Indonesia resmi bergabung sebagai anggota Koalisi Global Pengembangan Pasar Karbon (The Coalition to Grow Carbon Markets/ CGCM).

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan itu dalam diskusi meja bundar bertajuk Advancing Indonesia-UK Collaboration on High-Integrity Carbon Markets di kantor pusat Standard Chartered, London, Inggris.

"Hari ini Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bergabung dengan The Coalition to Grow Carbon Markets, mewakili sektor kehutanan Indonesia," ujar Raja Juli dalam keterangannya, Rabu (21/1).

Koalisi ini diluncurkan pada London Climate Action Week pada Juni 2025. Koalisi ini telah meluncurkan Shared Principles for Growing High-Integrity Use of Carbon Credits pada COP30 di Brasil.

Kemenhut bergabung bersama 10 pemerintah anggota koalisi lain yang berkomitmen memajukan aksi iklim lewat peningkatan pemanfaatan kredit karbon berintegritas tinggi oleh dunia usaha.

Sepuluh pemerintahan itu terdiri dari Kanada, Prancis, Panama, Peru, Swiss, Selandia Baru, dan Zambia, serta para Ketua Bersama Koalisi Kenya, Singapura, dan Inggris.

Raja Juli menyampaikan kekayaan alam Indonesia seperti hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, ekosistem mangrove yang luas, serta lahan gambut tropis yang besar menjadikan RI memiliki modal alam yang signifikan.

Ia menyatakan hal itu disertai dengan pengalaman, Indonesia dapat berkontribusi besar dalam upaya global dalam mencapai target iklim.

Raja Juli menyampaikan kesiapannya bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki visi serupa untuk meningkatkan permintaan terhadap kredit karbon berintegritas tinggi dari sektor kehutanan dan solusi berbasis alam.

"Guna mendukung pertumbuhan hijau, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia," ujarnya.

Ia juga menyampaikan pasar kredit karbon berintegritas tinggi memiliki potensi besar mendukung pengembangan solusi berbasis alam di Indonesia, menurunkan emisi, melestarikan keanekaragaman hayati, serta mendorong pertumbuhan hijau.

Sementara itu, perwakilan Khusus Inggris untuk Iklim Rachel Kyte menyampaikan pasar karbon dapat memainkan peran penting dalam mewujudkan kemajuan menuju target iklim negara.

Ia juga menyambut baik bergabungnya Indonesia dalam The Coalition to Grow Carbon Markets ini.

"Upaya Indonesia dalam solusi berbasis alam akan memastikan Koalisi membantu mendorong investasi sektor swasta ke dalam proyek-proyek berintegritas tinggi yang melestarikan hutan, mengurangi emisi, dan memajukan pembangunan berkelanjutan," ucap Kyte.

Lebih lanjut, CEO Standard Chartered Indonesia Donny Donosepoetro OBE menambahkan keikutsertaan Indonesia dalam koalisi ini dapat membawa dampak positif ke depan.

"Permintaan terhadap pasar kredit karbon berintegritas tinggi, khususnya yang mendukung solusi berbasis alam," ujar dia.

Abu Dhabi (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan investasi energi bersih global terus menunjukkan peningkatan signifikan dan diperkirakan menembus 2,2 triliun dolar AS atau sekitar Rp37 kuadriliun pada 2025.

Dalam Sidang Majelis Umum Ke-16 Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Minggu, Guterres menegaskan bahwa nilai tersebut mencapai dua kali lipat dari total belanja energi berbasis bahan bakar fosil.

Ia menilai lonjakan investasi tersebut mencerminkan percepatan transisi energi global yang semakin menguat seiring komitmen negara-negara dalam menekan emisi gas rumah kaca.

Guterres mengingatkan bahwa konferensi iklim COP30 di Belém telah mengakui dunia akan menghadapi overshoot sementara di atas batas kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius.

“Tugas kita jelas: membuat overshoot itu sekecil dan sesingkat mungkin,” ujarnya.

Menurut dia, upaya tersebut menuntut pemangkasan emisi “lebih cepat, lebih dalam, dan di semua sektor,” termasuk melalui pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, percepatan besar-besaran energi terbarukan, serta peningkatan efisiensi energi.

“Kabar baiknya, dunia tidak pernah berada dalam posisi sebaik sekarang untuk mewujudkannya,” kata Guterres.

Ia menambahkan bahwa teknologi energi terbarukan, khususnya tenaga surya dan angin terus mencetak rekor baru. Ia menegaskan bahwa transisi menuju energi bersih kini bersifat “tak terhentikan dan tidak dapat dibalikkan”.

Meski demikian, Guterres mengingatkan bahwa percepatan teknologi dan investasi pembangkit belum sepenuhnya diimbangi kesiapan infrastruktur pendukung.

Pada tahun lalu, ia menyebut dunia mengalokasikan sekitar 1 triliun dolar AS untuk pembangunan pembangkit energi bersih, tetapi investasi untuk jaringan listrik dan infrastruktur penunjang jumlahnya masih kurang dari separuhnya.

Ia menyoroti sejumlah hambatan yang masih dihadapi, mulai dari lambatnya proses perizinan, keterbatasan kapasitas jaringan listrik, hingga tekanan pada rantai pasok global.

Selain itu, banyak negara berkembang, khususnya di kawasan Afrika, dinilai masih kesulitan memperoleh akses pembiayaan terjangkau meskipun memiliki potensi energi terbarukan yang besar.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Guterres mendorong investasi besar-besaran pada jaringan listrik modern dan fleksibel, penguatan interkoneksi regional, serta pengembangan sistem penyimpanan energi seperti baterai guna menjaga keandalan pasokan listrik.

Ia juga menekankan pentingnya perluasan infrastruktur pengisian kendaraan listrik untuk mendukung elektrifikasi sektor transportasi.

