Kami (menargetkan) memberikan setiap tahunnya paling tidak 1 persen dari total dividen yang kami terima dari semua BUMN yang ada

Jakarta (ANTARA) - Danantara Indonesia Trust ditargetkan menerima alokasi pendanaan filantropi minimal 1 persen dari total dividen badan usaha milik negara (BUMN) yang diterima Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) setiap tahun.

CEO Danantara Indonesia dan Pembina Danantara Indonesia Trust Rosan Roeslani mengatakan pendanaan tersebut akan difokuskan pada sektor kesehatan, pendidikan, kebudayaan, serta air, sanitasi dan higiene (water, sanitation, and hygiene/WASH) untuk mendukung program sosial berkelanjutan.

“Kami (menargetkan) memberikan setiap tahunnya paling tidak 1 persen dari total dividen yang kami terima dari semua BUMN yang ada,” kata Rosan usai acara Peluncuran Kemitraan Strategis Danantara Indonesia Trust di Jakarta, Senin.

Rosan mengatakan Danantara Indonesia Trust telah memperoleh pendanaan awal sebesar 100 juta dolar AS atau sekitar Rp1,77 triliun.

Menurut dia, Danantara Indonesia Trust dibentuk untuk menjadi lembaga filantropi yang kredibel, profesional, transparan dan memiliki tata kelola yang baik.

Ia mengatakan Danantara Indonesia juga bekerja sama dengan Gates Foundation dalam membangun pengembangan kelembagaan dan tata kelola filantropi tersebut.

“Bagaimana kita membuat Danantara Trust ini menjadi satu filantropi yang kredibel, yang relevan, yang transparan dengan governance yang tinggi,” ujarnya.

Rosan mengatakan Danantara Indonesia Trust resmi didirikan pada Oktober 2025 sebagai unit filantropi Danantara Indonesia dengan mandat mendorong dampak pembangunan sosial di Indonesia.

Menurut dia, program-program yang dijalankan diharapkan dapat memberikan dampak sosial yang positif, berkelanjutan, dan berkesinambungan bagi masyarakat.

Danantara Indonesia Trust diharapkan tidak hanya menjadi pemberi dukungan pendanaan, tetapi juga menjadi katalis dan ecosystem enabler untuk memperkuat kolaborasi sosial lintas sektor.

“Kami harapkan ini adalah awal. Insya Allah kita akan lebih banyak menggandeng mitra-mitra partner lain lagi ke depannya,” ungkap Rosan.

Ketua Danantara Indonesia Trust Nuraini Razak mengatakan pihaknya saat ini juga membangun sistem tata kelola, struktur organisasi, mekanisme pengawasan, serta kerangka monitoring, evaluation, and learning (MEL) untuk memastikan efektivitas program.

“Kami percaya bahwa mandat jangka panjang ini dapat dijalankan secara kredibel apabila dibangun dengan tata kelola yang baik sejak awal,” ucap Nuraini.

Ia mengatakan Danantara Indonesia Trust juga melakukan pembelajaran dan diskusi dengan sejumlah sovereign wealth fund, institusi filantropi, serta mitra pembangunan di tingkat nasional maupun global.

Menurut Nuraini, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat dampak sosial yang lebih luas dan berkelanjutan.

Dalam acara tersebut, Danantara Indonesia Trust menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Kesehatan, Yayasan Karya Salemba Empat, serta Museum dan Cagar Budaya atau Indonesia Heritage Agency.

Dalam kemitraan perdananya, Danantara Indonesia Trust menyalurkan dukungan sekitar Rp250 miliar untuk program kesehatan ibu dan anak melalui pengadaan vaksin heksavalen, penguatan rantai dingin (cold chain) vaksin, serta bantuan suplemen gizi mikro bagi ibu hamil dan ibu nifas.

Selain itu, kerja sama dengan Yayasan Karya Salemba Empat mencakup program beasiswa tiga tahun bagi sekitar 500 mahasiswa kurang mampu, sementara kerja sama dengan Museum dan Cagar Budaya diarahkan untuk pengembangan perpustakaan dan ruang pembelajaran publik di Museum Nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia menilai imbal hasil investasi atau yield dividen sejumlah emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di pasar modal saat ini berada pada level yang sangat atraktif.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyampaikan bahwa profil perusahaan pelat merah yang melantai di bursa, khususnya di sektor perbankan (Himbara) dan pertambangan memperlihatkan fundamental solid dengan menawarkan potensi imbal hasil yang tinggi bagi investor jangka panjang.

