Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bercerita ia tidak diberitahu anak buahnya nama importir baju bekas.

Ia menduga anak buahnya sengaja menutupi darinya. Padahal, ia sudah menegaskan akan menutup pintu masuk baju impor bekas.

"Orang-orang di (Kementerian) Keuangan juga agak-agak aneh. Misalnya balpres, kan ketahuan tuh impornya siapa, ada berapa pemain. Kamu cari deh cukong-cukongnya yang besar. Saya yakin mereka punya, kasih ke saya infomasinya," kata Purbaya dalam acara Semangat Awal Tahun di gedung IDN IDN HQ, Jakarta Selatan, (14/1).

"Laporannya apa? Wah enggak bisa pak, itu susah sekali nyarinya, udah begini begitu. Dalam hati gue, tau lah lo masuk angin!," sambungnya.

Purbaya mengatakan ia akan membenahi agar tidak ada lagi pegawai Kementerian Keuangan seperti itu. Namun, ia tak bisa memastikan kapan masalah itu bisa dibereskan.

Usai acara, Purbaya menegaskan ia akan membenahi anak buahnya, terutama pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ia akan merotasi pegawai DJP terutama setelah beberapa orang tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Nanti mungkin Pegawai Pajak akan dikocok ulang, diputar-putar lah. Yang kelihatan terlibat (kasus) yang akan kita taruh di tempat terpencil atau dirumahkan aja. Nanti kita lihat seperti apa," kata Purbaya.

"Kalau baik sedikit, terlibat sedikit, ya rotasi. Tapi kalau udah jahat dirotasi kan enggak ada gunanya. Kita sedang nilai itu," sambungnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu mengungkapkan bahwa pemerintah pernah mengenakan pajak pada perdagangan pakaian impor bekas alias thrifting yang kini dinyatakan ilegal.

Adian merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 132/PMK.010/2015 tentang perubahan aturan Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Aturan ini telah dicabut dengan PMK No. 6/PMK.010/2017.

“Tahun 2015, PMK No. 132 ada pajak untuk barang-baju bekas impor besarnya 35%, tetapi PMK itu sudah dihapus. Artinya, ada sejarah itu pernah dilegalkan dan negara pernah mengambil uang dari situ,” kata Adian usai kunjungan bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman ke pedagang thrifting Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025).

Menurutnya, hal ini menjadi gambaran bahwa pedagang baju impor bekas bukan merupakan kompetitor langsung pedagang baju lokal, selain karena adanya segmentasi pasar yang berbeda.

Dia lantas mencontohkan bahwa di Blok III Pasar Senen, pedagang pakaian impor bekas terpusat di lantai 2, sedangkan pedagang atau UMKM pakaian lokal berada di lantai 1 bersama usaha lain yang berkaitan.

Situasi serupa, jelas Adian, juga berjalan di kawasan Gedebage, Kota Bandung. Menurutnya, pedagang pakaian lokal dan pakaian bekas impor justru menopang keberlanjutan ekosistem pasar yang mencakup usaha terkait pakaian, seperti penjahit hingga jasa pencucian.

Oleh karenanya, Adian meminta pemerintah mempertimbangkan secara saksama faktor ini agar geliat perdagangan pakaian di pasar tak surut.

“Ekosistem ini sudah terbangun bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ini harus dipertimbangkan. Mematikan salah satu akan mematikan mata rantai ekosistem ini,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengaku telah menerima masukan dari pedagang yang terjerat larangan aktivitas thrifting. Menurutnya, pedagang meminta agar pemerintah melonggarkan larangan impor balpres pakaian bekas dengan penerapan kuota.

“Memang ada aspirasi dari teman-teman asosiasi, kenapa enggak dibuka kuota [impor pakaian bekas], ataupun disiapkan aturan lainnya. Ini aspirasi, ya,” kata Maman kepada wartawan.

Namun demikian, Maman mengaku masih mengkaji opsi tersebut. Menurutnya, permasalahan ini bukan hanya berada dalam lingkup Kementerian UMKM, melainkan juga lintas lembaga.

“Kita belum masuk ke situ [penerapan kuota impor]. Cuma ini ada aspirasi, ada saran masukan dari teman-teman asosiasi. Dan itu akan kita rumuskan yang terbaik,” terangnya.

