Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang resmi mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah guna memperkuat fondasi ketahanan pangan dan stabilitas harga di wilayah tersebut.

Bupati Sumedang Dony menegaskan bahwa regulasi ini akan menjadi payung hukum bagi sistem pengelolaan pangan yang lebih modern. Pihaknya berkomitmen untuk membangun penyelenggaraan cadangan pangan yang berbasis data, transparan serta akuntabel.

"Penyaluran cadangan pangan akan dilakukan melalui verifikasi dan validasi data agar tepat sasaran, serta didukung pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring stok secara real-time," ujar Dony.

Selain pemanfaatan teknologi, Pemerintah Kabupaten Sumedang juga mendorong optimalisasi produksi pangan lokal dengan melibatkan petani, kelompok tani, hingga pelaku usaha daerah. Langkah strategis ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus memperkuat kemandirian daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani lokal.

Dony menjelaskan bahwa cadangan pangan tersebut diproyeksikan sebagai instrumen respons cepat dalam menghadapi kondisi darurat, mulai dari bencana alam, kerawanan pangan, hingga mitigasi gejolak harga di pasar.

"Saat ini, stok cadangan pangan pemerintah daerah bahkan telah melampaui kebutuhan ideal, dengan distribusi yang telah menjangkau ribuan penerima manfaat," tuturnya.

Selain sektor pangan, rapat paripurna tersebut juga membahas Raperda Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perumda Air Minum Tirta Medal. Dalam hal ini, Pemkab Sumedang berkomitmen meningkatkan cakupan dan kualitas layanan air bersih melalui perluasan jaringan distribusi dan peningkatan kapasitas produksi.

Pemerintah daerah menekankan pentingnya penerapan prinsip good corporate governance, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta sistem pengawasan yang akuntabel. Hal ini dilakukan guna memastikan Perumda mampu memberikan pelayanan optimal sekaligus berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Upaya tersebut dilakukan melalui perluasan jaringan distribusi, peningkatan kapasitas produksi, serta penguatan tata kelola perusahaan yang profesional dan transparan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa pengelolaan Perumda harus tetap menjaga keseimbangan antara fungsi bisnis dan fungsi sosial. Hal ini dilakukan agar masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, tetap dapat mengakses layanan air minum yang layak dengan tarif terjangkau.

Dony berharap momentum ini dapat memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan.

“Pembangunan daerah membutuhkan sinergi seluruh elemen, baik pemerintah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat, agar Sumedang semakin maju dan berdaya saing,” kata Dony.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang mendorong peningkatan produktivitas sektor pangan melalui penerapan metode Tanam Benih Langsung (Tabela) sebagai upaya efisiensi budidaya padi di tengah tantangan iklim.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) meninjau penerapan metode tersebut saat panen padi di areal persawahan Panyindangan Girang, Desa Sukamaju, Kecamatan Rancakalong, Senin (6/4/2026).

Metode Tabela merupakan teknik penanaman padi dengan menaburkan benih langsung di lahan tanpa melalui proses persemaian dan tanam ulang (tandur). Metode ini dinilai memiliki perbedaan dalam pola budidaya, termasuk pengelolaan penggunaan pestisida dibandingkan dengan metode konvensional.

“Dengan pola ini berbeda dengan yang selama ini ditandur. Ada perubahan tata cara pola tanam, termasuk dalam penggunaan pestisidanya,” ujar Bupati Dony.

Pemkab Sumedang saat ini melakukan uji coba melalui demplot seluas 170 bata untuk mengukur produktivitas metode Tabela dibandingkan dengan pola tanam konvensional.

“Sekarang akan dihitung dari demplot 170 bata, berapa besar produktivitasnya dibandingkan penanaman konvensional. Mudah-mudahan ini berhasil dan jika berhasil akan menjadi role model serta dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang,” harapnya.

Selain mendorong efisiensi budidaya, Pemkab Sumedang juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino.

“BMKG telah melansir bahwa kita akan mengalami El Nino, yakni kemarau yang lebih lama dan lebih kering. Untuk itu mari kita bersama-sama waspada dalam menghadapinya,” ungkapnya.

Dony mengatakan pemerintah daerah telah menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda, kelompok tani, dinas terkait, hingga camat untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas produksi pertanian.

“Kami telah bahas kesiapan menghadapi El Nino. Bagaimana caranya agar produktivitas pertanian tetap meningkat meskipun di tengah kondisi kemarau panjang,” jelas Dony.

Sebagai langkah mitigasi, Pemkab Sumedang menginstruksikan optimalisasi cadangan air melalui perbaikan embung dan jaringan irigasi. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) serta Dinas Pertanian diminta memetakan kondisi infrastruktur air di wilayah tersebut.