“Kalau kita lihat BUMN yang ada di bursa, contohnya Himbara ataupun mineral, itu yield-nya juga sangat baik di atas 10%—11%. Menurut kami itu sangat-sangat baik,” ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Lebih lanjut, valuasi saham-saham perbankan pelat merah dinilai masih murah atau undervalued. Dia mencontohkan, rasio harga terhadap nilai buku atau price to book value (PBV) sejumlah bank saat ini bahkan berada di bawah 1 kali.

Padahal, dalam kondisi pasar yang normal, rasio PBV sektor perbankan biasanya berada di atas 2 kali hingga 3 kali. Kondisi ini dinilai menjadi peluang bagi investor untuk mulai memahami investasi di pasar modal.

Rosan juga menambahkan, Danantara menempatkan bursa saham sebagai instrumen investasi jangka panjang. Oleh karena itu, pihaknya tidak melihat fluktuasi pasar harian atau bulanan sebagai hambatan, melainkan fokus pada pertumbuhan nilai emiten dalam kurun waktu menengah hingga panjang.

Optimisme ini juga didorong oleh perbaikan tata kelola dan transparansi bursa yang terus ditingkatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta BEI.

Langkah penyempurnaan tersebut diyakini bakal terus memperdalam pasar modal dan meningkatkan kepercayaan investor global maupun domestik.

“Approach kami itu bukan harian, bukan bulanan, tapi jangka panjang. Saya sangat meyakini bahwa ke depannya bursa kita ini akan terus bertumbuh baik dari segi market kapitalisasi, jumlah emiten, maupun investor,” tambahnya.

Selain aspek imbal hasil, Rosan juga menyoroti lonjakan jumlah investor ritel yang kini telah menyentuh angka 27 juta, naik dari posisi tahun lalu sebesar 20 juta investor. Menurutnya, pertumbuhan yang didominasi oleh generasi muda dan Gen Z ini merupakan bukti adanya prospek positif di pasar modal.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta: BP BUMN bersama Danantara terus memperkuat pengelolaan aset negara agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Upaya tersebut dilakukan melalui tata kelola yang terintegrasi, strategi investasi yang disiplin, serta pengelolaan portofolio yang profesional.

Realisasi laba Danantara menunjukkan bahwa transformasi pengelolaan aset negara mulai memberikan hasil nyata.

Danantara mengoptimalkan portofolio aset di bawah naungannya melalui pendekatan investasi yang terukur, inovatif, dan berbasis manajemen risiko.

Langkah tersebut mendorong peningkatan imbal hasil serta memperkuat kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara.

Profitabilitas sebagai kunci utama keberlanjutan

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa BUMN perlu menjaga profitabilitas dengan memperkuat tata kelola dan meningkatkan efektivitas operasional.

“BUMN harus memastikan setiap aset dan modal yang dikelola mampu bekerja secara optimal untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi negara dan masyarakat,” ujar Dony dalam keterangan tertulis, Kamis, 14 Mei 2026.

Efisiensi dan mitigasi risiko di pasar global

BP BUMN dan Danantara juga mendorong BUMN untuk menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi di setiap lini operasi. Fokus tersebut tidak hanya mencakup pengendalian biaya, tetapi juga ketepatan dalam mengalokasikan aset, membaca dinamika pasar global, memanfaatkan teknologi, serta memperkuat mitigasi risiko dalam setiap keputusan investasi.

Melalui langkah tersebut, BP BUMN mendukung Danantara untuk menjaga dan menumbuhkan nilai kekayaan negara secara berkelanjutan.
Peningkatan profitabilitas BUMN diharapkan dapat memperkuat fundamental ekonomi nasional melalui peningkatan dividen, pertumbuhan nilai aset, serta kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — BUMN Research Group LM FEB UI mencatat setahun perjalanan Danantara Indonesia mampu mengakselerasi kontribusi dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga menembus Rp140 triliun pada 2025.

Associate Director BUMN Research Group LM FEB UI Toto Pranoto mengungkapkan bahwa kinerja dividen perusahaan pelat merah dalam periode 2023–2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif.

Berdasarkan data risetnya, nilai dividen BUMN melonjak sekitar 72% dari Rp81,2 triliun pada 2023 menjadi estimasi Rp140 triliun pada 2025.

Adapun kenaikan itu terjadi di tengah transformasi tata kelola yang mengalihkan peran operasional dari Kementerian BUMN ke tangan Danantara.

Meskipun dividen melesat, Toto memberikan catatan terhadap profitabilitas konsolidasi yang masih menghadapi tantangan. Pasalnya, sebesar 75% laba hanya ditopang oleh enam emiten besar. Terkait dengan hal tersebut, dia menilai bahwa restrukturisasi pada ratusan entitas lain masih terus berjalan.

