Yang lewat itu rata-rata kendaraan besar ODOL yang over dimension dan over load itu yang membuat jalan rusak,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut, perbaikan jalan berlubang di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa telah hampir tuntas dengan sisa perbaikan sekitar 1 hingga 2 persen.

Dody mengatakan, perbaikan tersebut terus dilakukan untuk memastikan kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, terutama pada jalur nasional yang memiliki tingkat lalu lintas tinggi.

“Kalau jalan berlubang di Pantura Insya Allah sudah (hampir tuntas), sisa (perbaikan) sekitar 1 persen 2 persen,” kata Dody di Kementerian PU, Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan, kerusakan jalan sebagian besar disebabkan oleh kendaraan dengan muatan berlebih dari aturan atau over dimension and over load (ODOL), serta kondisi cuaca dengan curah hujan tinggi.

Menurut dia, kendaraan berat yang melintas menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat kerusakan jalan.

“Yang lewat itu rata-rata kendaraan besar ODOL yang over dimension dan over load itu yang membuat jalan rusak,” ujarnya.

Selain itu, curah hujan tinggi yang masih berlangsung di sejumlah wilayah juga mempercepat munculnya kerusakan jalan seperti lubang.

Dody mengatakan, ruas jalan nasional itu terus diawasi oleh petugas lapangan atau penilik jalan yang bertanggung jawab memantau kondisi jalan secara rutin.

Ia menyebut, satu penilik jalan umumnya menangani ruas sepanjang sekitar 10 hingga 25 kilometer, tergantung panjang jalan yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut dia, petugas tersebut melakukan pengecekan harian untuk mengidentifikasi kerusakan dan mempercepat penanganan di lapangan.

Dody menambahkan, selain perbaikan jalan berlubang, pemerintah juga memberi perhatian pada kondisi jembatan, khususnya pada bagian sambungan atau expansion joint.

Ia menyebut, kerusakan pada bagian tersebut dapat membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor.

“Jembatan-jembatan itu expansion joint-nya itu sebagian sudah melebar. Mungkin bagi mobil hanya merasa ketidaknyamanan, tapi kalau motor lewat situ bahaya, bisa jatuh,” ungkapnya.

Karena itu, Kementerian PU menginstruksikan seluruh balai jalan untuk fokus pada perbaikan expansion joint guna meningkatkan keselamatan.

Dody juga mengatakan, standar jalan nasional akan segera ditingkatkan agar tidak hanya aman bagi kendaraan roda empat, tetapi juga bagi sepeda motor.

“Ke depan saya mau jalan nasional itu aman juga untuk sepeda motor. Standar-nya kita naikkan,” ucap dia.

Sebelumnya, Kementerian PU memastikan penanganan jalan berlubang di jalur Pantura menjadi prioritas menjelang arus mudik Lebaran 2026, dengan target seluruh ruas dalam kondisi bebas lubang sebelum puncak arus mudik.

Saat itu, jumlah lubang yang semula mencapai sekitar 7.000 titik berhasil ditekan secara signifikan menjadi sekitar 2.500 titik per 2 Maret 2026 melalui percepatan penanganan di lapangan.

Kementerian PU juga telah menyiapkan langkah lanjutan berupa pelapisan ulang dan peningkatan konstruksi jalan pada titik-titik kritis guna menjaga kualitas jalan dalam jangka lebih panjang.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kita mulai dari A30, 30 persen harus Asbuton karena saya yakin itu bisa dengan mudah dikerjakan,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan penyelesaian harmonisasi regulasi aspal Buton (Asbuton) dalam satu hingga dua pekan untuk mendukung pemanfaatan bahan baku dalam negeri.

Dody mengatakan, regulasi diperlukan sebagai payung hukum agar penggunaan Asbuton dapat segera diimplementasikan dalam proyek pembangunan infrastruktur jalan.

“Sedang proses harmonisasi, mudah-mudahan dalam seminggu hingga dua minggu ke depan selesai,” kata Dody saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan, penggunaan Asbuton menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menekan ketergantungan terhadap impor aspal yang selama ini masih tinggi.

