Indonesia tidak boleh kehilangan momentum mitigasi, karena kerugian yang ditimbulkan dapat menjadi jauh lebih besar apabila langkah pencegahan terlambat dilakukan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi Indonesia akan kembali mengalami fenomena El Nino yang kuat. Di sebagian besar wilayah Nusantara, El Nino umumnya ditandai dengan musim kemarau yang lebih panjang dan kering.

Prediksi tersebut menjadi pengingat bagi semua pihak untuk berupaya beradaptasi menghadapi kemarau kering agar dampaknya terhadap kehidupan bangsa Indonesia dapat diminimalkan.

Di belahan dunia lain, dampak El Nino dapat terjadi sebaliknya, yakni memicu hujan berkepanjangan yang berpotensi menimbulkan banjir.

Sebetulnya bagi Indonesia, El Nino kuat bukan kejadian pertama kali. Peristiwa serupa pernah terjadi pada 1997–1998 dan 2015–2016.

Pada periode tersebut, El Nino kuat di sebagian besar wilayah Indonesia menyebabkan kekeringan luas, krisis air bersih, hingga gangguan produksi pangan.

Sejumlah peneliti bahkan menyebut El Nino kuat yang diprediksi terjadi tahun ini sebagai “Godzilla”, istilah populer untuk menggambarkan besarnya dampak yang mungkin ditimbulkan.

Salah satu sektor yang perlu bersiap menghadapi cuaca kering ekstrem adalah sektor kehutanan dan perkebunan, terutama di wilayah hutan dan kebun yang berada di lahan gambut.

Saat musim kemarau ekstrem, lahan gambut yang mengering sangat mudah terbakar secara cepat dan masif, sehingga berpotensi membahayakan warga di sekitar lokasi, bahkan hingga masyarakat di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Bak api dalam sekam

Gambut mudah terbakar karena materialnya berasal dari serasah tumbuhan (akar, batang, cabang, ranting, dan daun) yang melapuk dalam kondisi tergenang.

Ketika mengering, gambut menjadi seperti tembakau kering yang sangat mudah terbakar. Di sisi lain, lapisan gambut yang tebal sulit dipadamkan, layaknya api dalam sekam.

Pada permukaan atas, lahan gambut sering tampak belum atau tidak terbakar, padahal di bawahnya tersimpan bara api yang berbahaya.

Namun demikian, bangsa Indonesia tidak boleh pesimistis. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Indonesia telah berulang kali menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan bencana asap.

Upaya mitigasi memang tidak selalu berhasil, tetapi ada pula langkah mitigasi yang terbukti efektif sehingga pengalaman tersebut dapat menjadi pelajaran berharga dalam menghadapi kejadian serupa di masa mendatang.

Instrumen mitigasi

Berbagai praktik baik dalam pencegahan kebakaran hutan di lahan gambut beserta instrumen pendukungnya perlu kembali dipromosikan agar para pihak berwenang dapat bersiap menghadapi El Nino.

Instrumen pertama yang penting dipastikan adalah kondisi sekat kanal (canal blocking) di lahan gambut. Sekat pada saluran umumnya terbuat dari bahan nonpermanen seperti kayu atau karung berisi tanah sehingga memerlukan perawatan berkala.

Sekat permanen dengan beton dan tulangan besi pun tidak sepenuhnya aman dari kerusakan. Karakter lahan gambut yang cenderung masam, serta lapisan tanah mineral di bawahnya yang kerap mengandung pirit, yang menjadi sangat asam ketika terpapar udara, membuat sekat permanen rentan mengalami kerusakan akibat korosi.

Ketika sekat kanal rusak, air dari lahan gambut akan keluar tanpa terkendali. Pada musim kemarau, kanal tanpa sekat justru mempercepat hilangnya cadangan air dari lahan gambut sehingga perbaikan harus segera dilakukan.

Kedua, memastikan instrumen berupa titik sumur bor dengan pipa yang telah dibenamkan di lahan —yang dibangun dalam sepuluh tahun terakhir— berada dalam kondisi baik dan mudah diakses. Titik sumur bor yang rusak perlu segera diperbaiki agar siap digunakan saat dibutuhkan.

Ketiga, memastikan stasiun-stasiun monitoring kedalaman muka air tanah berfungsi dengan baik serta dapat dipantau secara real time dari jarak jauh. Data tersebut memungkinkan daerah berisiko tinggi kebakaran diprediksi lebih dini.

