WASHINGTON DC, KOMPAS.com — Pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Senator Kamboja Kok An bersama 28 individu dan entitas lain.

Mereka dituding terlibat dalam jaringan penipuan kripto yang menyasar warga Amerika Serikat.

Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebut Kok An memanfaatkan koneksi politik untuk melindungi operasi tersebut. Modus yang digunakan berupa pendekatan hubungan personal atau romantis untuk meyakinkan korban mentransfer aset digital dengan janji imbal hasil tinggi.

Dana yang telah dikirim langsung dikuasai pelaku.

Kok An diketahui memiliki sejumlah bisnis, termasuk Crown Resorts. Properti tersebut diduga menjadi lokasi operasional jaringan penipuan.

Departemen Keuangan juga mengungkap praktik perdagangan manusia dalam kasus ini.

Korban dilaporkan dibawa ke kompleks tertentu dan dipaksa menjalankan penipuan dengan ancaman kekerasan.

“Menghilangkan penipuan adalah prioritas utama bagi pemerintahan Trump,” kata Menteri Keuangan Scott Bessent.

“Departemen Keuangan akan terus menargetkan para penipu dan pusat penipuan yang mencuri miliaran dolar dari warga Amerika yang bekerja keras, di mana pun mereka beroperasi atau seberapa kuat koneksi mereka,” sambungnya.

Penindakan lintas negara

Langkah ini diikuti tindakan hukum lain. Satuan Tugas Antarlembaga untuk Pusat Penipuan mengajukan dakwaan terhadap dua warga negara China terkait operasi penipuan kripto di Myanmar.

Kedua tersangka ditangkap di Thailand pada 2026 atas pelanggaran imigrasi.

Satuan tugas tersebut melibatkan Kantor Kejaksaan Amerika Serikat, Departemen Kehakiman, Biro Investigasi Federal (Federal Bureau of Investigation/FBI), serta Dinas Rahasia Amerika Serikat.

Pembekuan dana dan penyitaan aset

Beberapa jam setelah pengumuman sanksi, penerbit stablecoin Tether membekukan lebih dari 344 juta dollar AS atau sekitar Rp 5,93 triliun dalam bentuk USDT.

Dana tersebut diduga terkait penghindaran sanksi atau aktivitas ilegal lain.

Tether menyatakan telah bekerja sama dengan Kantor Pengawasan Aset Asing Amerika Serikat (Office of Foreign Assets Control/OFAC) serta aparat penegak hukum.

Satuan tugas juga menyita aplikasi pesan yang digunakan untuk merekrut korban perdagangan manusia. Selain itu, sebanyak 503 domain situs palsu yang digunakan dalam penipuan investasi kripto turut disita.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menawarkan hadiah hingga 10 juta dollar AS atau sekitar Rp 172,52 miliar bagi informasi yang membantu penyitaan atau pemulihan dana dari jaringan penipuan lain di Myanmar.

Respons Kamboja

Pemerintah Kamboja merespons melalui pernyataan umum. Penanganan penipuan daring disebut menjadi prioritas nasional.

Sepanjang awal 2025 hingga 19 April 2026, Kamboja telah mendeportasi 13.039 warga asing yang terlibat penipuan daring.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara anggota Uni Eropa (UE) telah menyetujui pemberian pinjaman yang nilainya melebihi US$100 miliar bagi Ukraina. Bersamaan dengan itu, mereka juga menyetujui pengenaan sanksi baru bagi Rusia atas invasinya terhadap Ukraina.

Diplomat-diplomat UE menyatakan bahwa pinjaman sebesar €90 miliar atau US$106 miliar ke Ukraina telah mendapat persetujuan awal dari semua anggota, yang berjumlah 27 negara, dari organisasi regional Eropa tersebut pada Rabu (22/4/2026). Persetujuan itu akhirnya dicapai setelah selama beberapa bulan Hungaria menghalangi ada kesepakatan pemberian pinjaman, seperti dilansir dari Deutsche Welle, Rabu (22/4/2026).

