#30 tag 24jam
Peluang Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Penyebab Banjir Sumatra
Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan di Sumatra terkait banjir dan longsor. KLH terus memeriksa dampak lingkungan dan berpotensi menambah daftar pencabutan izin. [497] url asal
#pencabutan-izin-perusahaan #banjir-sumatra #izin-perusahaan-dicabut #perusahaan-kehutanan-sumatra #perusahaan-perkebunan-sumatra #perusahaan-tambang-sumatra #dampak-lingkungan-sumatra #konservasi-oran
(Bisnis.Com - Terbaru) 22/01/26 11:16
v/110457/
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan di Sumatra yang dinilai sebagai banjir dan longsor. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menilai masih terdapat peluang penambahan deretan perusahaan lainnya yang bisa dicabut izinnya.
Sekretaris KLH Rosa Vivien Ratnawati menjelaskan KLH akan terus mengecek terkait dengan dampak lingkungan yang terjadi dari operasional perusahaan di Sumatra. Hal ini mengingat deretan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan dinilai sebagai penyebab banjir dan longsor Sumatra.
"Belum tahu sekarang [penambahan jumlah perusahaan yang akan dicabut izinnya]. Kita kan masih ngecek terus," ujar Rosa dalam konferensi pers pada Rabu (21/1/2026).
Pemeriksaan pun juga dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang akan berekspansi seperti tambang. Sebab, wilayah operasinya berada di kawasan ekosistem Batang Toru yang menjadi kawasan hutan dan rumah bagi konservasi orang utan.
"Kita masih lihat. Yang bisa kita share baru yang 28 itu sekarang. Nanti kalau ada baru lagi, nanti kita share," kata Rosa.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup
Diaz Faisal Malik Hendropriyono mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan mencabut izin 28 perusahaan itu karena terbukti melakukan pelanggaran yang mengakibatkan bencana banjir hingga longsor di Sumatra.
"Kami menekankan KLH mendukung langkah tegas Presiden yang menunjukkan komitmen penuh pemerintah dalam menegakan hukum bagi pelanggaran di bidang lingkungan hidup," ujarnya.
Diaz juga menjelaskan 28 perusahaan itu tidak dapat memenuhi ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Adapun, usai izinnya dicabut, KLH akan mendorong pengembalian fungsi lingkungan di lahan milik 28 perusahaan itu dan memastikan daya tampung yang baik.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo telah mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan di Sumatra. Dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya itu, sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare.
Di antara, 22 perusahaan itu, salah satu diantaranya adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU). Sementara 6 perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.
Daftar Lengkap 28 Perusahaan yang Dicabut Izinnya:
Daftar 22 Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PPBH)
Aceh – 3 Unit
1.PT. Aceh Nusa Indrapuri
2.PT. Rimba Timur Sentosa
3.PT. Rimba Wawasan Permai
Sumatra Barat – 6 Unit
1.PT. Minas Pagai Lumber
2.PT. Biomass Andalan Energi
3.PT. Bukit Raya Mudisa
4.PT. Dhara Silva Lestari
5.PT. Sukses Jaya Wood
6.PT. Salaki Summa Sejahtera
Sumatra Utara –13 Unit
1.PT. Anugerah Rimba Makmur
2.PT. Barumun Raya Padang Langkat
3.PT. Gunung Raya Utama Timber
4.PT. Hutan Barumun Perkasa
5.PT. Multi Sibolga Timber
6.PT. Panei Lika Sejahtera
7.PT. Putra Lika Perkasa
8.PT. Sinar Belantara Indah
9.PT. Sumatera Riang Lestari
10.PT. Sumatera Sylva Lestari
11.PT. Tanaman Industri Lestari Simalungun
12.PT. Teluk Nauli
13.PT. Toba Pulp Lestari Tbk.
Daftar 6 Badan Usaha Non Kehutanan
Aceh – 2 Unit
1.PT. Ika Bina Agro Wisesa
2.CV. Rimba Jaya
Sumatra Utara – 2 Unit
1.PT. Agincourt Resources
2.PT. North Sumatra Hydro Energy
Sumatra Barat – 2 Unit
1.PT. Perkebunan Pelalu Raya
2.PT. Inang Sari
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Terkait Banjir Sumatra, Bagaimana Nasib Karyawan?
Presiden Prabowo cabut izin 28 perusahaan di Sumatra akibat banjir dan longsor. KLH dukung langkah ini dan bahas nasib karyawan dengan Kemenaker. [454] url asal
#prabowo-cabut-izin-28-perusahaan #izin-28-perusahaan-dicabut #perusahaan-kehutanan-sumatra #perusahaan-perkebunan-sumatra #perusahaan-tambang-sumatra #nasib-karyawan-perusahaan #klhk-buka-suara #penca
(Bisnis.Com - Terbaru) 22/01/26 09:41
v/110354/
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan di Sumatra imbas banjir dan longsor. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pun buka suara terkait nasib karyawannya.