Semarang (ANTARA) - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Samuel Wattimena mengajak para pelaku fesyen lokal untuk membendung "thrifting" atau baju bekas impor yang kian membanjiri pasaran.

"Karena saya latar belakangnya fesyen dan Semarang sudah ditentukan sebagai kota fesyen. Karenanya saya berkewajiban untuk mengisi sebagai kota fesyen itu apa sih yang harus diketahui oleh para pelaku-pelaku fesyen?" katanya, di Semarang, Jumat.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Workshop Promosi dan Pemasaran Bagi Pegiat Seni Rupa dan Seni Pertunjukan di Kota Semarang.

Ia menjelaskan salah satunya yang perlu diketahui pelaku fesyen adalah "stylish", yakni kemampuan menciptakan gaya personal yang menarik, harmonis, dan unik dengan memadukan pakaian, aksesori, dan elemen lainnya secara kreatif.

"'Stylish' ini kenapa saya hadirkan sebagai prioritas? Karena belakangan ini kan masalah 'thrifting', masalah baju bekas, ini kan menjadi isu sekali. Dan persoalannya baju bekasnya ini juga semua dari luar," katanya.

Ia ingin para pelaku fesyen dan desainer, khususnya di Kota Semarang agar aktif berkegiatan, dengan menghidupkan karya-karya desainer lokal, siswa SMK, dan mahasiswa.

"Kreativitas para desainer harus digaungkan lebih kencang sehingga rasa memiliki dari masyarakat di Semarang terhadap karya kreatif desain fesyen, khususnya bisa terstimulasi," katanya.

Samuel yang dikenal sebagai desainer itu optimistis langkah tersebut bisa membendung membanjirnya "thrifting" impor, terutama dengan mengangkat kultur kebudayaan daerah.

"Karena barang-barang 'thrifting' ini kan sebetulnya 'background'-nya bukan kultur kita. Nah, kita dengan kultur kejawaan di sini, menurut saya harus diperkuat," katanya.

Jadi, kata dia, kalau ada kemudian barang-barang, termasuk pakaian bekas dari luar negeri masuk, bukannya tidak ada keinginan membeli, tapi setidaknya mereka punya pilihan fesyen dengan karya-karya dari lokal.

Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Kementerian Ekonomi Kreatif Amir Hamzah mengatakan bahwa pihaknya berupaya mencari talenta-talenta baru pelaku ekonomi kreatif.

"Untuk mencari talenta-talenta baru, kami mengikutsertakan para pelaku ekonomi kreatif di Semarang untuk mengenalkan, selain desain 'fesyen'-nya, kami coba dari teknologinya," katanya.

Dengan pemanfaatan teknologi, kata dia, tentunya akan menambah nilai suatu produk sehingga bertambah juga nilai yang akan didapatkan para pelaku ekonomi kreatif.

"Bagi pelaku ekonomi kreatif, kuncinya untuk bersaing harus berani bekerja keras, 'sustainable', terus-menerus, dan yang pasti harus kreatif," pungkasnya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menolak melegalkan usaha penjualan baju bekas atau thrifting, meskipun para pedagang membayar pajak. Purbaya menyatakan sikap tegasnya bertujuan untuk mencegah terbukanya pasar bagi barang-barang impor ilegal.

“Saya gak peduli sama pedagangnya. Pokoknya barang masuk ilegal, saya berhentiin,” ujar Purbaya ketika ditemui di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Apabila pasar domestik dikuasai oleh barang-barang asal luar negeri, maka pengusaha domestik tidak bisa merasakan manfaat keekonomiannya.

“Kalau pasar domestiknya dikuasai barang asing, apa untungnya buat pengusaha domestik?” ujar Purbaya.

Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pasar dalam negeri bagi pengusaha domestik, Purbaya berkomitmen dalam menindak tegas praktik penjualan baju bekas impor.

Pedagang-pedagang yang terdampak oleh kebijakan tersebut diminta oleh Purbaya untuk beralih ke barang-barang domestik.

“Kalau mereka (pedagang) bilang jelek, kan banyak yang bagus. Permintaan menentukan kualitas barang, kalau jelek ya nggak dibeli sama masyarakat,” kata Purbaya lagi.

