Insentif pajak nasional harus tetap dipertahankan, bahkan diperluas. Perubahan dari mandat pajak 0 persen menjadi tarif yang bergantung pada selera fiskal masing-masing gubernur akan merusak paritas harga yang sangat dibutuhkan untuk adopsi massal,

Jakarta (ANTARA) - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai aturan pajak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pajak Kendaraan Bermotor berpotensi menghambat percepatan penerapan kendaraan listrik atau "electric vehicle" (EV) nasional.

Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengatakan, perubahan dari mandat pajak 0 persen menjadi kebijakan yang bergantung pada masing-masing daerah berisiko mengganggu perkembangan pasar kendaraan listrik nasional.

Menurut dia, perubahan kebijakan tersebut berpotensi menghambat percepatan kendaraan listrik nasional, padahal target pemerintah Indonesia mencapai 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik pada 2030 yang berpotensi menghemat devisa impor hingga Rp49 triliun serta memangkas subsidi BBM Rp18,3 triliun per tahun.

"Insentif pajak nasional harus tetap dipertahankan, bahkan diperluas. Perubahan dari mandat pajak 0 persen menjadi tarif yang bergantung pada selera fiskal masing-masing gubernur akan merusak paritas harga yang sangat dibutuhkan untuk adopsi massal,” ujar Fabby dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Keberlanjutan investasi di sektor kendaraan listrik, lanjutnya sangat bergantung pada stabilitas regulasi, inkonsistensi kebijakan berisiko menurunkan minat konsumen serta iklim investasi pada manufaktur kendaraan listrik dan infrastruktur pengisian daya, di tengah fase pertumbuhan pasar yang masih awal.

Selain itu, menurut dia Permendagri 11/2026 perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Regulasi tersebut, tambahnya, sebelumnya memberikan arah kebijakan dengan mengecualikan kendaraan berbasis energi terbarukan dari objek pajak.

Fabby menyebutkan, pasal 7 UU HKPD telah memberikan arah kebijakan yang sangat maju dengan mengecualikan kendaraan berbasis energi terbarukan dari objek pajak.

"Kami memandang perlunya sinkronisasi agar Permendagri 11/2026 tetap mengacu pada mandat undang-undang tersebut, sehingga status ‘Bukan Objek Pajak’ bagi kendaraan listrik tetap terjaga," katanya.

Terkait hal itu, IESR meminta pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, menunda implementasi ketentuan terkait kendaraan listrik, melakukan harmonisasi regulasi, serta memberikan jaminan fiskal permanen bagi sektor kendaraan listrik menuju target 2030.

“Kita tidak bisa mencapai dekarbonisasi industri dan penghentian impor BBM jika aturan main berubah setiap dua tahun," katanya.

Menurut dia, jika regulasi tersebut tidak segera direvisi, maka akan sangat rentan terhadap uji materiil di Mahkamah Agung, yang hanya akan memperburuk kepercayaan konsumen dan investor.

Pewarta: Subagyo
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Survei Perbankan Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit baru pada triwulan I/2026 tetap tumbuh dengan saldo bersih tertimbang (SBT) sebesar 38,74%, meski melambat signifikan dibandingkan triwulan IV/2025 yang mencapai 88,92%.

Bank Indonesia mengungkapkan perlambatan tersebut sejalan dengan pola historis awal tahun, di mana aktivitas kredit cenderung lebih rendah dibandingkan akhir tahun sebelumnya. Meski demikian, kinerja kredit masih menunjukkan ekspansi yang positif.

Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit pada triwulan I/2026 terutama ditopang oleh kredit konsumsi dengan SBT sebesar 51,97%. Sementara itu, kredit investasi dan kredit modal kerja masing-masing mencatat SBT sebesar 37,33% dan 36,40%, tetap tumbuh namun lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

Secara lebih rinci, peningkatan kredit konsumsi didorong oleh tingginya permintaan pada kredit multiguna (SBT 51,90%), kredit tanpa agunan (37,23%), serta kredit kendaraan bermotor (13,38%). Di sisi lain, pertumbuhan kredit kartu kredit (47,05%) dan kredit pemilikan rumah/apartemen atau KPR/KPA (42,33%) terindikasi melambat.

