Samarinda (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud mengancam membekukan izin usaha perusahaan pertambangan yang nekat menggunakan jalan umum sebagai jalur pengangkutan atau hauling batu bara.

"Kita mendapatkan perintah langsung dari undang-undang bahwa kegiatan pertambangan atau hauling itu wajib menggunakan jalan khusus, tidak boleh menggunakan jalan umum," tegas Rudy Mas'ud di Samarinda, Jumat.

Gubernur menekankan bahwa larangan melintas di jalan publik ini bukan sekadar imbauan biasa, melainkan perintah imperatif dari regulasi nasional yang harus dipatuhi tanpa kecuali.

Kewajiban mutlak penggunaan jalan khusus bagi korporasi tersebut berpijak pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Regulasi tersebut secara eksplisit mengharuskan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menyediakan jalur khusus untuk operasional mereka demi ketertiban umum.

Pemprov Kaltim telah menyiapkan sanksi administratif bertingkat mulai dari teguran tertulis hingga penundaan kegiatan operasional bagi perusahaan yang terbukti membandel di lapangan.

"Pencabutan atau pembekuan izin usaha diambil tanpa ragu jika pelanggaran berat terus dilakukan oleh pihak perusahaan tambang yang mengabaikan aturan negara," tegas Rudy.

Ultimatum ini dikeluarkan semata-mata sebagai upaya preventif Pemprov Kaltim melindungi keselamatan masyarakat dari ancaman kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bertonase besar.

Aktivitas truk tambang di jalan raya juga dinilai menjadi biang kerok percepatan kerusakan infrastruktur publik yang selama ini dibangun dan dipelihara menggunakan uang negara.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur Bambang Arwanto turut meminta dukungan media massa untuk menyebarluaskan kebijakan ini secara utuh dan berimbang kepada publik.

Pihak Dinas ESDM Kaltim juga membuka jalur koordinasi melalui Humas bagi awak media yang membutuhkan verifikasi data agar informasi yang beredar di masyarakat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal itu dipicu kabar hoaks yang berseliweran seolah penggunaan jalan umum oleh truk tambang mendapat restu gubernur.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mendalami dugaan tindak pidana terkait dengan 28 perusahaan di Sumatra yang izin usahanya telah dicabut.

Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah mengatakan pendalaman itu dilakukan berdasar hasil rapat koordinasi bersama stakeholder terkait.

"Sekarang sedang didalami, baru selesai rapat kemarin. Nah tindak lanjut akan kita umumkan lah proses pidananya sedang kita dalami," ujar Febrie di Kejagung, dikutip Kamis (22/1/2026).

Dia menambahkan, koordinasi bersama dengan tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) juga terus dilakukan untuk menindaklanjuti perusahaan yang masih beroperasi.

Nantinya, Satgas besutan Presiden Prabowo Subianto itu bakal melakukan penindakan apabila menemukan perusahaan yang masih beroperasi meski izin usahanya dicabut.

"Di lapangan nanti akan kita bicarakan ini, kan ada Kasatgasnya ini, ada Satgas Garuda, ada Satgas Halilintar. Nanti kita temuan-temuan di lapangan itu secara fisik akan ada operasi di sana," imbuhnya.

Bicara soal pemanfaatan lahan yang dicabut, Febrie menyatakan bahwa hal tersebut telah diserahkan kepada kementerian terkait.

"Nanti leading sektor lah, ada Kementerian Kehutanan, ada Menteri Keuangan dan lain-lain," pungkasnya.

Sekadar informasi, Presiden Prabowo telah mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan di Sumatra.

Dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya itu, sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare.

Di antara, 22 perusahaan itu, salah satu adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU). Sementara 6 perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menjelaskan Pemerintah siap digugat 28 perusahaan yang izinnya dicabut seiring dengan bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan mencabut izin 28 perusahaan itu karena terbukti melakukan pelanggaran yang mengakibatkan bencana banjir hingga longsor di Sumatra.

"Kami menekankan KLH mendukung langkah tegas Presiden yang menunjukkan komitmen penuh pemerintah dalam menegakan hukum bagi pelanggaran di bidang lingkungan hidup," ujarnya dalam konferensi pers pada Rabu (21/1/2026).