Sebelumnya, sejumlah pedagang baju bekas alias thrifting mendatangi gedung DPR RI untuk meminta usaha mereka dilegalkan.

Pemerintah meminta pedagang baju bekas impor (thrifting) mengganti barang jualannya menjadi produk lokal.

Tak main-main, Menteri Usaha Mikro, Menengah dan Kecil (UMKM) Maman Abdurrahman bahkan menyebut sudah ada 1.300 merek lokal yang siap menjadi pengganti.

Lantas bagaimana respons pedagang di Pasar Senen?

Asco, seorang pria yang sudah berbisnis menjual pakaian bekas di Pasar Senen, Jakarta Pusat selama 13 tahun merasa kurang setuju terhadap kebijakan tersebut karena menganggap terlalu cepat dan produk lokal kurang memadai.

"Sebenarnya sih enggak setuju, sih. Karena terlalu cepat. Soalnya lokal tuh masih belum memadai," ujar Asco saat ditemui langsung di toko miliknya di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (18/11).

Asco juga bercerita bisnis thrifting bukan hanya sekadar menjual pakaian, tetapi juga menjual cerita.

"Kayak ini, nih. Baju ini, 'kan, Kendrick Lamar. Ini tahun 80-an produksinya. Dia enggak diproduksi lagi, jadi barang langka. Jadi bisa disebut jadi barang vintage," ujar Asco.

Asco dapat menjual pakaian bekas yang terbilang langka dan tidak diproduksi kembali tersebut mencapai harga Rp400 ribu. Hal itu menjadi keunikan dari thrifting.

"Karena udah barang langka, ya. Baju thrift itu bukan soal jual baju aja. Kita jual cerita," kata Asco.

Dalam kesempatan sama, Asco pun membandingkan bagaimana produk asal China dengan produk lokal di pasaran.

"Coba ke Tanah Abang, terpampang besar di Jembatan Merah tuh, ada, 'kan? Grosir terbesar pakaian anak made in China. Tiga 100 (Rp100 ribu). Pakaian anak ya, kondisi baru. Kalau misalnya barang lokal, misalnya 50, udah kalah dong," katanya.

Asco juga berharap pemerintah tidak asal merazia jika ingin membenahi industri pakaian bekas, tetapi harus mengganti rugi biaya modalnya.

"Bukannya enggak bisa, ya. Cuma, ini harus diganti rugi dulu, baru bisa dirazia. kita, 'kan, pakai modal," kata Asco.

Sitompul, seorang karyawan dari salah satu toko pakaian bekas di Pasar Senen, mengatakan pakaian lokal kurang laku di sana. Tak ayal, tokonya lebih memilih berjualan pakaian bekas yang secara harga juga lebih murah.

"Kalau di sini kurang laku. Enggak jalan. Soalnya ini, 'kan, pusatnya thrift," ujar pria yang sudah ikut berjualan bosnya selama setahun terakhir ini.

Di sisi lain, maraknya penjualan pakaian impor bekas, terutama yang ilegal, membuat industri tekstil dan produknya di dalam negeri babak belur.

Sejak tahun lalu, banyak pabrik tekstil gulung tikar. Efeknya, industri menghadapi gelombang PHK massal.

Raksasa tekstil pun tumbang, termasuk PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex yang gulung tikar sejak Maret 2025 lalu. Bangkrutnya Sritex membuat lebih dari 10 ribu karyawan kena PHK.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengungkapkan banyak impor pakaian bekas tak tercatat.

Mengutip Data International Trade Center (ITC) Trademap, sambungnya, sekitar US$2 miliar atau Rp33,3 triliun (kurs Rp16.686 per dolar AS) per tahun impor tekstil dan produk tekstil (TPT) tidak tercatat dan dapat dikategorikan ilegal.

Khusus untuk pakaian bekas diperkirakan nilainya sekitar US$300 juta atau sekitar Rp5 triliun per tahun.

"Jika dikonversi ke volume ada sekitar 900 juta piece per tahun," ujar Redma kepada CNNIndonesia.com, Senin (3/11) lalu.

Redma mengatakan 900 juta piece pakaian impor tersebut setara dengan 180 juta ton. Jika yang laku terjual hanya 10 persen saja, berarti setara 18 juta ton.

