PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI membersihkan lumpur dan material sisa banjir di Masjid Darul Aman, Jorong Toboh, Nagari Malalak, Kabupaten Agam sebagai upaya percepatan pemulihan sosial masyarakat terdampak banjir bandang di Sumatra Barat agar dapat kembali beribadah secara aman dan nyaman.

Kegiatan pembersihan ini difokuskan di fasilitas umum yang bernilai strategis bagi kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Sebelumnya, Masjid Darul Aman turut dibanjiri lumpur dan material hingga area utama bangunan, sehingga mengganggu aktivitas ibadah dan kegiatan sosial warga sekitar.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo mengatakan, pemulihan fasilitas ibadah menjadi prioritas awal karena masjid memiliki peran penting sebagai pusat aktivitas keagamaan sekaligus ruang sosial masyarakat.

"Melalui kegiatan ini, BNI berharap dapat membantu masyarakat untuk kembali menjalankan aktivitas ibadah dan sosial dengan aman dan nyaman, sekaligus mempercepat proses pemulihan pascabencana," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Dalam pelaksanaannya, BNI bersinergi dalam keluarga besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui program BUMN Peduli bertajuk Satu Hati untuk Sumatra di bawah koordinasi Danantara Indonesia. Sejumlah sarana dan sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pembersihan agar berjalan efektif dan terkoordinasi.

Okki menambahkan, kegiatan pembersihan masjid juga merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BNI yang dijalankan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan di lapangan. Program ini tidak hanya mencakup pembersihan awal, tetapi juga mencakup kemungkinan renovasi fasilitas dan perbaikan sarana pendukung ibadah jika diperlukan.

"Kami berharap dukungan ini dapat membantu menciptakan kembali lingkungan yang aman dan nyaman, termasuk dalam hal kebutuhan beribadah, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal," kata Okki.

Melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, BNI menegaskan komitmen untuk terus berperan aktif dalam penanganan bencana, serta mendukung pemulihan sosial masyarakat terdampak. Komitmen tersebut antara lain berupa percepatan proses pemulihan kehidupan warga dan penguatan ketahanan sosial di wilayah pascabencana.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, bekerjasama dengan PT. Hutama Karya untuk melakukan percepatan pemulihan sistem penyaluran air minum yang ada di Perumda Air Minum atau PDAM.

Kasubag Humas Perumda Air Minum Kota Padang, Adhie Zein mengatakan sangat penting saat ini untuk melakukan percepatan pemulihan layanan ini, karena ada sekitar 2,3% pelanggan di wilayah utara di Padang yang masih terdampak gangguan distribusi akibat faktor alam. Langkah-langkah strategis pemulihan terus dikebut tim teknis di lapangan.

“Bencana banjir bandang beberapa waktu lalu telah mengakibatkan kerusakan serius pada jembatan pipa di Gunung Nago yang menjadi jalur utama suplai air,” katanya, Kamis (8/1/2026).

Adhie bilang langkah strategis yang diambil yakni meminta dukungan dari pihak Hutama Karya (HK). Melalui kerjasama dengan HK ini pengerjaan percepatan pemasangan pipa transmisi jalur dua untuk Intake Palukahan, tengah dilakukan.

Untuk wilayah Pusat Kota, lanjut Adhie, tingkat kekeruhan air baku di Intake Kampung Koto saat ini masih sangat tinggi dan bercampur lumpur akibat kondisi alam. Demi menjamin standar kesehatan pelanggan, Perumda memilih untuk sangat berhati-hati dalam proses pengolahan agar air yang sampai ke rumah pelanggan tetap berkualitas tinggi.

“Jadi selain soal penyaluran air ke rumah-rumah pelanggan, kami juga ikut mendistribusikan air bersih ke rumah-rumah warga yang terdampak bencana alam,” tegasnya.

Terpisah, Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah mengatakan ruang lingkup pekerjaan Hutama Karya meliputi perbaikan dan peningkatan infrastruktur SPAM di 3 (tiga) wilayah terdampak. Di Kota Padang, pekerjaan mencakup perbaikan empat Intake utama, yakni Palukahan, Taban, Latung, dan Guo Kuranji, penambahan bak prasedimentasi di Intake Gunung Pangilun, serta pengadaan dan pemasangan pipa transmisi dan distribusi.

