Kami percaya bahwa penerapan nilai-nilai Islamic Excellence (ISLEX), yang menekankan integritas, karakter, dan keunggulan akademik, menjadi fondasi penting dalam membentuk lulusan yang mampu berkontribusi di tingkat global,

Depok (ANTARA) - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) sukses menempati peringkat ke-4 dunia dalam daftar 30 sekolah bisnis ekonomi Islam terbaik tahun 2026 dan menjadi sekolah ekonomi Islam terbaik di Indonesia

Pemeringkatan ini dirilis oleh DinarStandard dan diberitakan oleh Salaam Gateway pada Selasa (31/3). Dengan skor 75,3, FEB UI berhasil menempatkan diri sejajar dengan institusi global terkemuka.

Dekan FEB UI, Yulianti Abbas, Rabu menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil komitmen seluruh sivitas akademika dalam menjaga kualitas pendidikan dan riset di bidang ekonomi dan keuangan Islam.

“Kami percaya bahwa penerapan nilai-nilai Islamic Excellence (ISLEX), yang menekankan integritas, karakter, dan keunggulan akademik, menjadi fondasi penting dalam membentuk lulusan yang mampu berkontribusi di tingkat global,” ujarnya.

Dalam daftar pemeringkatan tersebut, International Center for Education in Islamic Finance (INCEIF) dari Malaysia menduduki peringkat pertama, disusul oleh Durham University di peringkat kedua, dan Universiti Malaya di peringkat ketiga.

FEB UI berada tepat di bawah tiga institusi tersebut, menunjukkan daya saing yang kuat di tingkat internasional.

Di Indonesia, FEB UI menempati posisi teratas, diikuti oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) yang berada di peringkat ke-14 dunia dan peringkat kedua nasional.

Lebih lanjut ia mengatakan, FEB UI terus memperkuat implementasi nilai-nilai ISLEX melalui berbagai program akademik, kolaborasi internasional, serta kontribusi riset berkelanjutan.

Pendekatan ini tidakhanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga memperluas jejaring global mahasiswa dandosen, sehingga FEB UI mampu menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan industridan masyarakat.

Pemeringkatan ini juga menjadi indikator meningkatnya daya saing institusi pendidikan tinggiIndonesia di kancah global, khususnya dalam bidang ekonomi Islam.

Pengakuan internasional terhadap FEB UI menunjukkan bahwa kontribusi akademisi dan praktisi dalam mengembangkan ekosistem ekonomi syariah semakin mendapat perhatian luas.

Hal ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat penting dalam pengembangan ekonomi Islam dunia.

Ke depan, FEB UI diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut melalui penguatan kualitas pendidikan, riset, serta kolaborasi strategis lintas negara.

Implementasi nilai nilai ISLEX akan terus diperluas sebagai identitas dan keunggulan FEB UI, sehingga fakultas ini tidak hanya menjadi pionir di Indonesia, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk arah
perkembangan ekonomi Islam di tingkat global.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Sumber daya alam dalam ekonomi hijau tidak boleh ditebang habis. Sekarang terjadi ditebang semua, maka generasi muda tidak kebagian,

Mataram (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menegaskan, konsep ekonomi hijau harus dijalankan secara berkelanjutan dengan memastikan sumber daya alam tidak habis dieksploitasi dan tetap menyisakan ruang untuk generasi mendatang.

"Sumber daya alam dalam ekonomi hijau tidak boleh ditebang habis. Sekarang terjadi ditebang semua, maka generasi muda tidak kebagian," ujar dia dalam kuliah umum di kampus UIN Mataram, Kota Mataram, NTB, Selasa.

Mantan Ketua Dewan Penggerak Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) tersebut menjelaskan prinsip utama ekonomi hijau adalah menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian alam.

Pendekatan tersebut penting untuk memastikan agar sumber daya alam selalu tersedia dalam jangka panjang, sekaligus mencegah kerusakan lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana.

Mahfud menyoroti praktik eksploitasi sumber daya alam yang masif dilakukan tanpa kontrol karena mengancam keberlanjutan lingkungan dan hak generasi muda.

"Ekonomi hijau harus bersifat menyelamatkan, tidak boleh menyebabkan bencana seperti banjir yang melanda tiga provinsi di Sumatra," celetuk dia.

Lebih lanjut, Mahfud menyampaikan bahwa praktik pengelolaan sumber daya alam di Indonesia selama ini masih menyisakan persoalan serius dalam distribusi manfaat ekonomi.

