Bisnis.com, JAKARTA — United Nations Human Rights atau Dewan HAMPBB mengecam tindakan penyiraman terhadap insiden penyiraman air keras terhadap Aktivis Kontras Andrie Yunus.

Hal tersebut disampaikan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Volker Turk melalui akun resmi Dewan HAM PBB @UNHumanRights.

"Sangat prihatin atas serangan asam mengerikan terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator Urusan Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan [@KontraS ]," tulis Volker dikutip Minggu (15/3/2026).

Kemudian, Volker mendesak agar aparat penegak hukum di Indonesia bisa mengadili pelaku penyerangan menggunakan air keras terhadap Andrie Yunus.

"Mereka yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan pengecut ini harus dimintai pertanggungjawaban," imbuhnya.

Lebih jauh, Volker menegaskan bahwa aktivis HAM harus dilindungi lantaran memiliki peran vital di tengah masyarakat, seperti menyuarakan kepentingan secara kolektif.

"Pembela hak asasi manusia harus dilindungi dalam pekerjaan vital mereka & dapat mengangkat isu-isu kepentingan publik tanpa rasa takut," pungkasnya.

Sekadar informasi, insiden penyerangan terhadap Andrie Yunus terjadi pada pukul 23.37 WIB. Kala itu, dia telah mengikuti kegiatan penyiaran untuk membahas soal Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia di kantor YLBHI, Jakarta

Kemudian, saat dalam perjalanan melintasi Jalan Salemba I-Talang, Senen, Jakarta Pusat. Tiba-tiba, Andrie Yunus mendapatkan serangan dengan menggunakan air keras oleh orang tidak dikenal yang mengendalikan sepeda motor.

Sontak, kejadian itu telah memberikan luka fatal bagi Andrie Yunus. Dalam hal ini, setidaknya sejumlah tubuh korban yang mengalami luka yakni area tangan kanan dan kiri, muka, dada, serta bagian mata dengan total luka bakar 24%.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar NegeriSugiono melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina Varsen Aghabekian Shahin.

Pertemuan itu berlangsung di sela acara High-Level Segment Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swis pada (23/2/2026).

Sugiono mengatakan dirinya kembali menegaskan komitmen RI untuk memperjuangkan rakyat Palestina dalam pertemuan dengan Varsen itu.

Menurutnya Indonesia siap memainkan peran yang lebih substantif dalam mendorong tercapainya perdamaian di Tanah Gaza. Dorongan itu salah satunya melalui Board of Peace dan International Stabilization Force (ISF).

Selain itu, dia juga menyampaikan soal pengiriman prajurit TNI ke Gaza bertujuan untuk kepentingan rakyat sipil dan kemanusiaan.

“Fokus utama kontingen Indonesia adalah perlindungan warga sipil dan dukungan kemanusiaan," ujar Sugiono dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2/2026).

Dia menambahkan, Indonesia bakal terus berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan gencatan senjata dan mendorong proses politik yang kredibel menuju Solusi Dua Negara.

"Indonesia akan berupaya keras memastikan proses transisi yang sejalan dengan kepentingan rakyat Palestina serta prinsip-prinsip hukum internasional," imbuhnya.

Adapun, Sugiono mengemukakan bahwa RI akan terus menggalang dukungan bagi Palestina dalam berbagai forum internasional.

"Indonesia juga berencana menyelenggarakan Sesi Khusus mengenai Palestina di Jakarta pada 15 April 2026, di sela-sela rangkaian KTT D-8, sebagai bagian dari upaya memperkuat solidaritas dan dukungan internasional," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar NegeriSugiono menegaskan Indonesia tetap berkomitmen pada pelucutan senjata multilateral sebagai pilar perdamaian dan keamanan internasional di tengah meningkatnya ketegangan global.

"Kami percaya komitmen ini bukanlah idealisme. Ini adalah keniscayaan," kata Sugiono dalam Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss seperti dikutip dari Antara, Selasa (24/2/2026).

Dia mengatakan situasi global saat ini lebih berbahaya, tidak pasti, dan terpolarisasi dibandingkan dengan tahun lalu karena banyak negara beralih ke pendekatan defensif.

Menurut Sugiono, hukum internasional dan lembaga multilateral menghadapi tekanan yang semakin besar. Dia menyebut lanskap pelucutan senjata global tidak hanya stagnan, tetapi juga mengalami kemunduran.