Kepresidenan Dewan Uni Eropa, yaitu salah satu badan legislatif UE, yang dipegang oleh Siprus menyatakan bahwa persetujuan akhir akan diberikan oleh semua negara anggota UE pada Kamis (22/4/2026). Pada saat itu, menurut laporan The Guardian, para pemimpin UE juga akan berkumpul di Siprus.

Pinjaman itu diberikan UE dengan maksud untuk membantu Ukraina dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan militernya yang paling mendesak karena perjuangan melawan invasi Rusia masih terus berlangsung.

Keputusan tersebut disepakati setelah Pemerintah Ukraina menyatakan bahwa pipa minyak Druzhba, yang membentang melewati Ukraina, telah memulai kembali pengiriman minyak dari Rusia ke Hungaria dan Slovakia, dua negara anggota UE.

Perdana Menteri Hungaria yang baru-baru ini dikalahkan dalam pemilu nasional, yaitu Orbán Viktor, dan pemerintah Slovakia sebelumnya telah menuduh Ukraina menunda perbaikan pipa minyak Druzhba. Pemerintah Ukraina membantah tuduhan tersebut.

Pipa tersebut menjadi objek politik yang panas di Eropa setelah serangan dari pesawat nirawak (drone) Rusia merusak pipa tersebut di Ukraina Barat, seperti dikutip dari CNN. Kerusakan itu pun menghentikan pengiriman minyak Rusia ke Hungaria dan Slovakia.

Hingga kini, Hungaria dan Slovakia masih menjadi salah satu dari beberapa pelanggan minyak Rusia terbesar di UE. Hal itu berseberangan dengan niat yang dipunyai UE untuk menjauhkan diri mereka dari pengaruh Rusia dan adanya larangan pembelian minyak dan energi Rusia lain bagi para anggotanya setelah invasi Rusia terhadap Ukraina.

Dengan masih adanya negara yang berhubungan erat dengan Rusia dalam perdagangan energi, Hungaria dan Slovakia, secara teori, masih bisa menghentikan proses persetujuan pinjaman apabila tidak ada minyak yang tiba di UE pada hari Kamis.

Kekalahan Orbán di Hungaria

Bukan soal pipa belaka, peluang Ukraina menerima dana dari UE juga meningkat setelah Orbán kalah dalam pemilu parlementer di Hungaria pada 12 April lalu.

Pada kebanyakan waktunya ketika memimpin Hungaria, Orbán berseteru dengan pimpinan UE dalam banyak hal, mulai dari hukum migrasi hingga dukungan UE terhadap Ukraina dalam perlawanannya terhadap oleh Rusia. Orbán berkali-kali telah menggunakan penundaan-penundaan prosedural dan hak vetonya untuk menggagalkan kesepakatan-kesepakatan penting.

Orbán juga merupakan sekutu dari diktator Rusia, Vladimir Putin. Dia terus mengandalkan pembelian minyak murah dari Rusia, meskipun UE telah berusaha berpaling dari negara dengan area terluas di dunia itu.

Berlawanan dengan sang pendahulu, Magyar Peter, yang partainya memenangkan pemilu itu,menjanjikan hubungan yang lebih baik antara negaranya dengan UE.

Dia pun ingin membujuk Komisi Eropa, yaitu badan eksekutif UE, untuk mencairkan dana sebesar belasan miliar euro yang dibekukan atas kegagalan dalam menangani korupsi dan menjaga independensi peradilan di Hungaria.

Walau Magyar diperkirakan baru akan menjabat sebagai Perdana Menteri Hungaria pada bulan depan, dia telah mengatakan bahwa dirinya tidak akan lagi menghalangi pinjaman tersebut.