Sementara itu, di Kabupaten Agam, Hutama Karya menangani perbaikan Intake, pemasangan pipa transmisi, serta pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru berkapasitas 20 liter/detik. Adapun di Kabupaten Pesisir Selatan, pekerjaan difokuskan pada perbaikan delapan lokasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

Saat ini, fokus utama pekerjaan berada di Kota Padang, khususnya pada penanganan pipa transmisi air baku dari Intake Palukahan menuju IPA Palukahan. Sistem ini terdiri dari dua jalur pipa, di mana jalur pertama telah kembali berfungsi melalui penanganan PDAM Kota Padang, sehingga IPA Palukahan dapat beroperasi kembali dan melayani masyarakat pada 50% dari kapasitas awal.

“Kondisi ini menjadi langkah awal pemulihan layanan air bersih bagi masyarakat yang terdampak,” tegasnya.

Hutama Karya saat ini mempercepat penyambungan jalur kedua menggunakan pipa HDPE yang didukung bantuan material dari Kementerian PU serta aksesori dari Hutama Karya Group.

Hingga akhir Desember 2025, progres pekerjaan sampai dengan akhir desember ini telah mencapai sekitar 75%, dengan 1.134 meter pipa terpasang dari total estimasi sekitar 1.500 meter.

Penyelesaian jalur ini ditargetkan segera rampung dalam waktu dekat, sehingga kapasitas distribusi air bersih dapat meningkat dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang berada di sekitar jalur akses air tersebut, yaitu beberapa daerah di Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mardiansyah menyampaikan bahwa Hutama Karya menempatkan kualitas dan keberlanjutan sebagai prioritas utama dalam penanganan SPAM pascabencana.

“Penugasan dari Kementerian PU kami tindaklanjuti dengan gerak cepat dan kesiapan menyeluruh di lapangan, mulai dari penguatan tim, penerapan metode kerja, hingga pengendalian mutu. Pendekatan ini kami lakukan agar sistem air minum yang dipulihkan dapat berfungsi optimal dalam jangka panjang,” ujarnya.

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan pengelolaan sumber daya yang optimal, penerapan metode kerja adaptif di medan yang menantang, serta koordinasi intensif dengan Kementerian PU dan PDAM setempat.

Proyek ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan pascabencana dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses air bersih yang lebih andal dan berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan proyek SPAM di Sumbar, Hutama Karya menegaskan kehadirannya sebagai bagian dari komitmen BUMN Peduli dalam mendukung masyarakat di wilayah terdampak bencana melalui penyediaan infrastruktur air minum yang dibangun secara bertahap dan terencana.

“Kehadiran proyek ini diharapkan dapat membantu masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik, sekaligus mendorong pemulihan kondisi lingkungan dan kehidupan sosial secara berkesinambungan, sejalan dengan program tanggap bencana dari Danantara Indonesia,” tutup Mardiansyah.

Dua orang pekerja melakukan pemasangan pipa sistem penyaluran air minum di Kota Padang, Sumatra Barat. dok Hutama Karya

AGAM - Yayasan Indonesia Setara (YIS) menggelar bazar sembako murah serba Rp10.000 untuk meringankan beban warga terdampak bencana di Sumatera Barat. Program ini menyasar warga terdampak bencana, warga prasejahtera, dan lanjut usia.

Imbas banjir bandang, akses jalan terputus sehingga bahan pokok melonjak naik. Sementara, daya beli masyarakat menurun karena infrastruktur lumpuh.

Setiap paket sembako bernilai Rp100.000 dapat ditebus seharga Rp10.000. Paket tersebut berisi beras 3 kilogram, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kilogram, mi instan, serta teh atau biskuit.

Bazar sembako murah pertama dilaksanakan di objek wisata Lawang Adventure Park, Nagari Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Jumat (2/1/2026). Pada kegiatan ini, sebanyak 100 paket disalurkan kepada 100 warga dari Nagari Lawang dan Nagari Matur.

Kemudian, Sabtu (3/1/2026), kegiatan serupa digelar di Kantor Camat Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Sebanyak 100 paket kembali disalurkan kepada warga Nagari Rambatan yang termasuk korban bencana, warga prasejahtera, dan lansia.

Founder YIS Sandiaga Uno mengatakan, program tersebut merupakan upaya membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi pascabencana alam yang melanda Kecamatan Matur dan Rambatan.

