JAKARTA - Peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya ( PLTS ) atap saat ini telah menyentuh angka 1,3 Gigawatt (GW) dalam durasi yang relatif cepat. Hal itu mencerminkan pertumbuhan hampir sepuluh kali lipat jika dibandingkan dengan capaian 146 MW pada tahun 2024.

Perolehan ini dinilai sebagai langkah awal yang kokoh untuk mendukung ambisi pengembangan energi surya nasional sebesar 100 GW di masa mendatang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) serta Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) resmi meresmikan inisiatif 1,3 GW PLTS atap tersebut pada Selasa (21/4).

Proyek ini merupakan rangkaian dari gelaran Road to IndoSolar 2026, sebuah wadah sinergi lintas sektor yang melibatkan unsur pemerintah, pelaku bisnis, investor, kalangan akademis, dan mitra internasional guna mengakselerasi kemajuan energi surya di tanah air.

Pemanfaatan PLTS Atap Makin Jadi Pilihan Strategis Dukung Transisi Energi Nasional



Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi memaparkan, bahwa dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN periode 2025-2034, proyeksi kapasitas PLTS terpasang ditetapkan sebesar 17,1 GW, meskipun Presiden Prabowo Subianto mencanangkan target yang lebih tinggi, yakni mencapai 100 GW.

Berdasarkan data Eniya, saat ini total kapasitas PLTS nasional telah menyentuh 1,5 GW, dengan kontribusi PLTS atap sebesar 895 MW.

"Target pengembangan PLTS nasional akan mencapai 80 hingga 100 GW. Target ambisius ini diharapkan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas energi, tetapi juga pada penciptaan permintaan (demand creation) yang dapat menggerakkan industri energi surya dalam negeri," ujarnya, dikutip Sabtu (25/4/2026).

Eniya menekankan bahwa implementasi program PLTS tidak hanya bertujuan memperkuat bauran energi bersih, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam penyerapan tenaga kerja. "Kami menghitung setidaknya ada 760 ribu pekerjaan baru yang bisa tercipta dari program PLTS ini," kata Eniya.

Pemerintah Kebut 17 Gigawatt PLTS Terbangun Tahun Ini



Pemerintah ke depannya akan melakukan diversifikasi pemanfaatan PLTS, tidak sekadar mengandalkan atap bangunan (rooftop), melainkan juga instalasi di permukaan tanah (ground-mounted) pada fasilitas kesehatan seperti puskesmas, lingkungan koperasi desa, serta mendukung ekosistem kendaraan listrik.

PLTS atap dinilai sebagai solusi strategis karena sifatnya yang modular, dapat dibangun dengan cepat, serta mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, dari skala rumah tangga hingga sektor industri. Sejalan dengan studi Institute for Essential Services Reform (IESR), Indonesia memiliki potensi PLTS darat sebesar 165,9 GW dan 38,13 GW untuk PLTS terapung.

"Capaian ini menunjukkan energi surya bukan lagi potensi, tetapi sudah menjadi kebutuhan strategis nasional. Dengan dukungan ekosistem industri yang semakin matang, AESI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat implementasi PLTS dan mewujudkan target transisi energi Indonesia," ujar Mada Ayu Habsari, Ketua Umum AESI dalam keterangannya.

Saat ini, AESI menaungi 135 anggota yang mencakup seluruh rantai pasok energi surya, mulai dari sisi manufaktur, pengembang, teknologi, hingga lembaga sertifikasi, yang menjadi modal utama dalam ekspansi industri ini.

"AESI menilai inisiatif 1,3 GW PLTS atap akan menjadi katalis bagi pengembangan energi surya dalam skala besar. Dengan kolaborasi yang konsisten antara pemerintah, PLN, dunia usaha, dan masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan energi surya sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi hijau nasional," kata Mada.

JAKARTA - Sejak 2021, Rumah Energi melalui program Koperasi Hijau telah mendorong penguatan peran koperasi dalam transisi energi dengan menjangkau lebih dari 150 koperasi. Program ini sejalan dengan upaya implementasi PSN 100 GW PLTS yang menekankan keterlibatan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka memperkuat ekosistem pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia, kali ini Rumah Energi menyelenggarakan Green Cooperative Solar Initiative Dialogue: Bridging Policy and Practice in Indonesia's 100 GW Solar PV Program.

Forum ini menjadi ruang dialog strategis lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat peran koperasi dalam mendukung pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) nasional, sejalan dengan target 100 GW dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kegiatan ini mempertemukan perwakilan Kementerian Koperasi, Kementerian ESDM, Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan, serta berbagai mitra pembangunan guna menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan realitas implementasi di lapangan.

