#30 tag 24jam
Dominan Salurkan Subsidi Biodiesel bagi Korporasi Besar, Pemerintah Diminta Evaluasi BPDP
ISEI Riau meminta pemerintah mengevaluasi BPDP yang lebih fokus pada subsidi biodiesel untuk korporasi besar. [427] url asal
#subsidi-biodiesel #korporasi-besar #evaluasi-bpdp #peremajaan-sawit-rakyat #isei-riau #program-psr #dana-bagi-hasil-sawit #ketimpangan-fiskal #industri-hilir-sawit #biodiesel-b50 #penghematan-devisa
(Bisnis.Com - Ekonomi) 09/05/26 17:10
v/216560/
Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau meminta pemerintah mengevaluasi peran Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) karena dinilai terlalu fokus menyalurkan subsidi biodiesel bagi korporasi besar dibanding mempercepat program peremajaan sawit rakyat (PSR).
“Keberadaan BPDP disoroti karena dianggap terlalu fokus pada subsidi biodiesel untuk korporasi besar,” tegas Ketua ISEI Riau Herman Boedoyo dalam keterangan resmi yang diterimaBisnis, Sabtu (9/5/2026).
Menurutnya, ISEI Riau merekomendasikan untuk mengalihkan sebagian subsidi biodiesel yang ‘tak sepatutnya’ mendominasi anggaran untuk dialokasikan langsung ke program percepatan PSR, peningkatan sarana prasarana petani, dan pembangunan industri hilir.
Selain itu, alokasi subsidi biodiesel itu dinilai lebih layak dialokasikan untuk program beasiswa dan penelitian di daerah.
“...bukan sekadar menjadi penyokong utama subsidi biodiesel untuk korporasi besar,” ungkapnya.
Adapun, usulan itu telah disuarakan ISEI Riau dalam Sosialisasi dan Diskusi Publik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.10/2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit di Pekanbaru, Selasa (6/5/2026).
Dalam kesempatan itu, ISEI Riau juga mendesak pemerintah merevisi formula DBH Sawit karena skema pembagian 96% untuk pusat dan 4% untuk daerah dinilai memperparah ketimpangan fiskal di wilayah penghasil kelapa sawit, termasuk ‘Bumi Lancang Kuning’ sebagai penyumbang sawit terbesar nasional.
ISEI Riau menilai formula dana bagi hasil (DBH) sawit dalam PMK No.10/2026 belum mencerminkan kontribusi besar daerah penghasil sawit terhadap penerimaan negara maupun ekspor nasional. Daerah justru menanggung beban kerusakan infrastruktur jalan dan dampak lingkungan akibat aktivitas industri sawit.
Selain itu, ISEI Riau mengusulkan agar pemerintah memasukkan komponen biodiesel B50 dan produk hilir sawit dalam variabel perhitungan DBH. Langkah itu dinilai penting agar daerah penghasil turut menikmati manfaat hilirisasi sawit yang selama ini lebih banyak terkonsentrasi di pusat.
Di satu sisi, program biodiesel B50 berpotensi menghemat devisa impor solar hingga Rp157,28 triliun sampai Rp172,35 triliun pada 2026. Namun, di sisi lain pengalihan CPO untuk kebutuhan domestik dinilai berpotensi menekan ekspor sawit dan mengurangi penerimaan pungutan ekspor yang menjadi basis DBH sawit.
“Program biodiesel akan mengurangi volume ekspor CPO, dengan potensi penurunan nilai ekspor hingga Rp190,5 triliun, yang akan berdampak langsung pada berkurangnya pungutan ekspor dan bea keluar, yang otomatis DBH Sawit akan ikut berkurang,” jelas Herman.
Untuk itu, ISEIRiau mengajak seluruh elemen pemerintah daerah dan pengurus ISEI di daerah penghasil sawit se-Indonesia untuk bersinergi melakukan tekanan kebijakan (policy pressure) agar pusat melakukan revisi terhadap skema DBH tersebut.
"Daerah penghasil sawit dan Riau tidak boleh terus-menerus menjadi penonton di tengah kejayaan industri sawit nasional. Reformulasi ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang dihasilkan dari tanah daerah benar-benar kembali untuk menyejahterakan rakyat di daerah tersebut," pungkas Herman.
