Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat bauran energi nasional melalui pemanfaatan sumber daya pertanian sebagai bahan baku biofuel.

Hal tersebut disampaikan Amran menjelang pelantikan delapan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026–2030 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Menanggapi pertanyaan mengenai potensi kontribusi sektor pertanian dalam kebijakan energi nasional, Amran menyebut biofuel masih menjadi fokus utama, dengan komoditas unggulan berasal dari hasil pertanian.

“Kalau untuk biofuel, yang pertama itu adalah sawit. Sawit kemudian tebu. Ini kan sumber-sumber energi untuk biofuel,” ujar Amran.

Selain sawit dan tebu, Kementerian Pertanian juga mendorong pengembangan singkong sebagai sumber energi alternatif. Menurutnya, singkong memiliki potensi besar mengingat Indonesia merupakan negara agraris dengan sumber daya lahan yang luas.

“Jadi nanti kita dorong singkong. Ini potensi kita besar, kita ini negara agraris,” katanya.

Amran optimistis kebijakan peningkatan bauran biofuel akan berdampak langsung pada pengurangan ketergantungan Indonesia terhadap impor energi fosil. Ia menargetkan mulai tahun ini Indonesia tidak lagi mengimpor solar seiring penerapan program campuran biodiesel B50.

“Dan InsyaAllah tahun ini sesuai hasil koordinasi, kita tidak impor lagi solar. Karena kita masuk B50,” tegasnya.

Sebagai informasi, program B50 merupakan kebijakan pencampuran 50% biodiesel berbasis nabati dengan 50 persen solar, yang diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dan menekan defisit neraca perdagangan energi.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri ESDM periode 2016-2019, Arcandra Tahar menyampaikan Indonesia memerlukan impor kilang dan BBM pada 2018.

Hal tersebut disampaikan Arcandra saat menjadi saksi dalam sidang tata kelola minyak atas terdakwa Riva Siahaan Dkk di PN Tipikor, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Mulanya, jaksa penuntut umum (JPU) mendalami soal pembentukan Permen ESDM No.42/2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri kepada Arcandra.

Kemudian, Arcandra menjelaskan bahwa Permen itu diterbitkan karena berkaitan dengan defisit neraca perdagangan oleh tingginya impor BBM atau minyak mentah atau crude.

"Jadi benar selama kami menjabat, defisit neraca perdagangan salah satunya disebabkan oleh tingginya impor. Baik itu BBM maupun crude," ujar Arcandra.

Dia mengemukakan bahwa Indonesia memiliki kebutuhan BBM sebesar 1,4 juta barrel per hari. Kala itu, Pertamina hanya mampu memproduksi 800.000 barel per hari pada 2018. Oleh sebab itu, Pertamina harus melakukan impor 600.000 barel per harinya.

Sementara itu, untuk kebutuhan minyak mentah diperlukan 1 juta barel. Namun, kekuatan produksi dalam negeri hanya mampu mencapai 700.000 hingga 750.000 per barel.

"Artinya, kalau seluruh crude ini masuk ke kilang Pertamina yang membutuhkan 1 juta barrel per day, kita masih kurang 300.000 barrel per day yang harus impor," kata Arcandra.

Dia pun menjelaskan bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sejatinya memiliki hak untuk melakukan ekspor minyak dalam negeri. Dengan begitu, KKKS pun mengekspor minyak mentah lebih banyak sebelum adanya Permen ESDM No.42/2018.

Namun, semenjak ada aturan ini maka KKKS harus bisa memprioritaskan Pertamina sebelum melakukan ekspor minyak mentah. Hanya saja, kata Arcandra, tidak semua minyak mentah dari dalam negeri ini cocok untuk masuk ke Pertamina.

"Tapi, menurut data yang kami peroleh sewaktu menjabat, sebagian besar crude tersebut bisa diolah di Indonesia," tutur Arcandra.

Pada intinya, Arcandra mengemukakan bahwa Permen ESDM itu bisa memberikan dampak penurunan terhadap impor kilang pada 2019 dibandingkan 2018.

"Permen ini berlaku tahun 2018, sejak tahun 2018, dan dilihat data impor crude di tahun 2019, boleh silakan dilihat bahwa sepengetahuan kami impor crude pada tahun 2019 menurun," pungkasnya.

Sekadar informasi, Arcandra dihadirkan sebagai saksi untuk sembilan terdakwa dalam perkara ini mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.

Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku eks Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; Maya Kusmaya (MK) selaku eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga; Edward Corne (EC) selaku eks VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga; dan Yoki Firnandi (YF) selaku eks Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

Selanjutnya Agus Purwono (AP) selaku eks VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional; Muhamad Kerry Adrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan

Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai wacana penghentian insentif mobil listrik pada 2026 kurang tepat karena berisiko terhadap kerusakan lingkungan dari emisi transportasi.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa berpendapat nilai insentif yang dikeluarkan negara jauh lebih kecil dibandingkan beban ekonomi akibat kerusakan lingkungan tersebut.