“Situasi pareto belum menunjukkan perubahan signifikan,” ucapnya dalam laporan “Overview Kinerja BUMN di Bawah Danantara, dikutip Senin (4/5/2026).

Menyikapi kondisi tersebut, Danantara direkomendasikan mengadopsi struktur pengelolaan two-fund sebagaimana diterapkan Khazanah Nasional di Malaysia.

Strategi itu melibatkan pemisahan antara commercial fund dan strategic fund untuk mengakomodasi mandat ganda konstitusional Indonesia. Dia juga menyarankan agar diterbitkan aturan turunan terkait klausul alat fiskal agar BUMN yang memiliki beban penugasan publik besar tetap memiliki kepastian.

Untuk diketahui, dalam setahun terakhir, wajah regulasi BUMN mengalami tiga fase evolusi hukum, mulai dari sentralisasi di bawah UU No. 19/2003 hingga pemisahan tegas regulator dan operator melalui UU No. 16/2025.

Toto menjelaskan bahwa aturan terbaru tersebut memberikan koreksi kunci atas kebijakan sebelumnya dengan mengembalikan wewenang pemeriksaan BPK serta menetapkan status direksi dan komisaris sebagai penyelenggara negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia menargetkan tingkat pengembalian aset (return on asset/ROA) di kisaran 3% hingga 5% lewat asset under management (AUM) yang diperkirakan tembus hampir US$1 triliun.

Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara, Muliaman Hadad, mengatakan bahwa jika mampu mencapai tingkat pengembalian aset di kisaran 3% hingga 5%, maka dana yang bisa dialokasikan kembali untuk pembangunan akan sangat besar.

“Ini kalau semuanya running well atau berjalan baik dan ROA 5% yang bisa dialokasikan, itu potensi untuk menjadi additional engine luar biasa besar," ujar Muliaman dalam sebuah pemaparan di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Menurutnya, skala aset yang mencapai kisaran US$1 triliun tersebut diyakini akan menjadi magnet bagi investor global. Muliaman menyebut fenomena ini sebagai "Indonesia Premium," di mana besarnya kapasitas pengelolaan dana akan membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata dunia.

Dengan ukuran tersebut, Danantara disebut tidak perlu mendanai seluruh proyek strategis secara mandiri. Lembaga tersebut dapat berperan sebagai jangkar investasi dengan porsi sekitar 20% hingga 30%.

“Selebihnya adalah co-investor dan biasanya co-investor dari luar itu adalah sovereign wealth fund negara-negara lain,” pungkas Muliaman.

Dalam operasionalnya, Danantara akan mengelola dana yang berasal dari dividen BUMN untuk dua tipe investasi utama. Pertama, investasi yang bersifat murni komersial untuk menjaga keberlanjutan dana.

Kedua, investasi yang dialokasikan untuk proyek-proyek pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi baru, seperti hilirisasi industri dan pengurangan ketergantungan impor. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi devisa negara sekaligus menciptakan lapangan kerja lintas generasi.

Dalam pemberitaan Bisnis.com sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Danantara untuk dapat menghasilkan ROA sebesar 7%. Namun, target itu terbilang berat lantaran utilisasi aset yang rendah masih menjadi ganjalan utama dalam mendongkrak profitabilitas perusahaan pelat merah.

Associate Director BUMN Research Group FEB UI, Toto Pranoto, mengatakan bahwa target itu cukup sulit dicapai dalam jangka pendek hingga menengah. Hal itu mengingat posisi ROA BUMN saat ini diperkirakan baru menyentuh 1,88%.

Di samping itu, dia juga melihat situasi pareto di tubuh BUMN belum menunjukkan perubahan signifikan. Kondisi ini tecermin dari kontribusi laba bersih yang masih didominasi oleh segelintir perusahaan blue chips.

"Sebagian besar BUMN lainnya belum mampu menyumbang kinerja yang signifikan. Oleh karena itu, target ROA 7% menurut saya masih sulit dicapai dalam jangka pendek," ujar Toto kepada Bisnis baru- baru ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto kembali menegaskan target sumbangan atau dividen BUMN ke negara mencapai Rp800 triliun atau 5% dari aset.

Hal itu diungkapkan Prabowo dalam sambutannya di Tasyakuran HUT ke-1 Danantara Indonesia pada Rabu (11/3/2026). Prabowo mengatakan dirinya telah mendapatkan laporan soal capaian imbal hasil aset atau return on assets (RoA) Danantara naik lebih dari 300% pada 2025.