Direktur Eksekutif Rumah Energi, Sumanda Tondang menekankan, pentingnya menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat akar rumput. Ia menerangkan, forum ini didorong sebagai ruang untuk mengidentifikasi bottleneck implementasi secara nyata sekaligus merumuskan strategi kolaborasi yang lebih operasional.

“Koperasi memiliki potensi besar sebagai penggerak transisi energi di tingkat komunitas, dan perannya perlu diperkuat melalui kebijakan yang tepat, model bisnis yang feasible, serta dukungan pembiayaan yang memadai,” ujar Sumanda.

“Kementerian Koperasi mendorong pengembangan PLTS untuk mengurangi ketimpangan akses energi sekaligus meningkatkan peran masyarakat sebagai pelaku ekonomi produktif. Ke depan, kami juga menargetkan pengembangan 102 PLTS dalam dua tahun dengan fokus pada wilayah yang belum terjangkau listrik,” tutur Roysepta Abimanyu, Tenaga Ahli Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Republik Indonesia.

Pendekatan Kolaboratif Dukung Transisi Energi yang Adil dan Inklusif

Program Koperasi Hijau milik Rumah Energi mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengelolaan koperasi, sekaligus mengembangkan model bisnis energi terbarukan berbasis komunitas yang aplikatif di lapangan.

Melalui proyek Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia melalui Model Energi Terbarukan Berbasis Komunitas (TERBIT), Rumah Energi juga telah melakukan berbagai asesmen lapangan. Hasilnya menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kerangka kebijakan nasional dengan kebutuhan implementasi, khususnya dalam aspek model bisnis, kesiapan teknis, akses pembiayaan, serta koordinasi lintas sektor.

Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Trois Dilisusendi juga menyoroti pentingnya peran koperasi bagi pemenuhan kebutuhan energi. “Pengembangan energi terbarukan perlu memperhatikan keseimbangan antara supply dan demand. Koperasi dapat berperan sebagai pengelola sekaligus penggerak kebutuhan energi di masyarakat,” tegasnya.

Forum dialog ini membahas dua fokus utama, yakni penguatan tata kelola dan kebijakan untuk membuka ruang keterlibatan koperasi dalam ekosistem energi nasional, serta pengembangan model bisnis PLTS berbasis koperasi yang bankable dan scalable, termasuk eksplorasi skema pembiayaan inovatif seperti blended finance.

Dorong Kepemimpinan Transisi Energi ASEAN dengan Energi Surya



Forum ini diharapkan menghasilkan sejumlah temuan, antara lain tercapainya penguatan koordinasi kebijakan lintas sektor melalui pemetaan peran kementerian/lembaga. Teridentifikasinya peluang integrasi koperasi dalam ekosistem energi terbarukan, serta tersusunnya model bisnis PLTS berbasis koperasi yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Identifikasi kebutuhan dukungan regulasi yang lebih pasti serta membuka peluang pengembangan skema pembiayaan inovatif guna mendukung implementasi PLTS berbasis koperasi secara berkelanjutan.

Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis kebutuhan riil di lapangan, inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat implementasi PSN 100 GW PLTS, sekaligus memastikan bahwa transisi energi di Indonesia berjalan secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.

“Ke depan, kami berharap dialog ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi berlanjut pada pengembangan pilot project PLTS berbasis koperasi yang dapat direplikasi secara luas. Ini adalah langkah konkret untuk memastikan transisi energi yang adil dan inklusif di Indonesia,” tutup Sumanda.

Kami berkomitmen menghadirkan energi bersih serta mendukung pencapaian RUPTL melalui pengembangan infrastruktur dan PLTS di seluruh Indonesia

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) memperkuat komitmennya dalam mendukung transisi energi nasional dengan berpartisipasi dalam ajang Solartech Indonesia 2026, yang digelar pada 22-24 April 2026 di Jakarta.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan keikutsertaan PLN IP dalam ajang tersebut merupakan bagian dari kontribusi nyata perusahaan dalam mempercepat pengembangan energi bersih di Indonesia.

"Partisipasi PLN Indonesia Power dalam event ini menjadi bukti nyata komitmen korporasi dalam mendukung ekosistem transisi energi. Kami berkomitmen menghadirkan energi bersih serta mendukung pencapaian RUPTL melalui pengembangan infrastruktur dan PLTS di seluruh Indonesia," jelasnya.

Kegiatan yang berakhir pada Jumat ini, diselenggarakan GEM Indonesia dan menjadi salah satu pameran energi terbarukan terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Presiden Direktur GEM Indonesia Baki Lee menyatakan forum ini menjadi momentum strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor energi, khususnya kelistrikan.

