Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung memaparkan perhitungan pemerintah terkait potensi dampak kenaikan harga minyak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dia menyebut setiap kenaikan US$1 pada harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) berpotensi menambah defisit anggaran sekitar Rp6,8 triliun.

Juda mengatakan pemerintah secara rutin melakukan uji ketahanan (stress test) terhadap berbagai variabel makroekonomi untuk mengantisipasi gejolak global, termasuk potensi lonjakan harga minyak dan pelemahan nilai tukar rupiah.

"Stress-test yang kami lakukan pada skenario yang cukup plausible itu menunjukkan bahwa defisit masih terjaga di bawah 3 persen, debt over GDP juga masih terjaga," ujar Juda dalam acara CNN Indonesia Economic Forum 2026, Senin (2/3).

Selain harga minyak, pemerintah juga menghitung sensitivitas terhadap pergerakan nilai tukar dan imbal hasil surat utang negara.

Juda menyebut pelemahan rupiah sebesar Rp100 terhadap dolar AS dapat menambah defisit sekitar Rp800 miliar. Sementara kenaikan yield sebesar 0,1 persen berpotensi meningkatkan beban anggaran sekitar Rp1,9 triliun.

Meski demikian, ia menegaskan APBN dirancang cukup tangguh untuk meredam berbagai tekanan eksternal. Pemerintah, kata dia, menyusun kebijakan fiskal dengan tiga prinsip utama yakni kehati-hatian (prudent), disiplin, dan fleksibel.

"APBN kita didesain dengan prinsip prudent, disiplin, dan fleksibel. Kita memastikan defisit tetap di bawah 3 persen dan rasio utang terhadap PDB sekitar 40 persen, masih jauh di bawah batas undang-undang 60 persen," ujarnya.

Menurut Juda, fleksibilitas fiskal menjadi kunci dalam menghadapi berbagai kejutan global. Pemerintah juga menyiapkan cadangan fiskal sebagai bantalan untuk meredam gejolak baik dari sisi belanja maupun penerimaan negara.

Dari sisi pembiayaan, Kementerian Keuangan juga melakukan diversifikasi sumber pendanaan. Juda mengungkapkan pemerintah baru saja menerbitkan global bond senilai US$4,5 miliar ekuivalen dalam mata uang euro.

"Minggu lalu kami, Kemenkeu baru saja menerbitkan global bonds sejumlah USD4,5 miliar equivalent tapi dalam mata uang Euro dan Renminbi. Dan itu harganya masih sangat bagus, yield-nya masih sangat bagus. Untuk Renminbi antara 2-3 persen dan untuk Euro itu 4-5 persen. Ini ukurannya ini masih sangat bagus sekali untuk pasar global kita," pungkas Juda.

Memanasnya konflik di Timur Tengah kembali menempatkan ekonomi Indonesia dalam posisi siaga. Harga minyak dunia yang sudah bergerak di atas asumsi Indonesia Crude Price (ICP) US$70 per barel dalam APBN 2026.

ICP adalah harga minyak yang ditetapkan pemerintah sebagai patokan resmi dalam transaksi dan perhitungan ekonomi nasional. Nah, efek rambatan kenaikan harga minyak global yang melampaui ICP bisa berlapis terhadap ketahanan fiskal, nilai tukar hingga daya beli masyarakat Indonesia.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan ketidakpastian terhadap APBN semakin bertambah jika perang berlangsung lama, terutama karena asumsi ICP kini sudah tertinggal dari harga pasar global.

"Kalau melihat situasi yang ada, faktor ketidakpastian di APBN kita itu akan menjadi bertambah," kata Misbakhun dalam acara Indonesia Economic Forum 2026 yang digelar CNN Indonesia di Auditorium Bank Mega, Jakarta, Senin (2/3).

Jika harga minyak terus naik, subsidi energi terancam membengkak dan pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara menjaga fiskal atau menahan inflasi.

Lalu, seberapa kuat fondasi ekonomi Indonesia menghadapi potensi krisis global akibat konflik tersebut?

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai dampak geopolitik sudah mulai terasa di Indonesia. Gejolak politik, terutama perang, berakibat terganggunya produksi dan perdagangan barang.