Menurut dia, penerapan awal akan dimulai melalui skema campuran A30, yakni penggunaan Asbuton sebesar 30 persen dalam campuran aspal.

“Kita mulai dari A30, 30 persen harus Asbuton karena saya yakin itu bisa dengan mudah dikerjakan,” ujarnya.

Dody menambahkan, penerapan skema tersebut diharapkan dapat menurunkan impor aspal secara bertahap sekaligus memperkuat kemandirian industri dalam negeri.

Ia mengatakan, pendekatan tersebut mengacu pada pengalaman pemerintah dalam penerapan kebijakan campuran bahan bakar seperti B10, B20, dan B30.

Menurut dia, secara teknis penggunaan Asbuton tidak memerlukan perubahan besar pada fasilitas produksi, termasuk pada aspal mixing plant.

“Memang aspal mixing plant-nya itu agak sedikit ada tambahan khusus, tapi tidak terlalu besar modifikasinya,” ungkap dia.

Dody menegaskan, pemerintah tetap membutuhkan dasar hukum yang kuat sebelum implementasi penggunaan Asbuton dilakukan secara luas.

Ia mengatakan hal tersebut penting untuk memastikan penggunaan dapat berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Kementerian PU mendorong percepatan pemanfaatan Asbuton untuk mendukung swasembada aspal nasional di tengah tingginya ketergantungan impor material tersebut.

Kebutuhan aspal nasional saat ini mencapai sekitar 1 juta ton per tahun dan diproyeksikan meningkat menjadi 1,5 juta ton, sementara sekitar 80 persen masih bergantung pada aspal berbasis minyak bumi yang diimpor.

Dody menyebut peningkatan pemanfaatan Asbuton berpotensi menghemat devisa negara hingga sekitar Rp4 triliun serta meningkatkan penerimaan pajak hampir Rp2 triliun.

Selain itu, pengembangan industri Asbuton juga diperkirakan dapat menciptakan nilai tambah ekonomi hingga sekitar Rp23 triliun sekaligus memperkuat rantai pasok domestik.

“Yang penting kita punya payung hukum dulu supaya bisa segera dijalankan,” kata Dody.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pemulihan infrastruktur di Aceh dengan fokus pada pembangunan sabo dam dan pembersihan lumpur di wilayah terdampak bencana.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan percepatan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari curah hujan tinggi yang masih terjadi di sejumlah wilayah Aceh.

“Pada saat itu saya sudah takut kalau kayu bisa turun sampai ke Tamiang lagi karena hujan deras,” kata Dody saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan salah satu kekhawatiran utama adalah potensi material kayu dari kawasan pegunungan terbawa arus hingga ke wilayah hilir seperti Aceh Tamiang.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian PU mempercepat pembangunan sabo dam meskipun secara tahapan semula direncanakan pada fase rekonstruksi.

"Sabo dam itu harusnya saya kerjakan nanti setelah masuk progres reconstruct (rekonstruksi), tapi kan pada saat masih progres tanggap darurat pun sudah saya kerjakan. Tapi sepertinya dengan kondisi cuaca yang hari ini masih seperti ini, ini masih harus saya percepat," ungkap dia.

Menurut dia, percepatan dilakukan dengan skema desain dan bangun (design and build) agar pekerjaan dapat segera dimulai tanpa menunggu tahapan normal.

Selain itu, Dody menyebut penanganan lumpur masih menjadi fokus utama, terutama di wilayah Pidie Jaya dan Aceh Tamiang.

Ia mengatakan kondisi di lapangan masih menunjukkan banyak permukiman yang terdampak lumpur, meskipun di jalan utama terlihat relatif baik.

“Kondisinya tidak baik-baik saja di bawah, jadi ini yang harus kita percepat pembersihannya,” ujarnya.

Pembersihan lumpur tersebut juga dilakukan melalui program padat karya yang melibatkan masyarakat setempat, sekaligus untuk mempercepat pemulihan kawasan permukiman.

Di sisi lain, Kementerian PU juga berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta pemerintah daerah untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengurangi intensitas hujan.

Dody menambahkan percepatan juga dilakukan pada pembangunan jembatan penghubung antarwilayah, terutama di daerah terpencil yang terdampak.

