Kita tentu harus berinovasi ya, kita tidak tidak hanya menggantungkan dari anggaran pemerintah saja

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan pengembangan proyek Trans Railway Sumatra (jalur kereta Trans Sumatra) rute Banda Aceh hingga Bandar Lampung tidak mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis, Menhub mengatakan pemerintah mencari berbagai skema pembiayaan alternatif guna mendukung percepatan pembangunan jaringan perkeretaapian tersebut.

"Kita tentu harus berinovasi ya, kita tidak tidak hanya menggantungkan dari anggaran pemerintah saja. Tapi kita harus berinovasi supaya kita bisa mendapatkan pendanaan di luar APBN," kata Menhub.

Pemerintah akan mengedepankan berbagai inovasi pembiayaan sehingga pengembangan jalur kereta Trans Sumatra dapat berjalan tanpa bergantung pada dukungan APBN,

Dudy mengatakan pemerintah membuka peluang keterlibatan berbagai sumber pendanaan di luar APBN untuk mendukung realisasi proyek strategis transportasi nasional tersebut.

Ia menambahkan keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) maupun sektor swasta menjadi salah satu harapan pemerintah dalam mendukung pembiayaan pembangunan jalur kereta Trans Sumatra.

"Iya, tentunya harapan kita (bakal melibatkan Danantara atau private sector)," ujarnya.

Proyek jalur kereta Trans Sumatra merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa, terutama untuk mendukung angkutan logistik yang lebih efisien sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ini kita akan matangkan. Kemudian kita akan segera tindak lanjuti sebagai bagian dari harapan maupun keinginan Presiden (Prabowo Subianto) untuk mengembangkan transportasi kereta api yang lebih efisien khususnya di luar Jawa," katanya.

Pemerintah telah membentuk tim khusus untuk mengkaji pengembangan jaringan kereta api Trans Sumatra dengan panjang sekitar 1.700 kilometer (km) yang menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin mengatakan pembentukan tim tersebut merupakan tindak arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan jaringan rel perkeretaapian di luar Jawa.

Bobby mengaku pihaknya segera melakukan pengkajian terkait proyek pengembangan jalur kereta api tersebut bersama jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infrawil), Danantara, termasuk Kementerian Perhubungan.

"Itu kan penugasan dari Presiden ke kita. Kita sekarang sedang membuat tim khusus untuk pengkajian ini dengan Kemenko Infrawil, Danantara, Kementerian Perhubungan," kata Bobby ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (3/6).

Bobby mengatakan pengembangan jaringan rel kereta di Sumatra dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat konektivitas antardaerah di Pulau Sumatera.

Adapun kebutuhan pendanaan proyek tersebut ditaksir mencapai sekitar 25 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp350 triliun.

“Kalau totalnya itu (dana yang dibutuhkan pembangunan jaringan kereta Trans) Sumatera, itu bisa sekitar 20-25 miliar dolar AS atau sekitar Rp350 triliun dari ujung ke ujung," ujar Bobby.

Menurut Bobby, saat ini jaringan rel aktif di Sumatra masih terpisah-pisah dan belum saling terkoneksi secara penuh.

KAI menetapkan pembangunan jalur Banda Aceh-Besitang sebagai prioritas utama dalam tahap awal proyek Trans Sumatera tersebut.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Ya pada prinsipnya kita akan menjaga keseimbangan antara pihak airlines maupun para penumpang atau masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan revisi tarif batas atas (TBA) tiket pesawat dirancang tetap menjaga keseimbangan kepentingan maskapai penerbangan dan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi udara.

"Ya pada prinsipnya kita akan menjaga keseimbangan antara pihak airlines maupun para penumpang atau masyarakat," kata Menhub ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

Dudy mengatakan pemerintah memahami kebutuhan maskapai terhadap penyesuaian tarif, namun di saat yang sama tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan transportasi udara agar tetap terjangkau.

Menurut dia, prinsip utama dalam penyusunan TBA baru adalah menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan usaha maskapai dan kepentingan penumpang sebagai pengguna jasa penerbangan.

Ia menjelaskan pembahasan mengenai revisi TBA telah dilakukan dan saat ini memasuki tahapan lanjutan sebelum nantinya diputuskan pada tingkat kementerian terkait.

"TBA sudah sudah dibahas dan mungkin tinggal rapat di tingkat menteri nantinya, karena ini kan ada sinkronisasi TBA ke depan akan diberlakukan TBA yang baru," ucapnya.

Pemerintah juga terus melakukan sinkronisasi berbagai aspek dalam penyusunan kebijakan agar TBA baru dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan industri penerbangan saat ini.

Dudy menyebut revisi TBA diharapkan mampu menjawab berbagai kebutuhan maskapai yang selama ini menghadapi tantangan akibat perubahan kondisi ekonomi dan operasional global.

"Harapannya itu bisa menjawab apa yang menjadi keinginan dari airlines," ujarnya.

Ia mengatakan perkembangan kondisi global menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penyusunan TBA karena berdampak langsung terhadap biaya operasional maskapai penerbangan.

Meski demikian, pemerintah memastikan kebijakan yang disusun tidak hanya berorientasi pada kepentingan maskapai, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan.

Dalam konsep yang tengah dibahas, TBA akan ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan operasional yang berlaku saat ini sebagai dasar perhitungan tarif penerbangan domestik.

Selain penyesuaian TBA, pemerintah juga mempertimbangkan mekanisme penyesuaian komponen biaya tambahan (fuel surcharge/FS) yang lebih fleksibel untuk mengantisipasi perubahan biaya operasional akibat dinamika harga avtur.