“Pemerintah harus sadar bahwa biaya kerusakan lingkungan dan dampak kesehatan akibat emisi transportasi jauh lebih mahal harganya dibandingkan nilai rupiah insentif yang diberikan saat ini,” kata Fabby dalam keterangannya, Jumat (2/1/2026).

Dia menambahkan dominasi kendaraan berbahan bakar fosil di jalanan akan memicu biaya pemulihan ekologi yang jauh lebih mahal bagi negara.

Menurutnya, kebijakan pencabutan insentif ini menunjukkan cara pandang jangka pendek yang mengabaikan beban krisis iklim di masa depan.

Dia menjelaskan bahwa jika insentif PPN 10% dicabut, harga kendaraan listrik akan melonjak dan minat masyarakat untuk beralih dipastikan merosot tajam.

Fabby memaparkan, IESR mencatat bahwa penggunaan satu unit mobil listrik sejauh 20.000 km per tahun sebenarnya mampu menekan impor BBM hingga 1.320 liter.

“Jangan sampai kita terjebak menghemat anggaran fiskal, tetapi justru membiarkan defisit neraca perdagangan membengkak akibat ketergantungan impor BBM yang terus berlanjut,” tambahnya.

Selain isu lingkungan, pencabutan insentif ini mengancam investasi industri baterai yang diproyeksikan mencapai Rp544 triliun hingga 2060. Banyak produsen saat ini tengah berada di tengah proses pembangunan pabrik dan sangat membutuhkan kepastian hukum dari pemerintah.

Fabby meminta agar insentif tetap diperpanjang guna menjaga momentum transisi energi dan melindungi hak masyarakat atas kualitas udara yang lebih bersih.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah ditutup menguat pada perdagangan hari ini, Jumat (21/11/2025). Arah gerak rupiah hari ini melebihi ekspektasi sebelumnya bahwa mata uang Garuda diprediksi akan kembali melemah.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup apresiasi sebesar 0,22% atau 37 poin ke Rp16.699 per dolar AS. Sementara itu, di saat yang sama indeks dolar AS melemah 0,11% ke 100,04.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menjabarkan sejumlah sentimen pasar yang menyertai pergerakan rupiah. Dari global, pasar merespons adanya kabar baik dari perkembangan konflik geopolitik antara Ukraina dan Rusia.

"Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy mengatakan ia telah menerima rencana perdamaian 28 poin yang disusun bersama oleh AS dan Rusia, yang menandakan kesediaannya untuk segera mengerjakannya. Ia juga berharap dapat berbicara dengan Presiden AS Donald Trump dalam beberapa hari mendatang," ujar Ibrahim, Jumat (21/11/2025).

Walau demikian, stabilitas global belum sepenuhnya mendingin. Ibrahim bilang, sanksi AS terhadap perusahaan minyak besar asal Rusia, Rosneft dan Lukoil resmi mulai berlaku pada Jumat malam waktu setempat. Sanksi yang diumumkan awal tahun ini sudah terasa dampaknya karena pembeli utama di India dan China telah menarik diri dari pembelian kargo.

Sedangkan dari dalam negeri, pasar bereaksi positif terhadap sejumlah data ekonomi yang dirilis pemerintah. Ibrahim merinci, Bank Indonesia (BI) melaporkan transaksi berjalan Indonesia surplus sebesar US$4,0 miliar atau 1,1% dari PDB kuartal III-2025.

Capaian tersebut menjadi surplus pertama sejak 10 kuartal terakhir. Posisi transaksi berjalan ini juga berbalik dibandingkan dengan defisit US$2,7 miliar atau 0,8% dari PDB pada kuartal II tahun ini.

Selain itu, neraca pendapatan primer mencatat defisit yang lebih rendah disebabkan oleh penurunan pembayaran imbal hasil investasi asing seiring dengan telah berlalunya periode pembayaran dividen dan bunga/kupon.

"Namun, BI mencatat defisit neraca perdagangan migas meningkat sejalan dengan kenaikan harga minyak global. Lebih lanjut, kinerja transaksi modal dan finansial tetap terkendali di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi," ujarnya.

Adapun, pada perdagangan kemarin Kamis (20/11/2025), rupiah ditutup melemah 26 poin ke Rp16.734 per dolar AS. Dalam risetnya di hari Kamis, Ibrahim sempat memprediksi rupiah hari ini, Jumat (21/11/2025) kembali akan ditutup melemah di rentang Rp16.730 sampai Rp16.790.

Sedangkan untuk prediksinya pada perdagangan selanjutnya, Ibrahim memperkirakan rupiah akan ditutup melemah pada Senin (24/11/2025) pekan depan.

"Untuk perdagangan Senin depan, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp16.710 sampai Rp16.740," tandasnya.