Sementara, kapasitas produksi garmen dalam negeri hanya 2,7 juta ton dengan produksi sekitar 2 juta ton. Artinya, ada gap 700 ribu ton yang ditutup dari impor.

"Industri kita produksinya turun 700 ribu ton karena terganggu dari penjualan pakaian bekas impor yang sebesar 18 juta ton," katanya.

Pemerintah meminta pedagang baju bekas impor (thrifting) mengganti barang jualannya menjadi produk lokal.

Tak main-main, Menteri Usaha Mikro, Menengah dan Kecil (UMKM) Maman Abdurrahman bahkan menyebut sudah ada 1.300 merek lokal yang siap menjadi pengganti.

Lantas bagaimana respons pedagang di Pasar Senen?

Asco, seorang pria yang sudah berbisnis menjual pakaian bekas di Pasar Senen, Jakarta Pusat selama 13 tahun merasa kurang setuju terhadap kebijakan tersebut karena menganggap terlalu cepat dan produk lokal kurang memadai.

"Sebenarnya sih enggak setuju, sih. Karena terlalu cepat. Soalnya lokal tuh masih belum memadai," ujar Asco saat ditemui langsung di toko miliknya di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (18/11).

Asco juga bercerita bisnis thrifting bukan hanya sekadar menjual pakaian, tetapi juga menjual cerita.

"Kayak ini, nih. Baju ini, 'kan, Kendrick Lamar. Ini tahun 80-an produksinya. Dia enggak diproduksi lagi, jadi barang langka. Jadi bisa disebut jadi barang vintage," ujar Asco.

Asco dapat menjual pakaian bekas yang terbilang langka dan tidak diproduksi kembali tersebut mencapai harga Rp400 ribu. Hal itu menjadi keunikan dari thrifting.

"Karena udah barang langka, ya. Baju thrift itu bukan soal jual baju aja. Kita jual cerita," kata Asco.

Dalam kesempatan sama, Asco pun membandingkan bagaimana produk asal China dengan produk lokal di pasaran.

"Coba ke Tanah Abang, terpampang besar di Jembatan Merah tuh, ada, 'kan? Grosir terbesar pakaian anak made in China. Tiga 100 (Rp100 ribu). Pakaian anak ya, kondisi baru. Kalau misalnya barang lokal, misalnya 50, udah kalah dong," katanya.

Asco juga berharap pemerintah tidak asal merazia jika ingin membenahi industri pakaian bekas, tetapi harus mengganti rugi biaya modalnya.

"Bukannya enggak bisa, ya. Cuma, ini harus diganti rugi dulu, baru bisa dirazia. kita, 'kan, pakai modal," kata Asco.

Sitompul, seorang karyawan dari salah satu toko pakaian bekas di Pasar Senen, mengatakan pakaian lokal kurang laku di sana. Tak ayal, tokonya lebih memilih berjualan pakaian bekas yang secara harga juga lebih murah.

"Kalau di sini kurang laku. Enggak jalan. Soalnya ini, 'kan, pusatnya thrift," ujar pria yang sudah ikut berjualan bosnya selama setahun terakhir ini.

Di sisi lain, maraknya penjualan pakaian impor bekas, terutama yang ilegal, membuat industri tekstil dan produknya di dalam negeri babak belur.

Sejak tahun lalu, banyak pabrik tekstil gulung tikar. Efeknya, industri menghadapi gelombang PHK massal.

Raksasa tekstil pun tumbang, termasuk PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex yang gulung tikar sejak Maret 2025 lalu. Bangkrutnya Sritex membuat lebih dari 10 ribu karyawan kena PHK.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengungkapkan banyak impor pakaian bekas tak tercatat.

Mengutip Data International Trade Center (ITC) Trademap, sambungnya, sekitar US$2 miliar atau Rp33,3 triliun (kurs Rp16.686 per dolar AS) per tahun impor tekstil dan produk tekstil (TPT) tidak tercatat dan dapat dikategorikan ilegal.

Khusus untuk pakaian bekas diperkirakan nilainya sekitar US$300 juta atau sekitar Rp5 triliun per tahun.

"Jika dikonversi ke volume ada sekitar 900 juta piece per tahun," ujar Redma kepada CNNIndonesia.com, Senin (3/11) lalu.