Skema tersebut diharapkan mampu memberikan ruang penyesuaian apabila terjadi lonjakan maupun penurunan harga bahan bakar pesawat yang berpengaruh terhadap biaya penerbangan.

Dudy menjelaskan kurs nilai tukar juga menjadi salah satu komponen yang diperhitungkan dalam penyusunan TBA mengingat pergerakannya sangat dinamis dan mempengaruhi biaya operasional.

Menurut dia, penetapan kurs acuan dalam TBA nantinya akan mempertimbangkan kondisi terkini serta merujuk pada asumsi yang digunakan pemerintah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Nah di TBA juga kita ada kurs yang menjadi patokan. Kemudian juga nanti ada FS yang kira-kira bisa fleksibel mengantisipasi terjadinya lonjakan maupun penurunan dari harga avtur khususnya. Tapi kita juga akan me-refer kepada APBN juga, kan kursnya," ujar dia.

Menurutnya, pemerintah ingin proses penetapan kebijakan tersebut dapat diselesaikan secepat mungkin dengan tetap memperhatikan seluruh aspek yang mempengaruhi sektor penerbangan nasional.

"Targetnya secepat mungkin, karena kita juga harus melihat kondisi global saat ini, di mana kita juga perlu memberikan perhatian kepada airlines," kata Menhub.

Adapun ketentuan TBA tiket pesawat saat ini masih mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Hingga 31 Mei 2026, realisasi anggaran mencapai Rp9,06 triliun atau 32,27 persen dari pagu efektif sebesar Rp28,09 triliun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebutkan realisasi penyerapan anggaran di kementeriannya mencapai Rp9,06 triliun hingga 31 Mei 2026 atau sekitar 32,27 persen dari pagu efektif sebesar Rp28,09 triliun di tahun ini.

"Hingga 31 Mei 2026, realisasi anggaran mencapai Rp9,06 triliun atau 32,27 persen dari pagu efektif sebesar Rp28,09 triliun," kata Menhub dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

Dia merinci dari sisi jenis belanja realisasi tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp3,53 triliun atau 72,62 persen dari pagu efektif Rp4,86 triliun; belanja barang Rp4,04 triliun atau 25,90 persen dari pagu efektif Rp15,60 triliun; belanja modal Rp1,5 triliun atau 19,62 persen dari pagu efektif Rp7,64 triliun.

Dari sisi sumber dana realisasi tersebut terdiri dari rupiah murni Rp6,56 triliun atau 37,90 persen dari pagu efektif Rp17,31 triliun.

Kemudian Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp637 miliar atau 27,38 persen dari pagu efektif Rp2,32 triliun; Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp1,23 triliun atau 26,23 persen dari pagu efektif Rp4,68 triliun.

Berikutnya Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp557 miliar atau 20,25 persen dari pagu efektif Rp2,75 triliun; Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp78 miliar atau 7,78 persen dari pagu efektif Rp1,01 triliun.

Secara umum, kata Menhub, penyerapan masih berada dalam koridor yang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan dan proses kontraktual yang berlangsung pada semester pertama tahun anggaran 2026.

"Dapat kami sampaikan juga hingga 31 Mei 2026 realisasi anggaran sebesar 32,27 persen (itu) lebih tinggi dibanding target kumulatif sebesar 30,10 persen. Dengan demikian terdapat deviasi positif sekitar Rp0,60 triliun terhadap target penarikan dana bulan Mei," beber Menhub.

Menurut Menhub dengan mempertahankan tren pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian kontrak, maka realisasi akhir tahun diproyeksikan mencapai Rp27,21 triliun atau sekitar 96,84 persen dari pagu efektif.

Dia menegaskan Kementerian Perhubungan akan terus menjaga kualitas belanja sekaligus memastikan target penyerapan dapat dicapai secara optimal.

Untuk percepatan pelaksanaan anggaran, Kementerian Perhubungan melakukan beberapa langkah strategis di antaranya mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan prioritas dan penyelesaian tagihan.

Selanjutnya memperkuat monitoring dan evaluasi fisik serta keuangan, mempercepat revisi dan pergeseran anggaran pada kegiatan yang siap serap, dan memperkuat koordinasi dan pengendalian rencana penarikan dana.

"Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga momentum penyerapan hingga akhir tahun anggaran," ucap Dudy.

Diketahui Kementerian Perhubungan memiliki pagu awal sebesar Rp28,49 triliun dengan pagu efektif sebesar Rp28,09 triliun. Sampai akhir Mei 2026, pelaksanaan anggaran menunjukkan perkembangan baik, terutama pada subsidi transportasi perintis dan proyek prioritas nasional.

"Sejumlah tantangan seperti proses kontrak dan pengadaan, revisi anggaran, serta kegiatan strategis yang memerlukan percepatan telah kami antisipasi melalui langkah pengendalian," kata Menhub.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa soal sinyal hijau yang diterima KA Argo Bromo Anggrek sebelum takbrak KRL di Stasiun Bekasi Timur. Dudy menjelaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses investigasi terkait persinyalan tersebut kepada Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Ia mengatakan pendalaman terkait pemberian sinyal hijau itu juga masih dilakukan oleh KNKT. "Masih berlangsung, masih berlangsung. Karena ada beberapa hal juga yang masih didalami," kata Dudy di PTIK, Jakarta Selatan, Jumat (22/5/2026).