Menurutnya, dinamika ekonomi modern membuat transmisi krisis berlangsung cepat karena dipengaruhi persepsi dan ekspektasi pelaku pasar, terutama lembaga keuangan nonbank (LKNB) seperti dana investasi (investment fund) dan dana lindung nilai (hedge fund).

"Pola perilaku Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) ini yang paling mempengaruhi pasar saham, pasar surat utang dan nilai tukar. Persepsi dan ekspektasi mereka yang menentukan arah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (4/3).

Ia menilai Indonesia berada dalam posisi kurang menguntungkan. Sebab, sebelum perang Timur Tengah pecah pun pasar keuangan domestik sudah bergejolak.

"IHSG yang baru mulai pulih kembali terhajar. Yield SBN yang sempat turun signifikan pada 2025, terus meningkat pada 2026, akan berisiko naik lebih tinggi akibat kondisi global saat ini. Rupiah yang sempat sedikit menguat juga kembali melemah," jelasnya.

Dibanding negara lain, Awalil menilai Indonesia tidak punya daya besar untuk memengaruhi dinamika global.

"Posisi Indonesia nyaris tidak bisa menjadi faktor yang mempengaruhi dinamika di atas. Kondisi 'given' lebih memerlukan mitigasi risiko dibanding mengambil keuntungan saat ini," tegasnya.

Di tengah volatilitas pasar global, Awalil menilai ruang pembiayaan defisit akan semakin terbatas karena investor cenderung lebih berhati-hati menempatkan dana di negara berkembang. Artinya, strategi mengandalkan penerbitan surat utang tidak lagi semudah sebelumnya.

"Ke depan, akan tidak mudah untuk mencari utang. Penerbitan SBN makin kesulitan mencari pembeli," katanya.

Ia pun mengingatkan agar beban fiskal tidak berlebihan dialihkan ke bank sentral. Ketergantungan pada pembelian SBN dan intervensi valas dinilai bisa melemahkan fondasi moneter.

"Jika Bank Indonesia terlampau dipaksa untuk menyerap SBN dan terlampau sering opt valas, maka daya tahan moneter Indonesia akan terancam," ujarnya.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara melihat risiko besar justru pada ruang fiskal dan ketahanan energi.

"Ketahanan Indonesia dari sisi stok BBM cuma 20 hari, dari sisi fiskal defisitnya sudah hampir tembus 3 persen. Begitu harga minyak naik dan pasokan terganggu, tekanan ke APBN dan stok BBM menghitung hari," ujarnya.

Ia juga menyoroti rapuhnya daya beli masyarakat. Tabungan dengan nominal kecil mengalami kontraksi. Ada juga pergeseran dari deposito ke giro. Perpindahan ini menunjukkan kecenderungan deposan mencari aman untuk menarik uang secara fleksibel ketika situasi ekonomi memburuk.

Dari sisi pasar keuangan, Bhima memproyeksikan tekanan lanjutan pada rupiah. Mata uang Garuda bisa amblas ke Rp17.500 dalam waktu dekat. Devisa hanya didukung dari penerbitan utang valas, tapi akan berkurang untuk stabilisasi kurs.

Tidak hanya itu, ia juga menilai Indonesia relatif lebih rentan dibanding beberapa negara ASEAN lain.

"Indonesia saat ini jadi negara yang rentan di ASEAN, dibanding Malaysia dan Vietnam, baik secara pertumbuhan ekonomi maupun ketahanan struktural," tegasnya.

Untuk meredam tekanan fiskal, Bhima menilai pemerintah perlu bergerak cepat menyesuaikan postur anggaran. Ia mendorong revisi APBN 2026 disertai realokasi belanja sejumlah program agar ruang subsidi energi lebih memadai di tengah lonjakan harga minyak.

"Saran saya ada revisi APBN 2026 secepatnya, termasuk realokasi MBG dan Kopdes Merah Putih ke tambahan anggaran subsidi energi. Pastikan juga pembayaran kompensasi ke PLN dan Pertamina tepat waktu, sehingga BUMN bisa mitigasi dengan cashflow yang sehat," katanya.

Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengingatkan kondisi domestik memang sudah kurang sehat sebelum konflik memanas. Indikatornya, fiskal lemah, rupiah tertekan, pasar modal punya masalah pengelolaan. Ia memperkirakan dampak perang Timur Tengah akan menjalar dari pasar keuangan ke sektor riil melalui kenaikan biaya dana.