Redma mengatakan 900 juta piece pakaian impor tersebut setara dengan 180 juta ton. Jika yang laku terjual hanya 10 persen saja, berarti setara 18 juta ton.

Sementara, kapasitas produksi garmen dalam negeri hanya 2,7 juta ton dengan produksi sekitar 2 juta ton. Artinya, ada gap 700 ribu ton yang ditutup dari impor.

"Industri kita produksinya turun 700 ribu ton karena terganggu dari penjualan pakaian bekas impor yang sebesar 18 juta ton," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan, para pedagang pakaian bekas atau thrifting mulai menggeser jualannya ke produk-produk buatan dalam negeri. Ia mengklaim proses substitusi tersebut telah berlangsung bertahap sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Maman mengatakan, upaya pengalihan dari pakaian bekas impor ke produk lokal bukan sekadar rencana, melainkan sudah mulai diterapkan di lapangan.

"Sudah kami jalankan kok, sudah mulai kami pelan-pelan kami lakukan substitusi. Per hari ini (pedagang thrifting) sudah mulai jalan semua kok, pelan-pelan," ujar Maman saat konferensi pers di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Senin (17/11/2025).

Pemerintah, katanya, akan memastikan pedagang thrifting seperti di Pasar Senen, Jakarta dan Pasar Gedebage, Bandung, masih dapat beroperasi dalam waktu dekat karena mereka masih memiliki stok barang lama. Namun, seiring diberlakukannya pengetatan larangan impor pakaian bekas, stok tersebut akan semakin berkurang. Ia menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan para pedagang kehilangan mata pencaharian.

"Tapi lama-lama pasti kan supply pasokan produknya akan menipis. Nah itu kan nggak boleh kita biarkan. Makanya nanti kita ganti dengan produk brand lokal," lanjutnya.

Maman mengungkapkan, pemerintah telah melakukan konsolidasi dengan sekitar 1.300 merek lokal yang mencakup berbagai jenis produk seperti pakaian, celana, sepatu, dan sandal. Dalam waktu dekat, daftar merek tersebut akan dibahas bersama pedagang thrifting untuk mempercepat perpindahan dari barang impor bekas ke produk buatan lokal.

Ia menambahkan, Kemendag juga akan terlibat dalam proses percepatan ini. "Nanti juga dari Kementerian Perdagangan akan ikut kolaborasi untuk bagaimana mempercepat dan melakukan akselerasi substitusi produk ini," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, koordinasi antara Kemendag dan Kementerian UMKM terus diperkuat untuk mendongkrak kualitas dan daya saing pelaku UMKM.

Menurut Budi, sinergi kebijakan menjadi faktor penting agar UMKM dapat berkembang. "Dari perspektif masing-masing kementerian, kami terus kebijakan kita yang selalu mendukung UMKM kita," ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, bakal menyetop aktivitas impor balpres pakaian bekas. Tujuannya untuk mencegah peredaran barang-barang ini yang biasanya masuk secara ilegal.

Cara penyetopan importir balpres ini akan ia lakukan dengan cara memasukkan para pemasok balpres ke dalam daftar hitam atau blacklist importir.

"Kalau ada yang pernah balpres saya akan blacklist, enggak boleh impor barang-barang lagi," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Purbaya memastikan, dengan cara ini pasar-pasar pakaian bekas seperti di Pasar Senen atau tempat-tempat pusat thrifting tidak akan mati, sebab akan ia pastikan pasokan penggantinya dari produsen dalam negeri.

"Nanti kan kita isi dengan barang-barang dalam negeri. Apa kalian ingin menghidupkan UMKM ilegal? bukan itu tujuan kita," kata Purbaya.

"Kita tujuannya menghidupkan UMKM ilegal yang juga bisa menciptakan tenaga kerja yang menyerap sisi produksi di sini, jadi kita ingin hidupkan lagi produsen-produsen tekstil di dalam negeri," paparnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan, pemerintah akan menindaklanjuti persoalan masuknya pakaian impor murah asal China yang dinilai menggerus produk UMKM dalam negeri.

Ia menyebut pembahasan soal banjirnya pakaian impor tanpa merek atau unlabeled, termasuk yang berasal dari China, sudah dilakukan secara rinci bersama jajaran lintas kementerian terkait.

