Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melanjutkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru, mulai dari kenaikan tunjangan hingga perluasan program beasiswa pendidikan sarjana bagi tenaga pendidik yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap peningkatan kesejahteraan guru terus diwujudkan melalui sejumlah kebijakan yang telah berjalan sejak tahun lalu.

Menurut dia, pemerintah telah menaikkan tunjangan bagi guru non-ASN, sementara guru ASN mendapatkan tambahan tunjangan sebesar gaji pokok. Selain besaran tunjangan yang meningkat, pemerintah juga mengubah mekanisme penyaluran dana agar lebih sederhana dan tepat sasaran.

“Kemudian untuk kesejahteraan guru, kami ingin tegaskan sekali lagi bahwa sesuai komitmen Bapak Presiden, tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan dari yang guru non-ASN tunjangannya dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta, dan kemudian guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok,” ujar Mu’ti usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (11/6/2026).

Ia menjelaskan, salah satu pembaruan yang diterapkan pemerintah adalah sistem transfer langsung tunjangan dan gaji ke rekening masing-masing guru setiap bulan. Skema tersebut dinilai memangkas proses birokrasi yang selama ini kerap menjadi kendala dalam penyaluran hak tenaga pendidik.

“Yang berbeda juga sebagai terobosan adalah tunjangan dan gaji itu ditransfer langsung ke rekening guru setiap bulan. Nah, ini yang membedakan dengan kebijakan sebelumnya dan ini menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk bagaimana proses birokrasi yang tidak birokratis dan agar guru dapat mendapatkan manfaat langsung dari transfer tunjangan yang ke rekening guru setiap bulan,” katanya.

Selain aspek kesejahteraan, pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya guru melalui program beasiswa pendidikan tinggi. Mu’ti menyebut pada 2025 pemerintah menyediakan bantuan pendidikan bagi 12.500 guru yang belum memiliki ijazah D4 atau S1.

Program tersebut diberikan melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dengan nilai bantuan Rp3 juta per semester. Saat ini para peserta telah memasuki semester kedua dan sebagian di antaranya diperkirakan dapat menyelesaikan studi pada tahun ini.

“Kemudian untuk guru juga kami sampaikan bahwa tahun 2025 kami mengalokasikan beasiswa untuk 12.500 guru yang belum D4 atau S1 dengan beasiswa 3 juta per semester. Program ini sudah berjalan dengan sistem RPL, sudah masuk semester kedua dan insyaallah sebagian akan bisa diwisuda pada tahun ini,” ujarnya.

Mu’ti mengungkapkan pihaknya juga telah meminta Presiden Prabowo untuk menghadiri prosesi wisuda para guru penerima beasiswa tersebut apabila seluruh peserta telah menyelesaikan pendidikan.

“Kami rencanakan kalau nanti sudah selesai semua yang 12.500, kami harapkan nanti—kami mohon tadi kepada Bapak Presiden untuk dapat mewisuda 12.500 guru yang mendapatkan beasiswa S1 dengan sistem RPL,” katanya.

Untuk tahun 2026, pemerintah memperluas cakupan program secara signifikan menjadi 150.000 guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1, dengan bantuan Rp3 juta per semester.

“Nah, tahun ini kami mengalokasikan beasiswa untuk guru yang belum D4 atau S1 sebanyak 150.000 guru dengan nominal beasiswa sama dengan yang tahun 2025, 3 juta per semester. Dan sekarang masih proses pendaftaran karena kami masih terus menunggu para guru untuk dapat mengikuti program ini,” tutur Mu’ti.

JAKARTA - Terbitnya SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 menimbulkan polemik. Hal ini terjadi karena para guru honorer terkejut sebab bisa ditafsirkan peraturan tersebut akan mengakhiri karier mereka di 2026 ini.

SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 adalah tentang penugasan guru non aparatur sipil negara (non ASN) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang diteken 13 Maret 2026.

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah narasi "Penugasan Guru non-ASN dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026" yang ditafsirkan guru non-ASN akan dirumahkan atau dilarang mengajar pada tahun 2027.

Menanggapi hal ini Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan, keberadaan guru honorer atau Non ASN di sekolah/madrasah negeri selama ini menjadi penyelamat terhadap proses pembelajaran di kelas-kelas bagi murid.