Banyak daerah yang kaya tambang justru dihuni penduduk dengan tingkat kesejahteraan relatif rendah, sementara keuntungan besar lebih banyak dinikmati oleh pihak luar.

Ia menekankan ekonomi berkeadilan harus mampu menghadirkan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat lokal, sehingga kekayaan alam juga dirasakan langsung oleh penduduk di sekitar wilayah tambang.

"Banyak orang punya tambang besi, nikel, emas, namun penduduk di sekitarnya miskin. Pemasukan ke negara banyak dan yang dapat orang-orang luar, itu yang ingin dibereskan oleh Prabowo," pungkas Mahfud MD.

Ekonomi hijau merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia guna mencapai visi Indonesia Emas 2045. Indeks Ekonomi Hijau (GEI) menunjukkan tren positif selama satu dekade terakhir yang awalnya hanya 47,2 persen pada 2011 menjadi 59,17 persen pada 2020.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan Indeks Ekonomi Hijau mencapai 90,65 persen pada 2045 atau saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan dengan pangsa energi baru terbarukan dalam bauran energi primer sebesar 70 persen.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang utama harus dipahami sebagai panduan moral dan etika yang melarang praktik riba (bunga), maysir (spekulasi), gharar (ketidakpastian), serta menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi.

Bandung (ANTARA) - Baru saja kita menuntaskan ritual spiritual di bulan suci Ramadhan dan merayakan kemenangan di hari Lebaran. Harapan kita sederhana, kembali fitri dan melanjutkan hal-hal yang sudah dilaksanakan secara kaffah di bulan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari.

Namun, ada paradoks yang kerap muncul ketika kita kembali ke rutinitas ekonomi: mengapa nilai-nilai kebaikan yang dipupuk selama Ramadhan sering menguap saat berhadapan dengan pragmatisme bisnis?

Secara global, ekonomi Indonesia menempati posisi yang signifikan. Menurut IMF (2025), Indonesia berada di peringkat ke-16 dunia berdasarkan PDB nominal dan ke-7 berdasarkan PDB (PPP).

Ekonomi Indonesia juga memiliki karakteristik yang khas, yang membedakannya dari negara-negara lain, khususnya di kawasan Asia.

Menurut lembaga seperti IMF, World Bank, dan ADB, struktur ekonomi Indonesia dibentuk oleh kombinasi peran aktif pemerintah —melalui BUMN— dan sektor swasta, termasuk UMKM.

Secara makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50% PDB. Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja terbesar berada di sektor informal, sektor yang sesungguhnya krusial bagi perekonomian, namun kerap luput dari fokus kebijakan formal.

Kesenjangan ini nyata. Data OJK (2025) menunjukkan bahwa inklusi keuangan nasional telah mencapai 79,71%, tetapi inklusi keuangan syariah masih tertinggal di angka 13,41%.

Jurang inilah yang menjadi lahan subur bagi tumbuhnya ekonomi pragmatis. Akibatnya, meskipun potensi ekonomi Indonesia besar, ketimpangan struktural membatasi pencapaian kesejahteraan masyarakat secara luas.

Tak mengherankan jika upaya masyarakat dalam mengejar kesejahteraan masih cenderung pragmatis. Meski mayoritas penduduk beragama Islam, praktik ekonomi yang berjalan belum sepenuhnya berlandaskan nilai moral dan etika syariah.

Akibatnya, praktik seperti maysir (spekulasi), gharar (ketidakjelasan), dan riba (bunga) masih diterima dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.

Padahal sebagaimana ditegaskan M. Umer Chapra, riba misalnya sangat berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural. Pun begitu dengan berbagai bentuk perilaku bisnis lainnya, seperti ba'I mudhtar (membeli dengan harga sangat murah karena penjual kepepet), ikrah (paksaan), ghabn (menahan, menimbun), najasy (bersekongkol), ihtikar (monopoli), ghisy (curang), haram, tadlis (menipu), yang seringkali masih dinormalisasi dengan idiom business is business. Tentunya dengan tingkat gradasi yang bervariasi.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perilaku ekonomi sebagian umat Islam di Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai agamanya. Padahal, ekonomi Islam telah lama menjadi isu penting, dengan salah satu tonggaknya berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1991.

Sejak itu, ekonomi syariah berkembang ke berbagai sektor. Beragam lembaga dan regulasi pun hadir, menandai komitmen untuk meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Nampaknya perubahan menuju ekonomi Islam tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah dan dorongan dari sebagian komponen masyarakat saja, tapi juga harus melibatkan semua lapisan masyarakat.