"Mengenai barang-barang impor dari China yang masuk ke Indonesia. Tadi sudah kita bicarakan secara detail, secara intensif, dan kami sepakat bahwa nanti dari tim teknis akan menindaklanjuti pertemuan kita," kata Maman saat konferensi pers di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Senin (17/11/2025).

Menurutnya, pemerintah tidak hanya fokus menertibkan pakaian bekas impor yang memang secara jelas aturannya dilarang, tetapi juga akan memberi perhatian khusus pada produk impor murah yang menekan pelaku UMKM lokal.

"Tapi secara prinsip bagi kita, ini tidak hanya sekedar yang kita tertibkan barang-barang impor baju bekas, tapi yang produk-produk barang impor dari China yang menghantam atau mengkanibalisasi produk-produk UMKM kita, yang tanpa merek juga akan kita tindak lanjuti dan akan kita amankan. Detailnya nanti akan kita bicarakan di tim kita," ujarnya.

Maman menegaskan langkah ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Secara prinsip, yang penting ini juga sudah menjadi arahan dari Pak Presiden, tentunya kita akan tindaklanjuti," pungkasnya.

Pemerintah akan mengubah barang jualan para pedagang baju bekas impor seperti di Pasar Senen menjadi berjualan produk lokal.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan pihaknya sudah mengkonsolidasi 1.300 merek lokal yang akan dijual pedagang sebagai ganti baju bekas impor.

"(1.300 merek) itu macam-macam. Ada baju, celana, ada sepatu, ada sendal, jadi total itu ada 1.300-an merek," katanya usai rapat di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (17/11).

Maman mengatakan pihaknya saat ini masih berbicara dengan pedagang baju bekas impor untuk mau beralih ke produk lokal. Pemerintah katanya ingin memastikan aktivitas usaha para pedagang tetap berjalan meski baju impor bekas dilarang.

"Mereka akan berjalan aja tuh, tapi kan lama-lama kan pasti kan supply pasokan produknya kan pasti akan menipis. Nah itu kan enggak boleh kita biarkan. Makanya nanti kita ganti dengan produk brand lokal," katanya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan para pedagang pakaian bekas impor di Pasar Senen setuju untuk menjual produk lokal apabila difasilitasi pemerintah.

Temmy menyebutkan para pedagang mengatakan tak mudah untuk langsung beralih karena sudah puluhan tahun berjualan pakaian bekas impor. Namun, mereka komitmen untuk mulai menjual produk lokal secara bertahap.

"Mereka sudah bertahun-tahun jualan pakaian bekas impor ini, dan sekarang kita harus mencoba mengalihkan kepada komoditas baru nih, ini kan pasti butuh waktu," kata Temmy.

Tak hanya pedagang Pasar Senen, Temmy menyebutkan Kementerian UMKM juga akan segera bertemu dengan para pedagang pakaian bekas impor yang ada di Pasar Gedebage, Bandung. Tujuannya sama, untuk memberikan pengertian mengenai maksud kebijakan pemerintah.

"Di Gedebage juga kita akan ketemu juga nanti, yang pasti kita sedang koordinasi dengan Pemda juga untuk mulai mendata, berapa sebetulnya sih pedagang pakaian bekas impor ini di seluruh Indonesia nih, berapa jumlah pastinya, sehingga kita bisa menyiapkan backup sistemnya seperti apa nanti," jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi, yang berlangsung sepanjang pekan lalu, dapat disimak kembali hari ini mulai dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan pemusnahan pakaian bekas impor hingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bakal mengatur transaksi daring.

Berikut beritanya:

1. Kemendag lakukan pemusnahan 500 balpres pakaian bekas impor

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memusnahkan 500 balpres dari total 19.391 balpres pakaian bekas impor atau thrifting yang disita oleh Kemendag, Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS TNI), Badan Intelijen Negara (BIN) dan juga Polri .

Baca selengkapnya di sini

2. Mentan copot pejabat jajaran di sela sidak akibat sewakan lahan negara

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot pejabat jajarannya yang terbukti menyewakan lahan negara kepada pihak luar saat melakukan inspeksi mendadak di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Tanaman Padi Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Baca selengkapnya di sini

3. Menkeu sebut redenominasi rupiah kewenangan bank sentral

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan redenominasi rupiah tidak dilakukan tahun ini maupun tahun depan, sebab kewenangan pelaksanaannya berada di tangan bank sentral.

