itu terus dilakukan rutin, sehingga kita tidak lagi kecolongan seperti pada bulan Januari ataupun Februari lalu di mana kita mendapatkan outlook negatif dari Moody's dan Fitch, juga mendapatkan ancaman dari MSCI,” kata Myrdal.

Dihubungi terpisah, Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memandang bahwa untuk jangka pendek, pertemuan langsung seperti ini berguna untuk meredam kebisingan informasi dan memperbaiki pembacaan investor. Namun, ia mengingatkan ketidakpastian global yang masih berlangsung.

Ia menambahkan bahwa lembaga pemeringkat biasanya tidak mengubah pandangan hanya karena penjelasan lisan, melainkan karena melihat bukti yang konsisten pada data, kebijakan, dan kelembagaan.

Agar prospek utang benar-benar membaik, menurut Josua, yang dibutuhkan adalah bukti bahwa defisit tetap terjaga, tata kelola kebijakan makin konsisten, arah fiskal makin jelas, dan koordinasi pemerintah dengan BI benar-benar terlihat stabil beberapa kuartal ke depan.

Dari sisi arus modal, ia mencatat masih terlalu dini untuk menyimpulkan hasil outreach sudah tercermin dalam arus modal masuk. Pada kuartal pertama 2026, catat Josua, investor asing masih mencatat arus keluar bersih sebesar sekitar 1,78 miliar dolar AS.

Pasar obligasi mencatat arus keluar bersih sebesar 1,48 miliar dolar AS, pasar saham mencatat arus keluar bersih yang lebih besar lagi sebesar 1,95 miliar dolar AS, sementara instrumen SRBI berhasil menarik arus masuk bersih sebesar 1,64 miliar dolar AS.

Sementara kekhawatiran atas arah kebijakan Indonesia sudah menekan sentimen dan mendorong jual bersih asing di saham maupun surat utang negara.

Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah masih menunjukkan tren pelemahan bersama beberapa mata uang Asia lainnya, cadangan devisa turun secara tahun berjalan, dan risiko arus keluar modal tetap tinggi bila defisit transaksi berjalan dan defisit fiskal melebar bersamaan.

“Jadi, kalau ditanya apakah roadshow itu sudah mengubah arah arus modal secara tegas, jawaban saya belum. Bukti yang ada masih lebih cocok dibaca sebagai pasar yang belum sepenuhnya pulih, bukan pasar yang sudah kembali percaya penuh,” kata dia.

Namun, ia melihat tanda awal yang layak dicermati meski menurutnya belum boleh dibaca terlalu jauh. DJPPR mencatat bahwa permintaan lelang SBN mencapai Rp78,44 triliun pada 14 April yang lalu, dan terdapat pandangan bahwa meredanya kekhawatiran atas eskalasi AS-Iran ikut membantu aliran dana kembali ke negara berkembang.

Aset negara berkembang sempat menguat ketika pasar mulai berspekulasi tentang lanjutan perundingan damai, penurunan harga minyak, dan pelemahan dolar Amerika.

Dari sini terlihat bahwa kalau ada perbaikan sentimen belakangan ini, penggerak utamanya kemungkinan adalah gabungan antara pertemuan langsung Indonesia dengan investor dan membaiknya suasana global.

"Jadi, menurut saya, terlalu dini jika seluruh perbaikan itu diklaim sebagai hasil outreach. Faktor eksternal masih sangat dominan, sementara efek komunikasi pemerintah dan BI lebih bersifat memperkuat momentum yang memang sedang membaik,” tutup Josua.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Dengan analisis yang tajam, keberanian dalam mengambil keputusan, dan konsistensi dalam pelaksanaan, Indonesia memiliki peluang untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh lebih kuat.

Jakarta (ANTARA) - Tahun 2026 belum benar-benar membuka lembaran baru bagi ekonomi Indonesia. Awan ketidakpastian masih menggantung, hanya kini terasa lebih dekat dan nyata dalam keseharian.

Harga perlahan merangkak naik, lapangan kerja belum sepenuhnya pulih, dan kepercayaan terhadap arah kebijakan mulai diuji. Dalam lanskap seperti ini, yang dibutuhkan bukan sekadar kehati-hatian, melainkan kejernihan membaca situasi dan keberanian mengambil langkah.

Survei Ahli Ekonomi Semester I 2026 yang dirilis oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia memberikan gambaran yang tidak bisa diabaikan.

