Bisnis.com, JAKARTA — Ketidakpastian global mendorong sejumlah perbankan Tanah Air melakukan stress test, guna menguji ketahanan permodalan dan likuiditas.

Direktur PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Subur Tan menyampaikan, perseroan telah melakukan stress test, sesuai anjuran dari regulator.

“Hasilnya saya rasa masih cukup membesarkan hati,” kata Subur dalam konferensi pers Paparan Kinerja Kuartal I/2026 secara daring, Kamis (23/4/2026).

Dari sisi permodalan, Subur mengungkapkan bahwa rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) BCA masih berada di kisaran 29%, jauh dari ketentuan minimal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kualitas kredit perseroan juga masih terjaga, tecermin dari Non-Performing Loan (NPL) yang berada di posisi 1,8% pada kuartal I/2026. Dia meyakini, BCA mampu menjaga kinerja kredit dengan baik.

“Ada sedikit peningkatan di LAR, tapi saya rasa masih sangat terkontrol, dan cadangannya pun sangat memadai,” ujarnya.

Ditemui terpisah, Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo sebelumnya menyebut bahwa stress test merupakan proses yang wajib dilakukan bank secara berkala.

BTN, kata dia, melakukan stress test setiap tiga bulan untuk melihat ketahanan bank dalam berbagai kondisi ekonomi.

“Itu sebagai salah satu aspek kehati-hatian kita, di mana kita melihat situasi ekonomi ke depan dalam kondisi apapun,” tutur Setiyo kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (18/4/2026).

Perseroan turut memitigasi risiko kredit macet di sektor konstruksi dengan memperketat seleksi debitur. Setiyo mengatakan, perseroan memprioritaskan calon debitur yang memiliki rekam jejak usaha yang memadai, kapasitas keuangan yang kuat, serta permodalan yang cukup, termasuk mempertimbangkan lokasi usaha.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri perbankan perlu menyiapkan strategi kendati dinilai masih punya ketahanan yang kuat di tengah munculnya berbagai macam tekanan baik dari sisi domestik maupun eksternal.

Ketua Umum Perbanas yang juga Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) atau BRI, Hery Gunardi, mengatakan fundamental industri perbankan Indonesia hingga awal 2026 masih berada pada level yang solid.

Hal itu tercermin dari sejumlah indikator utama seperti pertumbuhan kredit, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), hingga ketahanan permodalan.

Hery juga menyampaikan bahwa kredit perbankan pada Januari 2026 tercatat tumbuh 9,96% secara tahunan (year-on-year/YoY), meningkat dibandingkan posisi tahun sebelumnya yang berada di kisaran 9,63% YoY.

Di sisi lain, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat sebesar 13,48% YoY. Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) tetap terjaga di level 2,14%. Ketahanan permodalan industri perbankan pun masih solid dengan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) mencapai sekitar 25,87%.

“Beberapa indikator profitabilitas menghadapi tekanan moderat seiring meningkatnya biaya operasional. Namun demikian, perbankan tetap perlu waspada. Walaupun outlook industri perbankan secara umum masih cukup baik, tapi kita harus tetap antisipatif terhadap berbagai potensi risiko ke depan,” ujar Hery dalam keterangan resminya, dikutip Senin (9/3/2026).

Menurut Hery, ketegangan geopolitik global yang berkepanjangan berpotensi memicu kenaikan inflasi energi dan harga pangan. Kondisi tersebut dapat menekan daya beli masyarakat serta memperlambat aktivitas ekonomi.

Ketidakpastian ini juga berpotensi menekan kinerja sektor usaha sehingga meningkatkan risiko kredit bermasalah. Oleh karena itu, perbankan perlu lebih selektif dalam menyalurkan kredit sekaligus memperkuat pengelolaan risiko serta kualitas aset.

