Tanah Bumbu: SHE PT Jhonlin Group menggelar Seminar Tuberkulosis di Tempat Kerja sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman karyawan terhadap pencegahan penyakit menular di lingkungan kerja.

Seminar menghadirkan dua narasumber, yakni dr. Nugroho Eko Prasetyo, M.Ked (Paru), Sp.P(K) Onk.T, Dokter Spesialis Paru RS Marina Permata, serta dr. Oky Fauzul Zakina, Sp.OK, Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi dari Banjarmasin.

VP of Corporate HC Jhonlin Group, Tri Oktaria Wulandari, menyampaikan salam dan dukungan dari CEO Jhonlin Group terhadap pelaksanaan seminar. Menurutnya, edukasi kesehatan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas sumber daya manusia karena kondisi kesehatan pekerja dapat berubah seiring aktivitas dan interaksi di lingkungan kerja.

“Kesehatan adalah yang utama. Ketika kita tidak sehat, maka aktivitas dan rencana yang dijalankan bisa terganggu. Seminar ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan membantu pekerja memahami langkah pencegahan tuberkulosis di tempat kerja,” ujarnya.

Health Manager Departemen SHE Jhonlin Group, dr.Fadly Wirawan, menambahkan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen manajemen dalam menjaga kesehatan pekerja agar tetap produktif dan mampu bekerja secara aman.

Dalam materinya, dr. Nugroho menjelaskan tuberkulosis merupakan penyakit menular akibat bakteri Mycobacterium tuberculosis yang umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyebar ke organ lain. Ia menyebut Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus TB tertinggi di dunia sehingga diperlukan peningkatan kesadaran terhadap gejala, kepatuhan pengobatan, dan perilaku hidup sehat.

Sementara itu, dr. Oky Fauzul Zakina membahas penanganan TB di tempat kerja, termasuk faktor risiko seperti paparan debu, kondisi ventilasi yang kurang baik, serta pentingnya penerapan kebijakan penanggulangan sesuai regulasi ketenagakerjaan.

Salah satu peserta, Septa Madya Oktavian dari unit usaha PT Jhonlin Agro Raya, menilai seminar tersebut memberikan manfaat bagi tenaga medis maupun tim HR dalam memahami penanganan pekerja yang terpapar TB.

“Harapannya kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan setiap tahun dan ke depan juga membahas penyakit lainnya sehingga semakin banyak wawasan yang bisa didapatkan,” ujarnya.

Seminar ditutup dengan sesi diskusi interaktif mengenai langkah pencegahan dan penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan aman.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan menyatakan kontak erat dari kasus Hantavirus yang berkaitan dengan kapal MV Hondius masih menjalani observasi di RSPI Sulianti Saroso.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan secara prosedur Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kontak erat sebenarnya dapat menjalani isolasi mandiri apabila hasil pemeriksaan PCR telah dinyatakan negatif.

“Kontak erat itu masih ada di Rumah Sakit Infeksi Sulianti Saroso,” ujar Andi usai konferensi pers di Auditorium Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, penumpang kapal MV Hondius yang telah diperiksa menggunakan tes PCR dan memperoleh hasil negatif sebenarnya diperbolehkan menjalani karantina mandiri sesuai panduan WHO.

“Ketika penumpang yang turun dari kapal MV Hondius tersebut sudah diperiksa PCR-nya dan dinyatakan negatif, itu bisa dilakukan isolasi atau karantina secara mandiri,” katanya.

Meski demikian, Kemenkes masih memantau perkembangan kondisi para kontak erat tersebut.

Andi mengatakan fasilitas tempat tinggal salah satu kontak erat bahkan dinilai sudah memenuhi syarat untuk pelaksanaan isolasi mandiri karena berada di apartemen dengan tingkat pengamanan dan fasilitas memadai.

“Dan itu sangat memungkinkan untuk dilakukan isolasi mandiri sebenarnya karena sudah sesuai dengan prosedur atau protokol panduan yang dikeluarkan oleh WHO,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Andi juga menjelaskan peran 51 Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) yang tersebar di berbagai pintu masuk internasional Indonesia.

Menurutnya, BKK yang sebelumnya bernama Kantor Karantina Kesehatan memiliki fungsi utama melakukan pencegahan dan penangkalan masuknya penyakit menular dari luar negeri.

“Fungsi utamanya adalah untuk cegah dan tangkal. Jadi jika terjadi peningkatan kasus yang berpotensi wabah di luar negeri, tugas kantor kekarantinaan kesehatan adalah mengamati dan melindungi terhadap kemungkinan masuknya penyakit dari luar,” katanya.

Ia mencontohkan kasus hantavirus menjadi salah satu alasan pentingnya pengawasan terhadap penumpang internasional, baik melalui jalur udara maupun laut.

Kemenkes, kata Andi, melakukan pemantauan lebih intensif terhadap penumpang dari negara atau wilayah tertentu yang telah teridentifikasi memiliki risiko penularan penyakit.

Salah satu langkah pengawasan yang dilakukan adalah pemeriksaan suhu tubuh menggunakan thermal scanner di bandara dan pelabuhan internasional.

Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan sistem digital kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional melalui aplikasi All Indonesia yang menggantikan formulir manual berbasis kertas.

“Kalau memang ada kecenderungan seperti demam atau batuk berat, itu bisa terdeteksi oleh sistem tersebut,” ujarnya.

Menurut Andi, data yang diisi pelaku perjalanan dalam sistem digital tersebut akan menjadi peringatan dini bagi otoritas kesehatan apabila ditemukan indikasi penyakit menular.

“Apabila terdapat gejala yang mengarah pada penyakit tertentu, penumpang dapat langsung dirujuk ke rumah sakit yang telah ditunjuk pemerintah untuk penanganan lebih lanjut,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiagakan 51 Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) di seluruh Indonesia untuk mengantisipasi penularan virus hanta atau hantavirus di Indonesia.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni ditemui usai konferensi pers bersama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI di Jakarta pada Rabu mengemukakan, fungsi utama 51 lembaga tersebut yakni mencegah dan menangkal ancaman penyakit menular dari luar negeri.

"Ketika terjadi peningkatan kasus penyakit yang berpotensi menjadi wabah di negara lain, kantor kekarantinaan bertugas melakukan pengamatan dan perlindungan agar penyakit tersebut tidak masuk ke Indonesia," katanya.

Ia menegaskan, sistem tersebut digunakan untuk mengantisipasi penyebaran virus yang berasal dari luar negeri, termasuk memantau pergerakan penumpang dari negara tertentu yang dianggap berisiko.

Andi menambahkan, pemerintah terus mengawasi penumpang pesawat maupun kapal laut yang masuk ke Indonesia dengan lebih ketat, khususnya dari negara-negara yang telah diidentifikasi memiliki risiko tertentu.

Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan suhu tubuh menggunakan thermal scanner dan pemantauan gejala kesehatan.

"Contohnya untuk negara-negara tertentu yang sudah diidentifikasi, kita lakukan cek suhu tubuh melalui dengan thermal scanner. Kemudian jika ada gejala, kita mengisi, kan? Orang-orang yang masuk ke Indonesia ada All Indonesia, kalau dulu pakai kertas, sekarang itu sudah pakai barcode digital," paparnya.

Andi menegaskan, data yang dimasukkan menjadi bagian dari proses perlindungan kesehatan di pintu masuk Indonesia, karena jika ditemukan gejala yang mencurigakan, penumpang dapat segera dirujuk ke rumah sakit yang telah ditunjuk pemerintah.

Ia juga menjelaskan, hantavirus pada kapal pesiar MV Hondius merupakan tipe Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS) yang berbeda dengan kasus hantavirus di Indonesia.

"HPS banyak ditemukan di Amerika Selatan dan belum pernah dilaporkan di Indonesia, baik pada manusia maupun tikus. Sementara itu, kasus hantavirus di Indonesia merupakan tipe Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) yang telah ditemukan sejak 1991 dengan strain Seoul virus," katanya di Jakarta, Senin.

Ia menegaskan HPS di kapal pesiar MV Hondius disebabkan strain Andes virus yang dalam penelitian tertentu dapat menular antar-manusia melalui kontak erat dan berkepanjangan, namun, untuk tipe HFRS yang ada di Asia dan Indonesia, hingga kini belum ada bukti penularan antar-manusia.

TEL AVIV - Wabah Hantavirus telah terdeteksi muncul di Israel. Seorang pasien dilaporkan terinfeksi virus tersebut setelah berkunjung ke Eropa Timur beberapa bulan yang lalu.

Surat kabar Maariv melaporkan bahwa pasien telah mencari perawatan medis setelah mengalami gejala yang terkait dengan penyakit tersebut.

Mengutip laporan dari Jerusalem Post, Jumat (8/5/2026), rincian tentang pasien, tempat tinggalnya, dan pusat medis tempat diagnosis dilakukan belum dapat dipublikasikan.

Pasien menjalani tes antibodi setelah gejala muncul, yang menunjukkan paparan hantavirus, menurut laporan Maariv.

Tes PCR (reaksi berantai polimerase) kemudian dilakukan untuk mendeteksi materi genetik virus, yang mengonfirmasi infeksi tersebut.

Pasien dilaporkan dalam kondisi stabil, tidak memerlukan perawatan intensif atau isolasi ketat, dan berada di bawah pengawasan medis. Kasus ini telah dilaporkan ke Kementerian Kesehatan.

Meskipun tidak biasa di Israel, ini bukan pertama kalinya warga Israel didiagnosis menderita Hantavirus. Sekitar satu dekade lalu, beberapa warga Israel diduga terinfeksi virus tersebut setelah bepergian ke Amerika Selatan.

Namun, tidak seperti Hantavirus strain Andes Amerika Selatan yang saat ini menarik perhatian internasional karena mewabah di atas kapal pesiar MV Hondius, pasien Israel tersebut terinfeksi strain virus Eropa.

Perbedaan ini signifikan. Hanya ada beberapa kasus penularan dari orang ke orang yang terdokumentasi dari strain Andes yang lebih berbahaya dan terkenal. Sebagian besar strain Hantavirus lainnya di seluruh dunia ditularkan terutama dari hewan pengerat ke manusia.

