KENDARI - Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka (ASR) menegaskan saat ini belum memikirkan soal maju atau tidak pada Pilgub 2029. Dia masih fokus menyelesaikan tanggung jawab dan pekerjaan untuk masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pernyataan itu disampaikan ASR menanggapi berkembangnya isu politik usai dirinya berdiskusi bersama Ketua BEM Universitas Halu Oleo (UHO), UM Kendari, dan IAIN Kendari pada Kamis (21/5/2026).

“Masih lama kok sudah sekarang diomongin ya. Jadi sebenarnya masih ada empat tahun. Nah berikanlah kesempatan kepada saya dulu untuk bekerja,” ujar ASR, Jumat (22/5/2026).

Menurut dia, berbagai pembicaraan yang berkembang terkait Pilgub 2029 muncul dalam suasana diskusi santai bersama mahasiswa. Dalam forum itu, dia lebih banyak berbicara mengenai makna kepemimpinan dan tanggung jawab seorang pemimpin kepada masyarakat.

“Nah kalau bicara masalah isu, saya yakin itu mungkin cerita-cerita setelah saya bicara lepas dengan adik-adik. Saya memberikan gambaran bahwa untuk menjadi pemimpin ya harus siap berkorban perasaan,” katanya.

Seorang pemimpin pada dasarnya harus siap mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan masyarakat luas. Dalam diskusi tersebut, ASR bahkan memberi gambaran langsung kepada para mahasiswa mengenai beratnya tanggung jawab seorang pemimpin.

“Saya kasih tahu sama adik-adik bahwa anda harus siap kalau ingin jadi pemimpin. Saya tunjukkan itu kursi gubernur, kalau mau duduk di situ harus siap dengan persoalan-persoalan seperti ini,” ujarnya.

Terkait kemungkinan kembali maju pada Pilgub 2029, ASR menegaskan belum mengambil keputusan apa pun dan masih ingin fokus bekerja pada periode saat ini. Keputusan tersebut nantinya tidak hanya mempertimbangkan dirinya pribadi, tetapi sepenuhnya kepada keinginan masyarakat Sultra dan restu dari keluarga.

Karena itu, ASR meminta agar isu Pilgub 2029 tidak dibahas terlalu jauh saat ini. Masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan untuk masyarakat Sultra.

“Yang penting kerja periode ini sekarang. Saya tidak mau memberikan komentar apakah saya maju atau tidak pada 2029, karena masih banyak pekerjaan. Jadi kalau saya bilang belum tentu maju, bukan berarti tidak mau maju lagi, tapi statusnya memang belum tentu. Kita mau bekerja saja dulu, step by step, masih jauh,” ungkapnya.

JAKARTA - Koalisi Sulawesi Tenggara (Sultra) Bersih resmi melaporkan dugaan korupsi pengambilalihan dan penggunaan APBD untuk Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan ini menyeret nama mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam .

Perwakilan Koalisi Sultra Bersih Aman Arif menduga terjadi penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan dalam pengalokasian APBD untuk kampus swasta tersebut. “Kami menduga ada penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan dalam pengalokasian APBD untuk Unsultra,” ujar Aman, Sabtu (9/5/2026).

Dalam laporannya, koalisi mempersoalkan pendirian Yayasan Pendidikan Tinggi Sulawesi Tenggara pada tahun 2010. Yayasan baru ini disebut mengambil alih aset Unsultra dari yayasan lama yang telah berdiri sejak 1967.

Menurut Aman, Nur Alam membuat akta pendirian yayasan baru saat masih menjabat Gubernur Sulawesi Tenggara sekaligus tercatat sebagai Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Sulawesi Tenggara. Hal ini dinilai menimbulkan konflik kepentingan karena yayasan sebelumnya didirikan oleh pemerintah daerah.

Koalisi juga menyoroti alokasi APBD Sulawesi Tenggara periode 2014–2021 yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan aset di Unsultra. Anggaran yang dipertanyakan antara lain pembangunan gedung Unsultra senilai Rp9,1 miliar. Pengadaan mebel, kursi, dan meja kerja pejabat Unsultra dengan total mencapai lebih dari Rp12 miliar.

“Belanja modal itu seharusnya digunakan untuk kepentingan kegiatan pemerintahan daerah, bukan untuk aset perguruan tinggi yang berada di bawah naungan yayasan milik Nur Alam dkk,” ucap Aman.

Koalisi Sultra Bersih menilai perbuatan tersebut diduga memenuhi unsur tindak pidana korupsi sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan diri sendiri atau korporasi serta merugikan keuangan negara.

Untuk mendukung laporan tersebut, pihaknya telah menyerahkan berbagai dokumen pendukung ke KPK. Dia berharap KPK segera menindaklanjuti laporan ini mengingat dugaan kerugian negara yang cukup besar. “KPK harus bergerak karena kerugian negaranya tidak main-main, sampai Rp12 miliar lebih,” ujar Aman.

