Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membidik pasokan minyak dan gas bumi (migas) dari Rusia di tengah keterbatasan ketersediaan global akibat perang di Timur Tengah.

Menurut Bahlil, Indonesia memiliki pasokan energi domestik, namun jumlahnya terbatas dan masih di bawah konsumsi nasional.

Maka dari itu, berbagai langkah strategis dilakukan pemerintah untuk menjaga pasokan energi agar dapat memenuhi permintaan masyarakat dan industri, salah satunya melalui penjajakan kerja sama dengan Rusia sebagai salah satu produsen energi dunia, kata Menteri ESDM, dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Jumat.

Bahlil mengatakan, dalam pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, telah disepakati kerja sama jangka panjang di bidang energi.

"Di tengah kondisi global yang seperti ini, kita harus mampu mencari cadangan-cadangan minyak dari berbagai sumber. Tidak hanya dari satu negara, tapi semua negara. Alhamdulillah, kemarin atas arahan Bapak Presiden, saya sudah bertemu Menteri Energi dan Utusan Khusus Presiden Putin. Alhamdulillah, kabarnya cukup menggembirakan," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/4).

Menurut Bahlil, Indonesia akan mendapat pasokan minyak mentah dari Rusia.

Tak hanya itu, Rusia juga siap berinvestasi dan membangun berbagai infrastruktur untuk mendukung ketahanan energi Indonesia.

"Kita akan mendapat pasokan crude (minyak mentah) dari Rusia dan Rusia juga siap membangun beberapa infrastruktur yang penting dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita," katanya menambahkan.

Dengan kebutuhan minyak mentah Indonesia yang begitu besar, yakni mencapai sekitar 300 juta ton setiap tahun, Bahlil mengatakan Indonesia harus membuka peluang kerja sama dengan seluruh negara penghasil energi dunia, termasuk Rusia, Amerika Serikat, dan negara-negara Afrika.

"Pemerintah Indonesia selalu mengedepankan politik bebas aktif, dan dalam politik bebas aktif itu juga ada ekonomi bebas aktif. Jadi, kita boleh belanja dari mana saja, selama kita komitmen dengan orang-orang atau negara-negara yang kita ajak kerja sama. Termasuk, Rusia, kemudian Afrika seperti Nigeria dan lebih khusus kita hargai juga perjanjian kita dengan Amerika," ujar dia.

Dengan berbagai kerja sama tersebut, ia memastikan pasokan minyak mentah Indonesia hingga akhir 2026 tersedia.

"Bapak Presiden selalu berpikir untuk bagaimana caranya agar ketersediaan kita satu tahun itu harus tetap ada. Atas arahan Bapak Presiden, saya menindaklanjuti untuk pasokan crude satu tahun dari mulai bulan ini sampai dengan bulan Desember, insya Allah sudah aman. Jadi, kita nggak perlu risau, tinggal kita meningkatkan produksi kilang kita," katanya menjelaskan.

Sebelumnya, pada Senin (13/4), Bahlil mendampingi Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Rusia.

Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas potensi kerja sama energi yang berorientasi pada kepentingan nasional.

Bahlil menegaskan komitmennya dalam mengawal diplomasi energi guna menjaga stabilitas pasokan energi domestik.

Langkah itu mencakup pengembangan kilang minyak dan penguatan perdagangan minyak.

Kemudian, pada Selasa (14/4), ia mengatakan menemui Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev di Kantor Kementerian Energi, Moskow, Rusia, sebagai tindak lanjut pembicaraan Presiden Prabowo dan Putin sehari sebelumnya.

Pada pertemuan itu, dibahas peluang konkret kerja sama energi yang dapat segera ditindaklanjuti, terutama kepastian pasokan minyak mentah dan LPG.

Menyambut keinginan Indonesia, menurut Bahlil, pihak Rusia pun menyatakan kesiapannya mendukung ketahanan energi Indonesia, melalui suplai migas serta penyimpanannya.

"Alhamdulillah, apa yang sudah menjadi kesepakatan itu, kita mendapatkan hasil yang cukup baik, yang mana kita bisa mendapatkan tambahan cadangan crude. Di samping juga, kita akan mendapatkan LPG," kata Bahlil.

Kerja sama itu, lanjutnya, dijajaki melalui skema antarpemerintah (government to government/G2G) maupun antarbisnis (business-to-business/B2B), yang diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap ketersediaan cadangan energi nasional, khususnya untuk minyak mentah dan LPG di Indonesia.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: Pemerintah Indonesia terus mencari sumber energi alternatif di tengah gejolak global. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan negosiasi pembelian minyak mentah dan LPG dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev.