Terlebih sebaran guru ASN tidak merata di wilayah Indonesia, banyak daerah masih kekurangan guru, karena dihentikannya penerimaan guru PNS sejak 7 tahun terakhir.

“Negara mestinya berterima kasih kepada para guru honorer Non-ASN, merekalah yang memenuhi kebutuhan atas kekurangan guru di sekolah dan madrasah kita,” katanya, melalui siaran pers, Jumat (8/5/2026).

Oleh sebab itu, lanjut Satriwan, pemerintah hendaknya jangan memecat 200.000 lebih guru honorer Non-ASN di sekolah negeri, melainkan angkat status mereka sebagai ASN PPPK penuh waktu.

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN sudah melarang tegas Pemda atau sekolah merekrut guru honorer atau Non-ASN. Pasal 66 berbunyi: ”Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak UU ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN.”

Lahirnya SE Mendikdasmen No. 7 Tahun 2026 justru merupakan upaya Mendikdasmen memberi kepastian status dan penggajian bagi guru Non ASN. Karena banyak Pemda tidak memperpanjang kontrak atau akan memecat para guru honorer Non ASN tersebut.

“Bahkan Kemdikdasmen via SE itu berkomitmen memberikan insentif bagi guru Non-ASN hingga 31 Desember 2026 yang tak dapat tunjangan profesi dari pusat,” ujar guru SMA ini.

IDXChannel – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan kebijakan baru terkait penyaluran aneka tunjangan guru yang mulai berlaku pada 2026, yakni dilakukan setiap bulan.

Sepanjang Januari hingga Maret 2026, pemerintah telah menyalurkan lebih dari Rp18 triliun tunjangan kepada lebih dari 1,6 juta guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) di seluruh Indonesia.

Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengatakan perubahan mekanisme penyaluran tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian kepada para guru terkait hak yang mereka terima.

“Mulai tahun 2026, penyaluran tunjangan guru yang sebelumnya dilakukan setiap tiga bulan kini menjadi setiap bulan. Percepatan penyaluran ini diharapkan memberikan kepastian kepada para guru akan haknya,” ujar Nunuk dalam keterangan resmi, yang dikutip pada Jumat (20/3/2026).

Ia menegaskan bahwa tunjangan guru merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas dedikasi para pendidik dalam mencerdaskan generasi bangsa.

“Bagi pemerintah, tunjangan guru bukan sekadar angka dalam anggaran, tetapi bentuk apresiasi atas dedikasi para guru yang setiap hari hadir mendidik generasi bangsa,” katanya.

Pada triwulan pertama 2026, penyaluran tunjangan tersebut terdiri dari Tunjangan Profesi Guru (TPG) kepada sekitar 1,6 juta guru dengan nilai sekitar Rp18 triliun.

Selain itu, Dana Tambahan Penghasilan (DTP) disalurkan kepada sekitar 20 ribu guru dengan nilai Rp14,8 miliar, serta Tunjangan Khusus Guru (TKG) kepada sekitar 62 ribu guru dengan total penyaluran Rp641,6 miliar.

Ke depan, pemerintah menyatakan akan terus menyempurnakan tata kelola penyaluran tunjangan agar semakin tepat sasaran, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya memperkuat peran guru dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

(Shifa Nurhaliza Putri)

KENDARI - Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka memastikan pembayaran tunjangan dan gaji ke-13 tahun 2025 bagi guru SMA, SMK, dan SLB di wilayah tersebut segera diselesaikan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyiapkan anggaran sesuai kebutuhan guna memenuhi hak para tenaga pendidik.

Andi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus memperbaiki pelayanan di sektor pendidikan. Gubernur juga menyampaikan permohonan maaf kepada para guru apabila masih terdapat kekurangan pelayanan, khususnya terkait hak-hak guru yang hingga kini belum terpenuhi.

“Pada kesempatan ini saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pelayanan, terutama kepada guru-guru yang sampai hari ini belum mendapatkan haknya,” ujar Andi, Selasa (10/3/2026).

Pembayaran tunjangan yang menjadi hak guru SMA, SMK, dan SLB se-Sulawesi Tenggara mulai disalurkan pada pekan kedua Maret 2026, sehingga diharapkan dapat diterima sebelum Lebaran.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara melalui Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Husrin mengatakan, proses pembayaran tunjangan ditandai penyerahan secara simbolis kepada perwakilan guru dari Kota Kendari pada 11 Maret 2026 di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara.