Lebih lanjut, Guterres menyerukan reformasi kebijakan dan regulasi yang jelas agar pasar energi menjadi lebih efisien dan transparan.

Menurutnya, pemerintah juga harus memberikan kepastian aturan, jadwal yang dapat diprediksi, serta proses perizinan yang lebih cepat untuk meningkatkan kepercayaan investor.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Permintaan dan penerbitan kredit karbon sukarela pada November 2025 melanjutkan tren penurunan ketika negara-negara di dunia justru menyepakati sejumlah kemajuan untuk pasar karbon dalam konferensi perubahan iklim COP30 di Belem, Brasil.

Laporan yang diterbitkan BloombergNEF menunjukkan bahwa penerbitan (issuance) kredit karbon pada November 2025 hanya mencapai 15 juta ton setara karbon dioksida (CO₂e), turun 18% dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

“Konsekuensinya, total penerbitan kumulatif sepanjang 2025 baru mencapai 188,9 juta, masih jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu ketika mencapai 207 juta kredit,” tulis BNEF.

Sejumlah proyek utama yang terbit sepanjang bulan lalu tercatat di American Carbon Registry. Sektor fugitive emissions mendominasi pasokan bulanan dengan porsi 34%, disusul oleh sektor permintaan energi sebesar 20%. Sementara itu, pasokan kredit dari pembangkit energi anjlok hingga separuhnya menjadi hanya 1,7 juta.

“Hal ini mencerminkan lemahnya sentimen permintaan dan koreksi pasar menuju pengurangan emisi berkualitas tinggi,” ungkap laporan tersebut.

AS kembali menjadi pasar terbesar dengan penerbitan mencapai 7,45 juta kredit, dengan sumber dari proyek kehutanan, pertanian, dan industri. Prancis untuk pertama kalinya muncul sebagai pemasok utama dengan proyek fugitive emissions sebesar 650.000 kredit.

Sementara itu, pemakaian (retirement) kredit karbon pada November hanya mencapai 6,5 juta, merosot 40% dibandingkan bulan sebelumnya. Dengan demikian, akumulasi kredit karbon yang dipakai atau dibeli sepanjang 2025 baru mencapai 125 juta, turun 15% dari periode yang sama tahun lalu yang menembus 147 juta ton CO₂e.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan volume pemakaian kredit terbesar sepanjang November 2025, yakni di peringkat kedua setelah AS. Selama bulan tersebut, volume kredit karbon yang dipakai berjumlah 870.000 di mana 85% di antaranya berasal dari proyek pembangkit energi, 11% dari reforestasi dan REDD+ sebesar 4%.

BNEF mencatat bahwa kredit dari sektor pembangkit energi menjadi yang paling diminati dengan kontribusi pada pemakaian bulanan sebesar 40%. Sebaliknya, penggunaan kredit karbon dari proyek berbasis REDD+ turun 45% dibandingkan Oktober, dengan volume hanya mencapai 1,2 juta atau sekitar seperlima dari total retirement bulanan.

Di pasar over-the-counter, harga kredit karbon relatif stagnan pada November dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kredit berbasis alam (nature-based removals) dari proyek blue carbon dan reforestasi tetap menjadi yang termahal, dengan harga rata-rata masing-masing US$23,6/ton dan US$11,36/ton. Harga kredit berlabel CCP terus naik sejak Juni, mencapai US$3,5/ton pada November, meningkat 78% sejak pertengahan tahun.

Hasil Negosiasi COP

Di tengah perkembangan pasar yang tetap lesu, COP30 justru mencatat kemajuan dalam membangun pasar karbon global di bawah Pasal 6.4 Perjanjian Paris. Para pihak menyetujui standar kelayakan untuk kredit PBB, meski tingkat ketatnya bervariasi.

BloombergNEF menyebutkan bahwa negosiasi sempat terhenti akibat kekhawatiran pendanaan, tetapi akhirnya diatasi dengan mengalihkan sumber daya dari mekanisme lama Clean Development Mechanism (CDM) ke kelompok kerja Pasal 6.

Meski demikian, kesepakatan tersebut akan membuat tenggat waktu pengajuan kredit CDM untuk dipindahkan ke Pasal 6 diperpanjang. BNEF menilai hal ini berisiko memicu kelebihan pasokan dan berpotensi menurunkan integritas lingkungan dari mekanisme baru tersebut.

Kementerian Lingkungan Hidup sebelumnya menyebutkan bahwa Indonesia telah mengambil inisiatif awal dalam penerapan pasar karbon internasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Perjanjian Paris.

Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto mengemukakan pembahasan Pasal 6 Perjanjian Paris di COP30 di Belem, Brasil menghasilkan kesepakatan resmi yang positif. Salah satunya adalah mengenai pencatatan internasional (international registry) yang kini dinyatakan selesai.

“Para pihak menyepakati operasionalisasi dari ketentuan-ketentuan yang sebelumnya telah dirumuskan di Baku. Namun, Indonesia sebenarnya telah mengambil inisiatif lebih awal untuk menerapkannya,” kata Ary.

Dia memberi contoh pada penandatanganan Framework Agreement antara PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI), di bawah payung kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia. Melalui perjanjian ini, Indonesia akan menyalurkan hasil mitigasi emisi sebesar 12 juta ton setara karbon dioksida (CO₂e) dari proyek energi terbarukan.

Penandatanganan tersebut menjadi bagian dari implementasi Generation-Based Incentive (GBI) Programme dan merupakan tindak lanjut konkret dari kerja sama Indonesia-Norwegia yang telah disepakati antara Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan Kementerian Iklim dan Lingkungan Norwegia.

Penandatanganan Framework Agreement PLN-GGGI menjadi tonggak penting menuju kesepakatan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) yang dijadwalkan akan ditandatangani pada akhir Desember 2025.