3 Langkah Mitigasi Risiko

Hery menjelaskan bahwa terdapat beberapa langkah mitigasi risiko yang perlu diperkuat oleh industri perbankan. Pertama, penguatan manajemen risiko melalui pelaksanaan stress test sektoral pada portofolio kredit, khususnya pada sektor transportasi, logistik, dan manufaktur yang sangat bergantung pada bahan bakar minyak (BBM).

Selain itu, bank juga perlu mengoptimalkan sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi peningkatan NPL serta memperketat disiplin kredit melalui penerapan risk-based pricing.

Kedua, perbankan perlu memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai untuk menghadapi potensi volatilitas arus dana. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat rasio likuiditas seperti Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) sehingga bank memiliki bantalan arus kas yang cukup.

Ketiga, industri perbankan juga harus mengelola risiko nilai tukar dan likuiditas valuta asing secara lebih hati-hati. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menjaga posisi devisa neto (PDN) tetap konservatif, memperkuat strategi lindung nilai (hedging) terhadap eksposur valas, serta mengelola maturity mismatch dalam pendanaan valuta asing.

Langkah-langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan ketersediaan likuiditas valuta asing bagi sektor-sektor strategis, termasuk eksportir dan importir, guna menjaga kelancaran aktivitas perdagangan nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan dan Pengendalian Kualitas OJK Deden Firman Hendarsyah menilai kondisi industri perbankan nasional masih cukup resilien, terutama dari sisi permodalan.

“Demikian pula dari sisi likuiditas, kondisinya masih ample dan seluruh indikator utama berada di atas threshold minimal yang ditetapkan regulator,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan ketahanan permodalan sektor perbankan tetap kuat di tengah meningkatnya risiko perubahan iklim. Regulator menilai perbankan nasional masih memiliki kapasitas memadai untuk menyerap tekanan dalam skenario transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan sektor perbankan tetap memiliki ketahanan permodalan yang memadai untuk menyerap tekanan terkait iklim dalam skenario transisi yang dikelola dengan baik, yang tercermin dari rasio capital adequacy ration (CAR) atau rasio kecukupan modal yang tetap berada di atas ketentuan regulasi.

“Hasil tersebut menunjukkan bahwa sektor perbankan Indonesia tidak hanya tangguh terhadap risiko terkait iklim, tetapi juga berada pada posisi yang baik untuk mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon,” ujar Dian dalam acara The 2nd Indonesia Climate Banking Forum (ICBF): Climate Risk Management and Banking Resilience to Support Climate Finance Investment, Kamis (26/2/2026).

Dia bilang bahwa sistem keuangan yang tangguh merupakan fondasi utama untuk memastikan stabilitas jangka panjang, pertumbuhan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

OJK menegaskan komitmennya memperkuat integrasi risiko iklim dalam kerangka pengawasan, seiring meningkatnya eksposur sektor keuangan terhadap dampak perubahan iklim dan kebijakan transisi global.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa transformasi sistem keuangan Indonesia menuju sistem yang selaras dengan iklim merupakan bagian integral dari komitmen OJK dan sektor jasa keuangan dalam mendukung strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional.

“OJK memandang manajemen risiko iklim sebagai komponen strategis dan berorientasi ke depan dalam arsitektur pengawasan, yang berfungsi sebagai jembatan untuk menerjemahkan kebijakan transisi nasional dan sinyal global ke dalam tata kelola sektor keuangan, manajemen risiko, serta alokasi pembiayaan,” kata Friderica.

Sebagai bagian dari penguatan kebijakan, OJK juga merilis Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA) yang dikembangkan untuk mengukur dampak risiko iklim terhadap ketahanan sektor perbankan secara forward-looking dan berbasis sains.

Selain itu, regulator menerbitkan Indonesia Banking Sustainability Maturity Report 2025 (SMART) yang memotret tingkat kematangan penerapan keuangan berkelanjutan pada perbankan nasional.

Melalui langkah tersebut, OJK menegaskan bahwa penguatan permodalan dan manajemen risiko menjadi kunci agar sektor perbankan tidak hanya mampu menjaga stabilitas, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung agenda transisi menuju ekonomi rendah karbon.