Sanksi ke-20 Bagi Rusia

Selain menyepakati pemberian pinjaman kepada Ukraina, para anggota UE juga menyetujui pemberian paket sanksi ke-20 terhadap Rusia atas invasinya ke negara tetangganya tersebut. Lagi-lagi, pemberian sanksi itu juga sempat tertunda karena adanya penolakan dari rezim lama Hungaria.

Pada awalnya, UE ingin mengadopsi paket sanksi tersebut untuk menandai peringatan 4 tahun invasi Rusia terhadap Rusia pada 24 Februari 2026 lalu.

Sebagai informasi, Rusia telah melakukan invasi penuh terhadap wilayah Ukraina semenjak Februari 2022. Sebelumnya, Rusia juga telah mengambil alih semenanjung Krimea, yang merupakan wilayah berdaulat Ukraina, mulai dari Februari 2014, lebih dari 12 tahun yang lalu.

Paket sanksi dikeluarkan untuk mengekang ekonomi Rusia sehingga mengurangi kemampuan Pemerintah Rusia dalam membiayai invasinya terhadap Ukraina. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA – Iran menyatakan kesiapan untuk mempertimbangkan berbagai kompromi guna mencapai kesepakatan nuklir dengan Amerika Serikat, asalkan Washington bersedia membuka pembahasan mengenai pencabutan sanksi.

Pernyataan tersebut disampaikan seorang pejabat tinggi Iran dalam wawancara dengan BBC.

Dalam wawancara di Teheran, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Majid Takht-Ravanchi mengatakan bahwa “bola kini ada di tangan Amerika” untuk membuktikan keseriusannya.

“Jika mereka tulus, saya yakin kita akan menuju kesepakatan,” ujarnya seperti dikutip BBC, Minggu (15/2/2026).

Trump sebelumnya mengancam akan melancarkan serangan terhadap Iran apabila perjanjian pembatasan program nuklir gagal dicapai, seiring dengan penguatan kehadiran militer AS di kawasan.

Amerika Serikat dan Iran menggelar perundingan tidak langsung di Oman pada awal Februari. Takht-Ravanchi, yang mengonfirmasi putaran kedua di Jenewa, menyebut pembicaraan tersebut “secara umum mengarah positif, tetapi masih terlalu dini untuk disimpulkan”. Trump juga menilai dialog itu sebagai sesuatu yang positif.

Wakil menteri luar negeri Iran itu menunjuk tawaran Teheran untuk mengencerkan uranium yang diperkaya hingga 60% sebagai bukti konkret kesediaan berkompromi. Tingkat pengayaan yang mendekati kualitas senjata tersebut selama ini memicu kecurigaan internasional, meski Iran selalu membantah tengah mengembangkan senjata nuklir.

“Kami siap membahas ini dan isu lain yang berkaitan dengan program kami, jika mereka siap membicarakan sanksi,” kata Takht-Ravanchi. Namun, ia tidak memastikan apakah hal itu berarti pencabutan seluruh atau sebagian sanksi.

Terkait kemungkinan pengiriman stok lebih dari 400 kilogram uranium yang diperkaya ke luar negeri, seperti dalam kesepakatan nuklir 2015, ia menyebut keputusan tersebut masih bergantung pada dinamika perundingan. Russia kembali menyatakan kesiapannya untuk menerima material tersebut.

Iran juga menegaskan bahwa perundingan harus difokuskan semata pada isu nuklir, bukan pada program rudal balistiknya, yang menjadi tuntutan utama Israel. Teheran memandang tuntutan nol pengayaan sebagai garis merah yang melanggar haknya berdasarkan perjanjian non-proliferasi nuklir.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan bahwa jalur diplomasi tetap menjadi prioritas utama dalam menyikapi program nuklir Iran, ketimbang menempuh opsi konfrontasi militer.