Pada era pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla dan Joko Widodo–Ma’ruf Amin, ketiga instrumen tersebut banyak dibangun oleh Badan Restorasi Gambut (BRG), yang kemudian bertransformasi menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Lembaga ini bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Ribuan sumur bor, sekat kanal, dan stasiun monitoring berhasil dibangun BRG dan BRGM di Sumatera dan Kalimantan pada periode tersebut.

Sepanjang 2017–2019 saja, BRG telah membangun 13.816 unit sumur bor. Instrumen-instrumen ini terbukti membantu mengurangi kebakaran hutan gambut sekaligus menekan dampaknya.

Pada era pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, pemerintah resmi menyatakan masa tugas BRGM berakhir melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-175/M/D-1/HK.03.00/04/2025. Selanjutnya, tugas restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove dialihkan kepada Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Inventarisasi instrumen

Dalam konteks ini, pemerintah idealnya segera menginventarisasi berbagai instrumen yang telah dibangun pada era BRG/BRGM agar upaya mitigasi kebakaran hutan menjelang El Nino tidak harus dimulai dari nol.

Pemerintah juga perlu kembali melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian untuk bahu-membahu mencegah kebakaran hutan, khususnya di kawasan lahan gambut.

Selagi masih berada pada masa transisi menuju El Nino, bangsa Indonesia masih memiliki waktu untuk mempersiapkan diri. Saat ini, hujan masih kerap turun di sebagian wilayah Indonesia, termasuk di sejumlah kawasan hutan gambut. Air yang masih tersedia perlu dikonservasi guna melindungi lahan gambut dari risiko kebakaran.

Indonesia tidak boleh kehilangan momentum mitigasi, karena kerugian yang ditimbulkan dapat menjadi jauh lebih besar apabila langkah pencegahan terlambat dilakukan.

Sejumlah laporan dari Riau dan wilayah Sumatera menunjukkan kebakaran gambut mulai terjadi, sehingga upaya mitigasi menjadi semakin mendesak. Hanya bangsa yang mampu belajar dari pengalamanlah yang dapat terus maju di tengah perubahan iklim global yang kian menjadi keniscayaan.

*) Dr. Destika Cahyana, SP., M.Sc adalah Peneliti di Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Copyright © ANTARA 2026

ACEH - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, 12 Februari 2026. Kunjungan tersebut untuk meninjau langsung progres pengerukan sedimentasi di Muara Kuala Penaga oleh Satgas Kuala.

Peninjauan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut penanganan pascabanjir besar yang sebelumnya sempat melumpuhkan wilayah tersebut. Pengerukan sedimentasi di muara dinilai menjadi langkah strategis, tidak hanya untuk pemulihan pascabencana, tetapi juga sebagai upaya mitigasi guna mencegah banjir serupa terulang di masa mendatang.

Dengan berkurangnya sedimentasi, kapasitas tampung air di bagian hilir meningkat sehingga aliran air dari hulu menuju laut menjadi lebih lancar. Kondisi ini secara signifikan mengurangi risiko luapan akibat pendangkalan muara yang kerap menimbulkan efek tertahannya air di kawasan permukiman.

“Langkah pengerukan ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam merespons bencana secara holistik. Kita tidak hanya memperbaiki apa yang rusak, tetapi juga memastikan masa depan masyarakat menjadi lebih baik, baik dari sisi keamanan lingkungan maupun kedaulatan ekonomi,” ujarnya, Sabtu (14/2/2026).

Lihat video: Pemulihan Infrastruktur Dasar di Aceh Tamiang



Selain memperkuat perlindungan terhadap ancaman banjir, kata Sjafrie, normalisasi muara juga membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat pesisir, khususnya para nelayan. Kedalaman alur yang terjaga memudahkan kapal keluar masuk tanpa harus menunggu pasang tinggi atau khawatir kandas.

“Akses yang lebih lancar tersebut turut meningkatkan efisiensi waktu dan biaya operasional, sehingga produktivitas nelayan pun terdongkrak,” ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai pengembangan ruang terbuka hijau dan biru (RTHB) menjadi solusi penting untuk memperkuat mitigasi bencana, khususnya di kawasan menghadapi tekanan urbanisasi dan perubahan iklim.

"Intinya ini adalah gerakan menyeluruh di semua daerah dari Aceh hingga Papua," katanya seusai pencanangan Gerakan Nasional Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Biru (Galang RTHB) di Tebet Eco Park, Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan Galang RTHB tidak hanya menyasar kota, tetapi juga kabupaten.

Namun, perhatian utama diarahkan ke kawasan perkotaan seiring tren urbanisasi yang terus meningkat.