Diaz juga menjelaskan 28 perusahaan itu tidak dapat memenuhi ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun, usai izinnya dicabut, KLH akan mendorong pengembalian fungsi lingkungan di lahan milik 28 perusahaan itu dan memastikan daya tampung yang baik. KLH pun menjelaskan kemungkinan adanya gugatan atas pencabutan izin 28 perusahaan itu di kemudian hari.

"Untuk perusahaan akan menggugat balik, saya rasa mungkin saja. Akan tetapi, kita pun juga akan berkoordinasi dengan jaksa pemerintah dan kita akan siapkan semuanya juga," kata Diaz.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo telah mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan di Sumatra. Dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya itu, sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare.

Di antara, 22 perusahaan itu, salah satu adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU). Sementara 6 perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat penertiban kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Selasa (20/1/2026), Prasetyo menjelaskan bahwa Satgas PKH bertugas melakukan audit dan pemeriksaan dalam rangka penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam, termasuk usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.

“Dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan tugas, Satgas PKH telah berhasil menertibkan dan menguasai kembali kawasan hutan seluas 4,09 juta hektare yang sebelumnya digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan,” ujar Prasetyo.

Dari total luasan tersebut, sekitar 900.000 hektare dikembalikan fungsinya sebagai hutan konservasi guna menjaga keanekaragaman hayati.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau, dengan luas area yang berhasil ditertibkan mencapai 81.793 hektare.

Prasetyo juga menyampaikan bahwa pascaterjadinya bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKH mempercepat proses audit di wilayah tersebut.

Pada Senin (19/1/2026), Presiden Prabowo Subianto pun memimpin rapat terbatas secara daring dari London, Inggris, bersama kementerian, lembaga, dan Satgas PKH. Dalam rapat tersebut, Satgas melaporkan hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

"Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Prasetyo.

Berikut daftar PBPH yang dicabut izinnya:

PT Aceh Nusa Indrapuri
PT Rimba Timur Sentosa
PT Rimba Wawasan Permai
PT Minas Pagai Lumber
PT Biomass Andalan Energi
PT Bukit Raya Mudisa
PT Dhara Silva Lestari
PT Sukses Jaya Wood
PT Salaki Summa Sejahtera
PT Anugerah Rimba Makmur
PT Barumun Raya Padang Langkat
PT Gunung Raya Utama Timber
PT Hutam Barumun Perkasa
PT Multi Sibolga Timber
PT Panel Lika Sejahtera
PT Putra Lika Perkasa
PT Sinar Belantara Indah
PT Sumatera Riang Lestari
PT Sumatera Sylva Lestari
PT Tanaman Industri Lestari Simalungun
PT Teluk Nauli
PT Toba Pulp Lestari Tbk.

6 Badan Usaha Non Kehutanan

PT Ika Bina Agro Wisaesa
CV Rimba Jaya
PT Agincourt Resources
PT North Sumatra Hydro Energy
PT Perkebunan Pelalu Raya
PT Inang Sari

IDXChannel—Siapa pemilik saham INCO? PT Vale Indonesia Tbk (INCO) adalah perusahaan pertambangan mineral, tercatat sebagai emiten barang baku di Bursa Efek Indonesia. Komoditas yang dihasilkan INCO adalah nikel.

Melansir laman resmi Vale Indonesia (23/12/2025), perseroan memiliki pertambangan dan fasilitas pengolahan nikel terintegrasi, wilayah operasional utamanya berada di Blok Sorowako, Sulawesi Selatan.

Area konsesi yang dikuasai INCO saat ini memiliki luas 118.017 hektare yang terbagi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Adapun produk akhir yang dihasilkan oleh Vale Indonesia adalah nickel dalam matte.

Perusahaan ini didirikan pada 1968, usai pendirian perusahaan INCO langsung mendapatkan kontrak karya bersama pemerintah untuk konsesi selama 30 tahun. Pada 1973, setelah nikel di Sulawesi dinyatakan bisa diolah, INCO membangun fasilitas pyrometalurgi di Sorowako.

