Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang Rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 mencapai Rp33 triliun.

Berdasarkan laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, pemerintah menawarkan sebanyak sembilan seri dengan tingkat kupon mulai dari 5,87% hingga 6,875%.

Lelang SUN dibuka pada 18 Februari 2026 pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB. Penjualan SUN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Lelang bersifat terbuka (open auction), menggunakan metode harga beragam (multiple price).

"Target indikatif senilai Rp33 triliun dengan target maksimal 150% dari target indikatif," tulis pengumuman tersebut dikutip, Senin (16/2/2026).

Pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2019 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik (PMK No. 168/PMK.08/2019).

Adapun sebanyak sembilan seri SUN yang akan dilelang adalah seri SPN01260322 (New Issuance), SPN03260521 (New Issuance), SPN12270204 (Reopening).

Selanjutnya seri FR0109 (Reopening), FR0108 (Reopening), FR0106 (Reopening), FR0107 (Reopening), FR0102 (Reopening), FR0105 (Reopening).

Adapun pada lelang SUN pekan sebelumnya yakni 3 Februari 2026, pemerintah mencatat nilai penawaran yang masuk adalah sebesar Rp76,5 triliun. Namun nominal yang diserap oleh pemerintah adalah sebesar Rp36 triliun. Serapan terbesar berasal dari seri FR0108 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp10,5 triliun dari penawaran masuk Rp20,6 triliun.

Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,31996% dengan jatuh tempo 15 April 2036.

Sejauh ini, tren nilai penawaran SUN dalam beberapa lelang sebelumnya mengalami penurunan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan realisasi lelang SUN pada awal 2025 yang menorehkan penawaran masuk yang bertumbuh hingga tiga lelang selanjutnya.

Pada lelang SUN perdana 2025, pemerintah menghimpun dana Rp31,65 triliun dan cenderung tumbuh hingga Selasa (18/2/2026) menghimpun dana senilai Rp84 triliun.

Head of Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia Ramdhan Ario Maruto, menilai ketegangan geopolitik yang kian memuncak telah menyurutkan minat investor asing untuk berinvestasi di Tanah Air melalui instrumen SUN.

Tak pelak, ketidakstabilan geopolitik turut membuat DJPPR menerbitkan lebih banyak SUN bertenor pendek. Dibandingkan dengan 2025, Surat Perbendaharaan Negara (SPN) biasanya diterbitkan sebanyak 2 kali dan bertambah menjadi 3 kali pada tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menargetkan dana senilai Rp33 triliun dari lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Rabu (18/2/2026).

Melansir laman resmi DJPPR, lelang akan digelar terhadap 9 jenis SUN. Sebanyak 3 seri merupakan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan 6 lainnya merupakan Obligasi Negara (ON).

Ketiga jenis SPN yang akan dilelang antara lain SPN01260322 (New Issuance), SPN03260521 (New Issuance), dan SPN12270204 (Reopening). Ketiga seri ini memiliki tenggat jatuh tempo 1-12 bulan. Tingkat imbal hasil ketiga produk ini diskonto.

Sementara keenam produk obligasi lainnya antara lain FR0109 (Reopening), FR0108 (Reopening), FR0106 (Reopening), FR0107 (Reopening), FR0102 (Reopening), dan FR0105 (Reopening). Tenggat jatuh tempo keenam produk ini berkisar pada 5-38 tahun.

Produk dengan tenor terpanjang digenggam oleh FR0105 yang jatuh tempo pada 15 Juli 2064. Produk ini menawarkan imbal hasil sebesar 6,87%, menjadi kedua tertinggi setelah FR0107 dan FR0106.

Di satu sisi, FR0106 memiliki tenggat jatuh tempo pada 15 Agustus 2040 dan FR0107 dengan tenggat jatuh tempo 15 Agustus 2045. Kedua produk ini menawarkan imbal hasil tertinggi 7,12%.

Produk dengan imbal hasil terendah ditawarkan oleh FR0109 dengan besaran 5,87%. Produk ini sekaligus menggenggam maturity date terpendek di antara penerbitan Obligasi Negara, yaitu pada 15 Maret 2031.