Strain Andes berasal dari Amerika Selatan, terutama di Argentina dan Chile, dan unik karena kasus penularan dari orang ke orang melalui kontak dekat dan berkepanjangan jarang terjadi dan telah terdokumentasi.

Meskipun demikian, wabah Hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar MV Hondius terus menjadi perhatian otoritas kesehatan di seluruh dunia. Beberapa negara sedang berupaya melacak penumpang yang meninggalkan kapal sebelum berlabuh di lepas pantai Cape Verde untuk memastikan mereka tidak menunjukkan gejala atau secara tidak sengaja menginfeksi orang lain.

Sejauh ini, tiga penumpang—pasangan Belanda dan seorang warga negara Jerman—telah meninggal dalam wabah di atas kapal MV Hondius. Sebanyak delapan kasus terkonfirmasi atau diduga terkait dengan pelayaran tersebut telah dilaporkan, termasuk seorang warga negara Swiss yang dirawat di rumah sakit di Zurich.

Kapal tersebut, yang membawa sekitar 147 penumpang dan awak kapal dari 23 negara, berangkat dari Ushuaia di Argentina selatan pada 1 April. Rutenya melewati Antartika dan pulau-pulau terpencil di Samudra Atlantik Selatan, termasuk Georgia Selatan, Tristan da Cunha, Saint Helena, dan Pulau Ascension.

Setelah beberapa kasus penyakit pernapasan parah dilaporkan di atas kapal, kapal tersebut berlabuh di lepas pantai Praia di Cape Verde. Para penumpang tidak diizinkan untuk turun.

Pada hari Rabu, tiga pasien dievakuasi dari kapal, dua di antaranya dalam kondisi serius. Kapal tersebut kemudian berlayar menuju Kepulauan Canary setelah Spanyol mengumumkan akan mengizinkan kapal tersebut berlabuh karena alasan medis dan kemanusiaan.

Menurut Kementerian Kesehatan Spanyol, kapal tersebut diperkirakan akan tiba di Tenerife dalam waktu sekitar tiga hari. Jika mereka yang berada di kapal tetap tanpa gejala, warga negara asing nantinya akan dipulangkan ke negara asal mereka.

Wabah di kapal tersebut telah menarik perhatian khusus karena strain Hantavirus Andes yang lebih berbahaya telah diidentifikasi.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan risiko bagi masyarakat umum tetap rendah, dan tidak ada bukti bahwa virus tersebut menyebar melalui kontak biasa sehari-hari.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) mengatakan pihaknya memantau warga negara Amerika yang berada di kapal atau terkait dengan pelayaran tersebut sebagai bagian dari upaya pelacakan kontak.

Apa Itu Hantavirus?

Hantavirus termasuk dalam keluarga virus yang ditularkan terutama oleh hewan pengerat, yang melepaskan virus melalui urin, feses, dan air liur. Manusia kemudian terinfeksi ketika partikel kecil dari sekresi kering menjadi terbawa udara dan terhirup.

Paparan tersebut dapat terjadi saat membersihkan ruang penyimpanan, loteng, gudang peralatan, kabin, rumah musim panas, atau area tertutup apa pun tempat tikus atau hewan pengerat lainnya berada.

Infeksi juga dapat terjadi setelah menyentuh permukaan yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata. Gigitan atau cakaran hewan pengerat juga merupakan jalur penularan yang mungkin, meskipun kurang umum.

Gejala awal dapat menyesatkan dan menyerupai gejala penyakit virus biasa, termasuk demam, menggigil, nyeri otot, sakit kepala, lemas, mual, muntah, diare, atau sakit perut.

Pada beberapa strain hantavirus, komplikasi paru-paru yang parah dapat berkembang kemudian, termasuk sesak napas, batuk, penumpukan cairan di paru-paru, tekanan darah rendah, dan gangguan fungsi jantung.

Strain lain, terutama yang ditemukan di Eropa dan Asia, dapat menyebabkan sindrom hemoragik, yang melibatkan kerusakan ginjal, tekanan darah rendah, gangguan fungsi ginjal, dan terkadang pendarahan internal.

Tingkat keparahan penyakit sangat bervariasi tergantung pada strain, tingkat paparan, dan kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan.

Diagnosis didasarkan pada kecurigaan klinis, riwayat paparan yang relevan, dan pengujian laboratorium. Tes antibodi dapat menunjukkan paparan virus, sementara tes molekuler, seperti PCR, dapat mendeteksi materi genetik virus.

Saat ini belum ada pengobatan antivirus yang terbukti secara khusus untuk sebagian besar kasus Hantavirus, sehingga pengobatan terutama bersifat suportif. Pengobatan ini meliputi pemantauan medis, pemberian cairan yang hati-hati, oksigen jika perlu, pengobatan untuk tekanan darah rendah, dukungan ginjal, dan, dalam kasus yang parah, rawat inap di unit perawatan intensif dan ventilasi mekanis.

Cara terpenting untuk mengurangi risiko adalah pencegahan dengan menjauhkan hewan pengerat, menutup lubang, menyimpan makanan dalam wadah tertutup, dan menghindari penyapuan kering atau penyedotan kotoran hewan pengerat, yang dapat melepaskan partikel yang terinfeksi ke udara.