Ia mengatakan desain jembatan dapat dilakukan secara cepat dan pelaksanaannya dapat melibatkan dukungan TNI agar mobilitas masyarakat tidak terganggu.

“Kalau pergerakan masyarakat tidak terganggu, biasanya logistik juga tidak akan terganggu,” ucap dia.

Pemerintah, lanjutnya, juga melakukan pembersihan irigasi primer dan sekunder guna mendukung kegiatan pertanian, khususnya menjelang musim tanam.

Dody mengatakan upaya tersebut dilakukan bersama Kementerian Pertanian untuk memastikan lahan pertanian yang tidak terdampak lumpur dapat segera ditanami kembali.

Sebelumnya, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, khususnya di wilayah Aceh Tamiang sebagai prioritas penanganan.

Berdasarkan data Kementerian PU pada 21 Maret 2026, jumlah rumah rusak berat di Provinsi Aceh mencapai 38.169 unit, dengan pembangunan hunian sementara sebanyak 28.236 unit atau sekitar 74 persen dari total kebutuhan.

Di Kabupaten Aceh Tamiang, pembangunan hunian sementara dilakukan dalam bentuk tujuh blok bangunan modular yang mampu menampung sekitar 336 orang.

Dody menegaskan pemulihan Aceh menjadi salah satu prioritas kementeriannya agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal dalam waktu secepat mungkin.

“Yang menjadi masalah saat ini adalah lumpur, jadi itu juga yang kita kejar,” tuturnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Ini sudah masuk fase krusial, jadi harus kita kejar bersama-sama agar bisa selesai tepat waktu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengupayakan 97 titik pembangunan Sekolah Rakyat (SR) tahap II dapat diselesaikan pada Juni 2026 melalui percepatan pekerjaan di berbagai lokasi.

Dody mengatakan percepatan itu dilakukan agar fasilitas pendidikan tersebut dapat digunakan pada tahun ajaran baru mendatang sesuai target pemerintah.

“Ini sudah masuk fase krusial, jadi harus kita kejar bersama-sama agar bisa selesai tepat waktu,” kata Dody di Kantor Kementerian PU Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan progres pembangunan di lapangan masih bervariasi sehingga diperlukan konsolidasi harian, penguatan pengawasan dan dukungan lintas unit di lingkungan Kementerian PU.

Berdasarkan data kementerian per 14 April 2026 yang dipaparkan Dody, hanya sekitar 20 persen titik yang progresnya telah mencapai kisaran 30 persen hingga 40 persen.

“Per 14 April itu hanya sekitar 20 persen (titik pembangunan) yang progresnya sudah sekitar 30–40 persen, yang lainnya masih banyak di bawah itu,” ujarnya.

Selain itu, ia menyebut masih ada sekitar empat titik yang progresnya tercatat nol persen, sementara sekitar 70 titik lainnya masih berada di bawah kisaran 20 persen hingga 30 persen.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat Kementerian PU harus mempercepat kerja lapangan dengan melibatkan dukungan dari Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Cipta Karya dan Bina Marga.

“Ini menjadi PR bersama PU. Jadi nanti saya akan pakai teman-teman dari Cipta Karya, teman-teman dari Bina Marga untuk juga support sehingga pekerjaan ini bisa benar-benar selesai di Juni 2026,” ucap dia.

Dody mengatakan percepatan tidak hanya dilakukan lewat penambahan koordinasi, tetapi juga dengan membuka opsi penambahan tenaga kerja dan pemanfaatan teknologi konstruksi agar target Juni dapat dikejar.

Ia menambahkan pemantauan terhadap progres pembangunan akan dilakukan secara intensif, terutama pada titik-titik yang masih berada di bawah 20 persen.

“Saya akan mengupayakan 97 ini selesai semua di Juni. Mungkin teman-teman bisa percaya, bisa nggak percaya, tapi ya itu, saya harus kerja keras. Sehari mungkin saya bisa kerja 24 jam,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian PU pada 26 Maret 2026 menyatakan pembangunan Sekolah Rakyat tahap II di 104 lokasi terus dipercepat.