"Lebih dari 12.000 hulu ledak masih ada. Program modernisasi meningkat, persenjataan diperluas, dan retorika nuklir semakin sering serta mengkhawatirkan," katanya.

Sugiono menambahkan berakhirnya New Strategic Arms Reduction Treaty (New START) — perjanjian terakhir pembatasan senjata nuklir antara AS dan Rusia, dua negara dengan persenjataan nuklir terbesar di dunia — menjadi perkembangan yang mengkhawatirkan.

"Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, tidak ada batasan yang disepakati atas kekuatan nuklir strategis mereka," katanya.

Di juga menyoroti perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), kemampuan siber, dan ruang angkasa yang dinilai menambah risiko eskalasi tanpa pengaman yang jelas.

"Upaya pelucutan senjata multilateral harus sejalan dengan realitas ini," kata Sugiono.

Sidang ke-61 Dewan HAM PBB merupakan sidang pertama yang dipimpin Indonesia melalui Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro, sejak badan tersebut dibentuk pada 2006. Sidang berlangsung pada 23 Februari- 31 Maret.

Selama kepemimpinan RI, sejumlah isu tematis diangkat, antara lain pencegahan sunat perempuan, promosi budaya perdamaian, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, dan hak anak.

JAKARTA - Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan memimpin Sidang ke-61 Dewan HAM PBB pada 23 Februari-31 Maret 2026 di Markas Besar PBB, Jenewa, Swiss. Agenda ini didahului Sidang Tingkat Tinggi (High-Level Segment) pada 23-25 Februari 2026.

Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa selaku Presiden Dewan HAM Duta Besar Sidharto R Suryodipuro akan membuka Sidang Tingkat Tinggi tersebut. Sementara, Menteri Luar Negeri Sugiono dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional pada 23 Februari pada sesi pertama yang juga akan mendengarkan Presiden Majelis Umum PBB, Sekretaris Jenderal PBB, serta Komisioner Tinggi HAM PBB.

“Lebih dari 100 pejabat tingkat tinggi dunia, termasuk sejumlah kepala negara dan pemerintahan, telah mengonfirmasi partisipasi. Presiden Timor-Leste H.E. Jose Ramos-Horta dan Presiden Kolombia H.E. Gustavo Francisco Petro Urrego direncanakan hadir secara langsung. Sementara Presiden Marshall Islands, Perdana Menteri Nepal, dan Perdana Menteri Somalia akan menyampaikan pernyataan melalui video,” ujar Sidharto, Senin (23/2/2026).

Bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, sesi ke-61 digelar di tengah lanskap global yang kian kompleks ditandai ketegangan geopolitik dan tekanan finansial terhadap sistem PBB.

“Di bawah Kepresidenan Indonesia, Dewan HAM PBB akan tetap teguh menjalankan mandatnya secara konsisten, menjaga ruang dialog yang inklusif, serta memperkuat kerja sama internasional demi perlindungan dan pemajuan HAM yang setara dan universal bagi semua,” ungkapnya.

Sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026, Indonesia mengusung tema “Presidency for All”, sebuah komitmen untuk memastikan Dewan HAM tetap menjadi ruang inklusif, menjembatani perbedaan melalui dialog konstruktif dan memperkuat kerja sama sebagai fondasi utama perlindungan HAM yang universal.

Sidharto menuturkan sejalan dengan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia juga akan mempromosikan penguatan akses anak terhadap makanan bergizi dan menegaskan bahwa pemenuhan hak atas pangan dan hak anak bukan sekadar agenda pembangunan melainkan bagian esensial dari perlindungan HAM dan investasi strategis dalam pembangunan SDM berkelanjutan.

Sesi ke-61 akan menjadi forum penting untuk membahas isu-isu tematis maupun situasi HAM yang sedang menjadi perhatian global. Isu tematik yang diangkat antara lain pencegahan sunat perempuan, peringatan 25 tahun Deklarasi dan Program Aksi Durban, promosi budaya perdamaian, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, dan hak anak.

Dewan HAM PBB juga akan membahas mengenai kerja sama teknis dan penguatan kapasitas bagi sejumlah negara antara lain Republik Demokratik Kongo, Mali, Ukraina, Haiti, Republik Afrika Tengah, dan Georgia. Perkembangan situasi HAM di Afghanistan, Sudan, Wilayah Pendudukan Palestina, Sudan Selatan, Myanmar, Ukraina, Belarus, Venezuela, Suriah, Republik Demokratik Rakyat Korea, Nikaragua, serta Iran juga menjadi agenda pembahasan.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara mengenai keberadaan Indonesia di dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk Palestina. Perkumpulan negara yang juga terdapat Israel di dalamnya.