Menurutnya, ROA yang diterima saat ini oleh Danantara masih jauh dari target. Prabowo menjelaskan bahwa mengacu pada standar dunia, entitas usaha yang baik menghasilkan ROA 10%. Lebih bagus lagi mencapai 12%.

Meski begitu, Prabowo menilai capaian RoA 10% sulit dicapai dalam waktu dekat atau tahun ini. ROA 5% pun cukup bagus buat Danantara yang baru beranjak 1 tahun. Dengan RoA 5%, maka dividen yang bisa disumbangkan kepada negara dari BUMN mencapai US$50 miliar atau Rp800 triliun.

"Kalau hanya 5% return on assets, berarti Danantara harus mengembalikan ke negara US$50 miliar atau Rp800 triliun. Jadi pimpinan Danantara, sasaranmu masih jauh," kata Prabowo, Rabu (11/3/2026).

Prabowo menilai target dividen dari BUMN ke negara sebesar Rp800 triliun itu bisa dicapai dengan manajemen yang baik.

Adapun, mengacu data Kementerian Keuangan, setoran dividen BUMN yang masuk dalam pos kekayaan negara dipisahkan, mencapai Rp86,38 triliun per Desember 2024. Realisasi itu tumbuh 5,93% secara tahunan (year-on-year/YoY) atau mencerminkan 100,62% dari target pemerintah.

Capaian setoran dividen BUMN pada 2024 terbesar dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Setoran dividen dari Himbara mencapai Rp49,59 triliun, tumbuh 21,43%.

Jika berkaca pada setahun sebelumnya atau 2023, setoran dividen dari BUMN ke negara mencapai Rp82,1 triliun. Sementara, realisasi setoran dividen BUMN ke kas negara pada 2022 mencapai Rp40,59 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi sorotan sejumlah lembaga pemeringkat internasional, seperti Moody's dan Fitch, terkait tingginya rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara Indonesia.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menegaskan bahwa pemerintah mengelola utang, baik dari sisi portofolio maupun penerbitan tahunan (annual issuance), dengan sangat hati-hati untuk memastikan risiko tetap terjaga, termasuk dari sisi pengelolaan rasio pembayaran bunga utang (interest ratio) dan Debt Service Ratio (DSR).

"Dengan utang yang terkelola dengan baik dan semakin efisien, risikonya terkendali. Tentunya nanti ditopang oleh revenue [pendapatan] yang meningkat dengan berbagai reformasi," jelas Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/3/2026).

Dia mencontohkan, penerimaan pajak yang mampu tumbuh hingga 30,4% pada Februari 2026 akan berdampak langsung pada perbaikan rasio pembayaran bunga utang maupun DSR.

Suminto menambahkan bahwa rasio pembayaran bunga utang DSR menggunakan pendapatan negara sebagai faktor pembagi (denominator) sehingga peningkatan penerimaan otomatis akan menyusutkan angka rasio beban utang.

"Tentu dengan utang yang semakin efisien, didukung oleh kinerja penerimaan yang semakin baik, rasio-rasio itu nanti juga akan mengalami perbaikan. Pada saat ini pun, rasio-rasio tersebut berada pada level yang masih terkelola dengan baik," tegasnya.

Perubahan Struktural Pendapatan Negara

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan memang menjadi indikator standar yang lazim digunakan untuk menganalisis entitas bisnis, dunia usaha, maupun pemerintahan.

Kendati demikian, dia menggarisbawahi adanya perubahan struktural dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang perlu dipahami oleh lembaga pemeringkat, yaitu sejak 2025 dividen BUMN tidak lagi disetorkan ke APBN sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melainkan dikelola langsung oleh Danantara.

"Kita mesti menggaungkan terus, menjelaskan kepada seluruh sektor keuangan dan perekonomian, bahwa saat ini ada sejumlah pendapatan negara yang tidak masuk ke APBN, tidak jadi PNBP, tapi dikelola secara terpisah," papar Suahasil.

Dia mengingatkan bahwa keluarnya pos dividen BUMN dari APBN secara otomatis membuat angka pendapatan negara terlihat lebih kecil, yang pada gilirannya membuat rasio beban bunga utang seolah-olah melonjak. Oleh karena itu, sambungnya, edukasi dan komunikasi kepada lembaga pemeringkat menjadi krusial.

"Tentu kalau nanti rating companies menanyakan, ya kita mesti menjelaskan setting-nya Indonesia seperti ini, sehingga ketika dikaitkan dengan pembayaran bunga utang, nanti dapat dilihat perhitungan rasionya seharusnya seperti apa," tutup Suahasil.