Program ini mencakup 32 provinsi dan 102 kabupaten/kota, dengan target menampung hingga 112.320 siswa yang terbagi dalam 3.744 rombongan belajar.

Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dilakukan secara permanen di atas lahan seluas 5–10 hektare yang disediakan pemerintah daerah.

Setiap lokasi dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan, pusat pembelajaran digital, asrama bagi siswa dan guru, serta fasilitas penunjang seperti kantin sehat, klinik, lapangan olahraga, ruang kegiatan ekstrakurikuler dan ruang terbuka hijau.

Dody mengarahkan seluruh jajaran di kementeriannya untuk fokus mengejar penyelesaian proyek agar dapat rampung dan dimanfaatkan sesuai jadwal yang telah ditargetkan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) , Dody Hanggodo mengklaim penggunaan anggaran di Kementerian PU berjalan secara transparan dan akuntabel. Respons ini menyusul penggeledahan Kejati DKI Jakarta terkait dugaan kasus korupsi proyek tahun anggaran 2023-2024 yang berlangsung pada Kamis (9/4/2026).

Dody menjelaskan, soal Kementerian PU yang memiliki sistem perangkat lunak untuk memonitor penggunaan APBN di setiap proyek. Sistem yang dimaksud ini terus diperbaharui setiap waktu.

"Sehingga harapannya tidak hanya masalah akuntabilitas maupun integritas dan efektivitas, tapi juga kebermanfaatan kepada masyarakat," kata Dody saat ditemui di kantor Kementerian PU, Jumat (10/4/2026).

Menteri Dody Lapor Prabowo Sebelum Kejati DKI Geledah Kementerian PU: Kalau Salah, Saya Tanggung



Dody menekankan, penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang termonitor selaras dengan titah Presiden Prabowo Subianto. Setiap menteri diperintah untuk memaksimalkan penyaluran anggaran negara bermanfaat bagi kepentingan publik.

"Itu yang selalu didiskusikan oleh Pak Presiden kepada kami-kami, satu rupiah yang dipakai untuk membangun sesuatu itu harus memberikan manfaat 10-20 kali kepada masyarakat. Jadi itu yang kami kerjakan hari ini," kata Dody.

Kejati DKI Jakarta memastikan penggeledahan di Kementerian PU pada Kamis kemarin berkaitan dengan proses penyidikan dugaan korupsi pada beberapa proyek yang masuk anggaran tahun 2023-2024. Setidaknya ada dua ruangan Direktur Jenderal (SDA) yang digeledah tim Kejati DKI Jakarta.

Kementerian PU Digeledah Kejati DKI, Menteri Dody: Saya Bebaskan Masuk Ruangan Siapa Saja, Termasuk Ruangan Saya!



Penyidikan ini dilakukan terkait dugaan penyelewengan APBN dalam proyek pendopo di area Kementerian PU. Dalam penggeledahan, tim penyidik menyambangi sejumlah tempat yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut.

Dody sendiri memastikan ruangan kerjanya dan Wakil Menteri PU turut digeledah penyidik. Dari hasil penggeledahan sejumlah ruangan pejabat, Dody membeberkan sedikitnya ada 16 barang bukti, mulai dari catatan, perangkat komputer, ponsel hingga dokumen-dokumen yang tidak disebutkan rinci.

Penggeledahan ruangan kerjanya dan bawahannya disebutkan Dody diketahui Presiden Prabowo. Sebelum dilakukan penggeledahan, Dody melapor kepada Prabowo untuk meminta izin terkait penyidik menggeledah setiap ruangan yang diperlukan.

"Saya lapor kepada bapak presiden untuk saya izin kasih penyidik masuk ke ruangan manapun. Jadi supaya tidak ada kesan tebang pilih jadi kalau maksudnya memang saya salah ya saya tanggung," katanya.

Oh iya (ruangan Menteri dan Wamen PU digeledah petugas Kejati DKI Jakarta). Jadi begini, saya memberikan izin kepada penyidik untuk menggeledah seluruh ruangan yang ada di Kementerian PU

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan ruangan kerjanya hingga ruang kerja Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti digeledah petugas Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Kamis (9/4).