"Pasar modal akan semakin melemah, rupiah semakin tertekan, industri keuangan akan melambat akibat cost of fund dan risiko yang meningkat, dan sektor riil melambat akibat cost of fund yang meningkat," katanya.

Meski begitu, ia mengakui ada sisi positif dari struktur ekonomi Indonesia yang relatif berbasis domestik. Namun dari sisi fiskal, ia menilai Indonesia termasuk paling tertekan di kawasan.

[Gambas:Photo CNN]

"Ekonomi kita relatif domestic focus, tidak terlalu banyak perdagangan internasional," ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, Wijayanto menekankan pentingnya menjaga inflasi agar tidak melonjak akibat kenaikan harga BBM.

"Memastikan harga BBM tidak melejit sehingga menimbulkan inflasi tinggi, kita harus ingat daya beli masyarakat masih terpuruk dan kita menghadapi moment Lebaran di mana inflasi relatif lebih tinggi," katanya.

Ia juga mendorong perbaikan profil APBN dan kebijakan yang lebih predictable agar pelaku usaha tidak menahan ekspansi.

"Pemerintah perlu memperbaiki profil APBN, dengan melakukan pemangkasan program-program mahal, seperti MBG dan Kopdes Merah Putih. Pastikan defisit terjaga. Kemudian, kebijakan pemerintah perlu lebih predictable dan realistis. Iklim bisnis perlu diperbaiki secara serius agar swast tidak ketakutan menjalankan bisnis," pungkasnya.

Direktur Group Analisis Stabilitas Sistem Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Ahmad Subhan Irani mengatakan eskalasi global di Timur Tengah yang sedang terjadi harus dicermati dampaknya ke bank-bank skala ekonomi kecil.

Saat ini, eskalasi geopolitik global berupa perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel tentu akan memengaruhi perbankan Indonesia.

"Yang terjadi di bank-bank kecil itu sebenarnya adalah lebih kepada idiosinkratik problem. Apakah itu dalam konteks tata kelola, apakah dalam konteks juga strategi bisnis model yang tidak tepat atau kurang tepat sesuai dengan risk profile," ujar Subhan dalam acara Indonesia Economic Forum 2026 yang digelar CNN Indonesia di Auditorium Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (2/3).

Sederhananya, idiosinkratik problem adalah risiko spesifik atau unik yang hanya memengaruhi aset, perusahaan, atau individu tertentu, tidak berdampak pada seluruh pasar.

Subhan menjelaskan terdapat sebagian bank yang harus diserahkan ke LPS untuk ditangani. Namun, LPS melihat hal ini bukan risiko sistemik karena bantalan terbilang sudah cukup kuat.

"Kami melihatnya ini bukan sebuah risiko sistemik yang terhadap sistem karena secara sistem sebenarnya bantalan atau buffer dari sistem itu cukup kuat," terangnya.

Kemudian, ia menegaskan bank-bank kecil harus mempunyai adjustment risk problem yang harus diperkuat. Dalam hal ini, penguatan menjadi kewenangan OJK sebagai lembaga untuk meminimalisir risiko.

"OJK sekarang sebagai lembaga yang diarahkan sebagai risk minimizer berarti ada proses berarti disitu ada timely intervention (intervensi tepat waktu) dan koordinasi yang lebih kuat jadi tidak harus menunggu seperti dulu kita menunggu di ujung," kata Subhan.

Sementara itu, Direktur Treasury dan International Banking PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Farida Thamrin mengatakan di tengah suatu eskalasi perang, kemungkinan yang paling berdampak adalah nilai tukar mata asing, khususnya Indonesia terhadap Dolar AS.

"Kalau dolar itu rupiahnya akan naik dan yang paling berdampak adalah sisi importir karena itu industri dibentuk sama sisi eksportirnya," ujar Farida.

Menurutnya, hal yang harus dilakukan adalah membuat kepercayaan diri eksportir agar tidak menahan dolar AS sehingga nanti likuiditasnya akan lebih stabil antara sisi jual dan beli.

"Kita harus membuat confidence dari sisi eksportir supaya mereka tidak menahan dolar untuk melepas sehingga nanti dari sisi likuiditasnya akan lebih stabil ada sisi yang jual dan ada sisi yang beli," terangnya.