“Washington lebih memilih mencapai kesepakatan dengan Teheran terkait program nuklirnya dibandingkan mengejar skenario militer,” kata Rubio seperti dilansir TASS

Meski demikian, ia menegaskan bahwa Amerika Serikat tetap harus menjaga kekuatan militernya di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, langkah itu diperlukan untuk memastikan Iran tidak mengambil tindakan agresif terhadap Washington.

“Kami harus mempertahankan kemampuan militer yang memadai di kawasan ini agar Teheran tidak ‘datang menyerang’ Amerika Serikat,” ujarnya.

Rubio juga menegaskan sikap tegas Gedung Putih terhadap ambisi nuklir Iran. “Iran tidak boleh, dalam kondisi apa pun, dibiarkan memiliki senjata nuklir,” katanya.

JAKARTA - Amerika Serikat atau AS adalah musuh utama dolar , ketika sanksi ekonomi yang dijatuhkan Washington dinilai sebagai penyalahgunaan instrumen keuangan. Hal ini disampaikan oleh ekonom Brasil dan mantan direktur pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Paulo Nogueira Batista Jr.

Menurutnya Washington semakin sering memanfaatkan mata uang nasionalnya sebagai senjata, merusak kepercayaan terhadap dolar dan sistem keuangan Barat secara lebih luas. "Musuh utama dolar dan sistem pembayaran internasional yang dikendalikan oleh Barat adalah AS itu sendiri," kata Batista dalam wawancara eksklusif seperti dilansir RT.

Sebelum Resmi Diluncurkan, 9 Negara ASEAN Sepakat Terima Mata Uang BRICS



"Ada pergeseran dari dolar, dari Treasury AS, yang sebagian besar disebabkan oleh penggunaan instrumen secara sewenang-wenang oleh AS (seperti) SWIFT," sambungnya.

Dia mengatakan, bahwa kasus paling terkenal dari penyalahgunaan semacam itu adalah Rusia ketika sekitar USD300 miliar cadangan Bank Sentralnya dibekukan oleh Barat di bawah sanksi ekonomi yang diberlakukan setelah eskalasi konflik Ukraina pada 2022.

Selain pembekuan aset, AS dan sekutunya menghapus sebagian besar bank Rusia dari sistem pesan antarbank SWIFT dan memberlakukan larangan transaksi penuh pada institusi keuangan utama. Secara efektif, mereka memutus Rusia dari sistem keuangan Barat yang didominasi dolar dan euro.

2026, Akankah Menjadi Tahun Runtuhnya Dominasi Dolar AS?



Menurut Batista, tahun 2022 menjadi titik balik ketika dedolarisasi dan pergeseran dari lembaga keuangan yang terkait dengan AS -yang sebelumnya sudah berlangsung lambat- mulai meningkat kecepatannya.

"Negara-negara seperti Rusia dan China, juga Iran, sebelumnya sudah menderita akibat sanksi atau ketakutan akan sanksi dari AS. Tetapi ini menjadi titik krusial karena skala cadangan Rusia dan aset-aset yang dibekukan. Sejak 2022, bank-bank sentral besar misalnya China, mulai menjauh dari Treasury AS," paparnya.

Porsi dolar dalam cadangan devisa global terus menurun secara bertahap selama empat tahun terakhir. Rusia pada dasarnya telah menghapus mata uang Barat dalam perdagangan, bersama dengan negara-negara CIS dan BRICS.

Negara-negara ini juga melakukan hal yang sama dengan mitra mereka yang lain, terkait penggunaan dolar. Ke depan, Batista mengatakan bahwa meskipun dolar akan tetap menjadi mata uang global yang penting, peralihan dari dolar akan terus berlanjut dan hegemoni-nya akan melemah secara bertahap.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menilai terdapat peningkatan praktik weaponization of economic policies dalam tatanan global saat ini. Praktik tersebut digunakan sebagai instrumen geopolitik.

Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 pada Rabu (14/1/2026), Sugiono menjelaskan terdapat perubahan lanskap internasional saat ini.

