JAKARTA - Tim Independen Pencari Fakta (TPF) Demo Rusuh Agustus-September 2025 bentukan enam lembaga HAM menyimpulkan indikasi pelanggaran HAM secara masif dan meluas akibat peristiwa unjuk rasa pertengahan tahun lalu. Investigasi 6 LN HAM masih mendalami unsur sistematis dari demo rusuh.

Enam LN HAM ini yakni Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komite Nasional Disabilitas (KND), dan Ombudsman RI.

"Ada indikasi pelanggaran HAM secara masif dan meluas," ujar Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin P Siagian saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2026).

Pihaknya memastikan kedua unsur pelanggaran HAM masif dan meluas terjadi dalam demo rusuh tahun lalu. Untuk masif, jumlah korban meninggal terbilang banyak, ada penjarahan terjadi di sejumlah wilayah. Sedangkan, unsur meluas, korban berjatuhan di sejumlah wilayah di 20 provinsi.

"Secara indikatif unsur sistematis buat kami masih memerlukan pendalaman, itu kesimpulan kami. Khusus unsur sistematisnya di mana apakah ada organisasi, apakah ada perencanaan, apakah ada komando, struktur, dan seterusnya, saya kira itu membutuhkan pendalaman lebih jauh yang belum kami bisa buktikan kebenarannya," ungkap Saurlin.

Komnas HAM memberikan sejumlah rekomendasi pada Presiden Prabowo Subianto. Pertama, Presiden disarankan mengevaluasi kinerja Polri dalam penanganan unjuk rasa.

"Pertama mengevaluasi kinerja Polri dalam penanganan unjuk rasa. Yang kedua menjamin ketidakberulangan pelanggaran HAM. Yang ketiga menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk menghormati dan memenuhi HAM," kata Ketua Komnas HAM Anis Hidayah.

Pihaknya juga merekomendasikan pemerintah mengambil langkah konkret dalam memastikan hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dihormati, dilindungi, termasuk menjamin akses pemulihan, rehabilitasi, ganti kerugian, layanan kesehatan, pendidikan, serta dukungan psikologis.

Komnas HAM juga memberi rekomendasi kepada Polri. "Pertama mengusut tuntas kasus kematian dan dugaan penyiksaan oleh kepolisian selama proses penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan sewenang-wenang, termasuk mobilisasi anak dalam aksi unjuk rasa dan kerusuhan," ujar Anis.

Kedua, dia meminta Polri menuntaskan proses pidana atas kematian Affan Kurniawan dan korban lainnya. Ketiga, mengevaluasi penggunaan kekuatan berlebih.

"Empat, mengarusutamakan HAM dengan memperkuat kapasitas aparat, menyediakan akomodasi hukum layak, dan mendorong revisi peraturan Kapolri agar selaras dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak," kata Anis.

Bisnis.com, SURABAYA – Seorang demonstran aksi Agustus-September 2025 lalu, Alfarisi bin Rikosen (21) dikabarkan tutup usia ketika menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Surabaya, Medaeng Sidoarjo, Selasa (30/12/2025) pagi.

Alfarisi merupakan demonstran yang ditangkap dalam rangkaian penindakan terhadap massa aksi Agustus-September 2025. Diketahui, ia telah ditahan di Rutan Medaeng sejak September 2025 lalu.

Kepala Rutan Kelas I Surabaya Tristiantoro Adi Wibowo membenarkan ihwal meninggalnya tahanan tersebut. Ia menyebut Alfarisi menghembuskan nafas terakhir pada pukul 06.00 WIB pagi kemarin.

Wibowo menjelaskan, berdasarkan diagnosis medis Alfarisi mengalami gagal pernapasan. Namun, usai dilakukan penelusuran lebih lanjut dan komunikasi dengan pihak keluarga, diketahui bahwa Alfarisi memiliki riwayat kesehatan khusus sejak kecil yang diduga menjadi faktor pemicu kondisi tersebut.

“Jadi kalau diagnosa secara medis kan gagal pernapasan. Saat kakak kandungnya, keluarganya datang tadi menyampaikan memang benar kalau almarhum ini punya riwayat waktu kecil itu kejang-kejang,” ucap Wibowo, Rabu (31/12/2025).

Berdasarkan informasi dari rekan sesama tahanan yang terlibat perkara yang sama, Alfarisi disebut pernah mengalami gejala serupa saat masih berada pada tingkat penahanan di kepolisian.