Di titik ini, faktor budaya menjadi krusial. Budaya yang mengendap dalam keseharian sejatinya membentuk cara pandang dan perilaku, termasuk dalam aktivitas ekonomi.

Sebagaimana dijelaskan Clifford Geertz, budaya adalah sistem makna yang membimbing tindakan. Jika "makna" dalam berbisnis kita masih sebatas cuan instan, maka bangunan ekonomi syariah yang telah dirintis lebih dari tiga dekade hanya akan menjadi cangkang tanpa isi.

Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar regulasi, melainkan transformasi cara pandang agar ekonomi Indonesia tidak hanya menghasilkan angka, tetapi juga menghadirkan keberkahan.

Memahami Tradisi, Transisi, dan Budaya dalam Ekonomi

Untuk memahami transformasi perilaku ekonomi umat Islam menuju sistem yang beretika dan berkeadilan, penting untuk mengurai terlebih dahulu konsep-konsep dasar seperti tradisi, transisi, dan budaya dalam konteks sosial-ekonomi.

Tradisi merujuk pada kebiasaan, nilai, norma, dan pola perilaku yang sudah dipertahankan dan diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat.

Tradisi ini menjadi dasar dalam menentukan bagaimana masyarakat bertindak dan memandang sesuatu, termasuk dalam aktivitas ekonomi.

Dalam konteks ekonomi umat Islam, tradisi dapat menjadi pedoman sekaligus tantangan jika praksis tradisional tersebut bertentangan dengan prinsip syariah, seperti praktik riba, spekulasi, atau praktik lainnya yang sudah lama tertanam secara budaya.

Transisi adalah proses perubahan dari kondisi atau sistem lama ke kondisi yang baru. Dalam konteks ini, transisi berarti perubahan mendasar dari tradisi lama yang kurang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam menuju bentuk perilaku dan sistem ekonomi yang berlandaskan etika Islami.

Proses transisi ini meliputi perubahan pola pikir, nilai, dan kebiasaan yang membutuhkan waktu dan upaya pendidikan serta penguatan sosial budaya.

Budaya merupakan keseluruhan nilai, kepercayaan, adat, norma, dan perilaku yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Dalam ekonomi, budaya berperan sebagai kerangka yang membentuk cara individu atau kelompok mengambil keputusan serta menjalankan aktivitas ekonomi.

Budaya memengaruhi persepsi masyarakat tentang hal-hal yang dianggap halal, adil, dan beretika dalam ekonomi serta hal-hal yang harus dihindari.

Budaya juga berisi kearifan lokal dan nilai positif yang dapat disinergikan dengan prinsip ekonomi Islam, seperti nilai gotong royong, kejujuran, dan keadilan sosial.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang utama harus dipahami sebagai panduan moral dan etika yang melarang praktik riba (bunga), maysir (spekulasi), gharar (ketidakpastian), serta menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi. Sebagaimana yang disoroti juga oleh Capra dalam kritik sistemik kapitalisme.

Dengan kata lain, perubahan perilaku ekonomi umat Islam tidak dapat dilepaskan dari proses transisi budaya yang menggeser tradisi lama ke norma-norma yang lebih sesuai dengan ajaran Islam.

Transformasi ini menuntut upaya yang mendalam dan menyeluruh, melampaui sekadar regulasi formal. Tanpa perubahan cara pandang, mentalitas pragmatis yang hanya mengejar cuan akan terus bertahan. Dampaknya bukan sekadar etis, tetapi juga struktural: produktivitas rendah, praktik bisnis yang rapuh, dan sulitnya keluar dari jebakan middle income trap.

Padahal, budaya lokal kita menyimpan modal sosial yang besar, seperti gotong royong dan kekeluargaan. Di sinilah peran pendidikan dan dakwah yang kontekstual menjadi krusial untuk menggeser mindset masyarakat dari sekadar orientasi cuan (keuntungan/profit) semata-mata menuju orientasi keberkahan dan keadilan sosial.

*)Luthfi Rantaprasaja adalah dosen Institut Nida El Adabi dan Kandidat Doktor Ekonomi Syariah di UIKA Bogor.

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA — Pakar Ekonomi Islam Universitas Airlangga Imron Mawardi menyoroti fenomena jasa penukaran uang pecahan yang berseliweran di pinggir jalan jelang Idulfitri, di mana masyarakat acapkali rela untuk menukarkan uang mereka meski terdapat selisih nilai tertentu.