"Oh iya (ruangan Menteri dan Wamen PU digeledah petugas Kejati DKI Jakarta). Jadi begini, saya memberikan izin kepada penyidik untuk menggeledah seluruh ruangan yang ada di Kementerian PU," kata Dody dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan langkah tersebut dilakukan agar tidak muncul kesan tebang pilih, sekaligus menunjukkan komitmen seluruh jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) untuk bersikap kooperatif dalam menghadapi proses hukum.

"Karena saya juga haqul yakin seluruh jajaran di Kementerian PU juga ingin menunjukkan bahwa mereka juga baik-baik saja, maksudnya digeledah pun boleh-boleh saja," ujar Dody.

Ia menyebut penyidik sempat berhati-hati saat akan memasuki ruang menteri karena posisinya sebagai pembantu Presiden, sehingga ia merasa perlu meminta izin secara khusus kepada Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu.

"Tapi kan mungkin karena mau masuk ke ranahnya menteri, menteri itu kan salah satu pembantunya Presiden, mungkin penyidiknya agak khawatir, makanya kemudian saya mohon izin khusus kepada Bapak Presiden," tuturnya.

Ia kemudian melaporkan langsung kepada Prabowo Subianto terkait rencana pemberian akses penuh kepada penyidik untuk memasuki seluruh ruangan, termasuk ruang kerja menteri.

"Saya mengatakan ke Bapak Presiden, 'Pak, saya izin kasih keleluasaan kepada seluruh penyidik untuk masuk ruangan siapa pun. Jadi supaya tidak ada kesan tebang pilihlah. Nantinya memang saya salah, ya saya salah.' Gitu saja," bebernya.

Dalam komunikasinya, ia menuturkan Presiden memberikan respons positif dan langsung menyetujui permintaan tersebut, meskipun saat itu tidak berada di Jakarta, serta mendukung penuh upaya keterbukaan dalam proses penyidikan.

"(Kata Presiden) iya, boleh kasih izin. Kan saya cuma mohon izin ke beliau. Pak, saya izin mau ngasih, mau ngasih akses kepada seluruh penyidik untuk masuk ke semua ruangan di gedung kementerian ini, termasuk ruangannya menteri PU. (kata Presiden) boleh, gitu," tutur Dody.

Meski begitu, Dody menegaskan dirinya tidak ingin mencampuri proses hukum yang sedang berjalan dan memilih menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan secara profesional dan independen.

Dody juga mengaku tidak mengetahui jenis perkara tindak pidana terkait penggeledahan di kementeriannya.

Ia juga mengaku tidak mengetahui secara rinci barang-barang yang disita dalam penggeledahan tersebut, termasuk dokumen maupun perangkat lain yang diambil dari sejumlah ruangan di kementerian itu.

"Saya juga memang sengaja tidak mau tanya lebih detail, karena saya menganggap sudahlah jalannya aparat penegak hukum, jadi saya enggak mau tahu lebih jauh," katanya.

Namun demikian, ia menyebut terdapat sejumlah dokumen yang diambil penyidik, terutama yang berkaitan dengan hasil audit dan catatan yang berada di beberapa unit kerja kementerian. Termasuk satu unit PC lantai tiga gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya.

"Cuman detailnya saya lupa karena kebanyakan dokumen, apa-apa yang ada di meja saya. Tapi kalau komputer enggak diambil sih (di ruangan ruangan saya). Jadi saya berharap komputer saya diambil biar saya punya baru gitu, tapi ternyata enggak diambil," beber Dody.

Penggeledahan dilakukan di sejumlah ruangan termasuk Direktorat Jenderal Cipta Karya, serta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ia menegaskan pula pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap kebutuhan penyidik, termasuk penyediaan dokumen maupun data tambahan yang diperlukan untuk mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung.

Dody menambahkan, langkah membuka akses luas kepada penyidik merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam pengelolaan anggaran negara.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Kamis (9/4/2026). Penyidik menyasar gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU.

"Termasuk ruang kerja Direktur Jenderal SDA dan Direktur Jenderal Cipta Karya, terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada beberapa item kegiatan Tahun Anggaran 2023-2024," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta, Dapot Dariarma dalam keterangannya, Kamis malam (9/4/2026).