Sejumlah pemangku kepentingan turut hadir dalam kesempatan tersebut, antara lain Sekretaris Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM Sahid Junaidi, Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta, serta CEO dari asosiasi kelistrikan di Indonesia seperti Apamsi, Aptiknas dan Aperlindo.

Sekretaris Direktur Jenderal Gakkum Kementerian ESDM Sahid Junaidi menyampaikan pemerintah tengah menyusun rencana umum energi nasional (RUEN) terbaru yang selaras dengan target net zero emission (NZE) pada 2060.

Ia menegaskan energi surya memiliki potensi terbesar dibandingkan sumber energi baru terbarukan lainnya, termasuk melalui pengembangan PLTS atap.

"Pemerintah juga mendorong percepatan pemanfaatan energi surya. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan PLTS hingga 100 GW dalam 2-3 tahun ke depan (2026-2028) guna mempercepat transisi energi dan memperkuat ketahanan energi nasional. Kami berharap dukungan seluruh pihak untuk mewujudkan swasembada energi bersih di Indonesia,” ungkap Sahid.

Dalam ajang ini, PLN Indonesia Power menampilkan berbagai inovasi transisi energi melalui anak usahanya, yakni PLN Indonesia Geothermal, Trina Mas Agra Indonesia dan PLN Indonesia Power Services.

PLN IP juga menghadirkan Bareto Coffee, mitra binaan PLN UBP Saguling, sebagai bagian dari dukungan terhadap pemberdayaan UMKM dan penguatan ekonomi lokal.

"Partisipasi aktif ini menjadi bagian dari langkah strategis perusahaan dalam memperkuat perannya sebagai motor penggerak transformasi energi nasional menuju masa depan yang berkelanjutan," sebut Bernadus.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dengan PLTS 100 GW, Indonesia dapat membangun ketahanan energi domestik yang lebih tahan terhadap goncangan konflik geopolitik global,

Jakarta (ANTARA) - Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dapat memperkuat ketahanan energi domestik Indonesia agar lebih tahan terhadap guncangan konflik geopolitik, menurut Policy Strategist CERAH.

Policy Strategist CERAH Naomi Devi Larasati mengatakan, ketegangan di Timur Tengah menjadi pengingat pentingnya diversifikasi sumber energi, di tengah tren sejumlah negara yang kembali mengandalkan batu bara karena alasan keamanan pasokan.

“Dengan PLTS 100 GW, Indonesia dapat membangun ketahanan energi domestik yang lebih tahan terhadap goncangan konflik geopolitik global,” ujar Naomi dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat.

Ia menambahkan, ketergantungan pada energi fosil semakin berisiko, tidak hanya dari sisi harga dan pasokan, tetapi juga dari tekanan kebijakan global.

Ia menyebut sejumlah lembaga pembiayaan mulai menarik diri dari pendanaan batu bara, sementara kebijakan seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Eropa berpotensi membebani produk berbasis energi fosil.

Di sisi lain, pengalaman Pakistan yang mempercepat pengembangan energi terbarukan pascakonflik Rusia-Ukraina, menurut dia, menunjukkan bahwa diversifikasi energi dapat meningkatkan ketahanan sektor energi dan industri.

Menurut Naomi, selain memperkuat ketahanan energi, program PLTS 100 GW juga membuka peluang besar bagi pengembangan industri hijau nasional, termasuk manufaktur panel surya, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi.

Namun, ia menekankan perlunya penyesuaian kebijakan, termasuk revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang saat ini masih menargetkan kapasitas PLTS sekitar 17 GW.

Wakil Ketua Komite Tetap Perencanaan Energi Baru Terbarukan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Feiral Rizky Batubara menilai, penguatan tata kelola menjadi kunci keberhasilan program tersebut.

Ia menyebut, perbaikan proses tender yang lebih transparan, konsistensi regulasi, serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal diperlukan untuk menarik investasi di sektor energi terbarukan.

“Kita membutuhkan green fund agar semua aksi yang mendukung transisi energi dapat memperoleh kemudahan pendanaan. Mekanismenya bisa berupa green bond, tax deduction, atau penerapan carbon tax yang akan mendorong konservasi berjalan lebih efektif,” ujar Feiral.

Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026–2030 Sripeni Inten Cahyani menekankan, pentingnya mendorong permintaan listrik sebagai prasyarat pengembangan energi terbarukan.

Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah mempercepat elektrifikasi sektor transportasi dan industri, termasuk target peralihan 10 persen kendaraan berbasis bahan bakar minyak (BBM) menjadi kendaraan listrik.

“Ini tidak hanya menekan konsumsi BBM, tetapi juga meningkatkan permintaan listrik dari energi terbarukan, yang pada akhirnya mendukung realisasi PLTS 100 GW,” kata Sripeni.