Sebab itu, Dudy mengaku tidak bisa berkomentar ihwal dugaan kesalahan operator dalam pemberian informasi sinyal karena menjadi ranah investigasi KNKT. "Itu kita serahkan kepada KNKT untuk hasil dan investigasinya. Kemudian karna ada korban jiwa kepolisian juga sudah melakukan penyidikan, itu kami juga serahkan ke kepolisian," pungkasnya.

Sebelumnya, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) memaparkan kronologi terkait kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line 5568A di Stasiun Bekasi Timur. Terungkap fakta bahwa masinis Argo Bromo Anggrek melaju karena mendapatkan aspek sinyal berwarna hijau, meski saat itu terdapat gangguan di lintasan.

Dalam rapat bersama Komisi V DPR, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjonomenjelaskan secara rinci garis waktu kejadian yang menunjukkan betapa singkatnya jeda waktu antara kecelakaan pertama yang melibatkan KRL dengan Taksi Green SM dan tabrakan antar-kereta di stasiun Bekasi Timur.

Peristiwa bermula pada pukul 20:45:32 WIB, ketika KRL 5568 A berangkat dari stasiun Bekasi menuju Stasiun Bekasi Timur. Sementara pukul 20:48:13 - 20.48.29 WIB, KRL 5568 A proses masuk dan berhenti di stasiun Bekasi Timur di Jalur 1.

"Pukul 20.48.29 kejadian tabrakan antara KA 5181 commuter line dengan kendaraan bermotor roda empat (Taksi Green SM) di JPL Bekasi Timur jalur hilir," kata Soerjanto dalam penjelasannya di ruang rapat Komisi V DPR, Kamis (21/5/2026).

Di saat yang hampir bersamaan, KA 5568A Commuter Line sedang melakukan proses naik-turun penumpang di Stasiun Bekasi Timur. Pada pukul 20.48.53, KA 5568A sempat bergerak maju sejauh 1,69 meter.

"Jadi cuman pendek aja, dan berhenti karena masinis melihat kerumunan masyarakat di jalur hulu (tempat KRL tabrakan dengan taksi Green SM)," ujarnya.

Petaka terjadi beberapa menit kemudian. Pada pukul 20.50.43, KA 4B Argo Bromo Anggrek melintas langsung di Jalur 3 Stasiun Bekasi.

KNKT menegaskan bahwa saat itu, sinyal keluar J12 menunjukkan aspek hijau, yang berarti kereta diizinkan melaju dengan kecepatan normal. "Pada pukul 20.50.43 KA Bromo Anggrek berjalan langsung di jalur 3 Stasiun Bekasi dengan sinyal keluar J12 ber-aspek hijau," ujarnya.

Hanya berselang kurang dari dua menit kemudian, tepatnya pukul 20.52.12, tabrakan antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dengan bagian belakang KA 5568A Commuter Line tidak terelakkan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia dan para pemangku kepentingan lainnya menutup 172 perlintasan sebidang tidak resmi sebagai langkah meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api.

"Sebagai langkah menertibkan perlintasan sebidang, kami bersama dengan kereta api dan juga stakeholder lainnya itu sudah mulai menutup untuk 172 lintasan sebidang yang tidak resmi," kata Menhub saat ditemui seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

Penutupan perlintasan sebidang ilegal tersebut menjadi bagian dari upaya penertiban jalur perlintasan yang dinilai berisiko terhadap keselamatan pengguna jalan maupun operasional perkeretaapian di berbagai daerah.

Selain melakukan penutupan, Kementerian Perhubungan juga menyiapkan program peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang yang hingga kini belum dilengkapi fasilitas pengamanan memadai.

Dia menyebutkan hingga saat ini terdapat 3.674 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia, terdiri dari 2.771 perlintasan terdaftar, 903 perlintasan tidak terdaftar.

Dari keseluruhan data perlintasan tersebut terdapat 1.810 perlintasan sebidang yang tidak dijaga, terdiri dari 907 lokasi terdaftar namun tidak dijaga, 903 lokasi tidak terdaftar.

"Kondisi ini menjadi tantangan serius karena perlintasan yang tidak dijaga memiliki tingkat risiko kecelakaan yang jauh lebih tinggi," ucap Dudy.

Kemudian berdasarkan evaluasi terdapat 172 perlintasan yang direkomendasikan untuk ditutup karena lebar jalan kurang dari 2 meter dan 1.638 lokasi prioritas yang perlu dilakukan peningkatan keselamatan.

"Peningkatan tersebut meliputi penyediaan petugas penjaga, bangunan pos jaga, fasilitas pendukung dan alat komunikasi serta perlengkapan keselamatan lainnya," beber Dudy.

Pemerintah menargetkan pembangunan sarana pengamanan pada ribuan perlintasan tersebut dapat dilaksanakan secepat mungkin agar keselamatan perjalanan kereta dan pengguna jalan semakin terjamin.

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp800 miliar yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas keselamatan pada perlintasan sebidang di berbagai wilayah.

Kementerian itu juga mencatat data kecelakaan perlintasan sebidang dalam periode tiga tahun terakhir tercatat 1.058 kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang.

Namun demikian, apabila dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2025 dan 2026 terlihat adanya tren penurunan jumlah kecelakaan.

Jumlah kejadian menurun dari 337 pada tahun 2024 menjadi 291 kejadian pada tahun 2025 dan 102 kejadian hingga 1 Mei 2026. Hal itu menunjukkan berbagai langkah peningkatan keselamatan mulai memberikan dampak positif. Namun upaya perbaikan masih harus terus diperkuat.