Pertemuan yang berlangsung di Rusia membahas peluang kerja sama strategis di sektor energi, termasuk pasokan minyak, gas, hingga pengembangan infrastruktur penyimpanan energi.
Bahlil menyebut hasil pembicaraan menunjukkan perkembangan positif. Indonesia berpeluang menambah cadangan minyak mentah sekaligus memperoleh pasokan LPG guna memperkuat kebutuhan domestik.

“Kesepakatannya cukup baik. Kita berpeluang menambah cadangan crude dan juga mendapatkan LPG,” ujar Bahlil dalam keterangannya.

Dari pihak Rusia, komitmen dukungan terhadap ketahanan energi Indonesia juga ditegaskan. Negara tersebut siap memasok minyak dan gas, sekaligus membuka peluang kerja sama di bidang storage energi.

Sejumlah perusahaan energi Rusia turut hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Rosneft, Lukoil, Zarubezhneft, dan Ruschem. Bahlil menegaskan kerja sama ini akan dijalankan melalui berbagai skema, baik antarpemerintah (G2G) maupun antarbisnis (B2B). Skema tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian pasokan energi nasional dalam jangka panjang.

Tak hanya berhenti pada impor energi, Indonesia juga membuka peluang kolaborasi lebih luas. Mulai dari pengembangan fasilitas penyimpanan minyak, kontrak pasokan jangka panjang, hingga penjajakan energi nuklir dan sektor mineral.

Menurut Bahlil, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat fondasi ketahanan energi nasional.

Di tengah volatilitas harga energi global yang dipengaruhi faktor geopolitik, pemerintah dinilai perlu lebih agresif mencari mitra strategis. Rusia menjadi salah satu opsi karena kapasitas produksi energinya yang besar serta pengalaman panjang di industri migas.

Sementara itu, Tsivilev menyatakan Rusia siap memperluas kerja sama dengan Indonesia, termasuk dalam pengembangan pembangkit listrik, seperti tenaga nuklir.

“Sebagai mitra strategis, kami terbuka untuk kolaborasi di sektor minyak, gas, penyimpanan energi, hingga kelistrikan,” ujarnya.

Pemerintah menilai langkah diplomasi energi ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan ketersediaan energi di dalam negeri. Upaya ini juga menjadi bagian dari strategi Indonesia untuk tetap adaptif di tengah dinamika global yang terus berubah.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Rusia dan Indonesia tengah menjajaki kerja sama strategis di sektor energi, khususnya terkait pasokan produk minyak bumi melalui skema kontrak jangka panjang.

Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilyov mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima permintaan resmi dari Indonesia untuk suplai produk minyak, dan saat ini pembahasan teknis sedang berlangsung.

“Kami telah menerima permintaan dari mitra Indonesia untuk pasokan produk minyak bumi. Saat ini kami bekerja secara serius untuk menyusun kontrak jangka panjang dengan harga yang saling menguntungkan,” ujar Tsivilyov dalam wawancara dengan media nasional Rusia Tass, dikutip Selasa (14/4/2026).

Menurut Tsivilyov, kerja sama yang tengah dibangun tidak bersifat jangka pendek, melainkan dirancang sebagai kemitraan sistemik dengan kesepakatan jangka panjang.

“Langkah ini mencerminkan upaya kedua negara untuk memperkuat hubungan di sektor energi, sekaligus menciptakan stabilitas pasokan di tengah dinamika pasar global,” tuturnya.

Sekadar informasi, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin setibanya di Moskow, pada Senin (13/4/2026) siang hari waktu setempat.

Pertemuan yang berlangsung di Istana Kremlin tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama strategis kedua negara di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan kedua pemimpin berlangsung selama lima jam. Diawali dua jam pertemuan bilateral, dilanjutkan dengan tiga jam pertemuan empat mata antara kedua pemimpin.

Pada pertemuan tersebut, kedua negara menyepakati sejumlah poin penting kerja sama strategis, khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral yang menjadi prioritas jangka panjang kedua negara.

“Disepakati beberapa poin, antara lain kerja sama di sektor ESDM jangka panjang, termasuk ketahanan energi migas dan hilirisasi,” jelas Teddy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/4/2026).

Selain sektor energi, Teddy menuturkan bahwa kedua negara juga menegaskan komitmen untuk melanjutkan dan memperluas kerja sama di berbagai bidang lainnya yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap pembangunan nasional.

“Keberlanjutan beberapa kerja sama di bidang pendidikan riset teknologi, bidang pertanian, dan bidang investasi di berbagai sektor terutama pembangunan industri di Indonesia,” tuturnya.