Implementasi MOPA ini akan menjadikan Indonesia negara pertama di dunia yang menjalankan perdagangan karbon internasional berbasis Article 6.2 Perjanjian Paris, sekaligus memperluas mekanisme pasar karbon nasional menuju sektor teknologi energi bersih. Selama ini, kerja sama bilateral Indonesia-Norwegia berfokus pada sektor Nature-Based Solutions (NBS) melalui skema Result-Based Contribution (RBC) Norwegia yang telah memberikan kontribusi hingga US$260 juta bagi kinerja pengelolaan hutan Indonesia.

“Hal ini menjadi poin penting bagi Indonesia karena kita dapat menunjukkan bahwa ketentuan yang sebelumnya disepakati di Baku sudah dapat diaplikasikan secara nyata,” lanjut Ary.

Meski kesepakatan tersebut bersifat bilateral, Ary menjelaskan bahwa perdagangan karbon Indonesia dan Norwegia menggunakan dasar yang dibangun melalui proses multilateral. Dengan demikian, Indonesia dapat menunjukkan bahwa operasionalisasi Article 6, meskipun baru tercapai hampir sepuluh tahun setelah Paris Agreement 2015, sudah dapat dilaksanakan secara konkret di lapangan.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai hasil kesepakatan di COP30 Brasil atau Global Mutirão belum sepenuhnya mampu mendorong dunia bertindak cepat dan tegas dalam menghadapi krisis iklim.

Koordinator Kebijakan Iklim IESR, Delima Ramadhani mengatakan aspek transisi berkeadilan (just transition) belum mendapat penekanan yang kuat dalam dokumen Global Mutirão.

“IESR menyoroti masih lemahnya komitmen ambisi iklim global ditandai dengan tidak tercapainya gagasan peta jalan penghentian penggunaan bahan bakar fosil serta komitmen pendanaan iklim yang belum konkret,” kata dikutip, Selasa (9/12).

Sebagai informasi, pertemuan global tersebut menghasilkan dokumen Gotong Royong Global atau Global Mutirão yang memuat inisiatif baru. Ini antara lain Global Implementation Accelerator (GIA) untuk mempercepat implementasi aksi dan mitigasi iklim dalam Nationally Determined Contribution (NDC) serta Belém Mission to 1.5 untuk mendorong ambisi dan investasi iklim.

Mekanisme Global Stocktake bertujuan menilai progres implementasi, ambisi, dan kesenjangannya terhadap target pembatasan kenaikan suhu 1,5°C. Hasilnya menegaskan bahwa untuk menjaga suhu global tidak meningkat lebih dari 1,5°C, emisi global harus turun 43% pada 2030 dan 60% pada 2035 dibandingkan tingkat emisi tahun 2019.

Meskipun pasca COP30 sebanyak 122 negara telah memformalkan NDC 2035, analisis Climate Action Tracker memproyeksikan bahwa suhu bumi pada akhir abad ini akan naik sekitar 2,6°C dengan 50% probabilitas untuk lebih tinggi atau lebih rendah.

Dalam SNDC, Indonesia menetapkan target 2035 tanpa memperbarui target 2030-nya padahal hal ini penting sebagai tindak lanjut hasil Global Stocktake. Menurut Delima, dari sisi cakupan, NDC Indonesia sudah cukup komprehensif karena memuat sektor energi, industri, pertanian, limbah, serta tambahan sektor kelautan.

Selain itu, secara transparansi meningkat, di mana target penurunan diubah dengan format emisi absolut di bawah tahun referensi 2019.

“Pemerintah menyampaikan niat untuk melampaui target bersyarat 2030, tetapi tanpa diformalkan, langkah ini belum menunjukkan perbaikan nyata terhadap target jangka pendek,” kata dia.

Dalam sektor energi, lanjutnya, pemerintah menargetkan puncak emisi pada 2038, lebih lambat dari proyeksi sebelumnya.

“Ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan ekonomi Indonesia masih bergantung tinggi karbon,” jelas Delima.

Selain itu, dia melihat Indonesia juga tidak menyertakan komitmen eksplisit untuk phase-outbahan bakar fosil atau pengurangan batu bara secara bertahap. Bahkan, penggunaan batu bara masih dipertahankan dengan teknologi clean coal dan co-firing biomassa dalam bauran kebijakan energi.

“Hasil analisis IESR menunjukkan bahwa penurunan emisi Indonesia masih sangat bergantung pada sektor kehutanan dan lahan, bukan pada pengurangan nyata di sektor energi. Di luar penyerapan dari sektor FOLU, emisi nasional diproyeksikan naik hingga 98% dalam skenario tidak bersyarat, atau 54–84% di atas emisi historis 2019 dalam skenario bersyarat atau dengan bantuan internasional,” terangnya.

Peluang Indonesia Ambil Peran Global

Manajer Diplomasi Iklim dan Energi IESR, Arief Rosadi, menyatakan bahwa Indonesia memiliki peluang politik yang kuat untuk mengambil peran kepemimpinan di antara negara Global South dalam menjaga semangat aksi iklim pasca-COP30.

Hal ini selaras dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto di berbagai forum internasional serta target nasional untuk mencapai 100% energi terbarukan pada tahun 2035 sebagaimana disampaikan dalam pidato kenegaraan di MPR.

Untuk itu menurutnya komitmen ini perlu diwujudkan dalam tiga langkah strategi. Pertama, memperjuangkan isu iklim dan transisi energi dalam forum internasional sebagai jangkar pembangunan hijau.

Peran ini harus dilakukan dengan memberikan teladan yakni memastikan bahwa kebijakan domestik benar-benar mencerminkan ambisi iklim yang tinggi. Kedua, mendorong penerjemahan keputusan multilateral menjadi kemitraan konkret.

