Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Indonesia tidak membutuhkan bantuan pendanaan dari International Monetary Fund (IMF) meski ekonomi global sedang diwarnai ketidakpastian.

Purbaya menyebut kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih cukup kuat. Kekuatan salah satunya ditopang oleh Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai Rp420 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuannya dengan Managing Director IMF Kristalina Georgieva di Washington DC, Amerika Serikat, pada Selasa (14/6).

"Saya tanya ke mereka apakah ada kebijakan khusus dari IMF untuk membantu mengurangi ketidakpastian. Dia bilang IMF tidak punya otoritas melakukan hal itu, tetapi mereka menyediakan dana bantuan untuk negara-negara yang membutuhkan. Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan karena anggaran kita cukup baik dan kita masih punya bantalan yang cukup besar yaitu Rp420 triliun," ujar Purbaya dalam keterangan resminya, Rabu (15/4).

Menurut Purbaya, pihak IMF sempat mempertanyakan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tekanan global saat ini. Namun, Purbaya menjelaskan pemerintah telah melakukan perubahan kebijakan sejak akhir tahun lalu.

"Mereka agak bingung sebetulnya tadinya kenapa kita bisa bertahan di tengah keadaan global seperti ini. Saya jelaskan bahwa kita sudah mengubah kebijakan sejak akhir tahun lalu dan dampaknya sudah jelas. Jadi, ekonomi kita sedang mengalami percepatan ketika ada shock dari ketidakpastian global dari harga minyak yang tinggi," jelasnya.

Ia juga mengungkapkan IMF memperkirakan ketidakpastian global masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan, terutama akibat perang AS dan Israel melawan Iran yang belum mereda.

"IMF menjelaskan ketidakpastian global masih akan tetap tinggi dalam beberapa waktu ke depan karena perang juga tidak jelas hasilnya akan seperti apa. Jadi, kita akan menghadapi ketidakpastian," pungkasnya.

Denpasar (ANTARA) -

Pemerintah Jepang melanjutkan proyek konservasi pantai di Bali untuk fase II senilai 9,85 miliar yen atau sekitar Rp1,08 triliun dengan target penyelesaian hingga 2028 guna mengendalikan dampak erosi pesisir Pulau Dewata.

“Jepang berkomitmen akan terus berkontribusi dalam mendukung pembangunan Indonesia yang kita cintai,” kata Konsul Jenderal Jepang Miyakawa Katsutoshi kepada ANTARA di Denpasar, Bali, Kamis.

Proyek tersebut yaitu di Kuta-Legian-Seminyak Kabupaten Badung yang masuk paket II dan di Nusa Dua, Tanjung Benoa dan Sanur yang berada di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang masuk paket III.

Konservasi pantai juga diperluas ke Candidasa di Kabupaten Karangasem yang masuk paket I.

Adapun badan pelaksana proyek itu adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada Kementerian Pekerjaan Umum RI.

Untuk fase II periode 2021 hingga diperkirakan 2028 itu kucuran dana menjadi 9,85 miliar yen sekitar Rp1,08 triliun (dengan asumsi kurs 1 yen sebesar Rp109,9) atau meningkat dibandingkan fase I pada periode 2000-2008 sebesar 9,5 miliar yen atau sekitar Rp1,04 triliun.

Diplomat senior itu menambahkan proyek konservasi pantai di Bali didanai dari bantuan pembangunan resmi dari Jepang untuk menekan abrasi dan merevitalisasi jumlah karang.

Pada proyek fase pertama itu dilaksanakan di Sanur dengan pengisian pasir sebanyak 300 ribu meter kubik, groin dan pemecah gelombang laut.

Di Nusa Dua dengan pengisian pasir sebanyak 340 ribu meter kubik, groin, dan head land, di Kuta dengan pengisian pasir 520 ribu meter kubik, pemecah gelombang offshore dan transplantasi karang.