Dari perspektif sektoral, penyaluran kredit baru mengalami peningkatan pada sektor real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan dengan SBT sebesar 56,70%, serta sektor jasa pendidikan sebesar 42,62%.

Namun, beberapa sektor mengalami perlambatan, antara lain sektor perantara keuangan (52,32%), industri pengolahan (50,31%), serta perdagangan besar dan eceran yang mencatat SBT relatif rendah sebesar 19,42%.

Di tengah pertumbuhan tersebut, perbankan terindikasi menerapkan kebijakan penyaluran kredit yang lebih berhati-hati. Hal ini tercermin dari Indeks Lending Standard (ILS) yang berada di level positif 0,15 pada triwulan I/2026, berbalik dari posisi negatif 2,59 pada triwulan sebelumnya. Pengetatan kebijakan terutama terjadi pada aspek jangka waktu kredit dan persyaratan administrasi, khususnya pada kredit investasi.

Outlook Kuartal II/2026

Memasuki triwulan II/2026, kondisi penyaluran kredit diperkirakan akan membaik. Responden survei memperkirakan SBT penyaluran kredit baru meningkat tajam menjadi 96,65%. Prioritas utama penyaluran kredit masih pada kredit modal kerja, diikuti kredit investasi dan kredit konsumsi.

Untuk kredit konsumsi, penyaluran KPR/KPA diproyeksikan kembali menjadi prioritas utama, disusul kredit multiguna dan kredit tanpa agunan.

Dari sisi sektor, pertumbuhan kredit diperkirakan akan didorong oleh sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta sektor perantara keuangan.

Sejalan dengan itu, standar penyaluran kredit pada triwulan II/2026 diprakirakan lebih longgar dengan ILS sebesar negatif 2,88.

Pelonggaran tersebut diperkirakan terjadi pada berbagai aspek, termasuk plafon kredit, agunan, serta suku bunga kredit, dan didorong oleh kredit UMKM, investasi, serta modal kerja.

Dari sisi pendanaan, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) hingga triwulan II/2026 diprakirakan meningkat dengan SBT sebesar 87,85%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 69,80%. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan seluruh komponen DPK, yakni tabungan (82,47%), giro (80,36%), dan deposito (72,70%).

Secara tahunan, responden memperkirakan outstanding kredit pada 2026 tumbuh sebesar 8,06% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai 9,69% (yoy).

Sementara itu, DPK diproyeksikan tumbuh sebesar 8,47% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 13,83% (yoy), namun menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya.

Prospek tersebut ditopang oleh keyakinan perbankan terhadap kondisi ekonomi dan moneter yang tetap kondusif serta risiko penyaluran kredit yang dinilai masih terjaga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menilai skema baru pajak kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang tidak lagi sepenuhnya dibebaskan merupakan langkah yang adil, meski berpotensi memengaruhi penjualan di pasar.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara ditemui di Jakarta, Rabu (22/4/2026), mengatakan, pengenaan pajak terhadap kendaraan listrik dapat dipahami dari sisi penggunaan infrastruktur publik.

“Pajak mobil listrik kan belum selesai, tapi itu adil lah. Artinya sama-sama pakai jalan, harusnya bayar pajaknya sama," ujarnya.

Kebijakan ini sejalan dengan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang mengubah skema pajak kendaraan bermotor, termasuk untuk kendaraan listrik. Dalam aturan tersebut, kendaraan listrik tidak lagi otomatis dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Meski demikian, pemerintah pusat tetap memberikan ruang bagi pemerintah daerah (pemda) untuk menentukan besaran insentif, baik berupa pembebasan maupun pengurangan pajak. Hal ini membuat kebijakan pajak kendaraan listrik berpotensi berbeda di setiap wilayah.

Kukuh mengakui bahwa perubahan skema pajak tersebut tidak terlepas dari konsekuensi terhadap pasar. “Pasti ada dampaknya. Itu masalah bisnis,” kata dia menanggapi potensi pengaruh terhadap penjualan kendaraan listrik.

