Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan yang dipimpin Purbaya Yudhi Sadewa bakal menggelar lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk dengan target indikatif Rp11 triliun besok, Selasa (24/2/2026).

Melansir laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), lelang akan dilaksanakan terhadap dua seri sukuk, yaitu Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) dan Project Based Sukuk (PBS). Terdapat total 8 seri yang ditawarkan pada lelang kali ini.

SPNS mewakili sukuk dengan tenor pendek. Terdapat seri SPNS06042026 (reopening), SPNS10082026 (reopening), dan SPNS23112026 (new issuance) dengan tenor selama 2—9 bulan. Ketiga produk ini menawarkan imbal hasil diskonto.

Sementara lima seri lainnya antara lain PBS030 (reopening), PBS040 (reopening), PBS034 (reopening), PBS005 (reopening), dan PBS038 (reopening). Imbal hasil yang ditawarkan kelima produk PBS berkisar pada 5—6,87%, dengan maturity date selama 2—23 tahun.

Produk dengan imbal hasil terbesar digenggam oleh PBS038 yang menawarkan imbal hasil 6,87%. Produk ini sekaligus memiliki tenggat jatuh tempo terlama, yaitu pada 15 Desember 2049.

Sebaliknya, produk PBS dengan imbal hasil terkecil digenggam oleh PBS040 yang menawarkan imbal hasil senilai 5,00% dan tenggat jatuh tempo pada 15 November 2030. Namun, produk ini bukan merupakan seri dengan maturity date tersingkat.

PBS030 menjadi produk dengan tenggat jatuh tempo tersingkat, pada 15 Juli 2028. Namun, PBS030 menawarkan imbal hasil yang lebih besar dibandingkan PBS040, yaitu senilai 5,87%.

Sementara sisanya, PBS034 akan menawarkan imbal hasil senilai 6,50% dan memiliki tenggat pada 15 Juni 2039. Produk PBS005 memiliki imbal hasil sebesar 6,75% dan tenggat jatuh tempo pada 15 April 2043.

”Target indikatif Rp11 triliun, dengan maksimal dimenangkan 200% dari target indikatif,” tulis pengumuman DJPPR, dikutip Senin (23/2/2026).

Adapun lelang besok akan dilaksanakan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai agen lelang SBSN. Lelang bersifat terbuka dan menggunakan metode harga beragam.

Penawaran pembelian dalam lelang dapat diikuti oleh investor individu maupun institusi. Namun, penyampaian penawaran pembelian harus melalui dealer utama yang telah mendapat persetujuan Kemenkeu.

Beberapa dealer utama dalam lelang kali ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Permata Tbk. (BNLI), dan sejumlah perbankan lainnya di Tanah Air. Sejumlah sekuritas juga tercatat sebagai dealer utama lelang ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan bakal menggelar lelang terhadap sejumlah seri surat utang syariah atau sukuk besok, Selasa (27/1/2026).

Melansir laman resmi DJPPR, lelang sukuk yang bakal digelar besok menargetkan dana terhimpun hingga Rp11 triliun dari 8 seri sukuk. Tiga seri merupakan Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) dan lima lainnya merupakan Project Based Sukuk (PBS).

Ketiga seri SPNS itu antara lain SPNS09032026 (reopening), SPNS10082026 (reopening), dan SPNS12102026 (reopening). Ketiga seri ini memiliki tenggat jatuh tempo pada periode 9 Maret 2026–12 Oktober 2026. Seri SPNS ini merupakan seri dengan tenor pendek.

Kelima seri lainnya antara lain PBS030 (reopening), PBS040 (reopening), PBS034 (reopening), PBS005 (reopening), dan PBS038 (reopening). Seri PBS038 menawarkan imbal hasil terbesar senilai 6,87%. Sebaliknya, PBS040 menawarkan imbal hasil terkecil dengan nilai 5,00%.

Sementara itu, tenggat jatuh tempo terpanjang digenggam oleh PBS038 yang jatuh tempo pada 15 Desember 2049. Sebaliknya, PBS030 memiliki tenggat jatuh tempo tersingkat pada 15 Juli 2028.

“Target indikatif Rp11 triliun, dengan nilai maksimal dimenangkan 200% dari target indikatif,” tulis pengumuman DJPPR, dikutip Senin (26/1/2026).

Adapun lelang besok akan dilaksanakan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai agen lelang SBSN. Lelang bersifat terbuka dan menggunakan metode harga beragam.

Penawaran pembelian dalam lelang dapat diikuti oleh investor individu maupun institusi. Namun, penyampaian penawaran pembelian harus melalui dealer utama yang telah mendapat persetujuan Kemenkeu.