Penyerahan secara simbolis hanya melibatkan guru di Kendari agar para guru di daerah lain tidak perlu meninggalkan sekolah. Hal itu mengingat satuan pendidikan saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik (TKA) serta Uji Kompetensi Keahlian (UKK) bagi siswa SMK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan kekhawatiran publik terkait alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut-sebut berpotensi mengganggu anggaran kementerian lain. Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, alokasi anggaran masuk dalam rincian output fungsi kesehatan.

Untuk 2026, terdapat anggaran sebesar Rp24 triliun yang dicatat dalam fungsi kesehatan oleh BGN. Namun demikian, ia memastikan anggaran tersebut tidak mengganggu pagu anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Ada anggaran Badan Gizi sebesar Rp24 triliun masuk dalam fungsi kesehatan, tetapi tidak mengganggu anggaran Kementerian Kesehatan. Terbukti anggaran Kementerian Kesehatan dari tahun ke tahun naik, meskipun ada Rp24 triliun untuk 2026 ini pada fungsi kesehatan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional,” tegasnya dalam konferensi pers di Bogor, Sabtu (28/2/2026).

Hal serupa juga berlaku untuk alokasi pendidikan. BGN memastikan tidak mengurangi jatah anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

“Kemudian pada kelompok anak sekolah, termasuk santri dan sekolah keagamaan lainnya, masuk rincian output fungsi pendidikan. Makanya ada anggaran Rp223 triliun di pendidikan, tetapi tidak mengganggu anggaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah karena dari tahun ke tahun terus naik. Tidak mengganggu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi karena dari tahun kemarin ke tahun ini juga naik,” lanjut Dadan.

Selain itu, Dadan juga memastikan transfer pusat ke daerah untuk tunjangan guru tetap mengalami peningkatan, bahkan naik hampir 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kemudian juga tidak mengganggu transfer pusat ke daerah untuk tunjangan guru karena dari tahun kemarin ke tahun ini naik 10 persen,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membeberkan sejumlah perhatian pemerintah terhadap guru honorer. Menurutnya, pemerintah telah meningkatkan insentif guru honorer menjadi Rp400.000 tahun ini.

Teddy menjelaskan bahwa banyak yang menyebut guru-guru tidak diperhatikan oleh pemerintah di bawah kendali Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurutnya, secara kewenangan, guru honorer ada di bawah pemerintah daerah. Akan tetapi, pemerintah pusat memberi insentif.

"Insentif itu bukan gaji, insentif itu tambahan. Dan tambahannya ini berapa? Dari tahun 2005 sampai 2025 ada namanya insentif. Baru naik di zaman Presiden Prabowo. Menjadi Rp400 ribu," kata Teddy saat bertemu dengan media pada Jumat (27/2/2026).

Kemudian, terdapat pula kenaikan tunjangan guru non-ASN, dari Rp1,5 juta pada 2025, menjadi Rp2 juta pada tahun ini.

"Yang paling dirasakan oleh guru-guru adalah jadi dulu pemberian tunjangan honor itu melalui transfer ke daerah. Dari daerah yang beri. Dan itu 3 bulan sekali baru dapat. Nah, tahun lalu Presiden memberi instruksi agar setiap bulan itu langsung diberikan langsung ke gurunya. Dan sudah berjalan," kata Teddy.

Adapun, pemerintah pun memiliki sederet program pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tengah berjalan. Bahkan, menurutnya, Presiden RI Prabowo Subianto menambahkan program Sekolah Rakyat. Dalam satu tahun, terdapat 166 Sekolah Rakyat dan 22.000 siswa.

"Kemudian, ada yang bilang sekolah terbengkalai. Iya, itu adalah masalah dari dulu. Sekolah rusak, sekolah ada yang kurang baik," ujarnya.

Namun, menurutnya sekolah menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. SMA menjadi kewenangan Gubernur, SD dan SMP kewenangan Bupati dan Wali Kota.

"Karena dari dulu sudah rusak dan bermasalah, tapi tidak tertanggulangi, kita renovasi. Faktanya, pada tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada. Anda bisa cek. Dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun," ujar Teddy.

Program lainnya adalah TV digital untuk pembelajaran digital di sekolah. Jumlahnya pada 2025 mencapai 280.000 TV di 280.000 sekolah. Selain itu, terdapat program Sekolah Garuda dan pembangunan kampus-kampus baru.

Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No.118/2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, total anggaran pendidikan tahun ini melalui belanja kementerian/lembaga, transfer ke daerah (TD) serta pembiayaan secara keseluruhan mencapai Rp769 triliun. Angka itu sudah 20% dari total belanja negara pada APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun.

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen ) meningkatkan target penerima tunjangan khusus guru pada tahun 2026. Jumlah penerima tunjangan khusus bagi guru di daerah 3T dan daerah terdampak bencana ditingkatkan dari 57.683 guru menjadi 65.871 guru.

Peningkatan target afirmasi bagi guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dan wilayah bencana pada tahun 2026 adalah bentuk keberpihakan negara terhadap guru yang bertugas di wilayah dengan tantangan tinggi.

“Peningkatan target ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperluas jangkauan perlindungan dan dukungan kepada guru yang mengabdi di wilayah dengan tingkat kesulitan geografis maupun kondisi kedaruratan. Negara harus hadir memastikan mereka tetap mendapatkan perhatian dan dukungan yang layak,” tutur Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG), Nunuk Suryani,melalui siaran pers, Rabu (18/2/2026).

Kemendikdasmen berharap kesejahteraan guru semakin terjamin sehingga para pendidik dapat lebih fokus dalam menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Penyaluran Tunjangan 2025 Terealisasi 100 Persen

Kemendikdasmen memastikan penyaluran aneka tunjangan bagi guru ASN Daerah (ASND) dan Non-ASN pada tahun anggaran 2025 telah terealisasi 100 persen dari target yang ditetapkan. Capaian ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak guru secara tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel.

Nunuk Suryani, menyampaikan bahwa keberhasilan realisasi penuh tersebut tidak terlepas dari penguatan tata kelola penyaluran berbasis sistem digital, pemutakhiran data secara berkala, serta koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Alhamdulillah penyaluran tunjangan guru tahun 2025 telah mencapai 100 persen dari rencana yang ditetapkan. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh hak guru dapat diterima secara utuh, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Nunuk.

Adapun jenis tunjangan yang disalurkan kepada guru ASN dan Non-ASN meliputi 1) Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja sesuai regulasi; 2) Tunjangan Khusus Guru (TKG) bagi guru yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T); serta wilayah dengan kondisi khusus; 3) Dana Tambahan Penghasilan (DTP) bagi guru ASN Daerah sebagai bentuk dukungan peningkatan kesejahteraan sesuai kebijakan pemerintah.

Nunuk menegaskan bahwa kebijakan tunjangan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat profesionalisme dan motivasi guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran.

Kemendikdasmen akan terus melakukan penyempurnaan tata kelola penyaluran tunjangan melalui integrasi sistem data, penguatan mekanisme verifikasi dan validasi, serta pengawasan berlapis guna menjamin akuntabilitas. Pemerintah juga memastikan tidak terdapat potongan yang tidak sesuai ketentuan dalam proses penyaluran.

JAKARTA - Sebanyak 16.467 guru dan tenaga kependidikan akan mendapatkan tunjangan khusus senilai Rp32 miliar. Kemendikdasmen akan menyalurkannya ke guru dan tendik terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Timur.

Jumlah guru dan tendik yang terdampak dari masing-masing jenjang dan bantuannya adalah sebagai berikut.

1. PAUD: 915 pendidik yang terdampak dan mendapatkan total bantuan sebesar Rp1,8 miliar.

2. Pendidikan dasar: 10.274 guru terdampak dengan jumlah bantuan yang diberikan sebesar Rp20,5 miliar.

3. Pendidikan menengah: 5.258 guru dengan bantuan yang diberikan sebesar Rp10,5 miliar.

Sedangkan jumlah tenaga pendidik terdampak sebanyak 20 orang. Adapun untuk tenaga kependidikan, 3 orang di Provinsi Aceh dan 17 orang lainnya di Provinsi Sumatra Barat mendapatkan bantuan masing-masing sebesar Rp2 juta.

Penyaluran ini akan dilakukan bertahap mulai Desember 2025 hingga Februari 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan layanan pendidikan tetap berjalan meskipun berada dalam situasi darurat.

“Dalam kondisi bencana, keselamatan warga sekolah menjadi prioritas utama, namun hak anak untuk tetap belajar tidak boleh terhenti. Pemerintah hadir untuk memastikan pendidikan darurat dapat berjalan, sekaligus memberikan dukungan bagi para guru yang tetap mengabdi di wilayah terdampak,” ujar Abdul Mu'ti, melalui siaran pers, Minggu (28/12/2025).