Menurutnya, dinamika kebijakan di tingkat daerah merupakan hal yang sudah dipahami pelaku industri.

Gaikindo menyebut komunikasi antara industri dan pemerintah daerah selama ini telah berjalan, terutama dalam mencari keseimbangan antara kebutuhan penerimaan daerah dan daya beli masyarakat.

“Intinya mereka juga ingin ada revenue (pemasukan), tapi juga ingin pajaknya terjangkau.” kata Kukuh.

Pemerintah mengubah skema pengenaan pajak kendaraan bermotor termasuk kendaraan listrik melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yaitu kendaraan listrik kini tidak lagi dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Diketahui, dalam regulasi tersebut, kendaraan listrik kini tidak lagi menjadi objek yang dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Dengan kata lain, kepemilikan maupun penyerahannya tetap masuk dalam skema pengenaan pajak.

Artinya, mobil listrik secara aturan tetap kena pajak, namun besaran pajak yang dibayar tidak selalu penuh, bahkan bisa nol rupiah, tergantung kebijakan daerah.

Pengenaan pajak itu memang tidak bersifat mutlak. Pemerintah pusat tetap membuka ruang insentif berupa pembebasan atau pengurangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

Besaran insentif tersebut diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Maka dari itu, kebijakan pajak kendaraan listrik ke depan tidak lagi seragam dan bisa berbeda antarwilayah.

Sejumlah daerah kini mulai merespons regulasi tersebut, termasuk Jakarta yang tengah menyusun kebijakan terkait insentif kendaraan listrik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan masih membutuhkan insentif untuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Namun, keberlanjutannya akan mempertimbangkan kondisi fiskal.

Wamenperin mengungkap, ia memahami industri otomotif nasional masih sangat membutuhkan angin sejuk berupa insentif pajak. Namun soal melanjutkan insentif EV masih akan dilihat lebih jauh.

“Kita masih sangat membutuhkan insentif. Tapi tentu harus kita pertimbangkan fiskal kita,” kata Faisol, Rabu (22/4/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak alat berat.

Pemerintah mengubah skema pengenaan pajak kendaraan bermotor termasuk kendaraan listrik melalui Permendagri tersebut. Kendaraan listrik kini tidak lagi dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Artinya, mobil listrik secara aturan tetap kena pajak. Namun, besaran pajak yang dibayar tidak selalu penuh, bahkan bisa nol rupiah, tergantung kebijakan daerah.

Pengenaan pajak itu memang tidak bersifat mutlak. Pemerintah pusat tetap membuka ruang insentif berupa pembebasan atau pengurangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

Besaran insentif tersebut diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Maka dari itu, kebijakan pajak kendaraan listrik ke depan tidak lagi seragam dan bisa berbeda antarwilayah.

Di sisi lain, Faisol menegaskan komitmen terhadap percepatan transformasi energi di sektor otomotif. Program tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Republik Indonesia yang mendorong peralihan menuju energi yang lebih bersih.

“Percepatan juga transformasi energi yang kita lihat harus terjadi juga di otomotif, itu kita harus dorong bersama-sama,” kata dia.

Wamenperin menambahkan, peran pemda dinilai penting untuk mendukung implementasi program tersebut di daerah.

“Jadi saya kira pemda memiliki peran penting untuk membantu Presiden supaya program transformasi energi ini bisa berjalan baik. Mudah-mudahan dengan percepatan hilirisasi itu bisa membantu merata di pemda.” ujarnya.

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) buka suara terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yang menetapkan besaran pajak kendaraan, termasuk kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB) atau battery electric vehicle (BEV).

Kemenperin berharap regulasi itu tidak mengganggu penjualan kendaraan listrik electric vehicle/EV) yang berimbas pada produksi EV nasional.

"Mudah-mudahan kenaikan ini tidak berimplikasi besar pada penjualan yang nanti akhirnya berujung pada produksi mobil listrik di Indonesia," kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta, di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Sebelum adanya aturan Permendagri itu, pemilik kendaraan listrik tidak dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Namun, dengan adanya Permendagri ini, biaya kepemilikan pasti akan naik.