Sekretaris KLH Rosa Vivien Ratnawati menjelaskan usai izin 28 perusahaan itu dicabut, operasional bisnis perusahaan terhenti.
"Bagaimana dengan karyawan? Ini yang memang harus kami bicarakan juga dengan Kemenaker [Kementerian Ketenagakerjaan] dan sebagainya," ujar Rosa dalam konferensi pers pada Rabu (21/1/2026).
Akan tetapi, dia mengatakan KLH mendukung penuh langkah pencabutan izin 28 perusahaan yang dinilai sebagai penyebab banjir dan longsor di Sumatra.
"Kita harus mencabut perizinan karena mereka [28 perusahaan] telah berkontribusi terhadap bencana yang terjadi luar bisa. Ini juga menjadi salah satu tindakan pemerintah," kata Rosa.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan mencabut izin 28 perusahaan itu karena terbukti melakukan pelanggaran yang mengakibatkan bencana banjir hingga longsor di Sumatra.
"Kami menekankan KLH mendukung langkah tegas Presiden yang menunjukkan komitmen penuh pemerintah dalam menegakan hukum bagi pelanggaran di bidang lingkungan hidup," ujarnya.
Diaz juga menjelaskan 28 perusahaan itu tidak dapat memenuhi ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Adapun, usai izinnya dicabut, KLH akan mendorong pengembalian fungsi lingkungan di lahan milik 28 perusahaan itu dan memastikan daya tampung yang baik.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo telah mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan di Sumatra. Dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya itu, sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare.
Di antara, 22 perusahaan itu, salah satu diantaranya adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU). Sementara 6 perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.
Daftar Lengkap 28 Perusahaan yang Dicabut Izinnya:
Aceh – 3 Unit
1. PT Aceh Nusa Indrapuri
2. PT Rimba Timur Sentosa
3. PT Rimba Wawasan Permai
Sumatra Barat – 6 Unit
1. PT Minas Pagai Lumber
2. PT. Biomass Andalan Energi
3. PT Bukit Raya Mudisa
4. PT Dhara Silva Lestari
5. PT Sukses Jaya Wood
6. PT Salaki Summa Sejahtera
Sumatra Utara –13 Unit
1. PT Anugerah Rimba Makmur
2. PT Barumun Raya Padang Langkat
3. PT Gunung Raya Utama Timber
4. PT Hutan Barumun Perkasa
5. PT Multi Sibolga Timber
6. PT Panei Lika Sejahtera
7. PT Putra Lika Perkasa
8. PT Sinar Belantara Indah
9. PT Sumatera Riang Lestari
10. PT Sumatera Sylva Lestari
11. PT Tanaman Industri Lestari Simalungun
12. PT Teluk Nauli
13. PT Toba Pulp Lestari Tbk.
Daftar 6 Badan Usaha Non Kehutanan
Aceh – 2 Unit
1. PT Ika Bina Agro Wisesa
2. CV Rimba Jaya
Sumatra Utara – 2 Unit
1. PT Agincourt Resources
2. PT North Sumatra Hydro Energy
Sumatra Barat – 2 Unit
1. PT Perkebunan Pelalu Raya
2. PT Inang Sari
Langkah Hukum Menanti Usai Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Perusak Hutan
Prabowo mencabut izin 28 perusahaan perusak hutan di Sumatra, menghadapi sanksi hukum. Pemerintah fokus pada audit dan penegakan hukum lebih lanjut. [794] url asal
#prabowo-cabut-izin #perusahaan-perusak-hutan #kerusakan-lingkungan #izin-perusahaan-dicabut #sanksi-perusahaan-hutan #perusahaan-tambang-dicabut #pelanggaran-izin-usaha #perusahaan-kehutanan-sumatra
(Bisnis.Com - Ekonomi) 21/01/26 07:00
v/109048/
Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 28 perusahaan yang dicabut izinnya oleh Presiden Prabowo Subianto tengah menanti hukuman selanjutnya akibat kerusakan lingkungan yang mereka lakukan. Sanksi adminisitratif hingga pidana mengancam mereka.
Diketahui, Prabowo resmi mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan di Sumatra. Beberapa di antaranya terafiliasi grup konglomerasi.
Sederet perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) hingga entitas terafiliasi APRIL Group, yakni PT Sumatera Riang Lestari dan PT Sumatera Sylva Lestari.
Selain itu, adapula PT Agincourt Resources yang mengelola Tambang Emas Martabe di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara juga ikut dicabut izinnya. Agincourt selama ini dikenal sebagai entitas usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan pasca-terjadinya bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKH mempercepat proses audit di wilayah tersebut.
“Berdasarkan laporan tersebut, Presiden mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” katanya, Selasa (20/1/2026).
Sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare. Kemudian, 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu (PBPHHK).