Lebih lanjut, Teddy menekankan bahwa Rusia memiliki posisi yang sangat strategis dalam percaturan global, sehingga kemitraan dengan Indonesia menjadi semakin relevan dan penting.

“Kita ketahui bahwa posisi Rusia sangat strategis di dunia global, selain sebagai salah satu negara pemegang hak veto PBB dan pendiri BRICS,” ucapnya.

Menurutnya, Rusia juga merupakan salah satu kekuatan besar dunia dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, yang dapat menjadi mitra penting bagi Indonesia dalam mendorong pembangunan jangka panjang.

“Rusia merupakan salah satu kekuatan besar dunia yang mempunyai sumber daya alam terbesar di dunia,” lanjutnya.

Teddy menjelaskan bahwa pertemuan ini juga menunjukkan intensitas hubungan bilateral yang semakin erat antara kedua pemimpin dalam satu tahun terakhir.

“Presiden Prabowo dan Presiden Putin tercatat terakhir kali bertemu pada bulan Desember lalu di Moskow dan sudah lima kali bertemu di berbagai kesempatan dalam satu tahun terakhir,” pungkas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Rusia membuka kemungkinan Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin dalam waktu dekat.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyampaikan bahwa komunikasi antara kedua negara tengah berlangsung dan potensi pertemuan tersebut sedang dipersiapkan.

“Presiden Indonesia Prabowo Subianto mungkin akan mengunjungi Rusia dan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Vladimir Putin,” kata Peskov, dikutip dari marketscreener, Kamis (9/4/2026).

Menurut Kremlin, pengumuman resmi terkait rencana kunjungan tersebut akan disampaikan dalam waktu dekat.

Rencana pertemuan ini muncul di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global yang turut mengguncang pasar energi dunia. Rusia mencatat adanya lonjakan permintaan energi dari berbagai negara di tengah krisis global yang memengaruhi stabilitas minyak dan gas.

Ketika ditanya apakah kunjungan tersebut akan membahas potensi pembelian minyak oleh Indonesia, Peskov menyatakan bahwa pembahasan masih dalam tahap persiapan dan belum dapat dirinci lebih lanjut.

Di sisi lain, Indonesia memang tengah aktif mencari alternatif pasokan energi untuk menjaga ketahanan nasional. Saat ini, sekitar 20% hingga 25% impor minyak mentah Indonesia masih berasal dari kawasan Timur Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA — Rusia dan Vietnam menandatangani perjanjian antarpemerintah untuk bekerja sama dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama di Vietnam.

Melansir Kantor BeritaAnadolupada Selasa (24/3/2026), penandatanganan kesepakatan tersebut berlangsung di Moskow setelah pertemuan antara Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin dan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh.

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Kepala perusahaan nuklir milik pemerintah Rusia, Rosatom, Alexey Likhachev, serta Kepala Kantor Pemerintah Vietnam Tran Van Son.

Dalam pertemuan dengan Chinh, Mishustin mengatakan proyek tersebut akan memberikan dorongan besar bagi kerja sama di berbagai sektor terkait, termasuk teknologi tinggi serta riset dasar dan terapan.

Mishustin juga menambahkan bahwa kesepakatan antara perusahaan Rusia dan Vietnam di sektor minyak dan gas akan membuka peluang pengembangan ladang energi di kedua negara.

Selain itu, perdana menteri Rusia tersebut juga mengusulkan upaya lanjutan untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral antara kedua negara.

Sementara itu, dikutip dariThe Moscow Times, kesepakatan tersebut menetapkan kerangka hukum untuk pembangunan dua reaktor dengan total kapasitas 2.400 megawatt di proyek PLTN Ninh Thuan Nuclear Power Plant.

Kepala Rosatom Alexey Likhachev mengatakan perjanjian itu akan menjadi fondasi bagi kemitraan industri jangka panjang yang dapat memperkuat kemandirian energi Vietnam sekaligus membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi.

Namun, belum ada jadwal pasti terkait dimulainya konstruksi maupun waktu pengoperasian pembangkit tersebut.

Moskow dan Hanoi sebenarnya telah menyepakati pembangunan PLTN Ninh Thuan 1 Nuclear Power Station sejak 2010, tetapi proyek tersebut kemudian ditangguhkan.

Selain itu, kesepakatan lain juga ditandatangani antara produsen gas alam cair terbesar Rusia Novatek dan pembeli dari Vietnam, kata CEO Novatek Leonid Mikhelson pada Senin.