"Mayoritas kecelakaan terjadi pada perlintasan yang tidak terjaga dengan proporsi mencapai sekitar 80 persen, terdiri dari sepeda motor sebesar 55 persen, mobil sebesar 45 persen," kata Dudy.

Menurut Menhub, peningkatan keselamatan perlintasan tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas di sekitar jalur kereta api.

Karena itu, Kementerian Perhubungan akan terus mengedukasi masyarakat agar mematuhi rambu-rambu dan tidak menerobos perlintasan ketika kereta api akan melintas, mengingat kereta tidak dapat berhenti secara mendadak.

Menhub juga berharap seluruh pihak mendukung program pemasangan palang pintu dan pengamanan perlintasan sebidang serta tidak menghambat langkah pemerintah dalam memperkuat keselamatan transportasi perkeretaapian nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan alokasi dana Rp4 triliun dari Presiden Prabowo Subianto digunakan untuk memperkuat keselamatan perkeretaapian melalui peningkatan fasilitas perlintasan serta pembangunan flyover dan underpass di berbagai daerah.

Ditemui usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis, Menhub mengatakan anggaran Rp4 triliun tersebut dinilai lebih dari cukup untuk mendukung berbagai program peningkatan keselamatan perkeretaapian.

Berdasarkan perhitungan Kementerian Perhubungan, kebutuhan anggaran yang diperlukan saat ini diperkirakan sekitar Rp800 miliar khusus untuk mengatasi perlintasan sebidang yang bermasalah.

"Bukan kurang. Presiden menganggarkan Rp4 triliun, tapi setelah perhitungan kami itu, kurang lebih hanya membutuhkan sekitar Rp800 miliar untuk perlintasan sebidang," kata Menhub.

Sementara itu, sisa alokasi dana dari anggaran yang telah disiapkan Presiden tersebut akan diselaraskan dengan program pembangunan infrastruktur pendukung keselamatan, termasuk flyover dan underpass di sejumlah titik prioritas.

Pembangunan infrastruktur tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi risiko kecelakaan pada perlintasan sebidang sekaligus meningkatkan keamanan perjalanan kereta api dan pengguna jalan.

Kementerian Perhubungan telah mengidentifikasi 1.638 lokasi yang memerlukan penguatan fasilitas keselamatan guna mendukung operasional perkeretaapian yang lebih andal.

"Jadi nanti mungkin sisa dananya yang Rp4 triliun itu juga kita akan sinkronkan dengan pembangunan flyover dan underpass. Itu banyak yang perlu dipasang 1.638 titik," jelas Menhub.

Pemerintah berharap dukungan anggaran tersebut dapat mempercepat peningkatan standar keselamatan perkeretaapian nasional sekaligus menghadirkan layanan transportasi yang lebih aman, nyaman, dan terpercaya bagi masyarakat.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI tersebut, Menhub menyebutkan bahwa pihaknya bersama PT KAI, Danantara, BP BUMN, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah melaksanakan Kick Off Penanganan Perlintasan Sebidang pada 5 Mei 2026.

Melalui kegiatan itu, kata Menhub, seluruh pihak menyatakan komitmen bersama untuk melakukan penutupan terhadap 172 perlintasan sebidang yang dinilai berisiko tinggi, sekaligus mempercepat peningkatan keselamatan pada titik-titik prioritas nasional.

Untuk peningkatan keselamatan pada 1.638 lokasi perlintasan sebidang prioritas tersebut, total investasi yang akan dialokasikan sebesar Rp842,48 miliar.

Komponennya adalah untuk kebutuhan petugas penjaga perlintasan, sebesar Rp603,9 miliar, untuk pembangunan pos jaga sebesar Rp158,1 miliar dan fasilitas pendukung mekanikal dan elektrikal, sebesar Rp60,9 miliar.

Saat ini, terdapat 3.674 perlintasan sebidang di Indonesia, terdiri dari 2.771 perlintasan terdaftar, dan 903 perlintasan tidak terdaftar. Berdasarkan evaluasi, terdapat 172 perlintasan yang direkomendasikan untuk ditutup karena lebar jalan kurang dari 2 meter.

Sementara, sebanyak 1.638 lokasi prioritas perlu dilakukan peningkatan keselamatan. Peningkatan tersebut meliputi penyediaan petugas penjaga, bangunan pos jaga, fasilitas pendukung, alat komunikasi, serta perlengkapan keselamatan lainnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenbub) melakukan evaluasi, perbaikan dan peningkatan aspek keselamatan perkeretaapian usai insiden kecelakaan kereta api di Bekasi Timur guna mencegah kejadian serupa serta memperkuat keamanan perjalanan penumpang.

Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan kementeriannya melakukan berbagai langkah evaluasi, perbaikan, dan peningkatan aspek keselamatan transportasi perkeretaapian terkait dengan kecelakaan kereta api di Bekasi Timur pada 27 April 2026.

"Kementerian Perhubungan memandang bahwa keselamatan perkeretaapian harus terus diperkuat melalui evaluasi menyeluruh," kata Menhub.

Evaluasi itu mencakup aspek operasional, kondisi prasarana, kelaikan sarana, sistem persinyalan, prosedur darurat, kompetensi sumber daya manusia, manajemen risiko, pengawasan perlintasan sebidang, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan di luar sektor perkeretaapian.

Menhub menambahkan, pemerintah memastikan proses penanganan korban, investigasi, dan pemulihan operasional pasca kecelakaan dilakukan secara menyeluruh agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan dengan aman dan lancar.