Beberapa dealer utama dalam lelang kali ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Permata Tbk. (BNLI), dan sejumlah perbankan lainnya di Tanah Air. Sejumlah sekuritas juga tercatat sebagai dealer utama lelang ini.

Lelang sukuk ini dilakukan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2026.

Berikut rincian lelang sukuk Selasa (27/1/2026):

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatatkan realisasi penerbitan SBN Ritel yang positif sepanjang 2025. Realisasi itu turut mendorong optimisme DJPPR dalam menerbitkan surat utang pada 2026.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto menerangkan bahwa sepanjang 2025, realisasi dari penerbitan SBN Ritel mencapai Rp153 triliun. Realisasi itu meningkat dibandingkan realisasi 2024 senilai Rp148 triliun.

Suminto menyebut bahwa peningkatan realisasi itu disebabkan lantaran permintaan investor ritel domestik yang kian solid. Hal itu tampak dari beberapa penerbitan SBN Ritel sepanjang 2025 yang dilakukan penambahan kuota karena permintaan yang kuat.

Sementara itu, Suminto turut memandang optimistis terhadap proyeksi penerbitan SBN Ritel pada 2026. Dia menegaskan, pihaknya bakal kembali menerbitkan sejumlah seri SBN Ritel yang telah diterbitkan pada tahun ini.

“Pada tahun 2026, sejalan dengan semakin meningkatnya literasi keuangan dan pendalaman pasar, kami perkirakan penerbitan SBN Ritel akan tetap dapat meningkat. Seri-seri SBN Ritel yang akan diterbitkan tetap sama dengan tahun ini, yaitu ORI, SBR, SR, ST, dan SWR,” katanya kepada Bisnis, Kamis (4/12/2025).

Pada kesempatan yang berbeda, Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Deni Ridwan juga mengaku cukup optimis terhadap prospek pasar surat utang syariah pada periode 2026.

Hal itu sejalan dengan proyeksi pemerintah dalam APBN 2026 mengenai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Menurutnya, hal itu menjadi modal yang kuat bagi pengembangan pasar keuangan syariah di Tanah Air.

“Pemerintah optimis kondisi ekonomi 2026 secara umum akan semakin membaik dan menjadi modal yang positif untuk pengembangan pasar keuangan syariah,” katanya kepada Bisnis, Kamis (4/12/2025).

Meskipun begitu, Deni menyebut bahwa DJPPR masih akan menerapkan strategi yang serupa pada tahun mendatang, yaitu dengan menerbitkan surat utang yang imbang antara SUN dan SBSN.

Pasalnya, dia menilai bahwa penerbitan SBSN masih menghadapi tantangan berupa literasi keuangan masyarakat terhadap instrumen investasi syariah. Menurutnya, tingkat literasi masyarakat terhadap instrumen investasi syariah masih lebih rendah ketimbang instrumen investasi konvensional seperti SUN.

“Oleh karena itu, sinergi dan koordinasi kebijakan dengan semua pemangku kepentingan perlu untuk terus ditingkatkan dalam rangka untuk pendalaman dan inklusi pasar keuangan syariah, termasuk peningkatan literasi keuangan masyarakat,” katanya.

Di satu sisi, Portfolio Manager/Analyst Batavia Prosperindo Aset Manajemen Putri Nur Astiwi menilai bahwa prospek penerbitan SBN Ritel pada 2026 cenderung positif. Permintaan investor terhadap produk SBN Ritel dinilai relatif stabil, yang turut ditopang oleh aksi reinvestasi produk yang jatuh tempo pada tahun mendatang.

Menurutnya, baik pasar SUN maupun SBSN bakal memiliki segmentasinya sendiri. Bahkan, produk denganfloating with floorkendati dinilai cukup menarik bagi sebagian investor, tidak menihilkan daya tarik SBN Ritel dengan fiturfixed rate tradable.

“Namun,fixed rate tradabletetap punya peran untuk investor yang memburu potensi capital gain jikayieldturun saat pemangkasan suku bunga. Artinya, ini bukan soal menang atau kalah, melainkan preferensi segmentasi,” katanya.

Meskipun begitu, Putri menilai bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh DJPPR dalam penerbitan SBN Ritel pada 2026, seperti memberikan jeda pada setiap penerbitan dan memberikan penyesuaian dengan seri yang jatuh tempo saat itu.

Selain itu, Putri juga merekomendasikan DJPPR untuk tetap menjaga diversifikasi produk, seperti porsi serifloating with floor,fixed tradable, atau bahkan varian tematik sepertigreendengan imbal hasil yang menarik.

“Juga perluas kanal digital dan distribusi lainnya, serta penjelasan untuk setiap fitur [SBN Ritel] dan manfaatnya,” tegas Putri.