Sebanyak 85 ekonom yang terlibat dalam kajian tersebut secara umum menilai kondisi ekonomi Indonesia berada dalam situasi memburuk atau setidaknya stagnan.

Penilaian ini bukan sekadar persepsi, melainkan refleksi dari sejumlah indikator yang menunjukkan tekanan nyata, terutama dari sisi inflasi yang diperkirakan akan meningkat secara signifikan dalam waktu dekat.

Kenaikan ekspektasi inflasi ini menjadi sinyal penting bahwa daya beli masyarakat berpotensi tergerus. Dalam ekonomi yang masih sangat bergantung pada konsumsi domestik, tekanan semacam ini tidak hanya berdampak pada rumah tangga, tetapi juga pada keberlanjutan dunia usaha.

Ketika masyarakat mulai menahan belanja, pelaku usaha pun menghadapi penurunan permintaan, yang pada akhirnya bisa berujung pada perlambatan produksi dan penyerapan tenaga kerja.

Tidak mengherankan jika survei tersebut juga mencatat bahwa pasar tenaga kerja dan lingkungan bisnis diproyeksikan tetap lesu atau bahkan memburuk.

Persoalan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan efektivitas kebijakan. Para ekonom menilai bahwa kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan pasar tenaga kerja masih memiliki keterbatasan dalam mendorong pemulihan yang lebih kuat.

Meski terdapat sedikit perbaikan dalam persepsi terhadap kebijakan moneter, hal ini belum cukup untuk mengimbangi tantangan yang lebih luas.

Kekhawatiran terhadap inklusivitas dan ketimpangan ekonomi justru semakin menguat, menunjukkan bahwa pertumbuhan yang ada belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Distribusi Kesempatan

Di titik ini, ekonomi tidak lagi bisa dipahami semata sebagai angka-angka pertumbuhan. Ekonomi menjadi cermin dari distribusi kesempatan dan keadilan. Ketika ketimpangan melebar, maka stabilitas sosial pun ikut terancam.

Hal ini diperparah oleh persepsi bahwa stabilitas politik dan pengendalian korupsi mengalami pelemahan dibandingkan periode sebelumnya. Dalam jangka panjang, faktor-faktor ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap kepercayaan investor dan kredibilitas kebijakan publik.

Tantangan domestik tersebut tidak berdiri sendiri. Melainkan berkelindan dengan dinamika global yang juga tidak kalah kompleks. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, misalnya, terus memicu ketidakpastian ekonomi global, terutama melalui gangguan pasokan energi dan fluktuasi harga.

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara besar, tetapi juga oleh negara berkembang seperti Indonesia yang masih bergantung pada stabilitas pasar global. Ketika harga energi naik, biaya produksi meningkat, dan daya saing pun tertekan.

Lembaga pemeringkat internasional turut memperkuat sinyal kewaspadaan ini. Fitch Ratings dan Moody’s Investors Service sama-sama merevisi outlook sovereign Indonesia menjadi negatif.

Penilaian ini bukan sekadar catatan teknis, melainkan cerminan dari kekhawatiran terhadap ketidakpastian kebijakan dan meningkatnya risiko ekonomi-politik.

Dalam konteks pasar keuangan global, perubahan outlook seperti ini bisa berdampak langsung pada biaya pinjaman negara dan aliran investasi masuk.

Tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang telah menembus kisaran Rp17.000 per dolar Amerika Serikat menjadi indikator lain yang tidak bisa diabaikan.

Dalam situasi seperti ini, pasar mengharapkan respons kebijakan yang kredibel, mulai dari konsolidasi fiskal hingga kehati-hatian dalam kebijakan moneter.

Penundaan penurunan suku bunga, misalnya, menjadi salah satu opsi untuk menjaga stabilitas nilai tukar, meskipun konsekuensinya terhadap pertumbuhan juga perlu diperhitungkan dengan cermat.

Namun, di balik berbagai tekanan tersebut, Indonesia sebenarnya tidak kehilangan pijakan. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen pada tahun 2025 menunjukkan bahwa fondasi ekonomi masih cukup kuat dibandingkan banyak negara lain.

Inflasi yang relatif terkendali pada periode tersebut juga menjadi bukti bahwa stabilitas makroekonomi masih bisa dijaga. Tantangannya kini adalah bagaimana mempertahankan momentum tersebut di tengah perubahan yang semakin cepat dan tidak pasti.