Kekuatan ekonomi suatu negara tidak lagi diukur semata dari laju pertumbuhan, tetapi juga dari kemampuannya bertahan dan beradaptasi terhadap tekanan global. Indonesia pun tidak kebal terhadap dinamika tersebut.

"Weaponization of economic policies is a sign of our time today,” kata Sugiono dalam PPTM 2026 pada Rabu (14/1/2026).

Weaponization of economic policies atau persenjataan kebijakan ekonomi merupakan penggunaan kebijakan ekonomi suatu negara sebagai alat paksaan atau agresi untuk mencapai tujuan geopolitik.

Ragam instrumen yang digunakan di antaranya sanksi, kontrol ekspor, hingga pembekuan aset. Instrumen itu menggantikan kekuatan militer dalam memberikan tekanan pada negara target penguasaannya.

Sugiono juga menjelaskan bahwa di politik luar negeri saat ini, terdapat batas kabur antara ekonomi dan keamanan. Kebijakan perdagangan, investasi dan teknologi saat ini semakin digunakan sebagai kebijakan geopolitik.

Dia menjelaskan Indonesia pun menjalankan sejumlah strategi diplomasi ekonominya di tengah gejolak geopolitik itu. Mengacu amanat Pasal 33 UUD 1945, diplomasi ekonomi Indonesia diarahkan tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Karena itu, diplomasi ekonomi ditempatkan sebagai inti dari keseluruhan praktik diplomasi Indonesia.

Sekjen Partai Gerindra itu juga memaparkan bahwa di tengah perlambatan ekonomi global dan meningkatnya fragmentasi ekonomi dunia, Indonesia tetap berdiri di atas fondasi yang relatif kokoh.

“Angka pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata dunia, inflasi terkendali, surplus perdagangan, dan tingkat realisasi investasi tinggi. Ini memperkuat peran Indonesia di panggung dunia,” ujar Sugiono.

Tercatat, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2025 mencapai 5,04% secara tahunan atau year on year (YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi itu berada di atas rata-rata global 2,8%.

Tingkat inflasi Indonesia mencapai 2,92% pada 2025, masih rendah dibandingkan tingkat inflasi global 3,4%.

Adapun, neraca perdagangan Indonesia berkinerja positif, dengan surplus US$38,54 miliar sepanjang periode Januari hingga November 2025. Kemudian, realisasi (FDI) Indonesia Januari-September 2025 mencapai Rp644,6 triliun.

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan Indonesia tidak khawatir terhadap rencana Amerika Serikat (AS) yang akan mengenakan tambahan tarif sebesar 25% kepada negara-negara yang melakukan transaksi dengan Iran .

"Tidak ada (kekhawatiran)," kata Menko Airlangga di Menara Kadin, Jakarta pada Selasa (13/1/2026).

Airlangga menjelaskan, kebijakan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap Indonesia karena nilai transaksi perdagangan antara Indonesia dan Iran sendiri relatif kecil. "Kita transaksinya tidak besar," lanjutnya.

Bisnis dengan Iran, Siap-siap! Bakal Kena Tarif Trump 25%



Sementara itu di antara mitra dagang utama Iran yang juga berbisnis dengan AS adalah China, India, dan Brasil, serta Pakistan, Turki, dan Uni Emirat Arab (UEA), sekutu penting AS di kawasan tersebut.

Sebelumnya, Presiden AS, Donald Trump mengatakan bahwa negara manapun yang berbisnis dengan Iran akan dikenakan tarif sebesar 25%. "Keputusan ini final," kata Trump di platform media sosial Truth Social miliknya.

Langkah ini merupakan tekanan ekonomi terbaru Washington terhadap Iran. AS sebelumnya telah mengenakan sederet sanksi kepada Negeri Mullah itu. Pilih Gandeng BRICS, Negara Maju G7 Bakal Melawan AS?



