Bisnis.com, JAKARTA — Industri furnitur nasional optimistis bisa tetap bertumbuh di tengah ketidakpastian global yang dipicu konflik geopolitik, tekanan logistik, hingga dinamika perdagangan internasional.

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur mengatakan, pasar furnitur dunia masih menyimpan potensi besar dengan nilai yang ditaksir mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat (AS).

“Outlook saya tetap optimistis, tetapi optimisme itu harus realistis. Permintaan dunia masih ada, meskipun pola belanja, kanal distribusi, dan preferensi konsumen berubah,” kata Sobur kepada Bisnis, Rabu (14/4/2026).

Menurutnya, ketidakpastian akibat geopolitik, kebijakan tarif, serta tekanan biaya logistik memang menjadi tantangan yang kini dihadapi industri. Namun, kondisi tersebut juga menciptakan ruang bagi Indonesia untuk mengambil peluang, terutama jika mampu beradaptasi dengan cepat.

Untuk mengoptimalkan peluang di tengah ketidakpastian global, HIMKI mendorong sejumlah langkah strategis. Pertama, memperkuat posisi industri furnitur sebagai sektor prioritas nasional berbasis nilai tambah.

Kedua, rantai pasok bahan baku sampai logistik harus dibuat lebih efisien. Sobur menjabarkan, pelaku industri sejak dahulu menghadapi persoalan ketersediaan, kualitas, kesinambungan pasokan, serta harga yang relatif tinggi.

“Dokumen strategis Kemenperin sendiri menyinggung persoalan bahan baku yang mahal dan langka, serta logistik antara lokasi bahan baku dan lokasi IKM yang masih menyulitkan,” jelasnya.

Biaya logistik yang tinggi dan kompleksitas distribusi akibat faktor geografis turut menjadi pekerjaan rumah.

Adapun, langkah ketiga yang perlu dilakukan yaitu mendorong peningkatan kapasitas produksi dan kualitas sumber daya manusia melalui modernisasi teknologi, penguatan desain, serta kemitraan antara pelaku usaha kecil, menengah, dan besar.

Keempat, memperluas akses pasar melalui pameran internasional, business matching, dan diplomasi dagang. Terakhir, Indonesia juga perlu memperkuat positioning sebagai produsen furnitur bernilai tinggi, bukan sekadar bersaing dari sisi harga, melainkan juga unggul dalam aspek legalitas, desain, karakter, dan keberlanjutan.

Sobur meyakini, dengan strategi yang tepat dan konsisten, industri furnitur nasional tidak hanya mampu bertahan di tengah tekanan global, tetapi juga berpeluang naik kelas sebagai pemain utama di pasar internasional.

“Bagi Indonesia, ini [ketegangan geopolitik] bisa menjadi peluang besar bila kita cepat berbenah,” sebut Sobur.

Sementara itu, dia juga berharap pemerintah berbenah dalam aspek regulasi. Pelaku usaha harus menghadapi banyak lapisan kepatuhan, mulai dari legalitas kayu, standar mutu, persyaratan negara tujuan, isu keberlanjutan, hingga dinamika tarif dan hambatan non-tarif di pasar ekspor.

Di satu sisi, regulasi penting untuk menjaga kredibilitas. Tetapi di sisi lain, bila prosesnya rumit dan mahal, pelaku kecil bisa tertekan.

“HIMKI memandang bahwa kebijakan harus menjadi alat penguat daya saing, bukan justru biaya tambahan yang melemahkan produsen,” tegasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengeklaim kinerja produk ekspor dari Industri Kecil Menengah (IKM) dan pelaku UMKM lokal dengan nilai transaksi mencapai US$2,73 juta atau senilai Rp46,4 miliar. Sekitar 36 usaha telah memenuhi standar untuk dapat menembus pasar ekspor.

Eri telah melepas hasil produksi IKM Kota Pahlawan ke enam negara berbeda di belahan dunia, di antaranya Pakistan, Brunei Darussalam, Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, dan Oman di Grand City Surabaya, Rabu (8/4/2026).

"Total yang terkirim untuk ekspor hari ini mencapai US$2,7 juta. Ini angka yang sangat besar dan jauh melebihi apa yang kita targetkan," ungkap Eri dalam gelaran Surabaya Industrial & Labour Festival 2026.

Sementara itu, bermacam-macam komoditas yang diekspor meliputi furnitur, dekorasi rumah, fesyen, alas kaki (sandal/sepatu), hingga produk olahan makanan seperti rendang.

Eri mengungkapkan terdapat sekitar 36 IKM yang dinyatakan telah mampu memenuhi standar kualitas produk internasional. Menurutnya, menjadi tugas pemerintah mendorong agar pengusaha dapat berkembang.

"Pemerintah kota tidak selalu harus di depan, tapi kita mendorong agar perusahaan dan UMKM terus berkembang. Hari ini terbukti, Surabaya bukan hanya kota jasa, tapi juga kota industri yang mampu menggerakkan ekonomi dan mengurangi pengangguran," tegasnya.