Bisnis.com, JAKARTA — Induk usaha PT Berau Coal, PT Armadian Tritunggal, memastikan kesiapan dana untuk melunasi Sukuk Mudharabah I Armadian Tritunggal Tahun 2023 senilai Rp2 triliun yang akan jatuh tempo pada 24 November 2025.

Dalam keterbukaan informasi kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI), perseroan menyampaikan telah menyiapkan dana penuh untuk pelunasan pokok sukuk senilai Rp2 triliun dan bagi hasil ke-8 sebesar Rp48,75 miliar.

“Dengan ini kami sampaikan bahwa perseroan telah menyiapkan dana untuk pelunasan Sukuk Mudharabah I Armadian Tritunggal Tahun 2023 beserta bagi hasil ke-8 pada saat jatuh tempo,” ujar Direktur Utama PT Armadian Tritunggal Monika Dhyana Zakaria dalam keterangannya, dikutip Senin (3/11/2025).

Monika menegaskan bahwa pelunasan sukuk tersebut tidak akan berdampak terhadap kegiatan operasional maupun kondisi keuangan perseroan.

Sebelumnya, Armadian Tritunggal mengumumkan tengah membidik dana segar Rp2 triliun dari penerbitan Sukuk Mudharabah.

Rencana penerbitan surat utang syariah itu merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Armidian Tritunggal dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5 triliun.

Sukuk tersebut akan diterbitkan dalam dua seri, yaitu seri A dengan tenor 3 tahun dan seri B dengan tenor 5 tahun.

Berdasarkan prospektus yang dikutip Sabtu (11/10/2025), PT Armadian Tritunggal akan menggunakan dana hasil penerbitan Sukuk Mudharabah untuk pembiayaan kepada PT Berau Coal dengan akad Mudharabah.

PT Berau Coal selanjutnya akan menggunakan dana tersebut untuk modal kerja, yaitu pembayaran kepada pemerintah terkait dengan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) dan pajak, kontraktor pertambangan, vendor pengangkutan, pemasok, karyawan, dan modal kerja lainnya dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha.

Aliran dana segar itu diperlukan lantaran PT Berau Coal menggunakan modal kerja terlebih dahulu untuk melunasi kewajiban kepada PT Armadian Tritunggal untuk melunasi Sukuk Mudharabah I Armadian Tritunggal Tahun 2023 senilai Rp2 triliun.

Sebagai informasi, PT Armadian Tritunggal merupakan induk usaha dari PT Berau Coal, perusahaan tambang batu bara dengan wilayah konsesi seluas 78.004 hektare di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Saat ini, Berau Coal mengoperasikan empat tambang aktif, yakni Lati, Binungan, Sambarata, dan Gurimbang.

Sepanjang 2024, produksi batu bara Berau Coal mencapai 35,9 juta ton, meningkat dari 29,7 juta ton pada 2023. Hingga April 2025, produksi telah mencapai 9,97 juta ton. Produk batu bara Berau Coal dipasarkan ke pasar domestik serta internasional, termasuk China, India, dan negara-negara Asia lainnya.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengumumkan rencana penerbitan surat utang syariah atau sukuk untuk keperluan pengembangan kapasitas infrastruktur dasar.

Mahyeldi mengatakan, rencana ini telah didiskusikan antara Pemprov Sumbar dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Dan alhamdulillah, dari pertemuan tadi memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita, memberikan masukan-masukan kepada kita, sekaitan dengan rencana penerbitan sukuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat," kata Mahyeldi, dikutip dari akun instagramnya @mahyeldisp, Kamis (16/10/2025).

Mahyeldi mengatakan, telah ada penjelasan-penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri dalam memberi dukungan terhadap rencana penerbitan itu. Begitu juga dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan OJK.

"Juga beri bimbingan kepada kita bahwasannya pemprov Sumatera Barat dalam menerbitkan sukuk maka dana tersebut masuk ke dalam APBD Sumbar yang dipergunakan untuk pembangunan infrasturktur yang ada di Sumbar," paparnya.

Mahyeldi mengatakan, dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk itu bakal digunakan untuk pengembangan kapasitas dua rumah sakit yang masing-masing terletak di Bukittinggi, dan Solok.

"Nama Rumah Sakit kita Ahmad Muchtar, karena ini tipe A di Bukittinggi dan kemudian juga Rumah Sakit kita Muhammad Natsir yang ada di kota Solok," tegasnya.

Sebelum Pemprov Sumbar, Pemprov DKI Jakarta juga telah mengumumkan rencana penerbitan surat utang sendiri karena Kementerian Keuangan memangkas dana bagi hasil (DBH) Provinsi DKI Jakarta sebesar hampir Rp 15 triliun.