Imron menyebutkan bahwa uang secara teoritis termasuk dalam kategori sebagai barang ribawi, sebagaimana emas yang dijelaskan dalam hadis dan diperkuat oleh fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurutnya, uang sebagai alat tukar sepatutnya diperlakukan sesuai kaidah pertukaran barang sejenis. Bila uang ditukarkan dengan jumlah yang tidak sama, transaksi tersebut masuk ke dalam kategori riba fadhl yang dilarang dalam ajaran Islam.

Berdasarkan pandangan syariah, Imron menegaskan syarat sah pertukaran uang adalah jumlahnya harus sama dan diserahterima di tempat. Pengabaian terhadap aspek kesamaan nilai dapat merusak keberkahan ibadah, mengingat larangan riba dalam Islam sangatlah tegas.

Oleh sebab itu, Imron menyatakan bahwa uang sebesar Rp100.000 wajib pula mendapatkan pecahan dengan total keseluruhan nilai sebesar Rp100.000.

"Dalam fatwa MUI, uang disifatkan sebagai alat tukar yang harus sesuai dengan hadis. Jika tidak ditukar dalam jumlah yang sama, terdapat riba di dalamnya. Hal tersebut tidak diperbolehkan," ujar Imron, Kamis (12/3/2026).

Terkait anggapan penyedia jasa yang menyebut selisih itu sebagai 'upah lelah' atau biaya mengantre, Imron menegaskan bahwa hal tersebut dapat menjadi solusi yang legal asalkan akadnya dipisah secara jelas agar tidak timbul sifat riba.

"Memisahkan antara nilai nominal uang dengan biaya jasa [ujrah] adalah opsi terbaik untuk menghindari praktik riba. Dalam skema ini, masyarakat harus tetap menukar dalam nominal yang sama, sementara pembayaran jasa mengantri diberikan sebagai transaksi yang berbeda dan terpisah," ungkapnya.

Lebih lanjut, Imron juga mendorong masyarakat untuk dapat lebih memanfaatkan sistem penukaran resmi yang disediakan oleh lembaga perbankan ataupun menggunakan ATM pecahan tertentu yang masih tersedia di beberapa titik.

Meski penukaran uang di jalanan sudah menjadi budaya tahunan, dia berharap kesadaran masyarakat untuk beralih ke jalur resmi sangat penting demi menjaga keamanan fisik serta kepatuhan terhadap hukum agama.

"Pemanfaatan pendaftaran online melalui laman resmi lembaga perbankan jauh lebih aman daripada harus menukar di pinggir jalan," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik praktik perbankan syariah di Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip dasar ekonomi Islam.

Ia menyoroti biaya layanan bank syariah yang justru cenderung lebih mahal dibandingkan perbankan konvensional, sehingga belum memberikan keunggulan nyata bagi masyarakat.

“Kalau saya tanya ke pelaku bisnis, lebih mahal atau lebih murah? Rata-rata lebih mahal. Bahkan lebih menyulitkan. Jadi bukan itu yang diinginkan dari ekonomi berbasis syariah,” ujar Purbaya dalam forum ekonomi syariah di Jakarta dikutip pada Rabu (18/2/2026).

Purbaya mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar sebagai pusat ekonomi syariah global karena jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia.

Namun, implementasi ekonomi syariah di sektor keuangan dinilai masih tertinggal dan belum menjadi arus utama dalam sistem ekonomi nasional.

Ia menilai praktik perbankan syariah saat ini masih sebatas penggunaan istilah, tanpa menjalankan prinsip syariah secara substansial.

Menurut Purbaya, esensi ekonomi syariah bukan sekadar mengganti istilah bunga dengan terminologi lain, tetapi memastikan sistem keuangan berjalan adil, efisien, dan mendukung kegiatan produktif.

Purbaya juga menyoroti bahwa bank syariah di Indonesia belum mampu memanfaatkan basis pasar domestik yang besar.

Dengan populasi Muslim yang dominan, seharusnya bank syariah mampu menjadi pemain utama dalam sistem keuangan nasional.

Ia mencontohkan praktik sistem perbankan di Jerman yang dinilai menerapkan prinsip mirip syariah, dengan biaya pinjaman rendah dan fokus pada keberlanjutan ekonomi, bukan semata-mata mengejar keuntungan maksimal. “Jadi kita mesti berhitung ulang tentang cara kita menjalankan praktik-praktik syariah di bank-bank syariah juga,” ujarnya.

Purbaya menegaskan bahwa ekonomi syariah merupakan bagian penting dari strategi pembangunan nasional, sejajar dengan ekonomi digital dan ekonomi hijau.

