Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap skema Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan mengambil alih pengelolaan lahan milik 28 perusahaan yang dicabut izinnya beberapa waktu lalu.

"Memang kita mengambil keputusan akan diserahkan kepada BUMN-BUMN kita," kata Pras di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1).

Pras menekankan perusahaan plat merah yang akan mengambil alih nanti akan melakukan perbaikan tata kelola yang mungkin selama ini keliru.

Ia mencontohkan misalnya pelanggaran lingkungan yang selama ini dilakukan perusahaan sebelumnya, maka BUMN itu akan membenahinya.

"Kalau ditemukan pelanggarannya itu dalam hal tata kelola misalnya kewajiban-kewajiban kepada negara dalam hal misalnya pajak, ya itu harus diperbaiki juga kan begitu," ucapnya.

Pras pun menyampaikan jenis pelanggaran yang dilakukan 28 perusahaan itu sebelumnya juga bermacam-macam.

Dengan begitu, Pras menyebut skema penyelesaian masalah yang disiapkan pemerintah juga bermacam-macam.

"Jangan digeneralisir karena masing-masing kondisinya itu berbeda-beda dan penyikapannya juga akan berbeda-beda," ucap Pras.

Selain itu, ia mengatakan bahwa penindakan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut juga harus mempertimbangkan aktivitas ekonomi masyarakat.

"Supaya proses penegakan hukum kan kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran. Tetapi kita juga harus memikirkan ketika kegiatan ekonominya itu memang diperlukan untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar dia.

Sebelumnya,Prasetyo mengatakan lahan dan kegiatan ekonomi dari 28 perusahaan yang dicabut izin usahanya, akan dikelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara.

"Berkaitan dengan masalah siapa yang akan mengelola ke depan terhadap lahan atau jenis usaha yang dicabut oleh negara, maka pengelolaannya akan diserahkan kepada Danantara," kata Prasetyo, mengutip Detikfinance, Senin (26/1).

Sebanyak, 22 perusahaan rencananya akan dikelola oleh PT Perhutani dan enam perusahaan lainnya dikelola oleh Antam atau MIND ID.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan lahan dan kegiatan ekonomi dari 28 perusahaan yang dicabut izin usahanya, akan dikelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara.

"Berkaitan dengan masalah siapa yang akan mengelola ke depan terhadap lahan atau jenis usaha yang dicabut oleh negara, maka pengelolaannya akan diserahkan kepada Danantara," kata Prasetyo, mengutip Detikfinance, Senin (26/1).

Sebanyak, 22 perusahaan rencananya akan dikelola oleh PT Perhutani dan enam perusahaan lainnya dikelola oleh Antam atau MIND ID.

"Danantara telah menunjuk PT Perhutani untuk nantinya mengelola lahan atau kegiatan ekonomi. Berarti 22 perusahaan kalau yang (dikelola) Perhutani, karena kalau yang izin tambang itu diserahkannya kepada Antam atau MIND ID," tambahnya.

Prasetyo membantah anggapan perusahaan yang izinnya dicabut masih bebas beroperasi. Dia mengatakan saat ini proses administrasi masih berjalan.

"Jadi izin mengklarifikasi sekaligus meluruskan bahwa tidak benar kalau ada kekhawatiran 'Pak Mensesneg menyampaikan dicabut tapi masih boleh beroperasi'," ujar Prasetyo.

Presiden Prabowo Subianto mencabut perizinan 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran kerusakan hutan dan memicu bencana banjir di Pulau Sumatra, Selasa (20/1).

Prabowo menerima laporan hasil investigasi dari Satgas PKH terkait perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Dari total 28 perusahaan tersebut, sebanyak 22 perusahaan bergerak dalam usaha pemanfaatan hutan atau PBPH hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.592 hektare.

Adapun sisanya, 6 perusahaan bergerak di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK.