"Lalu, dari waktu di tahanan kepolisian pun teman yang satu perkaranya itu bilang Alfarisi memang pernah mengalami juga kejang-kejang itu,” ucapnya.

Alfarisi sendiri tercatat sudah menjalani masa penahanan di Rutan Medaeng selama kurang lebih empat bulan. Selama mendekam di balik jeruji besi sejak September silam, pihak rutan menilai mendiang sebagai sosok pribadi yang baik dan tidak pernah membuat masalah.

Bahkan, pada saat menjelang ajal menjemputnya, almarhum masih sempat menjalankan ibadah salat bersama rekan-rekannya.

“Bulan September berarti sudah jalan empat bulanan. [Berkelakuan] baik, beliau enggak ada masalah karena informasi juga kan di kamar pun istilahnya Salat Subuh kan di kamar ya. Subuh itu Salat dengan teman-temannya begitu,” bebernya.

Ketika ditanya soal kemungkinan adanya tindakan kekerasan atau penganiayaan terhadap almarhum selama mendekam di dalam rutan, Wibowo secara tegas membantah mengenai hal tersebut.

Ia memastikan bahwa proses penanganan dilakukan secara transparan kepada pihak keluarga. Pihak keluarga pun disebut telah menerima kepergian almarhum dan memilih untuk tidak melakukan autopsi lebih lanjut.

“Oh, enggak ada [tindakan kekerasan]. Kami sampaikan juga ke kakaknya kalau memang ini ‘kami menerima’ keluarga kandungnya. Jadi kita sudah sampaikan kalau ada pertanyaan lagi atau mau disampaikan monggo gitu tadi. Keluarganya bilang ‘cukup’ katanya,” tegas Wibowo.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Muzakki yang menangani perkara ini menjelaskan, dengan meninggalnya terdakwa Alfarisi, maka pihaknya akan menghentikan rangkaian proses penuntutan terhadap almarhum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Nanti kami minta surat kematian baru kami laporkan ke hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dari dasar itu nanti hakim akan mengeluarkan bahwa penuntutan itu gugur,” ucap Muzakki.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap soal keberhasilan penanganan kerusuhan dibandingkan dengan sejumlah negara lain.

Hal tersebut disampaikan Sigit dalam kegiatan Rilis Akhir Tahun (RAT) Polri di Mabes Polri, Jakarta pada Selasa (30/12/2025).

Mulanya, dia mengungkap soal fenomena kerusuhan di Nepal pada September 2025. Kerusuhan ini telah berdampak pada 72 orang meninggal dunia, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi hingga kerugian uang triliunan.

Selanjutnya, kerusuhan di Myanmar pada Desember 2025 yang menyebabkan defisit anggaran mencapai 6,9% dari PDB, dan muncul ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan negara, serta masyarakat tidak dapat beraktivitas dengan normal.

"Kemudian di Brasil pada tanggal 28 Oktober 2025 terjadi baku tembak di Rio de Janeiro antara Polri dan kartel narkoba yang ada di sana yang mengakibatkan 5 petugas dan 121 warga meninggal," kata Sigit.

Sama dengan negara lainnya, kerusuhan ini telah membuat sektor perekonomian di Brasil ikut terdampak dan lumpuh, pusat perbelanjaan terdampak, transportasi terganggu hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Berkaca dari peristiwa kerusuhan di sejumlah negara itu, Sigit mengungkap Indonesia juga sempat mengalami kerusuhan pada akhir Agustus 2025. Peristiwa ini disebut dengan "Agustus Kelabu" ataupun "September Gelap".

Berbeda dengan negara lain, Indonesia justru diklaim bisa memitigasi dampak serius akibat kerusuhan tersebut.

"Namun, alhamdulillah kita semua, Indonesia, mampu melewati seluruh tantangan tersebut sehingga peristiwa yang terjadi dapat segera kita atasi, dan dampak serius yang terjadi bisa kita mitigasi sehingga tidak terjadi seperti di negara-negara lain," tutur Sigit.

Jenderal bintang empat ini pun langsung memberikan apresiasi kepada anggota Polri dan dukungan dari stakeholder terkait atas keberhasilan menjaga Kamtibmas di akhir Agustus lalu.