Perlu diketahui, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza akan digelar pada hari ini, Kamis (19/2/2026) di AS. Presiden RI Prabowo Subianto akan hadir dalam KTT BoP, demikian juga utusan Israel.

Puan mengatakan bahwa Indonesia harus mengoptimalkan posisi strategis sebagai anggota BoP guna memperjuangkan kemerdekaan Gaza, Palestina.

"Pemerintah harus dapat mengoptimalkan posisi strategis Indonesia sebagai Presidensi Dewan HAM PBB maupun dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk berkontribusi nyata terhadap penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza serta mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina," katanya saat Rapat Paripurna ke-14 Penutupan Masa Sidang ke-III Tahun Sidang 2025-2026, Kamis (19/2/2026).

Puan menyampaikan bahwa Indonesia harus berada di jalur politik bebas aktif dengan mendorong kemerdekaan Palestina. Hal ini tidak lepas dari dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan isi Piagam PBB.

"Kepemimpinan Indonesia dalam Dewan HAM PBB dan keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian harus tetap berlandaskan politik luar negeri yang bebas dan aktif, menjunjung tinggi prinsip sovereign equality atau kesetaraan kedaulatan negara sebagaimana ditegaskan dalam Piagam PBB dan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," jelasnya.

Puan menyampaikan diplomasi Indonesia bukan sekadar simbolik, tetapi harus menjunjung tinggi kedaulatan dan penghormatan terhadap hukum internasional.

Terlebih, katanya, DPR juga telah memperkuat hubungan bilateral melalui pertemuan dengan delegasi parlemen negara sahabat seperti Korea Selatan, Jepang, Sudan, Kuwait, Iran, Kuba, Albania, Afrika Selatan, Aljazair, dan Amerika Serikat.

Langkah ini sebagai upaya DPR berperan mendukung politik luar negeri Indonesia, membangun kepercayaan antarnegara, serta menginisiasi dialog atas berbagai isu global. "DPR RI berkomitmen mendorong terwujudnya tata dunia yang lebih adil, damai, dan sejahtera bagi seluruh umat manusia," ucapnya.

Ridwan al-Makassary

Dosen pada Departemen Ilmu Politik di Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan Direktur Center of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII

Pada Delapan Januari Tahun 2026, di Jenewa, lembaran baru diplomasi Indonesia tercatat sejarah. Untuk pertama kalinya semenjak Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (dalam Bahasa Inggris disebut the United Nations Human Rights Council (UNHRC)) berdiri dua dekade lalu, Indonesia memegang kursi kepresidenan melalui Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.

Sebagian pihak menyebut ini sebagai kemenangan diplomasi. Capaian sejarah ini tentu merupakan refleksi nyata tingginya kepercayaan komunitas internasional, terutama negara-negara Asia-Pacific Group (APG). Namun, di balik tepuk tangan dan foto resmi yang meriah, pertanyaan yang menantang adalah apa arti kepemimpinan ini bagi HAM sebagai gagasan, bagi Indonesia sebagai negara, dan bagi dunia yang terjebak dalam labirin ketiadaan penghormatan atas etika dan hukum internasional? Pertanyaan ini yang akan coba didiskusikan pada tulisan singkat ini.

Di panggung internasional, Indonesia acap digambarkan sebagai middle power, satu negara medioker, negara yang tidak megancam, tidak mendikte, namun disegani karena merawat dialog. Label ini bukan basa-basi, karena dalam banyak forum PBB, Indonesia terbit sebagai jembatan damai antara dunia Utara, yang mengusung hak-hak sipil dan politik, dan dunia Selatan, yang lebih menekankan hak pembangunan, distribusi kesejahteraan, dan keadilan sosial.

Label ini bukan pujian kosong, tetapi kenyataan diplomatik yang dapat dipahami melalui English School of International Relations, khususnya gagasan Hedley Bull tentang masyarakat internasional. Teori ini berpandangan bahwa dunia bukan semata wilayah anarkis tanpa otoritas, tetapi sebuah masyarakat negara yang dipersatukan oleh norma, institusi, dan tata tertib tertentu. Sementara dalam literatur diplomasi, posisi ini disebut sebagai bridging diplomacy, yaitu peran yang jarang, sekaligus sulit, ditemukan di banyak negara, karena harus menyeimbangkan moralitas dan kepentingan realis.