“Kami telah bernegosiasi dengan calon pembeli selama lebih dari lima tahun dan baru-baru ini menandatangani perjanjian awal pasokan dengan salah satu dari mereka. Kami siap memulai pengiriman secepatnya,” ujarnya kepada penyiar negara Russia-24, tanpa menyebutkan nama pembeli.

Rusia dan Vietnam juga menandatangani kesepakatan kerja sama produksi minyak dan gas di kedua negara, menurut laporan kantor berita pemerintah TASS yang mengutip Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin, meskipun tidak merinci detail kesepakatan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Rusia disebut bisa "ambil untung besar" dari perang yang terjadi antara AS-Israel vs Iran.

Dilansir dari ABC Australia, para ahli mengatakan bahwa Rusia akan menjadi "pemenang besar" dari krisis minyak yang disebabkan oleh perang di Timur Tengah.

Presiden Vladimir Putin mengakui bahwa harga minyak sedang naik dan mempromosikan Rusia sebagai "pemasok yang dapat diandalkan".

Ia juga mengancam akan menarik pasokan gas Rusia ke Eropa dan menyalahkan Uni Eropa atas krisis apa pun yang mungkin dihadapi kawasan itu akibat kekurangan gas.

Bisa dikatakan, semakin lama krisis minyak yang dipicu oleh perang di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz berlangsung, semakin menguntungkan bagi Vladimir Putin dan Rusia.

Sebagaimana diketahui, perang di Timur Tengah telah mengganggu pasokan minyak dan gas di seluruh dunia, dan kenaikan harga yang pesat memperkuat kemampuan Rusia untuk memperoleh keuntungan dari ekspor energinya.

Pendapatan dari minyak dan gas merupakan pilar utama anggaran Kremlin dan secara langsung membantu membiayai perang di Ukraina.

Data dari pemerintah Rusia menunjukkan bahwa 30 persen dari anggaran federal Rusia berasal dari pendapatan pajak minyak dan gas, dan 40 persen dari anggaran tersebut dihabiskan untuk militer dan keamanan.

"Rusia adalah pemenang besar dari kekacauan energi yang terkait dengan perang," kata Simone Tagliapietra, pakar energi di lembaga think tank Bruegel, seperti dilansir dari laporan itu.

"Harga minyak yang lebih tinggi berarti pendapatan yang lebih tinggi bagi pemerintah dan karenanya kemampuan yang lebih kuat untuk membiayai perang di Ukraina."

Berapa Harga Minyak Rusia? lanjut halaman 2...

Harga Minyak di Rusia

Masih menurut laporan ABC Ausrtralia, harga minyak mentah Urals Rusia telah naik menjadi US$72 (US$102) per barel, naik dari US$40 pada Desember tahun lalu.

Harga minyak mentah dari luar Rusia tetap lebih tinggi, naik menjadi lebih dari US$100 per barel.

Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh terputusnya hampir seluruh lalu lintas kapal tanker melalui Selat Hormuz.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui bahwa harga minyak naik sebagai akibat dari "agresi terhadap Iran" dan pembatasan Barat terhadap minyak Rusia.

Uni Eropa (UE) akan segera memberlakukan sanksi ke-20 terhadap ekspor minyak Rusia untuk membatasi kemampuan Moskow dalam mendanai upaya perangnya.

Berbicara di televisi Rusia, Putin memanfaatkan kesempatan itu untuk mempromosikan Rusia sebagai pemasok minyak dan mengeluarkan ancaman kepada Uni Eropa.

"Rusia selalu dan tetap menjadi pemasok sumber daya energi yang andal bagi semua mitra kami," katanya.

"Mungkin akan lebih menguntungkan bagi kita untuk menghentikan pasokan [gas] ke pasar Eropa sekarang dan pergi."

Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa (UE) telah mencapai kesepakatan untuk mempercepat penghentian impor gas Rusia yang ditargetkan selesai pada tahun 2026.

Rencana ini lebih cepat dari semula dan dianggap sebagai langkah memutus ketergantungan kawasan terhadap pemasok energi yang sebelumnya menjadi mitra utama.

Melansir Bloomberg pada Rabu (3/12/2025), kesepakatan tersebut dicapai dalam perundingan antara perwakilan negara anggota Uni Eropa, Parlemen Eropa, dan Komisi Eropa pada Rabu dini hari waktu setempat.

Dalam kesepakatan itu, UE sepakat melarang impor gas alam cair (LNG) dari Rusia secara bertahap hingga sepenuhnya dihentikan pada akhir 2026, lebih cepat satu tahun dari usulan awal Komisi Eropa.