Berikut daftar 28 perusahaan yang izinnya dicabut Prabowo:

Daftar 22 Badan Usaha Kehutanan

Aceh (3 Unit):1. PT Aceh Nusa Indrapuri2. PT Rimba Timur Sentosa3. PT Rimba Wawasan Permai

Sumatra Barat (6 Unit):1. PT Minas Pagai Lumber2. PT Biomass Andalan Energi3. PT Bukit Raya Mudisa4. PT Dhara Silva Lestari5. PT Sukses Jaya Wood6. PT Salaki Summa Sejahtera

Sumatra Utara (13 Unit):1. PT Anugerah Rimba Makmur2. PT Barumun Raya Padang Langkat3. PT Gunung Raya Utama Timber4. PT Hutan Barumun Perkasa5. PT Multi Sibolga Timber6. PT Panei Lika Sejahtera7. PT Putra Lika Perkasa8. PT Sinar Belantara Indah9. PT Sumatera Riang Lestari10. PT Sumatera Sylva Lestari11. PT Tanaman Industri Lestari Simalungun12. PT Teluk Nauli13. PT Toba Pulp Lestari Tbk

Daftar 6 Badan Usaha NonkehutananAceh (2 Unit)1. PT Ika Bina Agro Wisesa (IUP Kebun)2. CV Rimba Jaya (PBPHHK)

Sumatra Utara (2 Unit)1. PT Agincourt Resources (IUP Tambang)2. PT North Sumatra Hydro Energy (IUP PLTA)

Sumatra Barat (2 Unit):1. PT Perkebunan Pelalu Raya (IUP Kebun)2. PT Inang Sari (IUP Kebun).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang melanggar aturan di kawasan hutan bukan berarti perusahaan tersebut masih diperbolehkan beroperasi.

Prasetyo Hadi menyebut bahwa penegasan ini disampaikan untuk meluruskan isu yang berkembang di masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (26/1/2026). Dia menekankan bahwa tidak benar jika pemerintah disebut mengumumkan pencabutan izin, namun tetap membiarkan kegiatan usaha berjalan tanpa batas.

“Perlu kami klarifikasi dan luruskan bahwa tidak benar kalau ada kekhawatiran, bahwa Pak Mensesneg menyampaikan dicabut tapi masih boleh beroperasi,” ujar Prasetyo.

Dia menjelaskan, pertanyaan yang muncul pada hari kedua setelah pengumuman kebijakan lebih menyoroti apakah kegiatan ekonomi di lokasi tersebut masih berlangsung. Menurutnya, penghentian kegiatan tidak dapat dilakukan secara serta-merta tepat setelah pengumuman.

“Tidak bisa juga begitu diumumkan langsung kemudian berhenti total, karena harus kita pikirkan dampaknya,” kata Prasetyo.

Sebagai contoh, Prasetyo menyinggung kondisi di Mentawai, Sumatra Barat, yang kegiatan ekonominya didominasi oleh Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Pemerintah bahkan tengah mempertimbangkan kebijakan lebih jauh berupa moratorium hutan alam sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menekan laju deforestasi.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa nasib masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor tersebut tetap menjadi perhatian utama pemerintah.

“Masyarakat yang sudah terlanjur mencari nafkah harus kita pikirkan,” ujarnya.

Prasetyo menyebutkan di Mentawai pemerintah akan mengalihkan kegiatan ekonomi dari pemanfaatan kayu ke kegiatan non-ekstraktif, seperti reboisasi dan pengembangan sektor pariwisata.

Pemerintah telah berkoordinasi lintas kementerian untuk mengoptimalkan potensi pariwisata Mentawai yang dinilai memiliki nilai ekonomi jangka panjang lebih besar dibandingkan penebangan hutan.

“Potensi Mentawai jika dikembangkan pariwisata justru bisa jauh lebih besar dibandingkan menebang kayunya,” kata Prasetyo.

Terkait isu pergantian perusahaan pascapencabutan izin, Prasetyo menjelaskan bahwa tidak semua kegiatan ekonomi akan dilanjutkan. Sebagian aktivitas usaha bisa saja dihentikan sepenuhnya apabila dinilai tidak lagi memberikan manfaat.

Namun, untuk kegiatan ekonomi yang dianggap strategis dan menguntungkan bagi bangsa dan negara, pemerintah memastikan pengelolaannya akan dijalankan oleh perusahaan negara.

“Kalau ada kegiatan ekonomi yang kita anggap memberi keuntungan bagi bangsa dan negara, maka itu dijalankan oleh perusahaan negara,” pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan di Sumatra imbas banjir dan longsor. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pun buka suara terkait nasib karyawannya.