Kebijakan Visioner

Merespons apa yang terjadi, Indonesia sudah saatnya menetapkan arah kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga visioner. Koordinasi yang lebih erat antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci untuk mengendalikan inflasi tanpa mengorbankan pertumbuhan.

Peningkatan kualitas belanja pemerintah harus menjadi prioritas, dengan fokus pada investasi produktif yang mampu mendorong pertumbuhan jangka menengah. Di sisi lain, perbaikan sistem penerimaan pajak juga diperlukan agar ruang fiskal menjadi lebih sehat dan berkelanjutan.

Perhatian terhadap pasar tenaga kerja dan lingkungan bisnis juga tidak boleh diabaikan. Penciptaan lapangan kerja yang berkualitas serta penyederhanaan regulasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing.

Pada saat yang sama, program-program yang mendorong inklusivitas perlu diperkuat agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

Lebih jauh lagi, penguatan stabilitas politik dan pemberantasan korupsi menjadi fondasi yang tidak bisa ditawar.

Tanpa kepercayaan, kebijakan sebaik apa pun akan sulit mencapai hasil yang optimal. Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, kredibilitas justru menjadi aset paling berharga bagi sebuah negara.

Di tengah semua tantangan ini, ada satu hal yang tidak boleh hilang, yaitu keyakinan bahwa perubahan masih mungkin dilakukan. Pengembangan sumber daya manusia dan transisi energi, misalnya, dapat menjadi sumber pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan.

Keduanya tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih tangguh di masa depan .

Ekonomi tidak pernah berjalan dalam garis lurus. Tetapi selalu bergerak dalam siklus yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang dapat dikendalikan maupun yang berada di luar jangkauan.

Namun, di tengah siklus tersebut, pilihan kebijakan tetap memiliki peran yang menentukan. Dengan analisis yang tajam, keberanian dalam mengambil keputusan, dan konsistensi dalam pelaksanaan, Indonesia memiliki peluang untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh lebih kuat.

Tantangan yang ada bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dihadapi dengan strategi yang lebih matang dan komitmen yang lebih besar terhadap kesejahteraan bersama.

*) Prof. Perdana Wahyu Santosa adalah Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific.

Copyright © ANTARA 2026

Tanpa kepercayaan, bahkan, kebijakan terbaik pun akan kehilangan daya

Jakarta (ANTARA) - Kebijakan fiskal pada dasarnya adalah seni memilih dalam keterbatasan. Setiap rupiah yang dibelanjakan negara mengandung konsekuensi: siapa yang diuntungkan hari ini dan siapa yang menanggung beban di masa depan.

Dalam waktu lama, banyak pemerintah baik di negara maju maupun berkembang mampu menunda pilihan-pilihan sulit tersebut dengan memanfaatkan utang yang murah. Indonesia pun tidak sepenuhnya terlepas dari kecenderungan ini.

Namun, perubahan lanskap global dalam beberapa tahun terakhir menandai berakhirnya era tersebut. Ketika utang meningkat dan biaya pinjaman melonjak, kebijakan fiskal tidak lagi sekadar soal angka, melainkan soal kepercayaan.

Sebelum pandemi COVID-19, tren peningkatan utang sebenarnya sudah terlihat. Indonesia relatif disiplin dengan menjaga rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di bawah 30 persen hingga pertengahan 2010-an. Namun tekanan belanja, terutama untuk infrastruktur dan subsidi, perlahan meningkatkan kebutuhan pembiayaan.

Ketika pandemi melanda pada 2020, pemerintah menghadapi situasi luar biasa: kontraksi ekonomi, penurunan penerimaan negara, dan kebutuhan belanja yang melonjak tajam untuk kesehatan serta perlindungan sosial. Defisit anggaran melebar hingga lebih dari 6 persen PDB, dan rasio utang melonjak ke kisaran 40 persen PDB.

Langkah tersebut tidak bisa dihindari. Tanpa ekspansi fiskal yang agresif, Indonesia berisiko mengalami krisis ekonomi yang lebih dalam. Namun, seperti banyak negara lain, konsekuensi jangka panjangnya kini mulai terasa.