Ia menambahkan kebutuhan listrik hijau dari sektor pusat data juga berpotensi menjadi pendorong baru dalam pengembangan energi terbarukan di dalam negeri.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri (TAM) ESDM Bidang Komersialisasi dan Transportasi Minyak dan Gas Bumi Satya Hangga Yudha Widya Putra mengatakan akselerasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) menjadi tulang punggung transisi energi Indonesia.

Menurut Tenaga Ahli Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) itu, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target penambahan kapasitas PLTS sebesar 100 GW.

Berdasarkan perhitungan teknis, pembangunan 1 MW PLTS membutuhkan dana sekitar 1 juta dolar AS, yang berarti untuk mencapai target 100 GW diperlukan investasi sebesar 100 miliar dolar AS.

Hangga menekankan pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam memikul beban finansial sebesar itu.

"Dibutuhkan sinergi lintas sektoral antara kementerian, PLN, Danantara, dan pihak swasta baik dalam negeri maupun dari luar negeri untuk menarik investor. Kita perlu menggarap teknologi dan investasi secara bersamaan agar target ambisius ini dapat terakomodasi dalam RUPTL," ujar Hangga saat menjadi narasumber dalam acara "Solar PV & Energy Storage Forum 2026: Innovative Financing Models for Solar PV in Indonesia" di Jakarta, Rabu (22/4).

Pemerintah juga mendorong model inklusivitas dalam pengelolaan energi serupa dengan kebijakan di sektor minerba pada 2025.

Melalui pemberian izin usaha kepada BUMD, UMKM, koperasi, hingga organisasi keagamaan dan perguruan tinggi diharapkan tercipta multiplier effect bagi perekonomian daerah.

Konsep itu telah diuji coba pada optimalisasi sumur minyak masyarakat yang dikelola oleh koperasi untuk meningkatkan lifting nasional dan kini pola yang sama akan diterapkan untuk menyukseskan program PLTS nasional.

Saat ini, Kementerian ESDM tengah menyusun peraturan presiden (perpres) sebagai payung hukum kuat bagi implementasi PLTS 100 GW.

Langkah tersebut dilaksanakan agar target tersebut selaras dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025.

Hangga menambahkan tantangan utama Indonesia sebagai negara kepulauan terletak pada distribusi dan transmisi, potensi angin melimpah di Sulawesi, gas di Kalimantan, Aceh, dan Papua, yang memerlukan transportasi dan regasifikasi LNG agar ekonomis, sementara energi surya tersedia merata di seluruh tanah air.

Untuk menghubungkan potensi-potensi yang tersebar tersebut, lanjutnya, pembangunan infrastruktur seperti kabel bawah laut (subsea cable) menjadi prioritas masa depan.

"Dengan komitmen yang kuat terhadap Paris Agreement dan NZE (nol emisi), pemerintah optimistis bahwa melalui integrasi regulasi, inovasi pendanaan dan teknologi tepat guna, Indonesia dapat memanfaatkan kekayaan sumber daya alamnya secara optimal guna mewujudkan kedaulatan energi yang mandiri dan berkelanjutan," ujar Hangga.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah membahas deregulasi mengenai pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) demi memacu transisi energi baru terbarukan (EBT) dan upaya mewujudkan ketahanan energi nasional.

"Kita saat ini sedang melakukan pembahasan deregulasi PLTS, jadi mungkin saja ke depan kita tidak usah berbicara mau itu (PLTS) atap, mau itu floating, mau itu ground-mounted, tetapi semua PLTS yang ada bisa dipakai sebagai sumber energi yang dibangkitkan oleh kita sendiri," kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam sambutan saat acara Peluncuran 1,3 GW PLTS Atap secara virtual di Jakarta, Selasa.

Eniya mengatakan penyederhanaan regulasi ini merupakan salah satu upaya percepatan menuju ketahanan energi nasional yang memberikan berbagai efek ganda (multiplier effect) di berbagai sektor industri dan masyarakat.

"Salah satu unsur yang mendukung pengembangan PLTS di negara kita adalah kita harus menghadirkan industri energi surya nasional yang kuat, karena memberikan multiplier effect yang besar, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan potensi bagi industri manufaktur, juga peningkatan investasi, serta penguatan daya saing Indonesia di tingkat global," jelas dia.

Lebih lanjut, Eniya mengatakan pengembangan PLTS telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) hingga 2034 dengan target 17,1 gigawatt (GW).

Langkah ini, lanjut dia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik energi surya hingga 100 GW.