“Indonesia memiliki rekam jejak sebagai pemimpin dalam menyediakan fondasi proses global, baik saat menjadi host COP-13 yang menghasilkan Bali Roadmap. G20 Chairmanship (2022) yang melahirkan Bali Compact dan Bali Energy Transition Roadmap, serta pada saat keketuaan ASEAN yang menghasilkan ASEAN Strategy for Carbon Neutrality. ” tambah Arief.

Ketiga, mengamplifikasi keputusan dan inisiatif yang mendukung energi terbarukan. Indonesia, menurutnya perlu mengadopsi serta menggaungkan keputusan formal maupun inisiatif non-formal dari COP30 yang secara praktik mendorong akselerasi energi terbarukan dan penghapusan bertahap bahan bakar fosil.

“Salah satu ide yang dapat digaungkan adalah “roadmap on transition away from fossil fuel,” untuk dipromosikan di forum multilateral lainnya di luar COP,” tandasnya.

PTPN IV PalmCo menggenjot pembangunan fasilitas Compressed Bio Methane Gas (CBG).

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa mengatakan proyek CBG ini merupakan bagian dari 47 inisiatif energi terbarukan yang disiapkan PalmCo hingga 2030.

Selain CBG, PTPN IV juga menyiapkan proyek perluasan pemanfaatan biogas, cofiring, biomassa, biodiesel, dan pembangunan sejumlah PLTBg baru.

"Dengan implementasi penuh peta jalan itu, PTPN IV PalmCo menargetkan penurunan emisi hingga 1.067.760 ton CO2e pada tahun 2030, atau setara penurunan 54,46 persen dibandingkan skenario business as usual," ujar Jatmiko dalam keterangan resminya.

Menurutnya, proyek ini merupakan fasilitas transformasi sawit rendah emisi yang masuk dalam daftar 40 Proyek Karbon Indonesia yang ditawarkan kepada komunitas global, di ajang Conference of the Parties ke-30 (COP30)

Ia menambahkan proyek itu kini memasuki tahap konstruksi dan ditargetkan beroperasi penuh pada kuartal IV tahun 2026.

World Resources Institute (WRI) dan Research Center for Climate Change (RCCC) Universitas Indonesia menilai Konferensi Iklim PBB ke-30 atau COP30 gagal menghasilkan arahan global yang jelas dan mengikat untuk keluar dari ketergantungan bahan bakar fosil. Karena itu, Indonesia perlu segera memperbaiki tata kelola dan implementasi komitmen iklim nasional agar janji-janji dalam Nationally Determined Contribution (NDC) terealisasi.

"COP30 bertujuan untuk fokus pada agenda transisi energi. Namun, dalam teks Global Mutirao tidak ada frasa yang berhubungan dengan transisi energi, seperti arahan pada fase bahan bakar fosil," kata Wira Swadana, Climate Action Senior Lead World Resources Institute (WRI), dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12).

Kegagalan mencapai konsensus ini tercermin dari terbatasnya dukungan terhadap Deklarasi Belem tentang transisi adil dari bahan bakar fosil, yang hanya ditandatangani oleh 24 negara yang sudah terdampak perubahan iklim. Hal ini berpotensi menghambat berbagai upaya transisi energi untuk mendapatkan akses Sarana Pelaksanaan (Means of Implementation), seperti pendanaan melalui Just Transition Mechanism, dari domestik maupun internasional.

Namun, ketiadaan komitmen kolektif yang kuat dari negara maju justru berpotensi mengalihkan tekanan kepada negara-negara penghasil bahan bakar fosil, seperti Indonesia.

Ada Masalah dalam Tata Kelola Iklim

Riko Wahyudi, Peneliti RCCC UI, mengingatkan keberhasilan Indonesia mempertahankan emisi di bawah baseline NDC periode sebelumnya tidak lepas dari penurunan aktivitas ekonomi saat pandemi Covid-19. Namun, emisi nasional langsung menanjak dan sudah mendekati baseline setelah pandemi berakhir.

Riko menyebut masalah mendasar dalam tata kelola iklim nasional, antara lain karena tidak semua aksi iklim diukur emisinya, serta divalidasi dan diverifikasi. Hanya aksi iklim yang tercakup di NDC yang diukur, dilaporkan, dan diverifikasi. Itu pun tidak seragam karena mandat sektoral yang belum ada.

"Cakupan NDC Indonesia bisa saja lebih luas, namun apabila mandat sektoral tidak jelas, tetap akan bermasalah. Kerapuhan ini berisiko besar, terutama Ketika Indonesia aktif dalam mekanisme perdagangan karbon internasional di bawah mekanisme Artikel 6 Perjanjian Paris," ujarnya.

Riko mengingatkan jangan sampai Indonesia tidak bisa mencapai target NDC pada 2030 "Karena lucu, sudah jualan target, tapi emisi tidak turun. Maka kita harus akan lebih bayar lebih tinggi lagi,” kata Riko.

Peringatan ini menempatkan Indonesia pada titik kritis. Di satu sisi, tekanan global untuk meninggalkan batu bara akan makin deras pasca-CO30 yang tidak menghasilkan kepastian. Di sisi lain, komitmen nasional sendiri belum didukung sistem tata kelola dan eksekusi yang memadai.

“Kalau NDC ini tidak tercapai, kita masih sangat jauh dari target 2030. Jangankan net sink di sektor FOLU (forestry and other land use), net zero pun masih belum tentu," kata Riko.

Untuk itu, ia berharap ada komitmen politik pemerintah untuk menurunkan emisi di sektor energi dengan peta jalan yang dibentuk secara komprehensif dan inklusif. Ia juga berharap upaya transisi energi dijalankan, bukan sekadar retorika.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia telah mendeklarasikan dukungan terhadap inisiatif pendanaan Tropical Forest Forever Facility (TFFF) yang diusung Brasil. Hal ini diwujudkan melalui komitmen pendanaan senilai US$1 miliar atau sekitar Rp16,8 triliun yang disampaikan pemerintah Indonesia dalam pembukaan Leader’s Summit COP30 di Belem, Brasil pada Kamis (6/11/2025).