Adapun dari sisi importir tidak boleh membiarkan mereka menyimpan Dolar AS hanya karena khawatir jumlah uang yang dimiliki ke depannya di tengah eskalasi perang tersebut.

"Kita punya forward transaction dimana transaksi-transaksi itu mereka menjaga, supaya nanti kewajibannya tetap terpenuhi tanpa menjadi kepanikan di saat ini kalau dua hal itu bisa dijaga dari sisi eksportir dan importir itu akan menjadi lebih baik," kata Farida.

Saksikan tayangan selengkapnya CNN Indonesia Economic Forum melalui CNN Indonesia TV dan livestreaming di cnnindonesia.com pada Rabu (3/2) dan Kamis (4/3) jam 20.30 WIB.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di kisaran 5 persen setelah pandemi Covid-19.

Menurut dia, stabilitas tersebut sulit ditemukan di negara lain, termasuk negara-negara tetangga Indonesia.

"Kita dengan beberapa negara lain, termasuk negara-negara peer kita, kita jauh lebih bagus secara fundamental. Jadi pertumbuhan kita kalau kita lihat setelah covid itu stable above 5 persen," kata Juda dalam acara Indonesia Economic Forum 2026 yang digelar CNN Indonesia di Auditorium Bank Mega, Jakarta, Senin (2/3).

"Enggak ada negara yang begitu stabilnya. Thailand nyungsep, Filipina juga pernah tumbuh tinggi (lalu) turun lagi. Kita stabil 5 persen," jelasnya.

Selain itu, indikator eksternal seperti neraca pembayaran dan neraca perdagangan dinilai dalam kondisi solid.

Juda mengingatkan pada periode 2013-2015 Indonesia sempat masuk kategori fragile five. Pada 2013, Morgan Stanley pernah menciptakan istilah fragile five bagi lima negara berkembang, yang satu di antaranya adalah Indonesia. Negara yang masuk ke sini adalah mereka yang dianggap memiliki perekonomian yang rapuh.

Namun, kata Juda, berbagai parameter fundamental yang disoroti dalam fragile five kini sudah mampu diperkuat oleh Indonesia.

"Jadi, saya melihat kalau cross section itu kita jauh lebih baik dari yang negara lain. Nah confidence market juga sebenarnya terjaga," ujar Juda.

Ia mencontohkan, meskipun lembaga pemeringkat internasional Moody's sempat menurunkan outlook Indonesia menjadi negatif, pemerintah tetap mampu menerbitkan obligasi dengan imbal hasil yang kompetitif. Hal itu mencerminkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional masih terjaga.

"Jadi poin saya adalah kita tetap harus optimis tapi tentu saja waspada di hadapan kita," ucap Juda.

Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengungkapkan kinerja awal Danantara Indonesia berpotensi melemah akibat investasi di 18 proyek yang tengah dijalankan.

Hal itu diungkap Misbakhun dalam acara Indonesia Economic Forum 2026 yang digelar CNN Indonesia di Auditorium Bank Mega, Jakarta, Senin (2/3).

Misbakhun awalnya menjelaskan bahwa di tengah konflik di Timur Tengah yang sedang memanas, Indonesia tidak bisa mengandalkan Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi dari asing.

"Kita jangan berharap terlalu banyak dengan foreign direct investment pada situasi saat ini karena semuanya sedang konsolidasi di masing-masing negara," katanya.

Konsolidasi di Indonesia, menurut Politikus Partai Golkar itu, perlu diperkuat melalui Danantara Indonesia. Ia menekankan investasi yang dijalankan Danantara harus memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Saat ini, dari total 18 proyek yang digarap Dananatara, sekitar enam hingga delapan proyek ditargetkan memasuki tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking hingga April mendatang.

"Permintaan investasi [yang tertuang dalam] Rencana Kerja Program [Danantara] ke Komisi XI sudah kita setujui dan mereka akan melakukan realisasi," ujar Misbakhun.

Ia mendorong agar proyek-proyek tersebut segera direalisasikan guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia serta membuka kesempatan kerja.

Namun, Misbakhun mengakui manajemen Danantara telah memaparkan potensi terjadinya fase J-Curve pada awal investasi. Fase J-Curve adalah penurunan kinerja Danantara terlebih dahulu di awal sebelum akhirnya nanti membaik lagi.