Kepresidenan Dewan HAM, sejatinya, memberi Indonesia ruang untuk memainkan peran lebih nyata. Namun, hal penting adalah diplomasi HAM bukan liturgi simbolik, bukan pula sekadar rutinitas retoris yang menyebut “universalitas”, “martabat”, dan “non-diskriminasi” dalam setiap pidato sambutan. Jika memakai lensa Normative Power, kepresidenan Indonesia dihadang batu ujian kesangsian, yaitu apakah Indonesia mampu mengonversi narasi moral menjadi modal diplomatik.

Artinya, reputasi normatif Indonesia di luar negeri bergantung pada kemampuan menjaga hak asasi manusia di dalam negeri. Diplomasi HAM, pada akhirnya, adalah pertempuran makna, di mana setiap istilah diperebutkan, setiap resolusi dinegosiasikan, dan setiap nilai dinegosiasikan ulang sesuai situasi geopolitik yang berlaku.

Di Dewan HAM, perbedaan cara pandang sudah menjadi tradisi. Negara-negara Barat menuntut akuntabilitas atas represi politik, kebebasan pers, perlindungan minoritas seksual dan gender, serta independensi lembaga demokrasi. Sementara itu, negara-negara berkembang menyahuti dengan menggunakan narasi kemiskinan sebagai pelanggaran HAM, eksploitasi ekonomi global, ketidaksetaraan akses terhadap obat-obatan, hingga kolonialisme digital. Dua kubu berbicara tentang HAM, tetapi sesungguhnya sedang membayangkan dunia yang berbeda.

Di tengah ketegangan ini, Indonesia bisa memegang peran penting jika mampu mengartikulasikan HAM bukan sebagai dogma blok, tetapi sebagai bahasa dialog. Gagasannya sederhana namun radikal, yaitu HAM bukan semata soal menilai siapa salah atau benar, tetapi tentang membuka ruang percakapan di antara aktor-aktor yang secara historis saling curiga.

Di sinilah diplomasi memiliki fungsi etis, bukan sekadar administratif. Namun, peran ini hanya dapat dijalankan jika Indonesia sendiri mau memikul biaya moralnya. Reputasi diplomatik suatu negara bukan hanya dibangun dari kapasitasnya ikut campur tangan dalam masalah global, tetapi dari keberaniannya menangani persoalan domestik. Dengan kata lain, diplomasi HAM kehilangan fondasi jika tidak diikuti oleh praksis proteksi HAM di dalam negeri.

Indonesia memang memiliki sejumlah daftar capaian HAM: regulasi perlindungan perempuan dan anak semakin berkembang, sistem Universal Periodic Review dijalankan dengan partisipasi luas, kapasitas aparat dalam isu HAM diperkuat, hingga keterlibatan Indonesia dalam rezim multilateral terus meningkat. Namun, diplomasi tidak bekerja dengan daftar panjang, diplomasi bekerja dengan kepercayaan.

Dan, kepercayaan dibangun lewat konsistensi antara narasi internasional dan realitas nasional. Pertanyaan yang terbit adalah beranikah Indonesia menjadikan kursi kepresidenan ini sebagai cermin kritis bagi dirinya sendiri? Atau ia akan terjerembab ke dalam pola bertahan, yaitu menampik kritik dengan alasan kedaulatan atau sensitivitas domestik? Pada akhirnya, negara yang memimpin Dewan HAM bukan berarti kebal dan bebal kritik. Justru, ia sebagai ruang publik global akan lebih sensitif terhadap kontradiksi antara pidato dan praktik.

Selain konsistensi domestik, kepresidenan ini juga akan menguji kemampuan Indonesia dalam mengelola isu-isu sensitif global. Dewan HAM tidak pernah sunyi karena berhadapan dengan isu Palestina-Israel, perang Rusia–Ukraina, tragedi Rohingya, penghilangan paksa di Amerika Latin, represi digital di Asia Timur, hingga diskriminasi struktural di banyak negara demokrasi Barat.