Baca selengkapnya di sini

4. BPS sebut harga minyak goreng stabil tinggi

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut harga minyak goreng untuk seluruh kualitas dalam kondisi stabil tinggi dan tidak pernah turun pada minggu pertama November 2025.

Baca selengkapnya di sini

5. Revisi UU perlindungan konsumen dan KPPU bakal atur transaksi daring

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengungkapkan, revisi undang-undang (UU) perlindungan konsumen dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mengatur transaksi daring (online).

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Tertekannya dunia industri tekstil nasional membuat DPR resah. Pasalnya banjir pakaian bekas impor atau thrifting yang semakin deras. Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto menegaskan, praktik ilegal tersebut sudah mencapai level mengkhawatirkan dan kini disebut meningkat dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Dalam peninjauan pemusnahan balpres pakaian bekas di PT Prasadha Pamunah Limbah di Kabupaten Bogor, Ia menuturkan, beberapa waktu lalu, DPR menerima banyak keluhan dari pelaku IKM tekstil, terutama dari Jawa Barat. Keluhan tersebut bukan tanpa alasan. Banyak industri kecil yang mengaku terdampak langsung oleh maraknya thrifting.

"Ada tujuh yang datang ke DPR mengadukan bisnis mereka. Salah satu penyebab bisnis mereka bangkrut adalah soal thrifting, pakaian bekas. Mereka protes keras, statementnya keras, dan memang disana mereka menjelaskan ada kecurigaan bahwa balpres yang sudah diamankan sebanyak 19 ribuan bal pres drifting tersebut, dengan jumlah 112 miliar, menurut mereka persepsi mereka itu banyak yang dijual kembali. Itu kecurigaan yang terjadi," sebut Darmadi.

Darmadi juga membeberkan data yang dibawa asosiasi IKM, yang menunjukkan lonjakan signifikan impor thrifting.

"Karena dari data yang dibawa oleh asosiasi, ternyata ada kenaikan dua kali lipat impor thrifting di Indonesia yang masuk di 2025 dibanding dengan 2024."

Namun, pemusnahan yang dilakukan hari ini sekaligus mematahkan kecurigaan tersebut.

"Pada saat hari ini sebetulnya pemusnahan barang thrifting membuktikan kepada para pelaku industri IKM bahwa pemerintah dalam hal ini kementerian perdagangan ini serius memusnahkan barang bekas ini dan tidak dijual, karena dari data diketahui sudah 85,56% yang sudah dimusnahkan,"

jika penindakan tidak konsisten, dampaknya bisa meluas dan makin menghancurkan industri nasional.

"Karena kalau ini tidak ditindaklanjuti, pemusnahan thrifting ini akan semakin banyak lagi. Karena IKM industri tekstil terutama, bukan hanya pabrik besar, tapi IKM industri tekstil ini juga akan banyak yang bangkrut,"

Ia bahkan mengungkap kondisi memprihatinkan di Majalaya, salah satu sentra tekstil terbesar Jawa Barat.

"Ada dari Majalaya Pak, Majalaya itu kota tekstil dulunya, menyampaikan bahwa 70% daripada IKM di Majalaya itu sudah bangkrut, tinggal 30%. Dan lebih mengenaskan lagi, mesin-mesin mereka itu sudah dijual di Kiloin, Bapak Ibu sekalian."

Darmadi meminta pemerintah terus menindak distributor penyelundup, namun tetap membedakan antara pelaku besar dan UMKM yang hanya menjual kembali di pasar-pasar.

"Jadi saya minta juga kepada kementerian perdagangan untuk terus bertindak, menindak dengan tegas distributornya, pelaku usahanya. Kalau UMKM-nya jangan Pak Menteri, karena itu sudah di pasar-pasar, itu industri kecil, UMKM itu jangan," ujar Darmadi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengingatkan masyarakat, terkait fenomena pakaian bekas impor. Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira mengatakan, baju bekas yang banyak dijual melalui pasar thrifting, bukan hanya memicu persoalan ekonomi karena harganya yang murah hingga mengganggu keseimbangan pasar, tetapi membawa risiko kesehatan dan keamanan yang serius.