Pada 1978, perseroan mulai berproduksi secara komersial. Lalu pada 1988, perseroan melepas 20 persen sahamnya ke Sumitomo Metal Mining dan kedua pihak menyetujui penjualan 80-20 dalam jangka panjang.

Dua tahun kemudian, perseroan melepas sahamnya secara perdana ke bursa efek, 20 persen saham perseroan dijual ke masyarakat dengan harga penawaran Rp9.800 per saham, dan dari IPO ini perseroan mengantongi Rp486 miliar.

Pada 1996, INCO kembali menandatangani perpanjangan kontrak karya selama 30 tahun yang berlaku sampai 2025. Kemudian pada 2024 kemarin, perseroan kembali mendapatkan perpanjangan kontrak di wilayah kerjanya sampai 2035.

INCO menjalankan kegiatan usaha pertambangan, pengolahan, dan penjualan nikel. Perseroan menjual 80 persen nikel matte yang dihasilkannya ke Vale Canada Limited dan 20 persen ke Sumitomo Metal Mining.

Konsesi perseroan di Sulawesi terbagi dalam tiga wilayah. Yakni Blok Sorowako (Sulawesi Selatan) seluas 70.566 Ha, Blok Bahodopi (Sulawesi Tengah) seluas 22.699 Ha, dan Blok Poamalaa & Sua-Sua (Sulawesi Tenggara) seluas 24.752 Ha.

Siapa Pemilik Saham INCO?

Mengutip laman resmi Vale Indonesia, dua pemegang saham terbesar di perseroan saat ini adalah Vale Canada Limited dan MIND ID, atau holding pertambangan negara, dengan kepemilikan masing-masing 33,88 persen dan 34 persen.

Lalu sesuai laporan bulanan registrasi pemegang efek, per 30 November 2025 pengendali saham INCO adalah PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) dan Vale Canada. Berikut ini adalah daftar kepemilikan saham di INCO per akhir November:

• MIND ID 3,58 miliar saham/34 persen (pengendali)
• Vale Canada 3,57 miliar saham/33,88 persen (pengendali)
• Sumitomo Metal Mining 1,21 miliar saham/11,48 persen
• Masyarakat (non-warkat) 2,14 miliar saham/20,4 persen

Sedangkan penerima manfaat akhir dari kepemilikan saham INCO, atau pemilik perusahaan, adalah pemerintah Indonesia melalui kepemilikan MIND ID sebesar 34 persen.

Pada perdagangan Selasa 23 Desember 2025, INCO diperdagangkan di kisaran Rp5.025 per saham pada sesi kedua, naik 13,18 persen dari pembukaan. Dalam satu bulan terakhir, INCO mencatatkan pertumbuhan harga sebesar 30,18 persen.

INCO juga tercatat masuk dalam deretan saham-saham dengan nilai transaksi terbesar (top value) pada hari ini. Nilai transaksi saham INCO sampai sesi dua 14.48 WIB mencapai Rp462 miliaran, dengan volume transaksi sebesar 945.890 saham diperjualbelikan.

Itulah informasi singkat tentang siapa pemilik saham INCO.

(Nadya Kurnia)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel lima perusahaan pertambangan di Sumatera Barat yang diduga menyebabkan sedimentasi berat hingga memicu banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Kuranji.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan penyegelan ini merupakan langkah awal untuk mengevaluasi operasional perusahaan yang diduga memicu bencana banjir.

"Tidak ada kompromi bagi pelaku usaha yang mengabaikan dampak lingkungan dan keselamatan warga. Kepatuhan bukan hanya kewajiban hukum, tapi juga tanggung jawab moral yang harus ditegakkan," ujar Menteri Hanif di Jakarta, Sabtu (20/12/2025) dikutip dari Antara.

Ia memastikan proses evaluasi akan dilakukan secara transparan untuk memastikan keadilan bagi masyarakat terdampak.

Penyegelan lima perusahaan tambang tersebut dilakukan langsung oleh Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) KLH setelah ditemukan bukti kuat aktivitas pertambangan mempercepat sedimentasi di Sungai Batang Kuranji.

Data resmi Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan, perusahaan yang dihentikan operasionalnya adalah PT Parambahan Jaya Abadi, PT Dian Darell Perdana, CV Lita Bakti Utama, CV Jumaidi, dan PT Solid Berkah Ilahi.