Kebijakan tersebut sekaligus sejalan dengan sanksi terbaru UE terhadap Rusia yang telah menyetujui pelarangan pengiriman LNG via jalur laut.

Untuk gas pipa (pipeline gas) yang masih terikat kontrak jangka panjang, impor wajib dihentikan paling lambat pada 30 September 2027, dengan peluang perpanjangan hingga 1 November 2027 bergantung pada capaian target cadangan gas yang ditetapkan Uni Eropa.

Batas waktu ini juga lebih cepat dibandingkan rencana awal yang menargetkan penghentian kontrak hingga akhir 2027.

“Untuk pertama kalinya dan selamanya, kita mematikan keran gas Rusia. Eropa memilih keamanan dan kemandirian energi. Kami tidak akan kembali pada pasokan yang tidak stabil dan manipulasi pasar," ujar Komisaris Energi UE Dan Jorgensen melalui akun media sosial X.

Langkah tersebut merupakan bagian dari inisiatif RePowerEU yang telah diusulkan sejak Juni lalu guna memperkuat keamanan energi pasca-invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, serta menyusul pembatasan aliran gas yang diberlakukan Moskow ke negara-negara Eropa.

Meski UE telah memangkas pembelian gas dari Rusia hingga setengah sejak perang dimulai, pasokan asal negara tersebut masih menyumbang sekitar 20% dari total impor gas Eropa. Sekitar 15% kebutuhan LNG UE saat ini masih dipasok Rusia, menjadikannya pemasok terbesar kedua setelah Amerika Serikat, dengan nilai impor bulanan berkisar €500 juta hingga €700 juta.

“Ini kemenangan besar bagi kami dan bagi seluruh Eropa,” kata Menteri Energi Denmark Lars Aagaard, yang mewakili negara anggota dalam perundingan serta memegang presidensi bergilir UE.

Dia menambahkan, ketergantungan Eropa pada gas Rusia harus diakhiri, dan pelarangan permanen merupakan langkah besar ke arah yang benar.

Upaya percepatan pemutusan hubungan energi dengan Rusia juga dilakukan di tengah kondisi suplai gas global yang relatif longgar. Pasar gas dunia diperkirakan memasuki fase surplus pada paruh kedua 2026, sehingga risiko keketatan pasokan dan lonjakan harga akibat penghentian gas Rusia dinilai terbatas. Situasi ini ikut memperkuat dukungan politik di kawasan untuk melakukan pemutusan secara menyeluruh dan permanen.

Selain itu, Eropa juga menghadapi dorongan dari Amerika Serikat untuk mempercepat pemutusan hubungan energi dengan Moskow sekaligus meningkatkan pembelian LNG dari AS. Dalam kesepakatan dagang UE–AS yang dicapai awal tahun ini, Eropa berkomitmen membeli energi dari AS senilai US$750 miliar hingga 2028.

Berdasarkan skema RePowerEU, fase awal penghentian impor dimulai dengan larangan pembelian baru gas Rusia mulai awal 2026, dengan pengecualian bagi kontrak-kontrak yang telah berjalan.

Untuk LNG, kontrak jangka pendek yang ditandatangani sebelum 17 Juni 2025 akan dilarang mulai 25 April 2026, bertepatan dengan pemberlakuan sanksi UE terhadap pengiriman LNG via jalur laut. Sementara itu, gas pipa dari Rusia berdasarkan kontrak jangka pendek akan dilarang mulai 17 Juni 2026.

Untuk mencegah penghindaran kebijakan, UE menerapkan mekanisme izin awal (prior authorization) terhadap impor gas. Seluruh permohonan impor gas Rusia selama masa transisi wajib diajukan minimal satu bulan sebelum masuk wilayah UE. Adapun impor gas non-Rusia diwajibkan mengajukan izin minimal lima hari sebelum masuk, atau tujuh hari khusus untuk pengiriman melalui titik interkoneksi Strandzha 1.

Pengecualian aturan ini berlaku bagi negara produsen gas utama yang mengekspor lebih dari 5 miliar meter kubik ke UE pada 2024 serta memiliki pembatasan impor gas Rusia atau tidak memiliki infrastruktur impor dari Rusia.

Selain gas, kesepakatan ini juga mengamanatkan negara anggota UE menyiapkan rencana diversifikasi pasokan minyak guna menghentikan impor minyak mentah dari Rusia. Komisi Eropa berencana mengajukan regulasi resmi untuk penghapusan total impor minyak Rusia paling lambat akhir 2027.