"Walaupun kita sadar sepenuhnya dalam presentasinya Danantara kepada Komisi XI Itu mereka menyampaikan akan terjadi fase J-Curve. Ketika mereka melakukan investasi itu akan terjadi penurunan terhadap kinerja Danantara secara keseluruhan dan baru secara jangka panjang akan naik. Itu dalam periode 7 tahun," ucap Misbakhun.

Kendati demikian, ia menilai pada tahap awal seperti groundbreaking, proyek-proyek tersebut tetap dapat memberikan kontribusi melalui pembentukan faktor produksi dan penyerapan tenaga kerja.

"Tentunya investasi-investasi ini kan pada saat mereka masih groundbreaking dan sebagainya, ini kan ada faktor-faktor produksi yang bisa mereka bangun, dan ini harusnya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan lapangan pekerjaan," kata Misbakhun.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan sistem perbankan Indonesia tetap aman di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah.

Direktur Group Analisis Stabilitas Sistem Keuangan LPS Ahmad Subhan Irani menyebutkan saat ini struktur dan fundamental ekonomi Indonesia sebetulnya cukup resilien. Ia menjelaskan dari sisi cadangan (buffer), kemampuan membayar (solvability), dan likuiditas (liquidity), kekuatan perbankan Indonesia rasionya cukup tinggi.

"Kita bisa melihat rasio-rasionya cukup tinggi. Bahkan, mungkin yang tertinggi untuk kawasan yang lain," ujar Subhan dalam acara Indonesia Economic Forum 2026 yang digelar CNN Indonesia di Auditorium Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (2/3).

Dengan demikian, kondisi tersebut menjadi modal kuat untuk sektor perbankan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi.

Subhan menjelaskan LPS mempunyai mandat untuk memastikan menjaga kepercayaan stabilitas dari sistem perbankan harus kuat.

"Misalnya, kita memastikan bahwa mandat penjaminan kita itu harus bisa memenuhi paling tidak di atas 90 persen. Itu salah satu bentuk tadi untuk membangun confidence," terang Subhan

"Karena ini kan confidence masyarakat ya, ketika dananya ditaruh di bank bagaimana mereka yakin bahwa uang di bank itu aman meskipun misalnya bank itu harus ditangani oleh LPS," tambahnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai kontribusi sektor perbankan terhadap perekonomian Indonesia masih dominan.

Namun, tingkat pendalaman keuangan atau financial deepening dinilai masih rendah.

"Kalau dari kontribusi perbankan sendiri terhadap perekonomian, ini masih dominan dibandingkan non-banking financial sector yang lainnya," ujar Esther dalam diskusi di Indonesia Economic Forum 2026, Senin (2/3).

Meski demikian, ia menyoroti rendahnya tingkat inklusi keuangan di Tanah Air. Berdasarkan data historis, jumlah masyarakat yang tergolong bankable disebut masih terbatas.

"Data menunjukkan hanya sekitar 20 persen atau malah bahkan kurang masyarakat Indonesia yang bankable. Kredit juga sekitar 20-an persen saja," katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya ekspansi kredit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, ia pesimistis ekspansi kredit akan agresif dalam waktu dekat mengingat tekanan global dan domestik yang masih berlangsung.

"Saya belum yakin ke depannya itu ada ekspansi kredit, karena menimbang banyak risiko," ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam kondisi penuh ketidakpastian, perbankan cenderung bersikap risk averse atau menghindari risiko. Akibatnya, penempatan dana lebih banyak dialihkan ke instrumen yang relatif aman seperti Surat Berharga Negara (SBN) maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Pilihannya adalah lebih baik menempatkan dana di SBN dan SRBI, karena imbal baliknya kompetitif, risikonya lebih rendah, dan tidak ada risiko NPL," kata Esther.

Ia pun menekankan bahwa tanpa dorongan kebijakan yang tepat, perbankan akan cenderung berhati-hati sehingga fungsi intermediasi belum tentu tumbuh optimal di tengah tantangan ekonomi global.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menilai belum ada negara yang secara terbuka mengkritik Amerika Serikat (AS) dalam konflik Timur Tengah yang juga melibatkan Israel dan Iran.