Baru-baru ini, Trump mengancam akan melancarkan intervensi militer ke Iran untuk melindungi demonstran anti-pemerintah di negara itu. Tahun lalu, Washington menyerang fasilitas nuklir Iran untuk mendukung Israel.

Awal pekan ini, Sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan bahwa diplomasi tetap menjadi pendekatan yang lebih disukai AS untuk berurusan dengan Iran. Meskipun pemerintahan Trump tidak akan mengesampingkan opsi militer jika perlu.

“Presiden Trump selalu menyatakan bahwa diplomasi adalah pilihan pertama,” kata Leavitt.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kirgistan resmi meluncurkan stablecoin nasional dan mata uang digital bank sentral melalui kemitraan dengan bursa kripto global Binance. Ini merupakan langkah penting bagi negara Asia Tengah tersebut untuk memposisikan diri sebagai pemimpin kripto regional.

Dikutip dari Reuters dan Cryptorank, Presiden Kirgistan Sadyr Japarov mengumumkan inisiatif tersebut pada hari Sabtu kemarin (25/10/2025). Peluncuran ini sekaligus menandakan hubungan erat antara perusahaan dengan Binance dan pendirinya, Changpeng Zhao.

Stablecoin nasional baru ini telah diluncurkan di BNB Chain, dan versi digital mata uang Kirgistan, som, kini siap digunakan dalam pembayaran pemerintah, menurut sebuah unggahan Changpeng Zhao di platform media sosial X.

Zhao, yang ditunjuk sebagai penasihat aset digital untuk Presiden Kirgistan pada bulan Mei, juga mengonfirmasi bahwa cadangan mata uang kripto nasional telah dibentuk. Cadangan ini akan mencakup token BNB milik Binance sendiri.

Langkah ini merupakan langkah berani bagi negara bekas pecahan Republik Soviet yang berpenduduk sekitar 7 juta jiwa ini. Seperti diketahui, Kirgistan secara tradisional bergantung pada Rusia. Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini secara aktif berupaya menjadi pemimpin dalam dunia mata uang kripto di Asia Tengah.

Namun, ambisi tersebut juga disertai risiko. Seperti diketahui, stablecoin yang berbasis di Kirgistan, A5A7, yang didukung oleh rubel Rusia, telah dikenai sanksi oleh pemerintah Barat. Stablecoin ini digunakan untuk menghindari sanksi terhadap Rusia terkait perang di Ukraina.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Sentral India (Reserve Bank of India/RBI) secara aktif berupaya mempromosikan mata uang nasional mereka, rupee, dalam perdagangan internasional. Langkah ini diambil untuk memudahkan mitra dagang bebas India menyelesaikan transaksi dalam mata uang rupee, sebagai bagian dari tren global untuk mengurangi dominasi dolar AS alias dedolarisasi.

Langkah awal yang dilakukan RBI termasuk menetapkan nilai tukar referensi rupee langsung yang tidak bergantung pada mata uang pihak ketiga, seperti dolar AS. Sebagian besar mata uang di dunia saat ini masih menggunakan dolar AS sebagai patokan untuk menentukan nilainya.

Menurut sumber pemerintah India, fokus utama pihak berwenang adalah pada "internasionalisasi Rupee dengan meningkatkan kegunaannya untuk perdagangan dan transaksi modal di antara negara-negara tetangga."

"Sejatinya, langkah ini "tidak pernah digambarkan sebagai gerakan de-dolarisasi, meskipun bertujuan mengurangi ketergantungan pada dolar AS," kata Gaura Sen Gupta, kepala ekonom di IDFC FIRST Bank.

Meningkatnya ketegangan geopolitik, sanksi ekonomi dan finansial Barat yang persisten, serta kebijakan moneter AS, telah memaksa banyak negara untuk mengurangi ketergantungan mereka pada dolar AS. Saat ini, beberapa kilang minyak di India kini dilaporkan membayar minyak Rusia dalam yuan China, melewati dolar AS.