"Pasca bencana, harga sembako mengalami lonjakan yang cukup signifikan sehingga berdampak langsung pada daya beli masyarakat," ujarnya, Sabtu (3/1/2026).

Melalui penyediaan paket sembako murah, kegiatan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga dengan harga terjangkau sekaligus menjaga ketahanan ekonomi keluarga di awal tahun.

Ketua OK OCE Forever Sumatera Barat Indra Dodi menuturkan bazar sembako murah yang terlaksana berkat dukungan pendanaan dari YIS sangat membantu warga.

Banyak warga mengeluhkan meningkatnya harga kebutuhan pokok pascabencana, terutama mereka yang tinggal di sekitar lokasi banjir, longsor, dan galodo.

"Bagi warga dhuafa dan tidak mampu secara ekonomi, kondisi ini sangat memberatkan. Karena itu, kerja sama antara OK OCE Forever dan YIS sangat membantu sekaligus memberi dampak langsung bagi warga yang membutuhkan," kata Indra.

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali menyampaikan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, per Rabu 31 Desember 2025 menyebabkan total 1.154 orang meninggal dunia.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari atau akrab disapa Aam mengatakan, pencarian pertolongan terus dilakukan di mana tim menemukan 13 orang meninggal dunia pada hari ini.

“Di site-site yang sudah diidentifikasi oleh tim SAR gabungan khususnya di Aceh Tamiang menambah 13 korban meninggal dunia,” ujar Aam saat konferensi pers, Rabu (31/12/2025).

Dia menyampaikan duka cita mendalam kepada seluruh korban dan keluarga yang ditinggalkan. Dengan penambahan tersebut, total korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di tiga provinsi mencapai 1.154 jiwa.

Selain korban meninggal, jumlah warga yang masih dinyatakan hilang juga mengalami peningkatan. Berdasarkan pendataan korban secara by name dan by address di tingkat kecamatan, terdapat tambahan dua nama korban hilang dari wilayah Sumatera Barat.

“Tambahan nama korban hilang dari Padang Panjang dan Pesisir Selatan, Sumatera Barat sehingga untuk korban hilang bertambah dua nama sehingga total menjadi 165 orang,” kata Aam.

Operasi pencarian dan pertolongan terus dilanjutkan guna menemukan korban yang masih hilang. “Tentu saja operasi pencarian dan pertolongan akan terus dilakukan untuk bisa meminimalkan jumlah korban jiwa hilang ini sekecil mungkin,” ucapnya.

Sementara itu, jumlah warga yang mengungsi menunjukkan tren penurunan. BNPB mencatat penurunan signifikan seiring mulai dicairkannya dana tunggu hunian bagi masyarakat terdampak.

“Untuk warga mengungsi per hari ini menurun 17.631 jiwa dan kita harapkan terus menurun seiring dengan sudah mulai dibayarkannya dana tunggu hunian,” ujarnya.

“Jadi buat saudara-saudara kita yang tidak tinggal di huntara sejak awal minggu ini, hari Senin sudah mulai dicairkan dana tunggu hunian. Proses verifikasi langsung mendatangi tempat-tempat pengungsian sehingga ini juga akan mengurangi total saudara-saudara kita yang saat ini masih di pengungsian dengan jumlah per hari ini 378.164 jiwa,” sambungnya.

Bisnis.com, PADANG — Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi menegaskan jembatan kereta api di kawasan Lembah Anai akan dipertahankan. Pernyataan itu terkait polemik di tengah pemulihan lintasan jalan raya di sekitar jembatan akibat banjir bandang besar akhir November lalu.

"Pemprov Sumbar justru berkomitmen menjaga, melestarikan, dan mereaktivasi jalur tersebut sebagai bagian dari aset sejarah dan warisan budaya daerah," katanya saat menerima audiensi komunitas heritage yang membahas pemeliharaan situs sejarah di Sumbar, di ruang rapat Istana Gubernur, Selasa (30/12/2025).

Mahyeldi mengaku heran dengan beredarnya isu pembongkaran jalur kereta api Lembah Anai yang berkembang di ruang publik tanpa sepengetahuan dirinya sebagai gubernur.

“Saya cukup terkejut karena isu ini muncul tanpa sepengetahuan gubernur. Padahal, kebijakan yang kami pegang jelas, yakni menjaga dan melestarikan aset bersejarah,” ujarnya.