Lebih lanjut, Eri menjelaskan Pemkot Surabaya bakal memperkuat kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Hal tersebut dilakukan untuk membuka peluang bagi pengusaha muda serta menghapus stigma bahwa ekspor itu sulit atau berisiko tinggi.

"Nanti ada pendampingan dari Kadin. Mereka yang sudah berhasil ekspor akan menjadi mentor bagi UMKM yang lain. Kita ingin anak muda Surabaya tidak ragu lagi untuk mendunia," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro menjelaskan awalnya terdapat sekitar 80 pelaku IKM yang ingin menerima pendampingan intensif serta pelatihan khusus agar produknya mampu menembus pasar ekspor.

"Kami memberikan coaching clinic kepada 80 pelaku usaha tersebut. Setelah dikurasi secara mendalam, kami menemukan 36 perusahaan (PT/IKM) yang dinyatakan benar-benar siap untuk ekspor dan dipertemukan langsung dengan para pembeli (buyer)," beber Hebi.

Menurutnya, pencapaian tersebut tidak lepas dari kehadiran enam buyer besar yang tertarik dengan produk lokal garapan UMKM Surabaya. Para buyer tersebut diketahui hadir secara daring maupun luring.

“Selain yang hadir offline, ada tiga negara yang terhubung melalui Zoom, yaitu dari Singapura, Oman, dan Hongkong. Hasilnya luar biasa, seluruh buyer baik yang hadir langsung maupun daring melakukan pembelian. Total transaksi yang tertuang dalam Letter of Intent mencapai US$2,7 juta," jelas Hebi.

Di sisi lain, Stefanus Sugeng Irawan selaku CEO Performa Optima Group menyampaikan bahwa festival ini bukan sekadar ajang seremonial, melainkan platform kolaboratif yang mempertemukan inovasi, peluang, dan solusi nyata bagi perkembangan industri dan ketenagakerjaan.

“Surabaya Industrial & Labour Festival 2026 adalah wujud nyata komitmen kami dalam mendorong transformasi industri yang adaptif dan inklusif. Kami percaya bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk menghadapi tantangan global sekaligus membuka peluang baru bagi tenaga kerja lokal agar lebih kompetitif,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Indonesia Trade Promotion Centre (ITPC) Budapest melaporkan produk furnitur dan dekorasi rumah asal Indonesia berhasil mencatatkan potensi transaksi sebesar 743,07 ribu dolar AS atau setara Rp12,64 miliar pada pameran Home Design 2026 di Budapest, Hungaria.

Kepala ITPC Budapest Suci Mahanani menyatakan, hasil pameran ini menunjukkan tingginya minat pasar Kawasan Eropa Tengah dan Timur terhadap produk furnitur dan dekorasi rumah Indonesia.

"Potensi transaksi Rp12,64 miliar ini membuktikan pasar Hungaria serta Kawasan Eropa Tengah dan Timur memiliki minat besar serta menaruh kepercayaan pada produk furnitur dan dekorasi rumah Indonesia," kata Suci dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ia menambahkan, produk Indonesia tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga memiliki desain yang mengangkat nilai budaya, menggunakan material alami, serta menerapkan prinsip keberlanjutan (sustainability) yang sangat sesuai dengan preferensi konsumen Eropa saat ini.

Indonesia menghadirkan empat peserta yang seluruhnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Beberapa produk yang dipamerkan terdiri dari furnitur kayu jati dengan ukiran khas Jawa, furnitur kelas premium dengan desain kreatif dan kualitas tinggi, dekorasi rumah dari tembaga dan fosil kayu, serta produk furnitur berbasis jamur miselium berpadu dengan desain kontemporer Eropa.

Selama pameran, ITPC Budapest memfasilitasi kegiatan promosi, business matching, serta kunjungan langsung ke importir.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Hungaria Penny D. Herasati menekankan, kualitas adalah kunci utama untuk memenangkan pasar global.

"Kami berharap pameran ini menjadi jembatan untuk memperkenalkan produk terbaik Indonesia yang telah memenuhi standar kualitas dan persyaratan ketat pasar Eropa," ujarnya.

Hubungan dagang antara Indonesia dan Hungaria menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Eurostat 2021–2025, impor Hungaria dari Indonesia meningkat rata-rata 9,47 persen per tahun.

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik mencatat total perdagangan Indonesia-Hungaria pada 2025 mencapai 303,7 juta dolar AS.

Nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Hungaria pada tahun tersebut mencapai 113,8 juta dolar AS atau melonjak 10,65 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menjadi sinyal kuat bagi produk gaya hidup Indonesia untuk terus berekspansi di kawasan Eropa Tengah dan Timur.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan pasar furnitur global membuka peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor dan memperkuat posisinya di perdagangan internasional. Adapun, potensi pasar furnitur kini mencapai US$201 miliar per tahun atau setara Rp3.404 triliun.

Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) menilai dengan kekayaan bahan baku tropis, tradisi kriya yang kuat, serta meningkatnya minat dunia terhadap produk berkelanjutan, industri furnitur nasional memiliki potensi besar untuk naik kelas di pasar global.