"Target pengembangan PLTS nasional akan mencapai 80 hingga 100 GW. Target ambisius ini diharapkan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas energi, tetapi juga pada penciptaan permintaan (demand creation) yang dapat menggerakkan industri energi surya di dalam negeri," ujar dia.

Lebih jauh, Eniya mengatakan saat ini kapasitas terpasang PLTS nasional telah mencapai sekitar 1,5 GW, dengan kontribusi PLTS atap sebesar 895 megawatt (MW).

Realisasi program PLTS pun, lanjutnya, tidak hanya mendukung bauran energi bersih, tetapi juga membuka potensi penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar dan peluang ekonomi baru.

"Kami menghitung setidaknya ada 760 ribu pekerjaan baru yang bisa tercipta dari program PLTS ini," kata Eniya.

"Ke depan, pemerintah ingin memperluas penggunaan fotovoltaik tidak hanya di atap bangunan (rooftop). Tetapi juga di area ground-mounted terutama di sekitar koperasi desa, fasilitas kesehatan seperti puskesmas serta akselerasi kendaraan listrik," imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib Qodratullah mendorong pemerintah terus berinovasi dan melakukan transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan. Legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mendukung penuh langkah pemerintah untuk mengembangkan bahan bakar biodiesel B50 guna mencapai cita-cita kemandirian energi di tengah krisis global saat ini.

Hal tersebut dikatakan Najib menanggapi langkah pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi. Kenaikan signifikan terjadi pada BBM jenis Pertamax Turbo dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter, Dexlite Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

“Saya mendukung pemerintah untuk terus berinovasi mencari alternatif. Program B50 sebagai produk lokal biodisiel harus didukung guna mencapai kemandirian dalam produksi BBM alternatif. Lalu proses transisi dalam program energi terbarukan yang ramah lingkungan juga harus terus diupayakan,” ujar Najib, Selasa (21/4/2026).

Dia yakin bahwa keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM nonsubsidi telah melalui proses panjang. Dia mengaku memahami jika saat ini muncul kekhawatiran kenaikan BBM nonsubsidi akan berdampak atau memberikan efek domino kepada daya beli masyarakat.

“Betul selalu ada dampak lanjutan dari kenaikan BBM, tapi perlu diingat bahwa kenaikan tersebut sudah melalui proses yang panjang,” tuturnya.

Dia melihat pemerintah telah berusaha mempertahankan harga BBM terkhusus yang bersubsidi di tengah krisis global. Padahal, kata dia, di satu sisi saat ini rantai pasokan terganggu sehingga menyebabkan kelangkaan BBM di dunia.

“Dan pilihan terakhir dalam rangka menjaga stabilitas pilihan menaikan harga BBM nonsubsidi menjadi opsi paling berat,” ujar Najib, Sekretaris Fraksi PAN DPR ini.

Dia pun menganalisis kenaikan harga BBM nonsubsidi juga merupakan pilihan untuk menjaga stabilitas jangka panjang. Menurut dia, pilihan ini merupakan upaya agar harga BBM subsidi tidak naik di tengah krisis global akibat perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

“Kita berdoa saja krisis ini tidak terlalu berlarut tapi saya melihat apa yang sudah dikerjakan pemerintah sudah luar biasa baik, dibanding negara tetangga yang lebih parah terdampak,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyampaikan bahwa kewajiban pelabelan nutri level pada produk makanan dan minuman tinggi gula, garam, dan lemak (GGL) memerlukan kompromi dari pelaku industri dari segi masa transisi.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan bahwa pelabelan Nutri Level dapat ditetapkan sebagai kewajiban dalam jangka waktu dua tahun.

Namun, pelaku industri makanan disebutnya menginginkan waktu yang lebih panjang yakni lima tahun karena implikasi biaya terhadap perubahan kemasan dan pelabelan produk.

“Kalau dari pihak Badan POM inginnya 2 tahun, jangan terlalu lama. Namun, kita harus mengerti juga bagi pelaku industri ini berpengaruh terhadap kemasannya, terhadap pelabelannya itu butuh biaya,” kata Taruna usai rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Menurutnya, penerapan label nutri level pada tahap awal ini masih bersifat sukarela. BPOM menempatkan fase awal ini sebagai upaya edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami kandungan nutrisi produk pangan dan mendorong pencegahan penyakit.

Namun demikian, dia menegaskan bahwa kebijakan ini pada akhirnya akan bersifat wajib karena merupakan amanat Undang-Undang Kesehatan yang mengatur kewajiban pemerintah dalam menyediakan informasi nilai gizi yang jelas bagi masyarakat.