Program Biodiesel B50 Berpotensi Tekan DBH Sawit, Begini Usul ISEI Riau
ISEI Riau mengusulkan agar biodiesel B50 dan produk hilir sawit masuk perhitungan DBH guna meningkatkan manfaat bagi daerah penghasil. [354] url asal
#biodiesel-b50 #dbh-sawit #isei-riau #hilirisasi-sawit #ekspor-cpo #pungutan-ekspor #devisa-impor #produk-hilir-sawit #pmk-no-10-2026 #pengelolaan-dana-sawit #insentif-daerah #ketimpangan-fiskal #refor
(Bisnis.Com - Terbaru) 09/05/26 15:45
v/216494/
Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau mengusulkan agar pemerintah memasukkan komponen biodiesel B50 dan produk hilir sawit dalam variabel perhitungan dana bagi hasil (DBH) sawit.
Langkah itu dinilai penting agar daerah penghasil turut menikmati manfaat hilirisasi sawit yang selama ini lebih banyak terkonsentrasi di pusat.
Ketua ISEI Riau Herman Boedoyo menjelaskan bahwa pihaknya menilai program biodiesel B50 memang berpotensi menghemat devisa impor solar hingga Rp157,28 triliun sampai Rp172,35 triliun pada 2026. Namun, pengalihan CPO untuk kebutuhan domestik juga dinilai berpotensi menekan ekspor sawit dan mengurangi penerimaan pungutan ekspor yang menjadi basis DBH sawit.
“Program biodiesel akan mengurangi volume ekspor CPO, dengan potensi penurunan nilai ekspor hingga Rp190,5 triliun, yang akan berdampak langsung pada berkurangnya pungutan ekspor dan bea keluar, yang otomatis DBH Sawit akan ikut berkurang,” jelas Herman dalam keterangan resmi yang diterimaBisnis, Sabtu (9/5/2026).
Oleh karena itu, sambung dia, ISEIRiau menilai bahwa seharusnya komponen B50 serta produk-produk hilir sawit lainnya juga harus dimasukkan ke dalam formula perhitungan atau struktur variabel perhitungan DBH dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.10/2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
“Hal ini bertujuan agar daerah penghasil mendapatkan insentif langsung dari peningkatan nilai tambah produk turunan sawit di wilayahnya, sesuai semangat hilirisasi yang dicanangkan pemerintah,” kata Herman.
Adapun, usulan itu telah disuarakan ISEI Riau dalam Sosialisasi dan Diskusi Publik tentang PMK No. 10/2026 di Pekanbaru, Selasa (6/5/2026).
Dalam kesempatan itu, ISEI Riau juga mendesak pemerintah merevisi formula DBH Sawit karena skema pembagian 96% untuk pusat dan 4% untuk daerah dinilai memperparah ketimpangan fiskal di wilayah penghasil kelapa sawit, termasuk ‘Bumi Lancang Kuning’ sebagai penyumbang sawit terbesar nasional.
ISEIRiau menilai formula DBH dalam PMK No.10/2026 belum mencerminkan kontribusi besar daerah penghasil sawit terhadap penerimaan negara maupun ekspor nasional. Daerah justru menanggung beban kerusakan infrastruktur jalan dan dampak lingkungan akibat aktivitas industri sawit.
“Daerah penghasil sawit dan Riau tidak boleh terus-menerus menjadi penonton di tengah kejayaan industri sawit nasional. Reformulasi ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang dihasilkan dari tanah daerah benar-benar kembali untuk menyejahterakan rakyat di daerah tersebut,” ujar Herman.
Perhitungan Bagi Hasil Dinilai Tak Adil, ISEI Riau Usulkan 3 Rekomendasi Reformulasi DBH Sawit
ISEI Riau menilai skema bagi hasil sawit 4:96 tidak adil bagi daerah penghasil dan meminta pemerintah pusat untuk melakukan formulasi ulang. [666] url asal
#dbh-sawit #isei-riau #reformulasi-dbh-sawit #pmk-no-10-2026 #biodiesel
(IDX-Channel - Economics) 09/05/26 13:19
v/216417/
IDXChannel—Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Pekanbaru Koordinator Provinsi Riau menyusun rekomendasi strategis untuk reformulasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk diusulkan ke pemerintah pusat.
Susunan rekomendasi ini diprakarsai pada acara Sosialisasi dan Diskusi Publik tentang PMK No. 10/2026 tentang Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit pada 6 Mei 2026 yang berlangsung di Menara Bank Riau Kepri Syariah.
ISEI Riau menilai aturan tersebut melanggengkan ketimpangan fiskal yang merugikan daerah penghasil. Ketua ISEI Riau Herman Boedoyo mengatakan bahwa skema DBH sawit dengan porsi 4 persen untuk daerah dan 96 persen untuk pemerintah pusat merupakan ketidakadilan fiskal.