Beban Bunga Utang RI

Adapun, Kemenkeu masih belum mengungkapkan angka rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara.

Kendati demikian, dalam laporan bertajuk Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025, Bank Dunia mengungkapkan rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan mencapai 20,5% per Oktober 2025. Artinya, seperlima dari total pendapatan negara habis hanya untuk melunasi kewajiban bunga.

Masalahnya lagi, rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara cenderung meningkat. Dalam laporan IEP edisi Desember 2024, Bank Dunia mencatat bahwa rata-rata rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan 'hanya' 14% selama 2015—2022.

Jika sekarang rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan sebesar 20,5% maka ada peningkatan 6,5 poin persentase dibandingkan posisi rata-rata pada 2015—2022.

Tak sampai situ, jika dibandingkan dengan negara sebanding maka posisi Indonesia tampak lebih mengkhawatirkan. Bank Dunia mencatat rata-rata rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan di negara-negara berpendapatan menengah-atas cuma sebesar 8,5% selama 2015—2022; bahkan angkanya lebih kecil di negara-negara berpendapatan tinggi yaitu 4% pada periode yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi sorotan sejumlah lembaga pemeringkat internasional, seperti Moody's dan Fitch, terkait tingginya rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara Indonesia.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menegaskan bahwa pemerintah mengelola utang, baik dari sisi portofolio maupun penerbitan tahunan (annual issuance), dengan sangat hati-hati untuk memastikan risiko tetap terjaga, termasuk dari sisi pengelolaan rasio pembayaran bunga utang (interest ratio) dan Debt Service Ratio (DSR).

"Dengan utang yang terkelola dengan baik dan semakin efisien, risikonya terkendali. Tentunya nanti ditopang oleh revenue [pendapatan] yang meningkat dengan berbagai reformasi," jelas Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/3/2026).

Dia mencontohkan, penerimaan pajak yang mampu tumbuh hingga 30,4% pada Februari 2026 akan berdampak langsung pada perbaikan rasio pembayaran bunga utang maupun DSR.

Suminto menambahkan bahwa rasio pembayaran bunga utang DSR menggunakan pendapatan negara sebagai faktor pembagi (denominator) sehingga peningkatan penerimaan otomatis akan menyusutkan angka rasio beban utang.

"Tentu dengan utang yang semakin efisien, didukung oleh kinerja penerimaan yang semakin baik, rasio-rasio itu nanti juga akan mengalami perbaikan. Pada saat ini pun, rasio-rasio tersebut berada pada level yang masih terkelola dengan baik," tegasnya.

Perubahan Struktural Pendapatan Negara

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan memang menjadi indikator standar yang lazim digunakan untuk menganalisis entitas bisnis, dunia usaha, maupun pemerintahan.

Kendati demikian, dia menggarisbawahi adanya perubahan struktural dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang perlu dipahami oleh lembaga pemeringkat, yaitu sejak 2025 dividen BUMN tidak lagi disetorkan ke APBN sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melainkan dikelola langsung oleh Danantara.

"Kita mesti menggaungkan terus, menjelaskan kepada seluruh sektor keuangan dan perekonomian, bahwa saat ini ada sejumlah pendapatan negara yang tidak masuk ke APBN, tidak jadi PNBP, tapi dikelola secara terpisah," papar Suahasil.

Dia mengingatkan bahwa keluarnya pos dividen BUMN dari APBN secara otomatis membuat angka pendapatan negara terlihat lebih kecil, yang pada gilirannya membuat rasio beban bunga utang seolah-olah melonjak. Oleh karena itu, sambungnya, edukasi dan komunikasi kepada lembaga pemeringkat menjadi krusial.

"Tentu kalau nanti rating companies menanyakan, ya kita mesti menjelaskan setting-nya Indonesia seperti ini, sehingga ketika dikaitkan dengan pembayaran bunga utang, nanti dapat dilihat perhitungan rasionya seharusnya seperti apa," tutup Suahasil.

Beban Bunga Utang RI

Adapun, Kemenkeu masih belum mengungkapkan angka rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara.

Kendati demikian, dalam laporan bertajuk Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025, Bank Dunia mengungkapkan rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan mencapai 20,5% per Oktober 2025. Artinya, seperlima dari total pendapatan negara habis hanya untuk melunasi kewajiban bunga.

Masalahnya lagi, rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara cenderung meningkat. Dalam laporan IEP edisi Desember 2024, Bank Dunia mencatat bahwa rata-rata rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan 'hanya' 14% selama 2015—2022.