Fase pertama lainnya di pesisir Pura Tanah Lot dengan membuat panel batu dan karang.

Berdasarkan gambaran umum proyek metodenya dilaksanakan hampir sama dengan fase I yakni di Kuta-Legian-Seminyak dengan pengisian pasir dan konstruksi breakwater atau pemecah gelombang laut.

Sedangkan pada paket III di Nusa Dua, Tanjung Benoa dan Sanur dilaksanakan menggunakan pasir dari stockpile Mertasari dan pasir yang ada pada area akumulasi secara alami dari waktu ke waktu.

Untuk di Candidasa dilakukan dengan pengisian pasir serta perbaikan tembok laut dan groin yang ada serta melakukan pemeliharaan.

Adapun groin adalah struktur yang dibangun tegak lurus dari garis pantai untuk menahan pergerakan pasir akibat arus laut.

“Kerja sama ekonomi Jepang dan Indonesia bukan sekedar pertukaran dana atau bantuan keuangan belaka, (tapi) lebih dari itu, kerja sama ini kolaborasi bersama yang tulus untuk melindungi kehidupan masyarakat,” ucapnya di sela resepsi peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Kaisar Jepang di Denpasar, Kamis.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyatakan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan bantuan berupa uang tunai untuk perbaikan jalan yang rusak akibat diterjang banjir bandang hingga tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Hingga Kamis (11/12/2025), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah berhasil mengumpulkan uang sebesar kurang lebih Rp1,35 miliar. Dana tersebut merupakan hasil donasi para warga yang diberikan kepada Posko Peduli Bencana Sumatra.

Eri menjelaskan bahwa masing-masing pemerintah daerah telah menerima Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900.1.1.4/9595/SJ Tahun 2025 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam

“Ada surat [edaran] dari Mendagri karena seperti Lhokseumawe kemarin itu meminta bantuan karena jalannya putus,” beber Eri di Balai Kota Surabaya, Jumat (12/12/2025).

Sebagai Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Eri menyebut bahwa dirinya juga diminta untuk mengimbau kepada segenap pemerintah kota di penjuru tanah air agar bisa memberikan sumbangsih.

“Pak Mendagri menyampaikan ke saya, sebagai Ketua APEKSI supaya disampaikan kepada seluruh anggota APEKSI, agar bisa membantu, dan lebih baik dalam bentuk uang,” ujarnya.

Eri menerangkan, kebutuhan untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana ekologis yang melanda tiga provinsi di Sumatra tersebut membutuhkan biaya yang cukup fantastis.

“Kebutuhan di Aceh sangat besar, untuk jalan putus di Lhokseumawe butuh Rp 3 miliar, belum rumah yang rusak. Belum bagaimana mengangkat gelondongan kayu,” katanya.

Nantinya, sebut Eri, bantuan dana yang telah terkumpul tersebut akan dipindahbukukan ke rekening milik pemerintah pusat yang tersedia. Hal tersebut untuk mempercepat proses pemulihan wilayah-wilayah yang terdampak signifikan.

“Kita kumpulkan dulu hingga nilainya bisa kita bagi di beberapa kota. Jadi kita nanti tidak [terjun langsung] ke sana, tidak ke Aceh, tapi kita sampaikan melalui rekening-rekening,” jelasnya.

Bisnis.com,BANDUNG--Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan kondisi 45 warganya yang menjadi korban bencana alam di Aceh saat ini sudah dalam kondisi aman.

Dedi Mulyadi mengatakan ada banyak warga Jabar dari berbagai daerah seperti Garut, Subang, Purwakarta dan Tasikmalaya yang terdampak banjir di Takengon, Aceh sempat terisolasi. "Mereka terisolasi, dipastikan hari ini mereka dalam keadaan aman," katanya di Bandung, Rabu (9/12/2025).

Pihaknya memastikan mereka sudah mendapatkan perbekalan, dan siap dipulangkan ke daerah masing-masing pada Kamis (10/12/2025).