"Total kepemilikan biaya ini akan naik, ya ini yang tadinya sudah tidak ada PKB atau BBNKB setiap tahun ini kan akan ada. Dan ini akan menambah operasional ke depannya," katanya.

Untuk itu, kata dia, Kemenperin berharap transisi menuju kendaraan listrik tetap berjalan sesuai target. Saat ini, pangsa pasar kendaraan listrik disebut telah mendekati 13 persen dan ditargetkan mencapai 15 persen.

Berdasarkan data pada Januari-Maret 2026, penjualan BEV melonjak 96 persen menjadi 33.146 unit dari 16.926 unit, melampaui pertumbuhan industri yang hanya 1,7 persen.

Adapun penjualan mobil (Internal Combustion Engine) ICE malah ambles dari 174.776 unit menjadi 156.684 unit. Hingga akhir 2026, porsi BEV diprediksi melambung menjadi berkisar 19-20 persen .

Tren positif ini perlu dijaga di tengah lonjakan harga energi dunia akibat krisis geopolitik di Timur Tengah (Timteng). Peningkatan adopsi EV diyakini bisa mengurangi konsumsi dan impor BBM sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

“Tentu saja adopsi dari transisi kendaraan dari ICE ke listrik ini masih tetap ke arah target kita," katanya.

Setia menambahakan saat ini Kemenperin masih menunggu keputusan final pemerintah mengenai skema insentif pajak kendaraan listrik. Meski begitu, pihaknya berharap dukungan nonfiskal tetap diberikan guna menjaga keberlanjutan industri.

“Minimal fasilitas nonfiskal masih bisa dinikmati untuk kendaraan listrik," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Great Eastern General Insurance (GEGI) mencatat pertumbuhan pendapatan premi sebesar 14% (year on year/YoY) pada kuartal I/2026.

Marketing Director GEGI, Linggawati Tok mengatakan pertumbuhan itu setara dengan Rp316 miliar. Adapun, kontribusi utama berasal dari lini properti, marine cargo, kendaraan bermotor, travel, dan gadget insurance.

Sementara itu, pada 2026 ini GEGI melihat segmen personal, Small Medium Enterprise (SME), dan digital sebagai fokus untuk pertumbuhan bisnis.

“Dengan meningkatkan penjualan produk travel, gadget, property UMKM dan kargo domestik. Produk ini lebih stabil dan sustain dalam menghadapi dinamika dan tantangan yang ada,” katanya kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (21/4/2026).

Kendati demikian, GEGI tidak memungkiri pada kuartal I/2026 banyak tantangan ekonomi yang harus dihadapi, baik dari sisi domestik maupun dampak dari situasi global.

Linggawati menuturkan daya beli masyarakat yang menurun membuat asuransi bukan menjadi kebutuhan utama, karena fokus utama masyarakat adalah memenuhi kebutuhan dasar.

“Konsumen menjadi lebih price sensitive. Inflasi dan ketidakpastian ekonomi membuat konsumen memilih lebih hati-hati dan bijak dalam spending,” tegasnya.

Sebab itu, lanjutnya, GEGI akan terus memperkuat jaringan distribusi dan partnership, melanjutkan fokus pada produk retail, SME dan digital yang relevan dengan gaya hidup seperti travel insurance dan gadget insurance.

“GEGI juga melanjutkan upaya meningkatkan literasi keuangan dan edukasi asuransi untuk peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya proteksi asuransi,” ucap Linggawati.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan pertumbuhan premi industri asuransi berada pada kisaran 3%—6% YoY pada 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono berujar proyeksi itu berpotensi meningkat seiring penguatan permintaan proteksi masyarakat dan dukungan terhadap program strategis pemerintah.

“Pertumbuhan premi yang masih moderat mencerminkan proses konsolidasi industri melalui penyesuaian model bisnis serta penguatan tata kelola pascareformasi regulasi,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, dikutip pada Selasa (14/4/2026).