Ketika ekonomi mulai pulih, dunia tidak kembali ke kondisi semula. Suku bunga global meningkat tajam sebagai respons terhadap inflasi, dan biaya utang pun ikut naik. Indonesia yang sebelumnya dapat menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dengan imbal hasil relatif rendah kini harus menawarkan yield yang lebih tinggi. Dalam praktiknya, ini berarti beban bunga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat.

Data menunjukkan bahwa pembayaran bunga utang Indonesia kini telah melampaui Rp500 triliun per tahun. Angka ini setara dengan sekitar 15–20 persen total belanja negara, atau mendekati dua kali lipat anggaran kesehatan nasional. Dengan kata lain, sebagian besar ruang fiskal terserap bukan untuk layanan publik langsung, melainkan untuk memenuhi kewajiban masa lalu. Ini adalah sinyal yang tidak boleh diabaikan.

Masalahnya menjadi lebih kompleks karena kebutuhan belanja negara justru terus meningkat. Indonesia menghadapi tuntutan besar untuk membiayai transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, transisi energi, serta penguatan jaring pengaman sosial. Pada saat yang sama, rasio penerimaan pajak Indonesia masih berkisar 10–11 persen PDB lebih rendah dibandingkan banyak negara dengan tingkat pembangunan serupa. Ketidakseimbangan antara kebutuhan belanja dan kapasitas penerimaan inilah yang menciptakan tekanan struktural pada fiskal Indonesia.

Di sinilah trade-off menjadi nyata. Masyarakat menginginkan layanan publik yang lebih baik berupa pendidikan berkualitas, layanan kesehatan terjangkau, perlindungan sosial yang kuat namun tidak selalu bersedia menanggung biaya melalui pajak yang lebih tinggi. Pemerintah berada di tengah dilema: meningkatkan pajak berisiko menghambat pertumbuhan dan menimbulkan resistensi politik, sementara mempertahankan belanja tanpa peningkatan penerimaan akan memperbesar utang.

Dalam konteks ini, Indonesia tidak berbeda dengan banyak negara lain. Namun yang membedakan adalah ruang fiskal yang relatif lebih sempit. Negara maju mungkin dapat mempertahankan rasio utang di atas 100 persen PDB karena memiliki pasar keuangan yang dalam dan mata uang cadangan global. Indonesia tidak memiliki kemewahan tersebut. Stabilitas fiskal menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor dan mencegah gejolak pasar.

Utang yang tinggi juga membawa konsekuensi ekonomi yang lebih luas. Ketika pemerintah menyerap dana dalam jumlah besar dari pasar keuangan, biaya modal bagi sektor swasta dapat meningkat. Hal ini berpotensi menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ruang untuk merespons krisis di masa depan menjadi lebih terbatas. Jika terjadi guncangan baru baik krisis global, bencana alam, maupun gejolak geopolitik, pemerintah mungkin tidak memiliki fleksibilitas yang sama seperti saat pandemi.

Persoalan utang

Lebih jauh lagi, persoalan utang menyentuh isu keadilan antargenerasi. Utang pada dasarnya adalah janji untuk membayar di masa depan. Jika digunakan untuk membiayai investasi produktif seperti jalan, pelabuhan, pendidikan, atau transformasi energi maka generasi mendatang akan menikmati manfaatnya. Namun, jika utang digunakan untuk menutup defisit konsumtif atau menunda reformasi, maka yang diwariskan hanyalah beban.

Indonesia berada di persimpangan ini. Di satu sisi, investasi infrastruktur dalam satu dekade terakhir telah memberikan fondasi bagi pertumbuhan jangka panjang. Di sisi lain, tekanan belanja rutin termasuk subsidi energi dan belanja pegawai masih cukup besar. Ketika harga energi global meningkat, beban subsidi dapat melonjak hingga ratusan triliun rupiah, memaksa pemerintah menyesuaikan anggaran atau menambah utang. Ini menunjukkan bahwa kualitas belanja sama pentingnya dengan besaran utang itu sendiri.

Namun, di atas semua itu, terdapat satu faktor yang sering kali menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan fiskal: kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan, kebijakan yang secara ekonomi rasional pun dapat ditolak. Masyarakat akan enggan menerima kenaikan pajak jika mereka meragukan integritas pengelolaan anggaran. Mereka juga akan menolak pengurangan subsidi jika merasa kebijakan tersebut tidak adil.