Bisnis.com, JAKARTA — Vaksinasi anak hingga kini tetap menjadi langkah penting dalam melindungi anak dari berbagai penyakit menular yang berpotensi menimbulkan komplikasi berat.

Namun, di tengah upaya peningkatan cakupan imunisasi, tantangan berupa keraguan orang tua masih muncul akibat maraknya mitos, hoaks, dan informasi yang tidak berbasis ilmiah.

Unit Kerja Koordinasi (UKK) Tumbuh Kembang dan Pediatri Sosial IDAI, dr. Rodman Tarigan, menegaskan bahwa vaksinasi memiliki peran krusial dalam mencegah penyakit sekaligus menekan resiko kecacatan hingga kematian pada anak.

Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan lagi ketersediaan vaksin, melainkan kemampuan masyarakat dalam memilah nformasi yang benar dan keliru.

“Vaksinasi bukan hanya mencegah anak terkena penyakit, tetapi juga menurunkan risiko komplikasi berat, kecacatan, bahkan kematian. Masalahnya, informasi yang salah terus berulang hingga akhirnya dipercaya sebagai kebenaran,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (5/5/2026).

Salah satu mitos yang masih beredar adalah anggapan bahwa pemberian beberapa vaksin sekaligus dapat membebani sistem imun anak.

Padahal, berbagai penelitian menunjukkan sistem imun anak tetap mampu merespons vaksin multipel dengan baik, bahkan paparan kuman harian dari lingkungan jauh lebih besar dibandingkan antigen dalam vaksin.

Selain itu, masih ada keyakinan bahwa pola hidup sehat, nutrisi, dan kebersihan lingkungan sudah cukup untuk melindungi anak dari penyakit menular.

Dr. Rodman menegaskan, faktor tersebut memang penting, namun tidak menggantikan fungsi vaksin yang memberikan perlindungan spesifik terhadap penyakit tertentu.

“Anak yang hidup sehat tetap berisiko tertular penyakit jika tidak memiliki kekebalan spesifik. Karena itu, pola hidup sehat tidak bisa menggantikan vaksin yang memang dirancang untuk mencegah penyakit tertentu,” terangnya.

Isu yang beredar di masyarakat menyebutkan adanya anggapan bahwa vaksin berkaitan dengan autisme. Pengurus IDAI tersebut menegaskan tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan hubungan antara vaksin dan autisme, termasuk dari berbagai studi berskala besar di berbagai negara.

Selain itu, muncul pula klaim bahwa vaksin mengandung microchip untuk pelacakan.

Dr. Rodman menepis keras narasi tersebut dan menegaskan bahwa proses produksi vaksin diawasi ketat oleh regulator kesehatan dari hulu hingga hilir.

“Secara teknis itu tidak mungkin. Vaksin melewati proses pengawasan berlapis, sehingga narasi adanya microchip untuk pelacakan sama sekali tidak berdasar,” tegasnya.

Dia juga mengingatkan bahwa risiko kesehatan jauh lebih besar ketika anak tidak mendapatkan imunisasi lengkap, termasuk potensi komplikasi berat dari penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.

Dalam praktiknya, masih ditemukan kasus campak yang berkembang menjadi pneumonia pada anak dengan status imunisasi tidak lengkap.

Karena itu, dr. Rodman menghimbau orang tua untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak jelas sumbernya dan lebih aktif mencari rujukan medis yang kredibel.

Dia juga menyarankan agar masyarakat berkonsultasi langsung dengan tenaga kesehatan apabila masih memiliki keraguan terkait imunisasi.

“Jangan sampai kita kehilangan generasi yang sehat hanya karena percaya pada informasi yang tidak benar. Anak-anak hari ini adalah penentu kualitas generasi masa depan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyoroti kembali meningkatnya kasus penyakit menular pada anak yang sebelumnya sempat terkendali melalui program imunisasi. Kondisi ini menjadi perhatian karena menunjukkan adanya celah dalam sistem perlindungan kesehatan anak di Indonesia.

Ketua Pengurus Pusat IDAI, Dr Piprim Basarah Yanuarso, menyebut fenomena ini sebagai re-emerging disease, yakni penyakit yang kembali muncul setelah sebelumnya berhasil ditekan. Menurutnya, kemunculan kembali penyakit ini tidak terlepas dari menurunnya cakupan imunisasi di masyarakat.

“Ini yang disebut re-emerging disease, penyakit yang dulu sudah bisa dikendalikan, tapi sekarang muncul kembali,” ujarnya saat ditemui di Hotel Sangri-La, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa keberhasilan pengendalian penyakit menular di masa lalu sangat bergantung pada imunisasi. Contohnya, penyakit seperti polio dan campak yang dulu banyak menyebabkan kecacatan hingga kematian, kini bisa ditekan setelah adanya vaksin.

“Kalau penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi muncul lagi, itu artinya program imunisasinya tidak berjalan sesuai target,” tegasnya.