Saat itu, Utusan Khusus Presiden RI untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo dalam pidatonya mengemukakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh inisiatif TFFF yang membidik total investasi US$125 miliar untuk mendukung konservasi hutan.

“Indonesia akan berpartisipasi aktif dan telah berkomitmen untuk menyamai kontribusi Brasil dengan nilai US$1 miliar,” kata Hashim, dikutip dari Reuters, Jumat (7/11/2025).

Hashim turut mengemukakan capaian Indonesia dalam menekan laju alih fungsi hutan atau deforestasi. Dia mengklaim bahwa tingkat deforestasi telah mencapai level terendah dalam dua dekade dengan penurunan sebesar 75% sejak 2019.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengemukakan bahwa operasionalisasi, kelembagaan, dan detail teknokratis dari TFFF masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, terutama di antara negara tropis yang akan menanamkan dana tersebut. TFFF sendiri dirancang untuk memperkuat kemandirian pengelolaan hutan tropis global.

Ketika ditanya soal sumber pembiayaan untuk mendukung inisiatif tersebut, Hanif mengusulkan mekanisme nilai ekonomi karbon sebagai solusi. Indonesia disebutnya telah mencapai reduksi emisi dengan volume mencapai 1 miliar ton CO₂ ekuivalen dalam kurun 2015–2024 yang telah diverifikasi UNFCCC, badan PBB yang menaungi perundingan iklim global.

“Dari kami, kami ingin menyarankan bahwa terdapat usulan agar kontribusi Indonesia di TFFF dihubungkan dengan capaian reduksi emisi yang telah diverifikasi UNFCCC,” kata Hanif dalam Komunikasi Hasil COP30 di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Indonesia memiliki catatan penurunan emisi sebesar 550 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2015–2020, serta hampir 400 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2020–2024. Jika ditotal, emisi yang direduksi mendekati 1 miliar ton CO₂ ekuivalen yang telah diakui secara internasional.

“Angka inilah yang menurut kami alangkah baiknya dipublikasikan di IDX [bursa karbon] untuk ditawarkan, sehingga angka ini yang harus kembali ke hutan dalam bentuk pendanaan TFFF, ini salah satu usulan dari kami,” kata Hanif.

Kementerian Lingkungan Hidup menilai bahwa capaian reduksi emisi tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa utilisasi, dan dapat diarahkan melalui mekanisme pasar karbon domestik sebagai salah satu instrumen pendanaan yang relevan.

Laju Deforestasi Indonesia jadi Sorotan

Namun di tengah hasil COP30 di Belem yang menjanjikan lonjakan pendanaan iklim dan penguatan pasar karbon berbasis hutan, laju deforestasi Indonesia justru menunjukkan arah yang berlawanan.

Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat bahwa sepanjang periode 2021–2024 atau ketika kerangka Nilai Ekonomi Karbon (NEK) masih diatur oleh Perpres No. 98/2021, rata-rata deforestasi Indonesia tetap berada di kisaran 675.000 per tahun. Angka ini jauh di atas jalur penurunan deforestasi yang konsisten dengan komitmen iklim minimum (NDC) Indonesia.

FWI juga mencatat bahwa dokumen perencanaan sektoral di forest and other land use (FOLU) yang diklaim selaras dengan jalur NDC–CM1 atau skenario mitigasi tanpa syarat memproyeksikan total deforestasi yang masih dapat terjadi pada periode 2020–2030 sekitar 2,46 juta hektare, atau rata-rata hanya ±220.000—230.000 hektare per tahun untuk tetap berada di jalur komitmen minimum tersebut.

“Kalau angka ini kita bandingkan dengan rata-rata deforestasi faktual sekitar 675.000 hektare per tahun sepanjang 2021–2024, artinya sektor kehutanan Indonesia sedang defisit integritas iklim. Alih-alih punya ‘stok’ penurunan emisi yang bisa dijual, kita bahkan belum mampu mengejar jalur penurunan emisi yang sudah dijanjikan dalam NDC,” ujar Tsabit Khairul Auni, Peneliti dan Pengkampanye Hutan Forest Watch Indonesia.

Sementara itu, laporan Auriga Nusantara pada Januari 2025 mengungkap bahwa Indonesia telah kehilangan hutan atau mengalami deforestasi seluas 261.575 hektare sepanjang 2024. Laju deforestasi ini mengalami kenaikan 4.191 hektare jika dibandingkan dengan 2023 yang mencapai 257.384 hektare.

Dari jumlah hutan yang hilang sepanjang 2024, Kalimantan menjadi pulau yang mengalami deforestasi terparah, dengan luas 129.896 hektare. Adapun Kalimantan Timur menempati peringkat kedua dengan deforestasi terluas di angka 44.483 hektare.

Lalu Kalimantan Barat seluas 39.598 hektare, Kalimantan Tengah 33.389 hektare, Riau 20.812 hektare, Sumatra Selatan 20.184 hektare, Jambi 14.839 hektare, Aceh 8.962 hektare, Kalimantan Utara 8.767 hektare, Bangka Belitung 7.956 hektare, Sumatra Utara 7.303 hektare, dan 27 provinsi lainnya 55.282 hektare.

Auriga Nusantara mencatat Pulau Kalimantan menempati urutan pertama terjadinya deforestasi selama 11 tahun karena terdapat megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Selain itu, pemerintah memperbanyak izin pembukaan hutan kayu termasuk di Pulau Kalimantan. Bahkan, pemerintah memberikan izin pembangunan pabrik raksasa baru di Kalimantan Utara tanpa kejelasan bahan bakunya.

Lebih dari separuh deforestasi di Indonesia sepanjang 2024 juga terjadi di area konsesi. Adapun dari total deforestasi di Indonesia, sebesar 59% atau 153.498 hektare terjadi di area konsesi. Hal ini mengindikasikan deforestasi legal karena penghilangan tutupan hutan alam di area konsesi diperbolehkan.