Jika sekarang rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan sebesar 20,5% maka ada peningkatan 6,5 poin persentase dibandingkan posisi rata-rata pada 2015—2022.

Tak sampai situ, jika dibandingkan dengan negara sebanding maka posisi Indonesia tampak lebih mengkhawatirkan. Bank Dunia mencatat rata-rata rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan di negara-negara berpendapatan menengah-atas cuma sebesar 8,5% selama 2015—2022; bahkan angkanya lebih kecil di negara-negara berpendapatan tinggi yaitu 4% pada periode yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara mengungkapkan sejauh ini informasi mengenai besaran dividen BUMN untuk tahun buku 2026 belum diputuskan.

Pengelola investasi negata itu menyebut keputusan final masih menunggu proses penyelarasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) terhadap kebutuhan investasi setiap holding.

COO Danantara Indonesia Dony Oskaria menjelaskan kebijakan dividen BUMN ke depan akan menyesuaikan kebutuhan masing-masing holding. Hal ini selaras dengan proses konsolidasi perusahaan pelat merah yang telah berjalan.

Berbeda dengan mekanisme sebelumnya, Dony menyebut penetapan dividen tidak lagi bersifat tetap seperti pola setoran rutin langsung ke negara.

Saat ini, kebijakan dividen akan mempertimbangkan kebutuhan strategis dari dua entitas holding Danantara, yakni PT Danantara Asset Management (Persero) dan PT Danantara Investment Management (Persero).

“Sekarang kami lihat saja berapa kebutuhan dari dua holding tersebut. Kebutuhannya belum terlihat karena RKAP lagi disusun. Selesai RKAP nanti baru kelihatan kebutuhannya,” ujar Dony di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Sementara itu, Danantara diketahui menargetkan laba BUMN bakal mencapai sekitar Rp350 triliun untuk tahun buku 2026. Nilai tersebut mengalami kenaikan dari realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp285 triliun.

Dony sebelumnya mengungkapkan bahwa laba BUMN secara normalisasi sejatinya menyentuh angka Rp332 triliun pada 2025. Namun, usai melakukan penyesuaian penurunan nilai aset atau impairment sekitar Rp55 triliun, laba bersih BUMN turun ke kisaran Rp280 triliun hingga Rp285 triliun.

“Tahun 2026, kami memasukkan rencana kerja kurang lebih Rp350 triliun laba. Namun, saya tentu mengekspektasikan lebih. Jadi, sebetulnya BUMN itu memberikan kontribusi yang baik,” ujar Dony pada akhir Januari 2026.

Adapun kinerja itu didorong oleh konsolidasi menyeluruh. Danantara diketahui tengah merombak postur BUMN melalui evaluasi fundamental bisnis, mulai dari analisis sumber pendapatan, margin EBITDA, hingga efisiensi struktur biaya.

Salah satunya adalah penyederhanaan jumlah entitas BUMN dari total sekitar 1.000 entitas, menjadi kurang lebih 300 perusahaan. Langkah ini diambil guna menciptakan skala usaha yang lebih besar, efisien, dan memiliki daya saing yang.

Proyeksi Fitch Ratings

Di sisi lain, lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings memproyeksikan adanya tren peningkatan dividen yang signifikan di bawah kendali Danantara.

Fitch memperkirakan total penerimaan dividen dari perusahaan pelat merah utama dapat melampaui Rp140 triliun pada 2026. Nilai tersebut melonjak tajam dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp86 triliun.

Dalam laporan terbarunya, Fitch mencatat bahwa pembentukan Danantara akan membawa perubahan pada pola pendanaan pemerintah dengan penyuntikan modal akan lebih selektif dan berorientasi pada hasil yang lebih tinggi.

Kendati rasio pembayaran dividen atau payout ratio diprediksi meningkat, Fitch menyatakan perusahaan pelat merah dinilai masih memiliki ruang permodalan dan daya ungkit yang cukup kuat untuk menjaga stabilitas keuangan.

“Fitch juga memperkirakan pemerintah akan mendorong peningkatan dividen dari BUMN, yang kemungkinan akan disalurkan melalui PT Danantara Investment Management guna mempercepat investasi pada sektor-sektor prioritas pemerintah,” tulis laporan tersebut, dikutip Rabu (18/2/2026).

Sementara itu, Fitch juga melihat adanya pergeseran strategi penyuntikan modal pemerintah yang kini lebih menyasar sektor strategis seperti perumahan dan mineral. Sebaliknya, dukungan modal untuk sektor yang kurang krusial, seperti konstruksi infrastruktur diproyeksikan mulai dikurangi.