Pengawasan lapangan mengungkap sejumlah pelanggaran serius, mulai dari tidak adanya sistem drainase di area tambang hingga pembukaan lahan tanpa dokumen persetujuan lingkungan.

Bahkan, beberapa aktivitas tambang berjarak kurang dari 500 meter dari permukiman warga tanpa pengelolaan dampak yang memadai.

Kelalaian dalam mengelola erosi dan air laria (run-off) terbukti mempercepat pendangkalan sungai. Kondisi ini menjadi penyebab utama meluapnya air saat curah hujan tinggi.

Menteri Hanif menegaskan, KLH dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) akan memperketat pengawasan di kawasan hulu agar setiap aktivitas pertambangan sesuai dengan koridor hukum.

Ia mengingatkan bahwa korporasi tidak boleh menjadikan lingkungan sebagai objek yang bisa dikorbankan demi mengejar profit. Akuntabilitas perusahaan kini menjadi prioritas utama dalam agenda penegakan hukum lingkungan nasional.

"Ini adalah pesan keras bahwa lingkungan bukan untuk dikorbankan. Kami akan mengejar setiap pelanggaran hingga ke akar untuk memastikan hak rakyat atas lingkungan yang sehat dan aman tetap terjaga," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 13 perusahaan dari sektor sawit dan sektor pertambangan memperoleh penghargaan Anugerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia (BHAM) 2025 dari Setara Institute.

Menurut Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan, Anugerah Bisnis dan HAM ini bagian dari inisiatif Setara Institute yang dilakukan berdasarkan riset atau penelitian.

"Jadi, kita meneliti bagaimana sesungguhnya entitas bisnis itu melakukan atau menampilkan praktik berbisnis yang bertanggung jawab," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dikatakannya, HAM sebagai nilai dasar, harus dipedomani untuk kemudian menjadi bagian dari standar dari operasi bisnis di Indonesia.

Hasan menambahkan penelitian yang dilakukan pada utamanya untuk inisiatif tersebut pada sektor sawit dan sektor tambang.

Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi konsentrasi berkenaan dengan bagaimana entitas bisnis itu bisa kompatibel dengan HAM.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute Ismail Hasani mengatakan pihaknya telah menyelesaikan riset RBC (Responsible Business Conduct) benchmark yang bertujuan untuk mengukur dan menilai sejauh mana penanaman (embedding) prinsip bisnis dan HAM (UNGPs on Business and Human Rights), ESG dan sustainability (kesinambungan) diterapkan oleh perusahaan.

"Untuk pertama kalinya, riset dan penghargaan ini difokuskan pada sektor kelapa sawit dan pertambangan terhadap perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI)," katanya.

Dengan mengusung tema "Perbaikan Berkelanjutan Korporasi dalam Praktik Bisnis yang Bertanggung Jawab sebagai Kunci Pembangunan Nasional", anugerah BHAM 2025 memberikan penghargaan kepada 13 perusahaan, rinciannya delapan sektor perkebunan sawit dan lima sektor pertambangan.

Perusahaan sektor perkebunan sawit yang memperoleh penghargaan tersebut yakni Holding Perkebunan Nusantara PTPN III, PT Eagle High Plantations Tbk, PT Astra Agro Lestari Tbk, dan PT Dharma Satya Nusantara Tbk.

Kemudian, Wilmar International Limited (Wilmar Group Indonesia), PT PP London Sumatra Indonesia Tbk, First Resources Limited, dan PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.

Sedangkan, untuk sektor pertambangan yakni PT Kaltim Prima Coal, PT Vale Indonesia Tbk, PT Merdeka Copper Gold Tbk, PT Trimegah Bangun Persada Tbk (Harita Nickel), dan PT BUMI Resources Tbk.

Peneliti Setara Institute Nabhan Aiqani menambahkan perusahaan yang menjadi objek riset memang difokuskan pada sawit dan tambang alasannya, dua sektor tersebut punya dampak besar terhadap perekonomian negara.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM Munafrizal Manan serta Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengapresiasi inisiatif Setara Institute memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan sawit dan tambang yang kompatibel terhadap perlindungan HAM.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025