Lebih lanjut, dia mengungkapkan jenis pelanggaran yang dilakukan perusahaan-perusahaan mencakup aktivitas usaha di luar wilayah izin hingga kewajiban kepada negara yang tidak dipenuhi.
Menurutnya, sebagian perusahaan terbukti menjalankan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan pemerintah. Selain itu, ada perusahaan yang melakukan aktivitas di kawasan yang secara aturan dilarang untuk kegiatan usaha.
Tak hanya pelanggaran wilayah, Prasetyo juga menyebutkan adanya pelanggaran administratif dan finansial. Beberapa perusahaan dinilai tidak menyelesaikan kewajiban kepada negara, termasuk kewajiban perpajakan.
Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penelusuran lanjutan ini akan menentukan arah penegakan hukum, termasuk kemungkinan pengenaan sanksi denda hingga pidana.
Dia menyatakan proses pendataan dan pendalaman masih berlangsung. Saat ini pemerintah dan aparat penegak hukum baru berada pada tahap awal pendataan terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar.
Berikut daftar PBPH yang dicabut izinnya:
PT Aceh Nusa Indrapuri
PT Rimba Timur Sentosa
PT Rimba Wawasan Permai
PT Minas Pagai Lumber
PT Biomass Andalan Energi
PT Bukit Raya Mudisa
PT Dhara Silva Lestari
PT Sukses Jaya Wood
PT Salaki Summa Sejahtera
PT Anugerah Rimba Makmur
PT Barumun Raya Padang Langkat
PT Gunung Raya Utama Timber
PT Hutam Barumun Perkasa
PT Multi Sibolga Timber
PT Panel Lika Sejahtera
PT Putra Lika Perkasa
PT Sinar Belantara Indah
PT Sumatera Riang Lestari
PT Sumatera Sylva Lestari
PT Tanaman Industri Lestari Simalungun
PT Teluk Nauli
PT Toba Pulp Lestari Tbk.
6 Badan Usaha Non Kehutanan
PT Ika Bina Agro Wisaesa
CV Rimba Jaya
PT Agincourt Resources
PT North Sumatra Hydro Energy
PT Perkebunan Pelalu Raya
PT Inang Sari
Warga Terisolir
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tengah mencatat hingga Sabtu (17/1/2026) masih ada 9.880 jiwa yang berada di wilayah terisolir akibat bencana banjir Sumatra.
Berdasarkan data Posko Penanggulangan Bencana Alam Hidrometeorologi Aceh Tengah ribuan masyarakat terisolir itu tersebar di 15 kampung dan 1 kecamatan.
Kepala Dinas Kominfo Aceh Tengah Mustafa Kemal mengatakan hingga 1,5 bulan lebih pascabencana, belasan kampung belum bisa diakses via jalur darat.
"Terdapat 13 kampung yang belum bisa dilalui kendaraan roda 2 dan 21 kampung yang belum bisa dilalui kendaraan roda 4, terutama di Kecamatan Ketol dan Linge," ucap Mustafa dilansir dari laman resmi Pemkab Aceh Tengah, Senin (19/1/2026).
Mustafa mengatakan fokus utama pemerintah saat ini ialah memastikan ketersediaan pangan di belasan daerah terisolir tersebut melalui jalur udara sambil mempercepat pemulihan akses darat.
Sulitnya akses darat membuat distribusi logistik dioptimalkan dengan menggunakan helikopter guna memastikan kebutuhan pokok warga pengungsi tetap terpenuhi.
Dia mengatakan sebanyak 9 sorti penerbangan dilakukan pada Minggu (18/1/2026) menggunakan 3 jenis helikopter milik BNPB untuk menyalurkan bantuan ke titik-titik kritis seperti Kampung Serule, Terang Engon, Buge Ara, Pantan Reduk, Reje Payung, Kute Reje, Linge, Delung Sekinel, dan Atu Payung.
Sejalan dengan itu, lanjutnya, penyaluran cadangan pangan pemerintah ke seluruh kecamatan terdampak terus dipercepat, termasuk ke dapur umum, rumah sakit, dan posko relawan.
Total kumulatif penyaluran beras di Aceh Tengah selama bencana telah mencapai 1,37 juta kilogram.
Lebih jauh, sektor kelistrikan di wilayah ini juga semakin membaik dengan capaian 87,11%. Sebanyak 257 kampung dari total 295 kampung disebutnya sudah kembali menyala.
"Masih terdapat 38 kampung yang mengalami pemadaman, tersebar di Kecamatan Linge, Ketol, Bintang, dan Rusip Antara," terangnya.
Dia menjelaskan pemulihan kelistrikan ini terus diupayakan PLN. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah menyediakan bantuan genset bagi setiap kampung yang masih padam.
Mustafa menyampaikan seluruh elemen satgas saat ini berkoordinasi penuh mendukung prioritas pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi meski jalur terputus.
"Kami juga terus memantau pemulihan akses darat agar mobilitas logistik bisa segera beralih ke jalur normal," ujar dia.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)