Adapun terdapat empat jenis konsesi yang menyumbang deforestasi terbesar yakni logging, kebun kayu, tambang, dan sawit. Sepanjang 2024, deforestasi di konsesi logging tercatat 36.068 hektare, kebun kayu 41.332 hektare, tambang 36.615 hektare, dan sawit 37.483 hektare.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia sempat menjadi sorotan aktivis internasional karena memboyong pelobi dari industri energi fosil dalam konferensi perubahan iklim COP30 di Belem, Brasil pada 10–21 November lalu. Climate Action Network (CAN) International bahkan menyematkan predikat Fossil of the Day pada 15 November bagi Indonesia karena melibatkan industri fosil dalam perundingan iklim.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Fasiol Nurofiq dalam Komunikasi Hasil COP30 di Jakarta, Selasa (2/12/2025), menjelaskan bahwa delegasi Indonesia terdiri atas 92 negosiator yang dipimpin oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebagai national focal point, dengan dukungan kementerian teknis terkait.

“Jadi untuk delegasi Indonesia tidak ada yang dari swasta, apalagi dari perusahaan. Seluruh 92 orang tersebut adalah pejabat pemerintah yang telah memiliki kualifikasi sebagai negosiator dalam perundingan iklim,” kata Hanif.

Dia menjelaskan bahwa perundingan iklim di COP30 bersifat sangat teknis dan membutuhkan kehati-hatian. Banyak isu dinegosiasikan dalam 13 sesi yang hampir seluruhnya dihadiri delegasi Indonesia.

“Perundingan iklim tidaklah sederhana. Kadang-kadang cukup teknis dan harus dilakukan secara hati-hati. Sehingga langkah-langkah itu kita sebut dengan art of diplomacy, diplomasi yang menjemukan dan delegasi harus tahan-tahanan,” paparnya.

Selain tim negosiator yang terlibat langsung dalam jalannya perundingan, Hanif mengatakan bahwa terdapat komponen soft diplomacy, yang mencakup sekitar 50–60 orang yang bertanggung jawab atas penyusunan materi untuk Paviliun Indonesia. Komponen ini berasal dari berbagai kelompok, termasuk sektor swasta.

Adapun total delegasi dari unsur pemerintah berjumlah sekitar 143 orang, terdiri atas 92 negosiator dan sekitar 51 orang pengampu paviliun. Sementara jumlah keseluruhan warga Indonesia yang hadir dalam konteks delegasi tercatat 540 orang, termasuk sektor swasta.

Hanif menjelaskan kehadiran dunia usaha cukup besar karena COP menjadi momentum penting untuk menyampaikan deklarasi, memaparkan upaya keberlanjutan, dan memperkuat koneksi dengan mitra internasional. Hal ini sejalan dengan meningkatnya signifikansi isu keberlanjutan dalam persaingan global.

“Teman-teman perusahaan hadir untuk kemudian menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan di Indonesia. Dan kemudian melakukan konektivitas dengan mitra yang ada di tingkat internasional,” ujar Hanif.

Sebagai catatan, temuan Kick Big Polluters Out (KBPO) mengungkap bahwa ada lebih dari 1.600 pelobi dari perusahaan di industri fosil yang hadir di COP kali ini. Tahun ini, rasio kehadiran para pelobi juga mencapai rekor tertinggi.

Angka tersebut merefleksikan rasio representasi sebesar 1 banding 25 dari total delegasi, naik 12% dibandingkan dengan tingkat keikutsertaan dalam COP29 di Baku, Azerbaijan tahun lalu. Jumlah pelobi dari industri fosil bahkan melampaui delegasi dari negara manapun.

Dibandingkan dengan jumlah delegasi resmi Filipina, pelobi energi fosil tercatat 50 kali lebih banyak. Padahal negara kepulauan tersebut tengah menghadapi bencana topan besar bersamaan dengan berlangsungnya negosiasi iklim PBB. Para pelobi energi fosil yang hadir juga 40 kali lipat lebih banyak daripada Jamaika yang belum rampung membenahi dampak dari Badai Melissa.

KBPO turut mencatat bahwa pelobi dari industri fosil memperoleh akses dua pertiga lebih banyak ke COP30 dibandingkan seluruh delegasi dari 10 negara paling rentan iklim yang jumlahnya hanya 1.061 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran industri masih jauh melampaui negara-negara yang berada di garis depan krisis iklim.

Asosiasi dan korporasi dagang besar menjadi entitas yang mendominasi pengaruh industri fosil dalam negosiasi COP30. International Emissions Trading Association tercatat membawa 60 perwakilan, termasuk delegasi dari raksasa minyak dan gas seperti ExxonMobil, BP, dan TotalEnergies.

Indonesia berkomitmen menyumbang US$ 1 miliar atau setara Rp 16,7 triliun untuk mendukung inisiatif Brasil dalam Tropical Forest Forever Facility (TFFF) atau pendanaan untuk hutan tropis.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengusulkan dana pendanaan tersebut berasal dari hasil pengurangan emisi karbon dalam 10 tahun terakhir.

Sepanjang 2015-2020, Indonesia mereduksi emisi karbon hingga 550 juta ton CO2 dan sudah terverifikasi UNFCCC. Kemudian pada 2020-2024, reduksi emisi karbon yang terverifikasi mencapai hampir 400 juta ton CO2.

“Angka itu yang menurut kami, alangkah baiknya kita publikasikan di IDX untuk kita tawarkan, sehingga akan kembali ke hutan dalam bentuk pendanaan TFFF,” kata Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq, di Jakarta, Selasa (2/12).