Kasus terkini adalah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menginjak-nginjak hukum internasional melalui penangkapan presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dan ancaman penangkapan selanjutnya kepada sejumlah presiden negara lain di Amerika latin, dan rencana merebut Greenland dari Denmark. Di sinilah letak tantangan sekaligus peluang: apakah Indonesia akan sekadar menjadi moderator teknis yang mengatur daftar bicara? atau menjadi aktor normatif yang membentuk cara dunia membaca tragedi?

Dalam konteks inilah konsep constructive engagement perlu diterjemahkan ulang. Selama ini, istilah tersebut acap digunakan guna menandai pendekatan sopan: tidak menghakimi, tidak menekan, lebih banyak dialog daripada sanksi. Tetapi, di era krisis global, constructive engagement harus dituntut untuk tegas dalam substansi dan bijak dalam metode. Artinya, dialog yang membangun bukan dialog yang jinak. Ia adalah dialog yang berani mengakui pelanggaran, tetapi tidak menjadikan HAM sebagai senjata geopolitik.

Indonesia memiliki modal untuk menggeser narasi HAM ke arah yang lebih struktural. Jika selama ini sorotan kamera HAM lebih acap diarahkan pada represi negara, maka Indonesia bisa menambahkan perspektif tentang represi pasar, ketidakadilan iklim, kemiskinan sebagai kekerasan struktural, hingga ketertinggalan teknologi sebagai bentuk deprivasi hak fundamental. Narasi semacam ini dekat dengan realitas miliaran manusia, sekaligus mampu menyatukan negara-negara Selatan tanpa harus memberangus nilai-nilai universal.

Pada akhirnya, masa kepresidenan Indonesia hanya berlangsung beberapa bulan. Akan ada sidang pembukaan, resolusi, perdebatan, dan laporan tahunannya. Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang kita akan tinggalkan setelah palu sidang terakhir diketuk? Jika jawabannya hanya berupa catatan teknis bahwa Indonesia pernah memimpin, itu adalah prestasi administrative saja.

Tetapi, jika Indonesia berhasil mengubah cara dunia berdialog, menghubungkan kepentingan Utara dan Selatan, serta menjadikan HAM sebagai bahasa etika, bukan alat hegemoni, maka itu adalah prestasi yang jauh lebih langka, yaitu prestasi moral.

Dan mungkin di situlah, pungkasannya, konsep HAM menemukan kembali wajah manusianya, bukan sebagai jargon dan slogan, bukan sebagai instrumen politik, tetapi sebagai upaya sinambung guna membuat dunia yang barbar ini kembali membela martabat manusia dan HAM.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia menegaskan akan bersikap imparsial dan transparan dalam kepemimpinannya pada Presidensi Dewan Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) periode 2026.

Sebagai informasi, Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) sebagai calon tunggal untuk Presiden Dewan HAM PBB periode 2026.

Direktur HAM dan Migrasi Kementerian Luar Negeri RI, Indah Nuria Savitri, mengatakan, Indonesia akan mengusung tema “Presidency for All” pada masa kepemimpinannya.

Dia menuturkan, Indonesia akan mengedepankan komunikasi yang inklusif saat berinteraksi dengan negara-negara lain di Dewan HAM.

Dia menjelaskan, Indonesia akan menjalankan mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 ini dengan selalu imparsial, objektif, transparan. Indah menuturkan, Indonesia juga akan selalu berkomunikasi dan berdiskusi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Dewan HAM.

"Ini adalah satu mandat yang sangat prestisius dan tentu saja datang dengan tanggung jawab besar juga mengingat situasi geopolitik saat ini cukup berwarna serta dinamika tinggi yang dihadapi Dewan HAM," kata Indah dalam press briefing di Kantor Kemenlu RI, Jakarta pada Kamis (8/1/2026).

Indah menambahkan, terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB mencerminkan rekam jejak panjang yang menunjukkan upaya Indonesia dalam membawa perbaikan bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di tingkat regional dan internasional.

Dia menambahkan, posisi Kepresidenan Dewan HAM PBB Indonesia nantinya akan dijabat oleh Duta Besar Indonesia untuk PBB, Sidharto Reza Suryodipuro.

"Penetapan posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB ini akan dilakukan pada Kamis, 8 Januari 2026 pukul 10 pagi waktu Jenewa, Swiss," kata Indah.

Adapun, Indonesia saat ini juga merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026. Berdasarkan mekanisme rotasi kawasan, negara-negara Asia-Pasifik memperoleh giliran memegang Presidensi Dewan HAM pada siklus ke-20 tahun 2026, sehingga penetapan Indonesia sejalan dengan pengaturan regional yang telah disepakati.