Di Indonesia, tantangan ini nyata. Persepsi terhadap korupsi, inefisiensi birokrasi, dan ketidaktepatan sasaran program masih menjadi isu. Ketika masyarakat melihat adanya pemborosan atau kebocoran anggaran, kepercayaan akan terkikis. Dalam jangka panjang, ini menciptakan lingkaran setan: pemerintah kesulitan melakukan reformasi karena resistensi publik, sementara tanpa reformasi, kondisi fiskal semakin memburuk.

Karena itu, solusi terhadap persoalan utang tidak cukup hanya bersifat teknokratis. Dibutuhkan pendekatan yang lebih luas, yang mencakup aspek institusional dan sosial. Pertama, transparansi anggaran harus diperkuat. Publik perlu mengetahui ke mana uang negara dibelanjakan dan apa hasilnya. Ini bukan sekadar soal keterbukaan data, tetapi juga tentang komunikasi yang efektif.

Kedua, reformasi perpajakan harus dilanjutkan secara konsisten. Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan melalui perluasan basis pajak dan perbaikan administrasi. Digitalisasi sistem perpajakan, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan tanpa harus menaikkan tarif secara drastis. Namun, kunci keberhasilannya adalah persepsi keadilan—bahwa semua pihak, termasuk kelompok berpenghasilan tinggi, berkontribusi secara proporsional.

Ketiga, kualitas belanja negara harus ditingkatkan. Setiap program harus dievaluasi secara ketat untuk memastikan efektivitasnya. Subsidi yang tidak tepat sasaran perlu dikurangi dan dialihkan ke program yang lebih produktif. Dalam jangka panjang, investasi pada pendidikan, kesehatan, dan inovasi akan memberikan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan belanja konsumtif.

Keempat, Indonesia perlu menjaga kredibilitas fiskal tanpa kehilangan fleksibilitas. Aturan defisit dan batas utang penting untuk menjaga disiplin, tetapi juga harus memungkinkan respons terhadap situasi darurat. Yang terpenting adalah adanya rencana jangka menengah yang jelas untuk menjaga keberlanjutan utang.

Pada akhirnya, utang bukanlah sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, tetapi juga bukan solusi tanpa batas. Ia adalah instrumen yang, jika digunakan dengan bijak, dapat mempercepat pembangunan. Namun, jika digunakan untuk menunda keputusan sulit, ia hanya akan memperbesar beban di masa depan.

Pilihan fiskal yang dihadapi Indonesia hari ini adalah cerminan dari tantangan yang lebih besar: bagaimana menyeimbangkan kebutuhan saat ini dengan tanggung jawab terhadap masa depan. Jawaban atas tantangan ini tidak hanya terletak pada kebijakan yang tepat, tetapi juga pada kemampuan pemerintah untuk membangun dan menjaga kepercayaan publik.

Tanpa kepercayaan, bahkan, kebijakan terbaik pun akan kehilangan daya. Dengan kepercayaan, pengorbanan yang sulit sekalipun dapat diterima demi masa depan yang lebih baik.

*) Dr Aswin Rivai, Pemerhati Ekonomi, Dosen FEB-UPN Veteran, Jakarta

Copyright © ANTARA 2026

Kami terus memastikan bauran kebijakan yang konsisten dan responsif untuk menjaga stabilitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan di hadapan para investor global dalam rangkaian IMF Spring Meeting 2026 di Amerika Serikat bahwa bauran kebijakan Indonesia "on track" atau berada pada arah yang tepat.

Bauran kebijakan berfokus pada stabilitas dan ketahanan eksternal melalui pengelolaan suku bunga, intervensi valuta asing, serta penguatan likuiditas domestik, yang didukung oleh komitmen fiskal menjaga defisit di bawah 3 persen PDB melalui reformasi subsidi dan realokasi anggaran yang lebih produktif.

“Kami terus memastikan bauran kebijakan yang konsisten dan responsif untuk menjaga stabilitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global,” kata Perry, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dalam rangkaian pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) itu, BI hadir sebagai pembicara pada diskusi bersama Profesor Harvard Jeffrey A. Frankel dan Harvard Visiting Scholar M. Chatib Basri bertajuk “Stability in an Age of Shocks: Rethinking Macro Policy in a Fragmented World”.

Diskusi tersebut menyoroti semakin kompleksnya lingkungan global yang ditandai oleh fragmentasi, meningkatnya ketegangan geopolitik.serta volatilitas pasar keuangan.