Apalagi, industri furnitur dan kerajinan juga menjadi salah satu sektor penting dalam ekonomi nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekspor mebel memberikan kontribusi sekitar 12,2% terhadap subsektor kerajinan, yang menunjukkan peran strategis sektor tersebut dalam perdagangan luar negeri.

Ketua Umum Himki Abdul Sobur mengatakan pihaknya optimistis terhadap prospek industri furnitur nasional di pasar global. Oleh karena itu, industri menargetkan ekspor US$6 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

“Selain ke pasar utama seperti Amerika Serikat dan Eropa, kami juga mendorong anggota kami untuk membuka peluang ke pasar-pasar baru seperti Timur Tengah dan Afrika,” ujar Sobur dalam keterangan resminya, Minggu (8/3/2026).

Meski pasar global sangat besar, struktur ekspor furnitur dunia saat ini masih didominasi oleh sejumlah negara. China memimpin dengan nilai ekspor sekitar US$130 miliar, diikuti Vietnam sekitar US$21 miliar dan Jerman sekitar US$18 miliar.

Pada triwulan IV/2025, industri furnitur memberikan kontribusi sebesar 1,1% terhadap industri pengolahan non migas. Nilai ekspor furnitur (HS 9401-9403) tahun 2024 tercatat mencapai US$1,91 miliar, dan tahun 2025 mencapai US$1,85 miliar, atau turun sekitar 3%.

Posisi tersebut menunjukkan ruang pertumbuhan yang masih terbuka lebar bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasar di tingkat global.

Apalagi, prospek pasar global diperkirakan terus tumbuh dalam jangka panjang. Laporan Allied Market Research memproyeksikan nilai pasar furnitur dunia akan mencapai lebih dari US$1,16 triliun pada 2034 dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sekitar 4,2%.

Indonesia disebut memiliki sejumlah keunggulan yang dapat menjadi modal penting dalam persaingan global. Kekayaan bahan baku seperti kayu dan rotan, dipadukan dengan tradisi kerajinan yang telah berkembang selama ratusan tahun, menjadikan produk furnitur Indonesia memiliki karakter desain yang kuat sekaligus nilai estetika yang khas.

Selain itu, meningkatnya perhatian konsumen global terhadap produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan turut memperbesar peluang bagi furnitur Indonesia untuk memperluas pasar ekspor.

Dalam hal ini, pemerintah mendorong penguatan industri furnitur melalui berbagai kebijakan dan fasilitas bagi pelaku usaha. Dukungan tersebut mencakup fasilitasi ketersediaan bahan baku, pengembangan sumber daya manusia terampil, peningkatan produktivitas dan kualitas produk, hingga penguatan riset pasar serta pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) furnitur.

Salah satu upaya untuk memperluas akses pasar internasional dilakukan melalui penyelenggaraan pameran Indonesia International Furniture Expo (IFEX). Ajang tersebut telah berkembang menjadi salah satu platform bisnis furnitur terbesar di kawasan yang mempertemukan produsen nasional dengan pembeli dari berbagai negara.

Dalam kesempatan pembukaan pameran Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2026, Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika menegaskan bahwa industri manufaktur Indonesia memiliki daya saing yang kuat di kawasan.

IFEX dikenal sebagai pameran business-to-business (B2B) yang menjadi barometer perkembangan industri furnitur dan kerajinan Indonesia, sekaligus sarana business matching antara pelaku industri dengan buyers internasional.

Pada penyelenggaraan tahun ini, IFEX digelar pada 5–8 Maret 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City dengan area pameran sekitar 85.000 meter persegi, menjadikannya salah satu pameran furnitur terbesar di Asia Tenggara.

Presiden Direktur Dyandra Promosindo Daswar Marpaung mengatakan perluasan area pameran dilakukan untuk mengakomodasi meningkatnya partisipasi pelaku industri serta memperkaya ragam produk yang ditampilkan.

“Penambahan luas area pameran ini memungkinkan kami untuk meningkatkan jumlah peserta sekaligus menghadirkan lebih banyak produk furnitur unggulan. Lokasi baru ini juga hadir dengan fasilitas dan program pendukung yang ditujukan untuk memberikan pengalaman pameran yang lebih berkesan bagi para pengunjung,” ujar Daswar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia International Furniture Expo (IFEX) mencatatkan nilai ekspor furnitur dan kerajinan Indonesia mencapai sekitar 2,44 miliar dollar AS pada 2023, dan hingga November 2024 mencapai 2,37 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 40,1 triliun (kurs Rp 16.925 per dollar AS).

“Posisi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi pemain relatif kecil dalam pasar global yang sangat besar,” ujar Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobur di acara Indonesia International Furniture Expo (IFEX), akhir pekan ini.

Adapun pasar furnitur global saat ini bernilai sekitar 201 miliar dollar AS per tahun.

SHUTTERSTOCK/APCHANEL Ilustrasi ekspor.