Karena itu, ujar Anggawira, perlu menggencarkan edukasi publik mengenai bahaya penggunaan pakaian bekas ilegal yang masuk tanpa proses sterilisasi dan tanpa pengawasan mutu.

"Sebagai bentuk edukasi ke masyarakat, HIPMI perlu menyampaikan bahwa pakaian bekas impor bukan sekadar isu ekonomi, melainkan juga risiko kesehatan," kata Anggawira kepada CNBC Indonesia, Jumat (14/11/2025).

Ia menjelaskan, banyak pakaian bekas yang masuk ke Indonesia tidak melalui proses sterilisasi yang layak, sehingga berpotensi membawa jamur, bakteri, tungau, hingga parasit kulit. Kondisi tersebut, katanya, dapat menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari scabies, dermatitis, hingga infeksi kulit.

Selain risiko kesehatan langsung, Anggawira menyoroti persoalan higienitas yang melekat pada pakaian bekas impor. Ia menyebut tidak ada kontrol atas asal-usul barang yang dijual di pasar thrifting. Menurutnya, pakaian yang masuk secara ilegal bisa berasal dari gudang limbah tekstil, donasi bencana, pakaian dari rumah sakit, hingga sisa buangan pengepul di luar negeri.

"Tidak ada jaminan dari mana pakaian itu berasal," ucap dia.

Anggawira juga menekankan potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas thrifting ilegal. Banyak dari pakaian bekas impor tersebut sebenarnya merupakan "limbah fesyen" dari negara maju. Jika tidak laku di pasar, barang-barang itu pada akhirnya hanya menjadi beban tambahan bagi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Indonesia.

Dari sisi ekonomi nasional, ia mengingatkan bahwa membeli pakaian bekas ilegal berarti ikut merugikan pelaku usaha dalam negeri. Ia menilai praktik ini mematikan lapangan pekerjaan masyarakat sendiri, melemahkan industri nasional, serta menghilangkan penerimaan negara karena barang-barang tersebut masuk tanpa pajak dan bea masuk.

"Masyarakat perlu memahami bahwa membeli pakaian bekas ilegal berarti mematikan pekerjaan teman sebangsa," ujarnya.

Ia juga menyoroti persoalan keamanan produk. Menurut Anggawira, pakaian bekas impor yang masuk secara ilegal tidak melalui uji mutu apa pun, tidak memenuhi standar SNI, dan tidak memiliki jaminan keamanan bahan.

"Tidak ada uji mutu, tidak ada standar SNI, tidak ada jaminan bahan aman," kata dia.

Karenanya, Anggawira menyambut positif langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menertibkan dan memberantas impor pakaian bekas ilegal.

"HIPMI melihat langkah Pak Purbaya untuk menertibkan dan memberantas impor pakaian bekas ilegal sebagai kebijakan yang tepat dan strategis. Ini bukan hanya soal penegakan aturan perdagangan, tetapi juga soal kedaulatan industri nasional dan perlindungan konsumen," ujarnya.

Menurutnya, peredaran pakaian bekas ilegal selama ini telah memukul industri tekstil dalam negeri dan menciptakan persaingan tidak sehat bagi pengusaha yang patuh pajak. Karena itu, penindakan terhadap para importir balpres perlu dilakukan dengan tegas.

"Penegakan hukum yang tegas memang diperlukan, karena selama ini masuknya pakaian bekas ilegal telah memukul industri tekstil dalam negeri dan menciptakan unfair competition bagi pengusaha yang patuh pajak," terang dia.

"HIPMI mendukung langkah tegas Pak Purbaya untuk memberantas impor pakaian bekas ilegal. Ini bagian dari upaya menghidupkan kembali industri tekstil nasional, melindungi UMKM, serta menjaga kesehatan dan keamanan konsumen. Penegakan hukum yang konsisten dan edukasi publik sangat penting agar pasar kita kembali sehat dan kompetitif," pungkasnya.

Foto: Mendag Budi Santoso dalam pemusnahan 500 Balpres di PT Prasadha Pamunah Limbah Industri di Kabupaten Bogor, Jumat (14/11/2025). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi) Mendag Budi Santoso dalam pemusnahan 500 Balpres di PT Prasadha Pamunah Limbah Industri di Kabupaten Bogor, Jumat (14/11/2025). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)