Menurut AHY, secara global maupun nasional diproyeksikan sekitar 70 persen penduduk akan tinggal dan beraktivitas di wilayah perkotaan, sehingga kota harus disiapkan dengan daya dukung yang memadai.

"Oleh karena itu kita fokus pada kota-kota kita dan kita siapkan daya dukung kota yang juga tetap bisa menjamin kehidupan yang nyaman untuk semua," ujarnya.

AHY mengatakan Indonesia memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi, terutama bencana hidrometeorologi, sehingga penguatan RTHB diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi mitigasi.

"Kita tahu risiko bencana di Indonesia begitu tinggi. Oleh karena itu RTHB ini diharapkan juga menjadi lokasi yang bisa membantu menanggulangi atau memitigasi bencana alam," ucapnya.

Ia mencontohkan saat terjadi hujan ekstrem dengan debit air berlebih, ruang terbuka hijau dan biru dapat berfungsi sebagai area serapan dan tampungan air untuk mengurangi potensi banjir di kawasan perkotaan.

Selain fungsi mitigasi banjir, AHY menyebut keberadaan vegetasi di ruang terbuka hijau juga berkontribusi menekan polusi udara melalui penyerapan karbon oleh pepohonan.

"Ruang terbuka hijau ruang terbuka biru bisa menjadi solusi yang baik," ungkap dia.

AHY menambahkan pengembangan RTHB juga sejalan dengan mandat peraturan perundang-undangan yang mengatur pemenuhan ruang terbuka hijau dan biru sebesar 30 persen dari wilayah kota.

Ia menilai pemenuhan target tersebut penting untuk memastikan masyarakat memiliki ruang hidup yang sehat, produktif, dan kreatif, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan di tengah produksi emisi karbon yang terus berlangsung.

Menurut AHY, Galang RTHB merupakan gerakan nasional yang dilaksanakan secara kolaboratif lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait, dengan perhatian khusus pada daerah-daerah yang dinilai rentan terhadap bencana.

"Ini menjadi prioritas, terlebih lagi daerah-daerah yang saat ini begitu rentan terhadap bencana," tuturnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) merupakan upaya mitigasi bencana yang terukur dan berbasis sains. Langkah ini diambil sebagai respons paralel terhadap penurunan daya dukung lingkungan dan meningkatnya ancaman perubahan iklim.

Pernyataan itu sekaligus meluruskan narasi di media sosial yang menyebutkan OMC memiliki risiko dan seperti bom waktu jika terus dikakukan Dalam narasi yang beredar, OMC memiliki risiko bencana lain seperti membuat kondisi cuaca tidak stabil serta membentuk cold pool (kolam dingin), memindahkan atau menumpuk air di wilayah tertentu sehingga membuat banjir besar dan memberikan rasa aman yang palsu.

"Dalam konteks tersebut, BMKG menegaskan cold poll atau kolam dingin merupakan fenomena meteorologi yang sepenuhnya alami. Fenomena ini terjadi saat air hujan menguap di bawah awan badai, mendinginkan udara, dan menciptakan massa udara padat yang jatuh ke permukaan," tulis BMKG, Kamis (29/1/2026).

Setiap kali terjadi hujan secara alami cold pool pasti terbentuk secara alami. Sehingga mengaitkan fenomena ini sebagai efek samping yang berbahaya dari OMC adalah kekeliruan sains.

Pasalnya, OMC dengan teknik penyemaian awan (cold seeding) tidak menumbuhkan awan baru dan hanya bekerja pada awan yang sudah ada di alam. "BMKG menegaskan bahwa implementasi OMC bertujuan murni untuk mitigasi bencana dan perlindungan masyarakat dengan menambah atau mengurangi curah hujan, bukan pemicu cuaca tidak stabil," kata BMKG.

Merespons narasi bahwa OMC memindahkan hujan ke wilayah tetangga dan berpotensi membuat banjir, BMKG menjelaskan dua metode utama untuk melindungi wilayah strategis.

Pertama, Jumping Process Method di mana tim OMC mendeteksi suplai awan dari laut (Laut Jawa/Samudra Hindia) menggunakan radar dan menyemainya sebelum mencapai daratan agar hujan jatuh di perairan.

Kedua, Competition Method yakni awan yang tumbuh langsung di atas daratan (in-situ), penyemaian dilakukan sejak dini untuk mengganggu pertumbuhan awan (tidak menghilangkan) agar tidak menjadi awan Cumulonimbus yang masif. Hal ini untuk meluruhkan intensitas hujan, bukan memindahkannya ke permukiman lain.