Frankel menekankan bahwa guncangan global semakin sering terjadi dan sulit diprediksi sehingga meningkatkan risiko tekanan terhadap perekonomian global.

Menanggapi hal tersebut, Perry menegaskan bahwa bauran kebijakan yang kredibel, fleksibel dan terkoordinasi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.

Pesan tersebut juga disampaikan kepada Utusan Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York Umar Hadi, sebagai bagian dari penguatan komunikasi dan penyelarasan narasi ekonomi Indonesia di tingkat global.

Pertemuan yang berlangsung dua arah turut memberikan perspektif mengenai dinamika geopolitik dan kondisi global terkini, yang menjadi masukan dalam perumusan kebijakan ekonomi ke depan.

Dalam kesempatan tersebut, Perry menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid, ditopang pertumbuhan yang kuat dan inflasi yang terkendali, serta sinergi erat kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan.

BI menyampaikan bahwa ke depan, pihaknya terus memperkuat komunikasi kebijakan dengan investor global guna memastikan persepsi pasar tetap terkelola di tengah dinamika global.

Selain itu, BI juga berkomitmen menjaga konsistensi bauran kebijakan yang responsif, didukung sinergi erat dengan pemerintah dan otoritas terkait, untuk memperkuat stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan kebijakan work from anywhere (WFA) yang dijalankan selama periode arus mudik maupun balik pada Angkutan Lebaran 1447 Hijriah/2026 Masehi efektif dalam mengurai kepadatan lalu lintas.

"Kebijakan WFA pada arus mudik terbukti efektif memindahkan volume lalu lintas sebanyak 450.000 kendaraan pada H-3 sampai H-1 Lebaran," kata Dudy dalam pernyataan di Jakarta, Selasa.

Perpindahan kendaraan tersebut terdistribusi lebih merata pada periode H-8 hingga H-4 sehingga membantu mengurangi lonjakan lalu lintas pada puncak arus mudik.

Dampaknya, menurut dia, kepadatan lalu lintas pada puncak arus mudik berhasil ditekan hingga 17,94 persen dibandingkan dengan kondisi tanpa kebijakan tersebut.

Pada periode arus balik, kebijakan serupa juga mampu memindahkan sekitar 328.000 kendaraan dari hari H hingga H+3 ke periode H+4 sampai H+8 Lebaran.

Ia menuturkan distribusi arus balik yang lebih merata tersebut turut menurunkan tingkat kepadatan pada puncak arus balik hingga sebesar 10,57 persen secara keseluruhan.

Selain itu, Menhub juga mengatakan kebijakan pembatasan angkutan barang juga berkontribusi signifikan dengan menurunkan volume kendaraan sumbu tiga hingga mencapai 74,56 persen selama periode Lebaran.

Kementerian Perhubungan juga melakukan penindakan terhadap pelanggaran operasional dengan memberikan sanksi administratif kepada 75 perusahaan angkutan barang yang tidak mematuhi aturan.

Dari sisi kinerja jalan tol, kecepatan rata-rata di ruas Tol Trans Jawa seperti Jakarta-Semarang dan sebaliknya berada di atas 80 kilometer per jam.

Kondisi tersebut menunjukkan tingkat pelayanan kategori A dengan waktu tempuh relatif stabil sekitar 5 jam 20 menit selama periode arus mudik dan balik.

Dudy mengungkapkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan, pergerakan masyarakat diproyeksikan mencapai 143,92 juta orang, namun realisasinya mencapai 147,55 juta orang atau meningkat sebesar 2,53 persen.

Secara keseluruhan, lanjut Menhub, total pergerakan selama periode angkutan Lebaran 2026 mencapai 298,6 juta pergerakan dengan jumlah pelaku perjalanan sebanyak 147,55 juta orang.

Puncak arus mudik tercatat terjadi pada H-3 atau Rabu, 18 Maret 2026, sedangkan puncak arus balik terjadi pada H+7 atau Sabtu, 28 Maret 2026.

Pergerakan masyarakat didominasi dari Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, diikuti Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai daerah asal dan tujuan utama perjalanan.

Sebelumnya, pemerintah memberlakukan kebijakan WFA Lebaran dan Nyepi 2026, yakni pada 16-17 Maret 2026 dan 25-27 Maret 2026 (setelah Lebaran).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya percepatan implementasi kebijakan baru Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut tanpa hambatan birokrasi.