Sekretaris KLH Rosa Vivien Ratnawati menjelaskan usai izin 28 perusahaan itu dicabut, operasional bisnis perusahaan terhenti.

"Bagaimana dengan karyawan? Ini yang memang harus kami bicarakan juga dengan Kemenaker [Kementerian Ketenagakerjaan] dan sebagainya," ujar Rosa dalam konferensi pers pada Rabu (21/1/2026).

Akan tetapi, dia mengatakan KLH mendukung penuh langkah pencabutan izin 28 perusahaan yang dinilai sebagai penyebab banjir dan longsor di Sumatra.

"Kita harus mencabut perizinan karena mereka [28 perusahaan] telah berkontribusi terhadap bencana yang terjadi luar bisa. Ini juga menjadi salah satu tindakan pemerintah," kata Rosa.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan mencabut izin 28 perusahaan itu karena terbukti melakukan pelanggaran yang mengakibatkan bencana banjir hingga longsor di Sumatra.

"Kami menekankan KLH mendukung langkah tegas Presiden yang menunjukkan komitmen penuh pemerintah dalam menegakan hukum bagi pelanggaran di bidang lingkungan hidup," ujarnya.

Diaz juga menjelaskan 28 perusahaan itu tidak dapat memenuhi ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun, usai izinnya dicabut, KLH akan mendorong pengembalian fungsi lingkungan di lahan milik 28 perusahaan itu dan memastikan daya tampung yang baik.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo telah mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan di Sumatra. Dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya itu, sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare.

Di antara, 22 perusahaan itu, salah satu diantaranya adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU). Sementara 6 perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.

Daftar Lengkap 28 Perusahaan yang Dicabut Izinnya:

Aceh – 3 Unit

1. PT Aceh Nusa Indrapuri

2. PT Rimba Timur Sentosa

3. PT Rimba Wawasan Permai

Sumatra Barat – 6 Unit

1. PT Minas Pagai Lumber

2. PT. Biomass Andalan Energi

3. PT Bukit Raya Mudisa

4. PT Dhara Silva Lestari

5. PT Sukses Jaya Wood

6. PT Salaki Summa Sejahtera

Sumatra Utara –13 Unit

1. PT Anugerah Rimba Makmur

2. PT Barumun Raya Padang Langkat

3. PT Gunung Raya Utama Timber

4. PT Hutan Barumun Perkasa

5. PT Multi Sibolga Timber

6. PT Panei Lika Sejahtera

7. PT Putra Lika Perkasa

8. PT Sinar Belantara Indah

9. PT Sumatera Riang Lestari

10. PT Sumatera Sylva Lestari

11. PT Tanaman Industri Lestari Simalungun

12. PT Teluk Nauli

13. PT Toba Pulp Lestari Tbk.

Daftar 6 Badan Usaha Non Kehutanan

Aceh – 2 Unit

1. PT Ika Bina Agro Wisesa

2. CV Rimba Jaya

Sumatra Utara – 2 Unit

1. PT Agincourt Resources

2. PT North Sumatra Hydro Energy

Sumatra Barat – 2 Unit

1. PT Perkebunan Pelalu Raya

2. PT Inang Sari

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menjelaskan Pemerintah siap digugat 28 perusahaan yang izinnya dicabut seiring dengan bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan mencabut izin 28 perusahaan itu karena terbukti melakukan pelanggaran yang mengakibatkan bencana banjir hingga longsor di Sumatra.

"Kami menekankan KLH mendukung langkah tegas Presiden yang menunjukkan komitmen penuh pemerintah dalam menegakan hukum bagi pelanggaran di bidang lingkungan hidup," ujarnya dalam konferensi pers pada Rabu (21/1/2026).

Diaz juga menjelaskan 28 perusahaan itu tidak dapat memenuhi ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun, usai izinnya dicabut, KLH akan mendorong pengembalian fungsi lingkungan di lahan milik 28 perusahaan itu dan memastikan daya tampung yang baik. KLH pun menjelaskan kemungkinan adanya gugatan atas pencabutan izin 28 perusahaan itu di kemudian hari.

"Untuk perusahaan akan menggugat balik, saya rasa mungkin saja. Akan tetapi, kita pun juga akan berkoordinasi dengan jaksa pemerintah dan kita akan siapkan semuanya juga," kata Diaz.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo telah mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan di Sumatra. Dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya itu, sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare.