Terkait surat dari Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang sempat beredar, Mahyeldi menilai terjadi kesalahan komunikasi karena surat tersebut ditanggapi tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan Pemprov Sumbar.

“Menurut saya, ada kekeliruan dalam proses komunikasi. Surat tersebut dijawab tanpa koordinasi dengan kami di pemerintah daerah, padahal ini menyangkut aset strategis dan bersejarah,” jelas dia.

Mahyeldi menjelaskan, sebelumnya Pemprov Sumbar telah melakukan pertemuan dengan Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon serta Menteri Perhubungan. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa tidak ada pembongkaran jalur kereta api, melainkan dilakukan kajian komprehensif untuk memastikan kelestarian dan pemanfaatannya ke depan.

“Sebagai aset heritage, jalur kereta api ini memiliki nilai sejarah dan edukasi yang tinggi. Seharusnya kami rawat dan manfaatkan, bukan justru dibongkar,” sebutnya.

Dia juga menyinggung kebijakan masa lalu yang menonaktifkan jalur kereta api di Sumbar dan menilai hal tersebut sebagai kekeliruan yang tidak boleh terulang. Oleh karena itu, reaktivasi jalur kereta api, termasuk pengembangan jalur yang menghubungkan pusat-pusat aktivitas masyarakat, telah masuk dalam agenda pemerintah daerah.

Sementara itu, arsitek sekaligus pegiat pelestarian Padang Heritage, Yulsi Munir menyambut baik sikap tegas Gubernur Sumbar. Dia berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret untuk menjaga jalur dan bagian rel kereta api yang dinilai mulai berkurang dari waktu ke waktu, serta melakukan kajian teknis terhadap perubahan struktur sejumlah jembatan di kawasan cagar budaya.

Perwakilan komunitas pecinta kereta api, Nando menyebutkan bahwa masyarakat di sepanjang jalur kereta api memiliki kepedulian tinggi terhadap aset perkeretaapian meskipun belum aktif digunakan.

Dikatakannya minimnya penjagaan dan penindakan membuat aset jalur kereta api rawan rusak dan hilang, sementara aspirasi masyarakat dan komunitas pelestarian belum sepenuhnya tertangani secara optimal.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menuturkan sebagian Kabupaten/Kota di Aceh dan Sumatera telah beralih fase dari tanggap darurat ke transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Hal itu disampaikan Pratikno saat konferensi pers penanganan bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).

Untuk di Aceh, masih ada 7 kabupaten/kota yang sudah beralih ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. “Sedangkan 11 di kabupaten/kota di Aceh masih memperpanjang masa tanggap darurat. Di Sumut masih 8 kabupaten/kota yang masuk fase transisi rehabilitasi dan 8 kabupaten masih tanggap darurat,” ujarnya.

Di Sumatera Barat, masih ada 10 kabupaten/kota yang beralih ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Sedangkan 3 kabupaten/kota masih dalam status tanggap darurat.

Daerah yang melakukan perpanjangan status tanggap darurat bertujuan agar daerah tersebut bisa siap masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pratikno menambahkan Presiden Prabowo Subianto terus menginstruksikan agar seluruh kementerian/lembaga, TNI-Polri hingga pemerintah daerah terus mengerahkan tenaga untuk mempercepat penanganan bencana.

AGAM - Pembangunan hunian sementara (huntara) tahap I di Kabupaten Agam terus dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi korban banjir bandang. BNPB melakukan beberapa penebalan pada proses pembangunan 117 huntara di Lapangan SDN 05 Kayu Pasak, Kecamatan Palembaian.

Ketua Harian Unsur Pengarah BNPB Ary Laksmana mengatakan, upaya percepatan pembangunan huntara di antaranya menambah personel pelaksana/tukang dan membagi jam kerja menjadi 2 shift.

Selain penambahan personel, operasi modifikasi cuaca juga ditambahkan frekuensinya untuk menurunkan intensitas hujan di Kabupaten Agam mengingat kondisi yang terus hujan menjadi salah satu kendala pada pembangunan huntara.

"Kita sudah meminta dari tim OMC bisa menambahkan jam terbang untuk mengurangi intensitas hujan yang terjadi di wilayah Palembaian. Selain itu, kami juga menambah tenaga ahli pertukangan menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya dan dibagi menjadi 2 shift," ujar Ary, Minggu (28/12/2025).