Karena adanya pemangkasan DBH itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang semula ditetapkan sebesar Rp 95 triliun pada 2026, kini tinggal Rp 79 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya akan melakukan penyesuaian akibat pengaturan kebijakan DBH ini. Dia menegaskan Pemda DKI Jakarta tidak akan membantah soal pemangkasan DBH karena langkah pemerintah pusat sudah diperhitungkan secara matang.

"Pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue terhadap itu, kami akan mengikuti dan kami akan menyesuaikan karena kami tahu pasti langkah yang diambil oleh pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang dan kami mengikuti sepenuhnya, termasuk penyesuaian untuk Dana Bagi Hasil," paparnya.

Oleh karena itu, Pramono mengatakan pihaknya akan melakukan pembiayaan kreatif untuk menopang APBD Jakarta.

"Maka kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing diantaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah dan sebagainya, yang memang belum ada," kata Pramono.

Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menerbitkan obligasi atau surat utang daerah mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, sebetulnya Kementerian Keuangan sudah mendorong pemda untuk menerbitkan obligasi daerah atau municipal bond secara mandiri, bagi yang memiliki kemampuan fiskal memadai untuk mendapat sumber pembiayaan anggaran tambahan.

"Dari dulu kita mendorong untuk obligasi daerah. Itu best practice. Apalagi untuk yang kapasitas fiskalnya kuat," ucap Febrio di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).

Febrio mengatakan, sebetulnya Kementerian Keuangan sudah memberikan pelatihan teknis kepada daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang kuat untuk secara mandiri menerbitkan surat utangnya sendiri. Pelatihan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).

"Dulu dukungan kita adalah kita kasih pelatihan-pelatihan kapasitas teknis. Jadi teman-teman di DJPPR itu ngobrol dengan teman-teman di Pemda, gini loh caranya kita meng-issue, gini caranya kita meyakinkan calon investor sampai kita bisa oversubscribe beberapa kali," ucap Febrio.

"Ini bagus dan kalau makin banyak Pemda yang bisa melakukannya makin baik. Artinya mereka langsung berhadapan dengan pasar, pasarnya harus diyakinkan, sehingga yang yakin bisa hidup nih instrumennya," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Induk usaha PT Berau Coal, PT Armadian Tritunggal membidik dana Rp2 triliun dari penerbitan Sukuk Mudharabah.

Rencana penerbitan surat utang syariah itu merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Armidian Tritunggal dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5 triliun.

Sukuk tersebut akan diterbitkan dalam dua seri, yaitu seri A dengan tenor 3 tahun dan seri B dengan tenor 5 tahun.

Sebagai informasi, PT Armadian Tritunggal merupakan perusahaan dengan kegiatan utama aktivitas perusahaan holding. Adapun, pemegang saham PT Armadian Tritunggal saat ini adalah PT Berau Coal Energy Tbk. sebesar 99,9% dan PT Banua Karsa Mitra 0,1%. Sebagai informasi, PT Berau Coal Energy Tbk. resmi delisting dari Bursa Efek Indonesia pada November 2017.

Armadian Tritunggal merupakan induk usaha perusahaan tambang batu bara PT Berau Coal. PT Berau Coal melaksanakan operasi penambangan batu bara dengan luas area konsesi 78.004 hektare di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Saat ini, PT Berau Coal memiliki empat tambang aktif, yaitu Lati, Binungan, Sambarata, dan Gurimbang.

Produksi batu bara PT Berau Coal mencapai 29,7 juta ton pada 2023, 35,9 juta ton pada 2024 dan 9,97 juta ton pada Januari—April 2025. Pasar penjualan batu bara PT Berau Coal adalah pasar domestik dan pasar internasional, seperti China, India, dan negara-negara Asia lainnya.

Berdasarkan prospektus yang dikutip Sabtu (11/10/2025), PT Armadian Tritunggal akan menggunakan dana hasil penerbitan Sukuk Mudharabah untuk pembiayaan kepada PT Berau Coal dengan akad Mudharabah.

PT Berau Coal selanjutnya akan menggunakan dana tersebut untuk modal kerja, yaitu pembayaran kepada pemerintah terkait dengan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) dan pajak, kontraktor pertambangan, vendor pengangkutan, pemasok, karyawan, dan modal kerja lainnya dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha.

Aliran dana segar itu diperlukan lantaran PT Berau Coal menggunakan modal kerja terlebih dahulu untuk melunasi kewajiban kepada PT Armadian Tritunggal untuk melunasi Sukuk Mudharabah I Armadian Tritunggal Tahun 2023 senilai Rp2 triliun.