Meskipun demikian, BMKG menyepakati bahwa kemampuan lingkungan dalam merespons air hujan yang jatuh menjadi faktor penting terjadi atau tidak terjadinya banjir. Fakta hilangnya sekitar 800 Situ di Jabodetabek sejak 1930-an menjadi faktor utama kurangnya daerah resapan dan berpotensi menjadi pemicu banjir.

"BMKG sepakat bahwa penataan lingkungan sebagai respons terhadap penanganan banjir menjadi hal paling utama yang harus dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian, saat bersamaan secara paralel juga diperlukan upaya mengurangi curah hujan seperti OMC agar bisa diterima oleh kondisi lingkungan saat ini," ungkapnya.

KUPANG - Upaya deteksi dini bencana angin kencang, disertai edukasi dan pelatihan evakuasi dinilai penting untuk masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini diperlukan menyusul peristiwa puting beliung yang merusak belasan rumah warga di Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, pada Sabtu (17/1/2026).

Anggota DPRD Kota Kupang, Otniel Benyamin Selan menegaskan bahwa perubahan pola cuaca ekstrem menuntut kesiapsiagaan masyarakat sejak dini, tidak hanya mengandalkan respons saat bencana sudah terjadi.

“Deteksi dini, edukasi kebencanaan, dan pelatihan evakuasi harus menjadi pengetahuan dasar warga, khususnya di daerah rawan angin kencang. Dengan kesiapan itu, risiko korban jiwa dan kerugian bisa ditekan,” ujarnya.

Menurut Otniel yang juga merupakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Perindo Kota Kupang ini, bencana angin kencang sering datang tiba-tiba dan berdampak langsung pada permukiman warga.

Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat perlu diperkuat, termasuk melalui simulasi evakuasi dan penyebaran informasi cuaca yang mudah dipahami warga.

Aksi Cepat Tanggap di Manutapen

Usai angin putting beliung melanda Kelurahan Manutapen, Otniel sigap turun langsung meninjau dan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak, Sabtu (17/1/2026). Kehadirannya menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Kecamatan Alak.

Berdasarkan data di lapangan, bencana angin kencang tersebut berdampak pada 18 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di RT 13 dan RT 14. Rincian kerusakan meliputi 5 rumah rusak berat, 8 rumah rusak sedang, dan 5 rumah rusak ringan.

“Kami hadir untuk memastikan warga terdampak mendapat perhatian segera. Ini adalah bentuk empati dan tanggung jawab kami dari Partai Perindo untuk selalu ada di tengah masyarakat, terutama saat musibah melanda,” kata Beni, sapaan akrabnya.

Otniel juga mengapresiasi gerak cepat berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana di lokasi.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Polsek Alak, Bapak Penjabat Wali Kota, Dinas Sosial, BPBD, Camat, Lurah, serta para Ketua RT dan RW yang telah berkolaborasi memberikan bantuan tanggap darurat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ke depan, alumni SMK Kristen 2 Kupang ini berharap bencana di Manutapen dapat menjadi pelajaran bersama untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadati potensi bencana di Kota Kupang. Sehingga masyarakat memahami mitigasi risiko bencana alam.

Berkat kerja intensif di lapangan, saat ini arus lalu lintas dari Tarutung menuju Sipirok sudah kembali dapat dilalui,

Medan (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan infrastruktur jalan yang terdampak bencana di Sumatera Utara, khususnya pada ruas Jalan Nasional Tarutung–Sipirok–Padangsidimpuan yang menjadi jalur vital penghubung antarwilayah di kawasan Tapanuli

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU menurunkan tim tanggap darurat ke lokasi terdampak untuk memastikan akses transportasi masyarakat dapat segera dipulihkan.

"Kami bergerak cepat melakukan penanganan darurat agar jalan nasional tetap fungsional. Langkah yang dilakukan antara lain pembersihan material longsor, penimbunan badan jalan yang amblas, serta pembuatan jalur detour di titik-titik kritis," ujar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.2 Provinsi Sumatera Utara, Manaek Manalu di Tapanuli Selatan, Selasa.

Ia mengatakan, bencana tersebut menyebabkan sedikitnya 53 titik longsor di sepanjang ruas jalan, dengan delapan titik mengalami amblas dan putus total.

Ia menjelaskan, berkat kerja intensif di lapangan, saat ini arus lalu lintas dari Tarutung menuju Sipirok sudah kembali dapat dilalui, meski pengguna jalan diminta tetap waspada karena curah hujan masih tinggi dan beberapa titik masih rawan longsor.