"Kondisi keamanan bisa kita pulihkan, dan masyarakat bisa beraktivitas kembali dengan normal," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, terjadi peningkatan jumlah orang yang bekerja pada Agustus 2025, dibanding periode yang sama tahun lalu. Diikuti dengan naiknya jumlah pekerja berdasarkan seluruh kategori jam kerjanya, baik itu penuh waktu, paruh waktu, hingga setengah pengangguran.

Dari total pekerja pada Agustus 2025 yang sebanyak 146,54 juta orang, mayoritas masih bekerja untuk kategori penuh waktu, mencapai 98,65 juta orang atau setara 67,32% dari total pekerja. Proporsinya itu pun naik dibanding catatan per Februari 2025 yang sebanyak 66,19%, tapi masih lebih rendah dari catatan Agustus 2024 sebesar 68,06%.

"Pekerja penuh waktu ini lebih dari 35 jam per minggu, dengan porsinya 67,32%, atau sebanyak 98 juta orang," kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud saat konferensi pers di kantor pusat BPS, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Sementara itu, untuk jumlah pekerja paruh waktu, jumlahnya per Agustus 2025 sebanyak 36,29 juta orang dengan porsi sebesar 24,77%. Porsi tingkat pekerja paruh waktu yang sebesar 24,77% itu cenderung lebih rendah dari catatan per Februari 2025 yang sebesar 25,81%, namun masih lebih tinggi dari Agustus 2024 yang sebesar 23,94%.

Jumlah pekerja paruh waktu ini didefinisikan memiliki jam kerja antara 1 jam sampai dengan 34 jam dalam sepekan, termasuk yang kategorinya menjadi bagian dari pekerja setengah pengangguran sebanyak 11,60 juta atau setara 7,91%, turun dari Februari 2025 sebesar 8%, dan juga sedikit lebih rendah dari catatan Agustus 2024 sebesar 7,99%.

"Jadi proporsi pekerja tak penuh yang 1-34 jam itu 32,68% atau sebanyak 47,89 juta orang," kata Edy.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta (ANTARA) - PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL), subholding PT Pelindo, mencatat kinerja positif hingga Agustus 2025, dengan pertumbuhan bisnis yang didukung oleh sinergi dan efisiensi di dua lini utama bisnisnya, yakni layanan solusi logistik kepelabuhanan serta pengembangan Hinterland.

"Kinerja positif ini membuktikan bahwa sinergi yang kami bangun di seluruh lini mulai memberikan hasil nyata," ucap Direktur Utama SPSL Joko Noerhudha dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Senin.

Realisasi volume freight forwarding hingga Agustus 2025 tercatat 98.360 boks, tumbuh 14,44 persen (y-o-y) dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebanyak 85.950 boks. Kinerja ini ditopang oleh peningkatan layanan trucking, terutama di wilayah Palembang dan Lampung, yang berhasil mencapai 101,96 persen dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Agustus 2025.

Menurut Joko, capaian tersebut menunjukkan efektivitas langkah SPSL dalam memperkuat jaringan distribusi dan transportasi yang semakin efisien, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan.

Pada klaster Pengembangan Hinterland, yang mencakup pengelolaan properti dan kawasan, serta jalan tol akses pelabuhan, tingkat okupansi Pelindo Tower tercatat sebesar 82,72 persen dari total kapasitas 34.158 m2 atau 102,81 persen dari target RKAP.

Hasil ini, tutur dia, menegaskan posisi Pelindo Tower sebagai pusat aktivitas bisnis dan sinergi layanan Pelindo Group bersama mitra-mitra terkait.

Trafik kendaraan di Jalan Tol Cibitung–Cilincing (JTCC) juga tumbuh signifikan. Hingga Agustus 2025, total kendaraan yang melintas mencapai 8.492.728 unit, naik 10,32 persen (y-o-y) dibandingkan tahun sebelumnya.

Menghadapi dinamika industri 2025, SPSL terus melanjutkan agenda Transforming Business 2025-2026, yang menitikberatkan pada transformasi layanan, digitalisasi sistem, peningkatan konektivitas multimoda, integrasi hinterland, serta penguatan manajemen risiko dan keuangan.

"Pencapaian ini menjadi pondasi penting bagi kami untuk terus tumbuh hingga akhir tahun. SPSL berkomitmen menciptakan value creation berkelanjutan melalui inovasi dan efisiensi," ujar Joko.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025