Tak hanya itu, awal bulan ini, RBI juga berencana untuk memperkenalkan nilai tukar referensi untuk perdagangan bagi dirham Uni Emirat Arab (UEA) dan rupiah.

India secara aktif membahas penagihan dalam rupee dalam semua negosiasi perdagangan tersebut. RBI juga sedang dalam proses mengembangkan nilai referensi untuk negara-negara seperti Mauritius, Australia, dan Inggris.

(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Iran menegaskan bahwa masa berlaku Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2231 yang mengatur implementasi Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) atau kesepakatan nuklir Iran, resmi berakhir pada 18 Oktober 2025, menandai berakhirnya seluruh ketentuan dan pembatasan terkait program nuklir damai negara itu.

Dengan berakhirnya masa berlaku resolusi tersebut, isu program nuklir Iran dihapus dari agenda Dewan Keamanan PBB di bawah kategoriNon-Proliferasi.

Pemerintah Iran melalui Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta menyatakan mulai tanggal itu, program nuklir Iran diharapkan diperlakukan sama seperti negara-negara pihak Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) yang tidak memiliki senjata nuklir.

"Tujuan utama dimasukkannya isu nuklir Iran ke dalam agenda Dewan Keamanan adalah untuk memastikan sifat damai semata dari program nuklir Republik Islam Iran serta mencegah segala kemungkinan penyimpangan menuju pengembangan senjata nuklir," tulis pernyataan tersebut, sebagaimana diterima CNBC Indonesia, Senin (20/10/2025).

Kedutaan menegaskan tidak pernah ada laporan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang membuktikan adanya penyimpangan dalam aktivitas nuklir Iran. Meski demikian, Iran menilai tiga negara Eropa, yakni Inggris, Prancis, dan Jerman, serta Amerika Serikat terus memberikan tekanan yang tidak semestinya terhadap IAEA untuk menuduh Iran melanggar kewajiban pengawasan internasional.

Iran juga menuding negara-negara Barat tersebut gagal memenuhi kewajiban mereka untuk mencabut sanksi ekonomi sebagaimana disepakati dalam JCPOA.

"Faktanya, yang tidak mematuhi kewajiban mereka adalah tiga negara Eropa, Uni Eropa, dan Amerika Serikat sendiri," tegas pernyataan itu.

Kedutaan Iran menyebut tindakan sepihak Amerika Serikat pada 2018 yang menarik diri dari JCPOA sebagai langkah yang merusak "pencapaian besar diplomasi multilateral." Selain itu, upaya tiga negara Eropa untuk mengaktifkan kembali resolusi lama melalui mekanisme penyelesaian sengketa (Dispute Resolution Mechanism/DRM) juga disebut tidak memiliki dasar hukum.

"ketidakabsahan tindakan tiga negara Eropa pihak JCPOA-Inggris, Prancis, dan Jerman-yang tanpa dasar hukum dan semata-mata mengikuti kehendak Amerika Serikat, mencoba menyalahgunakan Dispute Resolution Mechanism (DRM) JCPOA untuk menghidupkan kembali resolusi-resolusi Dewan Keamanan yang telah dibatalkan," kata pernyataan tersebut.

Menurut Iran, langkah-langkah konfrontatif ketiga negara itu bertentangan dengan prosedur hukum internasional dan tidak memiliki kekuatan pelaksanaan apa pun. Kedutaan juga menegaskan bahwa Sekretariat Dewan Keamanan PBB tidak berwenang mendukung atau mengakui tindakan ilegal tersebut.

Iran menyoroti bahwa enam negara anggota Dewan Keamanan, termasuk China dan Rusia, tidak menyetujui langkah-langkah yang dilakukan oleh tiga negara Eropa dan Amerika Serikat. Berdasarkan komunikasi resmi bersama antara Iran, Tiongkok, dan Rusia kepada Sekretaris Jenderal PBB, ditegaskan bahwa pengaktifan kembali sanksi terhadap Iran bukanlah wewenang Sekretariat, melainkan hak eksklusif Dewan Keamanan.