Penanganan dan pemulihan itu dilakukan Kemenhub bersama dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), PT Kereta Api Indonesia (KAI), Kereta Commuter Indonesia (KCI)/KAI Commuter, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Terkait proses investigasi kecelakaan, Menhub menegaskan Kementerian Perhubungan menghormati proses investigasi yang masih berlangsung oleh KNKT. Kemenhub mendukung terlaksananya investigasi secara independen, profesional, dan transparan.

"Kemenhub tidak akan mendahului hasil investigasi KNKT yang tentu berdasarkan fakta data data," ujar dia.

Dia mengatakan sambil menunggu proses tersebut selesai, langkah-langkah evaluasi dan penguatan keselamatan tetap berjalan di semua aspek mulai sarana, prasarana, operasional, SDM, pengawasan, maupun koordinasi lintas pemangku kepentingan.

Salah satu langkah peningkatan keselamatan perkeretaapian adalah melalui penanganan perlintasan sebidang. Keselamatan perlintasan sebidang telah menjadi perhatian serius pemerintah.

Meski tingkat kecelakaan pada perlintasan sebidang masih terjadi, namun terjadi tren penurunan kecelakaan pada perlintasan sebidang dalam tiga tahun terakhir. Jumlah kejadian menurun dari 337 kejadian pada tahun 2024, menjadi 291 kejadian pada tahun 2025, dan 102 kejadian hingga 1 Mei 2026.

Menurut Dudy, hal itu menunjukkan berbagai langkah peningkatan keselamatan mulai memberikan dampak positif, meskipun upaya perbaikan masih harus terus diperkuat.

"Presiden Prabowo Subianto juga telah menegaskan perlunya langkah percepatan penanganan demi keselamatan masyarakat," kata Dudy.

Oleh karena itu, lanjutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi sebagai bagian dari solusi jangka panjang, mengingat tingginya kepadatan lalu lintas dan pentingnya transportasi kereta api bagi mobilitas masyarakat.

Pemerintah telah menyiapkan kebutuhan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk mendukung peningkatan keselamatan dan pembangunan infrastruktur perlintasan.

"Kami menyatakan, tidak ada kompromi untuk keselamatan transportasi. Setiap kejadian harus menjadi pelajaran, dan ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem," kata Menhub.

"Kami akan memastikan seluruh rekomendasi keselamatan yang nanti diterbitkan, akan ditindaklanjuti secara serius, terukur, dan dapat dipantau pelaksanaannya," ujar dia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan hingga saat ini terdapat lima korban kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, Jawa Barat, yang terjadi pada 27 April 2026 lalu masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis, Menhub mengatakan insiden yang melibatkan antara kereta Commuter Line dan Kereta Api Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek tersebut mengakibatkan 124 orang menjadi korban.

Dari jumlah itu, sebanyak 16 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 103 korban telah diperbolehkan pulang dan kembali ke rumah masing-masing setelah mendapatkan penanganan medis.

"Kejadian ini mengakibatkan 124 korban, termasuk 16 korban yang meninggal dunia, 5 (lima) korban yang masih dirawat dan 103 korban yang sudah kembali ke rumah masing-masing," kata Dudy.

Kementerian Perhubungan juga menyampaikan duka cita, keprihatinan, dan empati mendalam kepada seluruh korban serta keluarga yang terdampak akibat kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa tersebut.

Dudy berharap lima korban yang masih menjalani perawatan dapat segera pulih dan kembali beraktivitas, seiring dengan terus dipantau dan didukung proses penanganan medisnya.

"Semoga para korban yang masih dirawat di rumah sakit segera diberikan kesembuhan," ujar Menhub.

Dudy turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses evakuasi dan penanganan korban akibat insiden tersebut meliputi Basarnas, Polri, TNI, tenaga medis, serta berbagai unsur terkait lainnya.

Menurut dia, pembahasan insiden Bekasi Timur tidak hanya berfokus pada satu peristiwa, tetapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi keselamatan perkeretaapian secara lebih menyeluruh dan objektif.

Keselamatan transportasi perkeretaapian mencakup berbagai aspek, mulai dari sarana, prasarana, operasi, sumber daya manusia, tata kelola, pengawasan, hingga perilaku masyarakat di sekitar jalur kereta.

Pemerintah menegaskan keselamatan merupakan prioritas utama, namun tetap berhati-hati dalam menyampaikan kesimpulan dan tidak ingin mendahului hasil investigasi resmi yang sedang berlangsung.

Karena itu, ia mengatakan pemerintah memilih menunggu hasil penyelidikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebagai dasar dalam menetapkan langkah korektif dan pelaksanaan rekomendasi keselamatan selanjutnya.

Meski demikian, Kementerian Perhubungan bersama para pemangku kepentingan telah melakukan berbagai langkah penanganan, termasuk pemulihan layanan, pemeriksaan teknis awal, pengamanan lokasi, dan koordinasi lintas instansi.

Evaluasi menyeluruh juga terus dilakukan terhadap aspek operasional, kondisi prasarana, kelaikan sarana, sistem persinyalan, prosedur darurat, kompetensi sumber daya manusia, serta manajemen risiko perkeretaapian.

Pemerintah menegaskan setiap kecelakaan harus menjadi peringatan untuk memperkuat budaya keselamatan, meningkatkan pengawasan, dan memastikan layanan transportasi publik semakin aman, andal, serta dipercaya masyarakat.

"Perbaikan harus terus dilakukan, baik sebelum maupun sesudah rekomendasi investigasi diterbitkan," kata Dudy.

Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan seluruh biaya pengobatan hingga pemakaman korban meninggal pada insiden tabrakan antara kereta Commuter Line dan kereta jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin (27/4) malam, ditanggung secara penuh.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba memastikan seluruh korban dalam insiden operasional yang terjadi mendapatkan penanganan maksimal.

"KAI menegaskan seluruh biaya pengobatan bagi korban luka serta biaya pemakaman bagi korban meninggal dunia ditanggung sepenuhnya oleh asuransi dan KAI," kata Anne dalam keterangan di Jakarta, Selasa (28/4).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jumlah kejadian menurun dari 337 kejadian pada tahun 2024 menjadi 291 kejadian pada tahun 2025 dan 102 kejadian hingga 1 Mei 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan optimalisasi infrastruktur keselamatan perkeretaapian, terutama pada perlintasan rawan kecelakaan, guna meningkatkan keamanan perjalanan dan melindungi masyarakat.

"Presiden Republik Indonesia juga telah memberikan arahan dan instruksi secara langsung agar dilakukan optimalisasi infrastruktur keselamatan perkeretaapian khususnya pada titik-titik perlintasan yang rawan kecelakaan," kata Menhub dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan secara regulasi, pemerintah telah memiliki dasar hukum yang jelas di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009, dan Peraturan Menteri Nomor 94 Tahun 2018.

Menhub menyebutkan data kecelakaan perlintasan sebidang dari tiga tahun terakhir tercatat 1.058 kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang. Namun demikian, apabila dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2025 dan 2026 terlihat adanya tren penurunan jumlah kecelakaan.

"Jumlah kejadian menurun dari 337 kejadian pada tahun 2024 menjadi 291 kejadian pada tahun 2025 dan 102 kejadian hingga 1 Mei 2026," ujar Menhub.

Menurutnya hal itu menunjukkan berbagai langkah peningkatan keselamatan mulai memberikan dampak positif. Namun upaya perbaikan masih harus terus diperkuat.

Dudy menuturkan mayoritas kecelakaan terjadi pada perlintasan yang tidak terjaga dengan proporsi mencapai sekitar 80 persen, terdiri dari sepeda motor sebesar 55 persen, mobil sebesar 45 persen.

Menhub menjelaskan dalam penyelenggaraan perkeretaapian, keselamatan dibangun setidaknya melalui empat aspek utama. Aspek sarana yaitu pemeriksaan dan perawatan berkala agar seluruh kereta laik secara teknis dan operasional.

Kemudian aspek prasarana meliputi jalur, jembatan, terowongan hingga fasilitas operasi seperti persinyalan, telekomunikasi dan instalasi listrik.

Berikutnya aspek sumber daya manusia (SDM) guna memastikan seluruh petugas memiliki kompetensi, sertifikasi yang masih berlaku; serta aspek kepatuhan terhadap regulasi, standar operasional prosedur (SOP), termasuk kepatuhan terhadap Grafik Perjalanan Kereta atau Gapeka sesuai PP Nomor 61 Tahun 2016.

"(Termasuk) faktor luar seperti mitigasi terhadap cuaca ekstrem, bencana alam dan penanganan perlintasan sebidang pada daerah pemantauan khusus," jelasnya.

Dikatakan seluruh aspek tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian sebagai landasan dalam menjaga keselamatan operasional perkeretaapian nasional.

Lebih lanjut Menhub juga menegaskan pentingnya mematuhi Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) karena sebagai pedoman utama pengaturan perjalanan kereta api yang mengatur waktu, jarak, kecepatan, persilangan hingga posisi perjalanan kereta secara terintegrasi.

"Dengan kata lain, Gapeka menjadi pondasi pengendalian operasional perjalanan kereta api nasional," tutur Menhub.

Ketidakpatuhan terhadap Gapeka dapat berdampak serius mulai dari potensi kecelakaan, keterlambatan perjalanan, kerugian operasional dan finansial hingga penurunan kualitas layanan terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, disiplin terhadap Gapeka menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga headway dan keselamatan operasional kereta api.

Dudy menyebutkan hingga saat ini terdapat 3.674 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia, terdiri dari 2.771 perlintasan terdaftar, 903 perlintasan tidak terdaftar.

Dari keseluruhan data perlintasan tersebut terdapat 1.810 perlintasan sebidang yang tidak dijaga, terdiri dari 907 lokasi terdaftar namun tidak dijaga, 903 lokasi tidak terdaftar.

"Kondisi ini menjadi tantangan serius karena perlintasan yang tidak dijaga memiliki tingkat risiko kecelakaan yang jauh lebih tinggi," beber Menhub.

Berdasarkan evaluasi, tambah Menhub, terdapat 172 perlintasan yang direkomendasikan untuk ditutup karena lebar jalan kurang dari 2 meter dan 1.638 lokasi prioritas yang perlu dilakukan peningkatan keselamatan.

Peningkatan tersebut meliputi penyediaan petugas penjaga, bangunan pos jaga, fasilitas pendukung dan alat komunikasi serta perlengkapan keselamatan lainnya.

"Dalam kunjungan Presiden di Bekasi pada tanggal 28 April 2026, Presiden telah menyampaikan belasungkawa kepada para korban sekaligus menegaskan bahwa pemerintah akan segera melakukan investigasi menyeluruh atas kejadian tersebut," ucap Dudy.

Presiden, lanjut Dudy, juga menyoroti masih banyaknya lintasan kereta api yang belum dijaga dan menegaskan perlunya langkah percepatan penanganan demi keselamatan masyarakat.

