#30 tag 24jam
Coal barges are pictured as they queue to be pulled along Mahakam river in Samarinda, East Kalimantan province. (REUTERS/Willy Kurniawan/File Photo)
Sejumlah aturan baru terkait penempatan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) mulai berlaku pada hari ini, Senin (1/6). [337] url asal
#ekspor-sumber-daya-alam #ekspor #devisa-hasil-ekspor #purbaya-yudhi-sadewa #airlangga-hartarto #purbaya-yudhi-sadewa #rupiah #dhe-sda #perubahan #penempatan #kebijakan-baru-ekspor-sda #pengolahan
(CNN Indonesia - Ekonomi) 01/06/26 09:20
v/236545/
Sejumlah aturan baru terkait penempatan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) mulai berlaku pada hari ini, Senin (1/6). Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap salah satunya adalah terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
"Walaupun sudah lama beredar, tapi kan berlakunya mulai 1 Juni besok ya. Karena besok libur, tapi kalau ekspor jalan terus," kata Purbaya di Kantor Danantara, Jakarta, Minggu (31/5).
Purbaya mengatakan aturan tersebut mewajibkan eksportir sektor SDA merepatriasi atau membawa pulang seluruh DHE ke dalam negeri. Menurutnya, tingkat kepatuhan yang diwajibkan dalam aturan baru itu mencapai 100 persen.
Selain itu, eksportir nonmigas diwajibkan menempatkan 100 persen DHE SDA pada rekening khusus di dalam negeri dengan jangka waktu minimal 12 bulan.
Sementara untuk eksportir migas, kewajiban penempatan DHE SDA ditetapkan minimal 30 persen dengan masa penempatan selama tiga bulan.
"Penempatan DHE SDA diwajibkan melalui Bank Himbara. Jadi, diwajibkan melalui Bank Himbara itu, ya," jelas Purbaya.
Tak hanya itu, pemerintah juga membatasi konversi DHE SDA dari valuta asing ke rupiah. Purbaya menyebut konversi dana tersebut hanya diperbolehkan maksimal 50 persen dari total DHE SDA yang ditempatkan di dalam negeri.
"Konversi DHE SDA valuta asing ke rupiah dibatasi maksimal 50 persen," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah juga mulai menerapkan kebijakan ekspor satu pintu secara bertahap mulai 1 Juni 2026.
Ia menjelaskan eksportir akan diberikan masa transisi hingga awal 2027 untuk menyesuaikan diri dengan mekanisme baru tersebut.
Menurutnya, pemerintah akan melakukan evaluasi pada tiga bulan pertama pelaksanaan kebijakan guna memastikan implementasi berjalan efektif tanpa mengganggu kegiatan ekspor maupun kepastian berusaha.
Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan tahapan implementasi berikutnya sebelum kebijakan diimplementasikan secara penuh.
"Evaluasi dalam tiga bulan pertama akan menjadi dasar bagi implementasi tahap berikutnya," terang Airlangga.
Pemerintah menargetkan implementasi penuh kebijakan ekspor satu pintu dapat berlaku paling lambat pada 1 Januari 2027.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)