Menurut Piprim, penyakit seperti campak termasuk dalam kategori penyakit dengan tingkat penularan tinggi sehingga membutuhkan cakupan imunisasi yang sangat luas. Untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, cakupan imunisasi harus berada di atas 95 persen.

Namun, dia menilai saat ini banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya cakupan tersebut. Salah satunya adalah meningkatnya keraguan masyarakat terhadap vaksin yang dipicu oleh informasi yang tidak akurat di media sosial.

“Ketika masyarakat mulai ragu terhadap vaksin dan tidak percaya pada pemerintah, program yang sebenarnya baik jadi ikut tidak dipercaya,” tambahnya.

Selain itu, dia juga menjelaskan adanya ketimpangan fokus dalam sistem layanan kesehatan yang lebih mengarah pada layanan kuratif dibandingkan promotif dan preventif. Padahal, upaya pencegahan melalui imunisasi dan edukasi masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan penyakit menular.

Menurutnya, layanan kesehatan primer seperti posyandu dan puskesmas seharusnya menjadi garda terdepan dalam program imunisasi. Namun, saat ini peran tersebut dinilai belum diperkuat secara optimal, baik dari sisi sumber daya maupun dukungan kebijakan.

“Kader posyandu sebagai ujung tombak imunisasi belum mendapatkan perhatian dan dukungan yang memadai,” ujarnya.

Piprim menilai kondisi ini harus menjadi peringatan bagi semua pihak untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kesehatan. Dia menegaskan bahwa peningkatan kasus penyakit menular bukanlah hal yang bisa dianggap biasa.

“Ini harus jadi alarm untuk kita semua agar kembali memperkuat upaya promotif dan preventif, jangan sampai ada anak yang sakit atau meninggal karena penyakit yang sebenarnya bisa dicegah,” tegasnya.

Dia juga menekankan pentingnya peran media dalam membantu menyebarkan edukasi yang benar kepada masyarakat. Dengan informasi yang tepat, diharapkan kepercayaan publik terhadap program imunisasi dapat kembali meningkat.

“Ayo kita galakkan kembali imunisasi dan perkuat layanan kesehatan dasar agar anak-anak terlindungi sejak dini,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengingatkan risiko munculnya wabah pes di Indonesia.

Melansir laman resmi BRIN, Indonesia pernah mengalami wabah pes pada awal abad ke-20, terutama di Pulau Jawa. Penyakit yang disebabkan bakteri Yersinia pestis ini dikenal sebagai salah satu wabah paling mematikan di dunia dan menular melalui gigitan pinjal yang hidup pada tubuh tikus.

Meski dalam beberapa tahun terakhir tidak ditemukan kasus pada manusia, peneliti mengingatkan bahwa kondisi tersebut belum tentu menandakan Indonesia sepenuhnya bebas dari pes.

Peneliti Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ristiyanto, menyebutkan adanya fenomena silent period, yaitu masa ketika penyakit tidak terdeteksi dalam waktu lama namun masih berpotensi muncul kembali.

“Ada istilah silent period, yaitu masa ketika suatu penyakit tidak terdeteksi dalam waktu lama, tetapi sebenarnya masih berpotensi muncul kembali,” kata Ristiyanto.

Dia menjelaskan, pes diduga masih berada dalam fase tersebut. Hal ini didukung oleh temuan bahwa bakteri penyebab, serta vektor dan reservoirnya seperti pinjal dan tikus, masih ditemukan di sejumlah wilayah enzootik di Indonesia.

Menurutnya, perubahan lingkungan menjadi faktor penting yang meningkatkan risiko kemunculan kembali penyakit. Deforestasi, alih fungsi lahan, dan pertumbuhan penduduk telah mengganggu keseimbangan ekosistem, sehingga habitat tikus semakin mendekat ke permukiman manusia.

“Kondisi ini meningkatkan peluang penularan penyakit melalui gigitan pinjal yang membawa bakteri,” jelasnya.

Hal senada diungkapkan Periset BRIN lainnya, Muhammad Choirul Hidajat, bahwa perubahan iklim turut berkontribusi terhadap peningkatan populasi pinjal sebagai vektor penyakit.

“Kombinasi perubahan lingkungan, keberadaan vektor dan reservoir, serta meningkatnya interaksi dengan manusia menjadi faktor risiko utama yang perlu diwaspadai,” ujarnya.

Ia menegaskan, tikus sebagai reservoir utama bakteri Yersinia pestis masih banyak ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Penularan kepada manusia dapat terjadi melalui gigitan pinjal yang hidup pada tubuh hewan tersebut.

Meski tidak ada kasus pes pada manusia selama lebih dari satu dekade, beberapa daerah di Pulau Jawa masih dikategorikan sebagai wilayah fokus, antara lain Kabupaten Pasuruan, Boyolali, Sleman, dan Bandung.

Choirul mengingatkan agar kondisi ini tidak dianggap sepele. Menurutnya, ketiadaan kasus bukan berarti penyakit telah hilang sepenuhnya.

Sebagai langkah antisipasi, ia merekomendasikan penguatan sistem surveilans terpadu yang mencakup pemantauan pada manusia, hewan, dan vektor penyakit. Selain itu, peningkatan sanitasi lingkungan dan pemantauan wilayah bekas endemis juga dinilai penting untuk mencegah potensi wabah.