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikdasmen, Suharti, mengatakan bahwa upaya ini sebagai wujud kepedulian atas penderitaan PTK yang terdampak bencana.

“Akhir tahun yang bagi sebagian orang bisa dinikmati dengan hangat penuh suka cita berkumpul bersama keluarga, namun saat ini menjadi momen yang sangat memprihatinkan bagi saudara-saudara kita, khususnya para pendidik dan tenaga kependidikan di beberapa lokasi yang terdampak bencana,” ungkapnya.

“Oleh karena itu, sebagai bentuk kepedulian Kemendikdasmen, tunjangan khusus ini disalurkan untuk sedikit meringankan beban mereka. Semoga bantuan kepedulian di akhir tahun ini bisa menjadi penyemangat dan menandai kehadiran pemerintah untuk terus ada membersamai saudara-saudara kita melewati masa pemulihan ini dengan keyakinan penuh pada Tuhan dan rasa optimis,” pungkas Suharti

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan memberikan tunjangan khusus sebesar Rp2 juta per orang kepada 16.500 guru yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Total anggaran yang disiapkan untuk tunjangan tersebut mencapai Rp35 miliar dan saat ini masih dalam proses revisi Anggaran Tahun 2025.

Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“Tunjangan khusus guru di daerah bencana, Rp35 miliar untuk anggaran dari revisi, yang kami sampaikan sebanyak 16.500 guru yang menerima bantuan, kemudian masing-masing menerima bantuan Rp2 juta per guru, dan anggaran masih dalam proses revisi tahun 2025,” ujar Mu’ti di hadapan Presiden Prabowo dan jajaran Kabinet Merah Putih.

Mu'ti mengatakan selain guru, dampak banjir juga dirasakan oleh ratusan ribu siswa dan ribuan satuan pendidikan. Berdasarkan data sementara per Minggu (14/12/2025) pukul 17.00 WIB, sebanyak 3.274 satuan pendidikan terdampak banjir di tiga provinsi tersebut. Rinciannya meliputi 767 PAUD, 1.343 SD, 621 SMP, 268 SMA, 136 SMK, 23 PKBM, 30 SLB, serta 86 lembaga kursus dan pelatihan.

"Kami belum mampu memetakan tingkat kerusakannya karena masih dalam progres dan masih dalam pendataan, Bapak Presiden," ujar Mu'ti.

Jumlah siswa terdampak tercatat mencapai 276.249 orang, sementara guru yang terdampak sebanyak 25.936 orang. Kerusakan infrastruktur pendidikan juga cukup signifikan, dengan 6.431 ruang kelas rusak serta 3.489 fasilitas lain seperti laboratorium, perpustakaan, UKS, tempat ibadah, hingga perangkat TIK (IFP) yang sebelumnya telah dikirim ke sekolah namun terendam banjir. Selain itu, sebanyak 3.420 toilet sekolah dilaporkan rusak.

Untuk merespons kondisi tersebut, Mu'ti mengatakan pihaknya telah menyalurkan berbagai bantuan darurat, baik dalam bentuk barang maupun dana. Bantuan barang meliputi 148 unit tenda ruang kelas darurat, 15.000 paket school kit, 7.500 bingkisan anak, 2.000 pasang sepatu, 700 family kit, serta 65.000 eksemplar buku teks dan nonteks.

"Kemudian untuk bantuan dalam bentuk uang Rp21,1 miliar dari anggaran eksisting yang kami miliki sekarang ini, 18,53 miliar dari anggaran revisi," tambah Mu'ti.

Mu’ti juga melaporkan perkembangan kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak. Di Aceh, pembelajaran telah berjalan sebagian di 15 dari 18 kabupaten/kota terdampak, dengan tiga daerah—Pidie, Subulussalam, dan Lhokseumawe—sudah melaksanakan pembelajaran penuh.

Di Sumatera Barat, seluruh daerah terdampak telah memulai pembelajaran kecuali 93 sekolah di Kabupaten Agam yang masih diliburkan hingga 22 Desember 2025.

Sementara di Sumatera Utara, dari 18 kabupaten/kota terdampak, lima daerah masih melaksanakan pembelajaran sebagian dan 13 daerah lainnya telah kembali menjalankan pembelajaran penuh.