Sementara itu, China mendominasi dengan nilai ekspor sekitar 130 miliar dollar AS, diikuti Vietnam sekitar 21 miliar dollar AS, dan Jerman sekitar 18 miliar dollar AS.

“Pada saat yang sama, kondisi tersebut justru membuka peluang bagi Indonesia untuk tumbuh lebih cepat apabila strategi industri dan perdagangan dijalankan secara tepat,” lanjut dia.

Dia mengatakan, Indonesia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara lain.

Kekayaan bahan baku tropis, mulai dari kayu hingga rotan, berpadu dengan tradisi kriya yang telah diwariskan selama berabad-abad.

“Furnitur dan kerajinan Indonesia tidak hanya menghadirkan fungsi, tetapi juga membawa identitas budaya, nilai estetika, dan kearifan lokal yang menjadi daya tarik tersendiri di pasar global,” jelasnya.

Untuk mendorong target ekspor furnitur Indonesia secara global, HIMKI bersama Dyandra Promosindo menggelar IFEX, sebuah ajang yang mempertemukan kekuatan industri nasional dengan pasar dunia.

Shutterstock/zhu difeng Ilustrasi taman, ilustrasi furnitur luar ruangan.

Ajang pameran dagang menjadi platform global yang menghubungkan produsen furnitur Indonesia dengan _buyers_ internasional yang berlangsung pada 5–8 Maret 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City.

“Ekspansi skala ini bukan sekadar soal ukuran pameran. Ajang ini diharapkan meningkatkan kepercayaan industri dan pasar internasional terhadap kemampuan Indonesia sebagai salah satu sumber penting furnitur dan kerajinan dunia,” lanjut dia.

Ajang ini juga diharapkan dapat mendatangkan pembeli dunia ke Indonesia melalui pameran berskala internasional merupakan pendekatan yang terbukti efektif.

Banyak negara yang berhasil memperkuat industrinya melalui platform perdagangan global seperti ini.

Vietnam, misalnya, berhasil meningkatkan ekspor furnitur hingga lebih dari tujuh kali lipat dalam dua dekade terakhir, tidak hanya karena kekuatan industri, tetapi juga karena dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten dalam promosi perdagangan, investasi industri, dan penguatan rantai pasok.

“Indonesia memiliki potensi yang tidak kalah besar. Basis industri yang luas, kekayaan desain yang berakar pada budaya, serta meningkatnya kesadaran global terhadap produk berkelanjutan memberikan peluang bagi Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekspor furnitur,” lanjut dia.

Ajang IFEX diharapkan dapat menjadi jembatan antara potensi industri nasional dengan pasar global.

Ajang ini juga akan membuka kesempatan bagi produsen dari berbagai daerah di Indonesia untuk bertemu langsung dengan pembeli internasional, membangun jaringan bisnis baru, serta memperluas akses pasar.

Momentum ini juga menunjukkan industri furnitur dan kerajinan Indonesia memiliki kemampuan untuk naik kelas dan bersaing lebih kuat di pasar global.

“Dunia saat ini semakin mencari produk yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga memiliki keunikan desain, keberlanjutan material, dan cerita budaya di baliknya. Indonesia memiliki semua unsur tersebut,” tegas dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) menyambut dukungan pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) senilai Rp2 triliun untuk mendorong kinerja ekspor furnitur nasional.

Ketua Umum Himki Abdul Sobur mengatakan fasilitas tersebut menjadi dorongan nyata bagi industri padat karya agar tetap ekspansif di tengah tantangan global.

“LPEI yang sekarang memberikan support ke kami Rp2 triliun untuk diserap sebagai dukungan nyata dari pemerintah untuk mengembangkan industri kita. Kami optimistis itu terserap pak,” kata Sobur dalam agenda Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2026, Kamis (5/3/2026).

Dia menjelaskan pembiayaan dari LPEI difokuskan untuk modal kerja berbasis pesanan (order). Skema ini memungkinkan pelaku usaha mengajukan pembiayaan saat menerima kontrak dari pembeli luar negeri.

Bunga yang ditawarkan sebesar 6%, jauh di bawah bunga komersial yang berkisar 10%–12%, serta sudah termasuk perlindungan asuransi gagal bayar.

“Jadi itu skema pembiayaannya itu untuk modal kerja sebenarnya. Jadi kalau kami di sini nanti ada dapat order dari konsumen, nah itu bisa diusulkan ke LPEI,” jelasnya.

Sobur menambahkan LPEI menyediakan dua skema utama, yakni Kredit Modal Kerja (KMA) yang fleksibel dan Trade Finance dengan fasilitas pre-shipment serta post-shipment.

Skema tersebut dinilai membantu arus kas eksportir, terutama ketika pembeli menerapkan tempo pembayaran 30 hingga 90 hari setelah pengiriman barang.

“Nah, mungkin untuk pengusaha kan itu dengan adanya program ini kan bisa terbantu karena ada pre dan post-shipment itu tadi ininya,” tuturnya.