Sebelumnya, jumlah personel gabungan yang terlibat pembangunan huntara terdiri dari unsur TNI berjumlah 100 orang dan tenaga ahli tukang sebanyak 6 orang. Nantinya personel ditambah menjadi dua kali lipat baik TNI maupun tenaga ahli tukang.

Hingga hari ini, proses pengerjaan huntara di Lapangan SDN 05 Kayu Pasak telah mencapai 50% dari target. Baja-baja ringan sebagai fondasi dan pembatas bangunan telah berdiri tegak. Pemasangan dinding mulai dilakukan bertahap. Empat alat berat juga terus bekerja dari pagi hingga malam.

Seiring proses pembangunan huntara di Lapangan SDN 05, BNPB bersama Pemerintah Kabupaten Agam telah meninjau lokasi yang akan menjadi tempat dibangunnya huntara tahap II di Kecamatan Palembaian. Lokasi tersebut merupakan lahan milik warga yang dipinjamkan sementara untuk dibangunkan huntara. Rencananya dibangun 84 huntara di lokasi tersebut.

Saat ini, Pemkab Agam didukung BNPB sedang mempersiapkan kebutuhan dokumen seperti surat persetujuan, SK Bupati Agam, serta beberapa dokumen lainnya untuk izin penggunaan lahan. Pembersihan lahan mulai dilakukan hari ini.

PADANG - Dampak bencana alam banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat masih dirasakan hingga kini. Aktivitas warga belum sepenuhnya pulih, sementara banyak keluarga masih hidup dalam keterbatasan dan ketidakpastian.

Di tengah kondisi tersebut, Partai Perindo kembali turun langsung ke lapangan untuk menyalurkan bantuan kebencanaan sekaligus mendorong percepatan penyediaan hunian sementara (huntara) yang aman dan layak sebagai bagian dari pemulihan berkelanjutan.

Melalui Unit Pelayanan Masyarakat DPP Partai Perindo bersama DPW Partai Perindo Sumatera Barat, bantuan disalurkan secara langsung ke tiga wilayah terdampak, yakni Batu Busuak, Lumin, dan Guo, pada Jumat (26/12/2025).

Kegiatan dimulai sejak pagi hari dengan persiapan dan pemuatan logistik oleh DPW Partai Perindo Sumatera Barat, sebelum didistribusikan langsung kepada warga dan perwakilan masyarakat setempat.

Berdasarkan pemantauan tim di lapangan, bencana di ketiga wilayah tersebut menyebabkan kerusakan rumah dengan kategori ringan hingga berat, permukiman tertimbun lumpur, terganggunya sejumlah akses jalan serta hilangnya sawah dan kebun tempat mata pencaharian sehari-hari.

Kondisi ini berdampak langsung pada kehidupan warga, terutama keluarga berpenghasilan harian, lansia, dan anak-anak, yang hingga kini masih membutuhkan dukungan serius.

Sejalan dengan data BNPB dan BPBD Sumatera Barat, hingga akhir Desember 2025 tercatat 261 korban meninggal dunia, puluhan warga masih dinyatakan hilang, serta lebih dari 100.000 warga terpaksa mengungsi akibat kerusakan rumah dan infrastruktur.

Pada fase pemulihan awal ini, Partai Perindo membantu pemenuhan kebutuhan dasar warga dengan menyalurkan bantuan berupa beras, air mineral, ikan kaleng serta bahan pangan lainnya. Penyaluran dilakukan secara langsung dengan pendampingan penuh tim Perindo di lapangan guna memastikan bantuan tepat sasaran dan menjangkau warga yang paling membutuhkan.

Selain bantuan logistik, Perindo menekankan pentingnya percepatan penyediaan hunian sementara (huntara) yang aman dan layak. Banyak warga kehilangan tempat tinggal atau belum dapat kembali ke rumah mereka, sehingga terpaksa bertahan di lokasi yang tidak memadai dan berisiko terhadap keselamatan serta kesehatan.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemulihan wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera Barat diperkirakan membutuhkan waktu 2–3 bulan, seiring perbaikan infrastruktur, penyediaan huntara, serta pembangunan hunian tetap (huntap). Pemerintah pusat merencanakan penyediaan lebih dari 2.500, termasuk dukungan dari Yayasan Buddha Tzu Chi yang menyiapkan 600 unit huntara layak.