Meski demikian, peringkat dan dukungan terhadap BUMN utama diprediksi tetap stabil berkat jaminan dan subsidi pemerintah yang terus berjalan.

Bisnis.com, JAKARTA — Sovereign Wealth Fund (SWF) Daya Anagata Nusantara menyatakan besaran dividen BUMN untuk tahun buku 2026 belum diputuskan seiring proses penyelarasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) terhadap kebutuhan investasi setiap holding.

COO Danantara Indonesia Dony Oskaria menjelaskan bahwa kebijakan dividen BUMN ke depan akan menyesuaikan kebutuhan masing-masing holding. Hal ini selaras dengan proses konsolidasi perusahaan pelat merah yang telah berjalan.

Berbeda dengan mekanisme sebelumnya, Dony menyebut penetapan dividen tidak lagi bersifat tetap seperti pola setoran rutin langsung ke negara.

Saat ini, kebijakan dividen akan mempertimbangkan kebutuhan strategis dari dua entitas holding Danantara, yakni PT Danantara Asset Management (Persero) dan PT Danantara Investment Management (Persero).

“Sekarang kami lihat saja berapa kebutuhan dari dua holding tersebut. Kebutuhannya belum terlihat karena RKAP lagi disusun. Selesai RKAP nanti baru kelihatan kebutuhannya,” ujar Dony di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Sebelumnya, Danantara diketahui menargetkan laba BUMN bakal mencapai sekitar Rp350 triliun untuk tahun buku 2026. Nilai tersebut mengalami kenaikan dari realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp285 triliun.

Dony kala itu mengungkapkan bahwa laba BUMN secara normalisasi sejatinya menyentuh angka Rp332 triliun pada 2025. Namun, usai melakukan penyesuaian penurunan nilai aset atau impairment sekitar Rp55 triliun, laba bersih BUMN turun ke kisaran Rp280 triliun hingga Rp285 triliun.

“Tahun 2026, kami memasukkan rencana kerja kurang lebih Rp350 triliun laba. Namun, saya tentu mengekspektasikan lebih. Jadi, sebetulnya BUMN itu memberikan kontribusi yang baik,” ujar Dony pada akhir Januari 2026.

Adapun kinerja itu didorong oleh konsolidasi menyeluruh. Danantara diketahui tengah merombak postur BUMN melalui evaluasi fundamental bisnis, mulai dari analisis sumber pendapatan, margin EBITDA, hingga efisiensi struktur biaya.

Salah satunya adalah penyederhanaan jumlah entitas BUMN dari total sekitar 1.000 entitas, menjadi kurang lebih 300 perusahaan. Langkah ini diambil guna menciptakan skala usaha yang lebih besar, efisien, dan memiliki daya saing.

PROYEKSI FITCH

Di sisi lain, lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings memproyeksikan adanya tren peningkatan dividen yang signifikan di bawah kendali Danantara.

Fitch memperkirakan total penerimaan dividen dari perusahaan pelat merah utama dapat melampaui Rp140 triliun pada 2026. Nilai tersebut melonjak tajam dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp86 triliun.

Dalam laporan terbarunya, Fitch mencatat bahwa pembentukan Danantara akan membawa perubahan pada pola pendanaan pemerintah dengan penyuntikan modal akan lebih selektif dan berorientasi pada hasil yang lebih tinggi.

Kendati rasio pembayaran dividen atau payout ratio diprediksi meningkat, Fitch menyatakan perusahaan pelat merah dinilai masih memiliki ruang permodalan dan daya ungkit yang cukup kuat untuk menjaga stabilitas keuangan.

“Fitch juga memperkirakan pemerintah akan mendorong peningkatan dividen dari BUMN, yang kemungkinan akan disalurkan melalui PT Danantara Investment Management guna mempercepat investasi pada sektor-sektor prioritas pemerintah,” tulis laporan tersebut, dikutip Rabu (18/2/2026).

Sementara itu, Fitch juga melihat adanya pergeseran strategi penyuntikan modal pemerintah yang kini lebih menyasar sektor strategis seperti perumahan dan mineral. Sebaliknya, dukungan modal untuk sektor yang kurang krusial, seperti konstruksi infrastruktur diproyeksikan mulai dikurangi.

Meski demikian, peringkat dan dukungan terhadap BUMN utama diprediksi tetap stabil berkat jaminan dan subsidi pemerintah yang terus berjalan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa hasil usaha atau dividen dari BUMN telah meningkat 4 kali lipat hanya dalam setahun pemerintahannya.