Kesepakatan yang dicapai melalui mekanisme trilogue tersebut masih memerlukan persetujuan formal negara anggota dan Parlemen Eropa serta pengundangan dalam buletin resmi UE agar dapat berlaku sebagai hukum.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak dunia terpantau melemah lebih dari 1% setelah Ukraina memberi sinyal bahwa upaya diplomatik intensif yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat untuk mengakhiri perang Rusia–Ukraina mulai menunjukkan hasil.

Potensi berakhirnya perang Ukraina berpeluang membuka jalan bagi pencabutan sanksi negara Barat terhadap perdagangan energi Moskow, yang dapat menambah pasokan minyak pada saat pasar komoditas sudah tertekan oleh ekspektasi kelebihan suplai tahun depan.

Melansir Reuters pada Rabu (26/11/2025), harga minyak berjangka jenis Brent turun US$1,03 atau 1,6% menjadi US$62,34 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) melemah 99 sen atau 1,7% ke posisi US$57,85 per barel.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky disebut bakal berkunjung ke AS dalam beberapa hari mendatang untuk merampungkan kesepakatan dengan Presiden AS Donald Trump guna mengakhiri perang, menurut Kepala Keamanan Nasional Ukraina Rustem Umerov.

Namun, Rusia menegaskan tidak akan menyetujui kesepakatan yang melenceng dari tujuan strategisnya. Sikap tersebut membantu menahan pelemahan harga minyak karena menimbulkan keraguan apakah perjanjian damai benar-benar dapat dicapai, ujar analis Onyx Capital Group Ed Hayden-Briffett.

Ketidakpastian itu semakin diperkuat oleh serangan rudal Rusia ke Ibu Kota Ukraina, Kyiv, pada Selasa, yang menewaskan enam orang, melukai 13 warga, serta mengganggu sistem listrik dan pemanas.

“Butuh kesediaan kedua belah pihak, dan hingga kini belum jelas apakah Rusia juga setuju,” kata analis UBS Giovanni Staunovo.

Sejumlah analis memperkirakan pertumbuhan pasokan minyak pada 2026 akan melampaui permintaan. Deutsche Bank memproyeksikan surplus sedikitnya 2 juta barel per hari pada tahun depan dan tidak melihat adanya jalan menuju defisit hingga 2027.

Kesepakatan damai dapat memungkinkan Rusia meningkatkan produksi minyaknya hingga kembali ke level kesepakatan OPEC+, menurut analis Commerzbank Research.

Sanksi terhadap raksasa minyak Rusia, Rosneft dan Lukoil, serta aturan pelarangan minyak olahan Rusia di Eropa, telah memaksa beberapa kilang India mengurangi pembelian. Kondisi ini menyebabkan ekspor minyak Rusia turun dan volume minyak yang disimpan di tanker meningkat—yang dapat kembali dilepas ke pasar apabila sanksi dicabut.

Rusia juga tengah membahas opsi memperluas ekspor minyak ke China, ujar Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak pada Selasa.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Minggu (16/11/2025) mengumumkan bahwa Partai Republik sedang menyusun undang-undang baru yang sangat keras, yang bertujuan menjatuhkan sanksi terhadap negara manapun di dunia yang tetap menjalin hubungan dagang dengan Rusia.

Pengumuman ini menandai eskalasi signifikan dalam upaya AS untuk menekan Kremlin di tengah konflik yang berlarut-larut di Ukraina.

Trump, ketika ditanya apakah sudah waktunya Kongres bertindak lebih keras terhadap Rusia, memberikan persetujuannya terhadap inisiatif dari anggota parlemen Republik.

"Saya dengar mereka sedang melakukannya, dan itu tidak masalah bagi saya," ujar Trump, dilansir Newsweek, Senin (17/11/2025).

Langkah ini diambil setelah upaya Trump yang memposisikan dirinya sebagai "pembuat perdamaian" dalam konflik Ukraina-Rusia tidak membuahkan hasil, dan Presiden Rusia Vladimir Putin justru meningkatkan serangan. Desakan dari Ukraina dan sekutu-sekutu Eropa agar Trump mengambil tindakan yang lebih tegas kian meningkat.

Trump menekankan bahwa undang-undang yang sedang dipersiapkan di Kongres AS ini akan memiliki cakupan yang sangat luas dan tegas. Sanksi ini tidak hanya menargetkan negara-negara yang membeli energi Rusia, tetapi juga negara-negara yang terlibat dalam perdagangan militer dan komoditas lainnya.