Ia mengingatkan agar tidak ada “deep state” atau hambatan birokrasi yang memperlambat pelaksanaan kebijakan pro rakyat.

“Keputusan ini pasti ditunggu rakyat banyak. Saya berharap tidak ada hambatan dalam implementasinya, baik di OJK maupun perbankan,” ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Menurut dia, keputusan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang yang dilakukan Kementerian PKP melalui berbagai pertemuan dengan OJK.

“Kabar baik hari ini OJK memutuskan satu juta ke bawah yang ada di SLIK boleh mengajukan kredit rumah subsidi. Ini suatu fenomena. Saya sampai enam kali melakukan pertemuan di OJK untuk memperjuangkan hal ini, dan ini baru terjadi di era pemerintahan Presiden Prabowo,” katanya.

Sebagai informasi, Kementerian PKP bersama OJK memutuskan bahwa masyarakat dengan catatan kredit di SLIK OJK di bawah hingga Rp1 juta kini tetap dapat mengajukan kredit rumah subsidi.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi juga mengumumkan sejumlah kebijakan strategis untuk mendukung percepatan program perumahan, selain catatan SLIK yang ditampilkan hanya kredit dengan nominal Rp1 juta ke atas.

Kemudian pembaruan data pelunasan kredit maksimal H+3 setelah pelunasan dilakukan, pemberian akses data SLIK kepada BP Tapera untuk mempercepat proses pembiayaan perumahan, dan penegasan kredit rumah subsidi sebagai program prioritas pemerintah dalam aspek penjaminan.

"Juga pembentukan Satgas Percepatan Program 3 Juta Rumah bersama Kementerian PKP, OJK, Tapera, dan asosiasi pengembang. Penambahan informasi pada laporan SLIK bahwa data tersebut tidak menentukan persetujuan kredit oleh lembaga keuangan," kata Ketua OJK.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kebijakan support dari OJK hari ini adalah sebuah kebijakan atas keberpihakan terhadap masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi pengembang Real Estate Indonesia (REI) mengungkapkan kebijakan terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpihak kepada rakyat.

"Kebijakan support dari OJK hari ini adalah sebuah kebijakan atas keberpihakan terhadap masyarakat. Jadi itu adalah hal yang sangat support masyarakat bawah," ujar Ketua Umum REI Joko Suranto di Jakarta, Senin.

Joko mengatakan masyarakat berpenghasilan rendah pada akhirnya mendapatkan kesempatan yang lebih luas dengan bisa memanfaatkan kebijakan SLIK tersebut.

Ketua Umum REI tersebut menyampaikan apresiasi kepada OJK dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang telah mendukung terhadap pertumbuhan di sektor properti khususnya dan masyarakat berpenghasilan rendah pada akhirnya.

"Semoga apa yang kita lakukan akan tetap berlangsung, bertumbuh dan kita dukung, kita siap bekerja sama dengan OJK dengan dukungan dengan kementerian PKP juga BP Tapera," katanya.

Joko mengatakan Program 3 Juta Rumah dari Presiden RI Prabowo Subianto merupakan program yang mulia.

Dalam kesempatan sama, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengungkapkan bahwa hari ini adalah hari bahagia bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) karena mendapatkan perhatian khusus dalam rangka mendapatkan rumah subsidi dan isu SLIK sudah teratasi.

"Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Menteri PKP dan Ibu Ketua Dewan Komisioner OJK di mana perhatian kepada MBR yang selama ini menjadi terkendala dalam isu SLIK," ujar Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan bahwa masyarakat dengan catatan kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebesar Rp1 juta ke bawah kini dapat mengajukan kredit rumah subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan kabar baik tersebut bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

Menurut dia, keputusan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang yang dilakukan Kementerian PKP melalui berbagai pertemuan dengan OJK.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan bahwa OJK mendukung penuh program prioritas pemerintah dalam pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia.

Ketua OJK juga mengumumkan sejumlah kebijakan strategis untuk mendukung percepatan program perumahan, selain catatan SLIK yang ditampilkan hanya kredit dengan nominal Rp1 juta ke atas, juga pembaruan data pelunasan kredit maksimal H+3 setelah pelunasan dilakukan, pemberian akses data SLIK kepada BP Tapera untuk mempercepat proses pembiayaan perumahan, dan penegasan kredit rumah subsidi sebagai program prioritas pemerintah dalam aspek penjaminan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pembangunan tetap berjalan tidak termasuk dalam kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini sedang berjalan,

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Pembangunan kawasan gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tidak terkena kebijakan efisiensi anggaran yang kini tengah berlangsung.