Bisnis.com, PALEMBANG — Peluang peningkatan pendapatan daerah dari pajak kendaraan listrik di Sumatra Selatan (Sumsel) dinilai masih terbatas. Hal ini lantaran jumlah kendaraan listrik di wilayah tersebut yang masih minim.

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026, pemerintah menetapkan kendaraan listrik berbasis baterai (KBL) sebagai objek pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel Achmad Rizwan menyampaikan bahwa kebijakan terbaru tersebut memang membuka peluang tambahan penerimaan daerah.

Namun demikian, menurutnya, potensi itu masih relatif rendah sejalan dengan jumlah kendaraan listrik yang masih terbatas.

“Secara teoritis memang ada peluang tambahan penerimaan. Tapi potensinya relatif masih terbatas, mengingat populasi kendaraan listrik Sumsel masih sedikit dibandingkan kendaraan konvensional,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Rizwan menyebutkan jumlah kendaraan listrik di Sumsel saat ini mencapai 4.747 unit, terdiri dari 3.482 kendaraan roda dua dan 1.265 kendaraan roda empat.

Dia menjelaskan, meskipun KBL telah ditetapkan sebagai objek pajak, pemerintah daerah tetap diberikan kewenangan untuk memberikan insentif.

Dengan demikian, kebijakan ini dinilai memberi fleksibilitas bagi daerah dalam menyesuaikan dengan kondisi fiskal masing-masing.

“Kita sudah terima (Permendagri) itu, dan akan menindaklanjuti melalui penyusunan Peraturan Gubernur. Jadi masih dibahas dan menunggu arahan Gubernur,” jelasnya.

Di sisi lain, lanjut Rizwan, Sumsel telah menerapkan insentif fiskal kepada masyarakat sejak 2025, antara lain pembebasan BBNKB ke-II, penghapusan pajak progresif, serta penyesuaian tarif PKB.

“Ini bagian dari upaya meringankan beban masyarakat, sekaligus menjaga daya beli dengan tetap meningkatkan kepatuhan pajak,” tutupnya.

Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB), yang berlaku mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026.

"Banyak masyarakat yang menanyakan kapan pemutihan pajak kendaraan dibuka, maka kesempatan ini kita buka kembali," kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Bengkulu, Senin.

Melalui program pemutihan PKB, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan tanpa dikenakan denda keterlambatan yang selama ini menjadi beban.

Dia memastikan tidak hanya pokok pajak saja yang diperhatikan, tetapi juga berbagai beban tambahan akan dihapuskan dalam program tersebut.

Kebijakan itu, kata Helmi Hasan, diambil sebagai respons atas tingginya permintaan masyarakat yang menginginkan program serupa kembali dilaksanakan di daerah tersebut.

Pemprov Bengkulu juga mengingatkan tidak akan ada perpanjangan setelah masa program berakhir, sehingga masyarakat diminta memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin.

"Ini program terakhir, tidak ada lagi program pemutihan setelah ini. Jadi, manfaatkan sebaik-baiknya," kata Helmi.

Kebijakan itu sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat, khususnya mereka yang selama ini mendorong agar program pemutihan kembali dibuka.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor berlaku di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga telah menggelar program diskon 50 persen pajak kendaraan bermotor (PKB) non-Bengkulu melalui bea balik nama kendaraan.

"Kita berikan diskon selama lima bulan, setelah itu, akan ada program pemutihan secara menyeluruh," kata Gubernur Helmi.

Program tersebut menyasar kendaraan luar daerah yang belum menggunakan nomor polisi Bengkulu agar segera melakukan proses balik nama.

Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap masyarakat dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk mengurus administrasi kendaraan sekaligus berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga think-tank Institute for Essential Services Reform (IESR) mendesak pemerintah meninjau ulang Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 terkait pajak kendaraan bermotor. IESR menilai penghapusan mandat pajak 0 persen bagi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai "regresi regulasi" yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi serta mengancam target kemandirian energi nasional.