Presiden mengatakan bahwa Indonesia sedang diambang kebangkitan. BUMN yang selama sekian tahun tidak pernah untung, kemudian mengalami penguatan.

"Dalam satu tahun pemerintahan kita hasil BUMN naik 4 kali lipat. Dari Rp89 triliun tahun 2024 naik 4 kali, dan ini akan naik terus hanya dengan manajemen yang baik, kepemimpinan yang baik, semangat tidak mau mencuri," ujar Prabowo dalam peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di SPPG Palmerah pada hari ini, Jumat (14/2/2026).

Prabowo pun mengatakan pemerintah berupaya menjaga lembaga yang mengelola kekayaan negara agar beroperasi secara maksimal.

"Jagalah kehormatan, kepentingan, dan keselamatan Indonesia. Kalau teruskan praktik-praktik yang merugikan bangsa dan rakyat, pemerintah gunakan segala kekuatan yang ada pada pemerintah tanpa pandang bulu," kata Prabowo.

Adapun, mengacu data Kementerian Keuangan, setoran dividen BUMN yang masuk dalam pos kekayaan negara dipisahkan, mencapai Rp86,38 triliun per Desember 2024. Realisasi itu tumbuh 5,93% secara tahunan (year on year/YoY) atau mencerminkan 100,62% dari target pemerintah.

Capaian setoran dividen BUMN pada 2024 terbesar dari himpunan bank milik negara (Himbara). Setoran dividen dari Himbara mencapai Rp49,59 triliun, tumbuh 21,43%.

Jika berkaca pada setahun sebelumnya atau 2023, setoran dividen dari BUMN ke negara mencapai Rp82,1 triliun. Sementara, realisasi setoran dividen BUMN ke kas negara pada 2022 mencapai Rp40,59 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala BP BUMN Dony Oskaria menargetkan laba kolektif BUMN pada 2026 mencapai kisaran Rp 340–350 triliun. Angka ini lebih tinggi dibanding laba 2025 yang diperkirakan mencapai kisaran Rp 280–285 triliun.

"Tahun ini kami memasukkan laba di rencana kerja kami, kurang lebih Rp 350 triliun. Tetapi saya mesti berekspektasi (laba) lebih dari itu," ujar Dony dalam acara diskusi yang digelar Investor Daily bertajuk Danantara: Menggerakkan Raksasa, Menyalakan Mesin Ekonomi Indonesia di Jakarta, Rabu (28/1/2028).

Dony menjelaskan langkah strategis BUMN melalui Danantara yang akan mengelola perusahaan milik negara secara efektif, efisien, dan profesional. Hal ini sesuai dengan pidato Presiden Prabowo di World Economic Forum 2026 di Davos, pekan lalu.

"Kami tidak sekadar melakukan proses konsolidasi BUMN, tetapi melakukan review (penilaian) seluruh perusahaan BUMN secara fundamental,” ucap Dony.

Proses penilaian yang dilakukan pada BUMN itu mencakup model bisnis dan struktur biaya, analisis pasar, kondisi industri, hingga kapabilitas internal. Proses review yang holistik itu akan menjadi acuan utama dalam konsolidasi BUMN. Dengan penilaian yang baik, diharapkan konsolidasi akan semakin mempercepat laju kinerja BUMN.

"Bukan asal memilih mana yang dikonsolidasikan, tetapi melalui proses yang kita desain dengan sangat baik. Targetnya adalah memastikan BUMN memiliki kemampuan yang berkelanjutan dan kompetitif,” sambung Dony.

Sebagai contoh, BUMN asuransi yang akan dikonsolidasikan menjadi tiga perusahaan dari sebelumnya 15 perusahaan.

"Kita punya 15 perusahaan asuransi yang saat ini sedang dilakukan proses konsolidasi. Tahun ini akan kami 'push' untuk dilakukan (konsolidasi), hanya akan menjadi tiga perusahaan asuransi," lanjut Dony.

Pria yang juga menjabat Chief Operating Officer (COO) Danantara itu menegaskan BUMN di bawah pengelolaan Danantara akan bekerja keras untuk mewujudkan bisnis yang berkelanjutan. Dony optimistis, dengan semangat dan kerja penuh komitmen dari seluruh insan BUMN, target yang dicanangkan pada 2026 akan tercapai.

"Komitmen kerja keras dan semangat kebersamaan kita bertekad menjadikan perusahaan BUMN di bawah Danantara jadi perusahaan yang membanggakan," kata Dony.