“Kami mendukung penuh langkah pemerintah yang bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan organisasi kemanusiaan, dalam penyediaan hunian sementara yang aman dan layak," ujar Sri Gusni Febriasari, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo sekaligus Kepala Unit Pelayanan Masyarakat DPP Partai Perindo.

Hunian sementara atau huntara, imbuhnya, sangat krusial agar warga terdampak memiliki tempat tinggal yang manusiawi sambil menunggu pemulihan rumah permanen. Tanpa itu, risiko kesehatan dan keselamatan warga akan semakin besar.

Senada, Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Barat, Ii Supriyatna menegaskan bahwa Perindo berkomitmen hadir sejak fase tanggap darurat hingga tahap pemulihan, dengan fokus pada penyediaan huntara dan persiapan hunian tetap.

“Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari komitmen kami sebagai kader Partai Perindo untuk terus hadir dan bekerja bersama masyarakat, tidak hanya saat darurat, tetapi hingga warga benar-benar pulih dan kembali menempati hunian yang layak,” tegas Supriyatna.

Sementara itu, Nurcholis Mahendra, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Perindo yang terlibat langsung dalam penyaluran bantuan di lapangan, menyampaikan bahwa kondisi warga terdampak masih membutuhkan perhatian berkelanjutan.

“Kondisi di lapangan masih sangat terbatas. Banyak warga yang bergantung pada bantuan langsung. Kehadiran Perindo diharapkan bisa memberi dukungan nyata sekaligus harapan agar proses pemulihan berjalan lebih cepat dan terkoordinasi,” ujarnya.

Berdasarkan penanganan bencana di berbagai wilayah, Partai Perindo menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada distribusi bantuan darurat semata.

Upaya pemulihan harus dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan berbasis kebutuhan riil di lapangan, mencakup penyediaan huntara, pembangunan hunian tetap, perbaikan infrastuktur pelayanan publik, serta pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.

“Kami menegaskan komitmen Partai Perindo untuk terus hadir secara berkelanjutan dalam setiap tahap penanganan bencana, sekaligus menjadi mitra konstruktif pemerintah agar proses pemulihan berjalan efektif, aman, dan bermartabat bagi seluruh masyarakat terdampak,” tandas Sri Gusni Febriasari.

JAKARTA - Polri kembali mengirimkan ratusan personel tambahan untuk membantu menangani bencana alam di wilayah Sumatera. Ratusan polisi tersebut difokuskan untuk pemulihan di Provinsi Aceh.

Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, penambahan kekuatan pasukan kepolisian berdasarkan instruksi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan permintaan pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Dan hari ini sesuai perintah Bapak Kapolri, melihat kondisi di sana perlu perkuatan tambahan lagi, kita akan berangkatkan lagi di akhir tahun ini sekitar 300 orang. Ratusan anggota ditempatkan di Aceh Tamiang yang paling utama, perintah beliau. Kemudian di Aceh Utara dan Aceh Tengah," ujar Dedi dalam Apel Pemberangkatan Personel Polri Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

Polri sudah beberapa kali memberangkatkan personel maupun sarana-prasarana penunjang ke Aceh, Sumut, dan Sumbar pascabencana alam.

"Penguatan-penguatan ini harus kita persiapkan dengan baik. Hari ini kita diminta untuk berangkat. Permintaan dari BNPB diminta hari ini kita berangkatkan 300 orang," ucapnya.

Selain 300 personel tambahan di tingkat Mabes Polri, ada 600 polisi yang tergabung dalam Brimob Nusantara diterbangkan ke wilayah bencana Sumatera.

Adapun rincian Polda jajaran yang mengerahkan kekuatan tambahan yakni Polda Sumsel sebanyak 100 orang. Banten 100 personel, dan DIY 100 orang. Lalu, Polda NTB 100 orang, Polda Kaltim 100 personel, serta Polda Sulsel ada 100 petugas.

Di sisi lain, Polri sudah mempersiapkan 91 Posko Tanggap Bencana yakni 35 Posko di Aceh, kemudian 19 Posko di Sumatera Utara, dan 37 Posko di Sumatera Barat.

ACEH TAMIANG - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan update progres penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, tepat satu bulan pascabencana. Ini disampaikan saat melakukan peninjauan langsung dan mengecek perkembangan penanganan bencana Sumatera di Pusat Informasi dan Media Center Komdigi Aceh, Kamis (25/12/2025).