Di antara, 22 perusahaan itu, salah satu adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU). Sementara 6 perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat penertiban kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Selasa (20/1/2026), Prasetyo menjelaskan bahwa Satgas PKH bertugas melakukan audit dan pemeriksaan dalam rangka penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam, termasuk usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.

“Dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan tugas, Satgas PKH telah berhasil menertibkan dan menguasai kembali kawasan hutan seluas 4,09 juta hektare yang sebelumnya digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan,” ujar Prasetyo.

Dari total luasan tersebut, sekitar 900.000 hektare dikembalikan fungsinya sebagai hutan konservasi guna menjaga keanekaragaman hayati.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau, dengan luas area yang berhasil ditertibkan mencapai 81.793 hektare.

Prasetyo juga menyampaikan bahwa pascaterjadinya bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKH mempercepat proses audit di wilayah tersebut.

Pada Senin (19/1/2026), Presiden Prabowo Subianto pun memimpin rapat terbatas secara daring dari London, Inggris, bersama kementerian, lembaga, dan Satgas PKH. Dalam rapat tersebut, Satgas melaporkan hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

"Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Prasetyo.

Berikut daftar PBPH yang dicabut izinnya:

PT Aceh Nusa Indrapuri
PT Rimba Timur Sentosa
PT Rimba Wawasan Permai
PT Minas Pagai Lumber
PT Biomass Andalan Energi
PT Bukit Raya Mudisa
PT Dhara Silva Lestari
PT Sukses Jaya Wood
PT Salaki Summa Sejahtera
PT Anugerah Rimba Makmur
PT Barumun Raya Padang Langkat
PT Gunung Raya Utama Timber
PT Hutam Barumun Perkasa
PT Multi Sibolga Timber
PT Panel Lika Sejahtera
PT Putra Lika Perkasa
PT Sinar Belantara Indah
PT Sumatera Riang Lestari
PT Sumatera Sylva Lestari
PT Tanaman Industri Lestari Simalungun
PT Teluk Nauli
PT Toba Pulp Lestari Tbk.

6 Badan Usaha Non Kehutanan

PT Ika Bina Agro Wisaesa
CV Rimba Jaya
PT Agincourt Resources
PT North Sumatra Hydro Energy
PT Perkebunan Pelalu Raya
PT Inang Sari

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan di Sumatra. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pun membeberkan pelanggaran yang dilakukan deretan perusahaan itu.

Deputi Penegakan Hukum KLH Rizal Irawan menjelaskan sebelum mencabut izin 28 perusahaan tersebut, KLH menerjunkan tim ahli guna menilik terkait dengan dampak kerusakan lingkungan yang terjadi.

"Hasil ahli kemarin, ditemukan adanya kerusakan lingkungan, yang pasti itu. Kemarin ahli dari BRIN [Badan Riset dan Inovasi Nasional] dan dari IPB [Institut Pertanian Bogor] dilibatkan, bahwa ada dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas di beberapa perusahaan itu," kata Rizal dalam konferensi pers pada Rabu (21/1/2026).

Wakil Menteri Lingkungan Hidup

Diaz Faisal Malik Hendropriyono juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memutuskan mencabut izin 28 perusahaan itu karena terbukti melakukan pelanggaran yang mengakibatkan bencana banjir hingga longsor di Sumatra.

"Kami menekankan KLH mendukung langkah tegas Presiden yang menunjukkan komitmen penuh pemerintah dalam menegakan hukum bagi pelanggaran di bidang lingkungan hidup," ujarnya.

Diaz juga menjelaskan 28 perusahaan itu tidak dapat memenuhi ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Sejak terjadi bencana, kami melakukan pengawasan dan kajian intensif terkait kesesuaian lingkungan. Evaluasi yang kami lakukan melibatkan pakar lingkungan menilai ada indikasi usaha yang memperparah dampak bencana," kata Diaz.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo telah mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan di Sumatra. Dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya itu, sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare.

Di antara, 22 perusahaan itu, salah satu diantaranya adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU). Sementara 6 perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat penertiban kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Selasa (20/1/2026), Prasetyo menjelaskan bahwa Satgas PKH bertugas melakukan audit dan pemeriksaan dalam rangka penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam, termasuk usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.

“Dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan tugas, Satgas PKH telah berhasil menertibkan dan menguasai kembali kawasan hutan seluas 4,09 juta hektare yang sebelumnya digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan,” ujar Prasetyo.

Dari total luasan tersebut, sekitar 900.000 hektare dikembalikan fungsinya sebagai hutan konservasi guna menjaga keanekaragaman hayati.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau, dengan luas area yang berhasil ditertibkan mencapai 81.793 hektare.

Prasetyo juga menyampaikan bahwa pasca terjadinya bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKN mempercepat proses audit di wilayah tersebut.

Pada Senin (19/1/2026), Presiden Prabowo Subianto pun memimpin rapat terbatas secara daring dari London, Inggris, bersama kementerian, lembaga, dan Satgas PKN. Dalam rapat tersebut, Satgas melaporkan hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

"Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan di Sumatra.

Salah satu perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) hingga entitas terafiliasi APRIL Group yakni PT Sumatera Riang Lestari dan PT Sumatera Sylva Lestari.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat penertiban kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Selasa (20/1/2026), Prasetyo menjelaskan bahwa Satgas PKH bertugas melakukan audit dan pemeriksaan dalam rangka penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam, termasuk usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.

“Dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan tugas, Satgas PKH telah berhasil menertibkan dan menguasai kembali kawasan hutan seluas 4,09 juta hektare yang sebelumnya digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan,” ujar Prasetyo.

Dari total luasan tersebut, sekitar 900.000 hektare dikembalikan fungsinya sebagai hutan konservasi guna menjaga keanekaragaman hayati.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau, dengan luas area yang berhasil ditertibkan mencapai 81.793 hektare.

Prasetyo juga menyampaikan bahwa pascaterjadinya bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKN mempercepat proses audit di wilayah tersebut.

Pada Senin (19/1/2026), dia melanjutkan bajwa Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas secara daring dari London, Inggris, bersama kementerian, lembaga, dan Satgas PKN.

Dalam rapat tersebut, Satgas melaporkan hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

“Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Prasetyo.

Sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare. Di antara, 22 perusahaan itu, salah satu diantaranya adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU).

Sementara 6 perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.

Daftar Lengkap 28 Perusahaan yang Dicabut Izinnya:

Daftar PBPH yang dicabut izinnya (luas izin):

Aceh

1. PT Aceh Nusa Indrapuri (97.905 ha)
2. PT Rimba Timur Sentosa (6.250 ha)
3. PT Rimba Wawasan Permai (6.120 ha)

Sumatra Barat

1. PT Minas Pagai Lumber (78.000 ha)
2. PT Biomass Andalan Energi (19.875 ha)
3. PT Bukit Raya Mudisa (19.875 ha)
4. PT Dhara Silva Lestari (15.357 ha)
5. PT Sukses Jaya Wood (1.584 ha)
6. PT Salaki Summa Sejahtera (47.605 ha)

Sumatra Utara

1. PT Anugerah Rimba Makmur (49.629 ha)
2. PT Barumun Raya Padang Langkat (14.800 ha)
3. PT Gunung Raya Utama Timber (106.930 ha)
4. PT Hutam Barumun Perkasa (11.845 ha)
5. PT Multi Sibolga Timber (28.670 ha)
6. PT Panel Lika Sejahtera (12.264 ha)
7. PT Putra Lika Perkasa (10.000 ha)
8. PT Sinar Belantara Indah (5.197 ha)
9. PT Sumatera Riang Lestari (173.971 ha)
10. PT Sumatera Sylva Lestari (42.530 ha)
11. PT Tanaman Industri Lestari Simalungun (2.786 ha)
12. PT Teluk Nauli (83.143 ha)
13. PT Toba Pulp Lestari Tbk. (167.912 ha)

6 Badan Usaha Non Kehutanan

Aceh

1. PT Ika Bina Agro Wisaesa (IUP Kebun)
2. CV Rimba Jaya (PBPHHK)

Sumatra Utara

1. PT Agincourt Resources (IUP Tambang)
2. PT North Sumatra Hydro Energy (IUP PLTA)

Sumatra Barat

1. PT Perkebunan Pelalu Raya (IUP Kebun)
2. PT Inang Sari (IUP Kebun)