Pengamat: Kebijakan WFH Setiap Hari Jumat Terlalu Ambisius
Kebijakan WFH setiap Jumat dinilai terlalu ambisius oleh pengamat ekonomi, karena meski menghemat BBM, tidak menyentuh akar masalah energi dan transportasi.
(Bisnis.Com) 02/04/26 16:35 180238
Bisnis.com, PADANG — Pengamat ekonomi dari Universitas Andalas Prof. Syafruddin Karimi memiliki pandangan yang realistis terkait kebijakan pemerintah untuk menerapkan work from home (WFH) bagi ASN dan pihak swasta setiap hari Jumat setiap pekannya yang akan dimulai pada 10 April 2026 mendatang.
Dia menilai kendati langkah ini dapat menghemat kompensasi BBM APBN sekitar Rp6,2 triliun serta belanja BBM masyarakat sekitar Rp59 triliun. Namun, dari sudut ekonomi perilaku, pilihan itu mengandung risiko memperpanjang pola libur, apalagi pekerja Muslim tetap keluar untuk salat Jumat, sehingga penghematan mobilitas tidak akan penuh.
“Jadi klaim pengurangan konsumsi BBM 20% terasa terlalu ambisius bila dibaca sebagai penurunan konsumsi nasional,” katanya, Kamis (2/4/2026).
Syafruddin menjelaskan satu hari WFH hanya mengurangi satu bagian dari mobilitas, sedangkan konsumsi BBM nasional juga datang dari logistik, distribusi, industri, jasa, dan perjalanan non-kerja.
Secara teori, hari Rabu bisa memberi efek pengurangan komuter yang lebih murni karena tidak menempel pada akhir pekan dan tidak terganggu aktivitas ibadah Jumat. Namun, sekalipun dipindah ke Rabu, angka 20% tetap sulit tercapai untuk konsumsi BBM nasional, walau mungkin lebih masuk akal pada segmen perjalanan kerja perkotaan tertentu.
Menurutnya dalam kondisi perekonomian saat ini, WFH bukan kebijakan optimal, tetapi tetap berguna sebagai respons cepat jangka pendek. Indonesia sedang menghadapi inflasi tahunan 3,48% pada Maret 2026 setelah sebelumnya 4,76% pada Februari, sementara harga minyak global melonjak dan Brent sempat menembus US$100 per barel walau asumsi APBN 2026 masih memakai ICP US$70 per barel.
Dalam situasi seperti itu, lanjut dia, pemerintah membutuhkan instrumen yang murah, cepat, dan mudah dijalankan untuk menekan permintaan energi.
Dikatakannya WFH memenuhi tiga syarat itu. Masalahnya, WFH tidak menyentuh akar persoalan, yaitu ketergantungan pada energi fosil, lemahnya transportasi publik, dan struktur subsidi yang masih luas.
“Jadi, kebijakan ini layak dipakai sebagai bantalan awal, tetapi tidak cukup kuat bila pemerintah ingin menjaga stabilitas energi dan fiskal dalam horizon yang lebih panjang. Kebijakan optimal tetap harus bergerak ke reformasi transportasi, penajaman subsidi, efisiensi belanja, dan diversifikasi energi,” sebutnya.
Kemudian Syafruddin bilang WFH mempengaruhi roda perekonomian dengan cara yang campuran. Di satu sisi, WFH menekan permintaan BBM, parkir, transportasi harian, dan konsumsi di kawasan perkantoran. Efek itu membuat sektor transportasi, UMKM kantin, ritel harian, dan jasa informal di area kantor cenderung melemah.
Di sisi lain, WFH dapat membantu menahan imported inflation, mengurangi tekanan kompensasi BBM, dan menjaga daya beli agregat bila pemerintah berhasil meredam kenaikan biaya energi. Karena itu, WFH cenderung kontraktif secara mikro pada beberapa sektor yang hidup dari mobilitas kantor, tetapi bisa stabilisator secara makro bila dipakai pada saat harga energi melonjak akibat guncangan geopolitik
“Jadi WFH bukan resep ekspansi ekonomi, melainkan alat pengendalian tekanan biaya dalam masa risiko tinggi. Efek akhirnya akan sangat bergantung pada durasi kebijakan, kepatuhan pelaksanaan, dan apakah pengeluaran rumah tangga yang berkurang di transportasi pindah ke konsumsi lain di rumah,” tegas dia.
Syafruddin menyarankan pemerintah punya pilihan kebijakan ekonomi yang lebih kuat untuk menghemat energi dan anggaran negara selain WFH. Pemerintah dapat memperketat sasaran subsidi energi berbasis data rumah tangga, membatasi penggunaan kendaraan dinas, menerapkan jam kerja bergelombang, mempercepat transportasi massal, memperbesar bauran biodiesel, mempercepat konversi energi di bangunan pemerintah, dan memotong belanja birokrasi yang tidak produktif.
Langkah-langkah itu memberi dampak yang lebih struktural karena menurunkan konsumsi energi tanpa terlalu mengganggu ritme produksi. APBN 2026 juga sudah menempatkan ketahanan energi sebagai agenda penting, sehingga efisiensi semestinya tidak berhenti pada perubahan lokasi kerja ASN.
“Pemerintah perlu menggeser kebijakan dari simbol penghematan menuju reformasi konsumsi energi yang lebih tepat sasaran, terukur, dan tahan lama. WFH bisa tetap dipakai, tetapi hanya sebagai lapisan awal dari paket kebijakan yang lebih lengkap,” ujarnya.
Pertimbangan ekonomi yang rasional terhadap WFH bagi pekerja dan belanja program seperti MBG harus berangkat dari perbedaan yang tegas antara stabilisasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Di mana, WFH memberi manfaat cepat melalui penurunan mobilitas dan biaya energi, tetapi efeknya terbatas dan sementara.
Program MBG berbeda karena pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp335 triliun untuk 2026 guna memperbaiki gizi, kualitas sumber daya manusia, dan permintaan domestik.
Dalam ancaman krisis global akibat guncangan geopolitik, negara perlu menjaga keseimbangan, negara harus hemat pada belanja yang tidak produktif, tetapi tetap berani membiayai program yang memperkuat produktivitas masa depan.
Oleh karena itu, WFH layak dipakai untuk menahan tekanan energi sesaat, sedangkan MBG tetap layak dipertahankan bila tata kelolanya efisien, tepat sasaran, dan mampu menciptakan efek pengganda di daerah.
“Pilihan ekonomi yang sehat bukan memotong program pembangunan manusia, melainkan memperbaiki prioritas agar fiskal tetap kuat saat dunia menghadapi harga energi tinggi, tekanan inflasi, dan ketidakpastian global,” tutupnya.
#wfh-kebijakan #wfh-jumat #wfh-asn #wfh-swasta #penghematan-bbm #konsumsi-bbm #ekonomi-wfh #inflasi-indonesia #energi-fosil #transportasi-publik #subsidi-energi #diversifikasi-energi #efisiensi-belanja