“Kami sudah perintahkan Dinas PUTR dan Dinas Pertanian untuk mendata embung-embung yang masih ada agar dipastikan tidak rusak dan tidak bocor sehingga bisa menyimpan air, dan ketika musim kemarau dapat dimanfaatkan,” terangnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyiagakan pompa air di sejumlah wilayah strategis untuk mengantisipasi penurunan debit air selama musim kemarau.

“Pastikan pompanya berfungsi dengan baik dan siapkan juga kebutuhan BBM-nya, sehingga ketika diperlukan bisa langsung dimanfaatkan oleh petani,” tegasnya.

Bisnis.com, BANDUNG-- Pemerintah Kabupaten Sumedang mengevaluasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, PSN yang digelar di Kabupaten Sumedang juga diharapkan menjadi fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, mengatakan saat ini PSN yang sedang dijalankan oleh Pemkab Sumedang meliputi MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, program 3 juta rumah, jaminan kesehatan, ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi.

"Evaluasi bukan sekadar administratif dan statistik saja, tapi bentuk pertanggungjawaban kita terhadap pelaksanaan program strategis nasional sehingga program yang dijalankan dapat betul-betul berdampak bagi kesejahteraan masyarakat," katanya belum lama ini.

Untuk pelaksanaan program MBG, Tuti meminta agar satgas MBG mengoptimalkan sistem pemantauan MBG yang sudah dimiliki Pemkab Sumedang. Semua sekolah dan SPPG harus terus mengunggah menu MBG setiap harinya.

"Untuk program MBG, Sumedang menjadi percontohan di Jawa Barat dalam penggunaan sistem dan supply-demand dari pangan lokal, tinggal dioptimalkan saja," katanya.

Kemudian, untuk program Sekolah Rakyat ia meminta agar setiap kegiatan dan kreativitas siswa dilaporkan, termasuk progres pembangunan gedung sekolah rakyat di Ujungjaya.

"Untuk Dinsos, tinggal minta semua evidence sekolah rakyat dari kepala sekolah dan laporkan setiap inovasinya," ujarnya.

Adapun untuk pertumbuhan ekonomi di tingkat kewilayahan, Pemkab Sumedang sudah melakukan percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih, termasuk untuk pemasok pangan MBG dan kemudahan perizinan melalui regulasi dan sistem aplikasi perizinan yang dimiliki.

Tuti menekankan langkah evaluasi ini harus didukung dengan pelaporan inovasi yang sudah dilaksanakan guna mendukung PSN.

"Sistem dan inovasi yang kita punya mohon untuk disampaikan dan tingkatkan koordinasi untuk mengoptimalkan pengisian laporan ini," ujarnya.

Menurutnya, evaluasi ini dilakukan guna memastikan semua PSN yang dilaksanakan di Kabupaten Sumedang dapat dipertanggungjawabkan dan pelaksanannya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

"PSN ini menyangkut anggaran negara, sehingga apa yang kita laksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Bisnis.com, BANDUNG-- Pemerintah Kabupaten Sumedang membidik kolaborasi antara Program Satu Hektare Buruh Tani Bangkit atau Starbak dengan program pusat, yakni Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bupati Kabupaten Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan program tersebut akan memberikan solusi terhadap kesejahteraan petani, menjaga stabilisasi inflasi dan juga mengakselerasi tercapainya ketahanan pangan.

"Saya minta agar program Starbak lebih dimasifkan kembali dan bisa dikaitkan dengan kebutuhan pasar," ujarnya setelah mengikuti rakor dengan Kemendagri terkait peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan MBG yang dilaksanakan secara daring di Command Center Setda, Senin (17/11/2025).

Dia memaparkan petani starbak nantinya bisa menanam sayuran yang banyak dibutuhkan oleh dapur-dapur MBG, kemudian setelah itu bisa dikolaborasikan dengan KDMP agar kebutuhan bahan baku MBG bisa disalurkan dari KDMP.

Dony menjelaskan, program MBG yang digalakkan pemerintah pusat membutuhkan pasokan bahan makanan lokal yang terjamin kualitasnya. Di sinilah, lanjut bupati, Starbak berperan sebagai pemasok sekaligus penggerak ekonomi lokal.

"Kami ingin memastikan program nasional dapat memberikan dampak maksimal bagi masyarakat Sumedang. Dengan sinergi ini, bukan hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga menggerakkan ekonomi pedesaan secara berkelanjutan,” katanya.

Pemkab Sumedang kata dia saat ini sedang menyusun mekanisme tata kelola khusus untuk mengintegrasikan ketiga program yakni starbak, KDMP dan dapur MBG.

"Dengan strategi sinergi ini, dapat menggabungkan pemberdayaan petani, penguatan koperasi, dan pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak dalam satu ekosistem pembangunan yang berkesinambungan," katanya.