Dari giat ini lanjut Dapot, pihaknya menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan perkara yang tengah diusut. "Antara lain berupa dokumen-dokumen dan perangkat elektronik," ujarnya.

Barang bukti yang disita ini akan dilakukan penelitian dan pendalaman lebih lanjut guna mendukung proses pembuktian dalam tahap penyidikan.

Diberitakan sebelumnya, penggeledahan terjadi sekitar pukul 14.00 WIB. Kedatangan aparat penegak hukum tersebut berlangsung saat acara Silaturahmi Generasi Muda Kementerian Pekerjaan Umum tengah digelar.

Dalam situasi itu, Menteri PU, Dody Hanggodo yang dijadwalkan memberikan sambutan terpaksa meninggalkan ruangan sebelum acara dimulai.

Dody menjelaskan, penyidik datang dengan membawa surat tugas dan surat perintah untuk melakukan pendalaman di sejumlah ruangan di kantor kementerian. Namun, menurut dia, tidak ada penjelasan rinci mengenai perkara maupun pasal yang sedang didalami.

"Izin lakukan pendalaman. Gak ngomong terkait masalah apa. Cuma hanya mau lakukan pendalaman gitu. Saya gak tau," ungkap Menteri Dody.

Ia pun mengaku tidak mengetahui jumlah personel penyidik yang datang maupun ruangan mana saja yang menjadi sasaran pemeriksaan. Menurutnya, seluruh ruangan di lingkungan kementerian dipersilakan untuk diperiksa, termasuk ruang kerjanya.

"Baru minta izin. Datang minta izin. Saya bebaskan beliau-beliau masuk ruangan siapa saja, termasuk pada ruangan saya. Beliau gak ngomong," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan penanganan pascabencana termasuk pemulihan akses dan infrastruktur di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), terus berjalan.

"Pekerjaan kita di Aceh belum selesai di Sumut dan Sumbar belum selesai," kata Dody dalam kegiatan Silaturahmi Generasi Muda Kementerian PU di Jakarta, Kamis.

Ia menyampaikan penugasan penanganan bencana masih berlangsung hingga April 2026 dengan sistem rotasi bagi para relawan dan pegawai di lapangan.

Dody mengapresiasi para relawan Kementerian PU yang telah terlibat langsung dalam penanganan bencana, termasuk dalam pemulihan akses jalan dan infrastruktur dasar di wilayah terdampak.

"Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas pengabdiannya selama beberapa minggu kemarin. Tetap semangat karena ke depan masih banyak yang harus kita kerjakan dan negara masih membutuhkan jasa dari teman-teman sekalian," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya peran aparatur sipil negara (ASN) dalam memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat, terutama saat terjadi bencana.

Menurut dia, tugas Kementerian PU tidak hanya terbatas pada penanganan bencana, tetapi juga mencakup penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan akses air bersih di berbagai daerah.

"Masih ada masalah kekurangan jembatan, penyediaan air bersih. Jadi yang kita kerjakan itu dalam pelayanan. Negara hadir manakala rakyatnya itu membutuhkan," ucap Dody.

Sebelumnya, Kementerian PU mencatat pada akhir Februari 2026 progres penanganan pascabencana di Sumatera menunjukkan capaian signifikan di berbagai sektor, di antaranya layanan air baku dan air bersih telah mencapai sekitar 71 persen, serta 153 dari 176 sistem penyediaan air minum telah kembali berfungsi.

Di sektor konektivitas, seluruh jalan dan jembatan nasional terdampak telah kembali berfungsi 100 persen, sementara jalan daerah mencapai sekitar 93 persen dan jembatan daerah sekitar 63 persen.

Pemulihan infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana.

Dody juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor di internal kementerian agar pelaksanaan tugas di lapangan berjalan lebih optimal.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah relawan berbagi pengalaman di lapangan, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga tantangan fisik dan mental selama bertugas di wilayah terdampak bencana.