Selain itu Presiden juga telah menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi sebagai bagian dari solusi jangka panjang mengingat tingginya kepadatan lalu lintas maupun tingginya kepadatan perjalanan kereta api dan pentingnya transportasi kereta api bagi mobilitas masyarakat.

"Pemerintah bahkan telah menyiapkan kebutuhan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk mendukung peningkatan keselamatan dan pembangunan infrastruktur perlintasan," kata Menhub.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Keselamatan perlintasan sebidang menjadi perhatian serius pemerintah,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi membeberkan ilustrasi kronologi terjadinya kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, Jawa Barat, pada 27 April 2026, yang mengakibatkan 16 orang meninggal dunia.

"Pada tanggal 27 April 2026 pukul 20.52 WIB terjadi insiden kecelakaan kereta api di emplasemen Stasiun Bekasi Timur yang melibatkan Kereta Api Commuter Line Jakarta-Cikarang dan Kereta Api Argo Bromo Anggrek," kata Menhub dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

Lewat tayangan video ilustrasi di hadapan Ketua dan Anggota Komisi V DPR RI, Menhub membeberkan terjadinya kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur. Kereta KA Commuter Line 5568A tiba pukul 20.34 WIB lebih awal satu menit di Stasiun Bekasi.

Kemudian kereta 116B Sawunggalih tiba di Bekasi pukul 20.35 WIB terlambat 5 menit dari jadwal. Kereta Api Sawunggalih berhenti di Stasiun Bekasi untuk menaikkan penumpang.

"Ini adalah ilustrasi grafisnya. Sawunggalih diberangkatkan 20.37 WIB dari Stasiun Bekasi. Sawunggalih melintas Stasiun Bekasi Timur pukul 20.39 WIB," kata Menhub.

Selanjutnya sebuah taksi mogok di tengah rel. KA 5181B relasi Cikarang-Jakarta pukul 20.48 WIB melintas dan kemudian terjadi temperan dengan taksi tersebut. Atas insiden itu timbul kerumunan di mana warga melihat lokasi kecelakaan tersebut.

"KA 5568A sudah terlambat 8 menit, diberangkatkan 20.45 WIB. Lalu pukul 20.49 WIB KA KRL Jakarta Cikarang 5568A sampai atau tiba di Stasiun Bekasi Timur," jelas Menhub.

Berikutnya KRL 6066B tiba di Stasiun Bekasi. Bersamaan dengan itu terdapat KRL 5568A di belakang KRL 6066B. Kereta Api KRL 5568A tiba pukul 20.49 WIB di Stasiun Bekasi Timur, sudah terlambat 9 menit.

Kereta tersebut sempat berangkat namun terhenti karena adanya kerumunan di depan untuk melihat kejadian temperan (tabrakan) tersebut.

Selanjutnya, Kereta Api Argo Bromo melintasi Stasiun Bekasi pukul 20.51 WIB, lebih awal 3 menit dari jadwal dengan kecepatan 108 kilometer per jam. Temperan terjadi pada pukul 20.52 WIB.

Dudy menegaskan, menghormati proses investigasi yang saat ini masih berlangsung oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan mendukung pelaksanaannya secara independen, profesional, serta transparan.

Kementerian Perhubungan juga memprioritaskan percepatan penanganan korban, pemulihan operasional perjalanan kereta api, agar pelayanan kepada masyarakat dapat segera kembali berjalan dengan aman dan lancar.

Berbagai langkah evaluasi, tambah Menhub Dudy, perbaikan dan peningkatan aspek keselamatan transportasi menjadi fokus Kementerian Perhubungan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Keselamatan perlintasan sebidang menjadi perhatian serius pemerintah," imbuh Menhub.

Menhub juga menyebutkan insiden itu mengakibatkan 124 korban, termasuk 16 korban meninggal dunia, lima korban yang masih dirawat dan 103 korban yang sudah kembali ke rumah masing-masing.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Terhadap peristiwa di Bekasi Timur, kami menunggu hasil penyelidikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan, pihaknya masih menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait penyebab kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, Jawa Barat, pada 27 April 2026.

"Terhadap peristiwa di Bekasi Timur, kami menunggu hasil penyelidikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi," kata Menhub dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

Menurut Dudy, pembahasan mengenai insiden Bekasi Timur tidak hanya berfokus pada satu peristiwa, tetapi juga menjadi momentum untuk melihat persoalan keselamatan perkeretaapian secara lebih menyeluruh.

Ia menjelaskan keselamatan transportasi perkeretaapian mencakup berbagai aspek, mulai dari sarana dan prasarana, operasi, sumber daya manusia, tata kelola, kedisiplinan prosedur, pengawasan, hingga penataan ruang di sekitar jalur kereta.

Pemerintah menegaskan keselamatan merupakan prioritas, namun dalam waktu yang sama harus berhati-hati dalam menyampaikan kesimpulan sebelum seluruh proses investigasi resmi selesai dilakukan.

Karena itu, pemerintah tidak ingin mendahului hasil penyelidikan maupun berspekulasi dengan menyalahkan pihak tertentu sebelum seluruh fakta, data, rekaman, keterangan dan analisis teknis diperiksa secara menyeluruh.

Dudy menegaskan hasil investigasi KNKT nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah korektif serta memastikan seluruh rekomendasi keselamatan dilaksanakan secara disiplin oleh pihak terkait.

Meski masih menunggu hasil penyelidikan, pemerintah tetap bergerak melakukan berbagai langkah penanganan sejak awal kejadian, termasuk penanganan korban, pemulihan layanan, pemeriksaan teknis awal, dan pengamanan lokasi kejadian.