IESR menekankan keberlanjutan investasi di sektor kendaraan listrik sangat bergantung pada stabilitas regulasi. Terdapat kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan Permendagri 11/2026 dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

"Pasal 7 UU HKPD telah memberikan arah kebijakan yang sangat maju dengan mengecualikan kendaraan berbasis energi terbarukan dari objek pajak. Kami memandang perlunya sinkronisasi agar Permendagri 11/2026 tetap mengacu pada mandat undang-undang tersebut, sehingga status 'bukan objek pajak' bagi kendaraan listrik tetap terjaga," kata Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa dalam pernyataannya, Senin (20/4/2026).

Melalui pengenalan formula Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan koefisien bobot, Permendagri 11/2026 secara sepihak menetapkan kendaraan listrik sebagai "objek pajak". Fabby menilai kebijakan ini bertolak belakang dengan visi Presiden Prabowo dalam menekan impor BBM dan akan menghambat pencapaian target 2 juta mobil serta 13 juta motor listrik pada 2030.

Fabby menekankan kendaraan listrik jauh lebih efisien dengan konsumsi energi 70-80 persen lebih rendah dibanding mesin bakar, sehingga pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sangat krusial untuk menarik minat masyarakat sekaligus memangkas beban subsidi BBM pemerintah.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta kepala daerah di 27 kabupaten/kota memberikan porsi yang optimal dalam alokasi anggaran infrastruktur di APBD 2027 mendatang.

Dedi mengatakan kebijakan ini harus diterapkan guna menyelaraskan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membangun konektifitas dan pemerataan di seluruh daerah. “Iya, itu kebijakan kita. Karena kan provinsi dan kabupaten/kota harus selaras dalam kebijakan,” katanya, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya APBD provinsi harus linear dengan APBD kabupaten/kota guna membangun kesamaan visi pembangunan. Dedi mengakui jika saat ini kondisi anggaran tengah memprihatinkan di tengah pemotongan transfer keuangan daerah, sehingga kerap menjadi alasan daerah untuk menahan belanja publik.

“Sudah deh, kita sama-sama prihatin. Bupati wali kota, sama saja gubernur juga tengah prihatin. Tapi jangan ngomong, anggaran kurang, sama saja,” ujarnya.

Alokasi 7,5% sendiri direncanakan akan dikejar dari target pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor yang harus kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan. “Maka ketaaan bupati wali kota menganggarkan 7,5% anggaran belanja daerahnya untuk kepentingan infrastruktur jalan adalah sebuah keharusan,” tuturnya.

Karena itu KDM—panggilan akrabnya berencana mencermati rancangan APBD 2027 dari setiap kabupaten kota agar penyelarasan ini terwujud. Menurutnya jika kemantapan jalan di sebuah daerah sudah baik, maka angka tersebut kemudian akan dialokasikan untuk pembenahan trotoar, halte, taman hingga drainase kabupaten kota.

“Nah itu terkoneksikan, kalau enggak 7,5% maka saya tidak akan menandatangani rekomendasi RAPBD,” tegasnya.

Di sisi lain, langkah ini diyakini KDM bisa mewujudkan konektifitas yang solid hingga tingkat desa, sehingga masyarakat di pedesaan tidak mengeluhkan lagi kualitas jalan desa yang buruk. Saat ini anggaran desa mengalami penurunan, sehingga provinsi dan kabupaten kota harus turut menyelesaikan masalah yang dialami masyarakat desa.

“Kita tahu anggaran desa mengalami penurunan, sehingga kita harus mencoba untuk menyelesaikan problem yang dialami oleh masyarakat desa. Jangan sampai masyarakat desa mengalami ketertinggalan layanan infrastruktur pemerintah. Mereka berhak untuk mendapat hidup dan infrastruktur yang layak seperti pusat kota,” papar KDM.

KDM memastikan rencana ini tidak akan terganggu dengan adanya penurunan TKD bahkan dana bagi hasil yang belum dibayarkan. “Apa pun yang dialami oleh provinsi tidak akan menyurutkan kami untuk terus bekerja, melayani masyarakat, dan meningkatkan anggaran layanan publik kita. Tidak akan pernah terkurangi, bahkan terus meningkat,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menyampaikan bahan bakar nabati (BBN) Bobibos harus menjalani tes jalan pada kendaraan mobil dan motor.