Khususnya bagi Riau selaku daerah penyumbang ekspor sawit dan luas lahan kebun terbesar di Indonesia. DBH sawit yang dibagikan ke daerah penghasil menurun sejak 2023, dengan penurunan yang cukup signifikan pada 2026.
Pada 2023, 4 persen DBH sawit yang dibagikan kepada daerah penghasil berjumlah Rp3,39 triliun. Lalu turun menjadi Rp3 triliun pada 2024. Kembali turun pada 2025 menjadi Rp1,24 triliun. Kemudian turun lagi menjadi Rp756,63 miliar.
Khusus untuk Riau dan kabupaten/kota di Riau, DBH Sawit yang diterima pada 2023 adalah Rp392,03 miliar, turun pada 2024 menjadi Rp350,83 miliar, lalu turun lagi pada 2025 menjadi Rp155,11 miliar, dan pada 2026 turun menjadi Rp96,11 miliar.
3 Poin Utama Rekomendasi Strategis ISEI Riau
1. Menolak Ketimpangan Alokasi 4:96
ISEI Riau mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan reformulasi angka pembagian DBH.
Karena porsi 4 persen untuk pemerintah daerah dinilai sangat tidak memadai untuk membiayai pemulihan kerusakan lingkungan dan perbaikan infrastruktur jalan yang hancur akibat logistik sawit.
“Kami mengusulkan peningkatan porsi daerah secara signifikan guna memastikan keberlanjutan ekonomi lokal,” tulis ISEI Riau dalam keterangan resminya, Sabtu (9/5/2026).
2. Memasukkan Komponen Biodiesel B50 dan Produk Hilir dalam Variabel DBH Sawit
ISEI Riau juga mengusulkan agar komponen biodiesel B50 dan produk turunan sawit lainnya dimasukkan ke dalam formula perhitungan DBH sebagai variabel pada PMK No. 10/2026. Tujuannya agar daerah penghasil mendapatkan insentif langsung dari hilirisasi.
Mengingat program produk turunan sawit dapat berkontribusi besar pada penghematan devisa impor solar sekitar Rp157,28 triliun hingga RP172,35 triliun tahun ini. Sebab program ini dapat menghentikan impor solar.
Juga meningkatkan penggunaan bahan bakar nabati (FAME) berbasis sawit hingga 50 persen, sehingga membantu negara untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar berbasis fosil yang diimpor, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Secara bersamaan, pengalihan CPO untuk program biodiesel akan mengurangi volume ekspor. Dengan potensi penurunan nilai ekspor hingga Rp190,5 triliun, akan berdampak langsung pada penurunan pungutan ekspor dan bea keluar, sehingga DBH Sawit bagi daerah penghasil akan berkurang.
3. Evaluasi dan Redesign Peran BPDP
ISEI Riau menyoroti keberadaan BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan) karena dianggap terlalu fokus pada subsidi biodiesel untuk korporasi besar. Alih-alih berfokus pada korporasi besar, ISEI Riau merekomendasikan agar subsidi itu dialokasikan antara lain untuk:
- Alokasi langsung ke program percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)
- Peningkatan sarana prasarana petani
- Pembangunan industri hilir serta untuk program beasiswa dan penelitian di daerah
ISEI Riau mengajak pemerintah daerah dan pengurus ISEI di daerah penghasil sawit se-Indonesia untuk bersinergi melakukan tekanan kebijakan (policy pressure) agar pemerintah pusat melakukan revisi terhadap skema DBH ini.
ISEI Riau berharap masukan dari diskusi publik tanggal 6 Mei 2026 yang diselenggarakan oleh ISEI Riau menjadi pertimbangan utama bagi Kementerian Keuangan dalam merevisi kebijakan fiskal sektor perkebunan
“Daerah penghasil sawit dan Riau tidak boleh terus-menerus menjadi penonton di tengah kejayaan industri sawit nasional. Reformulasi ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang dihasilkan dari tanah daerah benar-benar kembali untuk menyejahterakan rakyat di daerah tersebut,” jelas Ketua ISEI Riau Herman Boedoyo.
Rekomendasi ini akan disampaikan secara resmi kepada Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati/Walikota daerah penghasil sawit, Ketua DPR RI, Komisi XI DPR RI, Fraksi-Fraksi di DPR RI, DPD RI, serta jaringan ISEI di seluruh daerah penghasil sawit se-Indonesia.
Diskusi ini diikuti oleh Pemprov Riau, Direktur Dana Transfer Umum Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Abdullah, Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau Hery Yulianto, perwakilan GAPKI, DPP APKASINDO, pelaku industri sawit, petani sawit, serta akademisi dan pemerhati industri sawit.
(Nadya Kurnia)
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)