Hanif menyarankan pendanaan TFFF bersumber dari nature-based solution seperti pemanfaatan nilai ekonomi karbon sektor kehutanan. Ini mengingat pemanfaatan technology-based solutions yang cenderung lebih mahal.

Namun, Hanif perlu menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto untuk lebih jelas mengetahui bagaimana inisiasi Indonesia dalam pendanaan ini.

Inisiatif pendanaan untuk hutan tropis atau TFFF resmi diluncurkan di pertemuan para pemimpin negara di COP30, di Belem, Brasil. Total pendanaan yang akan dikumpulkan melalui skema ini mencapai US$ 125 miliar (Rp 2.088 triliun).

Pendanaan ini terdiri atas US$ 25 miliar (Rp 417,7 triliun) modal sponsor dari lembaga pengelola dana negara (SWF) dan US$ 100 miliar (Rp 1.670 triliun) dari investor institusional.

TFFF menandai dimulainya era baru kolaborasi global antara investasi publik dan swasta. Lewat TFFF, negara-negara mendorong strategi konservasi permanen dan memperkuat kemitraan di seluruh dunia untuk melindungi ekosistem tropis yang paling kritis.

"Untuk pertama kalinya, kita memiliki mekanisme global yang mengakui nilai layanan ekosistem hutan dan menawarkan insentif permanen untuk pelestariannya,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Brasil, Marina Silva.

Peluncuran TFFF di Belém menyoroti kebutuhan mendesak atas tindakan kolektif dalam menangani perubahan iklim, melindungi keanekaragaman hayati, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan di negara-negara hutan tropis.

Fasilitas ini juga memberikan pengakuan atas peran penting masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.

Bank Dunia telah ditetapkan sebagai wali amanat dan tuan rumah sementara TFFF. Langkah selanjutnya meliputi pembentukan Dana Investasi Hutan Tropis (TFIF) di yurisdiksi nasional, untuk membuka jalan bagi dimulainya operasi.

Indonesia mendapat predikat “Fossil of The Day” saat gelaran COP30, tepatnya pada 15 November lalu. Predikat ini diberikan Climate Action Network (CAN) karena Indonesia membawa pelobi bahan bakar fosil dalam delegasinya di forum iklim internasional tersebut.

Merespons hal ini, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, dari total 540 delegasi Indonesia memang ada sejumlah pengusaha di dalamnya.

“Karena ini momen penting untuk mendeklarasikan upaya yang dilakukan korporasinya di Indonesia, kemudian menjadikan sustainability ini sebagai pertarungan utama dalam memperebutkan pasar,” kata Hanif, dalam Penyampaian Hasil COP30 di Jakarta, Selasa (2/12).

Akan tetapi, dalam perundingan, Hanif mengatakan ttidak ada pihak perusahaan maupun swasta yang dibawa Indonesia. “Seluruhnya diwakili para pengampu sektor yang berjumlah 92 orang, semua sudah memiliki kualifikasi sebagai negosiator dalam perundingan iklim,” ujarnya.

Menurut Hanif, isi dalam perundingan iklim di COP30 Brasil yang disebutnya sebagai “hard diplomacy” ini sudah dirumuskan secara hati-hati.

Predikat untuk Pembahasan Topik Tak Relevan

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengatakan predikat “Fossil of The Day” diberikan CAN setiap hari kepada negara-negara berbeda. Bukan menyangkut penggunaan bahan bakar fosil, predikat ini merepresentasikan pemahaman “kuno” yang masih dipegang negara tersebut.

Indonesia mendapat predikat tersebut saat ada negosiator yang membicarakan suatu topik di meja diskusi yang tidak tepat. “Kemudian kita tarik ke badan yang menangani konteks yang dimaksud tadi,” kata Hanif.

Sebelumnya, Climate Action Network (CAN) International memberikan penghargaan "Fossil of The Day" kepada Indonesia, pada Sabtu (15/11), karena telah memasukkan pelobi bahan bakar fosil ke dalam delegasinya. Keberadaan pelobi energi fosil bahkan mengintervensi negosiasi pasar karbon Pasal 6.4 - di mana Indonesia menyalin poin-poin pembicaraan para pelobi, terkadang kata demi kata, dan menyajikannya seolah-olah miliknya sendiri.

CAN International menyebut hal ini merupakan contoh paling nyata dari pengambilalihan korporasi terhadap negara berkembang di COP30, yang berlangsung di Belem, Brasil.

"Indonesia menerima penghargaan Fosil Hari Ini karena menjadi contoh terburuk sejauh ini dari negara berkembang yang meniru strategi tersebut - dengan 46 pelobi dalam delegasinya (menurut penelitian terbaru Kick Big Polluters Out yang dirilis pada hari Jumat), salah satu kelompok terbesar untuk negara berkembang, dan menggunakan waktu negosiasi Pasal 6.4 untuk membacakan posisi mereka," ujar CAN International dalam pernyataan tertulis, Sabtu (15/11).

Dalam sesi Pasal 6.4 mengenai laporan tahunan Badan Pengawas, intervensi Indonesia terdiri atas poin-poin pembicaraan yang sama dengan surat pelobi yang menyerukan aturan permanen yang lebih lemah, perlakuan yang lebih lunak terhadap pembalikan, dan perlindungan yang lebih longgar untuk pengimbangan berbasis alam berisiko tinggi.

CAN International menilai seruan-seruan ini secara langsung bertentangan dengan sains dan merusak integritas lingkungan tepat ketika mekanisme 6.4 seharusnya melindunginya. Surat yang diajukan oleh Conservation International (yang mengembangkan dan menjual kredit karbon), ditandatangani bersama oleh berbagai kelompok.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan perubahan iklim telah bertransformasi menjadi bencana iklim.

“Kita masih sibuk menyelesaikan aksi mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun, kita melupakan aksi adaptasi yang menjadi keniscayaan yang harus kita tanggung,” kata dia dalam agenda Peluncuran Dana Inovasi Teknologi dan Kajian Solusi Berketahanan Iklim di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan tersebut, dia menyampaikan bela sungkawa atas bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh.