“Kami terus melakukan pemantauan dan penanganan berkelanjutan agar konektivitas masyarakat tetap terjaga, sejalan dengan komitmen Presiden untuk memastikan negara hadir saat masyarakat menghadapi bencana," kata dia.

Selain jalan, Kementerian PU juga memastikan tidak terdapat jembatan nasional yang amblas. Beberapa jembatan lama yang terdampak telah ditangani secara darurat sehingga tetap aman dilalui kendaraan.

Respons cepat pemerintah pusat tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. Ahmad Darwis, seorang sopir asal Desa Situmba Julu, Kecamatan Sipirok, menyampaikan terima kasih atas perhatian Presiden Prabowo terhadap kondisi infrastruktur di daerahnya.

“Kami sangat merasakan perhatian Bapak Presiden. Jalan nasional Sipirok–Tarutung yang sering kami lalui kini sudah lancar kembali setelah bencana,” ujarnya.

Apresiasi juga disampaikan tokoh masyarakat Desa Luat Lombang, Kecamatan Sipirok, Hasmar Siregar. Ia menilai langkah cepat pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo membantu memulihkan aktivitas warga yang sempat lumpuh akibat bencana.

“Alhamdulillah, penanganan dari pemerintah pusat sangat cepat. Atas nama masyarakat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan Kementerian PU. Aktivitas ekonomi dan sosial kami mulai kembali normal,” ujarnya.

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean dan Kodir
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyebut kebutuhan listrik di lokasi terdampak bencana alam akan segera dilakukan pemulihan.

"Dalam rangka pemulihan bencana, kita harus pastikan bagaimana ketersediaan infrastruktur kelistrikan terealisasikan," ujar Yuliot Tanjung di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Senin.

Yuliot mengatakan pascabencana alam yang melanda wilayah itu terdapat sejumlah daerah yang belum tersambung listrik.

Hal itu, kata dia, menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan pemulihan pascabencana alam yang melanda sejumlah daerah.

"Ada beberapa daerah kondisinya perlu mendapat perhatian karena cukup banyak rumah-rumah belum tersambung listrik karena saluran distribusi terjadi, hanyut, longsor," kata dia.

Oleh karena itu, Ia menegaskan pemerintah pusat akan melakukan berbagai upaya agar kebutuhan masyarakat terkait listrik dapat kembali normal.

"Jadi kunjungan saya ini rangkaian mendampingi Wakil Presiden. Dalam arahan, kebutuhan masyarakat harus terlayani," sebut dia.

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Program ini tidak hanya berdampak pada lingkungan yang lebih baik, tetapi juga mendorong kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) meningkatkan ketahanan masyarakat Perumahan Griya Indah, Desa Parungmulya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, terhadap risiko bencana akibat perubahan iklim dengan menyelenggarakan Program Kampung Iklim (ProKlim).

ProKlim merupakan turunan dari program nasional yang diusung Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

“Program ini tidak hanya berdampak pada lingkungan yang lebih baik, tetapi juga mendorong kesejahteraan dan kemandirian masyarakat,” ujar Pejabat Operasional Harian (POH) Kepala Biro Strategic Corporate Branding & TJSL Peruri Yahdi Lil Ihsan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.

Ia menyatakan, program tersebut tidak hanya mendukung upaya mitigasi bencana di tingkat tapak, tapi juga memperkuat kolaborasi komunitas yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dukungan itu menjadi bagian dari komitmen BUMN tersebut dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup berbasis pemberdayaan masyarakat melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Yahdi menuturkan, pelaksanaan Program Kampung Iklim tahun ini berfokus pada peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan limbah terpadu, pengembangan ekonomi hijau, serta penguatan peran dan partisipasi masyarakat.

Keempat fokus tersebut dirancang secara terintegrasi agar mampu memberikan manfaat terhadap kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Desa Parungmulya.

Ia menyampaikan, belum lama ini pihaknya menyerahkan bantuan tanaman hidroponik serta sarana pengomposan sampah dengan metode Takakura sebagai bagian dari upaya penguatan pengelolaan limbah berbasis rumah tangga.

Selain itu, Peruri juga meresmikan fasilitas rumah kaca (greenhouse) sebagai bentuk dukungan Peruri terhadap ketahanan pangan dan edukasi lingkungan masyarakat.

Ketua Kelompok ProKlim Perumahan Griya Indah Indra Puspita menyampaikan bahwa keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari kolaborasi dan pendampingan yang berkelanjutan.