“Pes di Indonesia saat ini mungkin sedang ‘tertidur’. Namun tanpa kewaspadaan dan pengelolaan lingkungan yang baik, penyakit ini berpotensi muncul kembali,” pungkasnya.

Penelitian bertajuk Environmental Changes and Risk of Plague Epidemics in Indonesia ini merupakan hasil kolaborasi antara BRIN, Kementerian Kesehatan, serta mitra internasional dari China dan Prancis.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang Lebaran, kewaspadaan terhadap penyakit menular seperti campak kian penting. Pergerakan orang dalam jumlah besar, termasuk perjalanan mudik dan berbagai kegiatan berkumpul, dapat memperbesar risiko penularan penyakit, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap.

Ketua Pengurus Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso mengatakan campak merupakan salah satu penyakit yang sangat mudah menular melalui droplet, seperti percikan batuk atau bersin. Dalam situasi mobilitas tinggi dan interaksi yang intens, virus ini dapat menyebar lebih cepat apabila masih terdapat kelompok masyarakat dengan cakupan vaksinasi rendah.

Oleh karena itu, membangun kekebalan kelompok atau herd immunity menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Ketika sebagian besar masyarakat telah terlindungi melalui imunisasi, risiko penularan dapat ditekan sehingga anak-anak yang rentan pun ikut terlindungi.

"Konsep herd immunity itu kan proyek gotong royong. Bagaimana masing-masing kita bisa ikut bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan anak-anak Indonesia bersama-sama," kata dokter Piprim.

Dokter Piprim pun mengingatkan orang tua untuk mengecek kembali jadwal vaksin campak anak. Untuk imunisasi campak, jadwal vaksin diberikan sebanyak tiga kali, yakni dosis pertama pada usia 9 bulan, dosis kedua pada usia 15–18 bulan, dan dosis ketiga saat anak berusia 5 tahunan.

Jika jadwal vaksin sudah tiba, orang tua disarankan segera membawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat, dan apabila terlambat, imunisasi tetap perlu dikejar sebelum memasuki periode dosis berikutnya.

"Vaksinasi adalah benteng pertahanan terkuat yang bisa kita berikan kepada anak. Langkah paling krusial sebelum mudik adalah memastikan imunisasi anak Anda lengkap, terutama vaksin MR/MMR," imbuhnya.

Menurutnya, vaksinasi dua dosis terbukti menjadi cara paling efektif untuk mencegah penularan campak yang sangat mudah menyebar. Jika imunisasi anak sudah lengkap, dokter Piprim menyebut perlindungan anak saat mudik akan lebih optimal.

Dokter Piprim menyebut saat ini, Indonesia tengah menghadapi kasus campak yang meningkat. Data Kemenkes melaporkan hingga minggu ke-8 tahun 2026, tercatat 10.453 suspek campak dengan 8.372 kasus dan 6 kematian.

Selain itu, terdapat 45 kejadian luar biasa (KLB) campak di 29 kabupaten/kota pada 11 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatra Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah.

Berdasarkan laporan World Health Organization (WHO), tiga negara dengan jumlah kasus campak tertinggi pada 2025 adalah Yaman sebanyak 11.288 kasus, diikuti Indonesia dengan 10.744 kasus, dan India yang mencatat 9.666 kasus.

Tak bisa dimungkiri, katanya, sejak pandemi Covid-19, angka vaksinasi di Indonesia masih belum pulih. Masih banyak anak yang mungkin melewatkan vaksin saat periode tersebut. Di sisi lain, dirinya juga melihat adanya fenomena anti vaksin yang kembali naik. Gabungan faktor tersebut membuat angka imunisasi campak dan penyakit lain menurun.

"Campak ini penyakit yang membutuhkan cakupan imunisasi tinggi, harus di atas 95 persen. Dulu kita pernah mencapai itu. Namun, sekarang karena banyak masyarakat yang galau atau ragu, dampaknya signifikan," tegasnya.

Sebab, untuk campak, tidak perlu sampai cakupan imunisasinya nol atau 50 persen baru terjadi KLB. Turun menjadi 80 persen saja sudah bisa memicu wabah karena penyakit ini sangat menular.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan RI mencatat dengue atau demam berdarah masih menjadi penyakit yang banyak terjadi di Indonesia sejak 1968 hingga 2024.

Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, drg. Murti Utami, memaparkan data sejak 1968 hingga 2024 menunjukkan penyakit menular masih mendominasi pola penyakit di Indonesia. Salah satu yang paling menonjol adalah dengue atau demam berdarah dengue (DBD).

“Penyakit-penyakit yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1968 hingga 2024 tetap berada pada kelompok penyakit umum,” ujarnya dalam pemaparan regional forum, Jakarta Selatan, Senin (9/2/2026).

Dia menjelaskan dengue menjadi salah satu penyakit yang terus muncul secara berulang di berbagai daerah.

Menurutnya, transmisi dengue di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pola iklim, terutama fenomena El Nino dan La Nina. Perubahan curah hujan dan suhu berperan besar dalam meningkatkan risiko penularan.