Tugas dan Struktur Dewan HAM PBB

Mengutip laman resmi PBB, Dewan HAM merupakan badan antarpemerintah utama di bawah PBB yang bertanggung jawab atas isu hak asasi manusia. Dewan tersebut dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada 2006 lalu.

Dewan HAM bertugas memperkuat upaya promosi dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. Dewan yang beranggotakan 47 negara ini menyediakan forum multilateral untuk membahas pelanggaran hak asasi manusia dan situasi di berbagai negara.

Selain itu, Dewan HAM juga merespons keadaan darurat HAM serta memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan penerapan hak asasi manusia di lapangan.

Dewan HAM terdiri atas 47 negara anggota yang dipilih oleh mayoritas anggota Majelis Umum PBB melalui pemungutan suara langsung dan rahasia. Dalam proses pemilihan tersebut, Majelis Umum mempertimbangkan kontribusi negara kandidat dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia, serta janji dan komitmen sukarela yang disampaikan negara-negara tersebut di bidang tersebut.

Keanggotaan Dewan HAM didasarkan pada prinsip pemerataan distribusi geografis. Secara terperinci, negara-negara Afrika dan Asia-Pasifik masing-masing mendapat 13 kursi, Amerika Latin dan Karibia sebanyak 8 kursi, Eropa Barat dan negara lain sebanyak 7 kursi, serta negara-negara Eropa Timur mendapat jatah 6 kursi.

Anggota Dewan HAM PBB menjabat selama tiga tahun dan tidak dapat dipilih kembali secara langsung setelah menjalani dua masa jabatan berturut-turut.

Keanggotaan dalam Dewan HAM membawa tanggung jawab untuk menjunjung tinggi standar hak asasi manusia yang tinggi. Ketentuan ini menjadi salah satu kriteria yang ditegaskan oleh negara-negara anggota ketika mengadopsi Resolusi 60/251 pada Maret 2006 untuk membentuk Dewan Hak Asasi Manusia.

NEW YORK - Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB / UN Human Rights Council) bukan sekadar posisi simbolik. Jabatan ini membawa keuntungan strategis, politik, diplomatik, ekonomi, dan ideologis yang besar bagi Indonesia, baik di tingkat global maupun domestik.

Berikut penjelasan komprehensif tentang apa saja keuntungan nyata yang diperoleh Indonesia dari posisi tersebut.

1. Peningkatan Prestise dan Posisi Tawar Global

Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB secara langsung mengangkat derajat Indonesia dalam percaturan politik internasional.

Jabatan ini menandakan Indonesia dianggap cukup kredibel, stabil, dan dipercaya untuk memimpin diskursus global mengenai isu yang sensitif dan bernilai tinggi, yaitu hak asasi manusia.

Posisi ini meningkatkan daya tawar Indonesia dalam berbagai forum internasional karena negara lain akan lebih memperhitungkan sikap dan pandangan Indonesia.

Dalam diplomasi global, legitimasi moral sering kali sama pentingnya dengan kekuatan ekonomi atau militer, dan jabatan ini memberi Indonesia modal legitimasi tersebut.

2. Kesempatan Mengarahkan Narasi HAM Global

Sebagai Presiden Dewan HAM, Indonesia memiliki ruang untuk memengaruhi agenda, tema, dan arah pembahasan HAM dunia.

Ini memberi peluang bagi Indonesia untuk mendorong pendekatan HAM yang tidak semata-mata berpusat pada perspektif Barat, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan tingkat pembangunan negara berkembang.

Indonesia dapat menegaskan bahwa HAM tidak boleh dipisahkan dari keadilan sosial dan hak atas pembangunan.

Dengan demikian, Indonesia berperan aktif mengoreksi praktik standar ganda yang selama ini kerap terjadi dalam isu HAM global.

3. Perlindungan Diplomatik terhadap Isu Dalam Negeri

Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan HAM domestik, mulai dari Papua, konflik agraria, hingga kebebasan sipil.

Dengan memimpin Dewan HAM, Indonesia memiliki ruang diplomatik yang lebih luas untuk menjelaskan konteks nasionalnya secara langsung dan setara.

Kritik internasional tidak lagi datang semata dalam bentuk tekanan, tetapi bisa dikelola melalui dialog resmi dan mekanisme multilateral.