Selain LPEI, dukungan juga datang dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui program Kredit Investasi Padat Karya (KIPK). Fasilitas ini memberikan subsidi bunga sekitar 5% untuk investasi teknologi dan mesin produksi.

Program tersebut diarahkan untuk mendorong modernisasi industri agar lebih efisien dan berdaya saing tinggi, dengan plafon maksimal sekitar Rp10 miliar per perusahaan.

“Ini juga menarik ya karena arahannya lebih kepada investasi teknologi, alat produksi supaya kita naik kelas,” jelasnya.

Di sisi pasar, Himki terus mengupayakan diversifikasi ekspor, termasuk ke emerging market di Timur Tengah, meski situasi geopolitik masih menjadi tantangan.

Saat ini, Amerika Serikat masih menjadi pasar terbesar dengan porsi sekitar 54%–58% ekspor furnitur nasional. Namun, tarif bea masuk ke AS tercatat 19%, sesuai kesepakatan yang berlaku.

“Mudah-mudahan saya nanti dapat kabar ini bisa menjadi nol barangkali. Kalau jadi nol nanti investor masukannya ke sini,” ujarnya.

Himki optimistis stabilitas ekonomi Indonesia menjadi daya tarik bagi investor dan pembeli global. Dalam lima tahun ke depan, industri furnitur menargetkan ekspor menembus US$6 miliar atau sekitar Rp90 triliun, seiring dukungan pembiayaan dan perluasan pasar.

Adapun, data Kementerian Perindustrian menyebut, nilai ekspor furnitur (HS 9401-9403) tahun 2024 tercatat mencapai US$1,91 miliar dan tahun 2025 mencapai US$1,85 miliar atau turun sekitar 3%.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) menyiapkan sejumlah strategi untuk menekan tarif ekspor furnitur Indonesia ke Amerika Serikat (AS) yang saat ini masih berada di kisaran 19%.

Dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) AS dan RI disebutkan bahwa pengusaha furnitur Indonesia akan memanfaatkan hardwood dari AS sebagai bahan baku. Namun, pengusaha juga tengah menjajaki pembangunan entitas usaha di negara tersebut.

Ketua Umum Himki Abdul Sobur mengatakan, pendekatan ini diharapkan dapat membuka ruang negosiasi tarif yang lebih rendah bagi produk furnitur Indonesia di pasar tersebut.

Pasar AS merupakan tujuan utama ekspor furnitur Indonesia dengan porsi sekitar 58% dari total ekspor industri mebel nasional. Data Kementerian Perindustrian menyebut, nilai ekspor furnitur (HS 9401-9403) tahun 2024 tercatat mencapai US$1,91 miliar dan tahun 2025 mencapai US$1,85 miliar atau turun sekitar 3%.

"Ini yang kita akan perjuangkan makanya tadi Himki berani mengambil keputusan oke beli bahan baku dari mereka. Itu demi supaya tarifnya turun, ya minimal ke angka yang awal lah 5% gitu. Kalau bisa dapat nol lebih baik lagi. Kalau tarif itu sampai rendah, itu dari seluruh dunia investasi masuk,” ujar Sobur dalam Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2026, Kamis (5/3/2026).

Sobur menjelaskan, salah satu strategi yang tengah ditempuh adalah meningkatkan kerja sama dengan pelaku industri kayu di Amerika Serikat. Dalam beberapa waktu terakhir, perwakilan Himki bahkan telah berkunjung ke Washington D.C. untuk membahas peluang kerja sama sektoral dengan mitra industri setempat.

Kerja sama ini dinilai sejalan dengan kebutuhan pasar Amerika Serikat yang cenderung lebih menyukai furnitur berbahan baku kayu lokal seperti oak, cherry, maupun pine. Selain faktor preferensi konsumen, penggunaan bahan tersebut juga dianggap lebih sesuai dengan kondisi iklim setempat.

"Mereka jual raw material ke sini, kita bikin mebelnya di sini tapi kita ekspor balik ke sana. Ya, jadi pertumbuhan ekspornya akan meningkat karena perjanjian itu memberikan ruang ke kita untuk masuk dengan kaidah raw material dari mereka," tuturnya.

Dia menambahkan, sebelum ART berlaku, Indonesia juga telah mengimpor kayu dari Amerika Serikat. Nilai pembelian bahan baku dari negara itu bahkan telah mencapai lebih dari US$24 juta hingga US$25 juta.

Kerja sama tersebut juga melibatkan American Hardwood Export Council (AHEC) sebagai mitra Himki dalam memperluas penggunaan kayu keras asal Amerika di industri furnitur Indonesia. Langkah ini dinilai dapat memperkuat hubungan perdagangan kedua negara sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekspor.

Selain mengandalkan kerja sama bahan baku, Himki juga menyiapkan strategi lain untuk menekan tarif ekspor, yakni dengan membangun entitas usaha di Amerika Serikat. Model yang dipertimbangkan adalah membentuk konsorsium yang berfungsi sebagai perusahaan perdagangan untuk memasok furnitur Indonesia ke pasar setempat.