SULTRA - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) kembali menunjukkan keseriusan dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Hal itu ditandai dengan rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DPRD Sultra, dan Pemprov Sultra yang digelar pada di Gedung Set A Kantor DPRD Sultra, Kendari Rabu, 6 Mei 2026.

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR) menegaskan komitmen kuat untuk mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

“Rapat ini menjadi wadah strategis untuk mempererat sinergi antara eksekutif, legislatif, dan lembaga antikorupsi. Inisiasi Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK ini diharapkan mampu mendorong langkah konkret menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” katanya.

ASR menegaskan korupsi bukan sekadar masalah hukum, melainkan ancaman serius yang dapat menghambat kemajuan daerah. “Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum saja. Dibutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat,” tegasnya, Jumat (8/5/2026).

ASR menambahkan seluruh program pembangunan harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, terutama dalam bidang infrastruktur, penguatan ekonomi, dan ketahanan pangan.

Lihat video: Kadin Sultra Sukses Galar Rapimprov di Kendari



“Seluruh program pembangunan daerah harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam mendukung infrastruktur, penguatan ekonomi, dan ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara,” tambahnya.

Sebagai bentuk komitmennya, ASR juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk konsisten menjalankan arahan dari KPK agar setiap kegiatan terhindar dari praktik yang melanggar aturan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada KPK yang terus mendampingi daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ujarnya

ASR berharap rapat koordinasi ini dapat menciptakan kesamaan persepsi dan langkah nyata antarlembaga. Menurutnya, kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan KPK menjadi kunci utama mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pembangunan yang berkelanjutan.

Rapat ini menjadi momentum berharga bagi Sultra untuk terus meningkatkan akuntabilitas publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

KENDARI - Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka menegaskan komitmennya dalam mengubah sistem seleksi pejabat pemerintah daerah Sulawesi Tenggara dengan sistem meritokrasi. Hal tersebut dia sampaikan dalam pengumuman 27 pejabat baru di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, belum lama ini.

Dia ingin mengubah sistem yang selama ini berlangsung karena hanya berdasarkan kedekatan. "Karena sistem yang ada selama ini bisa jadi pemilihannya asal kenal dan asal bayar. Akibat itu organisasinya hanya diawaki atau dikendalikan oleh keluarga sehingga tujuan organisasi tidak tercapai" ujar Andi.

Pengumuman dilakukan agar peserta mengetahui hasil seleksi sekaligus sebagai bagian dari penerapan sistem. Dalam prosesnya, mantan Panglima Kodam XIV/Hasanuddin ini juga diketahui turun langsung mewawancarai dalam waktu beberapa hari.

“Saya sudah katakan bahwa ke depan kita mengikuti sistem meritokrasi. Meritokrasi itu mencari orang yang punya kemauan dan kemampuan. Dan alhamdulillah, dalam satu minggu ini saya sudah menemukan itu, maka saya berikan kesempatan,” katanya.

Perbedaan antara peserta yang lolos dan lulus. Peserta yang lolos akan langsung menempati jabatan, sedangkan yang lulus akan masuk dalam Bank Data untuk kebutuhan pengisian jabatan ke depan.

Menurut dia, peserta yang masuk Bank Data tetap memiliki peluang untuk mengisi jabatan jika sewaktu-waktu terdapat posisi kosong. “Begitu ada jabatan kosong, mereka siap dan bisa langsung mengisi,” ujarnya.

Andi memastikan para pejabat terpilih segera dilantik. Dia berharap para pejabat yang lolos dapat bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta mampu memberikan solusi atas permasalahan yang ada.

“Kita harapkan mereka tidak berhenti di pelantikan saja. Apa yang disampaikan harus diwujudkan,” ucapnya.

MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka menjadi salah satu pembicara dalam Pertemuan Saudagar Bugis-Makassar (PSBM) XXVI yang digelar di Ballroom Hotel Claro Makassar, Kamis (26/3/2026). Kehadiran Gubernur ASR merupakan bagian dari langkah Pemprov Sultra memperkuat hubungan dengan pemerintah pusat serta mendorong kerja sama lintas sektor demi mempercepat pembangunan di daerah.

Andi menegaskan komitmennya membangun Sultra dengan semangat pengabdian dan kepemimpinan yang penuh integritas. “Jangan pernah bertanya apa yang kau dapatkan dari negara, tapi apa yang kau berikan untuk negara. Selaku pemimpin saya memegang prinsip ‘ikan busuk mulai dari kepalanya’, saya harus dalam keadaan bagus agar seluruh ‘badan” Provinsi Sultra juga ikut bagus,” ungkapnya.

Dia menuturkan nilai-nilai tersebut bukan hanya sekadar slogan melainkan terbentuk dari pengalaman hidupnya sejak kecil di Sulawesi Tenggara, terutama ketika tinggal di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep). Dia melihat langsung ketulusan masyarakat yang membantu keluarganya tanpa mengharapkan imbalan apa pun.