Dalam pernyataannya, Kedutaan Iran di Jakarta juga menyerukan agar seluruh negara anggota PBB, termasuk Indonesia, tidak mengakui secara hukum maupun praktis klaim tiga negara Eropa dan Amerika Serikat mengenai pemberlakuan kembali resolusi-resolusi lama yang telah berakhir, termasuk Resolusi 1696, 1737, 1747, 1803, 1835, dan 1929.

Lebih lanjut, Iran mengecam serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap fasilitas nuklirnya yang berada di bawah pengawasan IAEA, menyebutnya sebagai "serangan biadab" dan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

"Serangan-serangan itu tidak hanya menyebabkan gugurnya dan terluka ribuan warga Iran serta hancurnya ribuan unit perumahan, tetapi juga merusak infrastruktur nuklir damai Iran dan mengganggu kerja sama normal Iran dengan IAEA," tulis pernyataan tersebut.

Kedutaan menilai serangan itu sebagai pengkhianatan terhadap proses diplomasi yang tengah berlangsung, serta menuduh tiga negara Eropa memperburuk situasi dengan menyalahgunakan mekanisme DRM JCPOA untuk tujuan politik.

Iran juga menyampaikan apresiasi kepada negara-negara Gerakan Non-Blok (NAM), termasuk Indonesia, yang dalam pertemuan menteri di Kampala, Uganda, menegaskan berakhirnya Resolusi 2231 sesuai jadwal. Iran juga berterima kasih kepada Group of Friends in Defense of the UN Charter di New York atas dukungan serupa.

"Republik Islam Iran menegaskan kembali komitmen teguhnya terhadap diplomasi, sembari terus mempertahankan hak-hak sah dan kepentingan hukum bangsa Iran di semua bidang, termasuk hak yang tidak dapat dicabut atas penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai," tutup pernyataan tersebut.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah China menegaskan akan tetap melanjutkan kerja sama perdagangan dan energi dengan Rusia, meski Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan akan berupaya menghentikan Negeri Tirai Bambu itu membeli minyak dari Moskow. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan kerja sama perdagangan dan energi China yang lazim dengan negara-negara lain, termasuk Rusia, adalah sah dan sesuai hukum.

"Apa yang dilakukan AS merupakan bentuk intimidasi sepihak dan pemaksaan ekonomi,” kata Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (16/10/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi komentar Presiden AS Donald Trump yang menyebut Perdana Menteri India Narendra Modi telah sepakat menghentikan pembelian minyak dari Rusia. Trump menambahkan, selanjutnya ia akan fokus pada China agar melakukan hal yang sama seperti India, yakni berhenti membeli minyak dari Moskow.

“Tindakan itu akan sangat mengganggu aturan ekonomi dan perdagangan internasional serta mengancam keamanan dan stabilitas rantai industri dan pasokan global,” ujar Lin Jian.

Ia menegaskan, posisi China terhadap krisis Ukraina bersifat objektif, adil, dan transparan.

“Dunia dapat melihat hal itu dengan jelas. Kami dengan tegas menentang AS yang mengarahkan masalah ini kepada China dan menjatuhkan sanksi sepihak yang tidak sah serta yurisdiksi jangka panjang terhadap China,” tutur Lin Jian.

Menurut dia, jika hak dan kepentingan sah China dirugikan, maka Beijing akan mengambil tindakan balasan untuk mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan nasionalnya.

“Terkait krisis Ukraina, China berkomitmen mendorong perundingan perdamaian. Pertukaran dan kerja sama biasa antara perusahaan China dan Rusia tidak boleh terganggu atau terpengaruh. Kami akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk mempertahankan hak dan kepentingan kami yang sah,” tegas Lin Jian.