Dedi mengimbau jika masih ada warga Jabar di wilayah bencana Aceh, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat yang membutuhkan bantuan untuk melaporkan via sosial media.

“Seluruh perbekalan mereka sudah cukup. Relawan sudah melaporkan kondisi di lapangan. Kami juga sudah mengirimkan dana untuk kebutuhan makan, minum, dan keperluan lain sampai hari Kamis,” katanya.

Menurut Dedi, upaya ini bagian dari perhatian pemerintah provinsi pada kondisi warga yang menjadi korban bencana baik di Jabar maupun di luar Jabar.

"Ini adalah bagian dari upaya pemerintah provinsi Jawa Barat untuk mengurus baik yang berada di Jawa Barat maupun yang berada diluar Jawa Barat yang terdampak bencana dan warga Jabar yang terdampak bencana Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat juga cukup banyak karena sudah banyak warga Jabar yang tinggal disana," katanya.

Sebelumnya Pemprov Jabar juga telah membantu kepulangan salah satu warga asal Kota Cirebon, yang akan dipulangkan melalui penerbangan pada Selasa (8/12/2025) kemarin.

"Kepada keluarga di kampung halaman agar tenang. Salah satu warga dari Cirebon hari ini sudah kami fasilitasi kepulangannya. Tiket pesawat dan kebutuhan lainnya sudah dipenuhi,” jelas KDM.

Bisnis.com, PADANG - Wakil Gubernur Sumatra Barat Vasko Ruseimy menerima bantuan uang tunai sebanyak Rp5 miliar dari selebritis sekaligus Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

“Bantuan dari Raffi Ahmad ini berupaya uang yang dikirim melalui perwakilan Tim Rans Entertainment yang diserahkan secara simbolis ke saya sebagai Wagub Sumbar,” kata Vasko dalam keterangan resmi, Senin (8/12/2025).

Dia menjelaskan dana bantuan dari Founder & Chairman Rans Entertainment itu akan dipergunakan untuk pemulihan dampak bencana alam yang terjadi di sejumlah kabupaten dan kota Sumbar.

Vasko mengakui bahwa dalam melakukan penanganan dan pemulihan dampak bencana alam ini, pemerintah daerah membutuhkan banyak anggaran. Adanya bantuan itu, lanjutnya, sangat membantu, mengingat anggaran daerah sangat minim dan sulit untuk gerak cepat dalam penanganan bencana alam tersebut.

Usai menerima bantuan tersebut, Vasko langsung menghubungi sumando urang Minang (menantu orang Minang) itu, yakni Raffi Ahmad melalui panggilan video.

Hal ini dilakukan wagub untuk menyampaikan rasa terima kasih secara langsung kepada Raffi Ahmad atas kepedulian terhadap kondisi bencana alam yang terjadi di Sumbar.

“Saya juga telah menyampaikan ke Raffi Ahmad terkait rencana pemanfaatan dana tersebut,” tegasnya.

Dia mengatakan dana tersebut akan dimanfaatkan secara maksimal untuk hal-hal paling mendesak, termasuk pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak.

Di dalam sambungan video call itu, Raffi Ahmad menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk empati keluarganya kepada masyarakat Sumbar yang tengah menghadapi masa sulit.

“Pak Wagub, mohon sampaikan kepada masyarakat bahwa kami sekeluarga turut berduka atas musibah yang terjadi. Kami mohon maaf belum bisa hadir langsung, InsyaAllah setelah ini kami bisa datang,” ujar Raffi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengadilan Federal Amerika Serikat memerintahkan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk segera mencairkan dana bantuan pangan penuh bagi 42 juta warga berpenghasilan rendah. Hakim John Mcconnell menyebut pemotongan dana program SNAP atau kupon makanan selama penutupan pemerintah dilakukan atas dasar politik.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Jumat, 07/11/2025) berikut ini.