“Nanti dilakukan tes pada kendaraan mobil dan motor. Kita fokuskan di sana,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Laode menyampaikan untuk menjadi solusi atas BBM jenis bensin yang masih impor, inovasi Bobibos harus mengikuti serangkaian tes.

Laode juga memerintahkan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Noor Arifin Muhammad untuk memimpin tim bersama perwakilan Bobibos.

“Nanti langsung bicara tentang teknisnya saja. Disusun kebutuhannya apa saja,” kata Laode.

Dia juga mengingatkan tentang sejumlah izin yang perlu diajukan oleh Bobibos kepada kementerian lain, khususnya terkait izin penjualan.

Pihak produsen Bahan Bakar Orisinil Buatan Indonesia, Bos! (Bobibos) menghadiri audiensi dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Senin (13/4).

Pembina Bobibos, Mulyadi hadir didampingi langsung Founder Bobibos, Iklas Thamrin. Rapat dipimpin Dirjen Migas Laode Sulaeman. Dalam rapat itu, Iklas menjelaskan bahwa bahan bakarnya sangat siap diuji. Bahkan telah melakukan serangkaian uji internal.

“Kami sudah tes jalan di berbagai merek motor, mobil, diesel, bahkan truk,” kata Iklas.

Sementara itu, Mulyadi mengatakan bahan baku Bobibos berasal dari jerami, bahan yang biasanya dibakar oleh para petani.

“Dengan hadirnya Bobibos, petani senyum dua kali. Saat panen ada beras, setelah panen jeraminya punya nilai ekonomi,” kata Mulyadi.

Ia menargetkan agar inovasi Bobibos berdampak kepada Indonesia, seperti mengurangi impor BBM, menyejahterakan petani, serta mengurangi dampak lingkungan dari bensin fosil.

“Dan yang paling penting, membuka lapangan pekerjaan,” ucapnya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG— Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatra Selatan mulai melakukan validasi data kendaraan bermotor di seluruh kabupaten dan kota sebagai upaya menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Program validasi ini dilaksanakan serentak mulai 1 April hingga 31 Mei 2026 di seluruh wilayah Sumatra Selatan (Sumsel), dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa dan kelurahan.

Kepala Bapenda Provinsi Sumsel Achmad Rizwan mengatakan, pajak kendaraan bermotor (PKB) masih menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah yang berperan penting dalam mendukung pembangunan.

“Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu tulang punggung pendapatan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi sangat diperlukan agar potensi penerimaan pajak dapat dioptimalkan. Validasi ini dilakukan di Sumsel mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 di seluruh kabupaten dan kota,” ujarnya, dikutip Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, masih terdapat sejumlah kendala dalam pengelolaan data kendaraan bermotor, mulai dari data yang belum diperbarui, perubahan kepemilikan yang belum tercatat, hingga kendaraan yang belum teridentifikasi secara pasti di lapangan.

Dengan demikian, validasi data dilakukan sebagai upaya pemutakhiran basis data kendaraan secara terpadu agar potensi pajak yang selama ini belum tergarap dapat dimaksimalkan.

“Melalui kegiatan validasi ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupaya melakukan pemutakhiran data secara terpadu dengan melibatkan seluruh unsur pemerintahan, termasuk pemerintah desa dan kelurahan,” imbuhnya.

Rizwan menambahkan, langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Gubernur Sumsel saat peluncuran aplikasi SIGUNTANG. Gubernur menekankan bahwa penerimaan PKB masih menjadi tulang punggung pendapatan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sehingga pengelolaan pajak harus didukung basis data yang kuat dan terintegrasi.

Pada masa uji coba sejak 1 Januari hingga 17 Maret 2026, aplikasi SIGUNTANG berhasil mendata 989 unit kendaraan dengan potensi Pajak Kendaraan Bermotor mencapai Rp673 juta.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 430 unit kendaraan atau 43,47% telah melakukan pembayaran, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp183 juta,” jelasnya.

Capaian ini dinilai mencerminkan masih besarnya potensi pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan yang dapat terus digali melalui validasi data secara menyeluruh.