"Target indikatif Rp33 triliun, dengan target maksimal dimenangkan 150% dari target indikatif," tulis pengumuman DJPPR, dikutip Senin (16/2/2026).

Adapun lelang besok akan dilaksanakan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Lelang bersifat terbuka dan menggunakan metode harga beragam.

Penawaran pembelian dalam lelang dapat diikuti oleh investor individu maupun institusi. Namun, penyampaian penawaran pembelian harus melalui dealer utama yang telah mendapat persetujuan Kemenkeu.

Beberapa dealer utama dalam lelang kali ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Permata Tbk. (BNLI), dan sejumlah perbankan lainnya di Tanah Air. Sejumlah sekuritas juga tercatat sebagai dealer utama lelang ini.

Lelang SUN ini dilakukan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2026.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan bakal menggelar lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa (2/12/2025). Target dana yang dihimpun dalam lelang kali ini mencapai Rp23 triliun.

Melansir laman resmi DJPPR, pemerintah bakal menggelar lelang terhadap sembilan seri SUN. Tiga dari sembilan seri merupakan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan enam lainnya merupakan Obligasi Negara (ON).

Ketiga SPN yang bakal dilelang hari ini antara lain SPN01260103 (New Issuance), SPN12260305 (Reopening), dan SPN12261203 (New Issuance). Ketiga seri ini memiliki tingkat kupon diskonto, dengan periode jatuh tempo pada 3 Januari 2026, 5 Maret 2026, dan 3 Desember 2026.

Sementara itu, enam seri ON yang bakal dilelang pada hari ini antara lain FR0109 (Reopening), FR0108 (Reopening), FR0106 (Reopening), FR0107 (Reopening), FR0102 (Reopening), dan FR0105 (Reopening).

Keenam seri ini memiliki tingkat kupon pada rentang 5,87%–7,12%. Kupon tertinggi ditawarkan oleh produk FR0106 dan FR0107 dengan tingkat kupon 7,12%. Kedua produk ini memiliki jatuh tempo masing-masing pada 15 Agustus 2040 dan 15 Agustus 2045.

Adapun, SUN seri FR0105 memiliki jatuh tempo terlama yaitu pada 15 Juli 2064 dengan menawarkan tingkat imbal hasil sebesar 6,87%. SUN tenor terpendek dipegang oleh produk FR0109 yang akan jatuh tempo pada 15 Maret 2031 dengan menawarkan tingkat imbal hasil 5,87%.

Lelang SUN besok akan digelar pada pukul 09.00 WIB–11.00 WIB. Lelang dilakukan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan APBN 2025. Nantinya tanggal settlement hasil lelang akan jatuh pada 20 November 2025.

“Pemerintah akan melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang Rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2025. Target indikatif Rp23 triliun, dengan target maksimal 150% dari target indikatif,” kata pengumuman DJPPR, dikutip Selasa (18/11/2025).

Lelang akan diselenggarakan oleh Bank Indonesia, dengan bersifat terbuka dan metode harga beragam. Nantinya, pemenang lelang yang mengajukan competitive bids bakal membayar sesuai yield yang diajukan. Sementara sebaliknya, akan membayar sesuai yield rata-rata tertimbang dari penawaran kompetitif yang dinyatakan menang.

Dealer utama dalam lelang kali ini adalah sejumlah perbankan dalam negeri, seperti BCA, BNI, BRI, Mandiri, Danamon, Panin, OCBC, Maybank, dan lain-lain. Sementara itu, LPS dan BI juga akan menjadi peserta lelang SUN kali ini.

Head of Fixed Income Research BNI Sekuritas Amir Dalimunthe mengatakan peningkatan volatilitas untuk harga dan yield Surat Berharga Negara (SBN) berdenominasi rupiah perlu diantisipasi oleh investor.

"Kami memproyeksikan weekly range untuk yield SUN 10-tahun pada periode 1-5 Desember di kisaran 6,13%-6,32%."

Berdasarkan valuasi yield curve, BNI Sekuritas memperkirakan bahwa obligasi berikut akan menarik bagi para investor: FR0065, FR0100, FR0103, FR0108, FR0075, FR0098, FR0083.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual obligasi. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.