"Mereka sedang mengesahkan undang-undang, Partai Republik sedang mengajukan undang-undang yang sangat keras, memberi sanksi dan lain-lain pada negara mana pun yang berbisnis dengan Rusia," tegas Trump.

"Negara manapun yang berbisnis dengan Rusia akan dikenakan sanksi yang sangat berat."

Sanksi baru ini diperkirakan akan menimbulkan dampak luas, bahkan mencakup beberapa sekutu AS sendiri. Data menunjukkan bahwa pelanggan energi utama Rusia adalah China (pembeli batu bara dan minyak mentah dominan), Turki (pembeli produk minyak utama), dan Uni Eropa (pembeli gas alam cair/LNG terbesar).

Selain itu, sekutu AS di Asia seperti Jepang, Singapura, dan Korea Selatan juga tercatat membeli sejumlah kecil energi Rusia.

Selain energi, negara-negara seperti India, Iran, China, Vietnam, dan Mesir juga diketahui membeli senjata dari Rusia, yang membuat mereka berpotensi menjadi target sanksi AS.

Dmitry Medvedev, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, sebelumnya pada Oktober telah bereaksi terhadap sanksi AS dengan menegaskan bahwa AS adalah musuh Rusia, dan upaya damai yang dilakukan oleh Trump kini telah sepenuhnya mengambil jalur perang.

Sementara itu, China, melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun, selalu menekankan bahwa penyelesaian krisis Ukraina hanya dapat dicapai melalui "dialog dan negosiasi, bukan paksaan dan tekanan."

(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin tengah bersiap menggelar "perang besar" di Eropa, yang bisa dimulai paling cepat pada 2029.

"Kita perlu lebih banyak tekanan pada Rusia. Berdasarkan situasi di medan perang, kita tidak melihat Rusia ingin berhenti," kata Zelensky dalam unggahan di X pada Kamis (13/11/2025).

Menurutnya, industri pertahanan Rusia terus meningkatkan kapasitas produksi, sebuah indikasi bahwa Moskow berencana memperpanjang perang.

"Kami pikir jika kita memberikan tekanan besar, Rusia akan membutuhkan jeda. Tetapi kita harus menyadari bahwa mereka menginginkan perang besar dan bersiap untuk siap pada tahun 2029 atau 2030 untuk memulai perang sebesar itu di benua Eropa," ujarnya.

Zelensky menegaskan bahwa komunitas internasional perlu bertindak lebih tegas dengan memperkuat sanksi terhadap Rusia, khususnya di sektor energi.

"Kita tidak boleh memberi mereka uang, yang masih bisa mereka dapatkan dari energi. Dan bukan memberi mereka senjata," tegasnya.

Pernyataan itu memperkuat seruan Kyiv agar negara-negara Barat segera memperketat embargo terhadap ekspor energi Rusia yang selama ini menjadi sumber utama pendanaan perang Moskow. Parlemen Eropa bahkan telah mengusulkan percepatan larangan penuh impor bahan bakar fosil Rusia mulai 1 Januari 2027.

Komentar Zelensky senada dengan kekhawatiran sejumlah pemimpin Eropa dan NATO yang menilai Moskow tengah membangun kekuatan untuk kemungkinan perang skala besar di akhir dekade ini.

Ancaman tersebut juga menjadi dasar penyusunan "Peta Jalan Kesiapan Pertahanan 2030" oleh Komisi Eropa yang menyerukan peningkatan postur militer di seluruh benua.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Rusia menanggapi manuver Amerika Serikat (AS) yang menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan minyaknya, Rosneft dan Lukoil, dengan serius. Respons ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia dan mantan presiden, Dmitry Medvedev, Kamis (23/10/2025).

Dalam pengumumannya di Telegram yang dikutip Reuters, Medvedev menuduh AS telah sepenuhnya memilih jalan perang melawan Rusia. Ia juga mengkritik manuver Presiden AS Donald Trump yang selama ini memposisikan diri sebagai "pembawa perdamaian".

"Jika salah satu dari banyak komentator masih menyimpan ilusi-ini dia. AS adalah musuh kita, dan 'pembawa perdamaian' mereka yang banyak bicara kini telah sepenuhnya memilih jalan menuju perang dengan Rusia," kata anak buah Presiden Vladimir Putin itu.

"Trump telah sepenuhnya berpihak pada Eropa gila," tambahnya.

Sebelumnya, dalam sebuah langkah mengejutkan pada Rabu, Gedung Putih mengumumkan sanksi terhadap dua perusahaan minyak terbesar Rusia-Rosneft dan Lukoil-sebagai upaya untuk menekan Moskow agar kembali ke meja perundingan. Sanksi ini diumumkan sesaat setelah Trump membatalkan rencana pertemuan tatap muka dengan Putin di Hungaria, dengan alasan ia tidak menginginkan "pertemuan yang sia-sia".