“Program Kampung Iklim ini tidak akan berjalan tanpa kolaborasi dan pendampingan dari Peruri. Selama tiga tahun kami dibimbing, diberi pengetahuan, dan difasilitasi, hingga akhirnya masyarakat mampu menjalankan program lingkungan secara mandiri dan berkelanjutan,” katanya lagi.

Pemerintah Desa Parungmulya juga mengapresiasi pelaksanaan program tersebut yang dinilai berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat.

“Dukungan (Peruri) ini membantu masyarakat dalam mengelola pertanian dan sampah secara berkelanjutan, sehingga memberikan dampak nyata bagi lingkungan dan kehidupan sehari-hari,” ujar Sekretaris Desa Parungmulya Neneng.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - DPR merespons terkait keterbatasan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani b encana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera. Legislatif menilai perlu ada penyesuaian dan eskalasi resiko berdasarkan frekuensi bencana di Indonesia.

"Kami memandang bahwa anggaran BNPB harus selalu disesuaikan dengan eskalasi risiko dan frekuensi bencana di Indonesia. Bencana berskala besar seperti di Sumatera beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa kebutuhan anggaran tidak hanya terkait operational response, tetapi juga mitigasi, edukasi masyarakat, kesiapsiagaan logistik, serta pemulihan pascabencana," kata Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi PDIP, I Ketut Kariyasa Adnyana dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (4/12/2025).

Dia menilai perlu ada penguatan dan perluasan cakupan anggaran bencana terutama untuk penanganan cepat di tahap awal.

"Dalam konteks tersebut, kami melihat bahwa anggaran yang tersedia masih perlu diperkuat dan diperluas cakupannya, terutama untuk penanganan cepat di tahap awal bencana yang sangat menentukan penyelamatan jiwa. Ketika alokasi belum sepenuhnya ideal, wajar jika hal tersebut berimplikasi pada kecepatan mobilisasi dukungan logistik, relawan, dan sarana tanggap darurat di lapangan," ungkapnya

"Namun di sisi lain, perlu juga menekankan bahwa anggaran bukan satu-satunya faktor. Koordinasi antarinstansi, kesiapan daerah, serta distribusi peralatan dan jalur evakuasi juga memengaruhi efektivitas penanganan. Karena itu, penguatan sistem kebencanaan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi pembiayaan tetapi juga tata kelola dan mekanisme respon lintas sektor," tandasnya.

Sebagai anggota komisi VIII yang bermitra dengan BNPB, ia mendorong agar kemampuan anggaran disesuaikan untuk memastikan negara hadir secara cepat dan efektif saat terjadi bencana

"Sesuai tupoksi DPR dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, Komisi VIII memiliki mandat untuk memastikan negara hadir secara cepat dan efektif saat terjadi bencana. Oleh karena itu, opsi penambahan anggaran darurat akan kami kaji secara komprehensif dalam pembahasan bersama pemerintah, terutama jika indikator kerawanan bencana dan kejadian bencana besar terus meningkat," sebutnya.

Dia mendorong adanya penguatan anggaran dalam penanggulangan bencana dengan beberapa prinsip yang menjadi landasan anggaran

"Pertama, fleksibel dan mudah digerakkan saat keadaan darurat, agar tidak terkendala birokrasi panjang ketika respon harus dilakukan dalam hitungan jam. Kedua, dialokasikan tidak hanya untuk respons, tetapi juga mitigasi dan edukasi masyarakat, sehingga mengurangi dampak dan biaya penanganan jangka panjang. Ketiga, diawasi secara ketat oleh DPR agar penggunaannya tepat sasaran, transparan, dan sampai kepada korban yang membutuhkan.' Ujarnya

"Prinsipnya, Komisi VIII siap mendorong penguatan anggaran penanggulangan bencana apabila data dan evaluasi lapangan menunjukkan urgensi tersebut," tegasnya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan, kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan artifisial (AI), drone, hingga robotik, harus diarahkan untuk kepentingan kemanusiaan. Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam peresmian Masyarakat Teknologi Cerdas Indonesia (MTCI) di Aula Heritage Kemenko PMK, Jakarta, pada Rabu (3/12/2025).

Menko PMK mengajak seluruh peserta mendoakan korban banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatra dan sejumlah daerah lain di Indonesia. Ia menegaskan bahwa pemerintah bekerja maksimal sejak hari pertama masa tanggap darurat untuk memastikan penanganan terkoordinasi.