“Transmisi DBD sangat dipengaruhi pola iklim, khususnya El Nino dan La Nina yang memicu perubahan hujan dan suhu,” katanya.

Kondisi tersebut membuat pengendalian dengue menjadi semakin kompleks.

Murti menjelaskan bahwa berbagai intervensi pengendalian dengue telah dilakukan dan mampu menurunkan jumlah kasus di sejumlah wilayah. Namun, langkah inovatif tetap dibutuhkan untuk menekan penularan secara berkelanjutan.

“Meski intervensi telah menurunkan kasus, inovasi masih diperlukan untuk menurunkan transmisi DBD dalam jangka panjang,” ujarnya.

Tantangan ini semakin besar karena skala wilayah Indonesia yang luas.

Indonesia memiliki lebih dari 500 kabupaten dan kota, dengan sekitar 92% di antaranya diklasifikasikan sebagai daerah endemis dengue. Pada 2025, tercatat 161.752 kasus dengue dengan jumlah kematian lebih dari 600 orang.

“Kematian akibat DBD terjadi di 224 daerah atau sekitar 43% dari seluruh kabupaten dan kota,” kata Murti.

Angka tersebut menunjukkan beban dengue masih belum merata tertangani.

Target nasional 2025 menetapkan angka kematian kasus dengue di bawah 0,5%. Namun, masih terdapat daerah dengan tingkat kematian di atas target tersebut.

“Beberapa daerah dengan angka kematian tertinggi berada di Serang Barat, Donggala, Solok Selatan, Kota Salatiga, dan Sumba Timur. Daerah-daerah itu menjadi fokus utama intervensi tahun ini,” ujarnya.

Pengendalian dengue di Indonesia dilakukan melalui tiga komponen utama, yakni pengendalian lingkungan, vektor, dan manusia. Langkah ini dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Untuk lingkungan, Kemenkes melakukan modifikasi dan manipulasi lingkungan seperti pengelolaan air dan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, pengendalian vektor dilakukan melalui pendekatan kimia dan teknologi nyamuk.

Murti menambahkan, Indonesia juga menghadapi tantangan pada kapasitas fasilitas kesehatan dan sistem surveilans. Penguatan deteksi dini dan sistem pemantauan real-time dinilai masih perlu ditingkatkan.

“Sistem surveilans harus lebih cepat, terintegrasi, dan mampu mendukung respons dini,” tambahnya.

Selain itu, keterlibatan masyarakat lintas sektor masih menjadi pekerjaan rumah.

Kementerian Kesehatan tengah menyusun Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dengue 2026–2029. Rencana ini sejalan dengan target global nol kematian dengue pada 2030.

“Strategi ini mencakup penguatan deteksi dini, tata laksana klinis, pengendalian faktor risiko termasuk vaksinasi, serta sistem informasi terintegrasi,” ujar Murti.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menilai dengue masih menjadi penyakit menular yang sulit dikendalikan di kawasan Asia Tenggara akibat kesamaan lingkungan dan pola hidup, sehingga diperlukan kepemimpinan regional melalui kerja sama lintas negara agar penanggulangannya lebih efektif dan terkoordinasi.

Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, drg. Murti Utami, menyampaikan Indonesia siap memulai inisiatif tersebut.

“Kita melihat dengue di kawasan ASEAN memang perlu diperkuat penanggulangannya bersama,” ujarnya dalam Forum Regional, Jakarta Selatan, Senin (9/2/2026).

Menurut Murti, Indonesia ingin membuka ruang dialog regional yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

“Indonesia siap menjadi tuan rumah forum pertama penanggulangan dengue di ASEAN,” katanya.

Forum ini dirancang sebagai wadah berbagi praktik terbaik antarnegara. Setiap negara akan diminta menyampaikan pendekatan yang selama ini diterapkan di wilayahnya masing-masing.

Usulan dari negara-negara ASEAN tersebut akan dikompilasi sebagai bahan kesepakatan bersama. Kesepakatan itu nantinya dibawa ke pertemuan lanjutan untuk dirumuskan menjadi aksi kolektif.

Murti menilai kerja sama regional menjadi penting karena penyakit menular tidak mengenal batas negara.

“Kalau kita bisa saling membantu dan saling support, hasilnya tentu lebih baik,” ujarnya.

Kesamaan budaya, kondisi lingkungan, dan karakter masyarakat di ASEAN dinilai memudahkan adaptasi kebijakan. Strategi yang berhasil di satu negara berpeluang diterapkan di negara lain.

Indonesia juga membawa visi jangka panjang dalam kerja sama tersebut. Target nol kematian akibat dengue pada 2030 menjadi tujuan bersama yang ingin dicapai.

“Zero death dari dengue di 2030 itu mimpi kita bersama di regional ASEAN,” kata Murti.

Target tersebut dinilai realistis jika dilakukan melalui pendekatan terpadu.

Di tingkat nasional, Indonesia mencatat perbaikan pengendalian dengue pada 2025. Capaian ini didukung oleh inovasi kesehatan seperti Wolbachia dan vaksin dengue.

Program Wolbachia yang dimulai sejak 2023 masih difokuskan di lima kota. Pemerintah memilih menyelesaikan evaluasi awal sebelum memperluas cakupan program.