“Target kita adalah edukasi masyarakat supaya mana makanan yang sehat bisa dicegah, tetapi tentu suatu ketika akan berlaku karena itu kan perintah undang-undang,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan aturan pencantuman label gizi berupa nutri level pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis, yang akan diterapkan pada usaha skala besar sebagai upaya mendorong pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat.

Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan siap saji yang diterbitkan pada Selasa (14/4/2026).

“Kebijakan ini diambil sebagai upaya edukasi untuk mencegah konsumsi gula, garam dan lemak yang berlebih sehingga menimbulkan berbagai risiko penyakit tidak menular, termasuk obesitas, hipertensi, penyakit kardiovaskular, stroke, dan diabetes tipe 2,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Nutri level yang dimaksud terdiri dari empat tingkatan, yakni Level A berupa kombinasi huruf A dengan warna hijau tua; Level B berupa kombinasi huruf B dengan warna hijau muda; Level C berupa kombinasi huruf C dengan warna kuning; atau Level D berupa kombinasi huruf D dengan warna merah.

Menkes menerangkan, level A memiliki kandungan GGL yang lebih rendah dibandingkan level B, level B memiliki kandungan GGL yang lebih rendah dari pada level C, dan seterusnya. Kemenkes disebutnya bertanggung jawab untuk mengatur pangan siap saji, sedangkan pangan olahan atau produk pabrik menjadi ranah BPOM.

Fokus utama kami adalah mencapai target pengembangan PLTS sebesar 100 GW sebagai pilar utama bauran energi nasional,

Jakarta (ANTARA) - Enlit Asia-Electricity Connect 2026 menjadi platform untuk mempercepat transisi energi bagi Indonesia dan ASEAN, sebab akan mempertemukan pemangku kepentingan dari pihak pembuat kebijakan, pelaku industri, penyedia teknologi, dan lainnya dalam satu wadah.

“Pemerintah Indonesia tengah mengakselerasi transisi energi dengan membuka peluang investasi hijau yang sangat besar,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Wanhar Abdurrahim dalam acara peluncuran Enlit Asia-Electricity Connect 2026 di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Jumat.

Sebagai tulang punggung dekarbonisasi nasional, Pemerintah Indonesia kini memacu pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target ambisius sebesar 100 GW.

Langkah ini tidak hanya bertujuan menurunkan emisi, tetapi juga merespons lonjakan kebutuhan listrik sektor digital, khususnya data center, yang diprediksi tumbuh hingga 20 persen per tahun di kawasan ASEAN.

“Fokus utama kami adalah mencapai target pengembangan PLTS sebesar 100 GW sebagai pilar utama bauran energi nasional,” ucap Wanhar.

Oleh karena itu, kolaborasi ini menjadi krusial di tengah kebutuhan investasi sektor ketenagalistrikan Indonesia yang diestimasi mencapai lebih dari 500 miliar dolar AS demi mencapai target Net Zero Emission (NZE).

“Kami berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kebijakan yang konsisten guna memastikan ketersediaan energi bersih yang kompetitif bagi industri masa depan, termasuk menjawab kebutuhan listrik sektor data center yang terus tumbuh pesat secara eksponensial di tanah air,” kata dia.

Wanhar mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi menjawab kebutuhan listrik sektor data center yang tumbuh ekspansif melalui kebijakan yang konsisten dan inovatif.

Enlit Asia merupakan acara tahunan terkemuka untuk sektor ketenagalistrikan ASEAN, yang menghadirkan lebih dari 11 ribu peserta dan 280 exhibitor dari berbagai negara.

Acara mempertemukan pembuat kebijakan, utilitas, pelaku industri, penyedia teknologi, dan inovator untuk membahas perkembangan terkini, berbagi wawasan, serta membentuk arah masa depan energi kawasan.

Sementara itu, Electricity Connect yang merupakan acara tahunan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) dan sebelum tahun 2024 lebih dikenal sebagai Hari Listrik Nasional, hadir untuk memperkuat infrastruktur ketenagalistrikan Indonesia sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab lingkungan.

Acara ini menegaskan komitmen Indonesia dalam membangun sistem kelistrikan yang andal, terjangkau, berkelanjutan, dan siap menghadapi masa depan, sekaligus mendorong inovasi, investasi, dan kemandirian energi jangka panjang.

Sebagai hub dari sektor ketenagalistrikan Indonesia dan dunia internasional, event Electricity Connect sukses menghadirkan 15 ribu peserta dan 179 exhibitor pada 2024 dan 2025.