Dengan adanya entitas usaha di Amerika Serikat, pelaku industri berharap dapat memperoleh pengecualian tarif karena dinilai turut berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi di negara tersebut.

“Strategi yang paling jitu adalah membangun usaha di sana. Jadi kita bangun usaha konsorsium di Amerika, tapi nanti trading-nya aja jadi kita memasok ke sana. Nah, kita harapkan dengan kita punya usaha di sana, dia minta pengecualian tarifnya nol. Karena ada entitas di sana. Karena apa? Concern-nya Amerika sebetulnya bukan soal tarif, dia lapangan kerja.”

Rencana tersebut saat ini masih dalam tahap penjajakan. Himki dijadwalkan kembali berkunjung ke Amerika Serikat pada Mei mendatang setelah mendapat undangan dari sejumlah negara bagian untuk melihat peluang investasi.

Beberapa wilayah seperti New York, Florida hingga San Francisco disebut menawarkan berbagai fasilitas bagi pelaku industri furnitur Indonesia. Namun, keputusan ekspansi tetap akan dipertimbangkan secara matang mengingat biaya tenaga kerja di Amerika Serikat relatif tinggi dibandingkan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) memastikan konflik Timur Tengah yang memanas tak berdampak signifikan terhadap industri furnitur nasional. Namun, kondisi tersebut mesti diantisipasi dengan diversifikasi pasar.

Ketua Umum Himki Abdul Sobur mengatakan, porsi ekspor ke wilayah Timur Tengah hanya 4% dari total ekspor. Pangsa pasar terbesar masih dipegang oleh Amerika Serikat (AS) sebesar 56%.

"Kurang dari 4% ke Timur Tengah itu, jadi kalau Timur Tengah bergejolak itu sebetulnya secara agregat enggak terlalu pengaruh karena cuma 4%," kata Sobur di sela-sela agenda Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2026, Kamis (5/3/2026).

Untuk itu, pengusaha saat ini memilih strategi mengoptimalkan pasar utama yaitu AS, sembari mencari pasar lainnya untuk pengganti sementara Timur Tengah. Adapun, pasar non-tradisional yang dibidik yaitu India, Afrika, dan Asean.

Tak dipungkiri, konflik yang memanas imbas perang AS, Israel dan Iran itu telah membuat jalur distribusi perdagangan mandek. Alhasil, biaya logistik dan biaya asuransi meningkat drastis hingga dua kali lipat.

"Timur Tengah itu bukan sekadar kawasan biasa, traffic dunia itu lewatnya Timur Tengah sekarang. Kita ekspor ke Eropa juga lewat sana," tuturnya.

Bahkan, biaya freight atau pengapalan ketika perang mulai berlangsung telah meningkat hingga 50%. Sobur menilai ongkos ekspor ke Timur Tengah akan makin meningkat seiring ketidakpastian perang yang terjadi.

"Tergantung kondisinya karena bisnis di shipping itu kan punya kalkulasi membawa risiko," imbuhnya.

Kendati demikian, dia tetap optimistis kinerja ekspor akan tetap terungkit seiring dengan penyelenggaraan Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2026 yang berlangsung 5-8 Maret 2026 di ICE BSD, Tangerang. Pameran tersebut diproyeksi akan membawa pembeli dari 125 negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) memastikan kesepakatan bisnis antara pengusaha Indonesia dan AS di sektor furnitur akan berjalan meski dihadapi ketidakpastian setelah putusan Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat yang membatalkan tarif resiprokal.

Ketua Umum Himki Abdul Sobur mengatakan industri furnitur dan kerajinan memandang keputusan tersebut sebagai dinamika kebijakan yang perlu dicermati, tetapi belum mengubah fundamental hubungan dagang yang sudah berjalan.

"Secara praktik, keputusan ini tidak otomatis membatalkan seluruh hubungan dagang atau kontrak bisnis yang sudah berjalan," kata Sobur kepada Bisnis, Minggu (22/2/2026).

Dia memandang tarif perdagangan internasional tidak hanya bersumber dari kebijakan eksekutif semata. Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan regulasi perdagangan, peran Kongres, hingga perjanjian bilateral yang cakupannya lebih luas.

Oleh karena itu, Himki menilai perkembangan ini secara proporsional. Selama kontrak komersial masih berlaku, maka kesepakatan bisnis antarperusahaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

"Situasi saat ini lebih tepat dipandang sebagai fase ketidakpastian kebijakan sementara, bukan penghentian perdagangan. Bagi kami, kesepakatan bisnis antar perusahaan tetap berlaku sepanjang kontrak komersialnya masih berjalan," tuturnya.

Sejauh ini, pelaku usaha furnitur dan kerajinan mengambil pendekatan wait and see yang terukur sambil tetap menjalankan kontrak ekspor yang telah disepakati.

Menurutnya, negosiasi bisnis umumnya tidak langsung batal hanya karena keputusan pengadilan, sebab buyer di AS tetap membutuhkan suplai produk secara berkelanjutan.

