#30 tag 24jam
Kemenkeu Agresif Terbitkan Surat Utang Jangka Pendek, Prefunding APBN 2026?
Kemenkeu pastikan penerbitan surat utang jangka pendek 2026 efisien dan tak tambah utang, fokus pada pendalaman pasar dan manajemen kas. [459] url asal
#surat-utang #kemenkeu-2026 #utang-jangka-pendek #spn-2026 #manajemen-kas-pemerintah #pendalaman-pasar #pembiayaan-efisien #pasar-investasi #spn-pemerintah #strategi-penerbitan-spn #djppr-kemenkeu #men
(Bisnis.Com - Ekonomi) 24/12/25 15:18
v/83994/
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa porsi penerbitan surat utang jangka pendek pada 2026 tidak akan membuat utang semakin membengkak.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengemukakan bahwa peningkatan porsi penerbitan instrumen utang jangka pendek, alias Surat Perbendaharaan Negara (SPN), ditujukan untuk pendalaman pasar dan pembiayaan yang lebih efisien.
Febrio menjelaskan penambahan porsi penerbitan SPN ini menjadi salah satu upaya manajemen kas pemerintah, bukan menambah porsi pembiayaan yang sudah ditetapkan di APBN 2026.
"Justru kami ingin punya sumber pembiayaan yang lebih efisien, dibandingkan kalau kami semuanya hanya issue [SBN] jangka panjang 10 tahun. Kami tahu pasar jangka pendek juga cukup reliable. Jangka pendek bunganya lebih murah daripada jangka panjang," terangnya kepada wartawan, dikutip Rabu (24/12/2025).
Di sisi lain, Febrio menyebut kebijakan yang nantinya dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu itu sejalan dengan keinginan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Pejabat eselon I Kemenkeu yang sebelumnya merupakan ekonom Universitas Indonesia (UI) itu menerangkan, permintaan pasar terhadap instrumen investasi dengan tenor pendek cukup tinggi. Apalagi, jika instrumen itu dijamin pemerintah.
Di sisi lain, pemerintah juga ingin memiliki manajemen kas yang lebih efisien. Dalam catatan Bisnis, Menkeu Purbaya juga beberapa kali mengeluhkan kas pemerintah pusat maupun daerah yang berasal dari penerbitan SBN justru mengendap di perbankan.
"Kami melihat bahwa pasar kami sudah cukup reliable, sehingga kami cukup pede untuk rely on market ketika kami butuh jangka pendek," terang Febrio.
Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal itu enggan membocorkan lebih lanjut strategi penerbitan SBN maupun SPN di 2026 yang telah disiapkan Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko. Dia hanya memastikan bahwa Kemenkeu melihat ada pasar potensial untuk penerbitan SPN sejalan dengan kebutuhan pemerintah.
"Karena kalau kami issue [SPN tenor] satu bulan, satu bulan langsung maturity [jatuh tempo]. Kalau issue [tenor] tiga bulan, tiga bulan langsung maturity, jadi secara neto itu enggak ada tambahan," paparnya.
Sebelumnya, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan bahwa pada 2026, pihaknya akan menerbitkan surat berharga negara atau SBN maupun SPN sebagai strategi pembiayaan APBN.
Pada tahun depan, sebagaimana UU APBN 2026 yang sudah disetujui DPR September 2025 lalu, pembiayaan anggaran ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun. Hal itu sejalan dengan defisit yang ditargetkan dengan dengan nilai yang sama, atau setara 2,68% terhadap PDB.
Suminto mengatakan, unitnya telah meningkatkan penerbitan SPN atau surat utang jangka pendek sejak kuartal IV/2025. Strategi ini akan dilanjutkan mulai awal tahun depan.
"Sejak triwulan keempat 2025 kami meningkatkan penerbitan SPN tujuannya adalah untuk mengembangkan pasar uang, pendalaman pasar dan sekaligus membangun manajemen kas pemerintah yang lebih efisien, sehingga ke depan dalam hal ini tahun 2026 kami akan meningkatkan penerbitan SPN, SPNS dengan tenor di bawah satu tahun," terangnya, Kamis (18/12/2025).