Posisi ini tidak membuat Indonesia kebal kritik, namun memberikan posisi tawar yang lebih kuat agar pembahasan dilakukan secara adil dan proporsional.

4. Penguatan Diplomasi Multilateral dan Soft Power

Kepemimpinan di Dewan HAM memperluas jaringan diplomatik Indonesia secara signifikan. Indonesia akan lebih intens berinteraksi dengan negara-negara besar, negara berkembang, serta lembaga internasional dan organisasi masyarakat sipil global.

Hal ini memperkuat citra Indonesia sebagai negara penyeimbang dan penjembatan kepentingan yang saling bertentangan.

Soft power Indonesia meningkat karena dipandang mampu memimpin dengan pendekatan dialog, moderasi, dan solusi damai, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

5. Dampak Positif terhadap Ekonomi dan Investasi

Meskipun tidak berdampak langsung, reputasi internasional dalam isu HAM berpengaruh pada persepsi investor dan pelaku ekonomi global.

Negara yang aktif dan dipercaya dalam tata kelola global dianggap lebih stabil dan dapat diprediksi. Posisi Indonesia di Dewan HAM memperkuat citra sebagai negara demokratis besar yang relatif stabil, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan lembaga keuangan internasional.

Dalam jangka panjang, ini membantu Indonesia dalam negosiasi perdagangan, kerja sama ekonomi, dan arus investasi asing.

6. Pengaruh terhadap Isu Palestina dan Dunia Islam

Indonesia secara konsisten membela Palestina dan isu kemanusiaan di dunia Islam. Dengan menjadi Presiden Dewan HAM, Indonesia memiliki saluran resmi dan strategis untuk mendorong perhatian internasional terhadap pelanggaran HAM di wilayah konflik.

Posisi ini memberi legitimasi lebih kuat bagi Indonesia untuk berbicara atas dasar nilai kemanusiaan universal, bukan sekadar kepentingan politik.

Hal ini memperkuat peran Indonesia sebagai pemimpin moral di kalangan negara-negara Muslim moderat dan anggota OKI.

7. Konsolidasi Internal dan Reformasi HAM Nasional

Kepemimpinan di Dewan HAM juga berdampak ke dalam negeri. Pemerintah terdorong untuk lebih serius memperbaiki kebijakan dan praktik HAM agar sejalan dengan posisi internasionalnya.

Tekanan positif ini dapat memperkuat reformasi hukum, meningkatkan peran lembaga seperti Komnas HAM, dan memperbaiki koordinasi antara negara dan masyarakat sipil.

Dengan kata lain, jabatan ini berfungsi sebagai cermin sekaligus pendorong untuk pembenahan internal yang berkelanjutan.

8. Peningkatan Kapasitas SDM dan Institusi Diplomasi

Memimpin Dewan HAM memberi pengalaman berharga bagi diplomat dan aparatur negara Indonesia. Mereka terlibat langsung dalam negosiasi kompleks, pengelolaan konflik kepentingan, dan kepemimpinan forum multilateral.

Pengalaman ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia diplomasi Indonesia dan memperkuat institusi luar negeri dalam jangka panjang.

Ini merupakan investasi strategis yang akan berguna bagi peran Indonesia di berbagai forum internasional di masa depan.

9. Penegasan Identitas Indonesia sebagai Negara Moderat

Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi antara blok ideologi, sistem politik, dan kepentingan geopolitik, Indonesia tampil sebagai negara tengah yang moderat.

Kepemimpinan di Dewan HAM menegaskan identitas Indonesia sebagai negara demokratis yang menghormati nilai universal, tetapi tetap menjunjung kedaulatan nasional dan keberagaman budaya.

Posisi ini memperkuat citra Indonesia sebagai alternatif kepemimpinan global yang tidak ekstrem dan tidak hegemonik.

10. Keuntungan Strategis Jangka Panjang

Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB bukan sekadar prestasi simbolik, melainkan instrumen strategis nasional.

Keuntungannya mencakup peningkatan prestise, pengaruh kebijakan global, perlindungan diplomatik, penguatan ekonomi, hingga dorongan reformasi internal.

Namun, jabatan ini juga membawa tanggung jawab besar untuk menjaga konsistensi dan kredibilitas.

Jika dimanfaatkan dengan cerdas dan bertanggung jawab, posisi ini dapat menjadi pijakan penting bagi Indonesia untuk ikut membentuk arah sejarah hak asasi manusia dunia.