Bagi industri furnitur, AS merupakan pasar ekspor terbesar. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 2025, ekspor furnitur RI ke AS mencapai US$1,42 miliar, turun tipis dari tahun sebelumnya US$1,43 miliar.

Namun, dia tak memungkiri kondisi ini akan berdampak pada penyesuaian harga sementara, penundaan keputusan order baru, atau renegosiasi klausul tarif hingga ada kepastian kebijakan.

“Dalam praktik perdagangan global, stabilitas supply chain seringkali lebih penting bagi buyer dibanding perubahan kebijakan jangka pendek," terangnya.

Dari perspektif industri, kondisi ini sekaligus menegaskan pentingnya langkah strategis pemerintah, seperti memperkuat diplomasi perdagangan berbasis sektor agar produk furnitur dan kerajinan tetap kompetitif di pasar AS, serta mendorong kepastian tarif jangka menengah mengingat kontrak produksi berlangsung 6–12 bulan.

Tak kalah penting yaitu mempercepat diversifikasi pasar ekspor ke Eropa, Timur Tengah, dan emerging markets, hingga memberikan dukungan pembiayaan serta stabilitas biaya logistik agar eksportir tetap kompetitif.

"Bagi Himki, yang terpenting saat ini adalah menjaga kepercayaan buyer internasional bahwa Indonesia tetap menjadi mitra produksi yang stabil, andal, dan berorientasi jangka panjang," pungkasnya.

Sebagai informasi, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif global Presiden Donald Trump. Hal itu menjadi pukulan telak terhadap agenda ekonomi utama Trump sekaligus menjadi kekalahan hukum terbesar sejak ia kembali ke Gedung Putih.

Dilansir Bloomberg, Jumat (20/2/2026) malam, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif global Presiden Donald Trump lantaran dipandang melampaui kewenangan.

Dalam putusan 6-3, mayoritas hakim menyatakan Trump telah melampaui kewenangannya dengan menggunakan undang-undang kekuasaan darurat federal untuk memberlakukan tarif resiprokal secara luas.

"Pengadilan menyatakan Trump telah melampaui kewenangannya dengan menggunakan undang-undang kekuasaan darurat federal untuk memberlakukan tarif ‘resiprokal’ di seluruh dunia serta pajak impor terarah yang menurut pemerintah ditujukan untuk mengatasi perdagangan fentanil," demikian laporan Bloomberg.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) meyakini investasi industri furnitur masih melesat meskipun di tengah perlambatan ekspor produk lokal.

Ketua Umum Himki Abdul Sobur mengatakan, investor asing maupun domestik masih berminat untuk menanamkan modal, terutama untuk basis produksi ekspor dan integrasi rantai pasok kayu/komponen.

"Artinya, minat ada, tapi keputusan investasi makin data-driven dan sensitif terhadap kepastian kebijakan," kata Sobur kepada Bisnis, dikutip Selasa (27/1/2026).

Sebab, investor sangat memperhatikan tiga hal, yaitu kepastian regulasi dan perizinan, kepastian bahan baku legal dan berkelanjutan, dan biaya logistik/lead time.

Merujuk data Kementerian Perindustrian, ekspor furnitur pada Januari-Oktober 2025 turun 1,39% menjadi US$1,80 miliar. Sementara itu, nilai investasi meningkat 11,62% menjadi Rp2,18 triliun hingga triwulan III/2025.

Sementara itu, ekspor industri kayu dan barang dari kayu meningkat 0,02% menjadi US$3,10 miliar. Namun, investasi hingga kuartal III/2025 turun 13,28% menjadi Rp4,43 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,

Menurut dia, berdasarkan realisasi investasi industri furnitur pada tahun lalu tersebut, secara umum furnitur masih menjadi bagian dari sektor manufaktur yang tetap diminati, baik oleh investor domestik maupun asing.

"Hal ini sejalan dengan kinerja investasi nasional yang pada tahun 2025 mencatat total realisasi sebesar Rp1.931,2 triliun, melampaui target pemerintah sehingga menunjukkan iklim investasi yang relatif kondusif," tuturnya.

Lebih lanjut, ke depannya, pengusaha optimistis investasi masih akan terus meningkat meskipun tak dipungkiri ada banyak tantangan ketidakpastian global, khususnya terkait penerapan tarif bea masuk ke Amerika Serikat.

Berdasarkan pola realisasi investasi beberapa tahun terakhir, porsi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di industri furnitur relatif lebih dominan, terutama untuk industri berbasis padat karya dan klaster tradisional,

"Sementara penanaman modal asing cenderung masuk pada segmen tertentu seperti pabrik berorientasi ekspor, integrasi bahan baku, serta peningkatan kapasitas dengan standar kualitas global," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan anggaran senilai Rp2 triliun untuk mendukung pembiayaan ekspor bagi industri furnitur yang disalurkan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

“Sekarang kami siapkan Rp2 triliun untuk perusahaan tekstil maupun furnitur. Jadi, mereka bisa datang ke LPEI, bunganya 6 persen. Itu saya janjikan ke mereka,” kata Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Purbaya menjelaskan volume pembiayaan LPEI saat ini baru mencapai Rp200 miliar. Sementara pelaku usaha furnitur mengusulkan pembiayaan ditingkatkan hingga Rp16 triliun.