Mu'ti pun menyampaikan skenario kurikulum untuk penanggulangan dampak bencana. Dimana, untuk tanggap darurat 0 sampai 3 bulan pertama Penyesuaian kurikulum minimum esensial. "Kurikulum disederhanakan menjadi kompetensi esensial seperti literasi dasar, numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial, dan informasi mitigasi bencana," jelasnya.

Kedua, Pengembangan bahan belajar darurat. Ketiga, Metode pembelajaran adaptif. Keempat, Dukungan psikososial terintegrasi dalam pembelajaran. Kelima, Asesmen yang sangat sederhana; tidak ada asesmen formatif atau sumatif yang kompleks, fokus pada kehadiran, keamanan, dan kenyamanan murid.

Untuk pemulihan dini 3 sampai 12 bulan, pertama kurikulum adaptif berbasis krisis. Kemudian yang kedua, program pemulihan pembelajaran. Ketiga, pembelajaran fleksibel dan diferensiasi. Keempat, sistem asesmen transisi, asesmen berbasis portofolio atau unjuk kerja sederhana.

"Kemudian pemulihan lanjutan 1 sampai 3 tahun, integrasi permanen pendidikan kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, pembelajaran inklusif berbasis ketahanan, dan sistem monitoring evaluasi pendidikan darurat," tutup Mu'ti.

JAKARTA - Kabar gembira bagi guru honorer . Pemerintah akan menaikkan tunjangan guru honorer dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 pada 2026 dengan mekanisme pencairan langsung ke rekening guru.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti dalam pidatonya pada Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 mengatakan, pemerintah dibawah arahan Presiden Prabowo Subianto telah menyediakan sejumlah program untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

Pada 2025, jelas Abdul Mu'ti, pemerintah mengalokasikan tunjangan sertifikasi sebesar Rp2 juta per bulan untuk guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) dan satu kali gaji pokok untuk guru ASN.

"Bagi guru honorer diberikan insentif sebesar Rp300.000 per bulan. Semua tunjangan dan insentif ditransfer

langsung ke rekening guru," katanya pada pidato HGN 2025, Selasa (25/11/2025).

Menurut Mu'ti, pemerintah menyadari berbagai insentif dan tunjangan bagi guru mungkin belum sesuai dengan harapan. Namun pemerintah berkomitmen untuk memberikan yang terbaik.

"Tunjangan guru honorer dinaikkan dari Rp300.000 menjadi Rp400.000," ujar Mendikdasmen.

Berdasarkan data Kemendikdasmen, per 21 November bantuan insentif untuk guru honorer telah disalurkan kepada 346.238 guru dengan anggaran sebanyak Rp733,99 miliar.

Mendikdasmen melanjutkan, selain kenaikan tunjangan insentif, Kemendikdasmen juga mengurangi tugas administratif guru dikurangi, kewajiban mengajar tidak mutlak 24 jam, kemudian ada satu hari belajar guru dalam sepekan.

"Kebijakan tersebut dimaksudkan agar guru dapat lebih fokus melaksanakan tugas utama sebagai pendidik profesional, melaksanakan tugas pembelajaran, membimbing, dan meningkatkan kualitas diri," pungkas Mendikdasmen.

JAKARTA - Jelang Hari Guru Nasional (HGN) 2025 Kemendikdasmen melalui Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru menargetkan pembayaran tunjangan guru tahun ini akan tuntas. Baik tunjangan untuk guru PNS dan juga non ASN.

Dirjen GTKPG Kemendikdasmen Prof Nunuk Suryani mengatakan, saat ini pembayaran tunjangan guru sudah langsung disalurkan ke rekening guru.

Namun dia tidak menampik bahwa masih ada masalah terkait penyaluran tunjangan ke rekening guru karena masih ada aturan-aturan yang masih berlaku.

Diketahui, sebelummya memang pembayaran tunjangan guru itu disalurkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lalu ke rekening kas umum daerah (RKUD), dan ke rekening guru. Kemudian pada tahun ini penyalurannya dipangkas langsung ke rekening guru.

Meski ada aturan yang bisa menjadi kendala penyaluran, ujar Nunuk, namun ia berharap penyaluran tunjangan guru bisa dimaksimalkan jelang Hari Guru Nasional (HGN) yang jatuh pada 25 November 2025.