Meski demikian, mereka mengaku bangga dapat berkontribusi dalam pemulihan infrastruktur dan membantu masyarakat terdampak bencana kembali beraktivitas.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) digeledah penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta pada Kamis (9/4/2026) sekitar pukul 14.00 WIB. Kedatangan aparat penegak hukum tersebut berlangsung saat acara Silaturahmi Generasi Muda Kementerian Pekerjaan Umum tengah digelar.

Menteri PU Dody Hanggodo mengaku belum mengetahui secara rinci perkara yang melatarbelakangi penggeledahan tersebut. Namun begitu, ia menyatakan memberikan izin penuh kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan di seluruh ruangan, termasuk ruang kerjanya.

"Gak ngomong terkait masalah apa. Baru minta izin. Datang minta izin. Saya bebaskan beliau-beliau masuk ruangan siapa saja, termasuk pada ruangan saya," ujarnya.

Menurut Dody, tim penyidik datang dengan membawa surat tugas serta surat perintah resmi sebagai dasar pelaksanaan pendalaman di kantor kementerian. Atas dasar dokumen tersebut, ia memberikan akses kepada aparat untuk menjalankan tugasnya.

“Mereka datang, mengatakan ada surat tugas, ada surat perintah, ya sudah saya percaya. Maka sesama abdi negara kita saat ini gak percaya itu gak mungkin," kata dia.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kejati DKI mengenai perkara yang menjadi dasar pendalaman di kantor kementerian tersebut.

JAKARTA - Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) digeledah penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta pada Kamis (9/4/2026) sekitar pukul 14.00 WIB. Kedatangan aparat penegak hukum tersebut berlangsung saat acara Silaturahmi Generasi Muda Kementerian Pekerjaan Umum tengah digelar.

Dalam situasi itu, Menteri PU Dody Hanggodo yang dijadwalkan memberikan sambutan terpaksa meninggalkan ruangan sebelum acara dimulai.

Dody menjelaskan, penyidik datang dengan membawa surat tugas dan surat perintah untuk melakukan pendalaman di sejumlah ruangan di kantor kementerian. Namun, menurut dia, tidak ada penjelasan rinci mengenai perkara maupun pasal yang sedang didalami.

"Izin lakukan pendalaman. Enggak ngomong terkait masalah apa. Cuma hanya mau lakukan pendalaman gitu. Saya gak tahu," ungkap Menteri Dody.

Dody pun mengaku tidak mengetahui jumlah personel penyidik yang datang maupun ruangan mana saja yang menjadi sasaran pemeriksaan. Menurutnya, seluruh ruangan di lingkungan kementerian dipersilakan untuk diperiksa, termasuk ruang kerjanya.

Lihat video: Sinergi BUMN dan Kementerian PU Percepat Pembangunan Infrastruktur



Baru minta izin. Datang minta izin. Saya bebaskan beliau-beliau masuk ruangan siapa saja, termasuk pada ruangan saya. Beliau gak ngomong," ujarnya.

Saat ditanya apakah penggeledahan itu berkaitan dengan temuan tertentu yang sebelumnya sempat mencuat, Dody menegaskan dirinya tidak mengetahui detail maksud kedatangan penyidik. “Saya benar-benar tidak tahu. Mereka datang, mengatakan ada surat tugas, ada surat perintah, ya sudah saya percaya,” kata dia.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kejati DKI mengenai perkara yang menjadi dasar pendalaman di kantor kementerian tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa Infrastruktur Berbasis Masyarakat atau IBM menyentuh langsung kepada masyarakat yang paling bawah.

"Kita semua sepakat, Infrastruktur Berbasis Masyarakat itu langsung menyentuh kepada masyarakat yang paling bawah," ujar Dody di Jakarta, Selasa.

Kementerian PU tetap sedang melakukan konsolidasi agar optimalisasi penganggaran tidak dilakukan pada Infrastruktur Berbasis Masyarakat, sehingga Kementerian PU akan tetap mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur berbasis masyarakat sebesar Rp5,48 triliun dengan memang konsekuensi penyesuaian pada anggaran kegiatan-kegiatan yang non-infrastruktur berbasis masyarakat.

Dody mengatakan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp5,48 triliun, total target lokasi program infrastruktur berbasis masyarakat tahun 2026 adalah mencapai 15.364 lokasi.