Penyelenggaraan tahun ini didukung penuh oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia serta PT PLN (Persero). Enlit Asia-Electricity Connect 2026 akan diselenggarakan pada 22–24 September 2026.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM) menegaskan pentingnya keadilan sosial dalam agenda transisi energi. Sebab keberhasilan transisi energi di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi dan investasi, tetapi juga kemampuan membangun tata kelola yang adil, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hal itu terungkap dalam forum diseminasi riset bertajuk “Menjembatani Nikel dan Keadilan” yang digelar di Hotel Swiss-Bell Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.

Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku industri, perwakilan negara sahabat, serta organisasi masyarakat sipil dalam diskusi terbuka yang berlangsung dinamis.

Selain pemaparan akademik, forum ini menjadi ruang dialog strategis yang mempertemukan beragam perspektif terkait masa depan industri nikel di tengah percepatan transisi energi global.

Direktur IISM Rezki Syahrir menegaskan dimensi sosial harus terintegrasi dalam transisi energi. “Nikel kini berada di pusat agenda transisi energi global. Namun, kita juga harus menegaskan manfaatnya agar dirasakan secara adil pada semua level hingga di tingkat lokal. Kita tidak boleh membiarkan transisi ini menciptakan ketimpangan baru,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Sejumlah penanggap dari berbagai sektor turut memberikan perspektif kritis, di antaranya Analis Kebijakan Ahli Muda di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM Juanda Volo Sinaga, APNI Djoko Widajatno, dan Social Investment Indonesia Jalal.

JAKARTA - Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM) menegaskan pentingnya keadilan sosial dalam agenda transisi energi. Sebab keberhasilan transisi energi di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi dan investasi, tetapi juga kemampuan membangun tata kelola yang adil, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hal itu terungkap dalam forum diseminasi riset bertajuk “Menjembatani Nikel dan Keadilan” yang digelar di Hotel Swiss-Bell Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.

Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku industri, perwakilan negara sahabat, serta organisasi masyarakat sipil dalam diskusi terbuka yang berlangsung dinamis.

Selain pemaparan akademik, forum ini menjadi ruang dialog strategis yang mempertemukan beragam perspektif terkait masa depan industri nikel di tengah percepatan transisi energi global.

Direktur IISM Rezki Syahrir menegaskan dimensi sosial harus terintegrasi dalam transisi energi. “Nikel kini berada di pusat agenda transisi energi global. Namun, kita juga harus menegaskan manfaatnya agar dirasakan secara adil pada semua level hingga di tingkat lokal. Kita tidak boleh membiarkan transisi ini menciptakan ketimpangan baru,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Sejumlah penanggap dari berbagai sektor turut memberikan perspektif kritis, di antaranya Analis Kebijakan Ahli Muda di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM Juanda Volo Sinaga, APNI Djoko Widajatno, dan Social Investment Indonesia Jalal.

Analis Kebijakan Ahli Muda di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM Juanda Volo Sinaga menekankan riset ini relevan sebagai dasar penguatan kebijakan, khususnya dalam membangun relasi yang lebih seimbang antara industri, masyarakat, dan lingkungan.

Lihat video: MOSCOW MEMANGGIL INDONESIA! Prabowo Bertemu Putin Bahas Energi Dunia



“Kita membutuhkan pendekatan kebijakan yang tidak parsial. Relasi antara industri dan berbagai aspek sosial serta lingkungan harus ditata melalui kerangka governance yang kuat,” ujarnya.

Sementara itu, Jalal mengapresiasi pendekatan riset yang dinilai menghadirkan perspektif baru dalam memahami dinamika wilayah tambang.

“Pendekatan metodologis dalam studi ini merupakan terobosan penting. Ini bukan hanya soal data, tetapi juga terkait dengan bagaimana memahami realitas lokal secara lebih utuh. Karena itu, hasilnya perlu terus didiskusikan secara luas,” kata Jalal.

Dari sisi industri, Djoko Widajatno menilai riset ini sebagai langkah penting untuk memperkaya perspektif sektor pertambangan.

“Ini langkah yang berani. Riset ini menunjukkan bahwa kemajuan industri nikel tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Diperlukan peran strategis banyak pihak untuk memastikan keberlanjutan sektor ini,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, IISM menjelaskan riset ini tidak hanya berangkat dari pendekatan konvensional, tetapi juga mengembangkan kerangka analisis baru yang lebih kontekstual. Pendekatan yang digunakan merupakan integrasi antara Sustainable Livelihoods Approach (SLA), yang umum digunakan dalam studi pedesaan, dengan kerangka dari ICMM yang melihat relasi antara industri pertambangan dan komunitas.

Dari integrasi tersebut, IISM mengembangkan Developed Livelihood Mining Resilience Framework (DLMRF), yaitu kerangka untuk menganalisis ketahanan masyarakat di wilayah tambang dengan menghubungkan dimensi aset manusia, sosial, ekonomi, infrastruktur fisik, ekologis, kerentanan, dan tata kelola, serta menilai sejauh mana industri pertambangan mendukung penghidupan masyarakat lokal.