Namun, pengembangannya memerlukan komitmen kuat, baik dari pemerintah maupun industri keuangan, agar tidak berhenti pada tataran konsep.

Menkeu Purbaya menilai evaluasi terhadap praktik perbankan syariah perlu dilakukan agar sistem tersebut benar-benar mampu memberikan manfaat ekonomi yang luas dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

“Ekonomi syariah adalah bagian dari strategi besar pembangunan sejajar dengan ekonomi hijau dan ekonomi digital. Bukan simbol, bukan retorika,” kata Purbaya.

Shutterstock Ilustrasi

Muhammadiyah tanggapi kritik

Menanggapi kritik tersebut, pengamat sosial ekonomi dan keagamaan sekaligus Ketua PP Muhammadiyah Buya Anwar Abbas meminta agar pernyataan Menteri Keuangan disikapi secara terbuka dan konstruktif.

“Kritik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terhadap perbankan syariah perlu disikapi dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih agar kita tahu masalah dan bisa mencari solusi yang baik bagi kemajuan dunia perbankan syariah ke depannya,” kata Buya Anwar Abbas dalam keterangannya pada Senin (16/2/2026).

Ia menjelaskan, perbankan syariah sebenarnya tidak sekadar mengganti istilah, tetapi juga membawa konsep baru yang berbeda dari perbankan konvensional.

Dalam sistem syariah, konsep kredit dan bunga diganti dengan pembiayaan berbasis akad seperti jual beli (murabahah) dan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), yang dirancang untuk menghindari praktik riba.

Namun, Buya Anwar mengakui bahwa kritik terkait biaya pembiayaan yang lebih mahal memang menjadi persoalan nyata yang perlu dibenahi.

Menurut dia, ada sejumlah faktor yang menyebabkan kondisi tersebut, salah satunya skala bisnis bank syariah yang masih lebih kecil dibandingkan bank konvensional.

Selain itu, biaya dana atau cost of fund bank syariah juga relatif lebih tinggi karena komposisi dana murah seperti giro masih terbatas.

Berbeda dengan bank konvensional yang memiliki akses lebih besar terhadap dana murah, termasuk dari penempatan dana pemerintah.

“Karena itu, salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah pemerintah menempatkan dananya di bank syariah. Jika cost of fund turun, maka pembiayaan syariah akan lebih kompetitif,” ujarnya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa bank syariah memiliki keunggulan tersendiri, seperti kepastian cicilan tetap hingga akhir kontrak, transparansi akad, serta tidak adanya denda keterlambatan yang menjadi keuntungan bank karena dana tersebut dialokasikan untuk kepentingan sosial.

Buya Anwar berharap kritik dari pemerintah dapat menjadi momentum untuk memperkuat industri perbankan syariah, bukan melemahkannya.

Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan peningkatan efisiensi, perbankan syariah diyakini dapat berkembang lebih kompetitif dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pengawas Indonesian Business Council (IBC) Arsjad Rasjid menyatakan bahwa Indonesia siap menjadi “hub” atau jembatan perdagangan dan investasi Islam di kawasan Asia-Pasifik.

"Indonesia punya keunggulan geografis dan kepercayaan dari negara-negara muslim. Kami siap menghubungkan pelaku usaha Muslim dengan peluang bisnis nyata, dari kemitraan hingga investasi besar. Dan kami juga terbuka untuk bekerja sama dengan investor global yang tertarik dengan ekonomi Islam,” kata Arsjad di Jakarta, Rabu.

Pernyataan ini disampaikan Arsjad dalam sesi Indonesia-Business 57+ (B57+) Roundtable pada forum Indonesia Economic Summit (IES) 2026.

Business 57+ (B57+) dirancang sebagai platform yang inklusif yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan mitra internasional untuk membahas strategi konkret untuk memperkuat konektivitas ekonomi antarnegara muslim dan mitra strategisnya.

Indonesia diposisikan sebagai simpul utama kerja sama tersebut melalui pembentukan B57+ Asia-Pacific Chapter yang resmi diluncurkan pada 3 Februari 2026 dalam rangkaian IES 2026.

Dalam konteks ini, Arsjad menekankan bahwa inisiatif ini diarahkan untuk menyatukan para pemimpin sektor swasta dari negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OIC) untuk memperkuat perdagangan, investasi, dan kolaborasi ekonomi di seluruh pasar islam di dunia.