Kementerian Perhubungan juga terus berkoordinasi dengan KNKT, PT Kereta Api Indonesia, KAI Commuter, Polri, TNI, pemerintah daerah, Basarnas, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan penanganan berjalan optimal.

Selain itu, pemerintah memandang keselamatan perkeretaapian harus terus diperkuat melalui evaluasi menyeluruh terhadap aspek operasional, kondisi prasarana, kelaikan sarana, sistem persinyalan, prosedur darurat, kompetensi sumber daya manusia, serta manajemen risiko.

Evaluasi juga mencakup pengawasan perlintasan sebidang dan penguatan koordinasi dengan berbagai pihak di luar sektor perkeretaapian guna meningkatkan standar keselamatan secara berkelanjutan.

Dia menegaskan setiap kecelakaan harus menjadi peringatan penting untuk terus meningkatkan keselamatan, sehingga tidak ada ruang bagi kelengahan dan seluruh perbaikan dapat dilakukan secara konsisten sebelum maupun setelah rekomendasi investigasi diterbitkan.

"Setiap masukan dari DPR RI adalah bagian dari upaya memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan dan memastikan layanan transportasi publik berjalan semakin aman, andal, dan dipercaya oleh masyarakat," tutur Menhub.

Menhub juga menyampaikan duka cita, keprihatinan, dan empati mendalam kepada para korban serta keluarga yang terdampak akibat kecelakaan tersebut yang menimbulkan korban jiwa.

Pemerintah berharap para korban yang masih menjalani perawatan di rumah sakit dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti sediakala.

Kementerian Perhubungan turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penanganan darurat, termasuk Basarnas, kepolisian, TNI, tenaga medis, serta berbagai unsur lain yang membantu evakuasi korban.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pengelolaan arus kendaraan dan penumpang yang semakin tertata, penguatan koordinasi lintas stakeholder, serta optimalisasi layanan dinilai berhasil menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik dan arus balik,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mendorong PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus memperkuat transformasi layanan penyeberangan nasional melalui kolaborasi strategis bersama pemerintah guna mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.

Menhub juga mengapresiasi kinerja ASDP selama penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 yang dinilai berjalan baik, khususnya pada lintasan utama Merak-Bakauheni, sehingga keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi penguatan layanan transportasi penyeberangan ke depan.

"Pengelolaan arus kendaraan dan penumpang yang semakin tertata, penguatan koordinasi lintas stakeholder, serta optimalisasi layanan dinilai berhasil menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik dan arus balik," kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam audiensi jajaran Direksi ASDP dengan Menhub Dudy di Jakarta, yang membahas penguatan layanan operasional, kesiapan infrastruktur, hingga optimalisasi konektivitas logistik nasional.

Adapun sepanjang periode mudik H-8 hingga H+8 Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi pukul 06.00 WIB, total penumpang pada 15 lintasan pantauan nasional mencapai 4,72 juta orang atau meningkat 6,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, jumlah kendaraan yang menyeberang tercatat sebanyak 1,21 juta unit, naik 8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat yang diimbangi dengan pengelolaan layanan penyeberangan yang optimal selama Angkutan Lebaran 2026.

Meski demikian, pemerintah juga mencermati perlunya penguatan layanan pada sejumlah lintasan strategis lain seperti Ketapang-Gilimanuk yang masih menghadapi tantangan kepadatan logistik dan kondisi akses jalan.

Untuk itu, Kementerian Perhubungan bersama ASDP akan terus memperkuat langkah antisipatif melalui optimalisasi pola operasi kapal, pemanfaatan pelabuhan penyangga, hingga pengembangan skema layanan yang lebih adaptif.

Direktur Utama PT ASDP Heru Widodo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah karena menjadi motivasi bagi perseroan untuk terus melakukan pembenahan layanan secara berkelanjutan.

“ASDP menyampaikan terima kasih atas dukungan dan apresiasi dari Bapak Menhub terhadap pelayanan Angkutan Lebaran yang telah berjalan baik. Evaluasi dan arahan yang diberikan menjadi pijakan penting bagi ASDP untuk terus memperkuat kualitas layanan penyeberangan nasional,” ujar Heru.

Menurutnya, pola operasi yang berhasil diterapkan di lintasan Merak-Bakauheni akan menjadi referensi dalam penguatan layanan di lintasan strategis lainnya, sehingga tercipta sistem operasional yang semakin efektif, efisien, dan terintegrasi.

Selain membahas layanan penumpang, audiensi juga menyoroti penguatan konektivitas logistik nasional melalui pengembangan layanan long distance ferry (LDF).

Sejumlah rute potensial, termasuk Makassar-Semarang dan Panjang-Jakarta, mendapat dukungan pemerintah untuk ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi distribusi barang antarwilayah.

Corporate Secretary ASDP Windy Andale mengatakan, transformasi layanan yang dijalankan ASDP tidak hanya berfokus pada kelancaran operasional, tetapi juga membangun sistem transportasi penyeberangan yang semakin modern dan berbasis kebutuhan pengguna jasa.

“ASDP terus memperkuat digitalisasi layanan, pengaturan arus kendaraan, serta kesiapan operasional secara menyeluruh agar masyarakat memperoleh pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan semakin seamless,” tutur Windy.

Ke depan, ASDP bersama Kementerian Perhubungan berkomitmen terus memperkuat layanan penyeberangan nasional sebagai tulang punggung konektivitas antarwilayah dan distribusi logistik nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026