“Pemerintah bekerja sangat keras, sejak hari pertama. Bapak Presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk bekerja keras, mengerahkan semua kekuatan untuk mengatasi bencana, yang saat ini dalam tahap tanggap darurat,” ujar Menko PMK.

Ia menjelaskan bahwa kompleksitas medan, luas wilayah terdampak, dan kondisi geografis yang menantang menuntut inovasi teknologi yang presisi dan berorientasi kemanusiaan. Teknologi, menurut Pratikno, harus menjadi alat untuk mempercepat pencarian korban, mempermudah intervensi di medan berat, dan meningkatkan kapasitas kebijakan mitigasi.

“Teknologi yang cerdas tentu saja akan sangat membantu untuk mengetahui di mana posisi korban secara akurat, kita bisa menerbangkan drone tanpa awak untuk turun mendekati lokasi-lokasi yang berat, kita bisa mengerahkan robot-robot canggih yang bisa bekerja di medan yang sangat berat,” tegasnya.

Menko PMK juga mengingatkan bahwa setiap inovasi teknologi membawa risiko ketimpangan jika hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Oleh karena itu, pemerintah mendorong paradigma ‘technology for humanity’ bahwa teknologi harus memperkuat kelompok rentan, membantu masyarakat terdampak bencana, penyandang disabilitas, serta memperluas akses layanan publik termasuk kesehatan.

Ia menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi cerdas harus berkelindan dengan kebijakan pembangunan yang berbasis risiko dan presisi. Dari mitigasi bencana hingga sistem pelayanan publik, teknologi harus memperkuat ketangguhan masyarakat dan memperbaiki ekosistem kebijakan.

“Manfaatkan teknologi ini dalam precision policy mencegah bencana. Precision policy untuk memperbaiki ekosistem kita, ketangguhan kita, dan juga mengembangkan teknologi untuk memiliki respon cepat bagi kerja-kerja manusia. Technology for humanity. Itu yang kami terus perjuangkan,” pungkasnya.

Peresmian MTCI menjadi ruang kolaborasi baru bagi pemerintah, akademisi, ekosistem inovator, dan sektor swasta untuk membangun teknologi yang inklusif, berbasis nilai kemanusiaan, dan relevan bagi kebutuhan masyarakat luas.

Turut hadir dalam agenda tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Dirjen PAUD Dasmen Kemendikdasmen Gogot Suharwoto, serta Stafsus Transformasi Digital dan Kecerdasan Buatan Kemendikdasmen Muhammad Muchlas Rowi.

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah kehilangan kawasan lindung seluas 1,2 juta hektare. Kini kawasan lindung di Jabar tersisa 400 ribu hektare.

"Kalau kita bicara Jabar, maka telah kehilangan kawasan lindung nya sejumlah 1,2 juta hektare. Sehingga hari di Jawa Barat hanya dilindungi 400.000 hektare untuk kawasan lindung yang melindungi ekosistem di bawahnya. Sehingga sangat rentan bencana," ujar Hanif dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Rabu (3/12/2025).

Adapun, dari kajian Kementerian Lingkungan Hidup, ia menegaskan area lindungan seluas 1,6 juta seharusnya diperluas atau ditingkatkan. Bukan malah dihilangkan seluas 1,2 juta hektare.

"Berdasarkan kajian lingkungan hidup yang strategis yang ditandatangani menteri seharusnya area lindung yang sejumlah 1,6 juta itu ditingkatkan bukan dihilangkan," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa diperlukan dukungan politik dari komisi XIII DPR RI, untuk mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan memperlihatkan soal kawasan lindung. Hal ini demi langkah mitigasi potensi bencana.

"Sepertinya perlu dukungan politik dari Komisi XII untuk kemudian mengingatkan kita semuanya agar mentaati daya dukung, daya tampung dalam perencanaan kabupaten provinsinya masing-masing untuk melakukan langkah-langkah mitigasi terkait potensi bencana ini," ujarnya.

BOGOR - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama unsur pentaheliks melaksanakan penanaman bibit pohon serentak di 4 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,dan Banten. Puncak kegiatan berlangsung di Eiger Adventure Land, Desa Sukagalih,Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jumat (21/11/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan nasional penanaman vegetasi untuk mitigasi bencana. Sebanyak 123.320 bibit pohon ditanam di Jawa Barat dalam rangka program Penanaman Vegetasi untuk Mitigasi bertepatan dengan Hari Pohon Sedunia.