"Namun demikian bisa saya sampaikan bahwa kita juga sudah memaksimalkan ya harapan kita di Hari Guru ini nanti, besok pada 2025 dan puncaknya di 28 (November 2025), semua guru yang berhak terhadap tunjangannya bisa menerima. Jadi supaya tidak ada lagi keluhan terkait dengan hal tersebut," katanya, pada Taklimat Media Hari Guru Nasional 2025.

Berdasarkan data Kemendikdasmen, penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) untuk guru ASN Daerah per 17 November 2025 sudah mencapai 99,7 persen. TPG sudah disalurkan ke 1.472.687 guru dengan total anggaran Rp69.2 Triliun.

Kemudian untuk Tunjangan Khusus Guru (TKG) untuk guru di daerah 3T mencapai 89.10 persen atau sudah diterima kepada 55.149 guru dengan total anggaran Rp1.419 Triliun.

Lalu untuk Dana Tambahan Penghasilan (DTP) sudah disalurkan kepada 169.600 guru ASN yang belum bersertifikat atau 47,02 persen dengan total anggaran Rp274 miliar.

Kemudian untuk penyaluran aneka tunjangan bagi guru non ASN, seperti TKG untuk guru di daerah 3T sudah 100,1 persen, dengan total penerima 26.676 guru dengan total anggaran Rp371,01 miliar.

Lalu TPG telah disalurkan Rp8,12 Triliun kepada 396.342 guru atau 100.1 persen. Lalu Bantuan Insentif udah 94,7 persen, dengan total saluran 346.238 guru dengan anggaran Rp733,99 miliar.

Lalu untuk penyaluran bantuan subsidi upah bagi guru non ASN telah disalurkan kepada 233.770 guru dengan dana Rp140,3 miliar dengan persentase penyaluran Rp92,3 persen.

Bisnis.com, JAKARTA-Kementerian Agama (Kemenag) menyebut kesejahteraan guru terus menunjukkan perkembangan signifikan, termasuk melalui perluasan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang tahun ini meningkat hingga 700%.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan melalui perluasan PPG, kesejahteraan guru semakin baik.

"Banyak kemajuan yang sebelumnya belum pernah kita capai,” ujarnya seperti dilansir laman resmi Kemenag, Minggu (23/11/2025).

Nasaruddin menuturkan bahwa perbaikan kesejahteraan tersebut semakin terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2025, misalnya, sebanyak 227.147 guru non-PNS menerima kenaikan tunjangan profesi dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.

"Pengembangan PPG mencapai 700%. Sebelumnya kenaikannya hanya sekitar 20–30% per tahun. Tahun ini meningkat menjadi 700%,” kata Menag.

Saat ini lebih dari 102.000 guru madrasah dan guru pendidikan agama sedang mengikuti PPG, dan totalnya mencapai 206.411 guru sepanjang 2025, naik drastis dari 29.933 peserta pada 2024.

Menag menambahkan bahwa perluasan akses PPG kini menjangkau seluruh guru lintas agama.

“Selama ini PPG hanya diikuti guru-guru agama Islam. Sekarang kita berikan juga kepada guru Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Semua kita fasilitasi,” ucapnya.

Nasaruddin menilai kebijakan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menghapus disparitas dalam peningkatan kompetensi guru.

Selain peningkatan kompetensi, pemerintah juga memperluas jalan karier bagi para pendidik honorer. Dalam 3 tahun terakhir, sebanyak 52.000 guru honorer berhasil diangkat menjadi PPPK, memberikan kepastian status dan kesejahteraan yang lebih baik.

“Tidak boleh ada diskriminasi. Inilah wajah Kementerian Agama sekarang,” tutur Menag.

Menanggapi masih adanya guru madrasah yang menerima honor sangat rendah, Menag Nasaruddin menyebut bahwa sejumlah langkah perbaikan telah mulai berjalan.

“Sekarang sudah mulai ada sekolah rakyat, sekolah Garuda, dan peningkatan kesejahteraan, dan undang-undang guru dan dosen ini kita akan revisi dan nanti itu kalau terwujud," kata Menag

Menag berharap revisi undang-undang tersebut dapat menghapus kesenjangan antarlembaga pendidikan.

“Tidak boleh ada perbedaan antara dosen perguruan tinggi umum dan dosen perguruan tinggi keagamaan, begitu juga antara guru madrasah dan guru SD. Semua adalah anak bangsa, tidak boleh ada diskriminasi,” pungkasnya.