Di sisi lain, Uni Eropa mengumumkan paket sanksi ke-19 terhadap Rusia, menargetkan pendapatan energi Moskow, lembaga keuangan, dan "armada bayangan" kapal tanker minyak Rusia yang berlayar dan menghindari sanksi di seluruh dunia. Secara resmi, respons pemerintah Rusia sejauh ini singkat, dengan Kementerian Luar Negeri Moskow menyebut sanksi tersebut "kontraproduktif."

Dari segi yang berseberangan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut baik sanksi AS tersebut. Menurutnya, hal ini akan terus menjatuhkan tekanan pada Moskow agar berkomitmen dalam pemenuhan perdamaian.

"Sanksi itu merupakan langkah yang adil dan benar-benar layak yang akan membantu memberikan tekanan pada Rusia dalam negosiasi," ujarnya.

(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa (UE) mengesahkan paket sanksi terbaru yang menargetkan infrastruktur energi Rusia, menyusul langkah Amerika Serikat (AS) yang bertujuan untuk melemahkan kemampuan Moskow melanjutkan perang terhadap Ukraina.

Mengutip pernyataan Denmark selaku pemegang presidensi bergilir UE, paket sanksi ke-19 tersebut mencakup larangan impor gas alam cair (LNG) asal Rusia mulai 2027.

Selain itu, UE juga memperketat larangan transaksi dengan dua perusahaan minyak besar Rusia dan menjatuhkan sanksi terhadap tambahan 117 kapal “shadow fleet” yang digunakan Moskow untuk menghindari sanksi sebelumnya.

“Mekanisme sanksi ini memberikan dampak nyata dan menekan ekonomi Rusia. Mereka semakin kesulitan membiayai perang ilegal terhadap Ukraina,” ujar Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen dalam pernyataannya sebagaimana dikutip dari Bloomberg, Kamis (23/10/2025). “

Paket sanksi ini sempat tertunda selama beberapa pekan akibat keberatan dari Austria, Hungaria, dan Slovakia.

Selain sektor energi, paket sanksi baru UE juga menyasar 45 entitas yang membantu Rusia menghindari sanksi, termasuk 12 perusahaan di China dan Hong Kong.

Uni Eropa juga melarang reasuransi untuk pesawat dan kapal bekas asal Rusia, serta memberlakukan larangan penuh terhadap transaksi dengan lima bank Rusia.

Paket ini turut memperluas larangan transaksi ke sistem pembayaran elektronik Rusia serta bank-bank di Belarus dan Kazakhstan. Selain itu, UE juga menutup akses layanan aset kripto bagi warga negara, penduduk, dan entitas asal Rusia.

Langkah tersebut memperkuat dorongan sekutu Barat dalam meningkatkan tekanan terhadap Moskow. Sehari sebelumnya, AS menjatuhkan sanksi terhadap dua raksasa minyak Rusia, Rosneft PJSC dan Lukoil PJSC, setelah rencana pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin dibatalkan.

Selain itu, Inggris juga telah menjatuhkan sanksi serupa sepekan sebelumnya.

“Paket sanksi ke-19 ini sangat penting. Namun, sanksi dari Amerika juga sangat penting. Ini menjadi sinyal kuat bagi negara lain untuk ikut memperketat tekanan terhadap Rusia," ujar Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy sebelum menghadiri KTT UE di Brussel.

Rencana pertemuan Trump–Putin sebelumnya sempat menimbulkan kekhawatiran di Eropa, di tengah dugaan perubahan sikap Trump yang dinilai lebih lunak terhadap Moskow, meski sebelumnya dia sempat mengancam Rusia dengan sanksi dan mendukung permintaan tambahan senjata untuk Ukraina.

Meski begitu, pertemuan Trump dan Zelenskiy pekan lalu tidak menghasilkan komitmen baru terkait pengiriman rudal jarak jauh. Trump justru mendorong kedua pihak untuk segera memberlakukan gencatan senjata dan memulai negosiasi damai.

Zelenskiy menyatakan keterbukaan terhadap gagasan tersebut dan menandatangani pernyataan bersama dengan para pemimpin Eropa yang mendukung seruan gencatan senjata itu.

“Gencatan senjata tentu mungkin, dan kita semua menginginkannya. Namun, tekanan terhadap Rusia harus terus ditingkatkan agar gencatan senjata itu benar-benar terjadi," ujarnya.