"Pembangunan gedung legislatif dan yudikatif tetap menjadi prioritas, kendati ada kebijakan efisiensi anggaran," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya mengenai pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Senin

"Pembangunan tetap berjalan tidak termasuk dalam kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini sedang berjalan," tambahnya.

Arahan Presiden Prabowo Subianto, target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif pada 2027-2028, proyek tersebut mencakup pembangunan gedung utama lembaga negara sekaligus infrastruktur pendukung dan jalan kawasan.

Gedung di kawasan legislatif, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR, jelas dia, Gedung Paripurna akan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas hingga 1.579 orang, saat ini sedang penyempurnaan desain tengah menunggu persetujuan kepala negara.

Kemudian Pembangunan jalan di kawasan legislatif sepanjang 3,7 kilometer juga tengah disiapkan untuk mendukung konektivitas antar-bangunan, tahapan awal berupa pembersihan lahan telah dilaksanakan.

Kawasan yudikatif dibagi dalam dua paket pekerjaan mencakup Gedung Mahkamah Agung beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan, serta Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial dan masjid.

"Seluruh area yudikatif dilengkapi dengan pembangunan jalan kawasan sepanjang 8 kilometer," katanya.

Penguatan infrastruktur air juga terus dilakukan di antaranya pembangunan embung EC-08 dan kolam retensi TR01, serta jaringan perpipaan air minum yang terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk mendukung kawasan di KIPP IKN, demikian Basuki Hadimuljono.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - LRT Jabodebek mencatat jumlah pengguna LRT turun sebesar 10 persen di hari pertama penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) pada Jumat (10/4).

"Penurunan volume pengguna LRT Jabodebek ini merupakan dampak langsung dari kebijakan kerja WFH bagi ASN, khususnya pada jam sibuk," ujar Manager of Public Relation LRT Jabodebek Radhitya Mardika dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Pada Jumat (10/4), KAI melayani 106.301 pengguna LRT Jabodebek. Sementara itu, pada Kamis (9/5) tercatat 118.505 pengguna LRT Jabodebek, atau menurun 12.204 pengguna atau sekitar 10 persen.

Berdasar data, penurunan volume terbanyak terjadi di stasiun yang berada di dekat perkantoran maupun stasiun integrasi, seperti Stasiun Kuningan terjadi penurunan sebesar 2.246 pengguna, dari 12.530 pengguna pada Kamis (9/4), menjadi 10.284 pengguna pada Jumat (10/4).

Kemudian, pada Stasiun Dukuh Atas terjadi penurunan sebesar 1.095 pengguna, dari 16.954 pengguna pada Kamis (9/4), menjadi 15.859 pengguna pada Jumat (10/4).

Stasiun ketiga yang mengalami penurunan volume terbanyak adalah Stasiun Rasuna Said, dengan penurunan penumpang sebanyak 1.052 orang, dari 7.621 pengguna pada Kamis (9/4), menjadi 6.659 pengguna pada Jumat (10/4).

Radhitya menyampaikan bahwa stasiun LRT Jabodebek yang terlihat mengalami penurunan pengguna terjadi pada stasiun yang berdekatan dengan kantor pemerintahan seperti di stasiun Kuningan, Setiabudi, Rasuna Said, Cikoko, Pancoran, dan stasiun lainnya.

Namun demikian, tambahnya, untuk melayani pengguna LRT Jabodebek agar tetap optimal, pada Jumat (10/4), KAI tetap mengoperasikan pola weekday dengan 430 perjalanan LRT Jabodebek.

Seluruh fasilitas stasiun dan petugas LRT Jabodebek tetap disiagakan penuh untuk menjamin kenyamanan pengguna LRT Jabodebek. KAI berkomitmen untuk terus hadir sebagai solusi transportasi publik yang efisien, tepat waktu, dan terintegrasi.

“KAI akan terus hadir mendukung mobilitas masyarakat, dan memastikan setiap perjalanan LRT Jabodebek mengedepankan aspek keselamatan serta kenyamanan bagi seluruh pengguna,” kata Radhitya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026