Purbaya Bakal Terbitkan Surat Utang Jangka Pendek untuk TKD Lebih Cepat Awal Tahun
Pemerintah berencana menerbitkan surat utang jangka pendek untuk mempercepat transfer ke daerah di awal tahun, mengurangi penumpukan dana di pemda. [485] url asal
#menkeu-purbaya #surat-utang #tkd-lebih-cepat #purbaya-yudhi-sadewa #sistem-penyaluran-tkd #silpa-pemda #kemenkeu #surat-utang-jangka-pendek #pembiayaan-tkd #spn-pemerintah #pasar-keuangan #penyaluran
(Bisnis.Com - Ekonomi) 27/10/25 18:33
v/17514/
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menerbitkan surat utang jangka pendek guna pembiayaan transfer ke daerah (TKD) lebih cepat di awal tahun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kementeriannya tengah mengembangkan sistem untuk mempercepat penyaluran TKD setiap awal tahun. Tujuannya, untuk mencegah sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) menumpuk di rekening pemda setiap akhir tahun.
Purbaya menyebut setiap tahunnya pemda harus menyediakan Silpa sekitar Rp100 triliun untuk pendanaan pemerintahan awal tahun sembari menunggu penyaluran TKD dari pusat. Akan tetapi, dia memastikan sistem yang tengah digodok Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu tidak akan diterapkan awal tahun anggaran (TA) 2026.
"Yang jelas enggak akan diterapkan tahun ini. Karena kan mereka belum biasa. Kita latih dulu sistemnya, nanti tahun depan kita akan buat seperti itu supaya di akhir tahun mereka enggak harus nyediain uang Rp100 triliun secara agregat dari Pemda. Harusnya dengan sistem seperti itu, Rp100 triliun itu bisa dihabisin di tahun 2026 nanti," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (27/10/2025).
Menurut Purbaya, pemerintah pusat masih bisa untuk mempercepat penyaluran TKD kendati pendapatan negara masih minim di awal tahun. Dia menyebut akan menerbitkan surat utang jangka pendek untuk membiayai kebutuhan TKD lebih cepat di awal tahun anggaran.
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut sistem pembiayaan dimaksud sedang dikembangkan. Sejalan dengan hal tersebut, otoritas fiskal juga tengah melatih agar pasar keuangan terbiasa dengan penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) oleh pemerintah.
"Kami bisa terbitkan surat utang jangka pendek, satu bulan, dua bulan tiga bulan, empat bulan. Jadi mesti kreatif sedikit dibanding menghambat perekonomian dengan menumpuk uang di perbankan. Lebih baik seperti itu, uangnya habis nanti di awal tahun saya pastikan pemdanya dapat uang cepat di minggu pertama atau tanggal 2 [Januari] sudah dapat uangnya," kata Purbaya.
Sebelumnya, pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (20/10/2025), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong agar pemda memiliki cadangan anggaran setiap dua bulan pertama setiap tahun. Alasannya, pemda memiliki kebutuhan untuk membayar gaji pegawai.
"Untuk daerah memang perlu harus ada Silpa karena di daerah-daerah ini di Januari mereka harus membayar belanja pegawai dan kontrak yang sudah selesai di deadline akhir Desember, dibayarnya Januari," terangnya pada acara yang juga dihadiri Purbaya itu.
Mantan Kapolri itu turut mengingatkan bahwa penyaluran TKD hibah dari provinsi ke kabupaten/kota juga kerap mengalami keterlambatan. Akibatnya, eksekusi anggaran TKD di level kabupaten/kota turut terdampak.
Tito turut menyampaikan keluhan sejumlah pemda kepada pemerintah pusat melalui Purbaya mengenai pengiriman Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU). Pemda mengeluhkan keterlambatan penyerahan petunjuk teknis (juknis) penggunaan DAK dari kementerian teknis, serta syarat salur dalam pemberian DAU.
Namun demikian, Tito mengimbau pemda untuk mempercepat dan mengoptimalkan belanja daerah yang kini masih lambat. Terutama, bagi pemda-pemda yang memiliki pendapatan tinggi. Dia juga meminta agar uang pemda tidak ditanam pada bank-bank di pusat.
"Saya tahu ada beberapa bank di pusat yang ditaruh karena memang dianggap bank sehat. Akibatnya uangnya beredar di pusat," terangnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)