Berdasarkan data per Senin (1/12) pukul 17.00 WIB, total korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera mencapai 604 jiwa, dan 468 jiwa masih dinyatakan hilang.

Sebagai negara tropis yang berhadapan langsung dengan dua samudra besar, lanjutnya, Indonesia sangat rentan tertimpa bencana hidrometeorologi.

Bencana iklim ini dianggap tak bisa diselesaikan oleh Indonesia saja, tetapi perlu keterlibatan berbagai negara di seluruh dunia. Namun, sejumlah negara disebut masih terlena dengan negosiasi-negosiasi panjang di Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP), yang melelahkan dan tak menghasilkan output fundamental untuk mengatasi perubahan iklim.

Bahkan, negara maju dan negara berkembang saling berhadap-hadapan satu sama lain, sedangkan perubahan iklim masih terus berlanjut.

Dalam pertemuan terbaru di COP30, Belém, Brasil, belum disepakati pernyataan konsensus antara seluruh negara untuk mengatasi perubahan iklim, mengingat Amerika Serikat (AS) telah keluar dari Perjanjian Paris.

“Akankah kita puas dengan ini? Jawabannya tidak. Cukuplah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menjadi bukti bahwa kalibrasi alam terhadap ketidaksiapan kita menghadapi krisis iklim yang tak bisa ditangani hanya oleh satu negara saja. Krisis iklim membutuhkan konsensus semua negara,” ungkap Hanif.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jika dibandingkan saat ini, alokasi anggaran terkait iklim baru mencapai 3 persen (dari) APBN

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan Indonesia membutuhkan pendanaan sebesar 757,6 miliar dolar Amerika Serikat (AS) hingga tahun 2035 untuk mencapai target perubahan iklim.

Target tersebut sesuai komitmen pada Enhanced dan Secondary Nationally Determined Contribution pada tahun 2035.

“Jika dibandingkan saat ini, alokasi anggaran terkait iklim baru mencapai 3 persen (dari) APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara),” ucapnya dalam agenda Peluncuran Dana Inovasi Teknologi dan Kajian Solusi Berketahanan Iklim di Gedung Bappenas Jakarta, Selasa.

Secara rata-rata, belanja iklim pemerintah selama 2016-2024 sebesar 4,4 miliar dolar AS per tahun atau 3 persen dari APBN. Ini berarti masih terdapat jarak pendanaan iklim yang besar

Pada Konferensi Perubahan Iklim ke-30 PBB (COP30) di Belém, Brasil, pembiayaan iklim menjadi agenda prioritas global untuk menghadapi perubahan iklim.

Beberapa poin yang disepakati yaitu target mobilisasi pembiayaan iklim global melalui New Collective Quantified Goal on Climate Finance (NCQG) mencapai 1,3 triliun dolar AS per tahun pada 2035, lalu peningkatan pendanaan adaptasi tiga kali lipat pada 2035, serta pembentukan Tropical Forest Forever Facility dengan pendanaan awal sekitar 6,7 miliar dolar AS.

Situasi ini dinilai menuntut Indonesia memperkuat kesiapan tata kelola, program, dan proyek yak dapat memobilisasi pendanaan investasi.

Investasi dianggap menjadi kunci untuk memperkuat teknologi, inovasi dan basis pengetahuan sebagai fondasi utama guna mengakselerasi transisi rendah karbon dan ketahanan iklim Indonesia.

Menurut dia, investasi awal terkait iklim harus diarahkan untuk skalabilitas teknologi rendah karbon yang membuka peluang ekonomi besar.

Berdasarkan World Resources Institute (WRI) tahun 2025, setiap satu dolar AS yang diinvestasikan dalam adaptasi iklim akan menghasilkan lebih dari 10 dolar AS manfaat selama 10 tahun.

Uji coba dan demonstrasi juga perlu sebagai jembatan dari ide ke implementasi turut harus dilakukan.

International Energy Agency (IEA) tahun 2021 mengemukakan bahwa pada tahun 2050, 50 persen dari pengurangan emisi akan berasal dari teknologi yang saat ini masih berada pada tahap prototipe.

Terakhir, basis data dan evidence dianggap menjadi landasan aksi yang tepat sasaran dan berkeadilan. Mengacu data Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tahun 2022, kesenjangan data risiko menjadi hambatan utama adaptasi dan memperkecil efektivitas intervensi di tingkat lokal

“Menjawab kondisi tersebut, peluncuran Innovation and Technology Fund (ITF) serta dokumen Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) dan Kajian Dampak Perubahan Iklim terhadap Perpindahan Penduduk pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia harus kita lakukan hari ini. Ini merupakan penegasan arah besar pembangunan Indonesia ke depan,” ungkap Rachmat.

ITF merupakan mekanisme pendanaan untuk mendukung implementasi pembangunan rendah karbon di tingkat provinsi.

Lebih lanjut, ITF, dihadirkan sebagai jembatan pembiayaan untuk mendorong inovasi dan teknologi yang berpotensi memberikan solusi bagi adaptasi dan mitigasi risiko iklim Indonesia.

Pendanaan ini dapat diharapkan dapat mendukung proyek-proyek berbasis inovasi dan teknologi yang mampu memberikan multi manfaat.

Kolaborasi penyaluran ITF dengan berbagai misi pendanaan pembangunan lainnya akan diampu melalui Innovative Development Fund yang diharapkan dapat memperkuat kontribusi dalam mencapai target-target pembangunan lebih luas.

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tinggi kepada Pemerintah Inggris, Pemerintah Jerman, UNDP (United Nations Development Programme), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan beberapa kementerian lain yang terus selalu melakukan komitmen dalam menangani persoalan iklim kita,” ujar Kepala Bappenas.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025