Untuk saat ini, Purbaya mengabulkan usulan tersebut dengan batas anggaran Rp2 triliun.

Usulan insentif pembiayaan disampaikan saat pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia menyambangi kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (16/12).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menjelaskan pihak pengusaha mengusulkan skema insentif hingga deregulasi untuk mendukung industri furnitur.

Kadin Indonesia mencatat peluang ekspor furnitur global bisa mencapai 300 miliar dolar AS, sedangkan porsi Indonesia saat ini baru sekitar 2,5 miliar dolar AS.

Data ini menandakan kontribusi industri furnitur Indonesia relatif kecil di tengah peluang pasar ekspor yang besar.

Selain pendanaan dan strategi industrialisasi, pengusaha juga menyampaikan pertimbangan diversifikasi pasar yang lebih merata, mengingat saat ini pasar ekspor furnitur Indonesia masih terpusat ke Amerika Serikat dengan porsi mencapai 60 persen.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur menambahkan industrinya mengharapkan dukungan konkret dari pemerintah, misalnya penurunan bunga atau fasilitas khusus terhadap modal murah.

“Misalnya melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), kami dapat kurang lebih 6 persen. Namun, kami harap volumenya ditingkatkan,” tambah Sobur.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menilai penerapan formula baru pengupahan pada Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 perlu dilakukan secara hati-hati, khususnya bagi industri padat karya seperti furnitur dan kerajinan.

Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur mengatakan pihaknya memahami kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah memberikan kepastian dan perlindungan bagi pekerja. Namun, karakteristik industri furnitur yang sangat bergantung pada tenaga kerja membuat kebijakan pengupahan perlu disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan bagi pelaku usaha.

“Dalam implementasinya, kebijakan ini perlu dijalankan secara hati-hati dan kontekstual, terutama bagi industri padat karya seperti furnitur dan kerajinan,” kata Sobur kepada Bisnis, Senin (22/12/2025).

Sobur menjelaskan, industri furnitur dan kerajinan saat ini menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja secara nasional. Struktur industrinya didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri menengah, dengan porsi biaya tenaga kerja yang relatif besar.

“Pada struktur usaha furnitur, komponen biaya tenaga kerja dapat mencapai 30% hingga 40% dari total biaya produksi,” ungkapnya.

Kondisi tersebut, lanjut Sobur, membuat setiap kenaikan upah berdampak langsung terhadap struktur biaya dan daya saing industri, terutama di pasar ekspor. Oleh karena itu, formula pengupahan idealnya mempertimbangkan produktivitas tenaga kerja serta kemampuan industri dalam menjaga keberlanjutan usaha.

Dari sisi dampak, HIMKI menilai kebijakan pengupahan berpotensi meningkatkan biaya produksi furnitur nasional, yang pada gilirannya dapat memengaruhi daya saing harga produk Indonesia di pasar global yang masih dalam tahap pemulihan.

“Pasar utama furnitur Indonesia seperti Amerika Serikat dan Eropa masih berada dalam fase pemulihan, sementara persaingan dengan negara seperti Vietnam, Malaysia, dan China makin ketat,” tuturnya.

Ia menambahkan, negara pesaing memiliki keunggulan dari sisi biaya pembiayaan yang lebih rendah serta ekosistem industri yang lebih efisien. Tanpa diimbangi peningkatan produktivitas dan penurunan biaya struktural lainnya, margin usaha industri furnitur berpotensi makin tertekan.

Dalam jangka menengah, HIMKI mengidentifikasi sejumlah risiko, mulai dari terbatasnya ekspansi kapasitas produksi, penundaan perekrutan tenaga kerja baru, hingga tekanan berat terhadap UMKM furnitur yang selama ini menjadi tulang punggung industri.

“Dalam kondisi ekstrem, tekanan biaya ini dapat mendorong terjadinya relokasi pesanan ke negara pesaing,” ujarnya.

Untuk memitigasi risiko tersebut, HIMKI mendorong pemerintah menempatkan kebijakan pengupahan dalam kerangka keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan keberlanjutan industri. Penyesuaian upah dinilai perlu dilakukan secara bertahap, terukur, dan berbasis produktivitas.

Selain itu, kebijakan pengupahan bagi industri padat karya perlu diiringi dukungan kebijakan struktural, seperti akses pembiayaan yang lebih murah dan stabil, penurunan biaya logistik dan energi, serta penyederhanaan regulasi dan perizinan bagi UMKM berorientasi ekspor.

HIMKI juga menekankan pentingnya program peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan dan insentif teknologi. Dengan pendekatan kebijakan yang terintegrasi, industri furnitur diharapkan mampu menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus mempertahankan daya saing dan kontribusinya terhadap ekspor nasional.