“Kita masih menyelesaikan yang lima kota karena ini menjadi pembelajaran penting,” ujar Murti.

Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar perluasan ke wilayah lain.

Kedepannya, pemerintah membuka peluang ekspansi Wolbachia hingga puluhan daerah. Namun, langkah tersebut akan dilakukan secara bertahap dan berbasis data.

Bisnis.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengonfirmasi bahwa hingga awal Februari 2026, temuan kasus virus Nipah masih nol atau nihil. Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus meningkatkan kewaspadaan menyusul laporan lonjakan kasus yang terjadi di Asia Selatan.
"Terkait dengan virus Nipah, di Jawa Tengah masih zero. Tapi kita perlu antisipasi dengan pola hidup sehat. Kalau makan buah ya dicuci dulu, kalau mungkin ada gejala ya segera lakukan pemeriksaan," ujar Luthfi saat memberikan keterangan pers di Kota Surakarta pada Rabu (4/2/2026).
Untuk mengantisipasi wabah tersebut, Luthfi menyebut bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki sistem pengawasan kesehatan hingga tingkat desa. Melalui program Dokter Spesialis Keliling (Speling), deteksi dini terhadap gejala penyakit menular dapat dilakukan sebelum wabah meluas.
"Di Jawa Tengah, kita punya program Speling sampai di tingkat desa. Saya yakin, kita punya penjagaan yang luar biasa," tegas Luthfi. Gubernur Jawa Tengah mengungkapkan keyakinannya bahwa program Speling bisa menjadi benteng pertahanan yang kuat untuk menghalau virus Nipah tersebut.
Terpisah, Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantin) Sahat M. Panggabean di Jakarta, menyampaikan bahwa pemerintah telah menerapkan strategi pengawasan terintegrasi melalui pendekatan pre-border, border, dan post-border control. Tindakan karantina dilakukan secara tegas terhadap masuknya hewan pembawa patogen Henipavirus yang menjadi sumber penyebaran virus Nipah.
Masyarakat diimbau untuk tidak panik, namun tetap meningkatkan kewaspadaannya. Adapun virus Nipah diketahui rentan terhadap disinfektan umum dan dapat dinon-aktifkan melalui pemanasan di suhu 60º Celsius.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya mengidentifikasi penyakit menular campak mulai menjangkit korban bencana di Sumatra-Aceh.

Mulanya dia menjelaskan bahwa penyakit yang paling banyak menyerang warga di provinsi tersebut adalah Ispa hingga penyakit kulit.

"Jadi yang paling besar itu ISPA, kemudian [penyakit] kulit, penyakit diare," katanya saat kepada jurnalis di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (7/1/2026).

Dia melanjutkan penyakit menular yang saat ini diwanti-wanti oleh tenaga kesehatan adalah campak. Sebab, penularan campak berlangsung sangat cepat seperti Covid-19.

Terlebih para sejumlah korban terdampak saat ini masih tinggal bersama di tenda pengungsi sehingga rawan tertular. Budi menyebut penyakit mulai terdeteksi di 5 kabupaten.

"Nah penyakit menular yang kita amati dengan sangat dekat ini yang kita paling takut campak. Itu kita identifikasi ada di 5 kabupaten," jelasnya.

Kendati demikian, Budi menjelaskan pihaknya telah melakukan imunisasi khususnya kepada anak-anak sejak minggu ini.

Selain itu bagi korban dengan masalah penyakit ISPA hingga diare telah diberikan obat sesuai jenis penyakitnya.

"Kita sudah lakukan imunisasi program khusus, jalan sejak minggu ini. Jadi hari Senin kemarin ini juga jalan, jadi program imunisasi anak-anak di daerah-daerah yang sudah kita identifikasi campak," tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan berencana akan mengajukan anggaran Rp500 miliar untuk memulihkan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak di Sumatra-Aceh sehingga layanan kesehatan dapat berjalan optimal.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan banyak fasilitas kesehatan yang rusak akibat bencana hidrometeorologi itu seperti mobil ambulans, MRI, CT Scan, hingga bangunan yang hancur.

"Jadi semua nanti yang akan kita sudah mengajukan anggaran sekitar Rp500 miliar untuk revitalisasi yang akan kita lakukan," katanya kepada jurnalis di Graha BNPB, dikutip Kamis (8/1/2026).

Budi mengatakan telah menerjunkan petugas teknisi untuk mengetahui tingkat kerusakan fasilitas kesehatan. Jika dirasa dapat diperbaiki, maka Kemenkes tidak mengajukan anggaran pembelian alat baru.

Namun jika dirasa alat kesehatan masuk kategori rusak berat, maka pengadaan pembelian alat kesehatan akan dianggarkan.

"Karena sekarang kita udah list kan. Oh ambulans misalnya 204 yang bisa diperbaiki berapa, oh cuma 120. Jadi mesti beli dong sisanya. Nah itu kita masukkan," jelasnya.

Budi menyampaikan telah menggelontorkan lebih dari Rp50 miliar untuk revitalisasi alat kesehatan di tiga provinsi itu.