Dirinya berkomitmen akan jaga alokasi anggaran untuk Infrastruktur Berbasis Masyarakat atau IBM berdasarkan rencana pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal tahun anggaran 2026 sebesar Rp5,48 triliun di tengah penajaman belanja kementerian/lembaga negara (K/L) untuk memitigasi kondisi global.

"Yang Infrastruktur Berbasis Masyarakat, Insya Allah sambil kita juga nanti diskusi dengan Kementerian Keuangan apakah boleh misalnya jangan itu yang diambil, misalnya diambil lainnya," kata Dody.

Dirinya menyampaikan diskusi terkait hal tersebut masih dalam tahapan pembahasan dengan pihak-pihak terkait sampai dengan 15 April 2026.

Kementerian PU sedang melakukan penajaman belanja sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI dalam rangka mitigasi kondisi global serta menjaga defisit APBN tetap terkendali.

Penajaman belanja ini berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-181 tanggal 1 April 2026 melalui optimalisasi pagu sebesar Rp12,71 triliun, sehingga rencana pagu DIPA tahun 2026 dari Rp118,89 triliun menjadi sebesar Rp106,18 triliun.

Terkait komposisi anggaran pada rencana pagu DIPA awal tahun anggaran 2026 dapat Kementerian PU melaporkan bahwa untuk infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) yang awalnya dialokasikan Rp4,8 triliun, kemudian hasil diskusi terakhir dengan Komisi V DPR RI menjadi Rp5,48 triliun.

Pada rencana optimalisasi pagu, kata Dody, salah satu kegiatan yang dilakukan pemotongan oleh Kementerian Keuangan adalah kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat yang lebih disebabkan karena kurangnya data dukung. Sehingga per saat ini kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat hanya Rp950 miliar.

"Tapi Insya Allah, kami sudah melakukan exercise beberapa kali dengan teman-teman di Direktorat Jenderal, Insya Allah akan kami kembalikan kembali sesuai komitmen awal kami Rp5,48 triliun untuk infrastruktur berbasis masyarakat. Nanti pada kesempatan yang berikutnya kami akan sampaikan lebih rinci setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan," katanya.

"Upaya yang sementara ini kami kerjakan dan masih ongoing sebagai komitmen kami agar target infrastruktur berbasis masyarakat tahun 2026 tetap dapat kami penuhi. Kami sangat menyadari dinamika penganggaran memerlukan penyesuaian pendanaan lebih cepat dan lebih cermat agar target program secara makro dapat dipenuhi dan manfaatnya tetap dirasakan masyarakat," tambah Dody.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menangani kerusakan di ruas jalan nasional Cikopo–Sadang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dengan melakukan perbaikan di 21 titik menyusul aduan masyarakat.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa dalam kondisi seperti ini, keselamatan pengguna jalan menjadi prioritas utama, dengan tetap menjaga konektivitas.

“Konektivitas harus tetap terjaga, namun yang paling utama adalah keselamatan pengguna jalan. Karena itu penanganan dilakukan secara cepat dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Penanganan dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta–Jawa Barat sebagai respons cepat untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Penanganan dilakukan menggunakan metode patching dengan Campuran Aspal Panas (CAP) di sejumlah titik kerusakan. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU dalam menjaga kemantapan jalan nasional.

Sebelumnya, pada masa mudik Lebaran 2026, kondisi ruas jalan Cikopo–Sadang dalam keadaan mantap tanpa lubang. Kondisi tersebut dicapai melalui penanganan sementara menggunakan metode Salob untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas selama periode mudik.

Namun, curah hujan yang masih tinggi dan kondisi cuaca ekstrem dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan munculnya kembali sejumlah titik kerusakan pada badan jalan.

Kementerian PU terus melakukan pemantauan berkala terhadap kondisi jalan, khususnya pada ruas-ruas dengan tingkat lalu lintas tinggi dan rentan terhadap kerusakan akibat faktor cuaca.

Masyarakat juga diimbau untuk tetap berhati-hati saat berkendara, terutama pada kondisi cuaca hujan, serta dapat melaporkan kerusakan infrastruktur jalan melalui kanal pengaduan resmi agar dapat segera ditindaklanjuti.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026