Diskusi berkembang ke isu-isu strategis seperti transparansi industri, penguatan tata kelola, partisipasi masyarakat, serta pentingnya memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil.

Manajer Program IISM Mokh Sobirin menekankan nilai utama dari kegiatan ini terletak pada kualitas dialog yang terbangun.

“Yang paling penting dari forum ini adalah ruang dialog yang terbuka. Kita melihat bagaimana berbagai perspektif bisa saling bertemu, bahkan berdebat secara konstruktif. Ini fondasi penting untuk perbaikan kebijakan ke depan,” ungkapnya.

Sobirin menambahkan transisi energi membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada realitas lokal, mengingat kompleksitas yang dihadapi masyarakat di wilayah pertambangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah meluncurkan label gizi atau nutri-level untuk barang konsumsi di Indonesia.

Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa label nutri-level ini merupakan upaya pemerintah dalam mengedukasi masyarakat soal kesehatan pasa makanan dan minuman yang dikonsumsi.

Oleh sebab itu, penyantuman label ini diharapkan dapat menekan penyakit yang dipengaruhi pola hidup masyarakat khususnya terkait konsumsi makanan dan minuman. Salah satunya, diabetes.

"Nah kita harapkan ini sifatnya lebih ke edukasi masyarakat. Jadi masyarakat diharapkan bisa melihat, oh mereka kalau mau beli minuman mendingan yang sehat atau produk makanan yang sehat," ujar Budi di Kemenkes, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Dia menegaskan bahwa penerapan nutri-level untuk pelaku usaha masih bersifat imbauan dan belum mengikat. Oleh sebab itu, pemerintah membebaskan penyantuman label ini kepada pelaku usaha.

Kemudian, Kemenkes pun bakal mewajibkan penyantuman label gizi ini secara bertahap. Sebab, kata Budi, kesiapan industri juga menjadi pertimbangan dalam penerapan aturan ini.

"Sekarang untuk sementara kita ada masa transisi nantinya pencantuman Nutri-level ini masih kita minta mereka lakukan sendiri gitu ya. Nanti secara bertahap akan kita wajibkan mereka harus lakukan. Karena kita berikan waktu ya," imbuhnya.

Dia menambahkan, masa transisi ini diperkirakan mencapai satu tahun sampai dengan dua tahun. Adapun, penyantuman label ini bakal terlebih dahulu dikhususkan untuk produk minuman.

"Jadi ini masanya nanti akan keluar di aturannya. Tapi masih fix masa transisinya, antara satu atau dua tahun. Tapi waktu itu diskusinya kita omongnya sekitar dua tahun, tapi tunggu peraturannya keluar," pungkasnya.

Siap Beri Penghargaan

Sementara itu, Kepala BPOM, Taruna Ikrar menyatakan bahwa pemerintah siap memberikan penghargaan bagi pelaku usaha yang mulai menerapkan label nutri-level pada kemasannya.

Misalnya, penghargaan itu berupa pemberian izin lebih cepat kepada pelaku usaha hingga pemberian stempel makanan sehat. Menurut, Ikrar, pemberian stampel makanan sehat bisa berpotensi meningkatkan daya beli terhadap produk tersebut.

"Nah, dengan stempel ataupun approval bahwa makanannya lebih sehat, maka ending-nya kan tentu orang lebih pingin memilih," ujar Ikrar.

Namun demikian, aturan-aturan terkait label gizi ini belum diluncurkan karena masih dirancang oleh pemerintah. Pada intinya, peluncuran label gizi ini telah menandai masa transisi untuk penyantuman label gizi pada barang konsumsi.

Dengan begitu, Ikrar menekankan bahwa pihaknya tidak akan memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang belum menyantumkan label pada produknya.

"Nah, nanti kalau setelah kita tetapkan mandatori, baru ada sanksi. Kalau sekarang tentu belum bisa disebutkan ada sanksi karena masih sifatnya volunteer," pungkasnya.

Sekadar informasi, berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi peluncuran, nampak label nutri-level ini memiliki beberapa tingkatan "A" sampai dengan "D". Setiap produk nantinya bakal diterapkan label nutri-level sesuai dengan kandungan bahannya.

Misalnya, jumlah kandungan gula yang sesuai batas konsumsi per hari bakal diberi label "A". Label itu akan meningkat sesuai dengan kandungan gula yang dimiliki produk tersebut hingga mencapai level "D". Artinya, setiap produk yang memiliki label "A" dinyatakan sebagai produk yang sehat.