Menurut Arsjad, negara-negara Muslim memiliki skala pasar dan basis produksi yang luar biasa besar, namun potensi ini dapat dimaksimalkan melalui konektivitas yang lebih kuat, di mana Indonesia dapat menjadi sentral dari konektivitas ini.

Untuk diketahui, Indonesia mempertahankan peringkat ketiga dalam ekonomi Islam global setelah Malaysia dan Arab Saudi, menurut State of Global Islamic Economy Report 2024-2025.

Posisi ini mencerminkan kekuatan Indonesia dalam ekosistem ekonomi Islam dunia, ditopang oleh nilai investasi halal terbesar serta pertumbuhan industri halal nasional yang terus menunjukkan momentum positif.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama Nasaruddin Umar turut memberikan dukungan, dengan menyatakan bahwa inisiatif B57+ sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, kerja sama, dan keterkaitan dengan sektor riil.

Ia juga menekankan pentingnya ekonomi halal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan memenuhi permintaan dunia usaha.

“Ekonomi halal merupakan salah satu penggerak penting perekonomian Indonesia. Dengan basis pasar yang besar dan terintegrasi dari hulu ke hilir, ekonomi halal mampu mendorong pertumbuhan, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan daya saing Indonesia dalam rantai nilai global,” ujar dia.

Dukungan terhadap peran Indonesia juga datang dari pemangku kepentingan internasional.

Presiden Islamic Chamber of Commerce and Development (ICCD) dan Chairman of the Federation of Saudi Chambers of Commerce Abdullah Saleh Kamel menyatakan dukungannya terhadap peran Indonesia dalam memperkuat integrasi ekonomi di dunia Islam melalui B57+ Asia-Pacific Regional Chapter.

Ia menilai inisiatif ini sebagai langkah penting menuju kolaborasi bisnis lintas negara yang lebih terstruktur.

“B57+ menyediakan kerangka kerja yang lebih praktis bagi pelaku usaha di negara-negara Islam untuk saling terhubung. Peran Indonesia sangat vital dalam membangun jembatan perdagangan dan investasi lintas kawasan,” kata Abdullah.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia mencatat kenaikan peringkat dalam laporan State of the Global Islamic Economy Report (SGIER) 2024-2025.

Berdasarkan laporan tersebut, Indonesia kini menempati posisi ketiga dunia dengan skor 99,9, naik 19,8 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, meskipun Malaysia masih mempertahankan posisi pertama dengan skor 165,1, diikuti Arab Saudi di peringkat kedua dengan 100,9 poin.

"Kenaikan peringkat Indonesia didorong oleh peningkatan kinerja di beberapa subsektor ekonomi halal," katanya dalam Konferensi Pers Capaian Kementerian Perindustrian dalam 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran pada Senin (20/10/2025).

Peringkat selanjutnya, Uni Emirat Arab dan Bahrain melengkapi posisi lima besar dengan skor masing-masing 95,8 dan 81,9.

Pada sektor modest fashion atau busana muslim, Indonesia berhasil menempati peringkat pertama dunia, mengungguli Malaysia, Italia, Turki, dan Singapura.

Selain itu, pada kategori farmasi dan kosmetik halal, Indonesia berada di posisi kedua setelah Malaysia, sedangkan untuk sektor makanan halal, Indonesia menempati posisi keempat dunia.

Saat ini ada 140.944 perusahaan industri halal di Indonesia.

Sektor makanan halal mendominasi dengan 130.111 industri, disusul minuman halal 10.383 industri, serta farmasi dan obat 1.633 industri.

Adapun laporan SGIER menilai performa negara berdasarkan lima komponen utama, yakni aspek finansial, regulasi halal, kesadaran masyarakat, faktor sosial, dan inovasi.

Capaian ini menunjukkan bahwa industri halal Indonesia terus mengalami penguatan, baik dari sisi kualitas produk, sistem sertifikasi, maupun daya saing di pasar global.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang pada 2023 mencatat konsumsi umat Muslim di enam sektor ekonomi syariah menembus 2,43 triliun dollar AS. Proyeksi pada 2028 mencapai 3,36 triliun dollar AS.

Konsumsi rumah tangga Indonesia sendiri tercatat Rp 3.226,1 triliun pada semester II-2025.

Angka itu ditopang oleh jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, yakni 245,97 juta jiwa.

“Ini adalah modal utama kita, sehingga Indonesia bukan hanya sekadar pasar, tetapi juga harus menjadi produsen dan pemain utama industri halal global,” kata Agus saat membuka Industrial Festival dan Halal Indo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (25/9/2025).