Mari Elka mengatakan saat ini konstelasi geopolitik sedang sulit diprediksi. Ia memandang semua negara berhati-hati ketika menyampaikan pendapat mengenai konflik tersebut.

Namun, ia mengatakan belum ada negara yang secara jelas melayangkan kritik terhadap AS di konflik ini.

"Dari konstelasi geopolitiknya itu sangat sulit diprediksi. Kalau kita lihat semua negara hati-hati menyampaikan pendapat terkait hal ini," kata Mari Elka dalam acara Indonesia Economic Forum 2026 yang digelar CNN Indonesia di Auditorium Bank Mega, Jakarta, Senin (2/3).

Dia menuturkan walaupun ada yang mengutuk soal nuklir Iran, namun dirinya belum melihat ada yang secara jelas melakukan kritik ke AS terkait penyerangan ke Iran.

Ia mengatakan, Indonesia termasuk dari negara yang belum melayangkan kritik secara jelas terhadap AS karena ingin berposisi sebagai mediator.

Dia pun menegaskan Indonesia mendorong penyelesaian konflik melalui jalur damai. "Dalam arti, kita (Indonesia) posisinya ingin jadi mediator. Kita juga selesaikan secara damai sebisa mungkin," ucap Mari Elka.

Direktur Treasury dan International Banking PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Farida Thamrin menilai gejolak geopolitik global tak perlu disikapi secara berlebihan oleh pelaku pasar domestik.

Menurutnya, pengalaman sejumlah konflik dunia sebelumnya menunjukkan proses pemulihan kini berlangsung lebih cepat dibanding masa lalu. Termasuk dampak perang Rusia-Ukraina yang dimulai sejak 2022.

"Kalau kita lihat secara historikal, pertama kali misalnya diserang tahun 2022, itu kita lihat recovery atau prosesnya perang itu lama. Tapi kalau kita tarik garis, itu kita lihat terakhir tahun 2025 sempat ada serangan juga, itu recovery-nya cepat. Jadi artinya apa? Artinya sebetulnya kalau kita melihatnya, sebetulnya kita nggak terlalu harus paranoid sekali ya untuk melihat hal ini," ujar Farida dalam Indonesia Economic Forum 2026 CNN Indonesia, Senin (2/3).

Ia mengakui volatilitas atau gejolak di pasar saham maupun nilai tukar bisa saja terjadi. Namun, kondisi pasar obligasi Indonesia dinilai relatif aman karena struktur kepemilikan yang kini lebih didominasi investor domestik.

"Zaman dulu ketika terjadi krisis, zaman kira-kira 5-10 tahun lalu, porsi asingnya memang 40 persen. Sekarang porsi asingnya tinggal 13 persen. Artinya apa? Artinya kejadian yang ada di global, kalau ada pengaruhnya di kita, mungkin tidak semua pasar finansial kita kena," katanya.

Farida menambahkan saat terjadi shock geopolitik, potensi arus keluar dana asing memang ada. Namun, investor lokal seperti dana pensiun disebut siap menyerap tekanan tersebut.

"Memang yang terjadi adalah kemungkinan asingnya besar keluar. Tapi ternyata ada dana pensiun, ada investor yang lokal, itu yang siap untuk masuk ke mari. Jadi saya masih melihat adanya resliensi," ujarnya.

Dari sisi perbankan, ia juga menepis kekhawatiran terhadap likuiditas. Meski pertumbuhan kredit sempat datar, dana pihak ketiga (DPK) justru tumbuh dua digit pada tahun lalu.

"Walaupun di luar negeri keadaannya ribut, itu sebetulnya tidak perlu takut lah. Confident aja," kata Farida.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Alexander Lubis mengungkapkan beberapa dampak dari perang Amerika Serikat-Israel vs Iran terhadap ekonomi Indonesia.

Alexander menyebutkan saat ini BI telah menurunkan angka proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,3 persen menjadi 3,2 persen dalam menghadapi eskalasi perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel dan Iran.

"Dari Bank Indonesia itu sudah menurunkan proyeksi angka pertumbuhan global Indonesia dari 3,3 persen itu menjadi 3,2 persen di year-on-year di 2026 ini," ujar Alexander dalam acara CNN Indonesia Economic Forum 2026 di Auditorium Bank Mega, Jakarta, Senin (2/3).