Percepatan pemulihan terus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan meliputi pembangunan hunian warga, pemulihan konektivitas dan transportasi, layanan kesehatan dasar, tata kelola sumber daya alam, distribusi bantuan logistik, hingga kesiapan pelayanan pendidikan.

Pemerintah hadir langsung di lapangan untuk memastikan seluruh langkah tanggap darurat dan pemulihan berjalan tanpa henti, termasuk menjelang pergantian tahun. "Kami hadir untuk memastikan percepatan langkah-langkah tanggap darurat dan pemulihan tetap dilaksanakan terus berjalan menjelang pergantian tahun ini. Tidak ada libur. Semua terus bekerja demi masyarakat," ujar Pratikno.

Dari total 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, sebanyak 12 kabupaten/kota telah memasuki fase transisi menuju pemulihan. Sementara, di Aceh masih terdapat 11 kabupaten yang memperpanjang status tanggap darurat guna memastikan kebutuhan warga terdampak terpenuhi secara maksimal.

Terkait hunian, Pratikno mengatakan, pembangunan hunian sementara (huntara) dan persiapan hunian tetap (huntap) terus dipercepat. Di Sumatera Barat, pembangunan huntara telah berjalan di 6 kabupaten/kota, di Sumatera Utara 3 kabupaten/kota, serta di Aceh telah dimulai di satu kabupaten dan terus dipercepat di wilayah lainnya.

"Percepatan pembangunan hunian ini terus dilakukan. Penyiapan lahan oleh pemerintah daerah dan pembangunannya dikerjakan bersama-sama dikoordinasikan BNPB dengan dukungan TNI-Polri, organisasi masyarakat, elemen masyarakat bahu membahu membantu," katanya.

Dalam aspek konektivitas dan transportasi, dari 81 ruas jalan nasional terdampak di tiga provinsi, sebanyak 72 ruas atau hampir 90 persen telah kembali berfungsi. Sisanya masih dalam proses percepatan penanganan agar distribusi logistik dan akses layanan darurat semakin lancar.

Pemulihan layanan kesehatan dasar juga terus berjalan. Seluruh rumah sakit pemerintah di wilayah terdampak telah kembali beroperasi, meskipun sebagian masih belum maksimal. Ratusan puskesmas juga telah kembali melayani masyarakat dengan dukungan tenaga kesehatan dan relawan.

Pada aspek distribusi bantuan, dia memastikan stok logistik di titik utama dalam kondisi memadai dan terus diupayakan menjangkau desa-desa terisolasi melalui jalur darat dan udara. Upaya luar biasa dilakukan oleh petugas dan relawan untuk memastikan bantuan, termasuk pangan, BBM, dan LPG, dapat menjangkau seluruh masyarakat terdampak.

Pemerintah berkomitmen dalam tata kelola sumber daya alam dan lingkungan. Pemerintah pusat telah mencabut izin pemanfaatan lahan skala besar serta melakukan penyegelan terhadap aktivitas perusahaan tambang yang berisiko merusak lingkungan. "Ini adalah sikap tegas pemerintah bahwa ke depan kita harus menjadi lebih baik, bukan semata-mata memulihkan keadaan semula, tapi membuatnya lebih baik," ucap Pratikno.

Di sektor pendidikan, sekitar 65 persen sekolah di Aceh telah disiapkan untuk kembali beroperasi, sementara di Sumatera Barat dan Sumatera Utara tingkat kesiapan operasional sekolah telah mendekati 90 persen. "Pemerintah terus berkomitmen melalui berbagai upaya agar proses belajar mengajar formal kembali berjalan pada Januari 2026," ujar Pratikno.

Seluruh upaya pemulihan merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto. "Arahan Presiden sangat jelas dan tegas agar semua terus bekerja tanpa henti mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk percepatan penanganan bencana sampai kehidupan dan penghidupan masyarakat bisa dipulihkan bahkan menjadi lebih baik," ucapnya.

JAKARTA - Pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) korban banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Bahkan, petugas bekerja keras 18 jam tiap hari untuk membangun huntara.

"Tiga provinsi saat ini berproses dan dipercepat. Komitmen dari Satgas, TNI, Polri, BNPB, pemerintah daerah akan mengejar proses pengerjaan hingga 18 jam kerja per hari," ujar Kapusdatin BNPB Abdul Muhari saat jumpa pers secara daring, Kamis (25/12/2025).