Kenangan itu kemudian membentuk tekad kuatnya untuk membalas kebaikan masyarakat melalui kerja nyata dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Semangat pengabdian tersebut juga tercermin dalam cara kepemimpinannya saat ini, termasuk komitmen menjaga integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada forum PSBM XXVI ini, Provinsi Sultra juga mendapatkan dukungan nyata untuk sektor pertanian. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan Sultra akan mendapat tambahan program Cetak Sawah Rakyat (CSR) seluas 10 ribu hektare.

“Provinsi Sultra tambah cetak sawah lagi 10 ribu hektare demi mendorong swasembada selanjutnya,” ucapnya.

Dengan penambahan tersebut, total luas program cetak sawah rakyat di Sultra kini menjadi 24.050 hektare, naik dari sebelumnya yang berjumlah 14.050 hektare.

Peningkatan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada pangan di daerah. Program tambahan ini sejalan dengan prioritas pembangunan Pemprov Sultra yang menjadikan sektor pangan sebagai salah satu fokus utama, khususnya melalui pendekatan agromaritim.

KENDARI - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka menggelar salat Idulfitri 1447 H di Masjid Agung Al Kautsar Kendari, Sabtu (21/3/2026). Dia mengimbau masyarakat Provinsi Sultra untuk menjadikan momen hari kemenangan ini sebagai titik awal mempererat silaturahmi dan memperkokoh persaudaraan.

“Mari kita pererat ikatan silaturahmi dan persaudaraan baik sesama umat Islam, sesama warga masyarakat Sultra maupun sesama anak bangsa demi terciptanya kehidupan yang harmonis, damai, dan penuh keberkahan,” ujarnya.

Dia mengajak seluruh komponen pembangunan daerah dengan penuh ketulusan hati memperkuat semangat pengabdian, berpartisipasi aktif, serta bersinergi dalam membangun Sultra.

“Insyaallah dengan niat tulus dan kebersamaan, kita wujudkan Provinsi Sultra yang maju, aman, sejahtera, dan religius,” tuturnya.

Andi mengajak masyarakat saling memaafkan atas segala khilaf, melupakan perselisihan, serta membersihkan hati. Momentum Idulfitri harus dimaknai sebagai kesempatan memperkuat tekad menjadi pribadi yang lebih baik dan insan yang bertakwa demi meraih keselamatan dunia dan akhirat.

KENDARI - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka menegaskan larangan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sultra untuk menggunakan kendaraan dinas sebagai sarana mudik Lebaran 2026.

Larangan tersebut dikeluarkan sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan aset negara di luar kepentingan kedinasan. "Berdasarkan aturan, kendaraan dinas merupakan fasilitas yang hanya digunakan untuk pelaksanaan tugas pemerintahan. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk perjalanan mudik saat Hari Raya Idulfitri," ujar Andi di Kendari, belum lama ini.

Dia menginstruksikan para ASN yang berencana pulang ke kampung halaman agar menggunakan kendaraan pribadi atau memanfaatkan moda transportasi umum yang tersedia.

Menurut dia, pengawasan akan diperketat dan sanksi tegas menanti bagi aparatur yang melanggar aturan. "Kalau ada yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai aturan berlaku," tegasnya.

Larangan penggunaan kendaraan operasional pelat merah untuk mudik Lebaran ini selaras dengan instruksi pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penggunaan aset negara untuk keperluan pribadi dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan aset publik. Adapun ketentuan tersebut telah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri PAN Nomor PER/87/M.PAN/8/2005 yang menyatakan bahwa kendaraan dinas hanya diperuntukkan bagi kepentingan dinas atau operasional kantor.

Bagi ASN yang terbukti melanggar dapat dikenakan sanksi disiplin, mulai dari kategori ringan hingga berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan birokrasi.

KENDARI - Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka memastikan pembayaran tunjangan dan gaji ke-13 tahun 2025 bagi guru SMA, SMK, dan SLB di wilayah tersebut segera diselesaikan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyiapkan anggaran sesuai kebutuhan guna memenuhi hak para tenaga pendidik.

Andi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus memperbaiki pelayanan di sektor pendidikan. Gubernur juga menyampaikan permohonan maaf kepada para guru apabila masih terdapat kekurangan pelayanan, khususnya terkait hak-hak guru yang hingga kini belum terpenuhi.

“Pada kesempatan ini saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pelayanan, terutama kepada guru-guru yang sampai hari ini belum mendapatkan haknya,” ujar Andi, Selasa (10/3/2026).

Pembayaran tunjangan yang menjadi hak guru SMA, SMK, dan SLB se-Sulawesi Tenggara mulai disalurkan pada pekan kedua Maret 2026, sehingga diharapkan dapat diterima sebelum Lebaran.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara melalui Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Husrin mengatakan, proses pembayaran tunjangan ditandai penyerahan secara simbolis kepada perwakilan guru dari Kota Kendari pada 11 Maret 2026 di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara.

Penyerahan secara simbolis hanya melibatkan guru di Kendari agar para guru di daerah lain tidak perlu meninggalkan sekolah. Hal itu mengingat satuan pendidikan saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik (TKA) serta Uji Kompetensi Keahlian (UKK) bagi siswa SMK.