Adapun terkait eskalasi tersebut, Alexander menjelaskan beberapa dampak terhadap ekonomi Indonesia. Pertama, jalur perdagangan impor dan ekspor tentu akan terganggu. Kedua, pasar keuangan Indonesia akan menjadi semakin volatilitas, khususnya pasar modal.

"Nanti di pasar pergerakan modal yang masuk dan keluar dari Indonesia sehingga premi risiko juga akan semakin berfluktuasi," kata Alexander menambahkan.

Ketiga, Alexander mengatakan nilai tukar Indonesia terhadap mata uang asing akan terpengaruh.

"Tentu semua dampak ini akan berdampak kepada nilai tukar dan nanti biaya pendanaan kita," katanya.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengakui sektor usaha mikro belum terdongkrak optimal meski penyaluran kredit ke sektor ini terus meningkat.

Maman menyebut total kredit perbankan nasional saat ini mencapai Rp8.000 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1.600 triliun telah mengalir ke sektor UMKM.

"Per hari ini yang sudah dialokasikan kurang lebih sekitar Rp1.600 triliun ke sektor UMKM," ujar Maman dalam Indonesia Economic Forum 2026 yang digelar CNN Indonesia pada Senin (2/3).

Ia menjelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, porsi kredit untuk UMKM ditargetkan mencapai 25 persen dari total kredit nasional. Namun, saat ini realisasinya baru menyentuh sekitar 19 persen.

"Artinya masih ada selisih sekitar 6 persen yang menjadi PR kami di Kementerian UMKM untuk mengejar target 25 persen itu," katanya.

Meski tren pembiayaan dinilai positif, Maman mempertanyakan belum optimalnya pertumbuhan usaha mikro.

"Sekarang muncul pertanyaan besar, kenapa akses pembiayaan sudah dibuka, angkanya naik, tapi sektor mikro kita masih belum optimal naiknya. Ini tanda tanya besar yang harus kita evaluasi bersama," ujarnya.

Menurutnya, selama ini pengawasan pemerintah lebih banyak terfokus pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang nilainya sekitar Rp300 triliun. Sementara dari total Rp1.600 triliun kredit UMKM, masih ada sekitar Rp1.300 triliun yang perlu dimonitoring dan ditata lebih lanjut.

Maman menegaskan 2026 akan menjadi momentum bagi kementeriannya untuk memperluas pengawasan dan evaluasi pembiayaan UMKM, tidak hanya terbatas pada skema KUR.

"Kita belum menyentuh tuh semua Rp1.600 triliun itu. Artinya kami masih punya PR ke depan selain yang KUR, 300 triliun plus minus, kami masih punya PR untuk melakukan monitoring evaluasi sekitar 1.300 triliun untuk kita tata. Sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Pak Presiden dan Kemenko Perekonomian. Artinya 2026 ini dari sisi pembiayaan kita ke situ," pungkasnya.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman ungkap strategi untuk mengurangi banjir produk impor ilegal Cina ke Indonesia.

Awalnya, Maman menyebutkan saat ini yang menjadi permasalahan adalah adanya selisih yang cukup jauh antara angka ekspor Indonesia ke Cina, dibandingkan angka impor Cina ke Indonesia.

"Kalau berdasarkan data yang sudah kita pegang, selisihnya, gapnya itu jauh banget. Yang tercatat di Cina, ekspornya ke Indonesia, dengan yang tercatat di Indonesia," ujar Maman usai acara Indonesia Economic Forum 2026 yang digelar CNN Indonesia di Auditorium Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (2/3).

Dengan adanya perbedaan tersebut, Maman mengungkap UMKM RI tetap tidak mampu menjual produk, bahkan berujung kredit macet, meski sudah ditopang pembiayaan, stimulus, dan insentif lain. 

"Akhirnya UMKM kita yang tadi sudah ditopang pembiayaan, diberikan bantuan, stimulus, insentif segala macam, mereka gak mampu menjual barang ini. Dampaknya apa? Dampaknya akhirnya kredit macet," terangnya.

Oleh karena itu, Maman ingin terus melakukan sterilisasi produk impor ilegal China dengan berkoordinasi dengan pihak terkait, salah satunya Bea Cukai.

"Nah, untuk supaya merapikan pasar kita, mensterilisasi pasar kita dari masuknya barang-barang impor ilegal dari Cina," kata Maman.