Program ini sejalan dengan agenda pemerintahan Presiden Prabowo dalam penguatan ketahanan lingkungan, rehabilitasi lahan kritis, dan pembangunan infrastruktur hijau sekaligus memperkuat ekosistem hulu sebagai fondasi mitigasi bencana nasional.

Kegiatan di Eiger Adventure Land dihadiri Menteri Koordinator Bidang PembangunanManusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas Medrilzam, Bupati Bogor Rudy Susmanto, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman, jajaran Forkopimda Kabupaten Bogor, serta Direktur Utama Eiger Adventure Land Imanuel Wirajaya.

Pratikno menuturkan bencana terus menimbulkan banyak penderitaan bagi masyarakat. Dalam satu tahun terakhir, tercatat 389 kejadian bencana di Jawa Barat didominasi banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor. Dia menekankan masih banyak wilayah lereng dan daerah aliran sungai (DAS) yang belum ditanami vegetasi berakar keras, sehingga memicu longsor dan sedimentasi.

“Dalam satu tahun, Indonesia mengalami sekitar 3.000 kejadian bencana dan 93% di antaranya merupakan bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrem. Penanaman ini memadukan vegetasi bernilai ekologis dan ekonomis agar manfaatnya dapat dirasakan jangka panjang,” ujar Pratikno.

“Momentum Hari Pohon Sedunia mengingatkan kita bahwa pohon bukan sekadar elemen estetika dalam lanskap, tetapi penopang ekosistem dan benteng pertama ketika bencana datang,” ujar Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang bergabung secara daring di Wonosobo, Jawa Tengah.

Dari perspektif risiko bencana, Kabupaten Bogor tidak hanya memiliki potensi sebagai destinasi ekowisata, tetapi juga sebagai bagian dari solusi mitigasi bencana. Kawasan ini memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui pendekatan ekowisata dan restorasi ekologis.

Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas Medrilzam mengatakan, Indonesia mengalami kerugian akibat bencana mencapai Rp22 triliun per tahun. Luas lahan kritis di Indonesia saat ini mencapai 12,3 juta hektare dengan sekitar 811 ribu hektare berada di DAS Ciliwung dan DAS Citarum.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, Kabupaten Bogor merasa terhormat menjadi salah satu tuan rumah pelaksanaan Hari Pohon Sedunia. “Pelaksanaan penanaman bukan hanya di Eiger Adventure Land, tetapi kami melakukan penanaman pohon di 9 lokasi serta seluruh daerah aliran Sungai Cikeas, Ciliwung, dan beberapa daerah aliran sungai lainnya,” ujarnya.

Kegiatan ini menjadi semangat bagi Pemkab Bogor untuk tidak berjalan sendiri melainkan dengan dukungan kementerian, BNPB, serta pihak swasta dan pelaku usaha dalam membangun ketahanan lingkungan bersama. Sebagai kawasan yang berada langsung di hulu DAS Ciliwung, Eiger Adventure Land diharapkan menjadi contoh nyata bagaimana konservasi lingkungan dapat memberikan dampak jangka panjang bagi ekosistem dan masyarakat.

Sebagai lokasi puncak kegiatan penanaman vegetasi di Jawa Barat, Eiger Adventure Land diapresiasi akan peran pentingnya sebagai kawasan ekowisata yang berfokus pada konservasi dan perbaikan ekosistem hulu.

Direktur Utama Eiger Adventure Land Imanuel Wirajaya berharap destinasi ini dapat menghadirkan ekowisata yang tidak hanya menawarkan pengalaman wisata alam, tetapi juga membuka jalan bagi upaya restorasi melalui pengembalian fungsi ekologis.

Melalui kolaborasi pentaheliks antara swasta, pemerintah, akademisi, komunitas, dan media, pihaknya ingin menjadikan kawasan ini sebagai contoh nyata bahwa ekowisata yang selaras dengan pelestarian alam dapat memberikan kontribusi nyata bagi mitigasi bencana sekaligus inspirasi generasi mendatang.

“Kami telah lebih dari 36 tahun menemani generasi muda mencintai alam, komitmen itu diwujudkan melalui pembangunan Eiger Adventure Land pada 2017, kawasan ekowisata berkelanjutan di Zona Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) seluas 253,66 hektare dan lahan kritis PTPN I Regional 2 seluas 73,23 hektare,” ujarnya.

Dengan semangat restorasi, kawasan ini telah menanam lebih dari 100 ribu pohon dan 8 juta tanaman semak untuk memulihkan ekosistem agar kembali berfungsi dan memberi manfaat nyata bagi lingkungan maupun masyarakat.