Dengan begitu, harapan Presiden Prabowo Subianto agar warga terdampak bencana mendapat huntara segera terealisasi. Terdapat 18 Kabupaten/Kota yang akan dibangun huntara

"Di Provinsi Aceh, 8 Kabupaten/Kota tidak akan membangun huntara. Sedangkan yang 10 Kabupaten/Kota membangun huntara," ucap Aam, sapaan akrab Abdul Muhari.

Dari jumlah itu, Kabupaten Pidie berencana membangun huntara tak pakai APBN melainkan anggaran desa sendiri. "Pidie membiayai sendiri karena unit yang dibutuhkan untuk huntara kecil, hanya 12 unit sehingga pemda bisa menangani dan langsung mengerjakan serta dimulai dari beberapa hari lalu," katanya.

Sementara, ada 4 Kabupaten yang tengah membangun huntara untuk warga terdampak banjir di Sumatera Utara antara lain Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Langkat.

"Sumatera Barat, proses pembangunan huntaranya sedikit lebih cepat dibandingkan dua provinsi lainnya. Tentu saja kita harapkan progres yang didapat Sumatera Barat juga bisa diikuti segera oleh dua provinsi lainnya," ujar Aam.

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi curah hujan tinggi berpotensi kembali melanda sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Aceh hingga Sumatera Barat, pada akhir 2026. Periode November hingga Desember 2026 diperkirakan masuk dalam kategori curah hujan tinggi.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan, kondisi ini seiring dengan kembalinya musim hujan pada akhir tahun.

“November hingga Desember umumnya diprediksi berada pada kategori tinggi. Ini tahun depan November dan Desember kita kembali pada musim hujan, curah hujan sangat tinggi berpeluang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan,” kata Ardhasena saat Climate Outlook 2026, Selasa (23/12/2025).

Secara umum, Ardhasena mengatakan bahwa sifat hujan pada 2026 diprediksi berada dalam kategori normal di sebagian besar wilayah Indonesia. Meski demikian, terdapat sekitar 5,1 persen wilayah yang diperkirakan mengalami curah hujan tahunan di atas normal.

“Sebagian besar wilayah Indonesia pada 2026 diprediksi akan mengalami curah hujan berkisar antara 1.500-4.000 mm/tahun,” tutur Ardhasena.

Tingginya curah hujan di beberapa wilayah, lanjut dia, dipengaruhi oleh fenomena iklim global serta peningkatan suhu permukaan laut di sekitar Samudra Hindia. Selain itu, kondisi geografis juga turut berperan dalam meningkatkan intensitas hujan.

“Lalu kemudian terpengaruh atau dimodulasi juga dengan Pegunungan Bukit Barisan yang ikut meningkatkan curah hujan yang secara klimatologis itu terjadi di pesisir barat wilayah Sumatera,” tambahnya.

Berikut Prediksi Curah Hujan Selama Tahun 2026:

- Januari 2026: Umumnya diprediksi pada kategori menengah-tinggi. Curah hujan sangat tinggi berpeluang terjadi di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan

- Februari 2026: Umumnya diprediksi pada kategori rendah hingga tinggi. Curah hujan sangat tinggi berpeluang terjadi di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan

- Maret-April 2026: Umumnya diprediksi pada kategori menengah hingga tinggi. Curah hujan sangat tinggi berpeluang terjadi di Jawa Tengah dan Papua Tengah

- Mei-Juni 2026: Umumnya diprediksi pada kategori rendah hingga menengah. Curah Hujan sangat rendah berpeluang terjadi di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

- Juli hingga September 2026, ini masih di periode musim kemarau umumnya kategorinya rendah hingga menengah. Curah hujan sangat rendah yang perlu diwaspadai berpeluang terjadi di Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

- Oktober 2026 ini sudah mulai transisi kembali sebagian wilayah Indonesia bagian barat khususnya ke musim hujan sehingga prediksi hujan pada kategori rendah hingga tinggi curah hujan sangat tinggi berpeluang terjadi di Aceh.

- November hingga Desember 2026, umumnya prediksi berada pada kategori menengah hingga tinggi. November dan Desember kembali pada musim hujan curah hujan sangat tinggi berpeluang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.